01366 - Hak Subrogasi dalam Islam: Konsep, Sumber Hukum, dan Implikasinya bagi Kreditur Baru

Abstrak

Hak subrogasi dalam hukum perdata konvensional dikenal sebagai mekanisme ketika pihak ketiga yang membayarkan utang kepada kreditur asli menggantikan kedudukan kreditur tersebut. Dalam hukum Islam, praktik serupa lebih sering dibahas melalui konsep hawalah (pengalihan utang), bersama dengan cessie (pengalihan piutang) dan novasi (penggantian utang dengan utang baru), serta dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI tentang hawalah dan rahn tasjily. Artikel ini mengkaji konsep, sumber hukum, dan implikasi subrogasi dalam Islam bagi kreditur baru yang menggantikan kreditur lama setelah utang debitur dilunasi. Pembahasan mencakup perbedaan hawalah, cessie, dan subrogasi; bentuk hawalah mutlaqah dan muqayyadah; hak regres penjamin; serta kedudukan kreditur baru dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hasil kajian menunjukkan bahwa kreditur baru memperoleh hak menagih utang terhadap debitur dengan menggantikan kreditur lama sesuai klausul perjanjian, sedangkan hak regres tetap relevan bagi penjamin yang membayar utang. Dalam kepailitan dan PKPU, pengakuan hak kreditur baru perlu diselaraskan dengan prinsip paritas creditorium dan prinsip keadilan (al-'adalah). Karena itu, diperlukan harmonisasi antara fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan nasional, dan praktik perbankan syariah.

Kata kunci: hawalah; cessie; subrogasi; kreditur baru; hak regres; kepailitan dan PKPU

________________________________________

Abstract

In conventional civil law, the right of subrogation is known as a mechanism whereby a third party who pays a debt to the original creditor steps into that creditor's position. In Islamic law, similar practices are more commonly discussed through the concept of hawalah (debt transfer), together with cessie (assignment of receivables) and novation (replacement of a debt with a new debt), and are linked to the DSN-MUI fatwas on hawalah and rahn tasjily. This article examines the concepts, legal sources, and implications of subrogation in Islam for the new creditor who replaces the former creditor after the debtor's debt has been paid. The discussion covers the differences among hawalah, cessie, and subrogation; the mutlaqah and muqayyadah forms of hawalah; the recourse (regress) rights of guarantors; and the position of the new creditor in bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU). The findings indicate that the new creditor acquires the right to collect the debt from the debtor by replacing the former creditor in accordance with the contractual clauses, while recourse rights remain relevant for a guarantor who pays the debt. In bankruptcy and PKPU, recognition of the new creditor's rights needs to be aligned with the principle of paritas creditorium and the principle of justice (al-'adalah). Harmonization among DSN-MUI fatwas, national legislation, and Islamic banking practice is therefore required.

Keywords: hawalah; cessie; subrogation; new creditor; recourse rights; bankruptcy and PKPU

________________________________________

1. Pendahuluan

Hak subrogasi dalam hukum perdata konvensional dikenal sebagai mekanisme ketika pihak ketiga yang membayarkan utang kepada kreditur asli menggantikan posisi kreditur tersebut. Dalam konteks hukum Islam, praktik semacam itu lebih sering dibahas melalui gagasan hawalah (pengalihan utang) bersama dengan cessie (pengalihan piutang) dan novasi (penggantian utang dengan utang baru), serta penyatuan konsep ini dengan fatwa-fatwa DSN-MUI tentang hawalah dan rahn tasjily. Secara garis besar, subrogasi di luar kerangka Islam dapat dipahami sebagai transfer hak-hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar utang (the third party steps into the creditor's shoes). Namun, dalam Islam, konsep yang relevan adalah hawalah dan cessie dengan nuansa fikih muamalah, termasuk bagaimana hak-hak kreditur baru ditekankan terhadap debitur setelah pembayaran piutang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini penting karena dalam praktik Islam, hak-hak kreditur baru (kreditur al-akhir) berpotensi menggantikan hak kreditur lama (kreditur asali) untuk menagih utang kepada debitur.

Keberadaan berbagai pandangan mengenai hawalah, cessie, subrogasi, dan novasi, serta perbedaan antarbentuk pengalihan utang ini, menghasilkan nuansa hukum yang rumit, tetapi penting untuk dipahami dalam konteks kepailitan, PKPU, dan prosedur penanganan utang-piutang yang melibatkan pihak-pihak yang berpegang pada hukum Islam maupun hukum nasional.

________________________________________

2. Pembahasan

2.1 Gagasan Inti: Hawalah, Cessie, dan Subrogasi dalam Islam

Hawalah. Hawalah (pengalihan utang) adalah mekanisme hukum dalam fikih muamalat yang memindahkan utang seseorang kepada orang lain yang menjadi penggantinya, dengan syarat certain and explicit. Secara umum, hawalah memungkinkan kreditur menagih utang dari muhal 'alaih (pihak yang membayar utang) setelah muhil (pihak yang berutang) menyetujui pengalihan tersebut. Dalam praktik kontemporer, hawalah sering dilihat sebagai bentuk penggantian kreditur melalui pembayaran utang oleh muhal 'alaih (bank atau pihak ketiga) kepada kreditur asli, sehingga kreditur baru menggantikan kedudukan kreditur lama. Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait hawalah menegaskan bahwa hawalah melibatkan transfer hak (dai'n) dari satu pihak ke pihak lain dengan kompensasi dalam beberapa konfigurasi, dan membedakannya dari cessie/subrogasi konvensional (Fahriansah, 2020). Secara teknis, hawalah dapat dipahami sebagai pengalihan utang (debt transfer) yang mengakibatkan kreditur baru mengambil peran kreditur lama untuk pelunasan utang kepada debitur, dengan hak-hak yang terjalin dalam proses penagihan dan hak atas pembayaran setelah pengalihan (Fahriansah, 2020; Octaviani, 2017).

Dukungan literatur. Fahriansah membahas hawalah sebagai mekanisme debt transfer dalam fikih muamalah dan membandingkannya dengan Majallah al-Ahkam serta KUHPerdata. Ia menekankan bahwa hawalah dalam praktik Indonesia/DSN-MUI memiliki bentuk-bentuk tertentu (mutlaqah vs. muqayyadah) dan berpotensi disetarakan dengan subrogasi/universal debt transfer dalam kerangka hukum nasional (Fahriansah, 2020). Sementara itu, Sidi-nyaji (sebagai ringkasan diskusi fikih muamalah) menegaskan bahwa hawalah adalah pengalihan utang dari muhil kepada muhal 'alaih dan dapat disertai fasilitas pembiayaan atau kompensasi tertentu sesuai fatwa DSN-MUI (Octaviani, 2017).

Cessie. Cessie adalah pengalihan hak tagih piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru, yang umumnya diakui dalam KUH Perdata sebagai transfer hak tagih yang tidak menghapus kewajiban debitur terhadap utang pokok (piutang tetap ada, tetapi kreditur baru memegang hak menagih). Dalam konteks Islam, cessie secara konseptual dapat dibahas melalui mekanisme hawalah (jawaban fikih) dan melalui diskusi mengenai hawalah haqq (hak pengalihan utang) serta rahn tasjily (jaminan fidusia dalam kaitannya dengan utang-piutang) (HAK & Yuswalina, 2019; Kaonang, 2017). Fatwa DSN-MUI mengenai hawalah dan rahn tasjily menggarisbawahi bahwa cessie mungkin dipandang sebagai bentuk novasi subjektif aktif (penggantian da'in) dengan kompensasi, dan tetap berbeda dengan konsep subrogasi secara ide/teori hukum Barat. Hal ini karena hawalah menuntun pada pergantian kreditur sambil menjaga sifat utang yang dipindahkan, sedangkan cessie lebih banyak menitikberatkan pada alih hak tagih piutang dan status aktualitasnya dalam kerangka hukum syariah (Octaviani, 2017).

Subrogasi. Subrogasi (subrogasi konvensional dalam BW) adalah mekanisme hukum ketika pihak ketiga yang membayar utang kepada kreditur menggantikan kedudukan kreditur lama (kreditur sasaran), dengan hak memperoleh remedi/klaim terhadap debitur. Dalam hukum perdata konvensional, subrogasi sering menghasilkan perpindahan hak-hak penitaraan (klaim) kepada kreditur baru yang menggantikan posisi kreditur lama; hak regres (regress) bagi penanggung/penjamin pun muncul ketika piutang telah dibayar oleh pihak ketiga. Dalam literatur umum, subrogasi adalah tindakan hukum yang terkait dengan pembayaran utang oleh pihak ketiga kepada kreditur, dan secara hukum dapat terjadi dalam beberapa bentuk, termasuk simple subrogation maupun reviving subrogation dalam praktik common law; hal ini mengubah hak-hak yang dapat menuntut pembayaran (Nefi & Warman, 2008). Oleh karena itu, subrogasi dalam Islam sering dibahas melalui hawalah sebagai alternatif fikih muamalah. Namun, secara teori hukum, perbandingan dan analogi antara cessie/subrogasi dengan hawalah tetap relevan karena keduanya menimbulkan konsekuensi hukum pada pihak debitur dan hak-hak kreditur baru (Fahriansah, 2020; Nefi & Warman, 2008).

2.2 Nuansa Penting dalam Sumber-Sumber yang Relevan

Hawalah sebagai novasi atau transfer hak. Dalam literatur pembahasan subrogasi di Islam, perdebatan utamanya adalah apakah hawalah merupakan novasi subjektif aktif (penggantian kreditur) atau semata-mata transfer hak (cessie) yang tidak menghapus hak debitur terhadap kreditur lama. Literatur fikih muamalah menjelaskan bahwa hawalah dapat dipahami sebagai penggantian kreditur secara aktif, dengan kompensasi atau tanpa kompensasi, bergantung pada nuansa fatwa atau doktrin yang dianut. Fahriansah (2020) menegaskan bahwa hawalah dapat dipakai sebagai pengalihan utang yang disetujui sesuai fatwa-fatwa DSN-MUI, dan dalam praktik di Indonesia dapat berbentuk muqayyadah (terbatas) atau mutlaqah (tanpa batas), bergantung pada klausul kontrak dan perjanjian antarpihak, serta dapat disertai kompensasi (Fahriansah, 2020). Nadhiroh (2019) menjelaskan bahwa cessie menurut KUH Perdata sebenarnya adalah jual-beli piutang (cessie), tetapi dalam pandangan Islam dievaluasi melalui kerangka hawalah (hawalah haqq, rahn, kafalah), dan cessie sering diinterpretasikan sebagai novasi subjektif aktif dengan kompensasi, sehingga hak-hak kreditur baru dapat memiliki hak terhadap utang-piutang itu (Octaviani, 2017). Dukungan: Fahriansah (Fahriansah, 2020); Nadhiroh (Octaviani, 2017).

Cessie dalam kajian Islam. Cessie secara konvensional (di luar kerangka fikih) umumnya adalah assignment of receivables, yaitu pengalihan hak tagih piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dalam kajian Islam, cessie diperdebatkan karena secara substansi dapat menimbulkan perbedaan antara cessie dan hawalah. Beberapa ulama menilai cessie sebagai bagian dari hawalah haqq atau sebagai novasi subjektif aktif dengan kompensasi. Fatwa DSN-MUI mengakui bahwa cessie dapat termasuk bagian dari bentuk subrogasi yang disertai kompensasi, tetapi secara konsep berbeda dengan novasi (mutamai) dan penggantian kreditur secara langsung (Fahriansah, 2020; Octaviani, 2017; Sup, 2019). Dukungan: Sup (Sup, 2019); Nadhiroh (Octaviani, 2017); Fahriansah (Fahriansah, 2020).

Subrogasi dan hak regres dalam Islam. Ketika penjamin (guarantor) membayar utang debitur kepada kreditur, ia memperoleh hak regres (regress rights) untuk menagih penggantian pembayaran dari debitur. Hal ini merupakan bagian penting dari hak-hak kreditur dalam skema jaminan kebendaan di Indonesia. Dalam literatur Indonesia, hak regres dipertegas dalam konteks jaminan fidusia dan hubungannya dengan hak-hak kreditur terhadap debitur. Kajian Sani (2017) menegaskan bagaimana hak regres dan subrogasi diatur dalam sistem perbankan/KUH Perdata, serta bagaimana kedudukan kreditur separatis, preferen, dan konkuren berinteraksi dalam pembagian harta pailit. Penjelasan ini relevan untuk memahami bagaimana kreditur baru yang menggantikan kreditur lama dapat menuntut haknya terhadap debitur setelah pembayaran utang oleh pihak ketiga, terutama ketika hak fidusia terkait dengan objek jaminan telah dipindahkan atau dilindungi secara legal melalui mekanisme ganjil seperti regres (Sani, 2017). Dukungan: Sani (Sani, 2017).

2.3 Hak Kreditur Baru yang Menggantikan Kedudukan Kreditur Lama setelah Melunasi Utang Debitur

Hak menagih dalam bentuk hawalah. Konsep hawalah menyiratkan bahwa kreditur baru yang membayar utang debitur kepada kreditur lama mendapatkan hak untuk menagih utang dari debitur, menggantikan posisi kreditur lama dalam hubungannya dengan debitur. Dalam bentuk mutlak (hawalah mutlaqah), kreditur baru secara efektif mengambil kedudukan kreditur lama dalam hak-hak menagih piutang terhadap debitur; dalam bentuk muqayyadah (terbatas), hak-hak kreditur baru mungkin dibatasi oleh klausul perjanjian hawalah. Fahriansah menyoroti bahwa konsep hawalah dapat berdiri sendiri sebagai konsepsi pengganti kreditur, dengan detail klausul yang mengatur hak-hak penggantian kreditur (mutlaqah vs. muqayyadah) dan kompensasi yang relevan (Fahriansah, 2020). Sementara itu, Nadhiroh menunjukkan bahwa cessie dalam KUH Perdata dapat digolongkan sebagai novasi subjektif aktif dengan kompensasi dalam konteks hukum Islam, yang juga memengaruhi bagaimana kreditur baru mendapatkan hak-hak terhadap utang-piutang dan bagaimana hak-hak debitur diatur setelah pengalihan utang tersebut (Octaviani, 2017). Dukungan: Fahriansah (Fahriansah, 2020); Nadhiroh (Octaviani, 2017).

Peran hak regres bagi penjamin/garantor. Ketika kreditur baru menggantikan kreditur lama melalui pembayaran utang, hak regres milik penjamin (sebagai pihak yang membayar untuk debitur) dapat muncul sebagai hak untuk menagih debitur atas pembayaran yang telah dilakukan. Dalam konteks fikih muamalah, hak regres terkait erat dengan subrogasi dan peralihan hak-hak kreditur. Literatur mengenai hak regres menyiratkan bahwa para penjamin berhak menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukan, terutama dalam kerangka jaminan fidusia dan hubungannya dengan hak kreditur (Celandine, 2021; Dinata, 2020; Sani, 2017; Usanti & Thalib, 2017). Namun, perwujudan hak regres melalui subrogasi dalam Islam juga bergantung pada bentuk hawalah dan penyelarasan kontrak terkait hak-hak fidusia/jaminan. Oleh karena itu, hak regres dapat menjadi bagian dari hak-hak kreditur baru dalam konteks penggantian kreditur lama setelah pembayaran utang-piutang oleh pihak ketiga (Celandine, 2021; Sani, 2017). Dukungan: Sihabuddin & Rohmaniyah 47?, Nurjihad (Nurjihad, 2023), Sani (Sani, 2017), Maksum & Afiyanah (Hidayati et al., 2018).

Pengaturan dalam kerangka kepailitan dan PKPU. Ketika utang-piutang berada dalam konteks kepailitan/PKPU, hak-hak kreditur baru yang menggantikan kreditur lama menghadapi dinamika pembagian harta pailit (pari passu, structured creditors, kreditur konkuren/se-Neutral) dan hak-hak kreditur separatis yang memiliki jaminan tertentu. Dalam sistem Indonesia, konsep paritas creditorium dan prinsip lain tetap relevan untuk menilai hak-hak kreditur baru-pengganti dalam proses pemberesan. Namun, praktik kepailitan di Indonesia juga memunculkan isu seperti pengakuan piutang, verifikasi piutang, dan pembagian harta pailit antara kreditur preferen, separatis, dan konkuren. Beberapa kajian normatif menekankan bahwa pengaturan terkait PKPU dan kepailitan perlu konsisten dengan prinsip keadilan (al-'adalah) dan prinsip paritas creditorium dalam rangka melindungi hak kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, serta memperhatikan peran hawalah dalam konteks syariah (Aprita, 2018; Arifah & Adam, 2022; Eiflal et al., 2022; Setiawan & Apriano, 2021; Sufiarina, 2019; Wahyudi, 2019; Wibowo & Kusumo, 2024). Namun, praktik di beberapa kasus menunjukkan adanya ketidaksepahaman antara hukum keperdataan Barat (subrogasi) dan hukum kepailitan nasional terkait implementasi penggantian kreditur di bawah PKPU, sehingga diperlukan koordinasi antara norma-norma perundang-undangan (UU Kepailitan, PKPU) dan prinsip-prinsip hukum Islam (hawalah) terkait kreditur dan hak-hak kreditur baru (Arifah & Adam, 2022; Wahyudi, 2019; Wibowo & Kusumo, 2024).

Ringkasan hak kreditur baru. Hak-hak kreditur baru yang menggantikan kreditur lama setelah pembayaran utang debitur dalam kerangka hawalah, cessie, dan subrogasi di Islam adalah sebagai berikut.

1. Kreditur baru memperoleh hak menagih utang terhadap debitur, menggantikan kreditur lama (kedudukan kreditur asli dalam hubungan debitur-kreditur lama). Hal ini didukung dalam literatur hawalah dan cessie dalam Islam serta pembahasan mengenai hawalah sebagai penggantian kreditur dalam fatwa DSN-MUI dan diskusi fikih muamalah (Celandine, 2021; Fahriansah, 2020, 2020; Octaviani, 2017).

2. Kreditur baru dapat menuntut pelunasan utang dari debitur sesuai dengan syarat-syarat perjanjian hawalah (mutlaqah vs. muqayyadah) dan potensi kompensasi, sesuai Fatwa DSN-MUI. Di Indonesia, dalam praktik hukum Islam, hawalah diakui melalui fatwa-fatwa DSN-MUI dan diintegrasikan dalam praktik perbankan syariah; dengan demikian, kreditur baru memiliki hak untuk menagih utang jika debitur wanprestasi (Celandine, 2021; Fahriansah, 2020; Octaviani, 2017).

3. Hak regres bagi penjamin/pemberi jaminan (jika ada pembayaran utang oleh penjamin) tetap relevan karena pembayaran oleh pihak ketiga akan menimbulkan hak regres untuk menuntut kembali biaya pembayarannya terhadap debitur, sesuai prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia dan praktik fidusia/jaminan dalam Islam (Celandine, 2021; Dinata, 2020; Sani, 2017).

2.4 Konteks Praktis dan Nuansa: Beberapa Pandangan dan Kontestasi

Perbedaan hawalah, cessie, dan subrogasi. Literatur fikih muamalah menekankan bahwa hawalah ialah penggantian kreditur dengan transfer utang (debt transfer) yang dilakukan secara aktif, sementara cessie adalah pengalihan hak tagih secara teknis. Dalam beberapa fatwa DSN-MUI, cessie dapat dikategorikan sebagai novasi subjektif aktif dengan kompensasi, dan hawalah menjadi kerangka yang lebih luas terkait penggantian kreditur dengan hak-hak tertentu (Fahriansah, 2020, 2020; Octaviani, 2017). Literatur tersebut menekankan bahwa hawalah dan cessie/subrogasi dalam praktik perbankan syariah sering dipakai untuk mencapai tujuan penyelesaian utang tanpa melanggar prinsip syariah, dengan memperhatikan batas-batas terkait kompensasi, hak-hak pembayaran, dan pembagian hak antara kreditur lama dan kreditur baru (Fahriansah, 2020).

Subrogasi dalam BW dan analoginya dengan hawalah. Beberapa teks klasik menegaskan bahwa subrogasi melibatkan pembayaran utang oleh pihak ketiga kepada kreditur, dengan hak-hak kreditur baru untuk menuntut debitur (Nefi & Warman, 2008). Namun, dalam hukum Islam, pendekatan hawalah lebih disoroti karena penggantian kreditur dan utang-utang berkaitan dengan batas/sifatnya (muqayyadah, mutlaqah). Perbandingan antara hawalah dan subrogasi di Indonesia diperdebatkan dan memerlukan peninjauan konseptual terkait bagaimana hak-hak kreditur baru diakui secara hukum nasional dan syariah (Fahriansah, 2020).

Aspek kepailitan, PKPU, dan pengalokasian kreditur baru. Di Indonesia, kreditur separatis (pemegang hak jaminan) memiliki hak eksekusi terhadap objek tertentu secara terpisah dari kreditur konkuren, dan pembagian hak-hak kreditur (paritas creditorium, pro rata parte, dan sebagainya) menjadi faktor penting dalam pembagian hasil boedel pailit. Pertanyaannya, bagaimana kreditur baru yang menggantikan kreditur lama di bawah hawalah/cessie berasosiasi dengan kreditur separatis yang memiliki hak terhadap objek jaminan? Perdebatan ini dibahas dalam literatur mengenai PKPU, kepailitan, hak kreditur preferen/separatis/konkuren, serta implikasi syariah terhadap hak-hak kreditur baru pada saat pembagian harta pailit (Arifah & Adam, 2022; Eiflal et al., 2022; Wahyudi, 2019; Wibowo & Kusumo, 2024).

2.5 Konteks Yuridis Indonesia: Bekerjanya Hak Kreditur Baru dalam Praktik

Dalam praktik fikih muamalah di Indonesia, hawalah dan rahn tasjily diakui dalam konteks perbankan syariah melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi bank. Hawalah berfungsi sebagai pengalihan utang yang memungkinkan kreditur baru menggantikan kreditur lama, sedangkan rahn tasjily terkait dengan fidusia dan jaminan. Dalam kasus kepailitan, kreditur baru yang menggantikan kreditur lama dapat menuntut hak-haknya terhadap debitur sesuai dengan klausul hawalah, dan hak-hak kreditur baru tersebut berhole-lap dengan hak fidusia terhadap jaminan. Literatur menunjukkan bahwa hawalah dapat menimbulkan hak-hak kreditur baru untuk menuntut debitur, meskipun jelas diatur dalam fatwa-fatwa DSN-MUI (Celandine, 2021; Fahriansah, 2020; HAK & Yuswalina, 2019; Sani, 2017).

Dalam konteks kepailitan PKPU, hak-hak kreditur baru dapat memengaruhi dinamika pembagian harta pailit bergantung pada posisi kreditur baru, apakah termasuk kreditur preferen, separatis, atau konkuren. Beberapa studi normatif menyoroti bahwa peralihan piutang, pengaturan hak-hak kreditur baru, dan status kreditur separatis perlu diatur secara jelas dalam kerangka PKPU dan kepailitan untuk menghindari ketidakpastian hukum. Literatur mengenai PKPU/kepailitan Indonesia dan konsep hawalah (termasuk take over pembiayaan) menunjukkan bahwa kreditur baru dapat menggantikan posisi kreditur lama dalam beberapa keadaan, tetapi tetap memerlukan kepastian hukum agar kreditur baru memiliki hak menuntut atas debitur dengan jelas (Arifah & Adam, 2022; Nurjihad, 2023; Tarigan et al., 2023; Wahyudi, 2019).

________________________________________

3. Simpulan dan Implikasi Praktis

Secara teoretis, hak subrogasi dalam Islam dapat dipahami melalui hawalah (debt transfer) sebagai alat untuk menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru melalui pembayaran utang oleh pihak ketiga kepada kreditur lama. Hawalah mengakibatkan kreditur baru menggantikan kreditur lama dalam hak-hak menagih utang terhadap debitur, dengan berbagai konfigurasi klausul (mutlaqah/muqayyadah) dan potensi kompensasi. Sumber-sumber fikih muamalah (Fahriansah (Fahriansah, 2020), Nadhiroh (Octaviani, 2017)) serta kajian tentang hawalah dalam konteks DSN-MUI dan hukum nasional (Fatwa DSN-MUI) mendukung gagasan bahwa kreditur baru memiliki hak untuk menagih utang dan menggantikan kreditur lama.

Cessie, subrogasi konvensional, dan novasi memiliki kedudukan yang berbeda dalam konsep Islam dan hukum nasional. Perbedaan ini penting untuk memahami bagaimana kreditur baru memperoleh hak-hak yang sama dengan kreditur lama dalam konteks utang-piutang yang dialihkan.

Dalam praktik kepailitan/PKPU, hak-hak kreditur baru harus menjaga keseimbangan antara kreditur preferen, separatis, dan konkuren, mengingat pembagian hasil boedel pailit didasarkan pada prinsip-prinsip pari passu pro rata, structured creditors, dan sebagainya. Pengakuan hak kreditur baru sebagai pengganti kreditur lama perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan nasional serta prinsip keadilan (al-'adalah) dalam kerangka fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI terkait hawalah dan rahn tasjily (Arifah & Adam, 2022; Wahyudi, 2019; Wibowo & Kusumo, 2024).

Secara praktis, para pelaku keuangan syariah perlu menegaskan klausul hawalah/cessie yang jelas dalam perjanjian kredit dan piutang, disertai pemahaman yang memadai tentang hak regres penjamin (jika ada) dan bagaimana kreditur baru mengambil alih hak tagih secara sah, sesuai fatwa DSN-MUI dan hukum nasional. Pengetahuan tentang hak regres, hak fidusia, dan pengaruhnya terhadap peralihan hak-hak kreditur sangat krusial untuk memastikan kepastian hukum bagi kreditur baru dan debitur dalam konteks kepailitan, PKPU, dan negosiasi rekonsiliasi utang-piutang di masa mendatang (Celandine, 2021; Dinata, 2020; Sani, 2017).

________________________________________

4. Keterbatasan dan Nuansa

Perbedaan pandangan antara fikih muamalah (hawalah/cessie) dan praktik kepailitan nasional dapat menimbulkan ketidaksepahaman dalam penerapan hak kreditur baru. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan nasional (UU Kepailitan/PKPU, KUHPerdata), dan praktik perbankan syariah terkait hawalah, cessie, subrogasi, serta hak kreditur baru dalam konteks kepailitan dan PKPU. Kajian-kajian normatif dan perbandingan (Fahriansah (Fahriansah, 2020), Sani (Sani, 2017), Arifah & Adam (Arifah & Adam, 2022), Tarigan (Tarigan et al., 2023), Maksum (Hidayati et al., 2018), Nurjihad (Nurjihad, 2023), Nurani (Maksum & Afiyanah, 2021), dan lain-lain) menunjukkan adanya kebutuhan untuk sinkronisasi hukum agar kreditur baru yang menggantikan kreditur lama memperoleh hak yang jelas dan aman di bawah hukum Islam maupun hukum nasional.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adriyanti, A., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). Akibat hukum kepailitan terhadap individu yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011. Notarius, 14(1), 162–177. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38841

Aprita, S. (2018). Asas kelangsungan usaha sebagai landasan filosofis perlindungan hukum bagi debitor pailit sehubungan tidak adanya insolvency test dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 17(2), 153–179. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1842

Arifah, R. N., & Adam, A. S. (2022). Legal protection of concurrent creditors for the debts that are not guaranteed by property rights according to bankruptcy law and Islamic law. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 1–19. https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3398

Celandine, M. (2021). Hak regres penanggung pada jaminan perorangan dalam kepailitan. Jurist-Diction, 4(5), 1815. https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29820

Dinata, A. W. (2020). Lembaga jaminan fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Nagari Law Review, 3(2), 84. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020

Eiflal, R., Mukidi, M., & Affan, I. (2022). Analisis yuridis penyelesaian utang debitor yang telah jatuh tempo terhadap kreditor melalui kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 272–300. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.132

Fahriansah, F. (2020). Comparison of the hawalah system in the fiqh muamalah against the Turkey's Majallah al-Ahkam and the Indonesian civil law. J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 91–108. https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1543

HAK, N., & Yuswalina, Y. (2019). Konsep fiduciaire eigendoms overdracht dalam kajian fiqh muamalah. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 19(1), 77–90. https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2711

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Kaonang, S. (2017). Prinsip bankruptcy remote dalam sekuritisasi royalti hak cipta. Yuridika, 30(2), 307. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4659

Kenting, Y. A., & Parulian, H. D. (2022). Kedudukan kreditor separatis terhadap rencana perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, 5(2), 91–110. https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p91-110

Maksum, M., & Afiyanah, Y. (2021). The shift of non-profit contract to business contract in the Islamic financial institution business activities. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.269

Nadhiroh, A. N. (2019). Tanggung jawab kurator terhadap hak pekerja. Notaire, 2(3), 297. https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16237

Nefi, A., & Warman, A. (2008). Metode pengalihan kredit sindikasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(3), 371. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no3.174

Nurjihad, N. (2023). Legal conformity between rahn tasjily and fiduciary guarantee and obstacles to implementation in Indonesia. Prophetic Law Review, 5(2), 218–239. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5

Octaviani, B. (2017). Perbandingan konsep anjak piutang syariah DSN-MUI dan konsep akad hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 6(2), 127. https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4105

Sani, A. (2017). Tinjauan hukum mengenai praktek pemberian jaminan pribadi dan jaminan perusahaan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 23(5), 426. https://doi.org/10.21143/jhp.vol23.no5.1035

Setiawan, M. R., & Apriano, M. (2021). Perlindungan hukum kreditor dalam warisan atas harta peninggalan tak terurus menurut sistem waris Barat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 107. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31461

Sufiarina, S. (2019). Buah simalakama pengaturan prosedur mediasi di pengadilan terhadap penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di Indonesia. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 41. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.88

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Tarigan, Y. P., Thaib, H., Maharani, U., & Zamakhsyari, Z. (2023). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah dengan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) (Studi kasus: PT Coffindo dan Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman). Jurnal Normatif, 3(1), 245–254. https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.273

Usanti, T. P., & Thalib, P. (2017). Asas ikhtiyati pada akad pembiayaan mudharabah di lingkungan perbankan syariah. Yuridika, 31(2), 297. https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.5190

Wahyudi, F. (2019). The quo vadis of bankruptcy settlement and PKPU laws on sharia banking. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20

Wibowo, C. C. S., & Kusumo, G. K. (2024). Akibat hukum penolakan permohonan pernyataan pailit karena pembuktian tidak sederhana: Studi Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn.Jkt.Pst. Journal of Social Science (JoSS), 3(5). https://doi.org/10.59188/jcs.v3i5.699