01361 - Hak Pengelolaan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis atas Tasarruf, Amanah Publik, dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstract

This article examines the concept of hak pengelolaan (management right) — the right to control land granted by the state to governmental bodies or certain legal entities to be managed and used independently or in cooperation with third parties — from the perspective of Islamic land law. Using a conceptual-normative approach, this study analyzes the theological, jurisprudential, and policy dimensions of land management rights through key Islamic frameworks: the theology of amānah (trusteeship), the tripartite classification of ownership (individual, public, and state), the mechanisms of iqṭhā', iḥyā' al-mawāt, and taḥjīr, the principle of social function and prohibition of land abandonment, and the maqāṣid al-sharī'ah framework of ḥifẓ al-māl. The study finds that hak pengelolaan is conceptually closer to ḥaqq al-intifāʿ (usufruct right) or milk al-manfaʿah (ownership of benefit) rather than absolute ownership (al-tamlīk). Its legitimacy is conditional upon productive use, social utility, procedural justice in land acquisition, and prevention of monopolistic concentration. The article further demonstrates that Indonesian positive law instruments, including the State's Right of Control (Hak Menguasai Negara) and the Land Bank (Badan Bank Tanah), are compatible with Islamic principles of public trusteeship, provided they remain oriented toward maṣlaḥah and distributive justice.

Keywords: hak pengelolaan, Islamic land law, amānah, iqṭhā', ḥaqq al-intifāʿ, maqāṣid al-sharī'ah, Hak Menguasai Negara, land management

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hak pengelolaan—yakni hak menguasai tanah yang diberikan negara kepada badan pemerintah atau badan hukum tertentu untuk dikelola dan dipergunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga—dari perspektif hukum pertanahan Islam. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif, kajian ini menganalisis dimensi teologis, yuridis, dan kebijakan dari hak pengelolaan melalui kerangka utama hukum Islam, yaitu teologi amānah (amanah/kepercayaan), klasifikasi tiga kategori kepemilikan (individu, umum, dan negara), mekanisme iqṭhā', iḥyā' al-mawāt, dan taḥjīr, prinsip fungsi sosial dan larangan penelantaran tanah, serta kerangka maqāṣid al-sharī'ah dalam aspek ḥifẓ al-māl. Kajian menemukan bahwa hak pengelolaan secara konseptual lebih dekat pada ḥaqq al-intifāʿ (hak pemanfaatan) atau milk al-manfaʿah (kepemilikan manfaat) daripada kepemilikan mutlak (al-tamlīk). Legitimasinya bersyarat pada penggunaan produktif, kemanfaatan sosial, keadilan prosedural dalam pengadaan tanah, dan pencegahan konsentrasi monopolistik. Artikel ini juga menunjukkan bahwa instrumen hukum positif Indonesia, termasuk Hak Menguasai Negara dan Badan Bank Tanah, kompatibel dengan prinsip Islam tentang amanah publik, sepanjang tetap berorientasi pada maṣlaḥah dan keadilan distributif.

Kata Kunci: hak pengelolaan, hukum pertanahan Islam, amānah, iqṭhā', ḥaqq al-intifāʿ, maqāṣid al-sharī'ah, Hak Menguasai Negara, pengelolaan tanah

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam konteks agraria, tanah diposisikan sebagai sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga perebutan dan konflik atas tanah kerap muncul ketika akses, penguasaan, dan pemanfaatannya tidak tertata atau dianggap tidak adil (Nasution et al., 2023; Utami et al., 2020). Sejumlah kajian juga menekankan bahwa aspek penguasaan tanah bersifat esensial karena ikut menentukan kesejahteraan sosial-ekonomi serta distribusi hasil-hasil pertanian di masyarakat (Herlindah et al., 2022; Utami et al., 2020). Karena itu, "hak pengelolaan"—yakni hak menguasai tanah yang diberikan negara kepada badan pemerintah atau badan hukum tertentu untuk dikelola dan dipergunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga—perlu dibaca bukan semata sebagai konstruksi administratif modern, tetapi juga sebagai persoalan fikih yang menyangkut tiga ranah kunci hukum pertanahan Islam: kepemilikan (milkiyyah), pengelolaan/penggunaan (tasarruf), dan pendistribusian (tawziʿ) (Basana et al., 2023; Mangar & Ridho, 2022; Syahyuti, 2016).

Kerangka fikih tersebut membuat "hak pengelolaan" menjadi isu normatif: kapan negara berwenang memberi mandat kelola, apa batas kewenangan penerima mandat, bagaimana legitimasi kerja sama dengan pihak ketiga, dan bagaimana mencegah kemudaratan seperti monopoli, penelantaran, atau perampasan hak pihak lemah (Azmy & Fuadi, 2022; Rahmawati, 2016; Syahyuti, 2016). Bertolak dari persoalan-persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menyajikan analisis komprehensif tentang hak pengelolaan dalam perspektif hukum Islam, mulai dari fondasi teologis, klasifikasi kepemilikan, mekanisme distribusi dan pengelolaan, fungsi sosial tanah, legitimasi kerja sama pihak ketiga, hingga keadilan distributif dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah.

________________________________________

B. Fondasi Teologis: Allah sebagai Pemilik Hakiki dan Manusia/Negara sebagai Pemegang Amanah

Literatur hukum Islam tentang pertanahan meletakkan dasar teologis bahwa pemilik mutlak tanah pada hakikatnya adalah Allah SWT, sedangkan manusia menerima otoritas atas tanah dalam bentuk amanah/istikhlaf (pendelegasian untuk diambil manfaatnya) (Muhibbin, 2018; Nasution et al., 2023). Konsepsi ini mendorong sikap kehati-hatian etis: manusia tidak semestinya jatuh pada keserakahan dalam menguasai tanah karena kepemilikan manusia bersifat nisbi dan dipertanggungjawabkan secara moral (Muhibbin, 2018; Nasution et al., 2023). Dalam bingkai ini, negara/pemimpin dipahami sebagai representasi komunitas yang diberi kewenangan mengatur urusan pertanahan agar pemanfaatan tanah selaras dengan tujuan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-ʿāmmah) (Basana et al., 2023; Muhibbin, 2018). Prinsip amanah tersebut juga sejalan dengan argumentasi bahwa negara memiliki kewajiban mengelola sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak demi mencegah kekacauan sosial ketika akses publik terganggu (Muhibbin, 2018; Rahmawati, 2016).

Berangkat dari fondasi teologis itu, "hak pengelolaan" dapat diposisikan sebagai bentuk konkret amanah publik: negara tidak bertindak semata sebagai owner privat, melainkan sebagai pengelola yang mengarahkan pemanfaatan tanah agar tidak merusak keseimbangan sosial dan agar distribusi kemanfaatannya tidak dimonopoli segelintir elite (Azmy & Fuadi, 2022; Rahmawati, 2016). Di sisi lain, ketika mandat kelola diberikan kepada badan tertentu, mandat tersebut harus dipahami sebagai tugas pengurusan yang tetap terikat pada tujuan kemaslahatan dan keadilan distribusi, bukan sebagai legalisasi pemilikan mutlak tanpa batas (Azmy & Fuadi, 2022; Rahmawati, 2016).

________________________________________

C. Pembahasan

1. Klasifikasi Kepemilikan dalam Islam: Individu, Umum, dan Negara—Implikasinya bagi Hak Pengelolaan

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa Islam mengenal tiga kategori besar kepemilikan: kepemilikan individu, kepemilikan umum (publik), dan kepemilikan negara (Rahmawati, 2016; Tarigan et al., 2022). Kepemilikan negara dipahami sebagai harta yang ditetapkan untuk kepentingan rakyat/kaum; hak pengelolaannya diserahkan kepada pemimpin sesuai ketentuan syara' dan ketentuan negara (Tarigan et al., 2022). Dalam rumusan lain, "milik negara" dipandang sebagai harta milik seluruh kaum (umat) sementara pengelolaannya menjadi wewenang pemimpin (khalifah), yang dapat mengkhususkan pemanfaatan tertentu bagi sebagian warga sesuai pertimbangan kebijakan (Rahmawati, 2016). Namun, literatur juga membedakan secara tegas antara kepemilikan negara dan kepemilikan umum: pada kepemilikan umum, pemerintah hanya pelaksana amanah masyarakat dan tidak boleh mengalihkannya menjadi milik individu; sedangkan pada kepemilikan negara, pemerintah memiliki otoritas kebijakan yang lebih luas, termasuk kemungkinan dialihkan menjadi milik individu bila kebijakan negara menghendaki (K. B. Nasution, 2021; Rahmawati, 2016).

Pembedaan ini penting karena "hak pengelolaan" akan sah secara fikih bila objek tanahnya masuk dalam domain yang memang dapat dikelola negara (atau dikelola atas mandat negara), dan mekanisme kerjasama-nya tidak melanggar larangan mengubah kepemilikan umum menjadi privat eksklusif (K. B. Nasution, 2021; Rahmawati, 2016). Dengan demikian, "hak pengelolaan" dalam perspektif Islam lebih tepat dibaca sebagai instrumen tasarruf negara (pengurusan/pengelolaan) atas harta dalam kategori tertentu—bukan otomatis sebagai "hak milik" sempurna bagi badan penerima mandat (K. B. Nasution, 2021; Tarigan et al., 2022). Di sinilah letak simpul konseptualnya: Islam menerima peran negara dalam pengelolaan tanah, tetapi tetap menuntut pembatasan tujuan dan pembatasan cara agar tidak menyalahi mandat kemaslahatan (Azmy & Fuadi, 2022; Rahmawati, 2016).

2. Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Indonesia dan Resonansinya dengan Gagasan Mandat dalam Islam

Dalam hukum positif Indonesia, relasi negara dengan tanah dijelaskan melalui konsep "Hak Menguasai Negara" (HMN) yang memberi negara wewenang untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan; (b) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi/air/ruang angkasa; dan (c) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi/air/ruang angkasa (Latif & Sunarko, 2020; Saleh, 2020). Literatur juga menegaskan bahwa melalui HMN negara dapat mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sesuai kebijakan pemerintah (Latif & Sunarko, 2020). Pada saat yang sama, negara diposisikan "bukan sebagai pemegang hak (privat)", melainkan sebagai badan penguasa yang menjalankan fungsi publik pengaturan dan pelayanan kesejahteraan (Latif & Sunarko, 2020; Nurhayati, 2021).

Penegasan bahwa "tanah negara" bukan "tanah milik negara" (dalam arti hubungan privat), melainkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam hubungan publik, juga dikemukakan untuk mencegah kekeliruan konseptual antara menguasai (publik) dan memiliki (privat) (Nurhayati, 2021). Resonansi dengan hukum Islam tampak ketika literatur fikih pertanahan menyatakan bahwa pengaturan tanah selalu terkait dengan milkiyyah, tasarruf, dan tawziʿ (Basana et al., 2023; Mangar & Ridho, 2022), dan bahwa pemerintah diberi jaminan kewenangan untuk mengatur perolehan/penguasaan tanah demi kemaslahatan komunitas yang terorganisir dalam suatu wilayah (Basana et al., 2023). Dengan demikian, HMN dalam hukum positif dapat dibaca sebagai wadah legal-administratif yang kompatibel dengan gagasan Islam tentang negara sebagai pemegang amanah pengaturan dan distribusi manfaat tanah—selama tidak bergeser menjadi legitimasi penguasaan sewenang-wenang (Basana et al., 2023; Latif & Sunarko, 2020).

3. "Hak Pengelolaan" sebagai Delegasi Wewenang Kelola: Basis Normatif dan Batasannya

Dalam praktik hukum pertanahan Indonesia, eksistensi hak pengelolaan tercermin antara lain dari pengaturan administrasi yang menyebut "tata cara pemberian dan pembatalan … Hak Pengelolaan" serta kebutuhan lembaga pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan hak pakai atau hak pengelolaan kepada otoritas pertanahan agar terbit sertifikat terkait (Permadi, 2023; Sufriadi, 2021). Selain itu, rezim penertiban tanah terlantar juga memasukkan tanah yang telah diberikan hak oleh negara, termasuk Hak Pengelolaan, sebagai objek yang dapat ditertibkan bila tidak diusahakan/dipergunakan/dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya (Faridatunnisa, 2022; Ramdi & Arifin, 2024). Dua hal ini penting untuk analisis Islam: pertama, hak pengelolaan merupakan delegasi kewenangan yang lahir dari otoritas negara; kedua, hak itu memiliki tujuan dan dapat dievaluasi (bahkan ditertibkan) ketika melenceng dari fungsi sosial/pemanfaatan yang ditetapkan (Faridatunnisa, 2022; Ramdi & Arifin, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, konstruksi yang paling dekat dengan "hak pengelolaan" adalah konsep hak pemanfaatan dan pengelolaan (ḥaqq al-intifāʿ) atau "kepemilikan manfaat" (milk al-manfaʿah) atas suatu objek, bukan kepemilikan zat secara mutlak (Eradany, 2022; Ramdi & Arifin, 2024). Hal ini menjadi semakin relevan ketika kajian iḥyā' al-mawāt dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia menyimpulkan bahwa implikasinya di Indonesia cenderung hanya sampai pada hak pemanfaatan dan pengelolaan (ḥaqq al-intifāʿ), tidak sampai pada pemerolehan kepemilikan penuh (al-tamlīk) (Eradany, 2022). Dengan logika tersebut, "hak pengelolaan" dalam bingkai Islam dapat diletakkan sebagai mandat pengurusan yang dibatasi tujuan kemanfaatan, bukan sebagai pintu untuk memutlakkan penguasaan seperti milik sempurna.

4. Mekanisme Pemberian Mandat Kelola dalam Fikih: Iqṭhā', Iḥyā' al-Mawāt, Taḥjīr—dan Hubungan dengan Otoritas Negara

Kajian fikih muamalah tentang tanah menyebut beberapa mekanisme perolehan/pemanfaatan tanah, termasuk iḥyā' al-mawāt (menghidupkan tanah mati), taḥjīr (membuat batas/penandaan lahan), dan iqṭhā' (pemberian negara kepada rakyat) (Syahyuti, 2016). Dalam konteks tanah kosong milik negara, disebutkan bahwa negara dapat menyerahkan pengelolaan kepada rakyat melalui iḥyā' al-mawāt, taḥjīr, dan iqṭhā' (Syahyuti, 2016). Literatur lain yang membahas iqṭhā' dalam pemikiran al-Mawardi menegaskan bahwa iqṭhā' adalah pemberian tanah oleh kepala negara kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kesejahteraan; tanah yang dapat diberikan adalah tanah tak bertuan dan/atau tanah terlantar (Yasin, 2021). Bahkan dicatat adanya kemiripan dengan praktik hukum positif Indonesia: pemerintah menguasai tanah terlantar/tanah kosong dan dapat memberikannya kepada masyarakat, namun hak itu tidak dipandang sebagai penguasaan mutlak karena terdapat kewajiban-kewajiban yang mengikat penerima hak (Yasin, 2021).

Selain al-Mawardi, pemikiran Abu ʿUbaid juga menempatkan kebijakan pemerintah—misalnya iqṭāʿ atas tanah gurun/tandus yang disuburkan—sebagai instrumen yang menghubungkan kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian, dengan orientasi keadilan dan keberpihakan pada kepentingan publik saat berbenturan dengan kepentingan individual (Hidayat, 2020). Dalam studi tentang "grant sultan" pun ditegaskan bahwa pemberian tanah oleh otoritas pemerintahan kepada rakyat melalui al-iqṭhā' dapat menjadi sebab timbulnya hak kepemilikan yang sah dalam hukum Islam (Mirwati et al., 2020). Rangkaian gagasan ini memberi kerangka bahwa mandat kelola (dan dalam kondisi tertentu pemberian yang berujung kepemilikan) harus bertumpu pada otoritas negara/pemimpin dan diarahkan pada kemaslahatan, bukan sekadar penguasaan eksklusif (Hidayat, 2020; Mirwati et al., 2020; Yasin, 2021).

Namun, terdapat nuansa perbedaan internal fikih yang relevan: disebutkan bahwa menurut mazhab Abu Hanifah seseorang tidak dapat memiliki tanah hanya dengan mengelolanya tanpa sebelumnya mendapatkan iqṭhā' (Yasin, 2021). Nuansa ini penting saat menghubungkan "hak pengelolaan" dengan legitimasi penguasaan: mandat negara (dalam bentuk iqṭhā' atau izin kelola) dapat dipahami sebagai elemen kunci yang memperkuat legalitas pengelolaan dalam sebagian pandangan fikih, sekaligus mencegah klaim sepihak.

5. Prinsip Fungsi Sosial, Produktivitas, dan Larangan Penelantaran: Syarat Etis Hak Pengelolaan

Baik dalam konsep adat maupun Islam, ditekankan bahwa tanah merupakan sumber daya unik yang tidak mengenal penguasaan mutlak; penguasaan harus inklusif dan diarahkan pada kesejahteraan serta keadilan (Herlindah et al., 2022; Utami et al., 2020). Sejalan dengan itu, kajian fikih muamalah menegaskan bahwa tanah harus dikelola secara produktif agar berdampak positif pada ekonomi, dan pengelolaan produktif merupakan bagian dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah (Syahyuti, 2016). Bahkan ditegaskan bahwa Islam tidak membenarkan orang memiliki lahan yang tidak produktif; ketika tanah menganggur/tidak digunakan produktif, negara dapat mengambil alih dan mendistribusikannya kepada kelompok yang mampu mengelola secara produktif (Syahyuti, 2016). Dalam kerangka fungsi sosial tanah, juga ditegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial dan tidak dapat dibenarkan apabila tanah dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata untuk kepentingan pribadi hingga merugikan masyarakat (Wally, 2018; Zainuddin & Ulya, 2018).

Prinsip anti-penelantaran ini juga muncul dalam perbandingan pemikiran Abu ʿUbaid dengan kebijakan pertanahan Indonesia: disebutkan bahwa dalam pandangan Islam (Abu ʿUbaid), jika lahan tidak digarap maksimal tiga tahun berturut-turut maka negara dapat mengambil alih hak pengelolaannya untuk dialihkan kepada pihak lain yang bersedia menghidupkan tanah itu kembali (Syakur et al., 2018). Norma "tiga tahun" juga muncul dalam literatur lain yang mengutip hadis tentang pemanfaatan kekayaan: orang yang menguasai tanah tak bertuan tidak lagi berhak jika setelah tiga tahun tidak menggarapnya dengan baik; negara dapat turun tangan mencabut hak itu karena kekayaan yang tidak digunakan dianggap mubazir dan merugikan (Safwan, 2024). Dalam kajian penetapan tanah terlantar, ketentuan penelantaran selama tiga tahun juga digunakan sebagai parameter dalam pembacaan hukum Islam atas tanah terlantar, dan Hak Guna Bangunan (HGB) dipadankan dengan ḥaqq al-intifāʿ/milk al-manfaʿah (kepemilikan manfaat) (Ramdi & Arifin, 2024). Dengan demikian, "hak pengelolaan" dalam Islam bukanlah hak yang steril dari evaluasi: ia bersyarat pada produktivitas, kemanfaatan sosial, dan penghindaran mudarat penelantaran (Syahyuti, 2016; Syakur et al., 2018; Zainuddin & Ulya, 2018).

6. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga: Legitimasi Syariah dan Batas Pengamanan Kemaslahatan

Definisi "hak pengelolaan" yang memungkinkan penggunaan sendiri atau kerja sama dengan pihak ketiga perlu diuji dengan prinsip akad dan kejelasan objek. Dalam logika hukum perjanjian Islam, akad hanya sah bila objek perjanjian berada dalam kekuasaan/kepemilikan yang sah dari pihak yang berakad; bila tidak, perjanjian menjadi batal/tidak sah (Atira, 2023). Prinsip ini relevan karena kerja sama pemanfaatan tanah yang statusnya tidak jelas (misalnya belum tersertifikasi atau belum sah menjadi aset pihak pengelola) dipandang tidak memenuhi syarat objek akad menurut hukum Islam (Atira, 2023). Karena itu, kerja sama pihak ketiga di atas tanah berstatus "hak pengelolaan" harus memastikan dua lapis legitimasi: (i) mandat pengelolaan dari negara memang ada dan dapat dibuktikan; (ii) bentuk akadnya sesuai dengan karakter hak yang diberikan (misalnya hak manfaat lebih tepat dikelola dengan skema sewa/ijārah atau kerja sama pemanfaatan yang tidak mengalihkan kepemilikan zat secara batil) (Atira, 2023; Eradany, 2022; Ramdi & Arifin, 2024).

Di sisi lain, beberapa studi menekankan bahwa pengakuan Islam atas kepemilikan manusia atas tanah pun pada dasarnya dibatasi pada legalitas pengelolaan dan pemanfaatannya, dengan Allah sebagai pemilik sebenarnya (A. W. Nasution et al., 2023; Rustiana & Hidayat, 2022). Karena itu, kerja sama pihak ketiga harus dijaga agar tidak berubah menjadi privatisasi yang merusak sifat amanah publik dari tanah yang dikelola negara atau badan penerima mandat. Pada titik ini, pembedaan antara milik negara yang dapat dialihkan melalui kebijakan dan milik umum yang tidak boleh dialihkan menjadi milik individu menjadi penting sebagai pagar normatif (K. B. Nasution, 2021; Rahmawati, 2016). Dalam praktik kelembagaan, gambaran tata kelola tanah oleh badan hukum (misalnya badan keagamaan/sosial) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah dapat dipergunakan untuk kebutuhan sendiri dan pihak luar melalui perjanjian tertulis dengan syarat tertentu (Arsya et al., 2022); pola ini dapat dibaca sebagai preseden bahwa kerja sama pihak ketiga dimungkinkan sepanjang berbasis kontrak yang jelas dan tidak menyalahi tujuan kemanfaatan.

7. Keadilan Distribusi dan Pencegahan Monopoli: Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Parameter Kebijakan Hak Pengelolaan

Dalam pembacaan maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan pertanahan yang mencegah oligarki penguasaan dan mendorong distribusi adil dinilai sejalan dengan semangat ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) yang juga menekankan pencegahan monopoli dan eksploitasi (Azmy & Fuadi, 2022; Ulya, 2016). Studi tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia masih dikontrol oleh segelintir elit oligarkis, dan kebijakan reforma agraria dipandang sebagai upaya distribusi yang adil dan merata; dari perspektif maqāṣid, substansi kebijakan tersebut kompatibel dengan semangat ḥifẓ al-māl kontemporer (Azmy & Fuadi, 2022). Sejalan dengan itu, literatur fikih juga menekankan bahwa kebebasan bertindak atas harta pribadi dibatasi oleh hak publik dan kepentingan umum (Rahmawati, 2016; Tanti, 2019). Dengan demikian, "hak pengelolaan" yang memberi ruang kerja sama pihak ketiga harus diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang menutup celah monopoli dan memastikan tanah tidak hanya menjadi objek spekulasi, melainkan benar-benar menjadi sarana kemaslahatan sosial-ekonomi (Azmy & Fuadi, 2022; Syahyuti, 2016).

Data ketimpangan agraria juga dipakai untuk menegaskan urgensi kebijakan distribusi/rekayasa pengelolaan: disebutkan bahwa indeks gini kepemilikan tanah 0,68 (BPS, 2014) menunjukkan ketimpangan tinggi, dan sensus pertanian 2013 menunjukkan dominasi petani gurem (menguasai lahan < 0,5 hektare) sebesar 55% dari total rumah tangga petani (BPS, 2014) (Ulya, 2016). Walaupun data tersebut tidak serta-merta menjawab desain "hak pengelolaan", ia memperkuat argumen maqāṣid bahwa mandat pengelolaan harus memprioritaskan kelompok rentan dan mencegah konsentrasi penguasaan yang merusak keadilan sosial (Azmy & Fuadi, 2022; Ulya, 2016).

8. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Musyawarah, Kompensasi, dan Batas Pencabutan Hak dalam Islam

Persinggungan antara mandat negara dan hak individu sering muncul ketika tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum. Dalam pembacaan hukum Islam, pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui jual beli/ganti rugi atau wakaf; setelah peralihan, hak mengelola dan menggunakan berpindah kepada pihak kedua (pembeli/penerima wakaf) (Latif & Sunarko, 2020). Proses tersebut mensyaratkan musyawarah tanpa pemaksaan dan pemberian ganti rugi yang layak (tsaman al-mitsl) (Latif & Sunarko, 2020). Kajian lain menegaskan bahwa Islam mengedepankan musyawarah mufakat sebagai syarat absolut dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan pemerintah dibenarkan mengambil hak-hak atas tanah sepanjang disertai ganti rugi, dengan prinsip tawar-menawar sebagaimana hukum jual beli (Rahmat & Rofiq, 2018). Dalam perspektif teologi tanah berbasis hadis, bahkan dinyatakan bahwa pemimpin/negara memiliki dasar untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dalam kondisi tertentu (A. W. Nasution et al., 2023). Karena itu, "hak pengelolaan" sebagai instrumen pengurusan tanah oleh negara atau badan penerima mandat harus tunduk pada prinsip-prosedur keadilan ini: musyawarah, kompensasi, dan tujuan kemaslahatan yang tidak menzalimi pemilik/penggarap yang sah (Latif & Sunarko, 2020; Rahmat & Rofiq, 2018).

9. Integrasi dengan Hak Ulayat/Adat: "Hak Pengelolaan" Tidak Boleh Menghapus Karakter Komunal yang Diakui

Diskursus hak pengelolaan juga perlu mempertimbangkan hak ulayat sebagai bentuk penguasaan komunal yang diakui dalam sistem hukum agraria Indonesia (Nugroho, 2019; Nurhayati, 2021). Literatur komparatif tentang tanah ulayat menyatakan bahwa dalam hukum positif hak ulayat berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat adat dan bersifat kolektif-kolegial; sedangkan dalam hukum Islam, konsep yang sering dipadankan dengan "hak ulayat" lebih terkait dengan tanah tidak bertuan melalui iḥrāz al-mubāḥāt dan iḥyā' al-mawāt—sehingga titik tekannya bukan identitas komunitas adat, tetapi status tanah yang tidak bertuan (Nugroho, 2019). Meski demikian, keduanya sama-sama menegaskan pembatasan: kepemilikan hanya sebatas hak memanfaatkan, bukan objek spekulasi jual-beli semata (Nugroho, 2019). Dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), juga ditegaskan bahwa hak ulayat tidak sama dengan HMN, dan berbeda pula dari hak individual (Nugroho, 2019). Konsekuensinya, pemberian mandat "hak pengelolaan" oleh negara tidak boleh dipakai untuk mendegradasi secara sewenang-wenang penguasaan komunal yang diakui, melainkan harus diletakkan dalam kerangka harmonisasi kepentingan nasional dan perlindungan komunitas (Nugroho, 2019; Utami et al., 2020).

10. Tantangan Implementasi: Sengketa, Penyimpangan, dan Kebutuhan Tata Kelola yang Akuntabel

Dalam praktik, sengketa dan penyimpangan sering muncul ketika penguasaan tanah tidak disertai legitimasi yang jelas atau ketika terdapat praktik-praktik ilegal yang merampas hak pihak lain. Kajian tentang mafia tanah menekankan bahwa praktik ilegal merampas hak kepemilikan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sementara kerangka hukum positif seperti UUPA memberi basis perlindungan hak pemilik tanah dan tata cara pendaftaran/sertifikasi (Masyhudi, 2021). Studi tentang praktik perjanjian pinjam nama (nominee) menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidak sejalan dengan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam dan juga batal dalam perspektif hukum positif, serta melanggar ketentuan UUPA karena tanah dibatasi untuk warga negara Indonesia (Fajar, 2021). Temuan-temuan ini menguatkan satu prinsip tata kelola: mandat "hak pengelolaan" dan kerja sama pihak ketiga harus dibangun di atas legalitas yang terang dan mekanisme pengawasan agar tidak menjadi celah penguasaan terselubung atau pemindahan hak secara batil (Atira, 2023; Fajar, 2021; Masyhudi, 2021).

Pada level kelembagaan, pembentukan dan fungsi institusi pengelola tanah juga menjadi perhatian. Dalam konteks kebijakan kontemporer, Badan Bank Tanah disebut memiliki fungsi perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah (Azmy & Fuadi, 2022). Literatur konseptual bank tanah juga mengaitkannya dengan HMN sebagai landasan konstitusional, serta menekankan perlunya mekanisme terintegrasi agar tercapai keadilan sosial dan menghindari disharmonisasi regulasi agraria (Mallo et al., 2023; Saleh, 2020). Kajian lain menegaskan bahwa tujuan lembaga bank tanah adalah mengakomodasi kerja sama dengan berbagai pihak (pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, badan usaha, badan hukum swasta, masyarakat, koperasi, dan pihak sah lainnya), sambil tetap berpedoman pada fungsi sosial tanah (Resky, 2021). Dari perspektif "hak pengelolaan", bank tanah dapat dibaca sebagai model kelembagaan yang menegaskan bahwa pengelolaan tanah negara memang dapat diorganisasi melalui badan tertentu dan kerja sama multipihak, tetapi harus dipandu asas kemanfaatan, prioritas, dan kepastian hukum agar tidak menyimpang dari mandat publik (Resky, 2021; Saleh, 2020).

Kekhususan Aceh menunjukkan contoh lain mengenai tata kelola tanah negara: Baitul Mal disebut memiliki kewenangan mengelola harta/tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya (dikualifikasi sebagai tanah terlantar yang dikuasai negara), namun pelaksanaannya dapat terkendala oleh kurang jelasnya regulasi dan tumpang tindih kewenangan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Faridatunnisa, 2022). Gambaran ini memperlihatkan bahwa legitimasi Islam atas pengelolaan aset umat/negara perlu didukung perangkat hukum-administratif yang jelas agar mandat kelola tidak menjadi konflik kewenangan atau ruang penyalahgunaan (Faridatunnisa, 2022; Permadi, 2023).

________________________________________

D. Sintesis: Prinsip-Prinsip Hak Pengelolaan Menurut Hukum Islam

Secara sintesis, "hak pengelolaan" dalam perspektif hukum Islam dapat dirumuskan sebagai mandat tasarruf yang bersandar pada lima pilar utama.

Pertama, teologi amanah—Allah pemilik hakiki, manusia/negara pemegang mandat pengelolaan (Basana et al., 2023; A. W. Nasution et al., 2023).

Kedua, klasifikasi kepemilikan—pembedaan milik individu, milik umum, dan milik negara, serta konsekuensi bahwa milik umum tidak boleh diprivatisasi sementara milik negara dikelola sesuai kebijakan untuk kemaslahatan (K. B. Nasution, 2021; Tarigan et al., 2022).

Ketiga, mekanisme distribusi dan pengelolaan—iqṭhā' dan pengelolaan tanah kosong/terlantar dengan syarat kemanfaatan dan produktivitas (Hidayat, 2020; Syahyuti, 2016; Yasin, 2021).

Keempat, fungsi sosial dan larangan penelantaran—tanah harus dimanfaatkan, negara dapat menarik kembali tanah yang ditelantarkan dan mengalihkannya kepada pihak yang mampu mengolah, dengan narasi "tiga tahun" muncul dalam sejumlah pembacaan fikih (Safwan, 2024; Syahyuti, 2016; Syakur et al., 2018).

Kelima, etika keadilan prosedural—musyawarah dan ganti rugi layak dalam pengadaan untuk kepentingan umum agar tidak terjadi kezaliman (Latif & Sunarko, 2020; Rahmat & Rofiq, 2018).

Dalam kerangka negara modern seperti Indonesia, prinsip-prinsip tersebut menemukan bentuk legal melalui HMN (wewenang publik pengaturan) dan berbagai instrumen delegasi pengelolaan, termasuk hak pengelolaan yang secara konseptual lebih dekat pada hak manfaat/kelola daripada pemilikan mutlak (Eradany, 2022; Latif & Sunarko, 2020; Ramdi & Arifin, 2024).

________________________________________

E. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa "hak pengelolaan" dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai mandat tasarruf yang bersumber dari amanah publik negara atas tanah yang dikuasainya. Hak ini secara konseptual lebih dekat pada ḥaqq al-intifāʿ (hak pemanfaatan) atau milk al-manfaʿah (kepemilikan manfaat) daripada kepemilikan penuh (al-tamlīk), sehingga ia tidak mengandung kewenangan mutlak tanpa batas.

Legitimasi hak pengelolaan dalam Islam bersyarat pada: (i) kejelasan mandat dari negara sebagai otoritas yang berwenang; (ii) orientasi pada kemaslahatan dan produktivitas, bukan monopoli dan spekulasi; (iii) mekanisme kerja sama pihak ketiga yang berbasis akad yang sah dan tidak mengalihkan kepemilikan secara batil; (iv) prosedur keadilan (musyawarah dan ganti rugi) dalam pengadaan tanah yang menyentuh hak pihak lain; serta (v) larangan memprivatisasi aset yang berkarakter milik umum.

Dalam konteks Indonesia, HMN, hak pengelolaan, dan lembaga Badan Bank Tanah dapat dipandang kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam tentang amanah publik dan keadilan distributif, sepanjang implementasinya tidak menyimpang dari mandat kemaslahatan dan tetap mengutamakan perlindungan kelompok rentan serta pencegahan konsentrasi penguasaan yang merusak keadilan sosial.

________________________________________

Daftar Pustaka

Arsya, N., Evita, L., & Mahmud, A. (2022). Penetapan tanah terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan PT. Mojokerto Industrial Park: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2016. Adil: Jurnal Hukum, 12(2). https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2114

Atira, S. M. (2023). Kemenag dan sengketa masjid di Kota Kediri. Journal of Islamic and Social Studies (JISS), 1(1), 1–14. https://doi.org/10.30762/jiss.v1i1.1336

Azmy, M. N. T., & Fuadi, A. (2022). Tinjauan Muhammad Baqir al-Sadr terhadap UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang distribusi tanah GG (Governor Ground) menjadi hak milik. Wasathiyyah, 4(2), 92–110. https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v4i2.36

Basana, S., Yamin, M., Kalo, S., & Nasution, F. A. (2023). Analisis yuridis atas klaim hak milik atas tanah oleh instansi pemerintah. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(1), 60–76. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3554

Eradany, B. (2022). Ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang konversi hak-hak atas tanah dalam pembangunan. Public Service and Governance Journal, 3(2), 59–65. https://doi.org/10.56444/psgj.v3i2.1343

Fajar, M. (2021). Implementasi reforma agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember perspektif hukum pertanahan Indonesia. Rechtenstudent, 2(3), 331–341. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.84

Faridatunnisa, N. (2022). Teologi tanah: Konflik agraria dalam perspektif hadis. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 18(1), 36–45. https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.4086

Herlindah, H., Kholish, Moh. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the oligarchy of ownership and control of agricultural land in Indonesia: A maqashid sharia review of the land of agrarian reform objects (TORA) exceeding the maximum boundary. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(2), 222. https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960

Hidayat, A. (2020). Konsep HAKI dalam hukum Islam dan implementasinya bagi perlindungan hak merek di Indonesia. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 8(1), 163–184. https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8626

Latif, F., & Sunarko, A. (2020). Pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 8(2), 287–310. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.287-310

Mallo, A., Sumiyati, B., & Insani, N. (2023). Kedudukan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 3(2), 115. https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742

Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Tanah ulayat adat perspektif hukum positif dan hukum Islam. El-Dusturie, 1(1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176

Masyhudi, H. (2021). Peran harta perspektif ekonomi Islam dalam era pandemi Covid-19. Masadir: Jurnal Hukum Islam, 1(1), 37–54. https://doi.org/10.33754/masadir.v1i1.328

Mirwati, Y., Faisal, Y., Zahara, Z., & APHA, J. M. (2020). Wakaf tanah ulayat sebagai solusi peralihan hak atas tanah ulayat secara permanen di Sumatera Barat. Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), 2(1), 41–60. https://doi.org/10.46816/jial.v2i1.24

Muhibbin, M. S. A. (2018). The concept of land ownership in the perspective of Islamic law. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 17(01), 61–74. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.25

Nasution, A. W., Marliyah, M., & Anggraini, T. (2023). Kepemilikan tanah produktif dalam perspektif fikih muamalah. Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 162–171. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9733

Nasution, K. B. (2021). Konsep hak milik dalam fikih Islam (analisis filosofis terhadap pengaturan kepemilikan dalam Islam). Islamic Circle, 1(2), 80–91. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303

Nugroho, A. (2019). Keabsahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 mengenai pelepasan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan. Diversi: Jurnal Hukum, 5(2), 143. https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.548

Nurhayati, N. (2021). Artikel ekonomi syariah (mekanisme pasar syariah pada hukum kepemilikan dalam Islam). https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce

Permadi, I. (2023). Peralihan hak atas tanah warisan terhadap ahli waris beda agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 149–168. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254

Rahmat, R., & Rofiq, M. H. (2018). Konsep kepemilikan ekonomi Islam materi fikih Kelas XII (implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam untuk menanggulangi pengangguran). Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 241–275. https://doi.org/10.31538/nzh.v1i2.85

Rahmawati, Y. (2016). Posisi negara dalam menangani kepemilikan publik; distribusi tanah milik negara dalam membangun ekonomi masyarakat miskin. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 5(2). https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2342

Ramdi, T., & Arifin, T. (2024). Perspektif Hadis Bukhari Muslim, KUHP, dan UUPA No. 5 Tahun 1960 terkait praktik mafia tanah. Journal of Law Administration and Social Science, 4(5), 809–820. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.874

Resky, A. S. A. (2021). Problema bidang pertanian. https://doi.org/10.31219/osf.io/76pu5

Rustiana, E., & Hidayat, K. (2022). Kepemilikan hak atas tanah pertanian absentee dalam perspektif maqashid syariah. Jurnal Jatiswara, 37(2), 185–194. https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.395

Safwan, S. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah yang disengketakan di Pulo Pisang Kecamatan Pidie. Hei Ema: Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 95–108. https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.236

Saleh, H. (2020). Praktik perjanjian pinjam nama (nominee) di Kota Denpasar Bali perspektif hukum positif dan hukum Islam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(1), 59. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.587

Sufriadi, Y. (2021). Konsep hak kepemilikan berdasarkan hukum adat dan hukum Islam. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 1–24. https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008

Syahyuti, N. (2016). Nilai-nilai kearifan pada konsep penguasaan tanah menurut hukum adat di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 24(1), 14. https://doi.org/10.21082/fae.v24n1.2006.14-27

Syakur, Abd., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata kelola wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(1), 73. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187

Tanti, T. (2019). Cara halal memiliki harta. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 1(2). https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6392

Tarigan, T. M., Hasibuan, P., & Zulham, Z. (2022). Grant sultan sebagai bukti kepemilikan tanah di Kota Medan (perspektif hukum nasional dan hukum Islam). Istinbath, 21(1), 1–26. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.484

Ulya, Z. (2016). Ekspektasi pengelolaan tanah terlantar oleh Baitul Mal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.80

Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusoalikhin, K. (2020). Analisis kritis konsep kepemilikan harta dalam Islam. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(2), 133. https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330

Wally, S. (2018). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.580

Yasin, D. (2021). Studi komparasi hukum pertanahan Indonesia dengan pandangan Abu ʿUbaid al-Qasim bin Salam. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 1(02), 57–66. https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.301

Zainuddin, Z., & Ulya, Z. (2018). Domein verklaring dalam pendayagunaan tanah di Aceh. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(1), 139–152. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.699