01358 - Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian atas Konsep Milkiyah, Batasan Normatif, dan Integrasi Nilai dalam Hukum Agraria Indonesia

Hak milik sebagai hak terkuat dan terpenuh atas tanah atau benda merupakan konsep yang memiliki korespondensi mendalam dengan doktrin kepemilikan (milkiyah) dalam hukum Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep hak milik dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif, meliputi dasar teologis-filosofis kepemilikan, klasifikasi dan derajat kepemilikan, sebab-sebab perolehan hak milik atas tanah, batasan-batasan pemanfaatan, serta mekanisme pengalihan dan pengambilalihan untuk kepentingan umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, kajian ini menelaah bagaimana konsep milkiyah dalam hukum Islam berkorespondensi dengan pengaturan hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak milik dalam hukum Islam merupakan konsep yang selalu terhubung dengan tasharruf (pemanfaatan/pengelolaan) dan tauzi' (pendistribusian), serta berada dalam fondasi teologis bahwa Allah adalah pemilik hakiki dan manusia memperoleh mandat pengelolaan. Hak milik individu diakui dan dilindungi secara kuat, tetapi tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hak orang lain, prinsip kemaslahatan, dan fungsi sosial. Tanah yang ditelantarkan dapat memicu reposisi penguasaan, dan pengalihan untuk kepentingan umum harus menempuh musyawarah serta kompensasi yang layak.

Kata kunci: Hak milik, milkiyah, hukum Islam, hukum agraria, maqāṣid al-syarī'ah, iḥyā' al-mawāt

________________________________________

Abstract

Property rights, as the strongest and most complete rights over land or objects, constitute a concept with deep correspondence to the doctrine of ownership (milkiyah) in Islamic law. This article aims to comprehensively analyze the concept of property rights from an Islamic law perspective, covering the theological-philosophical foundations of ownership, the classification and degrees of ownership, the causes of acquiring property rights over land, limitations on utilization, and mechanisms of transfer and expropriation for public interest. Using normative juridical research methods and a comparative approach, this study examines how the concept of milkiyah in Islamic law corresponds to the regulation of property rights under Indonesia's Basic Agrarian Law (UUPA). The findings indicate that property rights in Islamic law constitute a concept always connected to tasharruf (utilization/management) and tauzi' (distribution), grounded in the theological foundation that Allah is the true owner and humans receive a mandate of stewardship. Individual property rights are recognized and strongly protected, yet not absolute, as they are limited by the rights of others, the principle of public welfare, and social function. Neglected land may trigger a repositioning of control, and transfers for public interest must proceed through deliberation and fair compensation.

Keywords: Property rights, milkiyah, Islamic law, agrarian law, maqāṣid al-syarī'ah, iḥyā' al-mawāt

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam kajian hukum Islam, pembahasan "hak milik" atas tanah atau benda umumnya ditempatkan dalam kerangka hukum pertanahan Islam yang mengaitkan tanah dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tawzi'/tauzi') tanah (Basana et al., 2023). Kerangka tersebut menegaskan bahwa kepemilikan tidak dipahami semata sebagai relasi privat yang absolut antara individu dan objek, melainkan selalu berkelindan dengan tata kelola, pemanfaatan, dan distribusi yang dinilai dari tujuan kemaslahatan dan keteraturan sosial (Basana et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, istilah "hak milik" sebagai hak yang "terkuat dan terpenuh" dikenal secara eksplisit dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan sering dijadikan pembanding terminologis untuk menjelaskan intensitas kewenangan pemegang hak terhadap tanah (Ramdi & Arifin, 2024; Rustiana & Hidayat, 2022). Namun, beberapa kajian menekankan bahwa baik dalam hukum tanah nasional maupun dalam narasi hukum Islam yang dibahas para penulis, "kuat/penuh" tidak identik dengan "mutlak tanpa batas" karena terdapat fungsi sosial dan batasan kepentingan umum yang membingkai penggunaannya (Rustiana & Hidayat, 2022; Yasin, 2021).

Relasi konseptual ini penting karena sejumlah kajian menunjukkan adanya titik temu nilai antara hukum adat dan hukum Islam mengenai tanah—misalnya kecenderungan untuk menolak absolutisme kepemilikan dan menempatkan kemanfaatan sosial sebagai pertimbangan—yang kemudian juga memengaruhi diskursus pembentukan dan implementasi norma pertanahan di Indonesia (Nasution et al., 2023). Pada saat yang sama, literatur yang membahas praktik penguasaan tanah—misalnya fenomena mafia tanah—menempatkan ajaran moral-etis Islam, termasuk larangan merampas hak milik orang lain, sebagai fondasi etik untuk menjaga keadilan kepemilikan dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau manipulasi dokumen (Herlindah et al., 2022; Sanjaya et al., 2022).

Dengan demikian, membahas "hak milik menurut hukum Islam" dapat dilakukan secara lebih komprehensif dengan menelaah: (i) dasar teologis-filosofis kepemilikan; (ii) klasifikasi dan derajat kepemilikan; (iii) sebab-sebab perolehan (asbāb al-milkiyah) khususnya untuk tanah; (iv) batasan-batasan pemanfaatan termasuk tanah terlantar; dan (v) mekanisme pengalihan serta pengambilalihan untuk kepentingan umum berbasis musyawarah dan kompensasi yang layak (Yasin, 2021).

________________________________________

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan pertanahan—khususnya UUPA—serta sumber-sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, kitab fikih, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep hak milik dalam hukum Islam dan hukum agraria Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan kerangka milkiyah dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pisau analisis utama, sekaligus menelaah korespondensi antara doktrin kepemilikan Islam dan pengaturan hak milik dalam hukum positif Indonesia.

________________________________________

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Teologis-Filosofis: Allah sebagai Pemilik Hakiki dan Manusia sebagai Pemegang Amanah Pengelolaan

Sejumlah kajian menegaskan fondasi normatif-teologis bahwa pemilik hakiki atas segala sesuatu, termasuk tanah, adalah Allah SWT, sedangkan manusia menerima kuasa atau mandat untuk mengelola sesuai ketentuan hukum-Nya—dalam beberapa uraian disebut sebagai pemberian kuasa/istikhlāf (Yasin, 2021). Rumusan ini juga dipakai untuk menyimpulkan bahwa manusia pada prinsipnya tidak mempunyai hak kecuali melakukan pemanfaatan (tasharruf) yang diridhai, sehingga kebijakan atau praktik pertanahan seharusnya tidak lepas dari pengaplikasian nilai-nilai hukum Islam—sekurang-kurangnya pada tataran etika keadilan dan kemaslahatan (Yasin, 2021). Dalam pembahasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, posisi negara bahkan ditegaskan bukan sebagai "pemegang hak milik" melainkan sebagai badan penguasa atau pengatur yang menetapkan peruntukan, penggunaan, dan pengaturan hubungan hukum atas tanah; konstruksi ini dipakai untuk menjelaskan kesesuaian prinsip pengaturan tanah dengan orientasi kemaslahatan publik (Yasin, 2021).

Kerangka teologis tersebut tidak meniadakan pengakuan terhadap hak milik individu; sebaliknya, beberapa tulisan menegaskan bahwa Islam mengakui hak individu terhadap harta termasuk tanah, disertai kebolehan memanfaatkannya sesuai kehendak pemilik (Nasution et al., 2023). Akan tetapi, pengakuan itu sekaligus dilingkupi pembatasan normatif: penggunaan hak tidak boleh merugikan kesejahteraan orang lain, dan kepemilikan diposisikan dalam orientasi kesejahteraan pemilik sekaligus masyarakat (Nasution et al., 2023). Karena itu, "hak milik" dalam pemahaman ini cenderung dipandang sebagai hak yang kuat—memberi otoritas pemanfaatan dan pengelolaan—tetapi bukan absolut, karena dibatasi hak orang lain, kemaslahatan, dan mandat pengelolaan (Yasin, 2021).

3.2 Ruang Lingkup Konseptual: Milkiyah, Tasharruf, Tauzi', dan Istilah Ahkām Al-Arḍ/Ahkām Al-Arāḍī

Dalam literatur yang digunakan, kajian pertanahan dalam hukum Islam sering didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan milkiyah (kepemilikan), tasharruf (pengelolaan/pemanfaatan), dan tauzi'/tawzi' (pendistribusian) tanah (Basana et al., 2023). Selain itu, disebut pula bahwa hukum pertanahan dalam studi Islam dikenal dengan istilah ahkām al-arḍ/ahkām al-arāḍī. Penekanan pada tiga pilar tersebut menunjukkan bahwa konsep "hak milik" (milkiyah) tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dihubungkan dengan tata kelola pemanfaatan dan desain distribusi agar tanah tidak menjadi sumber ketidakadilan sosial (Basana et al., 2023).

Beberapa kajian yang bersifat komparatif juga memperluas pemaknaan ini dengan mengaitkan milkiyah pada persoalan tanah adat atau ulayat. Dalam perspektif tersebut, ulayat dalam hukum positif dipahami sebagai hak komunal-kolegial yang melekat pada masyarakat adat, sedangkan dalam perspektif Islam fokusnya lebih diarahkan pada kondisi tanah yang "tidak bertuan" dan mekanisme pemanfaatannya melalui konsep seperti iḥyā' al-mawāt atau ihjār al-mubāḥāt/ihjār al-mubāḥ—dalam salah satu tulisan disebut ihjarul mubahat. Walaupun konstruksi keduanya berbeda titik tekannya, tulisan-tulisan tersebut menekankan kesamaan penting: kepemilikan atau otoritas yang lahir sering dibatasi pada hak memanfaatkan, bukan kebebasan menjadikan tanah sebagai komoditas yang diperdagangkan secara merusak tatanan sosial.

3.3 Klasifikasi dan Derajat Kepemilikan: Hak Privat, Publik, dan Peran Negara

Beberapa rujukan yang membahas teori kepemilikan dalam ekonomi atau hukum Islam menguraikan adanya klasifikasi kepemilikan, termasuk pembedaan antara kepemilikan publik dan hak pribadi (private right), serta pembahasan mengenai penguasaan negara atau mandat ilahiah dalam mengelola jenis-jenis properti tertentu. Dalam uraian yang sama, kepemilikan publik juga dijelaskan memiliki ragam—misalnya kepemilikan umat (ummah) dan kepemilikan masyarakat (people's ownership)—dan terdapat konsep properti publik yang bebas untuk semua (ibāḥatul 'āmmah). Klasifikasi seperti ini memperlihatkan bahwa "hak milik" dalam Islam tidak tunggal, melainkan berada dalam spektrum hubungan individu–komunitas–negara yang masing-masing membawa konsekuensi distribusi dan pembatasan pemanfaatan.

Pada tataran derajat, salah satu kajian fikih muamalah yang digunakan membedakan status kepemilikan dalam transaksi tanah—misalnya "jual lepas" versus "jual tahunan"—dengan istilah milik sempurna (milk at-tām) dan milik tidak sempurna (milk nāqiṣh) (Basana et al., 2023). Distingsi ini relevan untuk menjelaskan gagasan "terkuat dan terpenuh" secara konseptual: "terpenuh" dapat dipahami sebagai bentuk kepemilikan yang paling lengkap (milk at-tām) sehingga pemegangnya memiliki kewenangan pemanfaatan yang paling luas dalam batas syariah, sedangkan kepemilikan tidak sempurna menunjukkan keterbatasan pada aspek tertentu—misalnya manfaat saja (Basana et al., 2023). Walaupun istilah "terkuat dan terpenuh" merupakan formulasi normatif dalam UUPA, literatur yang membahas UUPA juga menegaskan bahwa makna "terkuat dan terpenuh" bukan dimaksudkan sebagai hak yang mutlak tak terbatas atau tidak dapat diganggu gugat—misalnya seperti hak eigendom pra-UUPA—karena tetap diingatkan pada fungsi sosial dan pembatasan kepentingan umum (Rustiana & Hidayat, 2022; Yasin, 2021).

Di titik ini terdapat nuansa perbedaan penekanan antarrujukan: satu tulisan menyatakan bahwa "hak milik di dalam Islam memiliki sifat yang mutlak tanpa pengecualian baik itu tanah dan bangunan beserta apa yang ada di bawahnya termasuk bumi dan beserta apa yang ada di atasnya." Namun, rujukan-rujukan lain yang juga digunakan menekankan kebalikannya: kepemilikan manusia tidak mutlak karena Allah adalah pemilik sebenarnya, dan hak milik dapat dibatasi atau dicabut untuk kemaslahatan umum dengan syarat kompensasi yang adil dan prosedur yang tidak zalim (Yasin, 2021). Karena itu, sintesis yang paling hati-hati berdasarkan sumber-sumber yang tersedia ialah bahwa literatur memperlihatkan dua aksentuasi: (i) aksentuasi "keluasan cakupan objek" kepemilikan hingga bangunan dan ruang; dan (ii) aksentuasi "non-absolutnya kepemilikan manusia" karena tunduk pada mandat ilahiah, kemaslahatan, dan pembatasan sosial (Yasin, 2021).

3.4 Cara Memperoleh Hak Milik atas Tanah dalam Hukum Islam: Jual Beli, Waris, Hibah, Iḥyā' Al-Mawāt, Taḥjīr, dan Iqṭhā'

Kajian fikih muamalah yang digunakan secara eksplisit menyebut bahwa kepemilikan tanah pertanian dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk jual beli, pewarisan, hibah, iḥyā' al-mawāt (menghidupkan tanah mati), taḥjīr (membuat batas pada lahan), dan iqṭhā' (pemberian negara kepada rakyat) (Basana et al., 2023). Pada bagian lain, kajian komparatif tentang "grant sultan" juga menegaskan bahwa pemberian tanah melalui al-iqṭhā' dipahami sebagai sebab timbulnya hak kepemilikan; negara atau penguasa memberi kepada rakyat sebagai dasar legitimasi kepemilikan menurut hukum Islam. Selain itu, dalam komparasi pemikiran Abu 'Ubaid disebut bahwa individu dapat memperoleh hak pribadi atas tanah dengan cara menghidupkan dan menyuburkan tanah yang mati, sekalipun tanah dipandang sebagai properti imam atau negara dan syariah—dalam uraian tersebut—tidak mengakui kendali individu atas tanah tanpa sebab penghidupan atau pemakmuran.

Dari sumber-sumber tersebut tampak pola umum: "hak milik" atas tanah tidak dilepaskan dari asas pemanfaatan produktif dan kontribusinya bagi kemaslahatan. Kajian fikih muamalah menegaskan kewajiban pengelolaan tanah agar produktif dan mengaitkannya dengan pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi (Basana et al., 2023). Sementara itu, kajian yang memuat uraian "dasar utama pemberian hak atas tanah" dalam konsep Islam menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah kepada rakyat semata-mata untuk dibangunkan, dikerjakan, dan dimakmurkan, dengan ciri-ciri dasar seperti kepentingan umum (maṣlaḥah 'āmmah), kelayakan warga negara, dan keluasan tanah yang mengikuti kemampuan membangun atau mengerjakan. Dengan demikian, "hak milik" dalam hukum Islam sebagaimana dipaparkan sumber-sumber ini cenderung diposisikan sebagai hak yang kuat karena memberi otoritas pemanfaatan, tetapi otoritas itu dibenarkan oleh sebab-sebab yang sah dan tujuan pemakmuran, bukan semata akumulasi pasif (Basana et al., 2023).

3.5 Batasan Normatif dan Fungsi Sosial: Larangan Merugikan Orang Lain, Hifẓ Al-Māl, dan Orientasi Kemaslahatan

Sejumlah kajian menyatakan secara eksplisit bahwa baik hukum adat maupun hukum Islam mengakui kepemilikan individual atas tanah, tetapi menekankan bahwa kepemilikan itu memiliki fungsi sosial: hak atas tanah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan pemilik dan masyarakat (Nasution et al., 2023). Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, salah satu tulisan menegaskan perlindungan harta (hifẓ al-māl) sebagai bagian dari lima perlindungan inti syariat, dan mengaitkannya dengan kepatuhan pada aturan agar tercapai kemaslahatan dalam pengelolaan tanah—termasuk tanah waris (Ramdi & Arifin, 2024). Kajian reforma agraria berbasis maqāṣid juga menyatakan bahwa spirit hifẓ al-māl menekankan pencegahan monopoli dan eksploitasi harta—termasuk tanah—oleh segelintir elite, sekaligus menjadi landasan filosofis upaya distribusi tanah yang adil dan merata (Syahyuti, 2016). Sejalan dengan itu, kajian tentang tanah ulayat Minangkabau dalam perspektif Islam juga menegaskan adanya prinsip hifẓ al-māl dan pembatasan penggunaan hak milik oleh hak-hak orang lain.

Dimensi moral-etis pembatasan tersebut juga ditegaskan melalui literatur yang membahas praktik mafia tanah: hadis diposisikan sebagai pedoman keadilan dan larangan merampas hak milik orang lain, sehingga dapat menjadi perspektif moral untuk mengoreksi praktik penguasaan tanah yang tidak sah (Herlindah et al., 2022; Sanjaya et al., 2022). Dalam kajian pembebasan tanah untuk kepentingan umum berbasis maslahah–mafsadah, Islam dipahami memandang hak milik sebagai hak dasar yang wajib dilindungi, bahkan membela hak milik dapat diposisikan sebagai tindakan yang sangat bernilai—dalam tulisan tersebut dihubungkan dengan konsep syahid (Yasin, 2021). Akan tetapi, kajian yang sama menegaskan batasnya: kepemilikan manusia tidak mutlak karena Allah pemilik sebenarnya, dan hak milik bisa dicabut bila mempertahankannya mengganggu maslahat umum (Yasin, 2021). Sintesis dari sumber-sumber ini memperlihatkan bahwa "hak milik" yang kuat dalam Islam selalu berada dalam dua sumbu: perlindungan tegas terhadap hak individu dan pembatasan tegas terhadap penyalahgunaan hak yang merugikan publik (Sanjaya et al., 2022; Yasin, 2021).

3.6 Tanah Terlantar, Iḥyā' Al-Mawāt, dan Kewenangan Pencabutan karena Tidak Dimanfaatkan

Salah satu ciri penting dalam diskursus pertanahan Islam pada rujukan yang digunakan ialah pengaturan terhadap tanah terlantar atau tanah mati. Dalam pembahasan kepemilikan tanah pertanian perspektif maqāṣid syariah, disebut bahwa syariah mensyaratkan orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya, dan bila tanah terlantar atau mati tidak dihidupkan, negara dapat mengambilnya dan memberikannya kepada orang lain yang mampu mengolahnya (Ramdi & Arifin, 2024). Uraian lain yang meninjau penetapan tanah terlantar menyamakan konsep tanah terlantar dalam hukum tanah nasional dengan konsep iḥyā' al-mawāt dalam hukum Islam dan menyatakan ketentuan bahwa apabila tanah dibiarkan kosong selama 3 (tiga) tahun, kepemilikannya dapat dicabut oleh negara. Angka "3 (tiga) tahun" ini juga muncul dalam kajian komparatif Abu 'Ubaid: bila lahan mati dibiarkan selama tiga tahun, negara dapat mengalihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain yang bersedia menghidupkan atau menyuburkan kembali. Kajian tanah ulayat Minangkabau dalam perspektif Islam juga menyebutkan ketelantaran tanah selama 3 tahun sebagai dasar yang disepakati para sahabat dan dikaitkan dengan ijma'.

Rangkaian rujukan tersebut memungkinkan simpulan sintetik berbasis sumber: dalam diskursus yang tersedia, kepemilikan tanah dalam Islam tidak hanya "hak", tetapi juga "tanggung jawab pemanfaatan"; jika tanggung jawab itu diabaikan—tanah ditelantarkan—negara diposisikan berwenang melakukan reposisi penguasaan demi kemaslahatan dengan memberi kepada pihak yang mampu mengelola (Ramdi & Arifin, 2024). Ini juga konsisten dengan tesis bahwa pemberian hak atas tanah dalam Islam berorientasi pada pembangunan atau pemakmuran berdasarkan kemampuan dan kepentingan umum (Ramdi & Arifin, 2024).

3.7 Pengalihan dan Pengambilalihan untuk Kepentingan Umum: Musyawarah, Kompensasi Layak, dan Wakaf

Dalam kajian pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam, disebut bahwa pengalihan dapat dilakukan melalui jual beli atau ganti rugi atau kompensasi serta melalui wakaf, dan setelah terjadi perpindahan hak, tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan berpindah kepada pihak kedua—pembeli atau penerima wakaf. Kajian yang sama menekankan prinsip prosedural bahwa pengadaan atau pengalihan tanah bagi kepentingan umum harus ditempuh lewat musyawarah tanpa pemaksaan dan disertai ganti rugi yang layak (tsamanul mitsli). Penekanan musyawarah dan kompensasi ini juga sejalan dengan studi maslahah–mafsadah dalam pembebasan tanah yang menyatakan bahwa kepentingan personal wajib dihormati, tetapi bila harus digeser oleh kepentingan umum yang lebih besar, wajib diberi ganti rugi adil dan layak; sekaligus ditegaskan bahwa hak milik tidak berlaku tanpa batas karena Allah pemilik yang sebenarnya dan hak milik dapat dicabut demi kepentingan umum (Yasin, 2021).

Literatur wakaf dalam sumber-sumber yang digunakan menegaskan pula dimensi pengalihan berbasis ibadah-sosial: wakaf dipahami sebagai penyerahan kepemilikan yang tahan lama zatnya kepada nazhir untuk dimanfaatkan sesuai syariat, dan harta yang diwakafkan keluar dari hak milik wakif—serta bukan menjadi milik nazhir—melainkan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dalam sintesis berbasis rujukan, mekanisme pengalihan hak milik dalam Islam tidak hanya transaksi privat—jual beli, hibah, atau waris—tetapi juga instrumen sosial-keagamaan (wakaf) yang berkonsekuensi pada perubahan status penguasaan dan pola pemanfaatan (Basana et al., 2023).

3.8 Integrasi Nilai Islam dalam Hukum Agraria Indonesia dan Pembingkaian "Hak Milik Terkuat dan Terpenuh"

Beberapa kajian secara eksplisit menelusuri elemen hukum Islam dalam UUPA dan menyatakan bahwa UUPA memuat elemen-elemen yang dihubungkan dengan filosofi kepemilikan, fungsi sosial, hak dan pendaftaran tanah, serta konsep membuka tanah yang diparalelkan dengan iḥyā' al-mawāt. Dalam tulisan lain, sistem hukum Islam dipandang mencakup aturan kepemilikan properti, penggunaan, dan transfer, serta mengatur hubungan individu dengan Allah dan dengan sesama; dalam kerangka itu, pemberian hak atas tanah dalam Islam dipandang berorientasi pada pembangunan atau pemakmuran dan kemaslahatan umum. Kesepadanan nilai ini juga ditekankan oleh kajian yang membandingkan konsep penguasaan tanah menurut hukum adat dan Islam, yang menilai keduanya memiliki kearifan lebih tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, termasuk melalui gagasan "tidak mengenal penguasaan mutlak" serta penekanan pada dimensi inklusif dan anti-komodifikasi yang merusak (Nasution et al., 2023).

Dalam diskursus UUPA yang dipakai oleh sejumlah artikel, "hak milik" disebut sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, namun sekaligus ditegaskan bahwa "terkuat dan terpenuh" tidak dimaksudkan sebagai hak mutlak tak terbatas atau tidak dapat diganggu gugat, melainkan tetap harus mengingat fungsi sosial (Rustiana & Hidayat, 2022). Dengan menghubungkan dua ranah tersebut, frasa "terkuat dan terpenuh" dapat dibaca sebagai penegasan intensitas kewenangan privat—analog dengan milk at-tām atau milik sempurna dalam fikih muamalah—tetapi tetap berada dalam horizon pembatasan normatif Islam: tidak merugikan orang lain, tidak menelantarkan tanah, dan tunduk pada kebutuhan kemaslahatan umum yang dapat memicu mekanisme kompensasi atau pengambilalihan (Basana et al., 2023; Ramdi & Arifin, 2024; Yasin, 2021).

________________________________________

IV. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, hak milik menurut hukum Islam tentang tanah dan benda dapat dipahami sebagai konsep milkiyah yang selalu terhubung dengan tasharruf (pemanfaatan/pengelolaan) dan tauzi' (pendistribusian), serta berada dalam fondasi teologis bahwa Allah adalah pemilik hakiki dan manusia memperoleh mandat pengelolaan (Basana et al., 2023). Dalam kerangka itu, hak milik individu diakui dan dilindungi secara kuat—termasuk larangan merampas hak orang lain dan penekanan moral-etis keadilan—tetapi kepemilikan manusia tidak diletakkan sebagai absolut tanpa batas karena dibatasi oleh hak orang lain, prinsip kemaslahatan, serta fungsi sosial (Sanjaya et al., 2022; Yasin, 2021).

Mekanisme perolehan hak milik tanah dalam sumber-sumber ini mencakup jual beli, waris, hibah, iḥyā' al-mawāt, taḥjīr, dan iqṭhā', dengan orientasi pemakmuran dan kelayakan pengelolaan sebagai justifikasi normatif (Basana et al., 2023). Tanah yang ditelantarkan dapat memicu reposisi penguasaan—dalam beberapa rujukan dengan patokan 3 (tiga) tahun—dan pengalihan untuk kepentingan umum harus menempuh musyawarah serta kompensasi yang layak, sehingga kepemilikan berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, bukan sumber eksploitasi (Ramdi & Arifin, 2024; Yasin, 2021).

Frasa "terkuat dan terpenuh" dalam UUPA dapat dibaca secara paralel dengan konsep milk at-tām (milik sempurna) dalam fikih muamalah, namun keduanya sama-sama menegaskan bahwa intensitas kewenangan privat tersebut tidak bersifat mutlak—melainkan selalu dibingkai oleh fungsi sosial, larangan eksploitasi, dan tanggung jawab pemanfaatan yang produktif demi kemaslahatan bersama.

________________________________________

Daftar Pustaka

Basana, S., Yamin, M., Kalo, S., & Nasution, F. A. (2023). Analisis yuridis atas klaim hak milik atas tanah oleh instansi pemerintah. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(1), 60–76. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3554

Herlindah, H., Kholish, Moh. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the oligarchy of ownership and control of agricultural land in Indonesia: A maqashid sharia review of the land of agrarian reform objects (TORA) exceeding the maximum boundary. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(2), 222. https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960

Nasution, A. W., Marliyah, M., & Anggraini, T. (2023). Kepemilikan tanah produktif dalam perspektif fiqh muamalah. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 162–171. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9733

Ramdi, T., & Arifin, T. (2024). Perspektif Hadis Bukhari Muslim, KUHP, dan UUPA No. 5 Tahun 1960 terkait praktik mafia tanah. Journal of Law Administration and Social Science, 4(5), 809–820. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.874

Rustiana, E., & Hidayat, K. (2022). Kepemilikan hak atas tanah pertanian absentee dalam perspektif maqashid syariah. Jurnal Jatiswara, 37(2), 185–194. https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.395

Sanjaya, R. T., Haruni, C. W., & Al-Fatih, S. (2022). Tinjauan yuridis sosiologis pelepasan hak atas tanah adat menjadi sertifikat hak milik di Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Indonesia Law Reform Journal, 2(3), 335–351. https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23558

Syahyuti, N. (2016). Nilai-nilai kearifan pada konsep penguasaan tanah menurut hukum adat di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 24(1), 14. https://doi.org/10.21082/fae.v24n1.2006.14-27

Yasin, D. (2021). Studi komparasi hukum pertanahan Indonesia dengan pandangan Abu 'Ubaid Al Qasim Bin Salam. Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 1(02), 57–66. https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.301