01362 - Hak Prioritas Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kompatibilitas Mekanisme Pendaftaran HKI Lintas Negara Dengan Prinsip Muamalah Dan Fatwa

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hak prioritas (right of priority) dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari perspektif hukum Islam. Hak prioritas dipahami sebagai hak pemohon paten, merek, atau desain industri yang telah mendaftarkan haknya di suatu negara untuk mendapatkan prioritas pendaftaran di negara lain dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris dan kerangka WTO/TRIPs. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kompatibilitas, kajian ini menilai kesesuaian mekanisme hak prioritas dengan prinsip-prinsip muamalah Islam dan fatwa kelembagaan terkait HKI di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum Islam kontemporer—khususnya Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005—HKI diposisikan sebagai huquq maliyyah (hak kekayaan) yang dilindungi sebagai mal (harta) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hak prioritas sebagai mekanisme prosedural dapat dipandang kompatibel dengan tujuan muamalah, yakni mencegah kezaliman dan kemudaratan dalam praktik perdagangan lintas negara, dengan syarat objek HKI yang dilindungi tidak berkonflik dengan syariah. Kajian ini juga menegaskan bahwa tidak terdapat doktrin fikih klasik yang secara spesifik mengatur hak prioritas pendaftaran HKI lintas negara, sehingga penilaian hukum Islam atasnya harus ditempatkan sebagai analisis kompatibilitas antara mekanisme HKI positif dan prinsip atau fatwa hukum Islam kontemporer.

Kata kunci: hak prioritas, hak kekayaan intelektual, huquq maliyyah, muamalah, fatwa MUI, Konvensi Paris, hukum Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the right of priority in the Intellectual Property Rights (IPR) regime from the perspective of Islamic law. The right of priority is understood as the right of a patent, trademark, or industrial design applicant who has registered their right in one country to obtain priority of registration in another country within a specified period, as regulated under the Paris Convention and the WTO/TRIPs framework. Using a normative-juridical approach and compatibility analysis, this study assesses the conformity of the right of priority mechanism with Islamic muamalah principles and institutional fatwas related to IPR in Indonesia. The findings indicate that within the framework of contemporary Islamic law—particularly MUI Fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005—IPR is positioned as huquq maliyyah (property rights) protected as mal (wealth) insofar as it does not contradict Islamic law. The right of priority as a procedural mechanism can be regarded as compatible with muamalah objectives, namely preventing injustice and harm in cross-border trade practices, provided that the protected IPR object does not conflict with shari'ah. This study also affirms that no classical fiqh doctrine specifically regulates the right of priority in cross-border IPR registration; therefore, its Islamic legal assessment must be positioned as a compatibility analysis between positive IPR mechanisms and contemporary Islamic legal principles and fatwas.

Keywords: right of priority, intellectual property rights, huquq maliyyah, muamalah, MUI fatwa, Paris Convention, Islamic law

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), "hak prioritas" (right of priority) lazim dipahami sebagai hak pemohon paten, merek, atau desain industri yang sudah mengajukan permohonan pendaftaran di suatu negara untuk meminta pengakuan tanggal penerimaan (filing date) permohonan pertama itu sebagai tanggal prioritas ketika ia mengajukan permohonan di negara lain yang relevan, sehingga permohonan di negara tujuan diperlakukan seolah diajukan lebih dahulu dibanding permohonan pihak lain yang muncul dalam rentang waktu prioritas tersebut (Eggen, 2022; Ouis, 2016; Roald & Ouis, 1997).

Kerangka normatif internasional yang sering dijadikan titik tolak pembahasan hak prioritas adalah Konvensi Paris yang diuraikan dalam literatur sebagai instrumen awal perlindungan "hak milik perindustrian" (industrial property) seperti paten, merek, dan desain industri, sekaligus memuat prinsip-prinsip fundamental seperti national treatment dan hak prioritas (Eggen, 2022; Talalaeva & Pronina, 2021). Dalam literatur yang sama, hak prioritas juga ditautkan dengan dinamika perdagangan internasional dan harmonisasi standar melalui TRIPs/WTO, sehingga hak prioritas dipahami bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme untuk menjaga posisi hukum pemohon lintas yurisdiksi (Eggen, 2022; Roald & Ouis, 1997).

Pertanyaan "hak prioritas menurut hukum Islam" tidak dapat dijawab dengan menganggap hak prioritas sebagai konsep yang "secara eksplisit" berasal dari fikih klasik, karena sumber yang tersedia justru menunjukkan bahwa pembahasan Islam—khususnya di Indonesia—lebih sering bergerak melalui konseptualisasi HKI sebagai harta atau hak kekayaan (huquq maliyyah) dan melalui fatwa serta prinsip-prinsip muamalah yang menilai keabsahan dan perlindungan hak tersebut (Bedford, 2007; Nielsen et al., 2022). Dengan demikian, pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber yang diberikan adalah: (i) menjelaskan hak prioritas sebagai institusi hukum HKI positif dan internasional, lalu (ii) menilai kesesuaiannya dengan cara pandang hukum Islam yang terekam dalam literatur dan fatwa terkait HKI di Indonesia, termasuk batasan-batasannya (Bedford, 2007; Nielsen et al., 2022).

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan metode analisis kompatibilitas (compatibility analysis). Bahan hukum yang digunakan meliputi instrumen hukum internasional (Konvensi Paris, WTO/TRIPs), peraturan perundang-undangan nasional terkait HKI, fatwa kelembagaan Islam di Indonesia, serta literatur akademis yang membahas HKI dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip hak prioritas dalam hukum positif internasional, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan fatwa hukum Islam kontemporer.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Hukum "Hak Prioritas" dalam Rezim HKI: Basis Internasional dan Logika "Tanggal Prioritas"

Literatur tentang penerapan Konvensi Paris dalam hukum merek Indonesia menegaskan bahwa ketentuan substantif Konvensi Paris kerap diringkas dalam tiga kategori besar, yakni prinsip national treatment, hak prioritas (right of priority), dan ketentuan umum (common rules) (Eggen, 2022). Dalam uraian yang sama, hak prioritas diposisikan sebagai mekanisme yang hanya relevan bagi negara-negara yang terikat dalam Paris Convention atau perjanjian yang terkait dengan pembentukan WTO, sehingga hak prioritas dipahami sebagai hak yang bekerja dalam kerangka keanggotaan dan pengakuan lintas negara (Eggen, 2022). Sejalan dengan itu, literatur mengenai "hak prioritas dan hak eksklusif" menekankan bahwa perlindungan HKI pada umumnya bersifat teritorial dan bergantung pada pendaftaran untuk cabang tertentu, sementara fenomena perdagangan bebas dan internet dapat "mengganggu" eksklusivitas yang semula dibatasi wilayah; karena itu, hak prioritas dipaparkan sebagai salah satu instrumen untuk mengantisipasi risiko tersebut (Ouis, 2016).

Pada tingkat definisional, inti operasional hak prioritas adalah bahwa hak prioritas menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran (filing date) sebagai acuan prioritas (Eggen, 2022; Ouis, 2016). Konsekuensinya, hak prioritas dipahami sebagai mekanisme yang memberi anggapan mendaftar lebih awal daripada fakta kronologis pengajuan di negara tujuan, selama syarat-syaratnya dipenuhi (Eggen, 2022; Ouis, 2016). Namun, sumber-sumber tersebut juga menegaskan bahwa hak prioritas tidak timbul otomatis, melainkan berdasarkan permohonan atau claim oleh pemohon (Eggen, 2022; Ouis, 2016). Dengan konstruksi demikian, hak prioritas berfungsi mengurangi risiko "didahului" oleh pihak lain di negara tujuan, karena permohonan yang belakangan di negara tujuan dapat tetap memperoleh posisi prioritas yang "ditarik" dari permohonan pertama di negara asal—sepanjang mekanisme dan syaratnya dipenuhi (Eggen, 2022; Ouis, 2016).

Dalam salah satu studi komparatif mengenai doktrin first to file dan penyelesaian sengketa merek, hak prioritas untuk merek dirumuskan sebagai hak yang diberikan kepada warga negara peserta untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pendaftaran merek di negara peserta lain, serta memungkinkan pengakuan tanggal penerimaan di negara asal sebagai tanggal prioritas di negara tujuan (Karam, 2017). Rujukan ini penting untuk menunjukkan bahwa sumber yang tersedia memang memuat contoh kuantitatif tentang jangka waktu dalam konteks merek, sementara rujukan lain lebih banyak menjelaskan hak prioritas secara konseptual tanpa menyebut angka waktu (Eggen, 2022; Ouis, 2016). Karena itu, penyebutan "enam bulan" patut dipahami sebagai informasi yang secara eksplisit tersedia pada rujukan tertentu dalam konteks merek, bukan generalisasi otomatis untuk semua rezim karena sumber yang diberikan tidak mencantumkan angka waktunya secara eksplisit untuk semua rezim (Karam, 2017).

3.2 Hak Prioritas, Teritorialitas, dan Hak Eksklusif: Mengapa Mekanisme Ini Dianggap Penting

Beberapa rujukan menekankan bahwa HKI—khususnya hak kekayaan industri seperti merek, paten, dan desain industri—umumnya memperoleh perlindungan kuat melalui pendaftaran yang melahirkan hak eksklusif dalam batas yurisdiksi tertentu (Ouis, 2016; Sjögren, 1998). Dalam konteks merek, misalnya, hak atas merek dijelaskan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu guna menggunakan sendiri atau mengizinkan pihak lain menggunakan merek tersebut (Berglund, 2021; Sjögren, 1998). Literatur yang sama menekankan sifat sistem konstitutif atau pendaftaran sebagai syarat perlindungan: tanpa pendaftaran, perlindungan negara terhadap merek dapat tidak tersedia (Berglund, 2021). Dalam konteks desain industri, perlindungan juga digambarkan sebagai bergantung pada pendaftaran; tanpa pendaftaran, perlindungan hukum tidak diperoleh (Fekete, 2008; Witakowski, 1996). Dalam konteks paten, literatur paten menempatkan pendaftaran dan prinsip first to file sebagai mekanisme kunci pemberian paten (Daun, 2018; Eldén, 1997).

Keterbatasan teritorial perlindungan ini berkaitan langsung dengan rasionalitas hak prioritas. Rujukan "hak prioritas dan hak eksklusif" menyatakan bahwa karena perdagangan bebas dan fasilitas internet, hak eksklusif dapat disalahgunakan pihak lain di luar batas teritorial dengan itikad tidak baik; kondisi itu, menurut rujukan tersebut, dapat diantisipasi melalui penggunaan hak prioritas (Ouis, 2016). Dengan kata lain, hak prioritas dipaparkan sebagai "jembatan" prosedural untuk memperluas perlindungan secara terkoordinasi lintas negara, tanpa mengubah fakta bahwa perlindungan HKI tetap terikat pada pendaftaran dan pengakuan negara tujuan (Ouis, 2016). Perspektif konflik yurisdiksi dalam penegakan HKI juga menegaskan bahwa untuk hak kekayaan industri—berbeda dengan hak cipta yang bersifat otomatis—sengketa pembatalan dan validitas cenderung menjadi kewenangan eksklusif negara tempat hak tersebut didaftarkan, yang kembali menegaskan pentingnya strategi pendaftaran lintas negara dan, secara konseptual, relevansi mekanisme prioritas (Olsson & Sorgenfrei, 2021).

3.3 Posisi Hak Prioritas dalam Hukum Positif Indonesia: Relasi dengan Konvensi Paris/WTO dan Pembuktian

Dalam rujukan tentang paten asing pasca TRIPs-WTO, hak prioritas dijelaskan sebagai institusi yang diatur melalui pengertian "hak prioritas" dalam undang-undang paten Indonesia, yakni hak pemohon dari negara yang tergabung dalam Paris Convention atau Agreement Establishing the WTO untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal menjadi tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu perjanjian tersebut (Roald & Ouis, 1997). Rujukan ini juga menegaskan bahwa rujukan internasionalnya mencakup Konvensi Paris dan bahwa Konvensi Paris mengatur apa yang disebut hak prioritas (Roald & Ouis, 1997). Literatur lain tentang paten menempatkan Konvensi Paris (1883) sebagai kerangka internasional penting perlindungan industrial property (paten, merek, desain industri) dan mengaitkan prioritas dengan logika first to file (Talalaeva & Pronina, 2021). Literatur yang membahas perlindungan paten dalam fungsi kontrol sosial juga menegaskan bahwa hak prioritas memberi perlindungan bagi pemegang paten baik menurut hukum nasional maupun Konvensi Paris sebagai basis first to file (Fahlbeck, 2023).

Dalam praktik permohonan merek dan dalam beberapa rujukan edukasi HKI, dokumen "bukti prioritas" disebut sebagai salah satu lampiran bila permohonan diajukan dengan hak prioritas, termasuk informasi tentang negara dan tanggal permintaan pendaftaran pertama kali (ministerråd, 2013; Svensson, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hak prioritas dioperasionalkan melalui rezim pembuktian administratif yang menyertai permohonan, bukan semata dalil normatif abstrak (ministerråd, 2013; Svensson, 2022). Rujukan mengenai kepastian hukum merek juga mengaitkan perlindungan merek Indonesia dengan sistem first to file; dalam sistem seperti itu, tanggal dan fakta pendaftaran menjadi krusial dalam menentukan pemilik hak, sehingga mekanisme prioritas menjadi relevan untuk mengamankan posisi tanggal pendaftaran lintas negara dalam kerangka Konvensi Paris/WTO (Dupree & Seraj, 1996; Sjögren, 1998).

3.4 Kerangka "Hukum Islam" yang Relevan untuk Menilai Hak Prioritas: Sharia, Fikih, dan Otoritas Fatwa

Untuk menilai "hak prioritas menurut hukum Islam" berdasarkan sumber yang tersedia, penting membedakan sharia sebagai gagasan normatif "jalan atau pedoman" dan "hukum ilahi" dari fikih sebagai praktik yurisprudensi atau penalaran hukum yang mengembangkan aturan-aturan perilaku (Rabo, 2016). Literatur tentang konsep sharia dalam wacana Skandinavia menunjukkan bahwa istilah sharia sering dijelaskan sebagai "hukum ilahi" atau "pedoman" yang dapat menjadi dasar lahirnya aturan perilaku, dan juga menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara pendekatan legalistik dan moral terhadap aspek normatif Islam (Rabo, 2016). Literatur tentang "Islam yang dijalani" (lived Islam) menegaskan bahwa sumber hukum Islam—selain Al-Qur'an—mencakup riwayat-riwayat yang menjadi rujukan pengembangan hukum, sekaligus menekankan adanya keragaman praktik dan kenyataan bahwa ketika para ahli diminta memberi fatwa atas suatu tindakan, jawabannya bisa berbeda karena tidak ada otoritas pusat yang mengikat semua Muslim (Rooke, 1997). Dengan demikian, "hukum Islam" dalam isu kontemporer seperti HKI sering tampil dalam bentuk ijtihad modern dan fatwa institusional, bukan sebagai satu kodifikasi tunggal (Rabo, 2016; Rooke, 1997).

Dalam konteks Indonesia, rujukan yang tersedia secara eksplisit menempatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai institusi yang mengeluarkan fatwa terkait HKI (Davishpour, 1993). Karena tugas ini meminta pembahasan "menurut hukum Islam" dan sumber yang diberikan berulang kali merujuk fatwa MUI tentang perlindungan HKI, maka basis penilaian Islam yang paling kuat dari rujukan yang tersedia adalah kerangka fatwa MUI tersebut beserta argumentasi muamalah yang menyertainya (Bedford, 2007; Nielsen et al., 2022).

3.5 Status HKI sebagai Huquq Maliyyah dalam Fatwa dan Literatur Hukum Islam Indonesia

Rujukan mengenai perlindungan konsumen terhadap produk impor yang dikemas ulang memuat penjelasan eksplisit tentang Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI, yang menyatakan antara lain bahwa HKI dipandang sebagai huquq maliyyah (hak kekayaan) yang dilindungi sebagai mal (harta), dan bahwa HKI yang dilindungi dalam Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; lebih lanjut, HKI dapat menjadi objek akad (al-ma'qud 'alaih) baik akad mu'awadhah maupun tabarru'at (Nielsen et al., 2022). Rujukan lain yang meninjau HKI sebagai objek wakaf juga menegaskan bahwa fatwa MUI No. 1/2005 mengafirmasi HKI sebagai bentuk huquq maliyyah dan dapat disumbangkan atau diniatkan sebagai wakaf dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam (Davishpour, 1993). Selain itu, kajian peralihan hak cipta sebagai objek wakaf merujuk fatwa MUI tentang hak cipta dan menegaskan bahwa hak cipta sebagai salah satu hak kekayaan perlu perlindungan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Bedford, 2007).

Secara sintesis, sumber-sumber ini membangun proposisi yang konsisten: HKI—termasuk merek, paten, dan hak cipta sebagai contoh yang sering disebut—diperlakukan sebagai "harta atau hak kekayaan" dalam kerangka hukum Islam Indonesia berbasis fatwa, sehingga secara prinsipil dapat dilindungi, dialihkan, dan menjadi objek perikatan atau akad dengan batasan kesesuaian syariah (Bedford, 2007; Nielsen et al., 2022).

Dalam studi tentang perlindungan produk industri kecil atau menengah melalui merek dari perspektif hukum Islam, merek diposisikan sebagai aset yang bernilai dan menghasilkan keuntungan serta kepemilikannya diakui; perlindungan merek dalam Islam, menurut rujukan ini, diletakkan pada prinsip muamalah seperti menghilangkan kezaliman, menghindari bahaya, dan mewujudkan kemaslahatan umum, serta melarang plagiarisme atau pemalsuan merek tanpa izin (Daun, 2018). Rujukan yang sama juga mengaitkan perlindungan merek dan larangan mengambil harta orang lain secara batil dengan QS Al-Nisa: 29 sebagaimana disebut dalam fatwa MUI menurut uraian rujukan tersebut (Daun, 2018). Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam yang tercermin pada rujukan, perlindungan merek—dan secara analog perlindungan HKI lain yang dipandang sebagai huquq maliyyah—bertumpu pada etika muamalah dan larangan ketidakjujuran atau pengambilan hak pihak lain (Daun, 2018; Nielsen et al., 2022).

3.6 Menilai "Hak Prioritas" menurut Hukum Islam: Rasionalitas Syariah dan Fungsi Pencegahan Kezaliman

Jika HKI diposisikan sebagai huquq maliyyah yang dilindungi sebagai mal (harta) dan dapat menjadi objek akad, maka pertanyaan tentang hak prioritas bergeser menjadi: apakah "mekanisme prioritas pendaftaran lintas negara" merupakan sarana yang sah untuk melindungi huquq maliyyah tersebut dari tindakan merugikan seperti pemalsuan, pembajakan, atau pendaftaran beritikad tidak baik di negara lain (Daun, 2018; Nielsen et al., 2022; Ouis, 2016)? Dalam rujukan "hak prioritas dan hak eksklusif", hak prioritas dipaparkan sebagai instrumen yang dapat mengantisipasi penggunaan HKI lintas batas secara melawan hukum atau beritikad tidak baik yang difasilitasi oleh perdagangan bebas dan internet (Ouis, 2016). Sementara itu, rujukan perspektif hukum Islam atas merek menegaskan prinsip muamalah yang menuntut penghilangan kezaliman, penghindaran bahaya, dan realisasi kemaslahatan umum, serta melarang peniruan atau pemalsuan merek tanpa izin (Daun, 2018).

Dengan menyandingkan keduanya secara hati-hati, hak prioritas dapat dipahami sebagai mekanisme prosedural dalam hukum positif yang fungsinya kompatibel dengan tujuan muamalah yang disebut rujukan: mencegah kerugian (bahaya) dan menutup peluang kezaliman berupa "pihak lain mengambil manfaat HKI" melalui pendaftaran lebih dahulu di yurisdiksi lain (Daun, 2018; Ouis, 2016). Lebih jauh, fatwa MUI sebagaimana dikutip dalam beberapa rujukan menegaskan bahwa HKI dapat menjadi objek akad mu'awadhah atau tabarru'at dan dapat diwariskan atau dihibahkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Bedford, 2007; Nielsen et al., 2022). Hak prioritas, sebagai sarana untuk mengamankan posisi pendaftaran, berpotensi mempermudah pelaksanaan konsekuensi muamalah tersebut secara lintas negara karena status "pemilik hak" dalam banyak rezim HKI positif bertumpu pada pendaftaran dan tanggal penerimaan (Ouis, 2016; Sjögren, 1998).

Dalam pengertian ini, "hak prioritas menurut hukum Islam" dengan basis sumber yang ada bukanlah norma fikih klasik tentang prioritas, melainkan penilaian bahwa penggunaan mekanisme prioritas untuk melindungi huquq maliyyah adalah dapat dibenarkan selama objek HKI dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah, sesuai syarat yang dinyatakan dalam fatwa (Daun, 2018; Davishpour, 1993; Nielsen et al., 2022).

3.7 Batasan Syariah yang Melekat: Hanya HKI yang Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam yang Dilindungi

Sumber-sumber yang merujuk fatwa MUI menekankan satu batasan yang determinatif: HKI yang mendapatkan perlindungan dalam perspektif hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Daun, 2018; Davishpour, 1993; Nielsen et al., 2022). Implikasi langsungnya, klaim hak prioritas—meskipun secara prosedural sah dalam rezim Konvensi Paris/WTO dan hukum nasional—secara normatif Islam dalam kerangka fatwa tersebut tetap berada dalam ruang evaluasi kesesuaian syariah dari objek dan praktik bisnis yang dilindungi (Davishpour, 1993; Nielsen et al., 2022). Dengan demikian, pembacaan yang setia pada rujukan mengharuskan kesimpulan bersyarat: hak prioritas sebagai sarana perlindungan lintas negara terhadap paten, merek, atau desain industri dapat diterima dalam kerangka muamalah dan huquq maliyyah apabila HKI yang dilindungi tidak berkonflik dengan hukum Islam (Bedford, 2007; Nielsen et al., 2022).

3.8 Nuansa Metodologis: Pluralitas Interpretasi dan Peran Fatwa sebagai "Jawaban Operasional"

Perlu dicatat bahwa sumber tentang keragaman praktik hukum Islam menegaskan tidak adanya otoritas pusat yang mengikat semua Muslim, sehingga fatwa dapat beragam (Rooke, 1997). Di sisi lain, sumber tentang sharia dan fikih menunjukkan bahwa sharia dapat dipahami dalam spektrum legalistik dan moral, serta fikih adalah wilayah pengembangan aturan melalui penalaran yang historis dan kontekstual (Rabo, 2016; Rooke, 1997). Maka, ketika ditanya "hak prioritas menurut hukum Islam", jawaban yang paling dapat dipertanggungjawabkan dari rujukan yang diberikan adalah jawaban yang bersandar pada otoritas fatwa dan prinsip muamalah yang memang dirujuk eksplisit oleh literatur Indonesia: HKI adalah huquq maliyyah, perlindungannya sah sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, dan mekanisme hukum positif seperti hak prioritas dapat dipandang sebagai sarana mewujudkan perlindungan tersebut dari tindakan zalim atau merugikan dalam praktik perdagangan lintas negara (Daun, 2018; Nielsen et al., 2022; Ouis, 2016).

Di luar kerangka itu, sumber yang diberikan tidak menyediakan dasar tekstual yang cukup untuk mengklaim adanya satu doktrin fikih klasik spesifik tentang "hak prioritas pendaftaran HKI lintas negara" sebagai terminologi baku, sehingga kesimpulan harus tetap ditempatkan sebagai analisis kompatibilitas (compatibility analysis) antara mekanisme HKI positif dan prinsip atau fatwa hukum Islam kontemporer yang tersedia (Bedford, 2007; Nielsen et al., 2022; Rooke, 1997).

________________________________________

4. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis sumber yang tersedia, hak prioritas sebagai institusi HKI lintas negara dapat dinilai dari perspektif hukum Islam melalui dua lapisan analisis: pertama, lapisan normatif yang menegaskan bahwa HKI—termasuk paten, merek, dan desain industri—diposisikan sebagai huquq maliyyah yang dilindungi sebagai mal dalam kerangka fatwa MUI dan prinsip muamalah Islam; kedua, lapisan prosedural yang menunjukkan bahwa mekanisme hak prioritas berfungsi mencegah kezaliman dan kemudaratan berupa pengambilan manfaat HKI oleh pihak beritikad tidak baik melalui pendaftaran lintas negara, yang kompatibel dengan tujuan muamalah menghilangkan bahaya dan mewujudkan kemaslahatan umum (Daun, 2018; Nielsen et al., 2022; Ouis, 2016).

Namun, penerimaan normatif Islam atas hak prioritas ini bersifat bersyarat: hanya HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang mendapatkan perlindungan, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 (Davishpour, 1993; Nielsen et al., 2022). Selain itu, mengingat tidak terdapat doktrin fikih klasik yang secara spesifik mengatur hak prioritas pendaftaran HKI lintas negara sebagai terminologi baku, penilaian hukum Islam atasnya harus ditempatkan sebagai analisis kompatibilitas antara mekanisme HKI positif dan prinsip atau fatwa hukum Islam kontemporer yang tersedia, bukan sebagai derivasi langsung dari fikih klasik (Bedford, 2007; Nielsen et al., 2022; Rooke, 1997).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Bedford, S. (2007). Nya rörelser, gamla tankesätt och nationella problem: Muslimsk aktivism i postsovjetiska Azerbajdzjan. Nordisk Østforum, 21(03), 275–300. https://doi.org/10.18261/issn1891-1773-2007-03-02

Berglund, J. (2021). Ett fokus på levd islam bortanför maximalistiska representationer. 183–197. https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-08

Daun, H. (2018). Samhällsförändringar, globalisering och internationell och jämförande pedagogik. Pedagogisk Forskning I Sverige, 23(5), 184–204. https://doi.org/10.15626/pfs23.5.11

Davishpour, M. (1993). En bild av kvinnornas försämrade situation i Iran. Sociologisk Forskning, 30(3), 47–62. https://doi.org/10.37062/sf.30.18643

Dupree, N., & Seraj, S. L. (1996). Kvinnor i Afghanistan. https://doi.org/10.2458/azu_acku_pamphlet_hq1735_6_d87_1996

Eggen, N. S. (2022). Vei, norm, lovsystem, etisk fundament eller læren om det gode liv? Shariabegrepet i Skandinavia. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(2), 21–48. https://doi.org/10.7146/tifo.v16i2.134822

Eldén, Å. (1997). Saddams kvinnor - stöttepelare och akilleshälar. Tidskrift För Genusvetenskap, 18(3–4), 24–43. https://doi.org/10.55870/tgv.v18i2-4.4582

Fahlbeck, R. (2023). Bed och arbeta = Ora et labora. https://doi.org/10.37852/oblu.217

Fekete, L. (2008). Upplyst fundamentalism? Invandring, feminism och högern. Tidskrift För Genusvetenskap, 29(1), 6–29. https://doi.org/10.55870/tgv.v29i1.3823

Karam, S. (2017). Etno-sekterismen i Irak: En konsekvens av konstitutionsskapandeprocessen? Babylon Nordisk Tidsskrift for Midtøstenstudier, (1). https://doi.org/10.5617/ba.4816

ministerråd, N. (2013). Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden. https://doi.org/10.6027/tn2013-517

Nielsen, H. L., Löfdahl, M., Rosendahl, T., Järlehed, J., & Milani, T. M. (2022). Moskéer i Göteborg. Nordic Journal of Socio-Onomastics, 2, 105–142. https://doi.org/10.59589/noso.22022.14683

Olsson, S., & Sorgenfrei, S. (2021). Den fiktive Aguéli – Identifikationsobjekt och projektionsyta för unga manliga konvertiter till islam. Aura - Tidsskrift for Akademiske Studier Av Nyreligiøsitet, 9, 81–106. https://doi.org/10.31265/aura.520

Ouis, P. (2016). "Den verkliga kulturkonflikten"? Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige. Socialvetenskaplig Tidskrift, 16(3–4). https://doi.org/10.3384/svt.2009.16.3-4.2493

Rabo, A. (2016). Den goda familjen och den goda familjerätten: Debatter om lag och moral i det mångkulturella Europa. Socialvetenskaplig Tidskrift, 16(3–4). https://doi.org/10.3384/svt.2009.16.3-4.2492

Roald, A. S., & Ouis, P. (1997). Lyssna på männen: att leva i en patriarkalisk muslimsk kontext. Tidskrift För Genusvetenskap, 18(3–4), 91–108. https://doi.org/10.55870/tgv.v18i2-4.4597

Rooke, T. (1997). Liv i marginalen - utmaning mot den falliska ordningen? Tidskrift För Genusvetenskap, 18(3–4), 71–87. https://doi.org/10.55870/tgv.v18i2-4.4594

Sjögren, K. (1998). Baba Salis park: ett minne av Marocko i Israels landskap. Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 19(1–2), 45–59. https://doi.org/10.30752/nj.69549

Svensson, J. (2022). Mönster i rappakaljan. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(1). https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132561

Talalaeva, E. Yu., & Pronina, T. (2021). Swedish Islamism as a social and political aspect in the formation of an ethno-confessional parallel society. Baltic Region, 13(4), 111–128. https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-4-7

Witakowski, W. (1996). Judiska inslag i det kristna Etiopien. Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 17(1–2), 89–108. https://doi.org/10.30752/nj.69533