01352 - Hak Cipta menurut Hukum Islam: Hak Eksklusif Pencipta atas Karya Intelektual di Bidang Ilmu, Seni, dan Sastra

Copyright in Islamic Law: The Exclusive Right of Creators over Intellectual Works in Science, Art, and Literature

________________________________________

Abstrak

Dalam khazanah hukum Islam kontemporer, hak cipta dipandang sebagai hak milik atas karya intelektual yang timbul dari daya cipta manusia dan dikenal dengan konsep haq al-ibtikar. Artikel ini membahas hak cipta menurut hukum Islam sebagai hak eksklusif pencipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, serta dilindungi sepanjang selaras dengan syariah, maqasid syariah, dan kemaslahatan umat. Pembahasan mencakup definisi inti, sumber fikih dan fatwa, penempatan hak cipta dalam kerangka fikih muamalah dan maqasid, wakaf dan fidusia hak kekayaan intelektual (HKI), perdebatan dan variasi pandangan, serta implikasi bagi kebijakan dan praktik. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun fikih klasik tidak membahas hak cipta secara eksplisit sebagai "hak cipta modern", para ulama kontemporer mengembangkannya melalui konsep haq al-ibtikar, maslahah, urf, dan maqasid. Terdapat konsensus umum bahwa hak cipta merupakan hak milik eksklusif pencipta, tetapi durasi perlindungan, status hak cipta sebagai harta, serta bentuk wakaf HKI masih menimbulkan variasi pandangan yang perlu ditanggapi secara kontekstual dalam hukum nasional.

Kata kunci: hak cipta; haq al-ibtikar; hukum Islam; hak moral; hak ekonomi; maqasid syariah; wakaf; fidusia

________________________________________

Abstract

In contemporary Islamic legal discourse, copyright is regarded as a property right over intellectual works arising from human creativity and is known through the concept of haq al-ibtikar. This article discusses copyright under Islamic law as the exclusive right of creators, consisting of moral rights and economic rights, which is protected as long as it is consistent with sharia, maqasid al-shariah, and the public interest (maslahah) of the community. The discussion covers core definitions, sources of fiqh and fatwa, the placement of copyright within the framework of fiqh muamalah and maqasid, waqf and fiduciary arrangements for intellectual property rights (IPR), debates and variations in scholarly opinion, and implications for policy and practice. The main findings show that although classical fiqh did not explicitly discuss copyright as "modern copyright", contemporary scholars have developed it through the concepts of haq al-ibtikar, maslahah, urf, and maqasid. There is a general consensus that copyright is the exclusive property right of the creator, but the duration of protection, the status of copyright as property, and the forms of IPR waqf still give rise to varying views that need to be addressed contextually within national law.

Keywords: copyright; haq al-ibtikar; Islamic law; moral rights; economic rights; maqasid al-shariah; waqf; fiduciary

________________________________________

1. Pendahuluan dan Konteks Konseptual

Dalam khazanah hukum Islam kontemporer, hak cipta dipandang sebagai hak milik atas karya intelektual yang timbul dari daya cipta manusia. Secara istilah, banyak ulama kontemporer menggunakan konsep haq al-ibtikar (hak cipta), yaitu hak eksklusif atas ciptaan pertama yang lahir dari pemikiran manusia dan dilindungi bila selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pandangan ini menekankan bahwa hak cipta adalah hak milik yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Akram, 2023; Hudzaefi et al., 2023; Purwaningsih et al., 2021; Ruslan, 2024; Sutikno et al., 2023; Sutisna & Mukhtar, 2021). Hak al-ibtikar sering dipresentasikan sebagai bagian dari kekayaan intelektual (HKI) yang dilindungi oleh hukum Islam dan oleh kerangka hukum nasional yang relevan (misalnya UU Hak Cipta), dengan penekanan bahwa perlindungannya harus sesuai dengan maqasid syariah dan kemaslahatan umat (Hakim & Kholidah, 2020; Mazlan & Muda, 2022; Saadah, 2023; Shilvia et al., 2022).

Secara historis, diskursus hak cipta dalam tradisi fikih tidak membahasnya secara eksplisit sebagai "hak cipta modern". Namun, para fukaha modern dan cendekiawan Islam telah mengembangkan pemahaman tentang HKI melalui konsep haq al-ibtikar, hak milik, maslahah, dan prinsip-prinsip maslahah mursalah serta urf (kebiasaan/konvensi). Fatwa dan pandangan dari otoritas Islam kontemporer (seperti MUI dan Banom NU) juga mengakui hak cipta sebagai bagian dari HKI yang perlu perlindungan selama tidak bertentangan dengan syariat (Baihaqi & Abadi, 2021; Naswatie & Yasin, 2022; Saadah, 2023; Sutisna & Mukhtar, 2021; Triana, 2018). Dalam literatur internasional-Islam, hak cipta dipandang sebagai hak eksklusif pemilik ciptaan dalam kerangka "hak milik individu" yang dilindungi, tetapi tetap dinilai melalui lensa syariah (maslahah dan keadilan) (Baihaqi & Abadi, 2021; Shilvia et al., 2022).

2. Definisi Inti: Haq al-Ibtikar, Hak Eksklusif, dan Dua Dimensi Hak Cipta

Haq al-ibtikar adalah konsep hak cipta dalam fikih Islam yang berarti hak kepemilikan atas ciptaan pertama (karya baru) sehingga pemegang hak boleh mengontrol reproduksi, distribusi, dan eksploitasi ciptaan tersebut, selama ciptaan itu tidak bertentangan dengan syariah. Banyak rujukan kontemporer menunjukkan bahwa Islam mengakui hak cipta sebagai hak milik pribadi atas ciptaan, dengan hak ekonomi (manfaat finansial dari ciptaan) dan hak moral (kewajiban pengakuan identitas pencipta serta perlindungan terhadap kehormatan ciptaan) sebagai bagian yang tak terpisahkan (Baihaqi & Abadi, 2021; Musyarri, 2022; Saadah, 2023; Sari, 2020; Shilvia et al., 2022). Hak moral mencakup hak untuk dipanggil dengan nama asli pencipta, yang dilindungi sepanjang masa hak cipta, walaupun hak ekonomi bisa beralih melalui perjanjian atau pengalihan, sesuai ketentuan hukum nasional yang relevan (Shilvia et al., 2022; Sutisna & Mukhtar, 2021).

Definisi hak cipta dalam konteks Islam serupa dengan definisi dalam hukum positif, yaitu hak eksklusif yang melekat pada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan/atau mengizinkan pihak lain menggunakan ciptaannya, dengan dua komponen utama: hak moral dan hak ekonomi. Hal ini sejalan dengan definisi umum HKI yang diakui dalam kajian Islam modern dan dalam studi perbandingan hukum Islam–hukum perdata (civil law) yang menekankan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pemiliknya, tetapi selalu diukur terhadap nilai-nilai Islam dan kemaslahatan publik (Habibah, 2021; Purwaningsih et al., 2021; Rahmawati, 2023; Ruslan, 2024; Shilvia et al., 2022).

3. Sumber Fikih, Fatwa, dan Pembingkai Hukum Islam terhadap Hak Cipta

Sumber fikih kontemporer menegaskan bahwa hak cipta diakui sebagai hak milik (mal) yang dilindungi jika tidak bertentangan dengan syariah. Dalam literatur fikih kontemporer, haq al-ibtikar secara eksplisit dipakai untuk menggambarkan kepemilikan atas ciptaan pertama, dengan penekanan bahwa hak-hak ini merefleksikan hubungan kepemilikan antara pencipta dan abstraksi pemikirannya, serta perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi ciptaan tersebut (Shilvia et al., 2022; Sutisna & Mukhtar, 2021).

Di ranah internasional, wacana tentang hak cipta dalam Islam juga terwakili oleh kajian-kajian yang menekankan bahwa hak cipta (haq al-ibtikar) merupakan hak pribadi yang dilindungi secara hukum, selama karya tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Penelitian-penelitian ini juga menekankan bahwa hak cipta harus dijembatani dengan kerangka hukum nasional (misalnya UUHC di Indonesia) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pencipta, penyedia konten, dan publik (Akram, 2023; Baihaqi & Abadi, 2021; Habibah, 2021; Shilvia et al., 2022).

4. Hak Moral dan Hak Ekonomi: Dua Pilar Hak Cipta menurut Islam

Hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta untuk mengidentifikasi, menghindari pengubahan yang merugikan reputasi, serta menuntut pengakuan terhadap karya aslinya. Dalam kajian Islam, hak moral termasuk hak untuk menampilkan nama pencipta, serta hak untuk menentang perusakan atau distorsi karya. Banyak kajian kontemporer menekankan bahwa hak moral adalah bagian inti dari hak cipta dalam Islam, sebagaimana halnya hak eksklusif pemilik cipta dalam sistem HKI modern (Baihaqi & Abadi, 2021; Daffa, 2024; Mazlan & Muda, 2022; Sutisna & Mukhtar, 2021).

Hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan/atau melisensikan ciptaan. Dalam Islam, hak ekonomi dianggap bagian dari hak milik (mal) pencipta dan sering dipandang melalui lensa maslahah sebagai instrumen untuk mendorong inovasi dan kesejahteraan umat, selama hak ekonomi tidak disalahgunakan untuk merugikan pihak lain atau kontraproduktif terhadap norma syariah (Baihaqi & Abadi, 2021; Mazlan & Muda, 2022; Ruslan, 2024; Saadah, 2023).

Beberapa karya kontemporer menekankan bahwa dalam Islam, HKI adalah hak milik nonfisik (immaterial) yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, hak cipta memiliki fungsi ekonomis yang dapat dieksploitasi melalui lisensi, royalti, dan mekanisme pembiayaan berbasis HKI, selama halal (sesuai syariah) dan maslahah terpelihara. Pemikiran ini didasari oleh teori ekonomi Islam, maqasid al-syari'ah, dan konsep maslahah mursalah (yang relevan ketika pembelajaran dari undang-undang HKI harus menimbulkan manfaat luas bagi umat) (Hulaify, 2014; Mulyadi & Wahid, 2024; Putri et al., 2022; Rahmawati, 2023; Saputra et al., 2024).

5. Penempatan Hak Cipta dalam Kerangka Hukum Islam: Fikih Muamalah, Maqasid, dan Wadah Kekayaan Intelektual

Beberapa penanda fikih muamalah menyatakan bahwa hak cipta dapat dipandang dalam kerangka muamalah (transaksi antara pihak-pihak) hanya apabila memenuhi syarat muamalah yang adil dan jujur. Studi-studi fikih muamalah terhadap hak cipta menyarankan penggunaan bentuk perjanjian yang sesuai (misalnya ariyah, hibah, atau bentuk akad lain yang sesuai konteks) untuk menghindari gharar dan kemudaratan bagi pihak-pihak terkait, tanpa menghilangkan hak-hak pencipta dalam kerangka syariat (Naswatie & Yasin, 2022).

Dalam kerangka maqasid as-syari'ah, perlindungan hak cipta dipraktikkan sebagai bagian dari menjaga hak milik, mendukung pembawa inovasi, dan membangun infrastruktur ekonomi kreatif yang menyebarkan kemanfaatan (maslahah) kepada masyarakat secara luas. Beberapa penelitian mengikat hak cipta dengan prinsip maqasid melalui kerangka kemanfaatan umum, kemakmuran umat, dan perlindungan hak milik yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial (Hakim & Kholidah, 2020; Hulaify, 2014; A. D. Saputra et al., 2023).

6. Wakaf, Fidusia, dan Hak Kekayaan Intelektual

Selain itu, wakaf HKI dapat bersifat produktif, misalnya wakaf kanal YouTube atau konten digital yang menghasilkan royalti untuk kegiatan kebajikan. Beberapa studi mengeksplorasi bagaimana hak cipta dan HKI dapat menjadi wakaf produktif, dengan syarat bahwa model wakaf memenuhi syarat syariah dan mekanisme pengelolaannya berjalan sesuai regulasi negara. Hal ini menandai sinergi antara HKI, wakaf, dan ekonomi Islam untuk tujuan kesejahteraan publik (Akram, 2023; Ardilla et al., 2023; Habibah, 2021; Mayana et al., 2022).

7. Perdebatan, Nuansa, dan Variasi Pandangan

Meskipun ada konsensus yang luas bahwa hak cipta merupakan hak milik pencipta/pemegang hak cipta, beberapa ulama menekankan bahwa HKI sebagai hak privat harus dijalankan dalam kerangka maslahat umat, bukan semata-mata hak pribadi. Beberapa studi menyoroti bahwa beberapa konsep (misalnya, hak cipta sebagai hak ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariah) harus selalu dipasangkan dengan prinsip adil, transparan, dan tidak membatasi akses ilmu bagi publik. Ada juga pandangan yang menilai bahwa JK-i (hak cipta) perlu direkonstruksi agar sesuai dengan TRIPs dan konteks nasional Indonesia, sambil menjaga identitas budaya lokal dan hak atas kekayaan budaya tradisional. Perbedaan ini terlihat dalam literatur yang mengkaji hak cipta dari sisi hukum ekonomi Islam, maqasid, dan interpretasi fikih muamalah (Hakim & Kholidah, 2020; Mulyadi & Wahid, 2024; Ruslan, 2024; Saadah, 2023; A. D. Saputra et al., 2023).

Ada juga perdebatan terkait masa berlaku hak cipta dari perspektif Islam. Beberapa peneliti mengusulkan bahwa masa perlindungan hak ekonomi dalam Islam bisa berbeda (misalnya masa manfaat relatif vs. masa kekal untuk hak moral) dan menekankan bahwa penetapan durasi hak cipta perlu disesuaikan dengan kemanfaatan publik dan kapasitas hukum negara, tanpa mengabaikan hak pencipta. Diskursus ini muncul dalam studi perbandingan antara hukum Islam dan hak cipta modern, termasuk konsepsi mengenai hak moral yang abadi vs. hak ekonomi yang bisa diperpanjang dengan batasan syariah (Baihaqi & Abadi, 2021; Sudjana, 2020; Wiryadi, 2021).

Secara praktis, literatur menyoroti kebutuhan standardisasi penilaian nilai hak cipta untuk keperluan jaminan fidusia/warisan wakaf, agar ekuitas hukum tegas dan adil bagi semua pihak. Hal ini melibatkan perlunya lembaga appraisal, regulasi fidusia terhadap hak cipta, dan tata cara peralihan hak secara transparan serta akuntabel sesuai prinsip syariah dan hukum nasional (Asmara et al., 2023; Ibrahim, 2020; Nurcahyo, 2023; R. E. Saputra et al., 2024; Shilvia et al., 2022).

8. Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik

Dalam konteks ekonomi kreatif, HKI dipandang sebagai aset yang bisa dimanfaatkan secara produktif melalui mekanisme wakaf, zakat, atau pembiayaan syariah, selama dilakukan dengan mekanisme yang tepat dan tidak bertentangan dengan syariah. Kajian-kajian tentang wakaf HKI dan "wakaf produktif" menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui hak cipta, paten, merek, dan area HKI lainnya, termasuk jalur wakaf oleh lembaga yang berwenang (Ardilla et al., 2023; Habibah, 2021; Habibaty & Wadi, 2023; Mayana et al., 2022).

Dalam praktiknya, eskalasi hak cipta dalam budaya digital (misalnya konten YouTube, musik, film, desain) menuntut kerangka regulasi yang lebih jelas terkait penilaian nilai ekonomi ciptaan dan penegakan hak cipta di ruang digital. Berbagai kajian menggarisbawahi perlunya standar kelayakan hak cipta (fixation/originality/creativity) dan mekanisme fidusia yang jelas, agar institusi keuangan dapat menerima hak cipta sebagai objek kredit/jaminan fidusia secara adil dan transparan (Akram, 2023; Asmara et al., 2023; Daffa, 2024; Darmawan, 2010; Naswatie & Yasin, 2022; Nurcahyo, 2023; Yanto, 2015).

9. Ringkasan Temuan Utama

Hak cipta dianggap dalam Islam sebagai haq al-ibtikar, yaitu hak eksklusif pemilik ciptaan yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, dan dilihat melalui lensa maslahah serta kemaslahatan umat secara umum. Kandungan ilmiah ini konsisten di antara literatur Islam kontemporer dan kajian perbandingan hukum Islam–civil law (Dirkareshza, 2024; Rahmawati, 2023; Shilvia et al., 2022; Sutisna & Mukhtar, 2021).

Islam menempatkan HKI sebagai hak milik atas ciptaan, dengan penekanan bahwa perlindungan hak cipta harus selaras dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah (maqasid). Fatwa MUI dan pandangan ulama lain menegaskan perlunya perlindungan HKI selama tidak bertentangan dengan syariah, sehingga pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi secara hukum nasional maupun internasional (Baihaqi & Abadi, 2021; Naswatie & Yasin, 2022; Sangadji, 2021; Wahyunita et al., 2023).

Wakaf HKI (termasuk hak cipta) merupakan fokus pembaruan kebijakan di beberapa negara/negara Muslim. Wacana wakaf HKI menggarisbawahi perlunya sertifikasi HKI, peralihan hak melalui akta wakaf, dan mekanisme pengelolaan nazir yang sesuai dengan UU Wakaf dan PP terkait, untuk mewujudkan wakaf HKI sebagai alat kesejahteraan (wakaf produktif) (Ardilla et al., 2023; Arifardhani, 2020; Habibaty & Wadi, 2023; Hulaify, 2014; Lubis, 2020; Mayana et al., 2022).

Isu-isu kontemporer seperti konten digital, kecerdasan buatan (AI), dan platform daring menuntut penyesuaian normatif dengan penguatan hak cipta (moral dan ekonomi) serta perlunya standar nilainya (appraisal) dan prosedur fidusia yang jelas agar HKI dapat berfungsi sebagai aset keuangan yang adil. Sejumlah studi telah mengkaji hambatan implementasi fidusia atas hak cipta dan solusi kebijakan yang relevan (Akram, 2023; Nurcahyo, 2023; Putri et al., 2022; Sutikno et al., 2023; Widyantari & Rosando, 2023).

10. Keterbatasan dan Nuansa

Beberapa narasi historis fikih belum memiliki dalil eksplisit tentang hak cipta sebagaimana dipahami dalam konteks HKI modern. Karena itu, para ulama kontemporer mengandalkan konsep haq al-ibtikar, maslahah, urf, dan maqasid untuk menyesuaikan dengan konteks modern. Perhatian khusus perlu diberikan pada potensi perbedaan interpretasi antarmazhab fikih (Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Hamali) terkait perumusan hak cipta sebagai hak milik atau hak atas kekayaan (mal) yang dapat diwariskan atau diwariskan kepada nazir melalui wakaf. Beberapa studi menunjukkan adanya variasi pandangan (terutama pada masalah bentuk wakaf HKI dan status hak cipta sebagai harta sepencarian/warisan) yang perlu ditanggapi secara kontekstual di tingkat hukum nasional (Aqbar et al., 2022; Baihaqi & Abadi, 2021; Hakim & Kholidah, 2020; Ibrahim, 2020; Mulyadi & Wahid, 2024; Wahid, 2020).

Durasi perlindungan hak cipta dalam Islam (sebagai bagian dari hukum HKI) tidak seragam antarinterpretasi dan antarnegara. Secara Islam, hak moral mungkin dipandang berkelanjutan, sedangkan hak ekonomi bisa disesuaikan dengan prinsip maslahat. Namun, durasi resmi dalam hukum nasional (contohnya Indonesia) adalah yang diatur oleh UU Hak Cipta nasional, dengan implikasi praktik fidusia/wakaf HKI yang memerlukan penyanggaan regulasi, appraisal, dan sertifikasi HKI agar berfungsi efektif sebagai jaminan fidusia/wakaf. Beberapa literatur menekankan perlunya harmonisasi antara prinsip syariah dan regulasi nasional terkait HKI, MKD (maslahah), dan TRIPs, antara lain (Baihaqi & Abadi, 2021; F. Darmawan & Saefuddin, 2005; Habibaty & Wadi, 2023; Saadah, 2023; Salsabilla, 2024; A. D. Saputra et al., 2023).

Perbedaan pandangan ini tidak menghapus konsensus umum bahwa hak cipta adalah hak milik eksklusif pencipta, selama ia selaras dengan syariah dan kemaslahatan umat, serta mampu menjaga keseimbangan antara hak pencipta, kepentingan publik, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta budaya (Baihaqi & Abadi, 2021; Habibah, 2021; Naswatie & Yasin, 2022; Shilvia et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akram, A. M. (2023). Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. Officium Notarium, 3(1), 59–67. https://doi.org/10.20885/jon.vol3.iss1.art7

Aqbar, K., Herman, S., & Arsan, A. (2022). Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Khiyar Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam, 2(1), 13–36. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534

Ardilla, I. N., Rahmawati.S, L., Nurhayati, C., & Kustiani, E. (2023). Ethical Issues In Information Systems: Tindakan Plagiarisme Game Mobile Legends Terhadap Language of Legends. Intecoms Journal of Information Technology and Computer Science, 6(1), 377–384. https://doi.org/10.31539/intecoms.v6i1.6339

Arifardhani, Y. (2020). Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I, 7(4), 335–352. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15166

Ash-Shiddiq, H. (2019). PERJALANAN WAKAF HAKI DALAM KORIDOR HUKUM SYARA' DAN PERUNDANGAN INDONESIA. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 1(2), 128–142. https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.474

Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. Jurnal Usm Law Review, 6(2), 860–872. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499

Baihaqi, A., & Abadi, S. (2021). Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Ascarya Journal of Islamic Science Culture and Social Studies, 1(2), 284–293. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.278

Daffa, B. M. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(11), 4434–4442. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1254

Darmawan, F., & Saefuddin, S. (2005). Desain dan Kasus Pembajakan Karya Intelektual di Indonesia. Mediator (Jurnal Komunikasi), 6(2), 237–246. https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1192

Darmawan, W. (2010). ANALISIS SISTEM PENETAPAN FRANCHISE FEE DAN ROYALTY FEE PADA FRANCHISE BRC. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 2(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v2i1.2472

Dirkareshza, R. (2024). HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA LAGU: ANALISIS KASUS KONTROVERSIAL ANTARA BAND DAN PARTAI POLITIK. Iblam Law Review, 4(1), 353–362. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.290

Habibah, S. (2021). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Wakaf Produktif yang Potensial. Journal of Finance and Islamic Banking, 3(2), 80–94. https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.3749

Habibaty, D. M., & Wadi, R. (2023). Paradigma Negara Kesejahteraan Dalam Rekonseptualisasi Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I, 10(2), 311–328. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31603

Hakim, M. R., & Kholidah, N. (2020). HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN GADAI UNTUK PERMODALAN UMKM INDUSTRI KREATIF KERAJINAN BATIK. Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 18(2). https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1092

Handayani, R., Azwar, T. K. D., Leviza, J., & Sukarja, D. (2024). Keberadaan Marketplace Sebagai Pihak Ketiga Dalam Jual Beli Online. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss), 6(3), 1072–1083. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2004

Hudzaefi, H., Saripudin, U., & Dzulhijjah, L. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 119–126. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815

Hulaify, A. (2014). Perlindungan dan Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan dalam Perpektif Ekonomi Islam. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 21. https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.134

Ibrahim, M. Y. (2020). PENILAI AGUNAN HAK CIPTA DALAM PERBANKAN DI INDONESIA. Cermin Jurnal Penelitian, 4(1), 202. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i1.601

Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, 1(1). https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18

Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, A. A. B. E., & Wulandari, A. (2022). INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT): PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PRAKTIK. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An, 5(2). https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812

Mazlan, M. F., & Muda, M. Z. (2022). The Status Hak Cipta sebagai Harta Sepencarian menurut Perspektif Perundangan Syariah. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 34(1), 23–44. https://doi.org/10.37052/kanun.34(1)no2

Mulyadi, M., & Wahid, A. S. (2024). BISNIS KALIGRAFI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM. Jurnal Ekshis, 2(1), 78–90. https://doi.org/10.59548/je.v2i1.130

Musyarri, F. A. (2022). Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(2), 102–116. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.182

Naswatie, T., & Yasin, A. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad 'Ariyah dalam Pembagian Software. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 2297. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3886

Nurcahyo, F. W. (2023). Penafsiran Konsep Konten Youtube sebagai Bentuk Aset yang Bisa Diikat oleh Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 277–296. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7832

Pratama, H. (2022). Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia. Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(1), 63–78. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1053

Purwaningsih, E., Rachmawati, E., & Islami, I. (2021). Peningkatan Kesadaran Terhadap Hak Cipta Bagi Guru-Guru SMPN 77 Jakarta. Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 500–510. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.3946

Putri, A. M., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1), 31–36. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4634.31-36

Qosim, S., Riskiyah, W., & Pettanase, I. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi Uu Ketenagakerjaan Studi Siyāsah Shar'iyyah. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 4(2), 235–257. https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.100

Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital. Al-Hiwalah Journal Syariah Economic Law, 2(1), 37–53. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473

Ruslan, D. A. R. (2024). Royalti Lagu sebagai Harta bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam. Jurnal Tana Mana, 5(2), 227–241. https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.487

Saadah, C. (2023). Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif dan Relevansinya dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili). El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953

Salsabilla, S. (2024). Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jurnal Syntax Admiration, 5(6), 2113–2127. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1219

Sangadji, S. S. (2021). BOOK CHAPTER MANAJEMEN PEMASARAN. https://doi.org/10.31219/osf.io/6crjs

Saputra, A. D., Ziraluo, D. K. F., Fiore, S. A., Arkan, B. J., & Husaini, A. (2023). Implementasi Permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(2), 14. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2056

Saputra, R. E., Saidin, OK., Leviza, J., & Azwar, T. K. D. (2024). Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1), 65–74. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.277

Sari, D. N. (2020). Kontrak Waralaba Perspektif Teori Multi Akad (Analisis Kontrak Waralaba Makanan Seblak Coy di Surakarta). El-Mashlahah, 10(1), 79–97. https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1869

Sawitri, D. A. D., & Dharmawan, N. K. S. (2020). Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi. Acta Comitas, 5(2), 298. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p08

Sh., Mh. N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA. Jurnal Sosial Humaniora, 11(2), 190. https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.3123

Shilvia, C. V., Sabrina, A. S., & Shabarullah, S. (2022). THE CONCEPT OF COPYRIGHT IN CIVIL LAW AND ISLAM. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(2), 126–152. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.3424

Sudjana, S. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 89–110. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12925

Sutikno, A. R. A., Sabiq, F., & Nashirudin, M. (2023). Analisis Konten Youtube sebagai Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(1), 969–982. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.4012

Sutisna, S., & Mukhtar, M. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. Mizan Journal of Islamic Law, 5(1), 1. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927

Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 177–192. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747

Wahid, A. (2020). DAMPAK SOSIAL TEKNOLOGI KOMUNIKASI BARU: MEMIKIRKAN ULANG KONSEP COPYRIGHT DI INTERNET. Jurnal Source Ilmu Komunikasi, 6(1), 118. https://doi.org/10.35308/source.v6i1.1761

Wahyunita, L., Primadhany, E. F., Angelia, N. M., & Pramuditya, D. (2023). UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN KARYA ILMIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BAGI GURU DAN SISWA MADRASAH ALIYAH. Minda Baharu, 7(2), 252–265. https://doi.org/10.33373/jmb.v7i2.5788

Widyantari, H. R., & Rosando, A. F. (2023). JAMINAN KREDIT BANK DAPAT MENGGUNAKAN AKUN KONTEN YOUTUBE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (Ciastech), 6(1), 324. https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5277

Wiryadi, U. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Musik Berbentuk Cover Song di Media Sosial. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 36–48. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.411

Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Jurnal Cita Hukum, 3(1). https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310