01368 - Hak Ulayat Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kompatibilitas Antara Hak Kolektif Masyarakat Adat Dan Prinsip Milkiyyah Serta 'Urf

Abstract

Hak ulayat, as the collective rights of customary law communities over land and natural resources within their customary territories, occupies a significant yet contested position in Indonesia's legally plural system—where national law, Islamic law, and customary law coexist and interact. This article examines the conceptual compatibility between hak ulayat and Islamic legal principles, drawing on comparative and doctrinal analysis across multiple regional contexts. The study finds that hak ulayat can be understood as compatible with Islamic law through three conceptual pathways: first, through the Islamic recognition of collective ownership (al-milkiyyah al-'ammah) alongside individual and state ownership; second, through the principle that property—including land—carries social functions and responsibilities beyond individual benefit; and third, through the recognition of 'urf (customary practice) as a subsidiary source of Islamic law, provided it meets the criteria of 'urf sahih (valid custom) that does not contravene Sharia principles. Empirical cases from Aceh (hak langgeih/syuf'ah), Central Aceh (forest governance through pengulu uten under fiqh al-bi'ah), and Dosay Village, Papua (waqf land requiring customary authority approval), illustrate how collective land rights can be institutionalized through the combination of customary frameworks and Islamic normative tools. Nonetheless, the article also highlights persistent tensions between adat, Islamic norms, and state administrative systems—particularly regarding the conversion of ulayat into waqf schemes and the challenges of formal legal recognition. The article concludes that strengthening harmonization between adat and Sharia through the 'urf sahih framework, alongside institutional recognition by the state, is essential for protecting customary communities' collective rights over land and natural resources.

Keywords: hak ulayat, customary land rights, al-milkiyyah al-'ammah, 'urf, Islamic land law, legal pluralism, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Hak ulayat, sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, menempati posisi yang penting namun penuh ketegangan dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistis—di mana hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Artikel ini mengkaji kompatibilitas konseptual antara hak ulayat dan prinsip-prinsip hukum Islam melalui analisis komparatif dan doktrinal lintas konteks regional. Kajian ini menemukan bahwa hak ulayat dapat dipahami selaras dengan hukum Islam melalui tiga jalur konseptual: pertama, melalui pengakuan Islam atas kepemilikan kolektif (al-milkiyyah al-'ammah) di samping kepemilikan individu dan negara; kedua, melalui prinsip bahwa harta—termasuk tanah—memiliki fungsi sosial dan tanggung jawab yang melampaui kepentingan individu; dan ketiga, melalui pengakuan 'urf (adat) sebagai sumber subsider hukum Islam, sepanjang memenuhi kriteria 'urf sahih yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kasus-kasus empiris dari Aceh (hak langgeih/syuf'ah), Aceh Tengah (pengelolaan hutan oleh pengulu uten berperspektif fiqh al-bi'ah), dan Desa Dosay, Papua (wakaf tanah yang mensyaratkan persetujuan otoritas adat), mengilustrasikan bagaimana hak kolektif atas tanah dapat terinstitusionalisasi melalui kombinasi perangkat adat dan bingkai normatif Islam. Meskipun demikian, artikel ini juga menyoroti ketegangan yang tetap ada antara adat, norma Islam, dan sistem administrasi negara—khususnya terkait konversi ulayat ke skema wakaf dan tantangan pengakuan hukum formal. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan harmonisasi adat–syariah melalui kerangka 'urf sahih, disertai pengakuan institusional oleh negara, merupakan agenda yang esensial untuk melindungi hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

Kata Kunci: hak ulayat, hak tanah adat, al-milkiyyah al-'ammah, 'urf, hukum tanah Islam, pluralisme hukum, Indonesia

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal]

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum agraria dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, hak ulayat umumnya dipahami sebagai hak penguasaan tertinggi dalam suatu masyarakat hukum adat atas tanah (dan dalam praktiknya sering juga terkait sumber daya alam) di dalam wilayah adat, yang dimiliki dan dijalankan secara bersama-sama (kolektif) oleh warga komunitas tersebut (Eze et al., 2021; Wook, 2015). Pada saat yang sama, konteks Indonesia ditandai oleh pluralisme hukum—di mana hukum nasional/positif, hukum adat, dan hukum Islam hidup berdampingan dan saling memengaruhi dalam praktik sosial maupun dalam pembentukan norma (Dancer, 2020; Wook, 2017).

Karena itu, pembahasan "hak ulayat menurut hukum Islam" lebih tepat diletakkan sebagai upaya menjelaskan: (i) bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam tentang kepemilikan, fungsi sosial harta, dan pengakuan adat/'urf dapat menjadi landasan konseptual untuk memahami legitimasi dan batas-batas hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam; serta (ii) bagaimana proses institusionalisasi dan harmonisasi antara adat dan Islam tampak dalam praktik-praktik lokal dan kerangka hukum yang lebih luas (Alkali, 2022; Dianto, 2023; Wook, 2015).

________________________________________

II. HAK ULAYAT SEBAGAI HAK KOLEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KERANGKA HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Sejumlah kajian menegaskan bahwa hak ulayat melekat pada eksistensi masyarakat hukum adat, karena ia merupakan bentuk kewenangan dan sekaligus kewajiban komunitas adat untuk mengatur, mengurus, mengelola, serta menentukan hubungan hukum antara warga dengan tanah (dan kerap juga sumber daya alam) di wilayahnya (Wook, 2015). Dalam rumusan yang dipakai dalam studi praktik wakaf tanah di Papua, hak ulayat diposisikan sebagai hak penguasaan tertinggi (the highest tenure rights) masyarakat hukum adat atas tanah yang dimiliki bersama oleh warga komunitas, walaupun pengakuan dalam hukum nasional juga disertai pembatasan tertentu (Wook, 2015). Dalam kajian tentang posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, hak ulayat juga dipahami sebagai beschikkingsrecht (hak alokasi/pengaturan) yang menuntut adanya konsultasi dan kesepakatan dengan komunitas pemegang hak ulayat ketika terjadi pemberian hak atas tanah yang bersinggungan dengan wilayah tersebut (Eze et al., 2021).

Dengan demikian, karakter kolektif hak ulayat bukan sekadar "kepemilikan bersama" dalam arti ekonomi, tetapi juga mencerminkan dimensi tata kelola (governance) yang menempatkan komunitas sebagai subjek pengatur hubungan sosial atas tanah, termasuk relasi internal (antarwarga) dan relasi eksternal (dengan pihak luar/negara) (Eze et al., 2021; Wook, 2015).

Pada tingkat konstitusional dan kebijakan negara, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya ditegaskan dalam UUD 1945 (misalnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) sebagaimana dikutip dalam kajian tentang hukum waris dan hak ulayat) (Dancer, 2020). Namun, literatur yang sama menekankan bahwa problem yang mengemuka adalah isu pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak adat atas tanah (hak ulayat) dalam implementasi kebijakan dan pengaturan turunan (Dancer, 2020). Dalam pembacaan historis-kritis hubungan negara dan indigeneity, UUPA 1960 disebut mengarahkan penggunaan hukum adat sebagai dasar pengaturan agraria "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara," sehingga pengakuan bersifat bersyarat dan dapat berhadapan dengan agenda negara (Nah, 2008).

Dalam konteks kehutanan, kajian tentang paradoks indigeneity menegaskan bahwa hukum kehutanan era tertentu bahkan menguatkan kontrol negara atas hutan dan mengakibatkan hak adat sulit dikonversi ke bentuk hak milik individual, dengan proses pengakuan yang berpusat pada isu hak atas tanah dan wilayah adat (Sahur et al., 2023). Dengan kata lain, hak ulayat berada dalam medan tarik-menarik antara pengakuan normatif dan mekanisme administratif-politik yang menentukan apakah (dan bagaimana) ia "diakui" dalam tata hukum negara (Dancer, 2020; Nah, 2008; Sahur et al., 2023).

________________________________________

III. FONDASI KONSEPTUAL DALAM HUKUM ISLAM: KEPEMILIKAN, FUNGSI SOSIAL HARTA, DAN TANGGUNG JAWAB ATAS PEMANFAATAN

Untuk menilai kompatibilitas hak ulayat dengan hukum Islam, titik masuk yang relevan dalam sumber yang tersedia adalah prinsip umum hukum Islam tentang (i) dimungkinkannya kepemilikan (termasuk tanah), (ii) fungsi sosial harta, dan (iii) keterikatan kepemilikan pada tanggung jawab moral-hukum. Dalam kajian land administration di Nigeria, dinyatakan bahwa Islam tidak melarang kepemilikan privat atas tanah, bahkan beberapa otoritas dipaparkan mendukung pengakuan kepemilikan sebagai fenomena yang "alami," sepanjang perolehannya sah/halal (Alkali, 2022). Kajian yang sama juga menegaskan bahwa dalam Islam, harta memiliki fungsi sosial selain memenuhi kebutuhan pemilik, dan kepemilikan mengandung tanggung jawab agar pemanfaatan tanah tidak bertentangan dengan "hak Allah," "hak negara," "hak manusia," dan bahkan "hak non-manusia" (Alkali, 2022). Kerangka ini penting karena menempatkan kepemilikan bukan sebagai absolutisme individual, melainkan sebagai relasi hak-kewajiban yang meniscayakan pembatasan dan orientasi kemaslahatan (Alkali, 2022).

Dalam literatur yang meninjau konflik perkebunan sawit di Riau dari perspektif Islam, hukum Islam dipaparkan mengklasifikasikan kepemilikan ke dalam tiga kategori: kepemilikan individu (al-milkiyah al-khassah), kepemilikan kolektif/umum (al-milkiyyah al-'ammah), dan kepemilikan negara (al-milkiyah al-daulah) (Ambani & Ahaya, 2015). Masih dalam sumber yang sama, kepemilikan kolektif dijelaskan sebagai kepemilikan bersama masyarakat atas aset tertentu, dan klasifikasi ini dipandang sebagai perangkat untuk melindungi kepentingan kepemilikan komunitas baik secara individual maupun kolektif, khususnya dalam situasi relasi kuasa ekonomi (Ambani & Ahaya, 2015).

Jika dipadukan dengan prinsip fungsi sosial dan tanggung jawab pemanfaatan harta dalam sumber sebelumnya, maka perangkat konseptual hukum Islam yang tersedia dalam referensi dapat dibaca sebagai memberi ruang normatif bagi pengakuan hak kolektif atas sumber daya tertentu, selama diorientasikan pada penggunaan yang dibenarkan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (Alkali, 2022; Ambani & Ahaya, 2015).

________________________________________

IV. ADAT/'URF SEBAGAI SUMBER SUBSIDER HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGAKUAN HAK KOLEKTIF ALA HAK ULAYAT

Relevansi lain yang sangat menentukan adalah kedudukan adat ('urf) dalam metodologi hukum Islam. Dalam kajian land administration di Nigeria, disebutkan bahwa maslahah al-mursalah, 'urf, dan adat termasuk sumber-sumber subsider (Alkali, 2022). Sejalan dengan itu, kajian tentang kerangka hukum Malaya menegaskan bahwa Islam mengakui sebagian adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam sebagai uruf al-muhakkamah (praktik kebiasaan yang dipertimbangkan secara hukum) (Dianto, 2023). Dalam penelitian tentang integrasi fikih dengan praktik-praktik kebiasaan di Indonesia, ditegaskan pula bahwa tidak semua praktik adat dapat diterima; hanya 'urf yang dikategorikan sahih ('urf sahih) yang secara legitim dapat diterima dalam syariah (Tombili, 2022).

Kombinasi tiga gagasan ini—'urf/adat sebagai sumber subsider, prinsip uruf al-muhakkamah, dan penyaringan melalui kategori 'urf sahih—membentuk logika bahwa hak ulayat sebagai institusi adat dapat memperoleh pembenaran dalam horizon hukum Islam apabila praktik dan normanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat dipandang sebagai kebiasaan yang sahih serta membawa kemaslahatan (Alkali, 2022; Dianto, 2023; Tombili, 2022).

Dari perspektif historis Asia Tenggara yang ditangkap beberapa studi, hubungan Islam dan adat juga sering tampil sebagai proses saling-serap. Kajian tentang Orang Asli dan sejarah hukum di Semenanjung Malaya mencatat bahwa adat lokal diterima oleh Islam sebagai sumber hukum, namun juga menyebut adanya dinamika ketika sebagian aktor keagamaan mengambil pendekatan sempit yang menganggap adat sebagai tidak Islami (Abdulloh et al., 2023). Pada konteks Jawa awal abad ke-19, studi tentang naskah regulasi peradilan Raffles menunjukkan bahwa penghulu diposisikan sebagai ahli yang menjelaskan hukum Islam atau hukum kebiasaan yang relevan dengan perkara, dan bahwa penduduk Jawa dipahami telah mengintegrasikan hukum adat warisan leluhur dengan nilai-nilai Islam, meskipun tidak diberlakukan secara "nasional" (Husain, 2021).

Sementara itu, kajian budaya-hukum Ugi-Mangkasara mengemukakan bahwa infiltrasi syariah ke dalam adat berlangsung evolutif, serta ditegaskan bahwa hukum Islam tidak melarang atau menghapus adat; adat yang tidak bertentangan dengan syariah dapat dikuatkan oleh prinsip syariah (W. Husain, 2021). Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa secara sosiologis dan historis, legitimasi adat dalam komunitas Muslim sering dibangun melalui mekanisme kompatibilitas (tidak bertentangan) dan integrasi nilai, bukan melalui negasi total salah satunya (Abdulloh et al., 2023; Dianto, 2023; W. Husain, 2021).

________________________________________

V. SINTESIS: MENEMPATKAN HAK ULAYAT SEBAGAI "HAK KOLEKTIF" YANG KOMPATIBEL DENGAN PRINSIP MILKIYYAH DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

Berdasarkan rujukan yang tersedia, sintesis konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut. Pertama, hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayahnya dapat "dibaca" selaras dengan pengakuan hukum Islam atas kategori kepemilikan kolektif/umum (al-milkiyyah al-'ammah) dalam klasifikasi kepemilikan yang digunakan dalam kajian konflik agraria berperspektif Islam (Ambani & Ahaya, 2015). Kedua, karena dalam hukum Islam kepemilikan—termasuk atas tanah—diakui selama perolehannya sah, namun dibebani fungsi sosial dan tanggung jawab agar pemanfaatan tidak melanggar hak-hak yang lebih luas, maka penguasaan kolektif ala hak ulayat dapat dipahami tidak semata sebagai "hak menikmati," melainkan sebagai mandat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah/sumber daya bagi kemaslahatan komunitas serta mencegah mudarat (misalnya ekspropriasi zalim) (Alkali, 2022; Ambani & Ahaya, 2015). Ketiga, karena adat/'urf dinyatakan sebagai sumber subsider dan adat yang tidak bertentangan dapat diakui sebagai uruf al-muhakkamah atau 'urf sahih, maka norma pengelolaan dan pembatasan dalam hak ulayat (misalnya aturan akses, mekanisme musyawarah, pengaturan relasi dengan pihak luar) dapat memperoleh justifikasi metodologis dalam hukum Islam sepanjang memenuhi kriteria kompatibilitas syariah (Alkali, 2022; Dianto, 2023; Tombili, 2022).

Dalam kerangka ini, "hak ulayat menurut hukum Islam" tidak harus dipahami sebagai istilah yang berasal dari fikih klasik, melainkan sebagai institusi adat yang dapat dilegitimasi melalui perangkat milkiyyah (terutama aspek kolektif), fungsi sosial harta, dan pengakuan 'urf yang sahih (Alkali, 2022; Ambani & Ahaya, 2015; Tombili, 2022).

Namun, literatur yang tersedia juga menunjukkan adanya nuansa dan bahkan ketegangan konseptual. Studi tentang dzurri waqf dan pusako tinggi di Minangkabau memuat pernyataan narasumber bahwa "menurut hukum Islam tidak ada istilah ulayat; yang ada adalah wakaf," tetapi pada saat yang sama disebutkan bahwa penggunaan konsep 'urf dapat mengakui hak kepemilikan masyarakat lokal (Hern, 2022). Ini menunjukkan bahwa sebagian pandangan keagamaan dapat memandang "ulayat" bukan kategori terminologis Islam, tetapi tetap membuka jalan pengakuan melalui 'urf (atau melalui institusi Islam lain seperti wakaf) (Hern, 2022). Karena itu, kompatibilitas hak ulayat dengan hukum Islam dalam praktik sangat mungkin mengambil bentuk "penerjemahan" (translation) ke konsep-konsep syariah yang lebih familier bagi aktor keagamaan (misalnya 'urf sahih atau skema wakaf), tanpa menghapus identitas komunalnya (Hern, 2022; Tombili, 2022).

________________________________________

VI. PRAKTIK LOKAL SEBAGAI CONTOH INTERAKSI ISLAM–ADAT TERKAIT TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

A. Aceh: Hak Langgeih, Adat, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Transaksi Tanah Bernuansa Syariah

Dalam konteks Aceh, literatur yang tersedia memperlihatkan bagaimana hak-hak berbasis adat terkait transaksi tanah dipertahankan melalui institusi adat dan sekaligus dipahami berkelindan dengan norma Islam. Studi tentang hak langgeih menjelaskan bahwa hak tersebut dipahami sebagai hak dalam adat Aceh yang memberi prioritas dalam transaksi jual beli tanah kepada tiga unsur sosial (kerabat, sesama anggota komunitas, dan tetangga), dengan rujukan pada putusan Mahkamah Agung yang disebutkan dalam studi tersebut (Syawaludin, 2018). Penelitian yang sama menekankan bahwa institusionalisasi hak langgeih lebih kuat ditopang oleh budaya hukum dan mekanisme adat, serta sengketa-sengketa terkait transaksi tanah cenderung diselesaikan melalui struktur gampong/adat, dengan keterlibatan perangkat seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Imam Meunasah dalam proses penyelesaian (Syawaludin, 2018).

Artikel empiris lain tentang penerapan langgeh di Aceh Barat menyatakan bahwa nilai filosofisnya adalah menjaga keseimbangan komunitas dan merespons kecemasan sosial jika tanah "diambil" atau dibeli pihak luar; sekaligus disebutkan bahwa hak langgeh dipandang masuk wilayah muamalah dan dikaitkan dengan konsep syuf'ah dalam penjelasan qanun yang disebutkan studi itu (Wijaya et al., 2024). Dengan demikian, Aceh memberi contoh bagaimana hak berbasis komunitas atas tanah beroperasi sebagai mekanisme proteksi sosial-komunal yang sekaligus dibingkai dalam kosakata dan kelembagaan syariah (Syawaludin, 2018; Wijaya et al., 2024).

Dalam transaksi tanah, studi tentang faktor pendukung jual-beli berbasis kearifan lokal di Aceh menyatakan bahwa praktik jual-beli tanah/rumah masih menggunakan unsur Islam (ijab-kabul) dan unsur adat, serta menjelaskan bahwa dalam adat, jual-beli tanah dipandang sebagai perbuatan pemindahan hak dengan pembayaran tunai (cash) dan bersifat nyata/terang (Supriatni, 2024). Temuan ini konsisten dengan gambaran Aceh sebagai ruang pluralisme hukum di mana adat, syariah, dan hukum positif saling melengkapi dalam praktik ekonomi dan agraria setempat (Supriatni, 2024; Syawaludin, 2018). Dalam kerangka "hak ulayat menurut hukum Islam," contoh Aceh menunjukkan model di mana perlindungan komunitas atas tanah (sebagai nilai adat) dapat dipertautkan dengan konsep muamalah (syuf'ah/langgeh) dan prosedur religius (ijab-kabul) tanpa harus menghapus karakter sosialnya (Supriatni, 2024; Wijaya et al., 2024).

B. Pengelolaan Hutan dan Sumber Daya Alam: Institusi Adat dan Fiqh Al-Bi'ah

Keterkaitan hak kolektif masyarakat adat tidak hanya pada tanah pertanian/permukiman, tetapi juga pada sumber daya alam seperti hutan. Studi tentang pengulu uten di Aceh Tengah menegaskan bahwa pengelolaan hutan melibatkan partisipasi masyarakat adat melalui institusi adat pengulu uten (disebut juga pawang glee di wilayah Aceh lain) dan bahwa keberadaannya dikuatkan dalam qanun daerah setempat yang disebutkan studi tersebut (Priambodo, 2018). Penelitian yang sama menyimpulkan bahwa praktik pengelolaan hutan oleh pengulu uten dinilai sesuai dengan prinsip fiqh al-bī'ah, seperti tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga lingkungan, amar ma'ruf nahi munkar dalam pengelolaan hutan, dan pemeliharaan keseimbangan ekosistem (Priambodo, 2018).

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam oleh komunitas melalui institusi adat dapat dipahami sebagai bagian dari etika-tata kelola lingkungan yang diartikulasikan dalam kerangka hukum Islam (fiqh al-bi'ah), sehingga memperluas pembacaan hak kolektif melampaui "hak atas tanah" menjadi "hak dan kewajiban pengelolaan ekologis" (Priambodo, 2018).

C. Papua (Dosay): Wakaf Tanah dan Otoritas Adat atas Tanah/Sumber Daya

Interaksi Islam–adat terkait tanah juga terlihat dalam praktik wakaf. Studi tentang praktik wakaf di Desa Dosay, Papua, menyatakan adanya mekanisme tambahan dalam pelaksanaan wakaf yang berbasis hukum adat, yakni memerlukan persetujuan Ondoafi sebagai kepala adat yang disebut memiliki hak atas seluruh tanah dan sumber daya alam dalam wilayah adat, atau melalui musyawarah adat (Wook, 2015). Penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik wakaf tanah di Dosay mendukung aktivitas ibadah Islam (untuk layanan keagamaan, dakwah, pendidikan, dan fasilitas publik) dan menunjukkan dukungan Ondoafi terhadap penggunaan tanah wakaf (Wook, 2015). Pada saat yang sama, studi tersebut mencatat problem administrasi sertifikat wakaf yang belum sepenuhnya memanfaatkan aset yang ada (Wook, 2015).

Contoh ini memperlihatkan dua hal yang relevan bagi topik hak ulayat menurut hukum Islam: (i) otoritas kolektif-adat atas tanah dapat menjadi prasyarat sosial bagi tindakan hukum Islam (wakaf), dan (ii) terdapat tantangan institusional ketika praktik komunal-adat bertemu kebutuhan administrasi formal negara (Wook, 2015).

________________________________________

VII. WAQF, ULAYAT, DAN PERDEBATAN "KONVERSI" HAK KOLEKTIF KE INSTRUMEN SYARIAH

Dalam konteks Minangkabau, sejumlah studi menyoroti bahwa tanah pusako tinggi/ulayat dipahami sebagai aset komunal yang diwariskan turun-temurun dalam struktur adat, dan terdapat upaya pembacaan atau jalan tengah melalui konsep wakaf keluarga (dzurri). Kajian tentang wakaf tanah ulayat di Sumatera Barat menyatakan bahwa Pasal 3 UUPA mengakui tanah komunal (hak ulayat) dan menekankan prinsip adat Minangkabau bahwa tanah ulayat pada dasarnya tidak untuk diperjualbelikan dan pengalihannya tidak bersifat permanen; karena itu, wakaf tanah ulayat diposisikan sebagai "solusi" untuk memungkinkan peralihan permanen bagi kepentingan umat melalui pengelolaan nazhir (Aminuddin et al., 2019).

Studi lain tentang dzurri waqf dan pusako tinggi menyatakan adanya kedekatan konseptual antara pengelolaan pusako tinggi dan dzurri waqf (misalnya prinsip pokok harta ditahan dan manfaatnya dinikmati keluarga), serta menyebut strategi menjaga pusako tinggi melalui tata kelola mirip dzurri waqf dengan pengangkatan nazhir dari unsur niniak mamak (Hern, 2022). Di Malaysia, kajian tentang adat Perpatih juga menyatakan adanya perbedaan pandangan tentang pewarisan tanah adat/ulayat dalam garis perempuan; sebagian pihak menerimanya melalui pendekatan wakaf keluarga (dzurri) dengan menempatkan perempuan sebagai pemegang amanah, sementara sebagian lain menilai bertentangan dengan faraidh (Pierce, 2013). Rangkaian ini menunjukkan bahwa wakaf dzurri sering ditawarkan sebagai teknik harmonisasi untuk mempertahankan sifat komunal (tidak diperjualbelikan, berkelanjutan) sekaligus memberi bingkai syariah bagi pengelolaan (Aminuddin et al., 2019; Hern, 2022; Pierce, 2013).

Akan tetapi, literatur yang tersedia juga menunjukkan kritik dan kendala normatif dalam hukum positif wakaf. Studi kasus tentang ulayat sebagai objek wakaf menurut UU Wakaf menyatakan bahwa praktik wakaf tanah ulayat di lokasi penelitian dinilai tidak sesuai dengan UU Wakaf, antara lain karena ulayat dipahami sebagai bukan hak individual dan praktik wakaf setempat banyak dilakukan secara lisan tanpa akta ikrar wakaf (Katjong, 2019). Studi ini juga menekankan problem "subjek" hak ulayat dalam pengertian tertentu (yakni bahwa subjeknya adalah masyarakat hukum adat, bukan individu), yang menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada rezim pendaftaran/administrasi wakaf formal (Katjong, 2019).

Dengan demikian, walaupun sebagian literatur mempromosikan wakaf sebagai jalan tengah untuk menjaga tanah komunal, ada pula temuan yang menekankan ketidaksesuaian praktik tersebut dengan kerangka hukum positif yang berlaku (Aminuddin et al., 2019; Katjong, 2019). Nuansa ini penting: "hak ulayat menurut hukum Islam" dalam praktik bukan hanya soal kompatibilitas normatif syariah-adat, tetapi juga soal keterterimaan administratif dan konstruksi subjek hukum dalam sistem negara (Aminuddin et al., 2019; Katjong, 2019; Wook, 2015).

________________________________________

VIII. PLURALISME HUKUM, KELEMBAGAAN ADAT, DAN KEBUTUHAN HARMONISASI UNTUK PERLINDUNGAN HAK KOLEKTIF

Literatur tentang pluralisme hukum Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia mengenal koeksistensi hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat (Dancer, 2020; Wook, 2017). Namun, sumber yang sama menekankan bahwa perkembangan nasionalisasi hukum dapat mengurangi ruang adat (misalnya ketika hukum nasional dipengaruhi tradisi tertentu), sehingga muncul kebutuhan harmonisasi agar penerapan adat tidak diabaikan, termasuk dalam isu tanah (Wook, 2017).

Pada level lokal, penelitian tentang relasi kebijakan pemerintahan nagari dan hukum adat menegaskan adanya peran kelembagaan adat (misalnya Kerapatan Adat Nagari/KAN) yang memeriksa asal-usul tanah, serta peran pemerintah nagari dalam memediasi sengketa tanah ulayat; studi itu juga menyatakan bahwa masyarakat adat memandang mereka memiliki hak kepemilikan tanah adat yang diwariskan turun-temurun (Ma'mun & Dienaputra, 2020). Di Banten, kajian tentang pergeseran budaya hukum pada masyarakat Kanekes/Baduy menyatakan bahwa sebagai masyarakat hukum adat, mereka memiliki hak kolektif atas tanah (hak ulayat) yang juga diakui dalam kerangka UUPA (dengan syarat "sepanjang masih ada" dan sesuai kepentingan nasional), serta menyebut adanya regulasi daerah yang disebut melindungi hak ulayat Baduy (Afnaini & Syamsudin, 2022).

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak kolektif sangat bergantung pada penguatan institusi lokal, mekanisme mediasi, dan rujukan pada norma pengakuan konstitusional/undang-undang yang bersyarat (Afnaini & Syamsudin, 2022; Dancer, 2020; Ma'mun & Dienaputra, 2020).

Dalam konteks "menurut hukum Islam," kebutuhan harmonisasi juga terkait dengan metodologi penerimaan adat. Di satu sisi, Islam diakui dapat menerima adat yang tidak bertentangan (uruf al-muhakkamah) (Dianto, 2023), dan tidak semua adat dapat diterima kecuali memenuhi kriteria 'urf sahih (Tombili, 2022). Di sisi lain, kajian sejarah hukum Malaya menunjukkan adanya dinamika penilaian terhadap adat oleh otoritas keagamaan yang kadang menstigma adat sebagai tidak Islami (Abdulloh et al., 2023). Karena itu, perlindungan hak ulayat yang bersandar pada legitimasi Islam memerlukan kerja penafsiran dan institusionalisasi yang menegaskan bahwa norma-norma ulayat tertentu merupakan 'urf yang sahih dan fungsional secara sosial (misalnya mencegah konflik, menjaga keseimbangan komunitas, mengatur akses), serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah tentang tanggung jawab pemanfaatan harta dan fungsi sosial (Alkali, 2022; Tombili, 2022; Wijaya et al., 2024).

________________________________________

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis referensi yang tersedia, "hak ulayat menurut hukum Islam" paling dapat dipertanggungjawabkan sebagai konstruksi kompatibilitas: hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam dipahami sejalan dengan (i) pengakuan Islam atas kepemilikan tanah yang sah sekaligus berfungsi sosial dan bertanggung jawab (Alkali, 2022), (ii) klasifikasi kepemilikan dalam perspektif Islam yang juga mengenal kepemilikan kolektif/umum (al-milkiyyah al-'ammah) di samping individu dan negara (Ambani & Ahaya, 2015), serta (iii) pengakuan 'urf/adat sebagai sumber subsider dan penerimaan adat yang tidak bertentangan dengan syariah (uruf al-muhakkamah; 'urf sahih) (Alkali, 2022; Dianto, 2023; Tombili, 2022).

Praktik Aceh (hak langgeih/syuf'ah dan penyelesaian melalui institusi adat), Aceh Tengah (pengelolaan hutan oleh pengulu uten berperspektif fiqh al-bi'ah), dan Papua Dosay (wakaf tanah yang mensyaratkan persetujuan otoritas adat) menunjukkan bahwa hak kolektif atas tanah/sumber daya dapat terinstitusionalisasi melalui kombinasi perangkat adat dan bingkai Islam, meskipun menghadapi tantangan administratif dan perdebatan konseptual seperti pendekatan "konversi" ke skema wakaf (Aminuddin et al., 2019; Hern, 2022; Katjong, 2019; Wook, 2015).

Karena itu, agenda ilmiah dan kebijakan yang konsisten dengan sumber-sumber ini adalah memperkuat mekanisme harmonisasi adat–syariah melalui kriteria 'urf sahih, sekaligus memastikan pengakuan dan perlindungan institusional agar hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam tidak tergerus oleh ketidakpastian pengakuan dalam tata kelola negara (Afnaini & Syamsudin, 2022; Dancer, 2020; Ma'mun & Dienaputra, 2020; Nah, 2008; Sahur et al., 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh, M., Hidayati, A., Qomar, Moh. N., & Kasdi, A. (2023). Land waqf practices based on local wisdom of tribes in Dosay Village, Papua. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 16(2), 241–256. https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i2.241-256

Afnaini, A., & Syamsudin, M. (2022). Changes in the inheritance system of pusako tinggi assets and their impact on the Minangkabau traditional inheritance system. Prophetic Law Review, 4(2), 222–240. https://doi.org/10.20885/plr.vol4.iss2.art5

Alkali, M. B. (2022). Legal framework on land administration in Nigeria. Abuad Law Journal, 10(1), 44–58. https://doi.org/10.53982/alj.2022.1001.03-j

Ambani, J. O., & Ahaya, O. (2015). Wretched African traditionalists in Kenya: The challenges and prospects of customary law in the new constitutional era. Strathmore Law Journal, 1(1), 41–58. https://doi.org/10.52907/slj.v1i1.4

Aminuddin, H., Ma'mun, T. N., Dienaputra, R. D., & Sudjana, U. (2019). The function and position of penghulu in Raffles' Kitab Hukum manuscript (1814). Journal of Indonesian Islam, 13(1), 177. https://doi.org/10.15642/jiis.2019.13.1.177-199

Dancer, H. (2020). Women in law and justice in Africa. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277734.013.556

Dianto, D. (2023). Incorporation of Krik Slamat values in the exercise of rights over customary land. Law and Justice, 8(2), 243–254. https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2997

Eze, D. U., Nwosu, E. O., Umahi, O. T., & Nwoke, U. (2021). Assessing the application of the principles of non-discrimination and gender equality in relation to devolution of land upon death in Nigeria. Liverpool Law Review, 43(1), 77–96. https://doi.org/10.1007/s10991-021-09290-3

Hern, E. (2022). When do women win in legally plural systems? Evidence from Ghana and Senegal. The Journal of Modern African Studies, 60(4), 527–546. https://doi.org/10.1017/s0022278x22000325

Husain, D. Assoc. Prof. Dr. W. A. F. W. (2021). Insights: The interpretation of Islam within the framework of the indigenous Malaya. Journal of Governance and Integrity, 4(2), 1–9. https://doi.org/10.15282/jgi.4.2.2021.5794

Husain, W. (2021). Insight: The interpretation of Islam within the legal framework of the indigenous Malaya. Journal of Governance and Integrity, 4(2), 64–72. https://doi.org/10.15282/jgi.4.2.2021.6545

Katjong, K. (2019). Interpreting between the concept of customary law community and the concept of indigenous people (a theoretical study). Papua Law Journal, 3(1), 49–61. https://doi.org/10.31957/plj.v3i1.631

Ma'mun, T. N., & Dienaputra, R. D. (2020). Raffles, the Naskah Kitab Hukum manuscript and social engineering of the inhabitants of Java in 1814. Kemanusiaan the Asian Journal of Humanities, 27(1), 69–88. https://doi.org/10.21315/kajh2020.27.1.4

Nah, A. M. (2008). Recognizing indigenous identity in postcolonial Malaysian law: Rights and realities for the Orang Asli (aborigines) of Peninsular Malaysia. Bijdragen Tot De Taal- Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 164(2), 212–237. https://doi.org/10.1163/22134379-90003657

Pierce, S. (2013). Pointing to property: Colonialism and knowledge about land tenure in northern Nigeria. Africa, 83(1), 142–163. https://doi.org/10.1017/s0001972012000757

Priambodo, B. B. (2018). Positioning adat law in the Indonesia's legal system: Historical discourse and current development on customary law. Udayana Journal of Law and Culture, 2(2), 140. https://doi.org/10.24843/ujlc.2018.v02.i02.p02

Sahur, M., Krisnawansyah, Y., & Putri, R. P. (2023). The relationship between nagari government policy and customary law. Adabi Journal of Public Administration and Business, 10(1), 1–11. https://doi.org/10.62066/jpab.v10i1.7

Supriatni, R. (2024). Profit sharing institutions from an Islamic legal perspective and customary law in Indonesia. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 5(2), 269–281. https://doi.org/10.23920/jphp.v5i2.1539

Syawaludin, M. (2018). Cultural harmony between Islam and local traditions of Caramseguguk in Rengas Payaraman Ogan Ilir Indonesia. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 156, 012037. https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012037

Tombili, A. (2022). Settlement of estate disputes in review from a legal anthropological perspective. Estudiante Law Journal, 4(2), 547–561. https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.18248

Wijaya, I. K. K. A., Suwitra, I. M., Senastri, N. M. J., Nazarrudin, T., & Sulaiman, S. (2024). Patterns of indigenous land tenure and utilization: Comparison of customary law in Balinese and Acehnese people. Asian Research Journal of Arts & Social Sciences, 22(3), 41–49. https://doi.org/10.9734/arjass/2024/v22i3521

Wook, I. (2015). The Aboriginal Peoples Act 1954 and the recognition of Orang Asli land rights. UUM Journal of Legal Studies, 6. https://doi.org/10.32890/uumjls.6.2015.4587

Wook, I. (2017). Acknowledging land rights of the Orang Asli: A historical perspective of laws in Peninsular Malaysia. IIUM Law Journal, 25(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v25i1.309