01367 - Hak Tanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Komparatif Dan Konseptual Antara Hukum Positif Indonesia Dan Fikih Muamalah

Abstract

In Indonesian positive law, Hak Tanggungan (Land Mortgage Right) is a real security right over land to secure the repayment of certain debts, granting a preferential position to the creditor holding it. However, in the terminology of fiqh muamalah (Islamic jurisprudence on transactions), the term "Hak Tanggungan" is not recognized; the concept of real security in Islam is generally discussed through rahn (real/collateral security) and kafālah (personal guarantee). This article examines the conceptual analogy between Hak Tanggungan under Indonesian positive law and rahn under Islamic law, particularly rahn tasjīlī—a form of rahn in which proof of ownership (such as a land certificate) is transferred to the creditor while the physical object remains in the possession of the debtor. This study finds that rahn tasjīlī is the closest conceptual equivalent to Hak Tanggungan in contemporary Islamic jurisprudence. Indonesian Islamic banking practice continues to use Hak Tanggungan for legal certainty reasons, as specific Islamic collateral regulations remain inadequate, giving rise to synchronization problems with Sharia principles. This article concludes that "Hak Tanggungan according to Islamic law" is best understood not as a recognized fiqh term, but as a conceptual analogy: Hak Tanggungan as a land security mechanism in positive law may be accepted in muamalah practice as long as it does not contradict Sharia principles, and can be analogized as rahn—particularly rahn tasjīlī—with just execution governance.

Keywords: Hak Tanggungan, rahn, rahn tasjīlī, Islamic collateral law, Islamic banking, fiqh muamalah

________________________________________

Abstrak

Dalam hukum positif Indonesia, Hak Tanggungan adalah hak jaminan kebendaan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegangnya. Akan tetapi, dalam terminologi fikih muamalah, istilah "Hak Tanggungan" tidak dikenal; konsep jaminan kebendaan dalam Islam secara umum dibahas melalui rahn (jaminan kebendaan) dan kafālah (jaminan personal). Artikel ini mengkaji analogi konseptual antara Hak Tanggungan dalam hukum positif Indonesia dan rahn dalam hukum Islam, khususnya rahn tasjīlī—bentuk rahn di mana bukti kepemilikan (misalnya sertifikat tanah) diserahkan kepada kreditur sementara objek fisiknya tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan. Kajian ini menemukan bahwa rahn tasjīlī merupakan padanan konseptual yang paling dekat dengan Hak Tanggungan dalam fikih muamalah kontemporer. Praktik perbankan syariah Indonesia masih menggunakan Hak Tanggungan demi kepastian hukum karena regulasi jaminan syariah yang spesifik dinilai belum memadai, sehingga menimbulkan problem sinkronisasi dengan prinsip syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa "Hak Tanggungan menurut hukum Islam" paling tepat dipahami bukan sebagai istilah baku fikih, melainkan sebagai analogi konseptual: Hak Tanggungan sebagai mekanisme pengikatan tanah dalam hukum positif dapat diterima dalam praktik muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan dapat dianalogikan sebagai rahn—khususnya rahn tasjīlī—dengan tata kelola eksekusi yang berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, rahn, rahn tasjīlī, hukum jaminan Islam, perbankan syariah, fikih muamalah

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal]

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan atas jaminan dalam hubungan pembiayaan/kredit berangkat dari kepentingan perlindungan kreditur ketika terjadi wanprestasi (cidera janji) sehingga tersedia mekanisme pelunasan melalui eksekusi atas objek jaminan (Abidin, 2019; Sukino, 2016). Dalam hukum jaminan Indonesia, Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan khusus atas tanah yang diletakkan untuk menjamin pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan (preferen) kepada kreditur pemegangnya dibanding kreditur lain (Agustia et al., 2019; Jamilah et al., 2021; Nurhidayati, 2016). Elemen "kedudukan yang diutamakan" inilah yang membuat Hak Tanggungan sering dipandang sebagai instrumen penting bagi kepastian hukum kreditur, termasuk dalam pembiayaan perbankan (Agustia et al., 2019; Sukino, 2016).

Dalam fikih muamalah, jaminan juga diakui, tetapi istilah dan konstruksinya berbeda: jaminan kebendaan disebut rahn sedangkan jaminan personal disebut kafālah (Kartika, 2016; Nurbaedah & Machmud, 2021). Sejumlah penelitian perbankan syariah menekankan bahwa konsep jaminan syariah—khususnya rahn—menjadi rujukan utama ketika lembaga keuangan syariah memerlukan agunan untuk mengelola risiko, namun praktiknya di Indonesia masih sering "mengadopsi" lembaga jaminan hukum perdata/positif (termasuk Hak Tanggungan) karena faktor kepastian hukum dan ketiadaan regulasi jaminan syariah yang komprehensif (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022; Marnita, 2017).

Karena itu, "Hak Tanggungan menurut hukum Islam" tidak dapat dipahami sebagai istilah baku fikih, melainkan sebagai kajian perbandingan dan analogi: Hak Tanggungan (hukum positif) dibandingkan dengan rahn (hukum Islam), terutama pada aspek fungsi jaminan, kedudukan preferen, mekanisme pengikatan, serta etika eksekusi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban (Hidayati et al., 2018; Marnita, 2017; Murtadho, 2021). Analisis ini juga relevan karena praktik perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan perangkat jaminan "konvensional" (termasuk Hak Tanggungan) demi kepastian hukum, sementara pengaturan jaminan syariah dinilai belum memadai dan memunculkan problem sinkronisasi dengan prinsip syariah (Hidayatullah et al., 2022; Marnita, 2017; Nurbaedah & Machmud, 2021).

________________________________________

II. HAK TANGGUNGAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA: DEFINISI, FUNGSI, DAN IMPLIKASINYA

Secara doktrinal dalam berbagai kajian, Hak Tanggungan diposisikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (serta dapat meliputi benda-benda yang berkaitan dengan tanah) guna pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu (Fauzi et al., 2021; Jamilah et al., 2021; Nurhidayati, 2016). Rumusan ini secara eksplisit menegaskan dua inti: adanya "utang tertentu" yang dijamin dan adanya "preferensi" bagi pemegang Hak Tanggungan (Agustia et al., 2019; Nurhidayati, 2016; Siregar & Putra, 2022). Literatur juga menekankan bahwa Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan tanah yang berperan penting dalam praktik pemberian fasilitas dana karena menyediakan legal certainty dan sarana eksekusi ketika debitur cidera janji (Agustia et al., 2019; Sukino, 2016).

Ciri penting lain yang berulang di berbagai sumber adalah sifat accessoir: Hak Tanggungan merupakan perjanjian tambahan yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokok yang menimbulkan utang-piutang; tanpa utang yang dijamin, Hak Tanggungan tidak berdiri sendiri (Anugerah & Irianto, 2021; Junaeni et al., 2022). Dalam konteks prosedural, pembebanan Hak Tanggungan lazim dikaitkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh pejabat berwenang dan pendaftaran untuk melahirkan kekuatan jaminan tersebut secara sempurna (Anggrahini & Kuswanto, 2024; Podungge, 2021). Literatur yang membahas praktik eksekusi juga menekankan adanya mekanisme parate eksekusi (hak menjual atas kekuasaan sendiri) melalui pelelangan umum bagi pemegang Hak Tanggungan pertama ketika debitur cidera janji (Abidin, 2019; Walidani & Adjie, 2018). Penjelasan terhadap Pasal 6 UU Hak Tanggungan dalam kajian lelang eksekusi menunjukkan bahwa hak menjual atas kekuasaan sendiri dipahami sebagai manifestasi dari kedudukan yang diutamakan (preferensi) yang melekat pada pemegang Hak Tanggungan (Abidin, 2019; Walidani & Adjie, 2018).

Meski demikian, studi-studi praktik eksekusi menegaskan bahwa eksekusi Hak Tanggungan sering menghadapi hambatan berupa gugatan debitur yang mengklaim proses lelang tidak sah atau mempersoalkan aspek-aspek tertentu, sehingga dapat menghambat pelaksanaan lelang maupun pengosongan objek (Abidin, 2019; Junaeni et al., 2022; Walidani & Adjie, 2018). Dengan demikian, meskipun Hak Tanggungan dirancang untuk memudahkan pelunasan piutang kreditur melalui eksekusi, praktiknya tetap rentan sengketa yang menuntut kehati-hatian administrasi dan prosedural (Abidin, 2019; Junaeni et al., 2022).

________________________________________

III. JAMINAN DALAM HUKUM ISLAM: RAHN DAN KAFĀLAH SEBAGAI KERANGKA DASAR

Dalam fikih muamalah, jaminan dibagi ke dalam dua bentuk umum: jaminan personal (kafālah) dan jaminan kebendaan (rahn) (Kartika, 2016; Nurbaedah & Machmud, 2021). Definisi rahn yang sering dikutip dalam kajian adalah "menahan suatu barang" sebagai tanggungan utang sehingga pemenuhan hak (pelunasan) dapat diambil dari barang tersebut bila diperlukan (Murtadho, 2021; Nasyiah & Chusna, 2012). Sejumlah literatur juga menyatakan bahwa rahn adalah menahan harta milik pihak berutang (rāhin) sebagai barang jaminan (marhūn) atas utang (marhūn bih) yang diterimanya (Oktayani, 2019; Suwandi, 2017). Dalam praktik lembaga gadai syariah, terminologi pihak dan objek rahn (rāhin, murtahin, marhūn, marhūn bih) serta syarat-rukun rahn dipaparkan sebagai perangkat untuk memastikan sahnya akad serta tata kelola jaminan yang sesuai syariah (Oktayani, 2019; Sohibi, 2023).

Basis normatif kebolehan rahn dalam literatur pegadaian syariah juga ditegaskan: Islam memperbolehkan perjanjian utang-piutang yang menjadi inti akad gadai/rahn, dan kebolehan itu didasarkan pada rujukan Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' ulama sebagaimana dikemukakan dalam penelitian empiris tentang pegadaian syariah (Mohammad & Sari, 2022), serta ditegaskan pula oleh rujukan fatwa DSN-MUI tentang rahn dalam kajian gadai syariah (Shodiq, 2022). Studi mekanisme rahn tasjīlī menambahkan bahwa konsep jaminan dalam Islam telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan jaminan dapat berbentuk benda (rahn) maupun orang (kafālah) (Hidayati et al., 2018), yang konsisten dengan pembagian jaminan rahn–kafālah dalam kajian perbankan syariah (Kartika, 2016; Nurbaedah & Machmud, 2021).

________________________________________

IV. TITIK TEMU SUBSTANTIF: "KEDUDUKAN DIUTAMAKAN" KREDITUR DAN PREFERENSI DALAM RAHN

Salah satu karakter kunci Hak Tanggungan adalah memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu atas pelunasan utang (Agustia et al., 2019; Nurhidayati, 2016; Siregar & Putra, 2022). Dalam kerangka hukum Islam, konsep "didahulukan" juga muncul pada rahn, meskipun dikonstruksikan melalui logika fikih tentang keterikatan utang pada barang jaminan. Kajian normativitas pegadaian syariah menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa hak murtahin (penerima gadai/rahn) untuk menerima pembayaran utang lebih didahulukan daripada kreditur utang lepas (tanpa gadai) (Murtadho, 2021). Bahkan dalam konteks harta peninggalan, murtahin didahulukan dibanding kreditur tanpa jaminan ketika terdapat dua jenis utang (utang lepas dan utang terkait jaminan) (Murtadho, 2021). Ini menunjukkan adanya korespondensi konseptual antara preferensi pemegang Hak Tanggungan dalam hukum positif dan prioritas murtahin dalam rahn menurut ulama, meskipun istilah dan basis normatifnya berbeda (Agustia et al., 2019; Murtadho, 2021).

Namun, preferensi dalam rahn tidak berdiri sebagai legitimasi untuk mengambil manfaat ekonomi dari barang jaminan secara sepihak. Literatur praktik pegadaian dan kajian fikih menegaskan larangan mengambil manfaat barang yang digadaikan karena statusnya sebagai jaminan/amanah, serta untuk menghindari riba (Podungge, 2021; Shodiq, 2022). Dengan kata lain, Islam menerima fungsi jaminan sebagai penguat kepercayaan dan sarana pelunasan bila terjadi gagal bayar, tetapi membatasi perilaku murtahin agar tidak menjadikan rahn sebagai instrumen eksploitasi (misalnya pengambilan manfaat barang secara tidak sah) (Podungge, 2021; Shodiq, 2022). Pembatasan etis ini penting ketika "Hak Tanggungan" dipahami melalui kacamata syariah: esensi jaminan boleh, tetapi cara memperoleh manfaat dan tata kelola eksekusinya harus selaras dengan prinsip syariah (Hidayatullah et al., 2022; Murtadho, 2021).

________________________________________

V. RAHN TASJĪLĪ SEBAGAI ANALOGI PALING DEKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

Perbedaan teknis paling menonjol antara gadai dalam KUHPerdata dan rahn dalam beberapa konstruksi klasik adalah soal penguasaan fisik objek. Akan tetapi, beberapa literatur kontemporer menegaskan adanya bentuk rahn tasjīlī (disebut juga rahn ta'mīnī/rahn resmi/hukmi dalam fatwa DSN) yang bekerja dengan cara memindahkan bukti kepemilikan (misalnya sertifikat tanah) kepada penerima jaminan, sedangkan objek fisiknya tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan (HAK & Yuswalina, 2019; Nurbaedah & Machmud, 2021). Studi perbandingan Indonesia–Malaysia tentang rahn tasjīlī menyatakan bahwa rahn takmīnī/tasjīlī adalah bentuk gadai dengan pemindahan bukti kepemilikan (misalnya sertifikat tanah), sementara bendanya tetap berada pada penguasaan pihak pemberi jaminan (Hidayati et al., 2018). Pola ini dinilai memiliki kemiripan yang kuat dengan praktik pengikatan jaminan dalam bank syariah Indonesia yang menggunakan Hak Tanggungan dan fidusia, sehingga dipahami "lebih dekat" dengan rahn tasjīlī (Hidayati et al., 2018).

Sejalan dengan itu, kajian tentang fidusia dalam perspektif fikih muamalah menegaskan bahwa rahn tasjīlī dianalogikan dengan konsep fidusia dalam hal yang diserahkan sebagai jaminan bukan benda fisiknya melainkan bukti kepemilikan, dan rahn tasjīlī dipahami sebagai perjanjian accessoir karena mengikuti utang-piutang yang dijamin (HAK & Yuswalina, 2019; Nurbaedah & Machmud, 2021). Literatur jaminan fidusia dalam perspektif syariah bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hukum Islam "jaminan fidusia dikategorikan dalam rahn tasjīlī" (Nasyiah & Chusna, 2012), yang memperkuat argumentasi bahwa bentuk-bentuk jaminan modern yang berbasis pendaftaran/sertifikat dapat dipahami melalui rekonstruksi rahn tasjīlī (HAK & Yuswalina, 2019; Nasyiah & Chusna, 2012).

Dalam konteks pertanyaan "Hak Tanggungan menurut hukum Islam," simpulan konseptual yang paling hati-hati berbasis sumber adalah: istilah Hak Tanggungan adalah terminologi hukum positif Indonesia (Jamilah et al., 2021; Nurhidayati, 2016), namun praktik pengikatan tanah dengan tetap mempertahankan penguasaan pada pemilik dan menyerahkan bukti kepemilikan kepada kreditur/bank dapat didekati melalui konsep rahn tasjīlī dalam fikih muamalah kontemporer dan fatwa DSN-MUI (HAK & Yuswalina, 2019; Hidayati et al., 2018; Nurbaedah & Machmud, 2021). Dengan demikian, "Hak Tanggungan versi syariah" (dalam arti padanan konseptual) bukanlah "Hak Tanggungan" sebagai istilah fikih, melainkan rahn (khususnya rahn tasjīlī) yang difungsikan sebagai jaminan kebendaan atas tanah atau aset bernilai untuk menjamin pelunasan kewajiban (Hidayati et al., 2018; Nurbaedah & Machmud, 2021).

________________________________________

VI. BATASAN SYARIAH: AMANAH, LARANGAN RIBA, DAN TATA KELOLA EKSEKUSI YANG ADIL

Berbeda dari orientasi hukum jaminan modern yang menekankan kepastian eksekusi dan preferensi, literatur fikih dan praktik pegadaian syariah menekankan bahwa rahn pada dasarnya adalah amanah dan sarana penguat kepercayaan dalam utang-piutang, bukan sarana mencari keuntungan dari barang jaminan (Murtadho, 2021; Podungge, 2021). Karena itu, prinsip larangan mengambil manfaat barang jaminan—yang sering dihubungkan dengan pencegahan riba—menjadi garis etik penting (Podungge, 2021; Shodiq, 2022). Literatur yang membahas mekanisme gadai syariah juga mencatat kaidah operasional bahwa biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai, dan barang dapat dijual/dilelang ketika jatuh tempo bila kewajiban tidak dipenuhi, tetapi tetap dalam koridor syariah (Shodiq, 2022).

Dalam hal eksekusi/penjualan marhūn, kajian sengketa gadai syariah dan praktik pegadaian syariah merujuk fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur bahwa ketika jatuh tempo murtahin harus memperingatkan rāhin; bila tetap tidak melunasi, marhūn dapat dijual paksa/dieksekusi, hasilnya digunakan untuk melunasi utang dan biaya, kelebihan menjadi milik rāhin, dan kekurangan tetap menjadi kewajiban rāhin (Sohibi, 2023). Studi empiris pegadaian syariah juga menyatakan prosedur pelelangan barang jaminan yang sesuai syariah menekankan tata cara transaksi yang memenuhi tuntunan syariah (cara menampilkan barang, proses tawar-menawar, ijab-qabul, dan penyerahan) (Mohammad & Sari, 2022). Dengan demikian, ketika konsep Hak Tanggungan (eksekusi melalui lelang) diproyeksikan ke kerangka syariah, fokus syariah berada pada prosedur eksekusi yang berkeadilan, adanya peringatan, transparansi penjualan, serta distribusi hasil penjualan yang tidak menzalimi pihak pemberi jaminan (Mohammad & Sari, 2022; Sohibi, 2023).

Pada saat yang sama, literatur hukum positif tentang parate eksekusi Hak Tanggungan menekankan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama dapat menjual objek melalui pelelangan umum tanpa persetujuan debitur dan tanpa fiat pengadilan, tetapi praktiknya sering terhambat gugatan debitur (Abidin, 2019; Walidani & Adjie, 2018). Dalam kacamata etika syariah, fakta adanya sengketa dan tuduhan nilai limit terlalu rendah atau proses tidak sah menunjukkan urgensi prinsip kehati-hatian dan keadilan prosedural agar eksekusi tidak berubah menjadi tindakan yang menimbulkan ẓulm (ketidakadilan), meskipun istilah tersebut tidak dirumuskan eksplisit dalam literatur positif yang dikutip (Abidin, 2019; Walidani & Adjie, 2018). Dengan kata lain, syariah tidak cukup berhenti pada "bolehnya jaminan," tetapi menuntut good governance eksekusi agar tidak mengandung unsur batil, gharar, atau praktik yang merusak keadilan transaksi—sebagaimana ditekankan dalam kajian praktik jual beli objek yang masih berstatus Hak Tanggungan yang dipersoalkan karena potensi gharar dan kejelasan objek dalam fikih empat mazhab (Jauhari, 2023).

________________________________________

VII. PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH INDONESIA: MENGAPA HAK TANGGUNGAN TETAP DIPAKAI?

Berbagai kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia dalam praktik masih menggunakan Hak Tanggungan sebagai pengikatan jaminan tanah, walaupun secara konseptual Islam memiliki institusi jaminan sendiri yaitu rahn (Marnita, 2017; Nurhidayati, 2016). Studi tentang eksekusi Hak Tanggungan di bank syariah menyatakan secara eksplisit bahwa konsep jaminan hukum Islam tidak mengenal istilah Hak Tanggungan, namun praktik perbankan syariah tetap melekatkan jaminan kebendaan melalui hukum perdata Indonesia (Hak Tanggungan) untuk memudahkan penyelesaian jika terjadi wanprestasi (Marnita, 2017). Penelitian tentang peran PPAT pada APHT dalam akad mudharabah juga menegaskan adanya problem karena lembaga jaminan Hak Tanggungan adalah produk hukum positif Indonesia, sedangkan kegiatan perbankan syariah seharusnya berdasarkan prinsip syariah; namun perbankan syariah masih menggunakan Hak Tanggungan sebagai pengikatan jaminan hak atas tanah (Nurhidayati, 2016). Studi lain menyebutkan bahwa penggunaan perangkat KUHPerdata (gadai/hipotek) dan undang-undang Hak Tanggungan/fidusia pada perbankan syariah merupakan adopsi dari perangkat jaminan perbankan konvensional, dan substansi pengaturan jaminan dalam hukum nasional tidak selalu mencerminkan karakter pembiayaan syariah, sehingga memunculkan kekosongan hukum pengaturan jaminan syariah dan kebutuhan pengaturan rahn secara lebih spesifik (Hidayatullah et al., 2022).

Kajian mekanisme rahn tasjīlī Indonesia–Malaysia bahkan menyimpulkan bahwa kedua negara "belum memiliki regulasi yang kuat" tentang jaminan syariah sehingga konstruksi hukum jaminan syariah dijalankan melalui harmonisasi dan integrasi prinsip syariah dengan regulasi konvensional (hukum perdata) (Hidayati et al., 2018). Karena itu, penggunaan Hak Tanggungan dalam pembiayaan syariah sering diletakkan sebagai langkah pragmatis untuk memastikan perlindungan hukum bank syariah (murtahin) melalui mekanisme akta otentik dan pendaftaran pada lembaga berwenang (Hidayati et al., 2018), yang sekaligus dapat dipahami sebagai upaya memenuhi kebutuhan kepastian hukum yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh regulasi jaminan syariah tersendiri (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022).

Dari sisi rasionalitas ekonomi syariah, kajian tentang agunan dalam pembiayaan bank syariah menyatakan bahwa dalam praktik, penarikan jaminan cenderung dipandang perlu karena risiko moral hazard dan kebutuhan prinsip kehati-hatian, meskipun justifikasinya tidak harus dipahami sebagai adopsi murni relasi kreditur-debitur konvensional (Fitriani, 2017). Kajian akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) bahkan menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan dalam akad bagi hasil kecuali untuk mengantisipasi moral hazard; dan eksekusi jaminan harus dibatasi pada kerugian akibat perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau wanprestasi nasabah, sedangkan jika kerugian terjadi di luar kesalahan nasabah maka jaminan tidak boleh dieksekusi (Islami, 2021). Nuansa ini penting untuk menilai penggunaan Hak Tanggungan dalam bank syariah: keberadaan jaminan dapat diterima sebagai instrumen kehati-hatian, tetapi pelaksanaan eksekusinya harus disesuaikan dengan prinsip syariah mengenai pembebanan risiko, terutama pada akad-akad yang bukan utang-piutang murni (Fitriani, 2017; Islami, 2021).

________________________________________

VIII. MENGONSTRUKSIKAN "HAK TANGGUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM": FORMULASI KONSEPTUAL YANG DIDUKUNG LITERATUR

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, terdapat dua lapis makna ketika istilah "Hak Tanggungan menurut hukum Islam" digunakan. Pertama, pada tingkat terminologis, Hak Tanggungan adalah institusi hukum positif Indonesia (UU No. 4 Tahun 1996) dan bukan terminologi fikih; karenanya hukum Islam tidak mengenal Hak Tanggungan sebagai istilah baku (Marnita, 2017; Nurhidayati, 2016). Kedua, pada tingkat fungsional-konseptual, kebutuhan jaminan kebendaan atas tanah untuk menjamin pelunasan kewajiban dapat didekati melalui konsep rahn dalam fikih muamalah (Kartika, 2016; Marnita, 2017), dan lebih spesifik lagi melalui rahn tasjīlī ketika pola pengikatannya menyerahkan bukti kepemilikan (misalnya sertifikat tanah) sementara objek tetap berada pada penguasaan pemilik (Hidayati et al., 2018; Nurbaedah & Machmud, 2021).

Dalam pengertian ini, "hak jaminan kebendaan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur" (yang merupakan formula definisi Hak Tanggungan dalam hukum positif) dapat dipadankan secara hati-hati dengan karakter rahn: adanya barang bernilai sebagai penguat kepercayaan dalam utang-piutang, keterikatan utang pada barang jaminan, dan prioritas murtahin dalam pelunasan dibanding kreditur tanpa jaminan (Murtadho, 2021; Suwandi, 2017). Namun, padanan itu tidak identik penuh, sebab rahn membawa batasan syariah yang kuat—misalnya larangan memanfaatkan barang jaminan secara tidak sah (menghindari riba) (Podungge, 2021; Shodiq, 2022) dan tuntutan tata kelola eksekusi yang memperhatikan peringatan, transparansi, serta pengembalian kelebihan hasil penjualan kepada pemilik jaminan (Mohammad & Sari, 2022; Sohibi, 2023). Dengan demikian, konstruksi konseptual "Hak Tanggungan menurut hukum Islam" yang paling konsisten dengan literatur adalah: Hak Tanggungan sebagai mekanisme pengikatan tanah dalam hukum positif dapat diterima dalam praktik muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan dalam kerangka fikih dapat dianalogikan sebagai rahn (khususnya rahn tasjīlī) yang menempatkan tanah/sertifikat sebagai jaminan pelunasan kewajiban dengan preferensi yang terbatas dan etika eksekusi yang adil (Fauzi et al., 2021; Hidayati et al., 2018; Nurbaedah & Machmud, 2021).

________________________________________

IX. TEGANGAN NORMATIF: KEPASTIAN HUKUM POSITIF VS KEPATUHAN SYARIAH

Literatur juga menunjukkan adanya tegangan: perangkat jaminan yang digunakan bank syariah masih berada "di bawah payung hukum" lembaga jaminan konvensional, dan tidak semua substansi/prosedur dalam peraturan jaminan mencerminkan karakter pembiayaan syariah; sebagian bahkan dinilai bertentangan dengan prinsip syariah sehingga terjadi kekosongan hukum yang memerlukan pengaturan jaminan syariah (rahn) secara khusus (Hidayatullah et al., 2022). Sementara itu, kajian tentang praktik pembebanan Hak Tanggungan pada akad murabahah menyatakan bahwa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam akad murabahah sering diperlakukan sama seperti perjanjian kredit sehingga murabahah sebagai jual-beli tidak dijalankan secara benar dan dianggap sebagai utang-piutang, padahal murabahah menurut rujukan DSN-MUI merupakan transaksi jual beli dengan mekanisme bank membeli barang lalu menjual kepada nasabah dengan margin yang disepakati (Jamilah et al., 2021). Kritik ini menegaskan bahwa persoalan "Hak Tanggungan dalam syariah" bukan semata boleh-tidaknya jaminan, tetapi juga akurasi pengkualifikasian akad pokok dan konsistensi struktur transaksi agar tidak menyimpang dari prinsip syariah (Hidayatullah et al., 2022; Jamilah et al., 2021).

Di sisi lain, studi implementasi Hak Tanggungan pada perbankan syariah dalam rangka kepastian hukum menyatakan bahwa Hak Tanggungan dipandang sebagai salah satu konsep jaminan dalam praktik muamalah yang "tidak dilarang" selama tidak ada aturan yang melarang, dan argumentasi kebolehan ini diletakkan pada prinsip kebolehan muamalah selama tidak ada larangan (mubah) (Fauzi et al., 2021). Studi rahn tasjīlī juga menguatkan pendekatan ini melalui kaidah fikih muamalah bahwa segala sesuatu hukumnya mubah selama belum ada ketentuan yang mengharamkannya, sehingga penggunaan perangkat Hak Tanggungan/fidusia/hipotek dalam praktik bank syariah dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi sepanjang tidak menyalahi prinsip syariah (Hidayati et al., 2018). Nuansa ini menunjukkan adanya ruang ijtihad kelembagaan: sebagian literatur menekankan kebutuhan regulasi rahn yang mandiri karena terdapat kekosongan dan potensi kontradiksi (Hidayatullah et al., 2022), sementara sebagian literatur lain menekankan kebolehan konseptual melalui prinsip mubah dan kemaslahatan selama praktiknya dapat diselaraskan dengan norma syariah (Fauzi et al., 2021; Hidayati et al., 2018).

________________________________________

X. KESIMPULAN

Pertama, Hak Tanggungan dalam arti teknis adalah lembaga hukum positif Indonesia: hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan bagi kreditur pemegangnya, serta menyediakan mekanisme eksekusi (termasuk parate eksekusi melalui lelang) ketika debitur cidera janji (Abidin, 2019; Agustia et al., 2019; Nurhidayati, 2016).

Kedua, hukum Islam tidak mengenal istilah "Hak Tanggungan," tetapi mengenal konsep jaminan melalui rahn (jaminan kebendaan) dan kafālah (jaminan personal), di mana rahn berfungsi sebagai penguat kepercayaan dalam utang-piutang dan menempatkan murtahin pada posisi didahulukan dibanding kreditur tanpa jaminan, dengan batasan syariah seperti larangan mengambil manfaat barang jaminan secara tidak sah (Marnita, 2017; Murtadho, 2021; Shodiq, 2022).

Ketiga, analogi yang paling dekat antara Hak Tanggungan (jaminan tanah modern yang berbasis sertifikat dan pendaftaran) dan konstruksi fikih kontemporer adalah rahn tasjīlī, yakni bentuk rahn di mana yang diserahkan kepada penerima jaminan adalah bukti kepemilikan, sedangkan objek tetap dikuasai pemilik—sebuah pola yang dinilai mirip dengan praktik Hak Tanggungan/fidusia dalam perbankan syariah Indonesia (HAK & Yuswalina, 2019; Hidayati et al., 2018; Nurbaedah & Machmud, 2021).

Keempat, praktik bank syariah yang menggunakan Hak Tanggungan lahir dari kebutuhan kepastian hukum dan manajemen risiko, tetapi literatur menegaskan adanya problem sinkronisasi dan kekosongan pengaturan jaminan syariah yang mendorong gagasan pembentukan regulasi rahn yang lebih spesifik agar karakter pembiayaan syariah tidak terdistorsi menjadi relasi utang-piutang konvensional semata (Hidayatullah et al., 2022; Jamilah et al., 2021; Nurbaedah & Machmud, 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2019). Keabsahan lelang eksekusi hak tanggungan karena adanya gugatan dari debitor. Notaire, 1(2), 283. https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.10219

Agustia, T., Mirawati, Y., & Azheri, B. (2019). Kepastian hukum menyangkut objek hak tanggungan belum terdaftar yang dijadikan jaminan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(2), 235–251. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1525

Anggrahini, A., & Kuswanto, H. (2024). Penerapan layanan hak tanggungan secara elektronik dalam praktik pemberian hak tanggungan kepada kreditor. Dewantara Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 3(1), 275–283. https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2236

Anugerah, M. W. I. R., & Irianto, S. (2021). Pendaftaran hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah yang melampaui batas waktu. Notary Law Research, 2(2), 1. https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2564

Fauzi, A., Huda, M., & Syahrudin, E. (2021). Implementasi hak tanggungan pada perbankan syariah dalam mewujudkan kepastian hukum. Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 74–88. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3552

Fitriani, I. L. (2017). Jaminan dan agunan dalam pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), 134. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138

HAK, N., & Yuswalina, Y. (2019). Konsep fidusciaire eigendoms overdracht dalam kajian fikih muamalah. Nurani Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, 19(1), 77–90. https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2711

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga jaminan perbankan syariah pada peraturan perundang-undangan nasional dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Islami, A. (2021). Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 1. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903

Jamilah, S., Purwaningsih, E., & Yusuf, C. (2021). Pembebanan jaminan hak tanggungan pada akad murabahah. Adil Jurnal Hukum, 12(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1915

Jauhari, M. R. J. (2023). Jual beli rumah dengan status hak tanggungan perspektif KUH Perdata dan fikih empat mazhab. Journal of Islamic Business Law, 7(4), 20–33. https://doi.org/10.18860/jibl.v7i4.3626

Junaeni, Irmawaty, I., & Syafaat, M. R. (2022). Tinjauan yuridis terhadap proses pelelangan objek hak tanggungan secara elektronik di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Palu. Jurnal Kolaboratif Sains, 5(9), 633–638. https://doi.org/10.56338/jks.v5i9.2779

Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (kafālah dan rahn). Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 229–252. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332

Marnita, M. (2017). Eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Mohammad, M., & Sari, I. M. D. (2022). Jaminan gadai dalam akad rahn di pegadaian syariah Sampang. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(1), 1–16. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.1-16

Murtadho, A. (2021). Normativitas pegadaian syariah dan praktiknya di dunia Muslim. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 4(1), 77–96. https://doi.org/10.24853/ma.4.1.77-96

Nasyiah, I., & Chusna, A. J. (2012). Implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia. De Jure Jurnal Hukum dan Syariah, 4(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2984

Nurbaedah, N., & Machmud, Y. (2021). Fungsi agunan dalam perbankan syariah dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 5(1), 13–32. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.3010

Nurhidayati, R. (2016). Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terkait akta pemberian hak tanggungan dalam akad mudharabah pada bank syariah. Lex Renaissance, 1(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art8

Oktayani, D. (2019). Pelelangan barang gadai dalam perspektif Islam. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 260–269. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179

Podungge, R. (2021). Praktik gadai pohulo'o di Gorontalo dalam perspektif hukum Islam. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 293–308. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5036

Shodiq, J. (2022). Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 182. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6167

Siregar, N. R., & Putra, M. F. M. (2022). Tinjauan hukum kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas debitur wanprestasi. Jurnal USM Law Review, 5(1), 128–143. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872

Sohibi, M. (2023). Penyelesaian sengketa gadai syariah atas jaminan barang gadai syariah. Indonesia Berdaya, 4(4), 1453–1478. https://doi.org/10.47679/ib.2023588

Sukino, S. (2016). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 175. https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3600

Suwandi, S. (2017). Hukum jaminan antara utang-piutang dan rahn. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 203. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855

Walidani, L., & Adjie, H. (2018). Perlindungan hukum kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Hukum dan Masyarakat Madani, 8(2), 117. https://doi.org/10.26623/humani.v8i2.1377