01360 - Hak Paten dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam: Analisis atas Hak Eksklusif Inventor atas Invensi Teknologi untuk Jangka Waktu Tertentu

Abstract

This article examines the concept of patent as the exclusive right granted by the state to an inventor over his or her invention in the field of technology for a specified period of time, analyzed from both Indonesian positive law and contemporary Islamic law perspectives. Using a conceptual-normative approach, this study maps the construction of patent rights, the substantive requirements of patentability (novelty, inventive step, and industrial applicability), the content of exclusive rights including economic and moral dimensions, the duration of protection and its expiration into the public domain, and the limitations of exclusivity through compulsory licensing and government use mechanisms. The study further examines how contemporary Islamic jurisprudence (fiqh muʿāmalāt) evaluates patent rights through the framework of ḥaqq al-ibtikār, maqāṣid al-sharī'ah, and the prohibition of harmful monopoly (iḥtikār). The findings demonstrate that patent rights can be recognized under Islamic law as a legitimate form of protection for intellectual effort, analogous to ḥaqq al-ibtikār, provided that such rights do not degenerate into monopolies that cause harm (maḍarrat) to society. This synthesis is consistent with the logic of TRIPs limitations and compulsory licensing policies under exceptional circumstances.

Keywords: patent, exclusive right, inventor, ḥaqq al-ibtikār, Islamic law, intellectual property, compulsory license, maṣlaḥah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hak paten sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, yang dianalisis dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif, kajian ini memetakan konstruksi hak paten, syarat-syarat patentabilitas (kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan industri), isi hak eksklusif yang mencakup dimensi ekonomi dan moral, durasi perlindungan dan berakhirnya hak ke ranah public domain, serta pembatasan eksklusivitas melalui mekanisme lisensi wajib dan penggunaan oleh pemerintah. Kajian lebih lanjut menelaah bagaimana fikih muamalah kontemporer menilai hak paten melalui kerangka ḥaqq al-ibtikār, maqāṣid al-sharī'ah, dan larangan monopoli yang merugikan (iḥtikār). Temuan kajian menunjukkan bahwa hak paten dapat diakui dalam hukum Islam sebagai bentuk perlindungan yang sah atas ikhtiar intelektual, yang dapat dianalogikan dengan ḥaqq al-ibtikār, sepanjang hak tersebut tidak berubah menjadi monopoli yang menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Sintesis ini sejalan dengan logika pembatasan TRIPs dan kebijakan lisensi wajib dalam keadaan yang beralasan.

Kata Kunci: hak paten, hak eksklusif, inventor, ḥaqq al-ibtikār, hukum Islam, kekayaan intelektual, lisensi wajib, maṣlaḥah

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam hukum positif Indonesia, paten didefinisikan sebagai "hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu" agar inventor dapat melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Jose et al., 2023; M & Roisah, 2017; Sarif & Winatha, 2023; Sudjana, 2020). Definisi tersebut menegaskan dua inti paten: pertama, paten merupakan hak eksklusif dalam arti memberi kewenangan untuk mengizinkan atau melarang pihak lain melakukan perbuatan tertentu atas invensi; kedua, objeknya adalah invensi di bidang teknologi yang hanya dilindungi dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Jose et al., 2023; M & Roisah, 2017; Sarif & Winatha, 2023; Sudjana, 2020). Dalam kerangka internasional, Perjanjian TRIPs juga dipahami sebagai rezim yang mengakui paten bagi invensi (produk maupun proses) di semua bidang teknologi sepanjang memenuhi persyaratan substantif seperti kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan industri (Ribowo & Raisah, 2019), sehingga konsep "hak eksklusif inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu" bersifat konsisten antara kerangka nasional dan standar minimum internasional (Ribowo & Raisah, 2019; Sarif & Winatha, 2023).

Pertanyaan tentang "hak paten menurut hukum Islam" muncul karena paten pada satu sisi adalah bentuk penghargaan (reward) terhadap kreativitas dan upaya intelektual inventor, tetapi pada sisi lain ia dapat tampil sebagai bentuk monopoli terbatas yang berpotensi menimbulkan problem kemaslahatan, misalnya akses publik terhadap teknologi vital seperti obat dan vaksin (Ribowo & Raisah, 2019; Whindari, 2019). Literatur hukum Islam kontemporer yang dibahas dalam sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa diskursus kekayaan intelektual dalam Islam sering berfokus pada legitimasi hak eksklusif, batas-batasnya, dan relasinya dengan larangan praktik monopoli yang merugikan, misalnya dalam wacana iḥtikār/penimbunan yang menimbulkan mudarat (Kurniawan, 2017; M & Roisah, 2017). Karena itu, artikel ini menyajikan uraian komprehensif mengenai paten sebagai hak eksklusif inventor atas invensi teknologi—mulai dari konstruksi hak, syarat perlindungan, dimensi moral-ekonomi, pembatasan demi kepentingan umum—lalu mensintesiskannya dengan kerangka penilaian hukum Islam kontemporer sebagaimana direkam oleh rujukan yang disediakan (Jose et al., 2023; Kurniawan, 2017; Masrur & Constance, 2023; Ribowo & Raisah, 2019).

________________________________________

B. Konsep Paten: Hak Eksklusif yang Diberikan Negara, Bersifat Kebendaan Tak Berwujud, dan Berorientasi Teknologi

Paten, baik dalam definisi undang-undang paten Indonesia maupun dalam uraian berbagai kajian, diposisikan sebagai hak eksklusif yang berasal dari pemberian (grant) negara kepada inventor atas invensi yang berada dalam ranah teknologi (Jose et al., 2023; M & Roisah, 2017; Sarif & Winatha, 2023; Sudjana, 2020). Sifat "eksklusif" ini bermakna bahwa pemegang paten memperoleh kewenangan untuk melaksanakan invensi sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain, sementara pihak lain pada prinsipnya dilarang melaksanakan paten tanpa persetujuan pemegang paten (Jose et al., 2023; Sudjana, 2021). Beberapa sumber menekankan bahwa paten juga dipahami sebagai hak monopoli terbatas (monopoli dalam arti eksklusivitas penggunaan/eksploitasi), sekaligus termasuk dalam kategori hak kebendaan tidak berwujud (intangible) dalam rezim HKI (Kurniawan, 2017; Purwaningsih & Rahmanto, 2019; Sudjana, 2021). Dengan demikian, paten berada dalam ranah "kekayaan" (property) tetapi objeknya bukan benda fisik melainkan hasil kreativitas/invensi teknologi yang dapat dieksploitasi secara ekonomi (Kurniawan, 2017; Purwaningsih & Rahmanto, 2019; Sudjana, 2020).

Di Indonesia, karakter "hak eksklusif yang diberikan negara" juga melekat pada mekanisme administratif: hak paten pada umumnya lahir melalui permohonan dan pemeriksaan sesuai ketentuan undang-undang, sehingga pendaftaran dan pemberian hak oleh otoritas (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) merupakan kunci timbulnya hak eksklusif tersebut (Jose et al., 2023; Yuliani, 2019). Sejumlah sumber juga menegaskan bahwa sistem pendaftaran paten Indonesia menganut prinsip first-to-file (pihak yang pertama mendaftarkan invensi memenuhi syarat yang memperoleh hak) sehingga aspek prosedural pendaftaran memiliki implikasi langsung terhadap siapa yang diakui sebagai pemegang hak eksklusif (Subagiyo et al., 2023; Sugito & Syahruddin, 2021). Konsekuensinya, paten tidak hanya memuat dimensi substansi (apa yang ditemukan) tetapi juga dimensi kelembagaan (bagaimana negara mengakui dan menegakkan eksklusivitas) (Sudjana, 2020; Sugito & Syahruddin, 2021).

Selain itu, paten bersifat teritorial: hak eksklusif paten pada dasarnya berlaku dalam yurisdiksi negara yang memberikan paten, sehingga jika inventor menginginkan pelindungan di negara lain, ia perlu mengajukan permohonan di negara tersebut melalui mekanisme yang tersedia (Sugito & Syahruddin, 2021). Pada tingkat internasional, Patent Cooperation Treaty (PCT) dijelaskan sebagai salah satu instrumen yang memungkinkan permohonan paten diajukan melalui suatu sistem terintegrasi (sebagaimana diadopsi dalam hukum nasional Indonesia) untuk memfasilitasi aspek prosedural pendaftaran lintas negara, meskipun pengelolaan paten tetap terkait dengan kedaulatan masing-masing negara (Sudjana, 2021). Oleh karena itu, memahami paten sebagai "hak eksklusif inventor" selalu perlu disertai kesadaran bahwa eksklusivitas itu dibatasi ruang berlakunya (teritorial) dan cara lahirnya (melalui mekanisme pemberian negara) (Sudjana, 2021; Sugito & Syahruddin, 2021).

________________________________________

C. Pembahasan

1. Substansi Invensi dan Syarat Patentabilitas: Kebaruan, Langkah Inventif, dan Keterterapan Industri

Pada tingkat konsep, invensi dalam hukum paten Indonesia dijelaskan sebagai ide inventor yang dituangkan dalam kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi, yang dapat berbentuk produk atau proses, atau penyempurnaan/pengembangan produk atau proses (Barizah, 2019; Budi, 2019). Agar ide tersebut memperoleh paten, sumber-sumber yang tersedia menegaskan adanya persyaratan substantif yang sejalan dengan mandat TRIPs: invensi harus baru (novelty), mengandung langkah inventif (inventive step), dan dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability) (Barizah, 2019; Ramadhani et al., 2021; Ribowo & Raisah, 2019). Konstruksi persyaratan ini juga dijelaskan dalam berbagai studi Indonesia sebagai prasyarat seleksi agar paten tidak diberikan pada "modifikasi teknologi" yang bersifat mudah diduga (obvious) atau sekadar penggabungan sederhana dari teknologi yang telah dikenal (Jose et al., 2023; Sudjana, 2020; Winarno, 2015).

Unsur kebaruan (novelty) dipahami sebagai kondisi bahwa pada tanggal penerimaan/filing, invensi "tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya" (teknologi terdahulu/prior art) (Pimantoro, 2015; Ramadhani et al., 2021; Yuliani, 2019). Beberapa rujukan menjelaskan bahwa prior art dapat berupa produk, proses, atau informasi tentang invensi yang telah tersedia di masyarakat, termasuk pengungkapan melalui tulisan, uraian lisan, peragaan, atau cara lain yang memungkinkan pihak yang ahli melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau prioritas (Pimantoro, 2015; Ribowo & Raisah, 2019). Karena itu, kebaruan bukan sekadar klaim inventor, tetapi diperiksa dengan membandingkan invensi terhadap pengungkapan teknologi terdahulu yang relevan (Ribowo & Raisah, 2019; Yuliani, 2019).

Unsur langkah inventif (inventive step) dalam rujukan-rujukan yang tersedia diposisikan sebagai filter kualitas, yakni agar paten hanya diberikan pada invensi yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang yang memiliki keahlian di bidang terkait (non-obvious) (Jose et al., 2023; Winarno, 2015). Beberapa indikator invensi yang dinilai tidak memenuhi langkah inventif antara lain invensi yang "semata-mata mengkombinasikan invensi yang telah dikenal" atau "sekadar menggabungkan elemen dari invensi lain" tanpa lompatan kreatif yang memadai (Jose et al., 2023; Sudjana, 2020). Dengan demikian, langkah inventif memiliki fungsi normatif untuk menjaga agar paten tidak mengunci ruang teknologi dengan klaim yang sebetulnya hanya variasi yang mudah diperkirakan dari teknologi yang ada (Jose et al., 2023; Sudjana, 2020).

Unsur keterterapan industri (industrial applicability) menegaskan bahwa invensi harus dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan, sehingga paten berorientasi pada invensi teknologi yang dapat diimplementasikan (bukan semata abstraksi teoretik) (Faqih, 2002; Sudjana, 2020). Sejumlah rujukan juga menempatkan paten sebagai bagian dari hak kekayaan industri yang membedakannya dari rezim lain seperti hak cipta, karena objek paten terkait teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam kegiatan perindustrian dalam arti luas (Djafar, 2022; Winarno, 2015). Rangkaian persyaratan tersebut—baru, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri—menjadi fondasi konseptual mengapa paten dipahami sebagai hak eksklusif yang "layak" diberikan, sebab eksklusivitas dibenarkan atas sesuatu yang memenuhi standar tertentu dan bukan atas segala ide secara umum (Barizah, 2019; Ramadhani et al., 2021; Ribowo & Raisah, 2019).

2. Isi Hak Eksklusif: Hak Ekonomi, Lisensi, dan Dimensi Hak Moral (Atribusi Inventor)

Hak eksklusif paten dalam sumber-sumber yang tersedia secara konsisten mencakup dimensi ekonomi, misalnya hak pemegang paten untuk melaksanakan invensi secara komersial serta melarang pihak lain tanpa persetujuan melakukan perbuatan tertentu seperti membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual/disewakan/diserahkan produk yang dipatenkan, maupun menggunakan proses yang dipatenkan untuk menghasilkan barang (Novianti, 2017; Rahayu & Nashihuddin, 2017; Winarno, 2015). Rujukan mengenai perlindungan paten dalam berbagai yurisdiksi juga menggambarkan hak eksklusif sebagai hak untuk "mengecualikan" pihak lain dari tindakan tertentu terkait invensi untuk jangka waktu terbatas (Mastur, 2012; Tuwaidan, 2019). Di Indonesia, kajian-kajian yang mengutip kerangka UU Paten menegaskan bahwa pemegang paten dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan (lisensi) kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Jose et al., 2023; Sarif & Winatha, 2023; Sudjana, 2020).

Dimensi lisensi penting karena paten tidak hanya memfasilitasi penggunaan sendiri oleh inventor/pemegang paten, tetapi juga memungkinkan transfer pemanfaatan teknologi melalui perjanjian lisensi dan royalti (Djafar, 2022; Jose et al., 2023). Dalam konteks hubungan dinas atau employee invention, salah satu rujukan menekankan bahwa inventor tetap dapat memiliki hak ekonomi, termasuk memperoleh royalti dari pihak ketiga yang mendapat manfaat ekonomi dari komersialisasi paten, dan mekanisme tersebut tidak menghapuskan hak inventor untuk dicantumkan namanya (Jose et al., 2023). Dengan demikian, paten mengatur relasi kepemilikan dan pemanfaatan secara lebih kompleks daripada sekadar "inventor selalu pemegang paten," karena dalam praktik hak dapat berada pada pihak lain (misalnya pemberi kerja/pemerintah) sementara inventor masih memiliki hak tertentu yang dilindungi (Jose et al., 2023; Kurnianingrum, 2019).

Selain hak ekonomi, beberapa sumber menekankan paten memiliki dimensi hak moral (moral right), terutama hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya pada paten/sertifikat paten meskipun hak paten dipegang atau dialihkan kepada pihak lain (Jose et al., 2023; Novianti, 2017; Ribowo & Raisah, 2019; Sudirman & Disemadi, 2021). Hak moral ini juga ditegaskan dalam pembahasan HKI yang menyatakan bahwa eksklusivitas pemilik HKI (termasuk paten) diwujudkan melalui hak moral dan hak ekonomi, di mana hak moral terkait pengakuan dan tidak mudah dialihkan (Sudirman & Disemadi, 2021; Wibowo, 2023). Karena itu, bahkan ketika paten beroperasi sebagai instrumen ekonomi, ia tetap memuat aspek pengakuan personal terhadap kontribusi intelektual inventor yang tidak sepenuhnya direduksi menjadi komoditas ekonomi (Jose et al., 2023; Wibowo, 2023).

3. Jangka Waktu Perlindungan dan Konsekuensi Public Domain

Konsep "jangka waktu tertentu" merupakan elemen sentral paten, karena eksklusivitas paten bersifat temporer dan setelah masa perlindungan berakhir invensi pada prinsipnya menjadi milik umum (public domain) (Nurhidayah et al., 2022; Tuwaidan, 2019; Winarno, 2015). Dalam rujukan yang membahas UU Paten 14/2001, jangka waktu perlindungan paten biasa disebut 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan paten sederhana disebut 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang (Hanafi, 2014; Novianti, 2017; Winarno, 2015). Sumber lain yang membahas perlindungan paten juga menyatakan bahwa setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan, invensi berubah menjadi milik umum sehingga dapat dipergunakan publik tanpa tanggung jawab pelanggaran paten (Nurhidayah et al., 2022; Tuwaidan, 2019; Winarno, 2015). Dengan demikian, paten membangun suatu "siklus" dari eksklusivitas menuju keterbukaan: pada masa proteksi, pemegang paten memiliki hak eksklusif; setelah berakhir, invensi memasuki ranah publik (Nurhidayah et al., 2022; Tuwaidan, 2019).

Di Indonesia, konsep public domain juga dapat muncul bukan hanya karena masa perlindungan habis, tetapi juga karena paten dihapus (misalnya karena tidak memenuhi kewajiban tertentu). Salah satu penelitian menyoroti bahwa penghapusan paten karena tidak membayar biaya tahunan membuat paten masuk ke public domain dan pada saat itu inventor kehilangan hak eksklusif yang sebelumnya dimiliki (Yuliani, 2019). Meskipun penelitian tersebut mengkritik aspek perlindungan inventor dalam konteks penghapusan paten, ia tetap memperlihatkan secara jelas hubungan antara berakhir/hapusnya paten dengan status public domain dari invensi (Tuwaidan, 2019; Yuliani, 2019). Dengan kata lain, "jangka waktu tertentu" bukan sekadar parameter administratif, melainkan mekanisme pembatasan kekuasaan eksklusif yang pada akhirnya mengembalikan invensi ke ruang akses umum (Tuwaidan, 2019; Winarno, 2015).

4. Pembatasan Hak Eksklusif: Pengecualian Terbatas, Lisensi Wajib, dan Government Use demi Kepentingan Umum

Meskipun paten memberi hak eksklusif, sejumlah rujukan menegaskan bahwa eksklusivitas tersebut tidak bersifat tanpa batas. Dalam kerangka TRIPs, Article 30 dipaparkan sebagai dasar bahwa negara anggota dapat menyediakan pengecualian terbatas atas hak eksklusif paten sepanjang pengecualian itu tidak secara tidak wajar bertentangan dengan eksploitasi normal paten dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten (Ribowo & Raisah, 2019). Pada tataran kebijakan, pembatasan seperti lisensi wajib (compulsory licensing) dan pelaksanaan paten oleh pemerintah (government use) juga dijelaskan sebagai instrumen pembatasan hak eksklusif, yang mengandaikan peran negara untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang paten dengan kepentingan publik dan pihak ketiga (Ribowo & Raisah, 2019; Sudjana, 2020).

Konteks kesehatan publik menjadi contoh dominan dalam rujukan yang tersedia. Kajian mengenai paten vaksin Covid-19 menekankan bahwa sistem paten yang ketat dan hak eksklusif pemegang paten dapat menjadi hambatan akses terhadap invensi farmasi, termasuk karena berimplikasi pada harga dan ketersediaan bagi negara berpendapatan rendah (Fatizah, 2022; Ribowo & Raisah, 2019). Karena itu, instrumen seperti compulsory license atau government use dipaparkan sebagai mekanisme yang dapat diimplementasikan negara untuk menjawab situasi kedaruratan atau kebutuhan kesehatan publik tanpa meniadakan sepenuhnya kerangka paten (Ribowo & Raisah, 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang monopoli paten obat pada masa Covid-19 menjelaskan bahwa regulasi internasional dan nasional membuka opsi seperti parallel import, bolar provisions, compulsory licenses, dan government use, yang dimaksudkan sebagai langkah untuk tetap menghormati hak inventor secara proporsional sambil memastikan akses obat esensial bagi masyarakat (Whindari, 2019). Dengan demikian, pembatasan hak eksklusif diposisikan bukan sebagai penolakan total terhadap paten, melainkan sebagai perangkat korektif agar paten tidak mengalahkan kepentingan sosial-ekonomi yang lebih luas (Ribowo & Raisah, 2019; Whindari, 2019).

Penekanan pada keseimbangan juga tampak dalam rujukan yang mengutip Article 7 TRIPs: perlindungan dan penegakan HKI seharusnya berkontribusi pada promosi inovasi teknologi dan transfer serta diseminasi teknologi, untuk saling menguntungkan produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, dan dilakukan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan hak dan kewajiban (Sarif & Winatha, 2023; Whindari, 2019). Dengan kerangka ini, eksklusivitas paten tidak dipahami sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai instrumen yang harus dikendalikan agar tetap kompatibel dengan tujuan kesejahteraan sosial-ekonomi dan distribusi manfaat teknologi (Sarif & Winatha, 2023; Whindari, 2019).

5. Paten dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer: Dari Pengakuan atas Hak Intelektual hingga Batas Larangan Monopoli yang Merugikan

a. Ḥaqq al-Ibtikār dan Posisi HKI sebagai "Hak" dalam Fikih Muamalah Modern

Dalam rujukan yang tersedia, dinyatakan bahwa istilah HKI tidak dikenal dalam kitab turāth klasik, namun secara konseptual ia dapat dipahami sebagai bagian dari teori hak dalam fikih muamalah, terutama melalui konsep ḥaqq al-ibtikār (hak atas kreasi/temuan pertama) (Masrur & Constance, 2023). Ḥaqq al-ibtikār dipaparkan sebagai "keistimewaan luar biasa" atas suatu kreasi yang pertama kali dihasilkan melalui pemikiran/analisis dan dituangkan menjadi karya; rujukan tersebut memberikan contoh berupa tulisan, buku, video, atau media lain (Masrur & Constance, 2023). Rujukan lain juga menyatakan bahwa dalam Islam, hak cipta dikenal sebagai haq ibtikār, yakni hak khusus yang melekat pada pemilik karya asli dan merupakan bagian dari kekayaan intelektual, baik materiil maupun immateriil, sehingga perlu dilindungi secara hukum (Dewi & Putriyanti, 2021). Walaupun contoh yang dominan dalam rujukan ini adalah hak cipta, keduanya relevan untuk menyusun fondasi argumentatif bahwa hukum Islam kontemporer mengakui bentuk "hak" atas hasil kreativitas intelektual dan menilainya sebagai bagian dari harta/kekayaan yang layak dilindungi (Dewi & Putriyanti, 2021; Masrur & Constance, 2023).

Sejalan dengan itu, studi yang secara eksplisit menautkan maqāṣid al-sharī'ah dengan perlindungan HKI menyatakan bahwa hukum Islam memandang hak cipta sebagai harta yang dilindungi karena ia merupakan ḥaqq al-ibtikār yang mengandung hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral pencipta (Asmuni et al., 2024). Rujukan tersebut juga menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HKI sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan atas hak kreatif (Asmuni et al., 2024). Walaupun fokusnya pada hak cipta, pendekatan normatifnya—yakni HKI sebagai objek perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan pengakuan atas hak moral-ekonomi—secara konseptual membantu menjelaskan mengapa hak eksklusif atas invensi teknologi (paten) dapat diletakkan dalam kerangka yang serupa sebagai "hak" yang memiliki dimensi ekonomi dan pengakuan personal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Asmuni et al., 2024; Wibowo, 2023).

b. Perbedaan Pandangan dan Prinsip "Tidak Membahayakan": Paten/HKI Diakui, tetapi Monopoli yang Merugikan Dilarang

Sumber yang secara langsung membahas HKI dan monopoli dalam perspektif fikih menyatakan adanya dua pandangan di kalangan fikih kontemporer tentang HKI: satu pandangan (dinisbatkan pada Aḥmad al-Ḥujjī al-Kurdī) menilai HKI sebagai bagian dari ibadah sehingga tidak seharusnya disembunyikan dan dimonopoli; pandangan lain (dinisbatkan pada Muṣṭafā Zarqā, Muḥammad Fatḥī al-Duraynī, Muḥammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī) menyetujui perlindungan HKI (Kurniawan, 2017). Namun, rujukan tersebut juga memberikan batas yang tegas: jika perlindungan hak cipta dan hak paten menimbulkan mudarat bagi masyarakat dan negara, khususnya melalui eksploitasi hak material yang menciptakan monopoli merugikan, maka ia menjadi tindakan yang dilarang (prohibited) (Kurniawan, 2017). Rujukan ini juga mengaitkan larangan tersebut dengan gagasan bahwa kebijakan tiap negara terkait perlindungan HKI bergantung pada apakah ia menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan negara (Kurniawan, 2017). Dengan demikian, dalam perspektif fikih kontemporer pada rujukan yang tersedia, legalitas paten/HKI tidak bersifat absolut; ia diuji oleh dampak kemaslahatan dan potensi kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkannya (Kurniawan, 2017).

Rujukan yang sama mengaitkan pembahasan monopoli yang merugikan dengan larangan iḥtikār (penimbunan/hoarding) yang dinilai sebagai perbuatan dosa, dengan merujuk hadis tentang larangan menimbun (Kurniawan, 2017). Meskipun konteks hadis adalah penimbunan komoditas, penempatan hadis tersebut dalam pembahasan HKI menunjukkan cara argumentasi fikih untuk menilai monopoli: bukan semata-mata karena "eksklusivitas" itu sendiri, tetapi karena dampak sosialnya yang dapat menaikkan harga atau menghalangi akses masyarakat pada kebutuhan penting (Kurniawan, 2017). Oleh karena itu, apabila paten dipraktikkan sedemikian rupa sehingga menghalangi akses publik terhadap kebutuhan yang mendasar (misalnya obat/vaksin), rujukan kesehatan publik yang menyatakan paten dapat meningkatkan hambatan akses dan harga menjadi relevan sebagai ilustrasi empiris yang dapat memicu penilaian "mudarat" dalam kerangka fikih tersebut (Kurniawan, 2017; Ribowo & Raisah, 2019; Whindari, 2019).

c. Perlindungan Negara, Penghargaan Ilmu, dan Kosmopolitanisme Islam: Dimensi Etis yang Mendukung Inovasi

Terdapat pula argumen bahwa hukum paten dapat dipandang sebagai stimulan riset inovatif dan relevan dengan konsep kosmopolitan Islam, dalam arti mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memfasilitasi daya saing (M & Roisah, 2017). Rujukan yang mengangkat tema "Paten dan Kosmopolitanisme Islam" menyatakan bahwa diskursus kekayaan intelektual dalam Islam banyak bermuara pada hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu/pencipta, dan menautkannya dengan penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan (M & Roisah, 2017). Pada saat yang sama, rujukan tersebut juga memaparkan kendala institusional dan praktis yang membuat pengembangan riset berbasis paten di perguruan tinggi Islam menghadapi hambatan internal dan eksternal (misalnya keterbatasan pengetahuan paten, kebijakan riset yang belum berorientasi output paten, dan biaya pendaftaran yang dianggap mahal) (M & Roisah, 2017). Bagian ini penting untuk menunjukkan bahwa dalam perspektif rujukan yang tersedia, paten tidak serta-merta dilihat bertentangan dengan nilai Islam; sebaliknya, ia dapat dibaca sebagai instrumen kebijakan yang kompatibel dengan semangat peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun tetap membutuhkan tata kelola dan literasi agar tujuan kemaslahatan benar-benar tercapai (M & Roisah, 2017; Sarif & Winatha, 2023).

6. Sintesis Normatif: Bagaimana "Hak Eksklusif Paten" Dapat Selaras dengan Prinsip Syariah

Pertama, jika mengikuti kerangka yang menempatkan HKI sebagai bagian dari ḥaqq al-ibtikār dan sebagai harta/kekayaan yang patut dilindungi, maka hak eksklusif paten dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan atas usaha intelektual inventor sekaligus mekanisme untuk memastikan inventor memperoleh manfaat ekonomi (misalnya melalui lisensi/royalti) dan pengakuan moral (atribusi) (Jose et al., 2023; Masrur & Constance, 2023; Wibowo, 2023). Kerangka ini sejalan dengan pandangan bahwa eksklusivitas dalam HKI mencakup hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada subjek pembuat karya intelektual (Wibowo, 2023), dan juga dengan penekanan bahwa nama inventor tetap harus dicantumkan meskipun paten dipegang pihak lain (Jose et al., 2023; Novianti, 2017). Dalam sintesis ini, paten dapat dipandang sebagai "hak" (ḥaqq) yang melindungi kepentingan inventor agar tidak dizalimi melalui pengambilan manfaat ekonomi oleh pihak lain tanpa izin, sebagaimana analogi pelanggaran ḥaqq al-ibtikār yang dinilai merugikan pemilik karya dalam studi tentang re-upload tanpa izin (Dewi & Putriyanti, 2021).

Kedua, syariah—berdasarkan rujukan fikih kontemporer yang tersedia—memberi batas ketika perlindungan HKI berubah menjadi monopoli yang merugikan masyarakat dan negara; pada titik itu, praktik eksploitasi hak material paten dinilai terlarang (Kurniawan, 2017). Karena itu, desain pembatasan hak eksklusif (misalnya pengecualian terbatas TRIPs, lisensi wajib, dan government use untuk keadaan darurat) dapat dibaca sebagai mekanisme hukum positif yang berfungsi menjaga keseimbangan agar paten tidak menimbulkan mudarat sosial (Ribowo & Raisah, 2019; Sudjana, 2020; Whindari, 2019). Rujukan mengenai paten vaksin dan obat selama Covid-19 secara eksplisit menunjukkan bahwa instrumen pembatasan tersebut dipakai untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap hak inventor dengan kebutuhan akses publik terhadap obat/vaksin esensial (Ribowo & Raisah, 2019; Whindari, 2019). Dalam perspektif sintesis syariah, instrumen tersebut dapat dipahami sebagai upaya kebijakan untuk memastikan paten tetap berada dalam koridor kemaslahatan sosial dan tidak berubah menjadi monopoli yang dilarang karena menimbulkan bahaya (Kurniawan, 2017; Whindari, 2019).

Ketiga, gagasan TRIPs Article 7 tentang kontribusi perlindungan HKI terhadap transfer dan diseminasi teknologi serta kesejahteraan sosial-ekonomi juga sejalan dengan kerangka penilaian fikih yang menimbang manfaat umum dan keseimbangan hak-kewajiban (Sarif & Winatha, 2023; Whindari, 2019). Dengan kata lain, baik dalam kerangka TRIPs maupun dalam kerangka fikih kontemporer yang dikutip, eksklusivitas paten tidak ditempatkan sebagai absolut; ia adalah instrumen yang harus diarahkan pada tujuan sosial—promosi inovasi, diseminasi teknologi, dan kemaslahatan—dengan tetap menjaga hak-hak inventor secara proporsional (Kurniawan, 2017; Sarif & Winatha, 2023; Whindari, 2019).

7. Konteks Indonesia: Beberapa Isu Implementasi yang Memengaruhi Keadilan (al-ʿAdl) dan Kemaslahatan (al-Maṣlaḥah) dalam Praktik Paten

Dalam praktik sistem paten Indonesia, isu subjek hukum paten menunjukkan dinamika perlindungan inventor. Salah satu kajian menyatakan bahwa perumusan subjek inventor dalam UU Paten mengalami perluasan, dan juga menyoroti perlindungan inventor dalam konteks publikasi di perguruan tinggi melalui pengecualian tertentu terkait aspek kebaruan (Jose et al., 2023). Kajian tersebut juga menekankan bahwa inventor dalam hubungan dinas (misalnya aparatur sipil negara) tetap memiliki hak ekonomi dan dapat memperoleh royalti, serta hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten tidak hilang (Jose et al., 2023). Ini relevan dengan dimensi hak moral yang, dalam perspektif rujukan HKI, merupakan elemen yang diakui dan melekat pada subjek pembuat karya intelektual (Sudirman & Disemadi, 2021; Wibowo, 2023). Dari sudut pandang sintesis syariah, penguatan hak moral ini dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip pengakuan terhadap kontribusi personal dan pencegahan penghilangan hak yang sah (Jose et al., 2023; Masrur & Constance, 2023).

Namun, terdapat pula persoalan ketika paten masuk ke public domain karena penghapusan akibat tidak membayar biaya tahunan; rujukan terkait menyatakan kondisi ini membuat inventor kehilangan hak eksklusif atas invensi dan menimbulkan kritik bahwa pengaturan tersebut tidak memberi perlindungan memadai bagi inventor (Yuliani, 2019). Dalam kerangka kemaslahatan, isu ini penting karena menunjukkan bahwa keseimbangan antara kewajiban administratif dan perlindungan inventor dapat memengaruhi tujuan paten sebagai insentif inovasi dan penghargaan karya intelektual (M & Roisah, 2017; Yuliani, 2019). Selain itu, rujukan tentang problem komersialisasi employee invention di instansi pemerintah memperlihatkan bahwa kegagalan komersialisasi dapat berdampak pada inventor aparatur sipil negara yang tidak memperoleh kompensasi ketika invensi tidak berhasil dikomersialisasi (Tuwaidan, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa "hak eksklusif" secara formal tidak otomatis menjamin "manfaat ekonomi" secara nyata, sehingga kebijakan komersialisasi dan tata kelola transfer teknologi menjadi bagian dari ekosistem keadilan dalam paten (Sarif & Winatha, 2023; Tuwaidan, 2019).

Satu aspek yang menarik untuk jembatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah adanya rujukan yang menyebut perubahan UU Paten memuat ketentuan bahwa paten dapat dialihkan dengan cara wakaf (Nurhidayah et al., 2022). Meskipun rujukan tersebut tidak merinci konsepsi wakaf dalam fikih, pengakuan normatif bahwa paten dapat dialihkan melalui instrumen wakaf menunjukkan adanya ruang integrasi institusi filantropi Islam dengan pengelolaan aset kekayaan intelektual dalam kerangka hukum nasional (Nurhidayah et al., 2022). Dalam perspektif kemaslahatan, pengaturan seperti ini secara konseptual dapat membuka kemungkinan pengelolaan paten untuk tujuan sosial, selaras dengan orientasi kesejahteraan umum yang juga ditekankan dalam tujuan perlindungan paten pada beberapa rujukan (Kurnianingrum, 2019; Sarif & Winatha, 2023).

________________________________________

D. Penutup

Berdasarkan rujukan yang tersedia, paten dalam hukum positif Indonesia dan kerangka TRIPs dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat patentabilitas berupa kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan industri (Jose et al., 2023; Ramadhani et al., 2021; Ribowo & Raisah, 2019; Sarif & Winatha, 2023). Hak eksklusif itu memuat dimensi ekonomi (termasuk lisensi/royalti) dan juga dimensi hak moral berupa pengakuan inventor melalui pencantuman nama, yang tidak hilang meskipun paten dialihkan (Jose et al., 2023; Novianti, 2017; Wibowo, 2023). Namun eksklusivitas tersebut tidak absolut; TRIPs membuka pengecualian terbatas dan praktik nasional mengenal lisensi wajib serta government use, terutama untuk memastikan kepentingan publik—misalnya kesehatan—tetap terlindungi (Ribowo & Raisah, 2019; Whindari, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer sebagaimana direkam sumber-sumber yang disediakan, HKI diperdebatkan tetapi terdapat pandangan yang menerima perlindungan HKI, dengan batas bahwa ketika HKI (termasuk paten) melahirkan monopoli yang merugikan masyarakat dan negara, praktik tersebut menjadi terlarang (Kurniawan, 2017). Konsep ḥaqq al-ibtikār dan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam rujukan juga mendukung gagasan bahwa hasil intelektual dapat dipandang sebagai harta yang dilindungi, mengandung hak moral dan ekonomi, tetapi harus dijalankan dalam koridor kemaslahatan serta pencegahan mudarat (Asmuni et al., 2024; Masrur & Constance, 2023).

Dengan demikian, "hak paten menurut hukum Islam" dalam sintesis berbasis rujukan ini dapat dipahami sebagai hak yang pada prinsipnya dapat diakui sebagai perlindungan atas hasil ikhtiar intelektual, namun wajib dibatasi dan diarahkan agar tidak menjadi monopoli yang merusak kemaslahatan publik—sejalan dengan logika pembatasan paten dalam TRIPs dan kebijakan lisensi wajib/government use dalam keadaan yang beralasan (Kurniawan, 2017; Ribowo & Raisah, 2019; Whindari, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asmuni, A., Yusdani, Y., & Arfaizar, J. (2024). Dynamics response of Indonesian Islamic law to the protection of intellectual property rights. Ulumuna, 27(2), 876–904. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749

Barizah, N. (2019). Indonesia's patent policy on the protection of genetic resources related traditional knowledge: Is it a synergy to fulfill the TRIPs agreement and CBD compliance? Yuridika, 35(2), 321. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.16891

Budi, V. H. S. (2019). Policy study in Indonesia's patent legal system. Law Reform, 15(2), 206–224. https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26179

Dewi, T. R., & Putriyanti, E. D. (2021). Melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan hak paten dan hak merek. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(2), 337–345. https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.697

Djafar, A. (2022). Perlindungan hukum paten asing yang telah terdaftar di Indonesia. Jurnal Dialektika Hukum, 4(1), 29–38. https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.775

Faqih, A. R. (2002). Peranan hukum paten terhadap peneliti Indonesia pada era liberalisasi perdagangan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 9(21), 147–158. https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art10

Fatizah, S. (2022). Kemanusiaan vs kapitalisme di era pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19): Ekslusifitas paten vs lisensi wajib. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(1). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2714

Hanafi, M. (2014). Tinjauan yuridis tentang paten berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 13(1). https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.169

Jose, P. J., Berlianty, T., & Kuahaty, S. S. (2023). Vaksin Covid-19 sebagai karya paten dalam TRIPs Agreement. Kanjoli Business Law Review, 1(1), 49–60. https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i1.9911

Kurnianingrum, T. P. (2019). Pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 10(1), 49–65. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1222

Kurniawan, K. (2017). Perlindungan terhadap paten asing berdasarkan sistem hukum paten di Indonesia pasca TRIPs-WTO. Jurnal Jatiswara, 27(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v27i3.80

M, A. W. R., & Roisah, K. (2017). Problematika komersialisasi employee invention pada instansi pemerintah (Studi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian). Law Reform, 13(2), 152. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16152

Masrur, D. R., & Constance, O. C. (2023). Drug patent monopoly during Covid-19 outbreaks: How the government regulates this? Journal of Private and Commercial Law, 7(1), 97–128. https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i1.44391

Mastur, M. (2012). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di bidang paten. Qistie, 6(1). https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.545

Novianti, N. (2017). Pelindungan paten melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulations under the Patent Cooperation Treaty. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 8(2), 289–307. https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1071

Nurhidayah, N., Idrus, W., & Istiʿanah, A. (2022). Analisis hukum terhadap perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten. Sawerigading Law Journal, 1(1), 19–26. https://doi.org/10.62084/slj.v1i1.125

Pimantoro, R. A. (2015). Implementasi hukum kontrak sebagai alternatif benefit sharing dari nilai-nilai traditional knowledge pada tempe. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(4), 571. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.61

Purwaningsih, E., & Rahmanto, D. (2019). Perlindungan hukum terhadap produk nanoteknologi melalui hukum paten. Adil: Jurnal Hukum, 3(1), 166–184. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.839

Rahayu, R. N., & Nashihuddin, W. (2017). Analisis informasi paten Amerika Serikat mengenai nuklir untuk padi tahun 2007–2016. Jurnal Perpustakaan Pertanian, 26(1), 1. https://doi.org/10.21082/jpp.v26n1.2017.p1-14

Ramadhani, M., Amirulloh, M., & Faisal, P. (2021). Perlindungan terhadap inventor terkait unsur kebaruan paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1). https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4717

Ribowo, M. B., & Raisah, K. (2019). Perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di Indonesia (studi komparasi dengan sistem hukum paten di negara China). Notarius, 12(1), 42. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23761

Sarif, A., & Winatha, I. G. M. Y. (2023). Regulation of patent protection of computer programs as inventions in Indonesia. Indonesia Law Reform Journal, 3(1), 122–131. https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.25940

Subagiyo, D. T., Wibisono, H., & Ningrum, L. W. (2023). An overview of legal measures to prevent and protect unreasonably the use of traditional medicine in Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development, 11(11), e1782. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1782

Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Comparing patent protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 29(2), 200–222. https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15680

Sudjana, S. (2021). Pelindungan paten dalam perspektif fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial. Dialogia Iuridica, 13(1), 61–78. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757

Sudjana. (2020). Pelindungan terhadap inventor berkaitan dengan publikasi dan hubungan dinas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Jurnal Hukum Sasana, 5(2), 106–124. https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.96

Sugito, E., & Syahruddin, E. (2021). Sejarah perbandingan sistem pendaftaran paten di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Batulis Civil Law Review, 2(1), 16–23. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.459

Tuwaidan, A. N. (2019). Kriteria tanda public domain yang digunakan sebagai merek. Lex: Journal Kajian Hukum dan Keadilan, 2(2). https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409

Whindari, Y. (2019). Pengaturan invensi pegawai (employee invention) dalam hukum paten Indonesia. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1317

Wibowo, R. J. A. (2023). Ciptaan dan invensi hasil kecerdasan buatan dalam perspektif hak cipta dan paten. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(3), 269–288. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.269-288

Winarno, J. (2015). Perlindungan hukum terhadap paten yang terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Jurnal Independent, 3(1), 1. https://doi.org/10.30736/ji.v3i1.31

Yuliani, E. (2019). Legal protection of patent rights in Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/7vfk4