01353 - Hak Desain Industri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Normatif-Komparatif

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji hak desain industri sebagai hak eksklusif atas kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis/warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk, ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam secara normatif-komparatif. Desain industri dalam hukum Indonesia diposisikan sebagai hak eksklusif berbasis pendaftaran (first to file) yang memberikan perlindungan selama 10 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, selaras dengan standar TRIPs/WTO. Dalam perspektif hukum Islam, hak desain industri dapat dipahami sebagai hak kekayaan (ḥuqūq māliyyah) yang memiliki nilai ekonomi dan karenanya patut dilindungi dari pelanggaran, sepanjang objek dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan syariah. Kajian ini menegaskan bahwa justifikasi syariah atas hak eksklusif desain industri dapat diterima sebagai perlindungan harta dan penghargaan atas kreativitas, namun tetap menuntut prinsip keseimbangan antara hak individual dan kemaslahatan publik. Harmonisasi hukum desain industri dan hukum Islam bukan hanya soal penghalalan konsep hak eksklusif, melainkan juga pembentukan tata kelola yang adil melalui kejelasan unsur kebaruan/estetika, peningkatan penegakan hukum, dan integrasi nilai syariah—termasuk syarat halal, zakat, dan wakaf KI—ke dalam budaya desain dan praktik perlindungannya.

Kata Kunci: Desain Industri, Hak Eksklusif, Hukum Islam, Kekayaan Intelektual, Maqāṣid al-Sharīʿah, Wakaf KI

________________________________________

Abstract

English: This article examines industrial design rights as exclusive rights over the creation of shapes, configurations, or compositions of lines/colors that provide an aesthetic impression on a product, reviewed from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law through a normative-comparative approach. Industrial design in Indonesian law is positioned as a registration-based exclusive right (first to file) providing 10-year protection under Law Number 31 of 2000, aligned with TRIPs/WTO standards. From an Islamic law perspective, industrial design rights can be understood as property rights (ḥuqūq māliyyah) possessing economic value and therefore deserving protection from violations, as long as the object and its use do not contradict shariah principles. This study affirms that the shariah justification for exclusive industrial design rights can be accepted as protection of property and recognition of creativity, yet still requires a balancing principle between individual rights and public welfare (maṣlaḥah). The harmonization of industrial design law and Islamic law is not merely about legitimizing the concept of exclusive rights, but also about establishing fair governance through clarity of novelty/aesthetic elements, improved law enforcement, and integration of shariah values—including halal requirements, zakat, and intellectual property waqf—into the culture of design and its protection practices.

Keywords: Industrial Design, Exclusive Rights, Islamic Law, Intellectual Property, Maqāṣid al-Sharīʿah, Intellectual Property Waqf

________________________________________

I. Pendahuluan

A. Desain Industri sebagai "Hak Eksklusif" atas Kreasi Estetik Produk

Dalam hukum positif Indonesia, desain industri dirumuskan sebagai suatu kreasi mengenai bentuk (shape), konfigurasi (configuration), atau komposisi garis/warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi yang memberi kesan estetis serta dapat diwujudkan menjadi pola dua atau tiga dimensi dan dipakai untuk menghasilkan produk/barang/komoditas industri atau kerajinan tangan (Atsar, 2019; Dhiwangga, 2018; Fitri & Hasanah, 2023; Haq et al., 2023; Triana, 2018; Waspiah, 2022). Rumusan ini sejalan dengan gagasan pokok bahwa desain industri berfokus pada penampakan luar (appearance) produk dan nilai estetika yang melekat pada penampilan tersebut (Khakim & Handoko, 2022; Musyarri, 2022). Karena desain industri dapat bernilai ekonomi dan rentan ditiru, rezim perlindungan desain industri memosisikannya sebagai hak eksklusif yang memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk mengeksploitasi desain serta melarang pihak lain memakainya tanpa izin (Fariana & Jinan, 2023; Haq et al., 2023; Ramadhani et al., 2019; Roychan, 2021).

Pertanyaan yang kemudian menjadi penting dalam konteks masyarakat Muslim ialah: bagaimana hak eksklusif atas desain industri ini dipahami dan dibenarkan menurut hukum Islam (fikih/syariah), sekaligus bagaimana syariah memberi batasan etis agar eksklusivitas tersebut tetap selaras dengan kemaslahatan dan nilai-nilai sosial.

B. Konsepsi Desain Industri dalam Hukum Indonesia dan Keterkaitannya dengan TRIPs

Indonesia, sebagai anggota WTO dan pihak pada Persetujuan TRIPs, membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) sebagai bagian dari harmonisasi standar perlindungan KI (kekayaan intelektual) (Ar, 2019; Haq et al., 2023; Heniyatun et al., 2017). Sejumlah literatur menekankan bahwa lahirnya rezim TRIPs juga terkait kepentingan negara-negara industri untuk melindungi produk dan memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional; sekaligus, TRIPs dipandang berlandaskan filsafat yang cenderung menonjolkan individualisme, sementara realitas sosial Indonesia sering dicirikan lebih komunalistik (Ar, 2019; Haq et al., 2023). Dalam kerangka itu, desain industri di Indonesia diposisikan sebagai hak dan kekayaan (property) yang patut dilindungi sebagaimana hak/kekayaan lain (Haq et al., 2023; Ramadhani et al., 2019).

Akan tetapi, perlindungan tersebut bersifat konstitutif: desain industri pada prinsipnya baru memperoleh perlindungan melalui pendaftaran pada otoritas KI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) (Fariana & Jinan, 2023; Haq et al., 2023; Ramadhani et al., 2019; Sudjana, 2021). Konsekuensi sistem first to file ditegaskan: pihak yang pertama mengajukan permohonan pendaftaranlah yang memperoleh perlindungan, bukan semata-mata pihak yang pertama kali mendesain (Ramadhani et al., 2019; Sudjana, 2021); bahkan dalam praktik penjelasan normatif, pemegang hak desain industri dipahami sebagai pihak yang memperoleh hak eksklusif dari negara setelah prosedur permohonan dipenuhi (Fathoni, 2014; Roychan, 2021).

Hak eksklusif pemegang desain industri diuraikan sebagai kewenangan untuk menggunakan sendiri hak tersebut dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya melakukan perbuatan tertentu atas desain yang dilindungi, seperti membuat, memakai/menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk yang memuat desain tersebut (Fathoni, 2014; Fitri & Hasanah, 2023; Ramadhani et al., 2019). Literatur yang mengaitkan UUDI dengan TRIPs juga menegaskan adanya perlindungan minimal yang menjadi rujukan, termasuk bahwa pemilik desain yang dilindungi berhak mencegah pihak ketiga (tanpa persetujuan) dari membuat, menjual, atau mengimpor artikel yang merupakan salinan (atau secara substansial salinan) dari desain yang dilindungi (Fariana & Jinan, 2023; Laksmana, 2021). Dari sisi durasi, UUDI memberikan jangka waktu perlindungan 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan/permohonan, dan beberapa kajian menegaskan bahwa durasi ini dipahami sebagai transformasi dari standar TRIPs serta tidak dapat diperpanjang (Badung, 2019; Fitri & Hasanah, 2023; Haq et al., 2023; Heniyatun et al., 2017; Puspita & Roisah, 2023; Ramadhani et al., 2019; Roychan, 2021; Triana, 2018). Dengan demikian, secara konstruksi hukum, desain industri membentuk "monopoli terbatas waktu" yang bertujuan melindungi kepentingan pemegang hak, namun tetap berakhir pada saat tertentu sehingga desain masuk ke ranah yang dapat diakses publik.

________________________________________

II. Dimensi Kebaruan dan Estetika: Ruang Sengketa dan Ketidakpastian

Dua elemen penting yang kerap dibahas dalam desain industri ialah kebaruan (novelty) dan kualifikasi estetis. Sejumlah kajian menekankan bahwa desain industri mensyaratkan adanya kesan estetis dalam kreasi bentuk; apabila suatu produk semata-mata ditentukan oleh fungsi/konfigurasi teknis tanpa elemen estetis, maka hal itu dipersoalkan sebagai tidak memenuhi karakter desain industri (Dhiwangga, 2018). Dalam praktik penegakan dan pemeriksaan, muncul problem interpretasi karena UUDI dinilai belum memberi batasan yang cukup tegas terhadap unsur kebaruan maupun ruang lingkup "kesan estetis", sehingga berpotensi menimbulkan multi-tafsir (Atsar, 2019; Dhiwangga, 2018; Musyarri, 2022). Ketidakpastian serupa juga tampak dalam sengketa pembatalan hak desain industri, ketika frasa "tidak sama" (dengan pengungkapan sebelumnya) diperdebatkan; ada kajian yang menyimpulkan bahwa "tidak sama" semestinya ditafsirkan sebagai "significantly differ" sebagaimana rujukan TRIPs, dan ditemukan adanya multi-tafsir dalam perkara-perkara pembatalan di Indonesia (Khakim & Handoko, 2022). Problem kebaruan ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif karena batas "kesamaan" versus "perbedaan signifikan" menentukan sah tidaknya klaim eksklusif.

Dalam kerangka keseimbangan, terdapat pula gagasan fair dealing dalam perlindungan desain industri, yakni penggunaan oleh pihak lain untuk tujuan pendidikan dan penelitian sejauh tidak merugikan kepentingan pemegang hak desain industri (Nugroho et al., 2021). Kajian tentang fair dealing menempatkannya sebagai sarana mencapai keadilan melalui keseimbangan hak antara pemegang hak (yang memiliki monopoli terbatas) dan masyarakat (yang diberi peluang pemanfaatan terbatas bagi kesejahteraan) (Nugroho et al., 2021). Perspektif ini penting karena menunjukkan bahwa bahkan dalam rezim "hak eksklusif", terdapat ruang normatif untuk memastikan agar perlindungan desain industri tidak mematikan fungsi sosial pengetahuan dan penelitian.

________________________________________

III. Desain Industri dalam Perspektif Hukum Islam

A. Desain Industri sebagai Harta (Māl) dan Hak Kekayaan (Ḥuqūq Māliyyah)

Sejumlah kajian menegaskan bahwa meskipun terminologi KI/IPR tidak disebut secara eksplisit dalam nash klasik, perlindungan KI dapat dibangun melalui penyamaan esensinya dengan harta (māl) dan hak kekayaan (ḥuqūq māliyyah) yang secara prinsip harus dilindungi (Faiqoh, 2022; Murowi, 2022; Niswah, 2022). Perspektif ini ditegaskan dalam pembahasan zakat atas KI yang menyatakan bahwa KI adalah bagian dari "kekayaan" karena memiliki manfaat dan nilai ekonomi; bahkan ditegaskan bahwa dasar perlindungan hak atas KI dalam Islam dapat bertumpu pada pengakuan hak (khusus dan umum) serta basis metodologis seperti ʿurf dan maṣlaḥah mursalah (Murowi, 2022). Sejalan dengan itu, terdapat rujukan pada Fatwa MUI tentang perlindungan KI yang menyatakan bahwa dalam hukum Islam, KI dipandang sebagai salah satu ḥuqūq māliyyah yang dilindungi (maʿṣūm) sebagaimana māl, dengan syarat KI tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam (Faiqoh, 2022; Murowi, 2022). Dengan kerangka ini, hak desain industri—sebagai bagian dari KI—dapat dipahami sebagai hak kekayaan yang memiliki legitimasi perlindungan selama objek dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Di sisi konseptual, literatur ekonomi syariah menekankan bahwa KI memiliki dimensi hak moral (melekat pada pencipta) dan hak ekonomi (hak mengambil manfaat ekonomi), serta penyalahgunaan KI dipandang sebagai bentuk ketidakadilan (Niswah, 2022). Literatur lain menegaskan bahwa dalam hukum Islam, pelanggaran KI—misalnya menggunakan atau memperdagangkan KI orang lain tanpa hak—dikualifikasikan sebagai ketidakadilan dan dihukumi haram, sekaligus mendorong perlunya penegakan hukum yang tegas sebagai wujud penghargaan atas hak kreatif (Asmuni et al., 2024). Walaupun sebagian pembahasan tersebut banyak berangkat dari contoh hak cipta, argumen prinsipil yang digunakan (KI sebagai harta bernilai dan pelanggaran sebagai kezaliman) dipakai untuk menopang perlindungan KI secara umum (Asmuni et al., 2024; Niswah, 2022), termasuk ranah desain industri sebagai salah satu cabang KI yang dikenal dalam hukum Indonesia (Shabarullah et al., 2021; Shilvia et al., 2022). Dengan demikian, "hak eksklusif" desain industri dapat dipandang dalam Islam sebagai instrumen perlindungan harta/hak yang sah, selama berada dalam koridor syariah dan tidak menimbulkan kezaliman baru.

B. Nuansa Ikhtilāf: Pengakuan KI dan Syarat Kesesuaian Syariah

Kajian mengenai KI dalam ekonomi Islam juga mencatat adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama: disebutkan bahwa sebagian ulama Hanafiyyah tidak mengakui eksistensi KI, sedangkan mayoritas ulama mengakuinya dengan argumentasi bahwa "harta" mencakup segala sesuatu yang bernilai, sehingga perusakan/penghancuran terhadapnya menimbulkan konsekuensi tanggung jawab (Bakir & Fageh, 2023). Dalam konteks Indonesia, konstruksi fatwa MUI yang mensyaratkan "tidak bertentangan dengan hukum Islam" memperlihatkan bahwa pengakuan KI—termasuk desain industri—bersifat bersyarat: hanya karya yang sejalan dengan nilai dan norma Islam yang dapat memperoleh legitimasi perlindungan syariah (Bakir & Fageh, 2023; Faiqoh, 2022; Murowi, 2022). Bahkan kajian yang membahas konsep ḥaqq al-ibtikār (hak atas kreasi pertama) menegaskan bahwa yang diterima dan dilindungi adalah karya yang sesuai nilai dan norma agama; jika bertentangan, maka tidak diakui dan tidak diberi perlindungan (Bakir & Fageh, 2023). Kerangka ini penting untuk desain industri karena objeknya adalah desain produk yang secara sosial dapat terkait dengan etika, kesusilaan, maupun larangan syariah dalam produksi dan konsumsi.

Kesesuaian dengan norma agama juga muncul dalam pembacaan kriteria desain industri di Indonesia, di mana disebutkan bahwa kriteria desain industri adalah "baru" dan tidak melanggar agama, peraturan perundang-undangan, susila, serta ketertiban umum (Fitri & Hasanah, 2023). Dengan demikian, terdapat titik temu antara pendekatan syariah yang menuntut kesesuaian nilai dan pendekatan hukum positif yang menolak perlindungan desain yang bertentangan dengan agama/ketertiban umum (Bakir & Fageh, 2023; Fitri & Hasanah, 2023; Murowi, 2022). Dalam konsepsi fikih yang menilai desain industri Indonesia, bahkan disimpulkan bahwa walaupun hukum desain industri berasal dari TRIPs, secara umum tidak bertentangan dengan fikih dan justru selaras, namun tetap ada persoalan implementasi perlindungan yang perlu dibenahi (Haq et al., 2023). Kesimpulan ini menunjukkan bahwa isu utamanya bukan sekadar "boleh tidaknya" hak desain industri, melainkan bagaimana desain industri dirumuskan dan ditegakkan agar selaras dengan keadilan, budaya, dan nilai syariah.

________________________________________

IV. Menjembatani Eksklusivitas dan Kemaslahatan: Individualisme, Komunalisme, dan Keseimbangan

Salah satu ketegangan konseptual yang kerap muncul adalah bahwa rezim KI modern (termasuk desain industri) berpotensi menonjolkan kepemilikan individual, sementara sebagian karakter sosial Indonesia dipahami sebagai komunalistik (Atsar, 2019; Haq et al., 2023; Musyarri, 2022). Dalam konteks ini, ada argumen bahwa definisi desain industri dalam UUDI tampak individualistik karena menonjolkan bentuk luar dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan/kebersamaan yang sesuai kultur Indonesia (Atsar, 2019). Literatur lain menegaskan perlunya membangun kembali hukum KI dengan sumber hukum materiil dari nilai yang hidup di masyarakat Indonesia—dengan penekanan pada hukum Islam—karena rezim TRIPs memiliki dua sisi: melindungi individu dari pembajakan, tetapi secara empiris banyak menguntungkan negara maju (Ar, 2019). Dengan kata lain, justifikasi syariah atas "hak eksklusif" dapat diterima sebagai perlindungan harta dan penghargaan atas kreativitas, namun tetap menuntut desain kebijakan yang menjaga keseimbangan agar hak eksklusif tidak menjadi instrumen ketimpangan atau dominasi yang bertentangan dengan keadilan sosial.

Di titik ini, gagasan "keseimbangan" menjadi kunci. Kajian perspektif hukum Islam atas KI di Indonesia menekankan adanya asas keseimbangan perlindungan: keseimbangan antara hak moral dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak komunal dan individual (Ar, 2019). Dalam ranah desain industri, gagasan fair dealing juga memotret tujuan yang sama: pemegang hak memiliki monopoli terbatas, tetapi masyarakat tetap memiliki ruang penggunaan terbatas untuk pendidikan/penelitian demi kesejahteraan (Nugroho et al., 2021). Keseimbangan semacam ini dapat dibaca selaras dengan maqāṣid dan maṣlaḥah: perlindungan hak (ḥifẓ al-māl) berjalan bersama pengamanan kemanfaatan publik (maṣlaḥah) agar tidak menimbulkan mudarat sosial.

________________________________________

V. Status Folklor/Ekspresi Budaya Tradisional dan Keterbatasan Desain Industri

Dalam konteks komunalitas, terdapat persoalan penting: tidak semua ekspresi kreatif komunal dapat "dipaksakan" masuk ke rezim desain industri. Dalam kajian fikih atas perlindungan desain industri di Indonesia, disebutkan bahwa hukum desain industri tidak melindungi folklor atau ekspresi budaya tradisional, dengan penekanan bahwa hal tersebut tidak dapat diberi perlindungan sebagai desain industri (Haq et al., 2023). Pernyataan ini memperlihatkan keterbatasan rezim desain industri ketika berhadapan dengan karya komunal tradisional. Karena itu, menilai "hak desain industri menurut hukum Islam" di Indonesia perlu juga memerhatikan bahwa sebagian kreasi yang bernilai budaya/komunal mungkin membutuhkan instrumen perlindungan lain, bukan desain industri, agar sejalan dengan karakter kepemilikan komunal dan keadilan sosial yang diidealkan (Ar, 2019; Haq et al., 2023).

________________________________________

VI. Hak Desain Industri sebagai Objek Akad Muamalah: Lisensi, Pengalihan, dan Larangan Pelanggaran

Dalam praktik komersial, desain industri dapat dimonetisasi melalui mekanisme muamalah yang relevan. Dalam UUDI, lisensi dipahami sebagai izin dari pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui perjanjian (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri yang dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Fitri & Hasanah, 2023). Literatur persaingan usaha juga menegaskan bahwa perjanjian KI (termasuk lisensi desain industri) berada dalam ruang lingkup perjanjian KI yang mendapat pengecualian tertentu dalam hukum persaingan usaha Indonesia, yang menunjukkan pengakuan terhadap fungsi ekonomi perizinan KI (Hakim, 2016). Di samping lisensi, kajian pembiayaan berbasis KI mengutip bahwa pengalihan hak desain industri dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan ketentuan hukum, sebagaimana dirujuk dalam ketentuan pengalihan pada UUDI (Sulistianingsih et al., 2023). Dalam perspektif syariah, pengakuan fatwa bahwa KI dapat menjadi objek akad (al-maʿqūd ʿalaih) juga memperkuat bahwa KI dapat masuk ke ranah transaksi muamalah selama memenuhi syarat syariah (tidak mengandung unsur terlarang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam) (Faiqoh, 2022; Murowi, 2022).

Selaras dengan itu, Islam memandang penggunaan tanpa hak sebagai kezaliman. Literatur ekonomi syariah menyatakan bahwa penggunaan KI secara ilegal adalah ketidakadilan (Niswah, 2022), sementara kajian lain menegaskan bahwa pelanggaran KI (termasuk tindakan menggunakan, menjual, mengimpor/mengekspor, mengedarkan tanpa hak) merupakan bentuk ketidakadilan dan dihukumi haram (Asmuni et al., 2024). Ini koheren dengan karakter hak desain industri sebagai hak eksklusif yang melarang pembuatan/penjualan/impor/ekspor/peredaran tanpa persetujuan pemegang hak selama masa perlindungan (Fathoni, 2014; Fitri & Hasanah, 2023; Ramadhani et al., 2019). Dengan demikian, dalam bingkai hukum Islam, larangan pelanggaran desain industri tidak semata larangan legal-formal, melainkan dapat dipahami sebagai larangan melakukan kezaliman terhadap hak kekayaan orang lain yang diakui dan dilindungi.

________________________________________

VII. Instrumen Distribusi Sosial dalam Islam: Zakat dan Wakaf atas KI/Desain Industri

Karena desain industri mengandung manfaat ekonomi, pembacaan hukum Islam juga menyoroti dimensi distribusi sosialnya. Kajian teori hukum ekonomi syariah atas KI menegaskan bahwa Islam menghormati harta milik pribadi, namun mendorong distribusi harta ketika memenuhi ketentuan tertentu; misalnya hasil pemanfaatan hak ekonomi dapat disalurkan melalui zakat, infak, atau sedekah (Shilvia et al., 2022). Secara lebih spesifik, kajian zakat atas KI menyatakan bahwa KI adalah bagian dari kekayaan yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi; karena itu KI dapat menjadi objek zakat (zakat profesi), dan pembahasannya juga menegaskan dasar metodologis perlindungan KI dalam Islam serta rujukan pada fatwa MUI tentang KI sebagai ḥuqūq māliyyah yang dilindungi selama tidak bertentangan dengan Islam (Murowi, 2022). Dengan kerangka tersebut, pemegang hak desain industri dapat dipandang tidak hanya memiliki hak eksklusif untuk mengambil manfaat ekonomi, tetapi juga memikul tanggung jawab etis-sosial untuk menunaikan kewajiban distribusi (zakat/infak/sedekah) dari manfaat ekonomi yang diperoleh, sesuai konstruksi distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam (Murowi, 2022; Shilvia et al., 2022).

Selain zakat, wakaf memberi instrumen kelembagaan untuk menyalurkan manfaat KI secara produktif. Undang-Undang Wakaf (UU No. 41 Tahun 2004) dipahami memperluas objek wakaf hingga benda bergerak tidak berwujud, termasuk KI; dan disebutkan secara eksplisit bahwa KI dapat menjadi aset wakaf (Habibah, 2021; Khotifah, 2022). Literatur wakaf produktif juga mencantumkan bahwa KI yang dapat diwakafkan meliputi, antara lain, hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Habibah, 2021; Khotifah, 2022). Namun, ada catatan problematik: pada UU KI tertentu (termasuk UU Desain Industri), tidak ada klausul spesifik mengenai pengalihan hak melalui wakaf karena undang-undang tersebut lahir sebelum UU Wakaf (Atsar, 2019). Kajian lain tentang wakaf KI juga menegaskan bahwa bentuk wakaf KI dapat berupa penyerahan absolut KI kepada nazhir atau wakaf untuk jangka waktu tertentu melalui mekanisme lisensi/franchise (Atsar, 2019). Perbandingan Indonesia–Malaysia menyimpulkan bahwa kedua negara mengizinkan KI sebagai wakaf, tetapi belum ada pedoman pelaksanaan/spesifikasi yang memadai sehingga menimbulkan kebingungan dan menghambat praktiknya (Yuswar et al., 2023). Dalam konteks desain industri, keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa syariah menyediakan jalur agar hak eksklusif tidak berhenti sebagai alat privat, tetapi dapat dialihkan menjadi kemanfaatan sosial berkelanjutan melalui wakaf—meskipun tata kelola dan regulasi pelaksananya masih menjadi tantangan (Atsar, 2019; Habibah, 2021; Yuswar et al., 2023).

________________________________________

VIII. Tantangan Implementasi dan Agenda Perbaikan: Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum

Sejumlah kajian menegaskan adanya problem implementasi perlindungan desain industri di Indonesia. Dalam analisis fikih atas perlindungan desain industri, problem yang diidentifikasi meliputi: aspek substansi (misalnya tidak melindungi folklor/ekspresi budaya tradisional, dan tidak mengatur implementasi hak desain industri oleh pemerintah atas dasar keamanan negara atau kepentingan umum), aspek struktur (pengadilan dan aparat penegak), serta aspek kultur hukum (Haq et al., 2023). Kajian lain menilai penegakan hukum desain industri di bidang TIK belum efektif karena problem substansi (ketidakjelasan unsur kebaruan dan batasan kesan estetis), problem aparat penegak (pemahaman substansi dan ketiadaan komisi banding desain industri), serta problem budaya hukum masyarakat yang masih komunal (Atsar, 2019; Musyarri, 2022). Tantangan budaya dan rendahnya kesadaran pendaftaran KI juga sering ditekankan sebagai akar masalah yang memicu problem lain dalam penegakan hukum KI (Disemadi & Kang, 2021), dan hal ini koheren dengan temuan bahwa perlindungan desain industri pada dasarnya menuntut pendaftaran agar memperoleh hak eksklusif (Haq et al., 2023; Ramadhani et al., 2019; Sudjana, 2021).

Dari perspektif reformasi, solusi yang diajukan mencakup perbaikan hukum desain industri dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, peningkatan profesionalisme hakim dan staf peradilan, serta peningkatan kultur hukum melalui pendidikan, sosialisasi regulasi, keteladanan, dan penguatan desain industri yang halal (Haq et al., 2023). Arah "desain industri halal" di sini memperlihatkan upaya konkret mengintegrasikan syarat kesesuaian syariah (tidak bertentangan dengan Islam) ke dalam budaya praktik desain dan perlindungannya (Bakir & Fageh, 2023; Haq et al., 2023; Murowi, 2022). Pada saat yang sama, agenda reformasi juga perlu mempertimbangkan dimensi keadilan-komunal, mengingat literatur hukum Islam atas KI di Indonesia menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan individual dan komunal (Ar, 2019), serta kebutuhan agar perlindungan KI tidak hanya menguatkan kepentingan pemilik hak, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pembatasan yang adil (misalnya fair dealing untuk pendidikan/riset) (Nugroho et al., 2021).

________________________________________

IX. Penutup: Konstruksi Hak Desain Industri yang Selaras Syariah

Berdasarkan sintesis literatur, hak desain industri menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai pengakuan bahwa kreasi desain (bentuk/konfigurasi/garis/warna yang memberi kesan estetis pada produk) adalah hak kekayaan (ḥuqūq māliyyah) yang memiliki nilai ekonomi dan karenanya patut dilindungi dari pelanggaran, sepanjang objek dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan syariah (Bakir & Fageh, 2023; Faiqoh, 2022; Murowi, 2022; Niswah, 2022). Dalam konteks Indonesia, rezim UUDI memberi kerangka legal berupa hak eksklusif berbasis pendaftaran (first to file) dan perlindungan selama 10 tahun yang membatasi tindakan pihak lain tanpa izin pemegang hak (Fitri & Hasanah, 2023; Haq et al., 2023; Heniyatun et al., 2017; Ramadhani et al., 2019; Roychan, 2021). Dari sudut maqāṣid/maṣlaḥah, pembenaran eksklusivitas tersebut memperoleh relevansi karena melindungi harta/hak dan mencegah kezaliman (pelanggaran), tetapi tetap menuntut prinsip keseimbangan: memastikan ruang kemanfaatan publik (misalnya fair dealing) dan membuka kanal distribusi sosial (zakat, wakaf KI) agar hak eksklusif tidak berujung pada ketimpangan (Atsar, 2019; Murowi, 2022; Nugroho et al., 2021; Shilvia et al., 2022; Yuswar et al., 2023).

Dengan demikian, harmonisasi hukum desain industri dan hukum Islam bukan hanya soal "penghalalan" konsep hak eksklusif, melainkan juga pembentukan tata kelola yang adil: memastikan kejelasan unsur kebaruan/estetika, meningkatkan penegakan hukum, dan mengintegrasikan nilai syariah—termasuk syarat halal dan kemaslahatan—ke dalam budaya desain dan praktik perlindungannya (Atsar, 2019; Haq et al., 2023; Khakim & Handoko, 2022; Musyarri, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ar, A. A. A. (2019). Desain Industri Sebagai Karya Yang Dilindungi (HAKI). Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 19(1), 23–33. https://doi.org/10.30743/jhk.v19i1.1741

Asmuni, A., Yusdani, Y., & Arfaizar, J. (2024). Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights. Ulumuna, 27(2), 876–904. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749

Atsar, A. (2019). Legal Protection of Industrial Design Information and Communication Technology Based on Creative Economy to Improve Community Competitiveness. Yuridika, 34(2), 194. https://doi.org/10.20473/ydk.v34i2.7369

Badung, D. A. D. I. C. (2019). Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Acta Comitas, 4(1), 67. https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p06

Bakir, A., & Fageh, A. (2023). Hak Merek Dagang Persepektif Perundangan Dan Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4533. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095

Dhiwangga, B. S. (2018). Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dengan Cara Wakaf. Jurist-Diction, 1(1), 85. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9726

Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 54. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457

Faiqoh, U. N. (2022). Consumer Protection Against Repackaged Imported Products. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 13(1), 90–110. https://doi.org/10.18860/j.v13i1.16266

Fariana, A., & Jinan, S. (2023). The urgency of intellectual property rights in the digital era from the perspective of Sharia economic law in Indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 12(8), 552–556. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i8.2908

Fathoni, F. (2014). Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal. Jurnal Cita Hukum, 2(2). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1469

Fitri, S. N., & Hasanah, U. (2023). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Al-Adl Jurnal Hukum, 15(2), 287. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.8966

Habibah, S. (2021). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Wakaf Produktif yang Potensial. Journal of Finance and Islamic Banking, 3(2), 80–94. https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.3749

Hakim, D. A. (2016). Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Persaingan Usaha. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(4). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.608

Haq, H., Humaidi, M. N., & Muchtar, A. M. (2023). Industrial Design Protection in Indonesia: A Fiqh Perspective and its Challenges in Facing Communalistic Values. Justicia Islamica, 20(2), 361–384. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7096

Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Hendrawati, H. (2017). Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. Jurnal Hukum Novelty, 8(1), 91. https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529

Khakim, H., & Handoko, W. (2022). Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Notarius, 15(1), 440–458. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46053

Khotifah, Y. (2022). Pedophile Ex-Prisoners' Rights From the Perspectives of the Constitution, Social Life, and Islamic Law in Indonesia. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 7(1), 106. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5260

Laksmana, M. F. A. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Desain Industri Sepatu Terhadap Imitasi (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat). Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 21–37. https://doi.org/10.24269/ls.v5i2.3575

Murowi, D. K. A. (2022). Intellectual Property Rights Legal Protection Towards Copyrights of New Creation Dance Choreography in Lampung. Indonesian Private Law Review, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2311

Musyarri, F. A. (2022). Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(2), 102–116. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.182

Niswah, E. M. (2022). The Forms of Intellectual Property Rights Waqf as a Part of Productive Waqf. International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 71–92. https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i1.64

Nugroho, S. S., Praptirahayu, D., & Sari, M. Y. A. R. (2021). Fairness in Fair Dealing on the Industrial Design Protection. Yuridika, 36(2), 445. https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.26009

Puspita, D., & Roisah, K. (2023). Legal Protection of Intellectual Property Rights for Handicraft Innovations in Indonesia's Legal System. International Journal of Social Science and Human Research, 06(07). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-79

Ramadhani, D. R., Melati, P., & Anand, C. (2019). Aesthetic Performance Products as a Basis For Non Novelty of Industrial Design Based on The Public Domain Principle. Notaire, 2(1), 75. https://doi.org/10.20473/ntr.v2i1.13055

Roychan, W. (2021). Konstruksi Nebis In Idem Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri. Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 1(2), 44–64. https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.107

Shabarullah, S., Andriani, F., & Shahrinizam, M. S. N. B. (2021). Professional Zakat in Modern Society Life: Provisions Regarding Intellectual Property Objects, Nisab, and Zakat Level. Asy-Syirʿah Jurnal Ilmu Syariʿah Dan Hukum, 55(2), 439. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.733

Shilvia, C. V., Sabrina, A. S., & Shabarullah, S. (2022). The Concept of Copyright in Civil Law and Islam. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(2), 126–152. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.3424

Sudjana, S. (2021). Pelindungan Paten dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Rekayasa Sosial. Dialogia Iuridica, 13(1), 61–78. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757

Sulistianingsih, D., Fikry, A. H. A., & Setiawan, A. (2023). Intellectual Property Based Financing: Juridical Review of Government Regulation Number 24 of 2022 And Relevance of Establishing Intellectual Property Rights Appraisal Institution. Kosmik Hukum, 23(3), 302. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.17108

Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 177–192. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747

Waspiah, W. (2022). Renewal of the Constitutive National Law System in Industrial Design. Jurnal Hukum Progresif, 10(2), 86–98. https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.86-98

Yuswar, C. P., Runtung, Maulana, I. B., & Azwar, T. K. D. (2023). An Overview of Intellectual Property Rights as Waqf in Indonesia and Malaysia. Ultimate Journal of Legal Studies, 1(2), 83–92. https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.13781