01359 - Hak Pakai dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Konseptual atas Ḥaqq al-Intifāʿ dan Milk al-Manfaʿah atas Tanah Negara dan Milik Pihak Lain

Abstract

This article examines the concept of hak pakai (right of use/usufruct) in Islamic law, specifically the right to use and derive benefits (manfaʿah) from land owned by the state or by another private party. Drawing on contemporary fiqh literature, this study employs a conceptual-analytical approach to map the juridical foundations of usufruct rights (ḥaqq al-intifāʿ and milk al-manfaʿah) within the framework of Islamic property theory (māl and ḥaqq). The analysis identifies four principal legal bases for hak pakai: contractual (ijārah), public policy (iqṭāʿ and state usufruct grants), institutional-social (waqf), and inherent easement rights (ḥaqq al-murūr, ḥaqq al-saqy). The study further elaborates the typology of land ownership in Islam, the distinction between ownership of substance (raqabah) and ownership of usufruct (milk al-manfaʿah), the Ottoman legal experience with taṣarruf on mīrī land, and the doctrinal nuances regarding the transferability and inheritability of usufruct rights. The findings affirm that Islamic law possesses a sophisticated bundle-of-rights framework capable of accommodating hak pakai arrangements, provided that such rights are grounded in legitimate authority, clearly defined in scope and duration, and oriented toward the objectives of maṣlaḥah, ḥifẓ al-māl, and prevention of harm (darar).

Keywords: hak pakai, ḥaqq al-intifāʿ, milk al-manfaʿah, ijārah, Islamic property law, usufruct, waqf, land rights

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hak pakai dalam hukum Islam, khususnya hak untuk menggunakan dan memungut manfaat (manfaʿah) dari tanah yang dikuasai negara atau dimiliki pihak lain. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-analitis terhadap literatur fikih kontemporer, kajian ini memetakan landasan yuridis hak memanfaatkan (ḥaqq al-intifāʿ dan milk al-manfaʿah) dalam kerangka teori harta dan hak dalam Islam (māl dan ḥaqq). Analisis mengidentifikasi empat basis hukum utama bagi hak pakai, yaitu: kontraktual (ijārah), kebijakan publik (iqṭāʿ dan pemberian manfaat oleh negara), kelembagaan sosial (waqf), serta hak melekat berupa servitut (ḥaqq al-murūr, ḥaqq al-saqy). Kajian ini juga menguraikan tipologi kepemilikan tanah dalam Islam, perbedaan antara kepemilikan pokok (raqabah) dan kepemilikan manfaat (milk al-manfaʿah), pengalaman hukum tanah Ottoman dengan konsep taṣarruf atas tanah mīrī, serta nuansa doktrinal terkait sifat alih dan waris dari hak pakai. Temuan kajian menegaskan bahwa hukum Islam memiliki perangkat konseptual "bundel hak" yang cukup canggih untuk mengakomodasi pengaturan hak pakai, dengan syarat hak tersebut bersandar pada otoritas yang sah, terdefinisi secara jelas dalam cakupan dan durasinya, serta berorientasi pada tujuan maṣlaḥah, ḥifẓ al-māl, dan pencegahan mudarat.

Kata Kunci: hak pakai, ḥaqq al-intifāʿ, milk al-manfaʿah, ijārah, hukum properti Islam, usufruct, waqf, hak atas tanah

________________________________________

A. Pendahuluan

Hak pakai—yakni hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau milik orang lain—merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum pertanahan yang memerlukan penjabaran yang cermat, baik dari perspektif hukum positif maupun dari sudut pandang hukum Islam. Dalam tradisi fikih muʿāmalāt, konsep ini dapat dipadankan dengan istilah ḥaqq al-intifāʿ (hak memanfaatkan) atau milk al-manfaʿah (kepemilikan atas manfaat), yang keduanya mencerminkan relasi hukum terhadap manfaat suatu benda tanpa harus mencakup kepemilikan penuh atas substansi bendanya.

Urgensi kajian ini terletak pada kenyataan bahwa sistem hukum pertanahan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, kerap bersinggungan dengan prinsip-prinsip syariat dalam pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pemahaman yang komprehensif atas fondasi konseptual hak pakai dalam hukum Islam tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga relevan untuk perumusan kebijakan pertanahan yang adil dan berkeadilan.

Artikel ini bertujuan memetakan landasan konseptual hak pakai dalam kerangka hukum Islam melalui telaah atas literatur fikih kontemporer yang relevan. Kajian ini menggunakan pendekatan konseptual-analitis (conceptual-analytical approach) dengan menghimpun dan menganalisis sejumlah sumber kepustakaan ilmiah bereputasi dalam bidang hukum Islam, hukum properti, dan hukum kontrak Islam.

________________________________________

B. Kerangka Konseptual: Ḥaqq dan Māl dalam Fikih Muʿāmalāt

Hak pakai—yakni hak untuk menggunakan dan memungut hasil (manfaat/usufruct, manfaʿah) dari sebidang tanah yang secara kepemilikan (raqabah) berada pada negara atau pihak lain—dapat dipahami dalam kerangka teori "hak" (ḥaqq) dan "harta/kekayaan" (māl) dalam fikih muʿāmalāt. Sejumlah literatur fikih kontemporer yang dikaji dalam riset hukum menyatakan bahwa hak dalam fikih dapat diklasifikasikan menjadi hak kebendaan/bernilai ekonomi (ḥaq mālī) dan hak non-kebendaan (ḥaq ghayr mālī), dan hak kebendaan itu mencakup keterkaitan dengan benda ('ayn), manfaat (manfaʿah), dan utang/piutang (dayn) (Haq et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang hak dalam perspektif hukum kontrak Islam menjelaskan bahwa definisi māl yang dipakai para ulama mencakup bukan hanya benda berwujud, tetapi juga manfaat (usufructs/manfaʿah), sehingga hak—ketika memiliki nilai dan dapat dimiliki—dapat dipandang sebagai māl (property) (Ziaurrahman, 2019). Landasan konseptual ini penting, karena "hak pakai" pada hakikatnya adalah relasi hukum atas manfaat tanah, bukan (atau belum tentu) pengalihan kepemilikan penuh atas tanah itu sendiri; dengan demikian, hak pakai dapat dianalisis sebagai hak yang berhubungan dengan manfaʿah dalam kategori ḥuqūq māliyyah (Haq et al., 2023; Ziaurrahman, 2019).

Dalam kerangka fikih, pemisahan antara kepemilikan atas substansi/raqabah ('ayn) dan kepemilikan atau penguasaan atas manfaat (manfaʿah) merupakan tema yang berulang. Kajian tentang propertisasi pengetahuan tradisional menegaskan bahwa al-māl secara literal merujuk pada segala sesuatu yang dapat dimiliki, baik objek fisik ('ayn) maupun manfaat (manfaʿah), dan bahwa hak-hak kepemilikan memberi pemilik kewenangan untuk menggunakan secara eksklusif atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan manfaat tersebut dengan imbalan/kompensasi atau tanpa imbalan selama sesuai dengan Syariah (Ridwan, 2023). Dalam studi itu juga ditunjukkan adanya analogi yang relevan untuk membedakan "kepemilikan manfaat" (milk al-manfaʿah) dari "hak untuk mengeksploitasi/manfaat" (ḥaqq al-intifāʿ) (Ridwan, 2023). Pembedaan ini membantu menempatkan hak pakai dalam spektrum: pada satu sisi, ia dapat berupa "kepemilikan manfaat" yang lebih kuat (misalnya dalam akad sewa/ijarah yang memindahkan penguasaan manfaat untuk masa tertentu), dan pada sisi lain ia dapat berupa "hak memanfaatkan" yang sifatnya lebih terbatas/bersyarat (misalnya izin memakai yang lebih sempit atau hak tertentu yang melekat pada status penerima/manfaat).

________________________________________

C. Pembahasan

1. Tipologi Kepemilikan Tanah dalam Islam dan Ruang bagi Hak Pakai

Pembahasan hak pakai dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari tipologi kepemilikan tanah. Analisis hadis iḥyā' al-mawāt (menghidupkan tanah mati) menyimpulkan bahwa dalam Islam dikenal tiga bentuk kepemilikan: kepemilikan individu, kepemilikan bersama/umum (kolektif), dan kepemilikan negara (Adam, 2012). Dalam kepemilikan individu sendiri, dikenal pembedaan antara kepemilikan sempurna (al-milk al-tāmm) dan kepemilikan tidak sempurna/parsial (al-milk al-nāqiṣ) (Adam, 2012). Kategori "kepemilikan parsial" inilah yang secara konseptual menyediakan ruang bagi hak-hak yang tidak mencapai derajat kepemilikan penuh atas tanah, tetapi tetap memberi otoritas tertentu untuk menggunakan, mengelola, atau mengambil hasilnya. Studi yang sama menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati dan menggunakan properti secara produktif, melindungi, dan memindahkannya, tetapi kepemilikan itu tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan (maṣlaḥah), dan berbagai jenis kepemilikan diarahkan pada kepentingan publik (Adam, 2012). Dengan demikian, hak pakai dapat dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan kebutuhan pemanfaatan tanah (produktivitas/manfaat) dengan batasan-batasan moral-hukum yang menjaga kepentingan umum (Adam, 2012).

Tipologi tersebut juga berkorelasi dengan konsepsi sumber daya yang bersifat publik/komunal. Sebuah kajian fikih komparatif tentang wilayah laut (ḥarīm al-baḥr) menegaskan bahwa sumber daya air secara umum (dan analoginya, ruang publik/utility publik) dipahami sebagai milik umum/komunal (milkiyyah ʿāmmah), berdasarkan hadis yang sering dikutip: "manusia berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput, dan api" (Adil & Rani, 2014). Artikel lain yang menelaah perspektif fikih atas regulasi hak di Indonesia mencontohkan aset yang dipandang sebagai milik seluruh masyarakat dan tidak boleh jatuh menjadi milik individu, seperti jalan, sungai, dan jembatan; juga disebutkan rujukan ulama (al-Sharbīnī) bahwa manusia setara atas air yang mubah dari lembah/mata air pegunungan dan semisalnya (Haq et al., 2023). Konsekuensinya, "hak pakai" atas tanah atau fasilitas yang sejak awal merupakan milik umum/utility publik harus dibedakan dari hak pakai atas tanah negara (yang dikelola negara) dan dari hak pakai atas tanah privat, karena rezim pembatasan dan tujuan kemaslahatannya tidak identik (Adil & Rani, 2014; Haq et al., 2023).

2. Hak Pakai atas Tanah Negara: Ḥaqq al-Taṣarruf, Iqṭāʿ, dan Ijārah atas Aset Negara

Dalam praktik sejarah hukum tanah Islam (khususnya di wilayah Ottoman), dikenal kategori tanah "domain publik" seperti mīrī yang oleh pengadilan agama setempat sering dipandang sebagai bagian dari ranah publik (public domain), di mana penggarap/penduduk pada dasarnya memegang tanah itu sebagai usufruct, sehingga manfaatnya dinikmati melalui "hak pakai" atau "hak mengerjakan" (right of use) yang disebut ḥaqq al-taṣarruf (Suhendra, 2017). Studi tentang Suriah dan Lebanon pada akhir abad Ottoman menjelaskan pula perdebatan modernisasi hukum tanah yang membedakan "raw property" (rakaba) yang dipertahankan negara dari "useful property" (taṣarruf) yang diberikan kepada pemegang konsesi, dan useful property tersebut memberi hak yang luas untuk menggunakan dan mengeksploitasi tanah, dapat dialihkan dan diwariskan, meskipun tetap dibedakan dari kepemilikan penuh karena adanya pembatasan tertentu akibat rakaba negara (Suhendra, 2017). Dalam bahasa konsep, konfigurasi ini sangat dekat dengan definisi "hak pakai" yang dirumuskan pengguna: negara tetap menjadi pemegang dasar kepemilikan/otoritas tertinggi, sementara individu memperoleh hak memanfaatkan dan memungut hasil tanah sesuai syarat-syarat tertentu (Suhendra, 2017).

Konsepsi "tanah negara" juga dibahas dalam riset perbandingan hukum tanah Indonesia dan hukum Islam, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan menguasai tanah sebagai subjek hukum atas nama rakyat/untuk kepentingan umum, dan bahwa baik hukum tanah Indonesia maupun hukum Islam menempatkan negara sebagai subjek hukum yang dapat menguasai tanah (Kamali, 2017). Artikel itu menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, salah satu karakter tanah negara adalah tanah yang pemiliknya tidak diketahui dan tidak ada tanda-tanda pernah dimiliki; dan negara, dalam konsep hukum Islam, memiliki otoritas untuk melakukan kontrol atas hak kepemilikan tanah warga negara (kontrol dalam arti kewenangan publik) (Kamali, 2017). Pada saat yang sama, artikel itu menekankan dua batas kunci: (i) Islam melarang seseorang menguasai aset yang merupakan hak komunal yang disediakan sebagai fasilitas publik; dan (ii) pemerintah (ulī al-amr) tidak berhak mengambil alih hak milik privat untuk kepentingan jamaah/pembangunan kecuali ada kepentingan umum yang menuntutnya (Kamali, 2017). Dengan demikian, hak pakai atas tanah negara harus diposisikan sebagai mandat pemanfaatan untuk kemaslahatan yang dijaga oleh instrumen hukum, bukan sebagai jalan untuk memprivatisasi barang publik atau meniadakan hak privat tanpa dasar kepentingan umum (Haq et al., 2023; Kamali, 2017).

Dari perspektif kebijakan publik dalam Islam, pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengarahkan pemanfaatan tanah kosong maupun tanah negara agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, tidak mencabut hak yang sudah ada secara tidak sah, dan tidak menghilangkan sumber daya yang sangat dibutuhkan publik dari akses umum (Rafiqi, 2019). Sumber yang sama menyatakan bahwa otoritas pemerintahan dapat membuat hibah tanah (iqṭāʿ) atas tanah yang tidak bertuan untuk tujuan reklamasi/pengembangan (pertanian, hortikultura, bangunan, dan bentuk pengembangan lain), termasuk sebagai kompensasi bagi pihak yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum atau dibatasi pengembangannya demi kepentingan umum (Rafiqi, 2019). Namun, hibah semacam itu dibatasi oleh prinsip-prinsip iḥyā' (revival): pemberian tidak boleh mencakup sumber daya yang menjadi tumpuan kesejahteraan publik; dan hibah tidak otomatis memberikan kepemilikan—kepemilikan baru lahir terhadap bagian tanah yang benar-benar dihidupkan/dikembangkan, sedangkan bagian yang gagal dikembangkan dalam waktu wajar kembali ke status semula sehingga orang lain dapat memanfaatkannya (Rafiqi, 2019). Kerangka ini memperlihatkan bahwa hak pakai yang diberikan negara dapat bersifat bersyarat pada "pemanfaatan produktif" dan dapat kembali (reversion) jika syarat kemanfaatan tidak terpenuhi, sehingga fungsi sosial tanah dan tujuan kemaslahatan tetap menjadi parameter (Adam, 2012; Rafiqi, 2019).

Lebih jauh, sumber yang sama secara eksplisit menyatakan bahwa otoritas pemerintahan dapat menginstitusikan sewa (ijārah) atas tanah milik negara atau memberikan usufruct-nya (misalnya iqṭāʿ manfaʿat al-arḍ atau iqṭāʿ al-istighlāl) untuk tujuan reklamasi/pengembangan, dan dapat menentukan jenis perbaikan yang harus dilakukan, jenis tanaman, dan praktik pengelolaan yang dipakai (Rafiqi, 2019). Ini menunjukkan bahwa "hak pakai" atas tanah negara dalam perspektif fikih kebijakan dapat diwujudkan melalui dua jalur besar: (a) pemberian hak memanfaatkan (grant of usufruct) dan (b) akad pemindahan manfaat melalui sewa/ijārah, yang keduanya dibatasi oleh perlindungan kepentingan umum serta syarat pemanfaatan yang nyata (Rafiqi, 2019; Suhendra, 2017).

3. Hak Pakai atas Tanah Milik Orang Lain: Ijārah dan Instrumen Pemindahan Manfaat (Manfaʿah)

Jika tanah berada dalam kepemilikan privat pihak lain, hak pakai umumnya dibingkai sebagai pemindahan manfaat melalui akad. Dalam pembahasan maqāṣid transaksi, dijelaskan bahwa dalam "kontrak-kontrak usufruct" (ʿuqūd al-manfaʿah), tujuan kontrak adalah transfer usufruct untuk imbalan (seperti ijārah) atau tanpa imbalan (seperti pinjam-meminjam gratuitous iʿārah, dan wasiat) (Mahmor, 2001). Artikel perbandingan sewa konvensional dan sewa Islam menegaskan bahwa dalam konteks ini ijārah berarti memindahkan usufruct dari suatu aset/properti tertentu kepada pihak lain sebagai imbalan sewa (rent/ujrah), dengan pihak-pihak muʿjir (lessor/pemilik) dan musta'jir (lessee/pemakai) (Elsayed, 2020). Dengan demikian, hak pakai atas tanah privat dapat berbentuk hak kontraktual untuk memanfaatkan tanah dan mengambil hasilnya sesuai batasan penggunaan, durasi, serta imbalan yang disepakati, sementara kepemilikan dasar tanah tetap pada pemilik asal (Elsayed, 2020; Mahmor, 2001).

Fikih juga menekankan syarat-syarat agar pemindahan manfaat tidak memicu sengketa dan tetap sesuai Syariah. Dalam penjelasan standar sewa Islam, disebutkan bahwa usufruct harus ditentukan dan diidentifikasi oleh para pihak (misalnya aset yang disewa, tingkat/ruang lingkup penggunaan, dan periode sewa) agar tidak muncul perselisihan; usufruct juga harus legal/halal; dan muʿjir tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak berada dalam kepemilikan atau penguasaannya (Elsayed, 2020). Ketentuan-ketentuan ini selaras dengan prinsip "kejelasan" dan "keadilan" dalam maqāṣid transaksi yang memusat pada pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) melalui sirkulasi yang tertib, kejelasan, stabilitas pembuktian, dan keadilan (Mahmor, 2001). Dengan kata lain, "hak pakai" yang sah atas tanah milik orang lain harus bersandar pada otoritas yang sah (pemilik atau wakilnya), objek manfaat yang jelas, penggunaan yang dibolehkan, dan pengaturan durasi/imbalannya, sehingga perlindungan harta dan pencegahan konflik menjadi tujuan normatifnya (Adam, 2012; Elsayed, 2020; Mahmor, 2001).

4. Hak Pakai yang Terkait Waqf: Pemisahan Hak 'Ayn, Manfaʿah, dan Alienation

Waqf memberikan ilustrasi paling eksplisit tentang pemisahan antara kepemilikan aset dan pemanfaatan hasilnya. Literatur konseptual tentang endowment/waqf menyatakan bahwa waqf beroperasi dengan prinsip taḥbīs al-aṣl wa tasbīl al-manfaʿah (menahan pokok/aset dan menyalurkan manfaatnya) dan menegaskan bahwa waqf sering dikaitkan dengan aset tetap seperti tanah dan rumah karena asumsi daya tahan dan keberlanjutan manfaatnya; serta disebutkan bahwa properti waqf "tidak boleh dijual, dihadiahkan, atau diwariskan" (Moumtaz, 2021). Dalam pembacaan klasik atas doktrin waqf, dijelaskan bahwa perdebatan klasik terkait status kepemilikan waqf melahirkan konstruksi bahwa syarat pemindahan "kepemilikan lengkap" digantikan dalam waqf melalui pemindahan "kepemilikan usufruct (manfaʿah)" kepada penerima manfaat (Bouzenita, 2021). Dengan demikian, dalam waqf, penerima manfaat pada dasarnya memperoleh "hak pakai" atas manfaat tanah/objek waqf tanpa menjadi pemilik penuh asetnya, sementara rezim inalienabilitas menjaga agar aset pokok tetap terlindungi untuk tujuan yang ditetapkan (Bouzenita, 2021; Moumtaz, 2021).

Karya historis-hukum tentang waqf menekankan bahwa lembaga waqf dibangun di atas pemisahan hak penggunaan, hak usufruct, dan hak alienasi (hak menjual/menggadaikan/mewariskan) (Guéno, 2018). Penjelasan lain mengenai dinamika hak dalam rezim Ottoman menunjukkan bahwa suatu bidang tanah bisa "dipreteli" menjadi berbagai klaim fungsional (hak mengolah, hak atas bagian panen, hak pajak, hak menjual), yang tersebar pada banyak pihak (Guéno, 2018). Pelajaran untuk topik hak pakai ialah: hukum Islam mengenal dan mengoperasikan "bundel hak" secara fungsional, sehingga hak pakai (hak memanfaatkan dan memungut hasil) dapat dipisahkan dari hak alienasi dan dari kepemilikan pokok, asalkan pemisahan itu diarahkan pada tujuan yang sah dan dilindungi dari pelanggaran hak pihak lain (Bouzenita, 2021; Guéno, 2018).

5. Hak Servitut dan Akses: Hak Lintasan, Irigasi, Saluran Air, dan Keterkaitannya dengan Hak Pakai

Selain hak pakai berbasis kontrak (ijārah) atau mandat negara (taṣarruf/iqṭāʿ), literatur hak dalam Islam juga mengenal kategori "easement rights" (hak-hak yang melekat pada satu bidang atas bidang lain). Studi tentang hak yang dapat dan tidak dapat diperdagangkan menyebut "private easement rights" sebagai hak yang melekat pada satu properti atas properti lain seperti hak irigasi, hak saluran air, hak drainase, dan hak jalan/lintasan (Ziaurrahman, 2019). Artikel analisis tentang beneficial ownership dalam konteks sukuk juga menyebut "right of utilization or easement right" sebagai hak untuk memperoleh manfaat dari properti tidak bergerak milik orang lain, dan membedakan antara "hak pemanfaatan" dan "sekadar izin" (ibāḥah) yang hanya berupa permission memakai tanpa otoritas disposisi (Mohamad, 2018). Dalam konteks ini, hak pakai dapat muncul bukan hanya sebagai "sewa tanah" atau "hak garap tanah negara", melainkan juga sebagai hak akses tertentu yang memungkinkan penggunaan tanah secara efektif (misalnya akses jalan untuk sampai ke lahan, atau hak mengalirkan air) (Mohamad, 2018; Ziaurrahman, 2019).

Namun, hak akses semacam ini juga dibedakan dari "public easement". Studi yang sama tentang tradable/non-tradable rights menjelaskan bahwa public easement adalah hak yang diberikan pemerintah kepada publik untuk memakai utilitas publik, dan ditegaskan bahwa hak individu atas public easement adalah hak individu yang "tidak dapat dijual" kepada orang lain (Ziaurrahman, 2019). Ini penting untuk membatasi klaim "hak pakai" pada fasilitas publik: seseorang boleh menggunakan jalan umum/air umum sesuai prinsip kesetaraan akses, tetapi tidak boleh memperjualbelikan hak akses publik itu sebagai komoditas privat, karena karakter haknya melekat pada kepentingan umum (Adil & Rani, 2014; Haq et al., 2023; Ziaurrahman, 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang easement dalam konteks hukum sipil dan Syariah menegaskan bahwa setiap orang berhak mengambil manfaat dari tempat-tempat publik seperti jalan umum, laut umum, dan kanal, tetapi disyaratkan tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain (Hilal et al., 2023). Dengan demikian, hak pakai yang menyentuh ruang publik harus tunduk pada prinsip non-harm dan non-exclusion (tidak menghalangi publik) (Adil & Rani, 2014; Hilal et al., 2023; Kamali, 2017).

6. Sifat Hak Pakai: Durasi, Pewarisan, Alih Hak, dan Nuansa Perbedaan Doktrinal

Salah satu persoalan tersulit dalam "hak pakai" adalah menentukan apakah hak itu dapat dialihkan, diwariskan, atau berakhir pada waktu tertentu. Literatur tentang haqq al-intifāʿ dalam analisis beneficial ownership menyebut haqq al-intifāʿ sebagai hak seseorang untuk menggunakan properti guna memperoleh manfaat selama properti itu dijaga kondisinya, dan dalam salah satu definisi disebut sebagai hak khusus yang berakhir dengan kematian pemegangnya (Mohamad, 2018). Dalam perspektif ini, hak pakai menjadi hak personal yang melekat pada subjek tertentu dan berakhir dengan wafatnya, sehingga tidak selalu sama dengan "kepemilikan manfaat" yang lebih kuat/terinstitusionalisasi (Mohamad, 2018; Ridwan, 2023). Akan tetapi, pengalaman hukum tanah Ottoman menunjukkan bahwa pada tanah mīrī hak "useful property" (taṣarruf) dapat bersifat sangat luas, alienable dan transmissible by inheritance, meskipun tetap dibatasi karena negara memegang "raw property" (rakaba) (Suhendra, 2017). Di sini tampak adanya nuansa dan kemungkinan perbedaan antara konsepsi hak pakai sebagai "hak personal" yang berakhir pada kematian (sebagaimana satu definisi haqq al-intifāʿ) dan konsepsi hak pakai sebagai "hak pemanfaatan" yang bisa diwariskan (sebagaimana taṣarruf pada mīrī dalam praktik Ottoman) (Mohamad, 2018; Suhendra, 2017).

Perbedaan ini sejalan dengan temuan studi tentang hak dalam kontrak Islam yang menyimpulkan bahwa tidak setiap "hak" otomatis dapat menjadi objek kontrak; ada hak yang khusus diberikan kepada pemegang dan tidak transferable, ada hak yang boleh dijual, ada hak yang tidak boleh dijual tetapi bisa menjadi objek ṣulḥ (kompromi) atau tanāzul (pelepasan), dan ada hak yang kadang boleh dan kadang tidak boleh diwariskan (Ziaurrahman, 2019). Karena itu, ketika "hak pakai" hendak dipositifkan dalam desain kebijakan atau kontrak, pertanyaannya bukan sekadar "boleh atau tidak", melainkan "jenis hak apa" yang hendak diberikan: apakah ia hak sewa (ijārah) yang jelas durasi dan kompensasinya; apakah ia hak pemanfaatan atas tanah negara yang mengikuti syarat pengembangan; apakah ia hak akses (easement) yang melekat pada kebutuhan lahan; ataukah ia sekadar izin memakai yang dapat ditarik kapan saja (Elsayed, 2020; Mohamad, 2018; Rafiqi, 2019; Ziaurrahman, 2019). Dengan kata lain, fikih menyediakan perangkat konseptual untuk mengatur spektrum hak pakai, tetapi karakter finalnya harus ditentukan melalui klasifikasi hak dan tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai (Mahmor, 2001; Ziaurrahman, 2019).

7. Prinsip Pembatasan dan Kewajiban dalam Hak Pakai: Ḥifẓ al-Māl, Maṣlaḥah, dan Larangan Merusak/Menghalangi Publik

Hak pakai dalam Islam tidak berdiri dalam ruang hampa; ia dibatasi oleh tujuan Syariah dalam menjaga harta, mencegah kezaliman, dan menjaga kemaslahatan umum. Kajian maqāṣid transaksi menempatkan pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai tujuan utama yang diuraikan dalam dimensi sirkulasi, kejelasan, stabilitas pembuktian, dan keadilan; dan di dalam rumpun kontrak-kontrak usufruct, tujuan ijarah adalah pemindahan kepemilikan usufruct atas objek sewa untuk imbalan (Mahmor, 2001). Sejalan dengan itu, literatur tentang negara dan penguasaan tanah menekankan bahwa Islam melarang penguasaan atas aset yang merupakan hak komunal fasilitas publik, dan juga membatasi negara agar tidak mengambil alih properti privat tanpa adanya kepentingan umum yang menuntutnya (Kamali, 2017). Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa "hak pakai" yang sah harus menjaga keseimbangan antara produktivitas/pemanfaatan dengan perlindungan hak orang lain dan kepentingan umum (Adam, 2012; Kamali, 2017; Mahmor, 2001).

Kewajiban-kewajiban dalam hak pakai juga terartikulasikan pada tingkat syarat akad dan etika penggunaan. Standar ijarah menuntut agar usufruct yang dialihkan bersifat halal dan jelas serta berasal dari pihak yang memiliki atau menguasai objek; ini mengarahkan agar penyewa tidak menggunakan tanah untuk tujuan yang dilarang dan agar tidak ada "ketidakpastian" yang memicu sengketa (Elsayed, 2020). Pada sisi lain, prinsip akses publik atas sumber daya komunal menuntut agar baik pemilik fasilitas privat dengan ḥarīm maupun fasilitas publik, pengguna tidak boleh menghalangi pemanfaatan yang sah: jika fasilitas itu privat, pemilik harus bisa menggunakan tanpa dihalangi; jika fasilitas itu publik, publik harus dapat mengakses tanpa dihalangi (Adil & Rani, 2014). Prinsip "tidak menimbulkan mudarat" juga secara eksplisit disebut dalam konteks pemanfaatan tempat publik: setiap orang boleh memanfaatkan tempat umum asalkan tidak merugikan orang lain (Hilal et al., 2023). Secara sintesis, hak pakai dalam Islam melekat pada dua sisi: (i) legitimasi hukum (akad/otoritas yang sah) dan (ii) disiplin kemaslahatan (non-harm, non-exclusion, dan orientasi kepentingan umum) (Adil & Rani, 2014; Elsayed, 2020; Hilal et al., 2023; Kamali, 2017).

________________________________________

D. Implikasi Praktis: Merancang Hak Pakai yang Sah secara Syariah

Bila hak pakai dipahami sebagai "hak menggunakan dan memungut hasil" dari tanah negara atau tanah pihak lain, maka rancangannya yang paling konsisten dengan perangkat fikih yang terekam dalam literatur di atas adalah menempatkannya sebagai hak atas manfaat (manfaʿah) yang dapat muncul melalui beberapa basis legal.

Pertama, basis kontraktual: ijārah sebagai pemindahan usufruct dengan ujrah, dengan syarat manfaatnya halal, jelas, dan berasal dari pemilik/pengendali yang sah (Elsayed, 2020; Mahmor, 2001).

Kedua, basis kebijakan publik: negara dapat memberikan grant atas tanah tidak bertuan/negara melalui iqṭāʿ atau memberikan usufruct/lease tanah negara untuk reklamasi/pengembangan, tetapi harus menjaga sumber daya tumpuan publik, mensyaratkan pengembangan nyata (revival), dan memungkinkan reversion apabila tidak dikembangkan (Rafiqi, 2019).

Ketiga, basis kelembagaan sosial: waqf memformalkan pemisahan antara aset pokok dan manfaat, sehingga penerima manfaat memegang hak pakai atas hasil/usahanya tanpa memperoleh alienation rights atas aset pokok yang inalienable (Bouzenita, 2021; Guéno, 2018; Moumtaz, 2021).

Keempat, basis hak melekat (servitut): hak lintasan/irigasi/saluran air sebagai easement rights yang membuat penggunaan lahan mungkin dilakukan tanpa merampas kepemilikan pihak lain, tetapi tetap dibatasi oleh larangan mudarat dan—untuk public easement—oleh larangan memperjualbelikannya (Hilal et al., 2023; Ziaurrahman, 2019).

Dalam keseluruhan spektrum itu, syarat pembeda utama "hak pakai" menurut hukum Islam bukan semata-mata objek tanahnya, melainkan struktur haknya: apakah hak itu hak personal yang dapat berakhir dengan kematian (sebagaimana salah satu konsepsi haqq al-intifāʿ) (Mohamad, 2018), ataukah hak pemanfaatan yang dapat diwariskan/ditransmisikan dengan pembatasan tertentu (sebagaimana taṣarruf pada tanah mīrī dalam praktik Ottoman) (Suhendra, 2017). Literatur hak dalam kontrak Islam menuntut evaluasi jenis hak untuk menentukan apakah ia dapat dipertukarkan, dialihkan, atau diwariskan (Ziaurrahman, 2019). Karena itu, suatu desain "hak pakai" yang ingin patuh Syariah idealnya secara eksplisit menentukan: sumber legitimasi (akad/otoritas negara/waqf), cakupan manfaat yang boleh diambil, durasi, kompensasi (jika ada), mekanisme pencegahan mudarat, dan status alih/warisnya—dengan tetap menjaga larangan memprivatisasi utilitas publik dan larangan mengambil alih hak privat tanpa kepentingan umum (Adil & Rani, 2014; Elsayed, 2020; Kamali, 2017; Rafiqi, 2019; Ziaurrahman, 2019).

________________________________________

E. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kerangka konseptual yang kaya dan memadai untuk memahami serta mengoperasionalisasikan "hak pakai" sebagaimana didefinisikan sebagai hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau milik pihak lain. Melalui kategori ḥaqq al-intifāʿ, milk al-manfaʿah, ijārah, iqṭāʿ, waqf, dan easement rights, fikih muʿāmalāt menyediakan perangkat normatif yang mampu mengakomodasi berbagai konfigurasi hak pakai dengan tetap menjaga orientasi pada maṣlaḥah, ḥifẓ al-māl, dan prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār.

Temuan penting kajian ini ialah bahwa "bundel hak" (bundle of rights) dalam hukum Islam bersifat fungsional dan dapat dipreteli secara terpisah, sehingga hak memanfaatkan dan memungut hasil tidak harus selalu mengimplikasikan kepemilikan penuh. Namun demikian, karakter final suatu hak pakai—apakah bersifat personal atau transmisibel, apakah dapat diperdagangkan atau tidak—harus ditentukan berdasarkan klasifikasi hak yang tepat dan tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai.

Implikasi praktis dari kajian ini adalah perlunya perumusan desain hak pakai yang secara eksplisit menentukan basis legitimasinya, cakupan manfaat yang diperbolehkan, durasi, kompensasi, mekanisme pencegahan mudarat, serta status alih dan warisnya. Hanya dengan demikianlah suatu instrumen hak pakai dapat dikatakan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah sekaligus fungsional dalam sistem hukum pertanahan kontemporer.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adam, I. K. (2012). The propertisation of traditional knowledge: Seeking a basis in the Sharīʿah. Iium Law Journal, 20(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v20i1.76

Adil, M. A. M., & Rani, M. A. M. (2014). The implementation of Land Acquisition Act 1960 and its negative impact on the development of waqf (endowment) land in Malaysia. ICR Journal, 5(3), 375–393. https://doi.org/10.52282/icr.v5i3.388

Bouzenita, A. I. (2021). The division of the seas in international and Islamic law and the concept of Ḥarīm al-Baḥr: A comparative fiqh study. Ilahiyat Studies, 12(2), 143–184. https://doi.org/10.12730/13091719.2021.122.225

Elsayed, I. (2020). Islamic ṣukūk juristic fundamental study. Bulletin of the Faculty of Languages & Translation, 19(2), 91–124. https://doi.org/10.21608/bflt.2020.166100

Guéno, V. (2018). Land tenure and the concept of "property": The history of legal practice in Syria and Lebanon in the last century of the Ottoman Empire. Chronos, 37, 111–142. https://doi.org/10.31377/chr.v37i0.130

Haq, H., Humaidi, M. N., & Muchtar, A. M. (2023). Industrial design protection in Indonesia: A fiqh perspective and its challenges in facing communalistic values. Justicia Islamica, 20(2), 361–384. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7096

Hilal, M. T., Bahir, Barialy, & Noori, A. N. (2023). Reasons for acquiring defective property in Afghan civil code and Islamic Shariah. American Journal of Society and Law, 2(2), 16–19. https://doi.org/10.54536/ajsl.v2i2.1603

Kamali, M. H. (2017). The Sharīʿah purpose of wealth preservation in contracts and transactions. ICR Journal, 8(2), 153–175. https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.193

Mahmor. (2001). Definition and scope of the Islamic concept of sale of goods. Arab Law Quarterly, 16(3), 215–238. https://doi.org/10.1163/a:1012711006122

Mohamad, N. A. (2018). A study on the socio-economic roles of waqf ahli (family waqf) in promoting family security and a sustainable family economy. Iium Law Journal, 26(1), 141. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v26i1.383

Moumtaz, N. (2021). Waqf, a non-definition (pp. 31–67). https://doi.org/10.1525/luminos.100.b

Rafiqi, Y. (2019). The problem of perpetuity in cash waqf. International Journal of Nusantara Islam, 6(1), 10–19. https://doi.org/10.15575/ijni.v6i1.1321

Ridwan, R. (2023). State control of land perspective of Indonesian land law and Islamic law. Russian Law Journal, 11(2). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.508

Suhendra, A. (2017). Models of land ownership in Islam: Analysis on hadis Ihyā' al-Mawāt. Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 18(2), 189–199. https://doi.org/10.14421/esensia.v18i2.1480

Ziaurrahman, M. (2019). Tradable and non-tradable right from Islamic law of contracts perspective. مجلة بيت المشورة, 15–55. https://doi.org/10.33001/m011020191163