01357 - Hak Merek dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian atas Hak Eksklusif, Pemanfaatan Muamalah, dan Batasan Syariah

Abstrak

Hak merek sebagai hak eksklusif pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek dalam perdagangan barang atau jasa merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang relevan dikaji dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hak merek dalam kerangka hukum Islam kontemporer, meliputi kategorisasi sebagai hak kekayaan (huqūq māliyyah), eksklusivitas kepemilikan individual, pelanggaran dan pertanggungjawabannya, serta pemanfaatannya melalui berbagai mekanisme muamalah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, kajian ini menelaah korespondensi antara rezim merek dalam hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama mengakui HKI sebagai hak kekayaan yang bernilai moral dan ekonomi, sehingga hak merek dapat dipahami sebagai kepemilikan individual yang wajib dihormati berdasarkan asas infirādiyyah dan konsep haqq mālī. Pelanggaran merek dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memerlukan sanksi ta'zīr, sementara pemanfaatannya melalui lisensi, waralaba, dan wakaf diakui sah selama memenuhi prasyarat syariah. Batasan syariah juga menegaskan bahwa objek merek harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: Hak merek, hukum Islam, huqūq māliyyah, ta'zīr, muamalah, wakaf merek

________________________________________

Abstract

The trademark right, as the exclusive right of a registered trademark owner to use the mark in the trade of goods or services, constitutes a form of Intellectual Property Right (IPR) that is relevant to be examined from an Islamic law perspective. This article aims to analyze the position of trademark rights within the framework of contemporary Islamic law, covering their categorization as property rights (huqūq māliyyah), individual ownership exclusivity, violations and their legal consequences, as well as their utilization through various muamalah mechanisms. Using a normative juridical research method and comparative approach, this study examines the correspondence between the trademark regime under Indonesian positive law and Islamic legal principles. The findings indicate that the majority of Islamic scholars recognize IPR as property rights with moral and economic value, so that trademark rights can be understood as individual ownership that must be respected based on the principle of infirādiyyah and the concept of haqq mālī. Trademark infringement may be categorized as an act requiring ta'zīr sanctions, while its utilization through licensing, franchising, and waqf is recognized as valid provided it fulfills Sharia requirements. Sharia limitations also affirm that the subject matter of a trademark must be lawful and must not contradict Islamic principles.

Keywords: Trademark rights, Islamic law, huqūq māliyyah, ta'zīr, muamalah, trademark waqf

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam kegiatan perdagangan modern, merek dipahami sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi sebagai tanda pembeda dan identitas asal barang atau jasa sehingga memudahkan konsumen membedakan produk satu pelaku usaha dari pelaku usaha lain (Azza & Rahayu, 2023; Lubis & Rahaditya, 2023). Karena merek juga mengandung nilai ekonomi dan berkaitan dengan reputasi (goodwill) suatu usaha, perlindungan hukum merek dipandang penting untuk menjaga keteraturan perdagangan serta mencegah kerugian bagi pemilik merek maupun konsumen (Azza & Rahayu, 2023; Marwiyah, 2010).

Dalam hukum positif Indonesia, ide sentral perlindungan tersebut dirumuskan melalui konsep "hak atas merek" sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek itu dalam perdagangan barang atau jasa, atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain (Azza & Rahayu, 2023; Hendri & Markoni, 2023; Lubis & Rahaditya, 2023). Topik "hak merek menurut hukum Islam" kemudian relevan dibahas pada dua tingkat sekaligus: pertama, bagaimana konsep hak merek sebagai hak kekayaan dapat dijelaskan dalam kategori-kategori hukum Islam—misalnya sebagai huqūq māliyyah atau hak kekayaan; dan kedua, bagaimana prinsip-prinsip syariah memberi rambu-rambu etika dan legalitas atas pemanfaatan, pengalihan, serta pelanggaran merek dalam praktik muamalah kontemporer, termasuk dalam konteks regulasi nasional yang mensyaratkan pendaftaran (Marwiyah, 2010; Sudjana, 2020).

________________________________________

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang merek dan kekayaan intelektual, serta sumber-sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak merek dan hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mengelaborasi korespondensi antara rezim hak merek dalam hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kajian komparatif antara keduanya.

________________________________________

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Hak Merek dan Hak Eksklusif dalam Hukum Positif sebagai Titik Berangkat Praktik di Indonesia

Undang-undang merek Indonesia menegaskan bahwa hak atas merek bersifat eksklusif dan lahir setelah suatu merek terdaftar; karena itu, perlindungan merek pada dasarnya dilekatkan pada mekanisme pendaftaran melalui sistem first to file atau konstitutif melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Azza & Rahayu, 2023; Gunawan & Rahaditya, 2023; Hendri & Markoni, 2023). Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa setelah pendaftaran diterima, negara memberikan kepastian hukum kepada pemilik sebagai pemegang hak yang sah, termasuk hak untuk menggunakan sendiri merek dalam perdagangan barang atau jasa atau memberikan izin kepada pihak lain (Azza & Rahayu, 2023; Gunawan & Rahaditya, 2023; Lubis & Rahaditya, 2023).

Dengan kerangka ini, hak merek dipahami sebagai monopoli hukum yang terbatas—dalam arti hak khusus—sehingga pihak lain tidak boleh menggunakan merek yang sama atau yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tanpa hak, terutama untuk barang atau jasa sejenis (Dwisvimiar & Elfira, 2024; Lubis & Rahaditya, 2023). Dalam aspek penegakan, pemilik merek terdaftar pada umumnya diposisikan dapat menempuh upaya perdata—misalnya gugatan ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan—maupun pidana sesuai rezim Undang-Undang Merek, sebagaimana sering diuraikan dalam literatur perlindungan merek (Ardhian, 2017; Lubis & Rahaditya, 2023).

Masa perlindungan merek terdaftar dalam Undang-Undang Merek juga ditegaskan berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang; beberapa kajian merujuk ketentuan bahwa perlindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama (Azza & Rahayu, 2023; Dasrol & Darnia, 2023). Di tingkat praktik, kerangka "hak eksklusif karena pendaftaran" ini menjadi penting karena ia menentukan siapa yang dapat menuntut ketika terjadi pelanggaran serta siapa yang dipandang memiliki legal standing yang kuat dalam sengketa merek (Azza & Rahayu, 2023; Gunawan & Rahaditya, 2023). Namun, literatur juga menunjukkan adanya ruang koreksi terhadap first to file melalui isu itikad tidak baik dan pembatalan atau pengujian pemilik merek yang sebenarnya—misalnya dengan pembuktian penggunaan lebih dahulu—walaupun prinsip pendaftaran tetap menjadi poros utama lahirnya perlindungan (Hendri & Markoni, 2023; Pakpahan & Haryanto, 2021).

3.2 Kedudukan Hak Merek dalam Kategori Harta Menurut Hukum Islam: Huqūq Māliyyah dan Kepemilikan atas Kekayaan Tidak Berwujud

Kajian hukum Islam kontemporer yang membahas HKI menekankan bahwa HKI dapat dipahami sebagai hak kekayaan (huqūq māliyyah), meskipun bersifat tidak berwujud, karena mengandung nilai moral dan nilai ekonomi yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat (Sudjana, 2020). Sejalan dengan itu, kajian tentang wakaf produktif juga menegaskan bahwa menurut hukum positif, HKI dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud; sekaligus di sisi lain disebutkan bahwa hukum Islam memang tidak mengatur HKI secara rinci seperti wilayah ibadah atau waris, tetapi banyak ilmuwan muslim mengkaji dan berpendapat bahwa pemilik kekayaan intelektual memiliki hak hukum atasnya (Hidayah, 2020; Sudjana, 2020). Dalam konteks merek, konseptualisasi ini penting karena merek dalam praktik perdagangan bukan sekadar simbol, melainkan aset yang melekat pada barang atau jasa dan dipakai untuk aktivitas ekonomi sehingga masuk akal ditempatkan sebagai objek hak (kekayaan) yang dapat dimiliki dan dilindungi (Azza & Rahayu, 2023; Mawaddah et al., 2023).

Pada tataran konseptual, terdapat perbedaan pandangan dalam ekonomi Islam terkait pengakuan HKI: disebutkan bahwa ulama Hanafiyyah tidak mengakui keberadaan kekayaan intelektual, sedangkan mayoritas ulama mengakuinya dengan argumentasi bahwa "harta" adalah sesuatu yang bernilai; bahkan pihak yang merusaknya harus menanggung konsekuensi (Marwiyah, 2010; Sudjana, 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa justifikasi syariah atas hak merek banyak bertumpu pada penalaran mengenai nilai (manfaat ekonomi dan moral) serta kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan yang lahir dari kerja intelektual, bukan semata-mata pada penyebutan tekstual eksplisit (Hidayah, 2020; Marwiyah, 2010). Karena itu, ketika hak merek dipandang sebagai hak kekayaan, implikasinya adalah adanya pengakuan atas kepemilikan dan tuntutan penghormatan terhadap hak tersebut sebagai kepemilikan individual—suatu gagasan yang juga muncul dalam studi yang menegaskan merek sebagai bagian dari hak milik pribadi (bukan hak milik umum) dalam perspektif hukum Islam (Yohen, 2024; Yustisia & Budiningsih, 2019).

3.3 Hak Eksklusif sebagai "Hak Individu" dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah: Prinsip Infirādiyyah dan Haqq Mālī

Dalam perspektif hukum bisnis syariah, salah satu asas kepemilikan yang disebut dalam penelitian UMKM adalah asas infirādiyyah yang dimaknai sebagai hak eksklusif individual yang harus dihormati oleh setiap orang atas suatu kepemilikan (Yustisia & Budiningsih, 2019). Kajian yang sama menyatakan bahwa kepemilikan merek dagang—terutama ketika didaftarkan—menguatkan posisi pelaku usaha karena ia memiliki hak eksklusif yang diakui secara jelas dan legal; bahkan dihubungkan dengan konsep haqq mālī (hak milik seseorang atas suatu benda) (Azza & Rahayu, 2023; Yustisia & Budiningsih, 2019). Dengan demikian, dalam narasi syariah yang berkembang di literatur tersebut, hak merek sebagai aset usaha dapat dipahami sebagai bagian dari hak milik yang tidak boleh dilanggar oleh pihak yang tidak memiliki hak (Yohen, 2024; Yustisia & Budiningsih, 2019).

Pandangan ini dapat dipertemukan dengan argumentasi yang menyatakan bahwa mayoritas ulama mengakui HKI karena ia bernilai dan perusakannya menuntut konsekuensi; artinya, terdapat logika "perlindungan hak" dan "tanggung jawab pelanggaran" yang sejalan dengan gagasan eksklusivitas dalam rezim merek modern (Marwiyah, 2010; Sudjana, 2020). Bahkan dalam pembahasan tentang merek dan wakaf, dijelaskan bahwa pemegang hak merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dalam perdagangan barang atau jasa, memberi izin kepada orang lain, serta dalam pengalihan biasa dapat mengalihkan lagi hak tersebut, yang menggambarkan merek sebagai objek hak kekayaan yang dapat dikelola dan dieksploitasi secara sah (Anas & Budianto, 2023; Fakhira & Hendar, 2024). Keseluruhan ini memperlihatkan bagaimana konsep eksklusivitas merek dalam praktik kontemporer dapat "diterjemahkan" sebagai kepemilikan individual yang harus dihormati, sebagaimana ditekankan dalam asas infirādiyyah dan pengakuan huqūq māliyyah (Sudjana, 2020; Yustisia & Budiningsih, 2019).

3.4 Pelanggaran Merek (Pemalsuan/Peniruan) dan Tanggung Jawab dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Literatur yang membandingkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam menyebutkan bahwa pemalsuan merek dipandang mengganggu masyarakat dan merugikan konsumen maupun pemilik merek, sehingga pelaku perlu dimintai pertanggungjawaban (Mawaddah et al., 2023). Dalam kajian yang sama, merek ditegaskan sebagai aset hak tidak berwujud yang terkait dengan barang atau jasa dan karenanya memerlukan perlindungan hukum agar pihak lain tidak memakai merek, nama, warna, atau logo yang sama atau mirip pada barang atau jasa yang hampir sama (Mawaddah et al., 2023). Pada titik ini, prinsip eksklusivitas menjadi dasar moral-hukum: jika pihak lain menggunakan merek tanpa hak, perbuatan itu diperlakukan sebagai pelanggaran yang menimbulkan kebutuhan sanksi dan pemulihan (Dwisvimiar & Elfira, 2024; Mawaddah et al., 2023).

Terkait konsekuensi dalam hukum Islam, kajian perbandingan menyatakan bahwa sanksi terhadap pemalsuan merek dalam hukum Islam dapat ditempatkan dalam kategori ta'zīr, yang penentuannya dikembalikan kepada otoritas atau penguasa atau hakim demi rasa keadilan (Mawaddah et al., 2023). Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, pemilik merek terdaftar umumnya dirujuk dapat menempuh jalur perdata—misalnya ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan—maupun pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Merek (Ardhian, 2017; Lubis & Rahaditya, 2023). Dengan demikian, terdapat pola yang dapat disintesiskan: baik dalam hukum Islam melalui konsep ta'zīr yang fleksibel maupun hukum positif melalui skema perdata-pidana, pelanggaran merek dipahami sebagai tindakan yang menjustifikasi penegakan hukum demi melindungi pemilik hak serta ketertiban perdagangan (Ardhian, 2017; Mawaddah et al., 2023).

3.5 Pemanfaatan Hak Merek dalam Muamalah: Lisensi, Waralaba, dan Pengalihan melalui Wakaf

Dalam praktik bisnis, merek tidak hanya "dipakai sendiri" tetapi juga dapat menjadi objek kerja sama komersial. Dalam hukum positif, hak atas merek secara eksplisit mencakup hak menggunakan sendiri dan/atau memberikan izin kepada pihak lain (Azza & Rahayu, 2023; Lubis & Rahaditya, 2023). Kajian mengenai perjanjian lisensi menegaskan bahwa penggunaan merek dalam pengertian hak atas merek berarti pemilik merek berhak memproduksi dan/atau menjual barang atau jasa dengan memakai merek tersebut, serta lisensi merek harus dilakukan secara tertulis dan dicatatkan agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga (Anas & Budianto, 2023; Lubis & Rahaditya, 2023). Pada level konseptual syariah, pemanfaatan merek melalui lisensi atau izin ini dapat dipahami sebagai mekanisme pemindahan "hak pakai" yang tetap menghormati hak eksklusif pemilik merek sebagai pemilik kekayaan (Fakhira & Hendar, 2024; Yustisia & Budiningsih, 2019).

Dalam model bisnis waralaba, literatur yang membahas waralaba dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam menegaskan bahwa waralaba pada dasarnya merupakan pemberian hak untuk memanfaatkan HKI dan sistem operasional pemberi waralaba kepada penerima waralaba, termasuk penggunaan merek dagang atau merek jasa (Rahaditya et al., 2023). Karena itu, hak merek menjadi salah satu aset sentral yang "dilisensikan" dalam hubungan bisnis berkelanjutan, yang mengandaikan adanya pengakuan atas kepemilikan dan kontrol pemilik merek atas cara merek digunakan dalam perdagangan (Anas & Budianto, 2023; Rahaditya et al., 2023). Dengan kata lain, lisensi dan waralaba memperlihatkan bahwa eksklusivitas tidak selalu berarti pemilik harus menjalankan seluruh aktivitas sendiri, melainkan dapat mengizinkan pihak lain menggunakan merek dengan ketentuan tertentu tanpa menghilangkan hak dasar pemilik (Anas & Budianto, 2023; Lubis & Rahaditya, 2023).

Salah satu pengembangan yang khas dalam diskursus syariah adalah pengalihan hak merek melalui wakaf. Kajian tentang wakaf dan merek menjelaskan bahwa pengalihan merek dengan dasar wakaf dipahami sebagai tindakan yang bermotivasi religius atau kepentingan umum dan karena itu cenderung bersifat perpetuity (berlaku selamanya), serta menempatkan nazhir sebagai pengelola untuk kepentingan umum—bukan sebagai pihak yang bebas mengalihkan lagi (Fakhira & Hendar, 2024). Namun, kajian yang sama juga menekankan bahwa Undang-Undang Wakaf memungkinkan bentuk transfer sementara yang secara fungsional dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi, yakni hanya memindahkan hak menggunakan merek, bukan kepemilikannya (Anas & Budianto, 2023; Fakhira & Hendar, 2024). Sementara itu, kajian wakaf produktif menyatakan bahwa peraturan wakaf di Indonesia memasukkan HKI—termasuk hak merek—sebagai benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hidayah, 2020). Kombinasi dua literatur ini menunjukkan bahwa hak merek dapat "diintegrasikan" ke instrumen filantropi Islam (wakaf) sekaligus tetap tunduk pada logika pengelolaan aset dan pembatasan pengalihan demi tujuan wakaf (Fakhira & Hendar, 2024; Hidayah, 2020).

3.6 Pembiayaan dan Aspek Objek Hukum: Hak Merek sebagai Objek Transaksi dalam Praktik Syariah

Sejumlah tulisan menegaskan bahwa hak merek, baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam pembacaan hukum Islam, dapat dipandang sebagai benda atau objek hukum sehingga dapat menjadi subjek pengaturan dan transaksi (Masnun & Pratama, 2020; Sudjana, 2020). Dalam kajian pembiayaan pendaftaran merek bagi UKM melalui akad bai' al-istishnā', ditegaskan bahwa hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan industri dan perlindungannya diperoleh ketika merek didaftarkan; kajian ini juga menyatakan bahwa hak merek dapat dipahami sebagai benda atau objek hukum, dan pembuktian hak atas merek terkait dengan terbitnya sertifikat merek terdaftar (Masnun & Pratama, 2020). Dengan demikian, dalam diskursus praktik ekonomi syariah, hak merek diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diurus, dibiayai, dan dikontrakkan, selama memenuhi prasyarat legalitas dan substansi yang dibenarkan (Anas & Budianto, 2023; Masnun & Pratama, 2020).

Pada level prinsip, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana dikutip dalam penelitian praktik jual beli menyatakan akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan (Taufik et al., 2022). Walaupun kajian tersebut tidak khusus membahas merek, implikasinya relevan bagi praktik merek di Indonesia: jika hukum positif mensyaratkan pendaftaran untuk melahirkan hak eksklusif dan melarang penggunaan tanpa hak, maka kepatuhan pada rezim legal tersebut dapat menjadi faktor penting ketika menilai kepatuhan muamalah terhadap kerangka "tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" yang disebut KHES (Lubis & Rahaditya, 2023; Taufik et al., 2022). Artinya, dalam konteks negara modern, kepatuhan terhadap aturan merek dapat diposisikan sebagai bagian dari disiplin muamalah agar transaksi tidak cacat dari sisi legal-formal (Azza & Rahayu, 2023; Taufik et al., 2022).

3.7 Batasan Syariah atas Merek: Kehalalan Produk dan Kepatutan Objek Merek

Di samping pengakuan hak dan mekanisme pemanfaatannya, literatur juga menekankan adanya batasan syariah terkait objek merek dan produk yang ditandai oleh merek. Kajian wakaf-merek menyoroti catatan bahwa dalam perspektif hukum Islam, merek untuk makhluk hidup atau produk yang tidak halal dipandang dilarang atau tidak patut (not appropriate/not halal) (Fakhira & Hendar, 2024). Selaras dengan itu, kajian wakaf produktif menegaskan bahwa HKI dapat menjadi aset wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang berarti substansi objek—merek atau produk—harus dinilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Fakhira & Hendar, 2024; Hidayah, 2020). Dua rujukan ini memperlihatkan bahwa "hak merek" bukan semata-mata persoalan eksklusivitas dan nilai ekonomi, tetapi juga terkait kelayakan syariah dari objek yang dieksploitasi atau dialihkan.

________________________________________

IV. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, hak merek dalam perspektif hukum Islam kontemporer dapat dirumuskan melalui enam prinsip utama.

Pertama, karena HKI dapat dipahami sebagai huqūq māliyyah (hak kekayaan) yang bernilai moral dan ekonomi meskipun tidak berwujud, maka hak merek dapat dipandang sebagai bagian dari harta atau kekayaan yang kepemilikannya dapat diakui dan dilindungi (Hidayah, 2020; Sudjana, 2020).

Kedua, pengakuan tersebut tidak tunggal—terdapat perbedaan pandangan, misalnya Hanafiyyah yang tidak mengakui HKI versus mayoritas yang mengakui—namun argumen mayoritas menekankan nilai dan konsekuensi kerusakan atau pelanggarannya sebagai dasar pengakuan hak (Marwiyah, 2010; Sudjana, 2020).

Ketiga, ketika hak merek dipahami sebagai kepemilikan individual, asas infirādiyyah dalam hukum bisnis syariah menegaskan bahwa hak eksklusif tersebut harus dihormati, dan pendaftaran merek dipandang penting untuk membuat hak eksklusif itu "jelas dan legal" dalam praktik (Azza & Rahayu, 2023; Yustisia & Budiningsih, 2019).

Keempat, dalam kasus pelanggaran seperti pemalsuan, literatur perbandingan menempatkan sanksi dalam kerangka ta'zīr yang fleksibel dan ditentukan hakim atau otoritas, yang secara fungsional sejalan dengan tujuan perlindungan hak dalam perdagangan (Ardhian, 2017; Mawaddah et al., 2023).

Kelima, dalam pemanfaatan muamalah, hak merek dapat dikelola melalui lisensi dan waralaba sebagai bentuk pemberian izin penggunaan merek yang tetap menegaskan kontrol pemilik, dan bahkan dapat dialihkan untuk kepentingan umum melalui wakaf dengan batasan pengelolaan nazhir (Anas & Budianto, 2023; Fakhira & Hendar, 2024; Rahaditya et al., 2023).

Keenam, syariah memberikan rambu bahwa pemanfaatan atau pengalihan merek harus memperhatikan prinsip syariah—misalnya terkait objek atau produk halal—dan dalam konteks Indonesia juga relevan memperhatikan prinsip bahwa akad tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Fakhira & Hendar, 2024; Hidayah, 2020; Taufik et al., 2022).

Dengan sintesis ini, "hak merek menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai pengakuan atas hak kekayaan tidak berwujud yang bernilai, bersifat individual dan wajib dihormati, dapat dimanfaatkan melalui skema muamalah yang sah, serta dapat ditegakkan melalui mekanisme sanksi yang dipandang adil, dengan tetap memperhatikan batasan kepatutan, kehalalan, dan kepatuhan hukum yang berlaku di negara (Fakhira & Hendar, 2024; Mawaddah et al., 2023; Yustisia & Budiningsih, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anas, A. T., & Budianto, A. A. (2023). Analisis bisnis waralaba dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Anayasa Journal of Legal Studies, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.2

Ardhian, M. A. (2017). Pengawasan isi ulang air terhadap galon bermerek di Disperindag Kota Malang: Kajian hukum positif dan hukum Islam. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 8(1), 111. https://doi.org/10.18860/j.v7i3.4336

Azza, M. F. A. F., & Rahayu, W. P. R. P. (2023). Dampak merek dagang terhadap efektivitas manajemen UMKM perspektif hukum bisnis syari'ah (Studi kasus UMKM Barlian Makrame di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). Falah Journal of Sharia Economic Law, 4(1), 85–94. https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.228

Dasrol, D., & Darnia, M. E. (2023). Optimalisasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam pendaftaran merek usaha keripik nenas di Desa Rimbo Panjang. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 131. https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8378

Dwisvimiar, I., & Elfira, D. (2024). Merancang konsep standar pemeriksaan substantif merek: Belajar dari kasus merek M&G. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(1), 151–178. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art7

Fakhira, N. H., & Hendar, J. (2024). Perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 823k/Pdt.Sus-HKI/2016 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bandung Conference Series Law Studies, 4(1), 422–428. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9897

Gunawan, L. L., & Rahaditya, R. (2023). Analisis sengketa kepemilikan merek Bensu (Studi pada merek Geprek Bensu melawan I Am Geprek Bensu). Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(6), 4606–4618. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12759

Hendri, H., & Markoni, M. (2023). Analisis yuridis mengenai pembatalan merek "Zhe Nung Zhu." Jurnal Impresi Indonesia, 2(8), 780–789. https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3313

Hidayah, K. (2020). Model pembiayaan pendaftaran merek bagi pengusaha kecil menengah dengan melalui akad bai' al istishna'. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 10(2), 157. https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8303

Lubis, F. Z. P., & Rahaditya, R. (2023). Implementasi prinsip first to use pada pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(5), 3217–3228. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.11807

Marwiyah, S. (2010). Perlindungan hukum atas merek terkenal. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.50

Masnun, Muh. A., & Pratama, R. N. (2020). Analisis penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 484–499. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.828

Mawaddah, F., Haikal, M., Saputra, F., Akbar, K., & Efendi, S. (2023). Pertanggungjawaban pidana pemalsuan merek dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 129–149. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1710

Pakpahan, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak terdaftar ditinjau dari prinsip "use in commerce." Dialogia Iuridica, 12(2), 22–35. https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3337

Rahaditya, R., Goldwen, F., Fernandha, R. D., S, C. O., Aryadi, A. M., & Rahmasari, L. (2023). Tinjauan yuridis hak atas merek sebagai hak kekayaan intelektual. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6(2), 747–760. https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2040

Sudjana, S. (2020). Akibat hukum penghapusan dan pembatalan merek terdaftar terhadap hak atas merek. Res Nullius Law Journal, 2(2), 119–140. https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3076

Taufik, L. A. Q. M., Mustafa, M. E., & Farhana, F. (2022). Perlindungan hukum terhadap barang atau merek KW di Indonesia. Journal of Legal Research, 4(4), 883–892. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.27931

Yohen, S. M. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jleb Journal of Law Education and Business, 2(1), 308–314. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1641

Yustisia, F., & Budiningsih, C. R. (2019). Pengalihan hak merek melalui wakaf berdasarkan hukum positif Indonesia dan prinsip syariah. Veritas Et Justitia, 5(2), 329–351. https://doi.org/10.25123/vej.3616