01371 - Hakim Ad Hoc: Hakim Yang Diangkat Untuk Memeriksa Perkara Tertentu Berdasarkan Keahlian Atau Kebutuhan Khusus

Ad Hoc Judge: A Judge Appointed to Examine Specific Cases Based on Expertise or Special Needs

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hakim ad hoc dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif. Dalam tradisi hukum Islam, gagasan hakim ad hoc dapat dipahami melalui konstruksi kelembagaan taḥkīm (arbitrase), ṣulḥ (perdamaian), serta kerangka adjudikasi komunitas (qaḍā al-ḍarūrah) ketika otoritas peradilan formal tidak hadir atau tidak efektif. Figur hakam sebagai penengah ad hoc memiliki mandat yang bersifat khusus-perkara, lahir dari kebutuhan sengketa tertentu, dan tidak bersifat permanen seperti jabatan qāḍī. Dasar normatif pengangkatan penengah ad hoc merujuk pada Q.S. al-Nisā' (4): 35 yang memerintahkan pengangkatan mediator dari keluarga masing-masing pihak dalam sengketa keluarga. Rasionalitas pengangkatan hakim ad hoc bertumpu pada orientasi keadilan, stabilitas sosial, serta kebutuhan epistemik untuk menghadirkan kompetensi khusus, termasuk dalam perkara ekonomi syariah yang semakin kompleks. Meskipun demikian, praktik ad hoc yang tidak terlembagakan berpotensi menciptakan fragmentasi otoritas dan ketidakpastian hukum. Artikel ini menegaskan bahwa hukum Islam menyediakan mekanisme konseptual yang kaya untuk memahami hakim ad hoc, namun implementasinya menuntut desain kelembagaan yang jelas agar akuntabilitas, konsistensi, dan efektivitas penyelesaian sengketa tetap terjaga.

Kata kunci: hakim ad hoc; taḥkīm; hakam; qaḍā al-ḍarūrah; keahlian khusus; ekonomi syariah

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of the ad hoc judge from the perspective of Islamic law. In the Islamic legal tradition, the idea of an ad hoc judge can be understood through the institutional constructions of taḥkīm (arbitration), ṣulḥ (conciliation), and the framework of community adjudication (qaḍā al-ḍarūrah) when formal judicial authority is absent or ineffective. The figure of the hakam as an ad hoc mediator holds a case-specific mandate, arising from the needs of a particular dispute, and is not permanent in the way that the position of qāḍī is. The normative basis for appointing an ad hoc mediator refers to Q.S. al-Nisā' (4): 35, which instructs the appointment of mediators from each party's family in family disputes. The rationale for appointing an ad hoc judge rests on orientations toward justice, social stability, and the epistemic need to bring in specialized competence, including in increasingly complex Islamic economic disputes. Nevertheless, non-institutionalized ad hoc practices risk creating fragmentation of authority and legal uncertainty. This article affirms that Islamic law provides rich conceptual mechanisms for understanding the ad hoc judge, but that its implementation demands clear institutional design to ensure accountability, consistency, and effectiveness in dispute resolution.

Keywords: ad hoc judge; taḥkīm; hakam; qaḍā al-ḍarūrah; specialized expertise; Islamic economics

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam diskursus hukum Islam, gagasan tentang hakim ad hoc—yakni figur yang diangkat untuk menangani perkara tertentu karena kebutuhan situasional atau kompetensi khusus—dapat dipahami melalui beberapa konstruksi kelembagaan dan konseptual yang telah dikenal dalam tradisi Islam, terutama mekanisme taḥkīm (arbitrase/penunjukan penengah), ṣulḥ (perdamaian), serta kerangka "adjudikasi komunitas" ketika otoritas peradilan formal tidak hadir atau tidak efektif (Sudirman et al., 2022; Triana, 2018; Wahb, 2023b, 2023a).

Sudirman dkk. menjelaskan bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai, Islam mengenal penunjukan "pendamai" yang bersifat ad hoc (bukan pejabat peradilan resmi yang permanen), yang sering disebut hakam (Sudirman et al., 2022); sementara Triana menegaskan bahwa taḥkīm dalam hukum Islam merupakan praktik menunjuk seseorang sebagai penengah/wasit untuk menyelesaikan sengketa secara damai, dan figur penengah tersebut juga disebut hakam (Triana, 2018).

Dengan demikian, "hakim ad hoc" dalam hukum Islam tidak selalu identik dengan qāḍī (hakim negara yang berotoritas institusional), melainkan sering kali merupakan figur adjudikatif/penengah sementara yang memperoleh mandat terbatas dari para pihak atau komunitas untuk sengketa tertentu, terutama dalam kerangka ADR (Alternative Dispute Resolution) yang diakui dalam tradisi hukum Islam (Sudirman et al., 2022; Triana, 2018; Wahb, 2023b, 2023a).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Terminologi Kunci dan Fondasi Konseptual: Qāḍī, Ḥakam, Taḥkīm, dan Otoritas Putusan

Perbedaan mendasar antara qāḍī dan hakam penting untuk menjelaskan karakter "ad hoc" dalam hukum Islam. Wahb menekankan bahwa ḥukm (putusan) menjadi otoritatif bukan semata karena kesesuaiannya dengan satu kaidah tertentu, tetapi karena "imperium" yang melekat pada posisi institusional qāḍī dalam sistem hukum (Wahb, 2023a). Karena putusan qāḍī bersifat mengikat secara religius dan sosial, para fuqahā' mengembangkan syarat kelayakan yang ketat untuk jabatan hakim, termasuk—menurut mayoritas mazhab—syarat Muslim, integritas/kelurusan moral, serta tingkat keilmuan yang tinggi dalam hukum Islam (Ariel, 2024; Jamillah, 2017; Wahb, 2023a).

Sebaliknya, taḥkīm digambarkan sebagai kontrak di mana para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui penunjukan arbitrator/penengah dan prosedur putusan (award) yang lahir dari kesepakatan tersebut (Wahb, 2023a); Triana juga menegaskan taḥkīm sebagai penunjukan penengah yang disetujui para pihak karena dinilai mampu menyelesaikan sengketa (Triana, 2018). Kerangka ini membentuk basis konseptual bagi "hakim ad hoc": mandatnya bersifat khusus-perkara, lahir dari kebutuhan sengketa tertentu, dan keberlanjutannya tidak permanen seperti jabatan qāḍī (Triana, 2018; Wahb, 2023a).

Pada level praktik, Sudirman dkk. mengaitkan keberadaan taḥkīm dan lembaga arbitrase sebagai bagian dari institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam, berdampingan dengan bentuk-bentuk lain seperti Wilāyat al-Ḥisbah dan majelis fatwa (Sudirman et al., 2022). Penjelasan ini menunjukkan bahwa tradisi Islam tidak hanya mengenal peradilan negara (yang berpusat pada qāḍī), tetapi juga mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan situasional, termasuk mekanisme "ad hoc" yang bertumpu pada kebutuhan penyelesaian perkara tertentu (Sudirman et al., 2022; Triana, 2018; Wahb, 2023a).

2. Dasar Normatif Pengangkatan Penengah Ad Hoc dalam Sengketa Keluarga: Q.S. al-Nisā' (4): 35 dan Tradisi Taḥkīm

Salah satu dasar normatif yang paling eksplisit mengenai penunjukan pihak penengah untuk sengketa tertentu adalah Q.S. al-Nisā' (4): 35 yang memerintahkan pengangkatan mediator/penengah dari keluarga suami dan keluarga istri ketika dikhawatirkan terjadi perpecahan (Yamani et al., 2022). Yamani dkk. menautkan ayat ini dengan teori taḥkīm dalam fikih, menegaskan bahwa mediasi menuju perdamaian merupakan faktor penentu dalam perkara keluarga, dan bahkan ketika perkara sudah masuk tahap persidangan, upaya damai tetap harus diterima sepanjang para pihak menghendakinya (Yamani et al., 2022). Dalam pembacaan ini, penunjukan hakam bersifat case-specific: ia muncul karena konflik tertentu (shiqāq) dan ditujukan untuk mendorong rekonsiliasi atau penyelesaian damai sesuai tuntunan normatif (Wahb, 2023a; Yamani et al., 2022).

Namun, terdapat nuansa fiqhiyah mengenai siapa yang berwenang menunjuk hakam. Yamani dkk. mencatat perbedaan antara "legalitas" mediasi dalam fikih dan dalam hukum positif: ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali cenderung mengikuti anjuran ayat bahwa penengah dipilih dari keluarga suami/istri, bukan dipilih langsung oleh suami-istri (Yamani et al., 2022). Nuansa ini menegaskan bahwa "ad hoc" dalam hukum Islam sering kali melekat pada struktur sosial (keluarga/komunitas) dan bukan semata institusional negara, sehingga sumber legitimasi penunjukan dapat berbasis kekerabatan dan penerimaan sosial selain persetujuan para pihak (Wahb, 2023b, 2023a; Yamani et al., 2022).

3. Model "Hakim Ad Hoc" dalam Hukum Islam: Spektrum dari Hakam (Arbitrator/Mediator) hingga Qāḍī Darūrah (Adjudikator Komunal)

a. Hakam sebagai Penengah Ad Hoc dalam Sengketa Perdata/Transaksional (Taḥkīm)

Triana menyatakan bahwa arbitrase dalam Islam telah lama dikenal sebagai taḥkīm, yakni pengangkatan seseorang sebagai wasit/pendamai oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara secara damai (Triana, 2018). Wahb memperjelas bahwa taḥkīm merupakan kontrak dengan unsur-unsur esensial (para pihak, arbitrator, persetujuan lisan/tertulis, objek sengketa, dan putusan/award), dan mayoritas fuqahā' membatasi subjek arbitrase pada urusan transaksional (hak privat) (Wahb, 2023a).

Karena ia dibentuk untuk sengketa tertentu, Triana juga menegaskan adanya "ad hoc arbitration" yang bersifat insidental: dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu dan berakhir setelah sengketa tersebut diputus (Triana, 2018). Dalam kerangka ini, hakam merupakan figur "hakim ad hoc" paling dekat dengan definisi yang dimaksud: diangkat untuk perkara tertentu, berdasarkan kebutuhan penyelesaian sengketa, dan legitimasinya bertumpu pada persetujuan para pihak serta kemampuan menyelesaikan perkara (Triana, 2018; Wahb, 2023a).

b. Hakam dalam Konflik Keluarga sebagai Penengah Berbasis Kekerabatan (Q.S. 4:35)

Pada sengketa keluarga, model "ad hoc" tampil lebih kuat karena mandat penengah lahir dari konflik domestik tertentu dan diarahkan pada rekonsiliasi. Yamani dkk. menegaskan bahwa konstruksi taḥkīm dalam fikih keluarga berorientasi pada perdamaian dan musyawarah, dan perangkatnya dilegitimasi oleh Q.S. al-Nisā' (4): 35 tentang pengangkatan mediator dari keluarga masing-masing pihak (Yamani et al., 2022). Di sini, hakam dipahami bukan sebagai pejabat peradilan permanen, melainkan sebagai figur yang dihadirkan untuk kebutuhan khusus konflik rumah tangga yang sedang terjadi (Lindbekk, 2020; Yamani et al., 2022).

Sebagai ilustrasi kontemporer institusionalisasi pola ini, Lindbekk menjelaskan penerapan khulʿ di Mesir: pengadilan menunjuk satu arbiter dari keluarga suami dan satu dari keluarga istri; jika pihak-pihak enggan menunjuk dari keluarga, pengadilan menunjuk arbiter dari al-Azhar, dan hakim dapat menerima laporan arbiter atau memutus berbeda berdasarkan dokumen perkara (Lindbekk, 2020). Deskripsi ini menunjukkan kesinambungan ide "hakim ad hoc" dalam arti penunjukan pihak tertentu (arbiter) untuk fungsi terbatas pada perkara tertentu, dengan ruang diskresi hakim negara untuk menerima atau menolak rekomendasinya (Lindbekk, 2020; Massarwh, 2024).

c. Adjudikasi Komunitas dan Qāḍī Darūrah: Hakim Sementara Ketika Otoritas Formal Tidak Tersedia

Dalam konteks komunitas Muslim minoritas atau keadaan absennya mekanisme pengangkatan qāḍī oleh negara, Wahb menunjukkan bahwa para fuqahā' secara historis mengembangkan bentuk-bentuk otoritas yudisial alternatif untuk mengakomodasi adjudikasi berbasis komunitas (Wahb, 2023b, 2023a). Wahb menekankan bahwa penyediaan keadilan dan stabilitas sosial dipandang sebagai tujuan fundamental; karena itu, ketika sistem peradilan tidak berfungsi, Islam mempertimbangkan kerangka "community-led adjudication" (disebut sebagai qaḍā al-ḍarūrah) yang memungkinkan komunitas menunjuk hakim sementara sebagai alternatif temporer dari ketiadaan hakim resmi (Wahb, 2023a).

Wahb (2023) juga menyebut bahwa jika proses pengangkatan qāḍī oleh pemerintah tidak tersedia, hukum Islam "mempercayakan pemimpin komunitas" untuk mengakui adjudikator sementara atau menggantikannya (Wahb, 2023b). Kerangka ini secara konseptual sangat dekat dengan ide "hakim ad hoc" dalam arti ketidakpermanenan, mandat terbatas, dan lahir dari kebutuhan akses keadilan (Wahb, 2023b, 2023a).

Namun, Wahb (2023) sekaligus menunjukkan problem ketika struktur tersebut berjalan tanpa regulasi: dalam konteks Amerika Utara, banyak keluarga Muslim mencari bantuan imam dan arbitrator, menciptakan sistem ad hoc yang tidak teratur dan keputusan tidak terdokumentasi; para imam pun menyatakan ketidakpuasan karena otoritas agama dan legalitasnya ambigu ("tidak ada otoritas yang jelas") (Wahb, 2023b). Nuansa ini penting: hukum Islam menyediakan rasionalitas untuk otoritas ad hoc dalam kondisi tertentu, tetapi implementasi sosialnya dapat memunculkan problem legitimasi, akuntabilitas, dan konsistensi jika tidak dilembagakan dengan baik (Wahb, 2023b, 2023a).

4. Rasionalitas Pengangkatan Hakim Ad Hoc: Keadilan, Stabilitas Sosial, dan Kebutuhan Keahlian

Wahb menegaskan bahwa penyediaan keadilan bagi semua dan pemeliharaan stabilitas sosial menjadi dasar penting sehingga pengangkatan hakim dipahami sebagai tanggung jawab komunal; konsekuensinya, ketika sistem formal tidak tersedia, mekanisme penunjukan sementara (komunal) menjadi relevan (Wahb, 2023a, 2023b). Pada saat yang sama, baik dalam tradisi fatwa maupun peradilan, kebutuhan keahlian substantif menjadi alasan kuat mengapa figur ad hoc (atau pendamping ad hoc) diperlukan.

Massarwh menegaskan bahwa tidak ada fatwa yang valid dan tidak ada putusan yang dapat ditegakkan tanpa "konsepsi realitas" yang akurat; hal ini sering tidak mungkin tanpa merujuk kepada para ahli (experts) ketika ulama atau hakim tidak mampu menjangkau hakikat teknis suatu persoalan yang berkembang (Massarwh, 2024). Dengan kata lain, "keahlian atau kebutuhan khusus" yang menjadi basis pengangkatan figur ad hoc tidak hanya berupa otoritas moral, melainkan juga kapasitas epistemik untuk memahami fakta teknis yang menjadi landasan penilaian hukum (Ayub et al., 2019; Massarwh, 2024; Mustapha et al., 2019).

Massarwh juga menegaskan bahwa ahli dapat diangkat sebagai "pembantu sementara" bagi hakim dalam isu yang memerlukan pengetahuan praktis dan saintifik; tetapi pendapat ahli tersebut tidak mengikat hakim, dan hakim tidak boleh "mendelegasikan" fungsi mengadili kepada ahli (Massarwh, 2024). Kerangka ini membantu membedakan dua bentuk "ad hoc" yang sering bertemu dalam praktik: (i) hakam sebagai adjudikator/penengah ad hoc (dengan mandat penyelesaian sengketa), dan (ii) ahli sebagai asisten ad hoc yang menyuplai pengetahuan teknis untuk membantu hakim atau mufti, tanpa menggantikan otoritas putusan (Massarwh, 2024; Wahb, 2023a).

5. Syarat, Legitimasi, dan Batasan "Hakim Ad Hoc" dalam Perspektif Fiqh: Antara Kelenturan dan Persyaratan Ketat

Hukum Islam dikenal mengembangkan persyaratan ketat untuk posisi qāḍī. Wahb menegaskan bahwa mayoritas mazhab mensyaratkan qāḍī memiliki tingkat keilmuan tinggi dalam hukum Islam dan memenuhi kualifikasi seperti Muslim, diakui otoritas politik yang berlaku, berakhlak baik, serta kompeten secara fisik dan mental (Wahb, 2023a). Jamillah juga menekankan bahwa Islam menempatkan hakim sebagai elemen penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan, sehingga menetapkan syarat-syarat ketat untuk memastikan otoritas, keluasan pengetahuan, dan sifat amanah pada diri hakim (Jamillah, 2017). Ariel (kajian genre adab al-qāḍī) mencatat daftar kondisi mengenai kehakiman yang mencakup Islam, maskulinitas, dan pengetahuan tentang syariah, merefleksikan bagaimana literatur etika kehakiman mengidealkan sosok hakim dengan atribut tertentu (Ariel, 2024). Baderin juga mengutip pembahasan al-Mawardi bahwa pengangkatan hakim mensyaratkan terpenuhinya kondisi-kondisi tertentu dan memasukkan syarat laki-laki sebagai salah satu syarat dalam rumusan tersebut (Baderin, 2010).

Akan tetapi, sumber-sumber tersebut juga menampilkan adanya mekanisme pengecualian/kelenturan dalam kondisi tertentu, yang menjadi ruang konseptual bagi otoritas ad hoc. Wahb menunjukkan bahwa "syarat Muslim" bagi qāḍī merupakan syarat yang disepakati mayoritas mazhab, tetapi hampir semua mazhab membuka pengecualian terhadap sebagian syarat untuk meningkatkan kemandirian komunitas dan menjaga stabilitas sosial, termasuk dengan memberikan peran pada pemimpin komunitas untuk mengakui adjudikator sementara bila proses pengangkatan formal tidak tersedia (Wahb, 2023b).

Wahb (2023) juga menegaskan bahwa Hanafiyah melegitimasi hakim Muslim yang diangkat oleh otoritas non-Muslim apabila komunitas Muslim di wilayah tersebut merestuinya (Wahb, 2023a). Jamillah memberikan contoh kelenturan lain: ulama Hanafi membolehkan pengangkatan hakim non-Muslim untuk menyelesaikan perkara di antara kelompok dhimma (non-Muslim terlindungi) dalam perkara internal mereka, dan Ibn 'Abidin dikutip membolehkan pengangkatan "hakim khusus" bagi kelompok dhimma untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (Jamillah, 2017).

Seluruh gambaran ini menunjukkan bahwa "ad hoc" dalam hukum Islam tidak selalu berarti tanpa syarat, melainkan sering bergerak dalam logika ḍarūrah (kebutuhan) dan istiṣlāḥ (kemaslahatan) untuk menjamin fungsi keadilan ketika syarat ideal tidak sepenuhnya terpenuhi atau ketika kebutuhan sosial menuntut solusi pragmatis (Jamillah, 2017; Wahb, 2023b, 2023a).

Isu gender juga memperlihatkan bagaimana "ad hoc" dapat dipahami sebagai ruang pendapat yang berbeda dalam fiqh. Jamillah mencatat adanya perbedaan pendapat ulama tentang boleh-tidaknya perempuan menjadi hakim, termasuk pandangan yang membolehkan perempuan menjadi hakim tetapi otoritasnya tidak absolut, atau membolehkan pada "kasus-kasus khusus" dan tidak membolehkan pada kasus khusus lainnya (Jamillah, 2017). Hajjaji menambahkan peta perbedaan mazhab: Hanbali, Maliki, dan Syafi'i melarang perempuan menjadi hakim, mazhab Hanafi membolehkan kecuali dalam perkara pidana tertentu, dan Ibn Hazm membolehkan tanpa pengecualian (Hajjaji, 2019). Rezaei dkk. juga menegaskan bahwa mazhab Hanafi memberi ruang bagi perempuan menjadi hakim dengan pengecualian pada perkara qiṣāṣ (retribusi), sementara dukungan terhadap otoritas absolut perempuan sebagai hakim relatif terbatas (Rezaei et al., 2024).

Walaupun tema ini tidak identik dengan "hakim ad hoc", ia menunjukkan bahwa "pengangkatan untuk perkara tertentu" dapat menjadi salah satu modus kompromi fiqh ketika terjadi perbedaan tentang kapasitas subjek tertentu (misalnya perempuan) dalam menjalankan fungsi kehakiman (Hajjaji, 2019; Jamillah, 2017; Rezaei et al., 2024).

6. "Keahlian Khusus" sebagai Basis Pengangkatan: Dari Fiqh Klasik ke Sengketa Ekonomi Syariah Modern

Salah satu aspek kunci definisi hakim ad hoc adalah "berdasarkan keahlian." Tradisi Islam mengenal kebutuhan merujuk ahli pada kasus yang memerlukan pengetahuan khusus. Massarwh menegaskan bahwa realitas kejahatan dan perkara modern berkembang dan beragam; karena terdapat batasan teknis dan ketentuan baru yang belum diketahui hakim, maka penggunaan pendapat ahli menjadi penting untuk mendokumentasikan perkara dan menegakkan putusan, sekaligus mencegah kekacauan dan kekurangan dalam fatwa maupun putusan (Massarwh, 2024).

Perspektif ini bersesuaian dengan problem kontemporer yang digambarkan dalam sengketa ekonomi syariah: Triana menyebut keterbatasan Pengadilan Agama dalam sumber daya manusia dengan keahlian sesuai perkembangan ekonomi syariah, terutama instrumen-instrumen baru (Triana, 2018). Mustapha dkk. mempertegas gambaran ini dalam konteks Nigeria: pengadilan konvensional memiliki yurisdiksi atas perkara perbankan/keuangan, tetapi kekurangan keahlian dalam Islamic commercial jurisprudence; karena latar pelatihan hakim berakar pada common law dan hukum lokal yang "devoid of Sharīʿah", maka muncul tantangan memutus isu prinsip syariah, sehingga diusulkan penguatan pelatihan berkelanjutan dan mekanisme nasihat ahli (FRACE) (Mustapha et al., 2019).

Ayub dkk. juga menekankan bahwa anggota dewan syariah perlu tidak hanya menguasai fiqh/ushul fiqh tetapi juga memahami perbankan dan keuangan modern; tanpa kompetensi tersebut, kepatuhan syariah sulit dijamin (Ayub et al., 2019). Keseluruhan sumber ini memperlihatkan logika yang konsisten: kompleksitas bidang tertentu memunculkan kebutuhan pengangkatan figur (atau struktur) yang "spesialis," yang secara fungsional sejalan dengan ide hakim/otoritas ad hoc berbasis keahlian (Ayub et al., 2019; Massarwh, 2024; Mustapha et al., 2019; Triana, 2018).

Di Indonesia, gambaran penggunaan sumber-sumber syariah dalam putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa kompetensi hakim memengaruhi kualitas penyelesaian perkara. Hidayah dan Azis menjelaskan bahwa Pengadilan Agama menggunakan kontrak, KHES (diberlakukan melalui PERMA No. 2 Tahun 2008), yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, serta fiqh sebagai sumber hukum dalam sengketa perbankan syariah; perbedaan paradigma putusan sebagian dikaitkan dengan perbedaan kompetensi dan pemahaman syariah di antara para hakim, dan pelatihan berkelanjutan dipandang dapat meningkatkan kompetensi untuk mewujudkan keadilan (Hidayah & Azis, 2023).

Muhammadong secara eksplisit mengaitkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan pembentukan hakim ad hoc: disebutkan adanya pembentukan/pengangkatan hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang memerlukan keahlian serta pengalaman pada bidang tertentu dan dalam periode tertentu (Muhammadong, 2024). Walaupun Muhammadong berbicara dalam kerangka undang-undang Indonesia, ia sekaligus memperlihatkan bagaimana ide "ad hoc karena keahlian khusus" secara praktis dipakai untuk menjawab kebutuhan sengketa syariah yang kompleks—sebuah kebutuhan yang juga secara prinsipil dapat dipahami selaras dengan penekanan Massarwh tentang urgensi merujuk ahli dan keterbatasan sebagian hakim/mufti dalam perkara spesifik (Hidayah & Azis, 2023; Massarwh, 2024; Muhammadong, 2024).

7. Derajat Keterikatan Putusan dan Akuntabilitas: Membatasi Risiko "Ad Hoc" yang Tidak Terkelola

Karena "ad hoc" sering bergerak di luar struktur peradilan negara yang mapan, pertanyaan kunci adalah: seberapa mengikat putusannya dan bagaimana menjamin akuntabilitasnya? Wahb membedakan basis otoritas putusan qāḍī (imperium institusional) dengan taḥkīm (kontrak para pihak dan award) (Wahb, 2023a). Triana menegaskan bahwa klausul arbitrase mengikat para pihak dan menimbulkan konsekuensi hukum yang mencegah pihak yang sudah sepakat untuk membawa sengketa ke pengadilan, termasuk melalui mekanisme eksepsi kewenangan absolut (Triana, 2018).

Namun Wahb (2023) menunjukkan bahwa praktik ad hoc yang tidak terlembagakan dapat menciptakan ketidakpastian otoritas dan ketidakseragaman, sebagaimana keluhan para imam di Kanada bahwa karena tidak ada otoritas yang jelas, setiap pusat Islam bertindak sendiri-sendiri (Wahb, 2023b). Dengan demikian, tradisi Islam menyediakan mekanisme ad hoc untuk akses keadilan (misalnya qaḍā al-ḍarūrah atau taḥkīm), tetapi sumber-sumber tersebut juga menegaskan perlunya desain kelembagaan yang jelas agar praktik ad hoc tidak berubah menjadi ruang fragmentasi otoritas (Wahb, 2023b, 2023a).

Salah satu cara mengelola ketegangan ini adalah membedakan fungsi penengah (arbitrator/mediator) dan fungsi ahli teknis. Massarwh menegaskan bahwa pendapat ahli tidak mengikat hakim, dan hakim tidak boleh menyerahkan fungsi mengadili kepada ahli (Massarwh, 2024). Model Mesir yang dijelaskan Lindbekk juga memperlihatkan pola serupa: arbiter (termasuk dari al-Azhar) memberikan laporan, tetapi hakim dapat menerima atau tidak menerima laporan tersebut berdasarkan dokumen perkara (Lindbekk, 2020). Dua sumber ini secara bersama mendukung prinsip bahwa mekanisme ad hoc dapat diakomodasi tanpa mengorbankan akuntabilitas: peran ad hoc ditempatkan sebagai perangkat bantu (atau penengah kontraktual) dengan batas kewenangan yang terang, sementara otoritas putusan akhir tetap berada pada struktur yang memiliki legitimasi prosedural (Lindbekk, 2020; Massarwh, 2024; Wahb, 2023a).

________________________________________

C. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis berbagai sumber, "hakim ad hoc menurut hukum Islam" dapat dirumuskan secara operasional sebagai figur atau mekanisme adjudikatif sementara yang muncul karena kebutuhan penyelesaian sengketa tertentu, biasanya melalui taḥkīm (dengan figur hakam) atau melalui kerangka adjudikasi berbasis komunitas ketika otoritas formal tidak tersedia (qaḍā al-ḍarūrah), dan dapat pula beroperasi sebagai penunjukan arbiter khusus dalam perkara keluarga sebagaimana Q.S. al-Nisā' (4): 35 (Sudirman et al., 2022; Triana, 2018; Wahb, 2023a; Yamani et al., 2022).

Rasionalitasnya ditopang oleh orientasi keadilan dan stabilitas sosial, serta kebutuhan epistemik untuk menghadirkan kompetensi khusus—baik melalui penunjukan penengah yang dipercaya para pihak maupun melalui penggunaan pendapat ahli sebagai bantuan sementara bagi hakim (Massarwh, 2024; Wahb, 2023a, 2023b). Akan tetapi, sumber-sumber tersebut juga menekankan adanya tantangan legitimasi dan fragmentasi bila praktik ad hoc tidak dilembagakan dan tidak memiliki otoritas yang jelas; karena itu, kebutuhan akan struktur yang lebih representatif dan diakui—baik oleh komunitas maupun oleh sistem hukum negara—menjadi isu penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa berbasis Islam tetap akuntabel, konsisten, dan efektif (Lindbekk, 2020; Wahb, 2023b, 2023a).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ariel, N. Y. (2024). Adab al-Qāḍi: Shared Juridical Virtues of Judaic and Islamic Leadership. Religions, 15(8), 891. https://doi.org/10.3390/rel15080891

Ayub, M., Khan, K. A., Rashid, A., Shahzad, M. A., & Rehman, H. (2019). Enhancing the Competence and Effectiveness of Sharī'ah Advisory Boards: Case of Islamic Banking Institutions in Pakistan. Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 09(01). https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0901-004

Baderin, M. A. (2010). Administration of Justice Under the Shariah, Common Law and Civil Law System: Towards a Better Understanding. Malaysian Journal of Syariah and Law, 2. https://doi.org/10.33102/mjsl.v2i1.27

Hajjaji, A. (2019). Wilayat Al-Qadi and its Malpractice in Iran, Egypt, and Jordan. UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, 17(1). https://doi.org/10.5070/n4171043455

Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of Progressive Law in Sharia Banking Dispute Settlement: Case Study of Religious Court Decisions in Indonesia. Ulumuna, 27(1), 227–257. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652

Jamillah, Hj. (2017). Judges According to Islamic Law and Indonesian Law in Islamic Court. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 22(01), 87–93. https://doi.org/10.9790/0837-2201068793

Lindbekk, M. (2020). Implementing the Law of Khulʿ in Egypt. Hawwa, 18(2–3), 265–294. https://doi.org/10.1163/15692086-12341379

Massarwh, A. A. (2024). The Importance of Taking the Expert's Opinion. International Journal of Religion, 5(10), 173–184. https://doi.org/10.61707/x0mzq233

Muhammadong, M. (2024). Analysis of Islamic Law on Sharia Economic Disputes (Studies UU No.3/2006 and UU No.50/2009). Cendekia Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 1(8), 471–476. https://doi.org/10.62335/94esp979

Mustapha, Z., Kunhibava, S., & Muneeza, A. (2019). Court Referral and Nigeria's Financial Regulation Advisory Council of Experts (FRACE). ISRA International Journal of Islamic Finance, 11(2), 206–225. https://doi.org/10.1108/ijif-11-2018-0126

Rezaei, I., Mousavi, S. A. H., & Qasemi, A. K. (2024). An Investigation of Women's Judgment in Jurisprudence and Afghanistan Law. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 11(5), 391. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5709

Sudirman, L., Anwar, W. A., Sunuwati, S., & Wahyu, A. R. M. (2022). Judicial Institution and Judicial Power: How Judicial Authority Existence in Administering Judicial Power in the Islamic View. Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 169–183. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3544

Triana, N. (2018). Urgency of Arbitration Clause in Determining the Resolution of Sharia Economic Disputes. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 18(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872

Wahb, Y. A. (2023a). Competing Authorities. American Journal of Islam and Society, 39(3–4), 87–111. https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2993

Wahb, Y. A. (2023b). Secular Court-Ordered Divorces: What Modern Fatāwā and Canadian Imams Say. Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société, 38(1), 67–88. https://doi.org/10.1017/cls.2023.8

Yamani, G., Fahmi, N., & Akbar, M. (2022). Divorce Mediation at Religious Courts in Pasangkayu during the Covid-19 Pandemic: Socio-Juridical Analysis. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, 4(1). https://doi.org/10.24239/ijcils.vol4.iss1.37