01351 - Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam: Landasan Tauhid, Maqasid Al-Syari'ah, Dan Debat Universalitas

Abstrak

Artikel ini menyajikan sintesis tentang cara hukum Islam memahami Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai seperangkat hak dasar yang melekat sejak lahir, universal, dan tidak dapat dicabut. Dalam pemikiran Islam klasik maupun kontemporer, HAM dipandang berakar pada otoritas ilahi sekaligus penafsiran yuristik. Kajian ini menunjukkan bahwa (i) Al-Qur'an dan tradisi kenabian memberikan landasan teologis bagi martabat dan kesetaraan seluruh manusia; (ii) hukum Islam klasik menggunakan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan luhur syariah) untuk merumuskan dan melindungi hak-hak tersebut, yang lazim dibingkai dalam lima kebutuhan esensial (daruriyyat al-khamsah); dan (iii) pembacaan reformis dan lintas budaya modern (antara lain oleh An-Na'im, Baderin, dan Abou el-Fadl) berupaya menyelaraskan HAM universal dengan prinsip-prinsip Islam melalui reinterpretasi teks, kontekstualisasi, atau pembaruan syariah. Artikel ini juga membahas perdebatan seputar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam bingkai Islam, Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI), serta pendekatan maqasid reformis, termasuk area konsensus, titik perselisihan, dan implikasinya bagi kebijakan dan yurisprudensi.

Kata kunci: hak asasi manusia; hukum Islam; maqasid al-syari'ah; universalitas; Deklarasi Kairo; An-Na'im

Abstract

This article presents a synthesis of how Islamic law conceptualizes Human Rights (Hak Asasi Manusia, HAM) as a set of fundamental, birth-inherent rights that are universal and inalienable. Across classical and contemporary Islamic thought, human rights are presented as rooted in both divine authority and juristic interpretation. The study shows that (i) the Qur'an and the prophetic tradition provide a theological grounding for the dignity and equality of all human beings; (ii) classical Islamic law uses maqasid al-shari'ah (the higher aims of sharia) to articulate and protect those rights, often framed in terms of the five essential needs (daruriyyat al-khamsah); and (iii) modern reformist and cross-cultural readings (notably by An-Na'im, Baderin, Abou el-Fadl, and others) seek to harmonize universal human rights with Islamic principles through the reinterpretation of texts, contextualization, or sharia reform. The article also discusses debates concerning the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in an Islamic frame, the Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI), and reformist maqasid approaches, including areas of consensus, points of dispute, and implications for policy and jurisprudence.

Keywords: human rights; Islamic law; maqasid al-shari'ah; universality; Cairo Declaration; An-Na'im

________________________________________

1. Pendahuluan

Kajian ini bertujuan menyajikan sintesis yang cermat tentang cara hukum Islam mengonseptualisasikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai seperangkat hak dasar yang melekat sejak lahir, universal, dan tidak dapat dicabut. Dalam pemikiran Islam klasik dan kontemporer, HAM dipaparkan berakar pada otoritas ilahi sekaligus penafsiran yuristik. Banyak kajian berpendapat bahwa:

1. Al-Qur'an dan tradisi kenabian menyediakan landasan teologis bagi martabat dan kesetaraan seluruh manusia.

2. Hukum Islam klasik menggunakan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan luhur syariah) untuk mengartikulasikan dan melindungi hak-hak tersebut, yang sering dibingkai dalam lima kebutuhan esensial (daruriyyat al-khamsah).

3. Pembacaan reformis dan lintas budaya modern (terutama oleh An-Na'im, Baderin, Abou el-Fadl, dan lainnya) berupaya menyelaraskan HAM universal dengan prinsip-prinsip Islam, kadang melalui reinterpretasi teks, kontekstualisasi, atau pembaruan syariah.

Ketiga untaian ini berulang kali dibahas dalam literatur, termasuk perdebatan tentang UDHR dalam bingkai Islam, Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI), dan pendekatan maqasid reformis. Sintesis berikut bertumpu pada referensi yang tersedia untuk menyajikan pandangan yang padu dan berbasis bukti tentang HAM dalam Islam, termasuk area konsensus, titik perselisihan, serta implikasinya bagi kebijakan dan yurisprudensi. Sepanjang pembahasan, klaim didukung oleh isi eksplisit dari sumber-sumber yang dikutip.

________________________________________

2. Klaim Fundamental: HAM dalam Islam Berlandaskan Filsafat Sumber Ilahi dan Pembacaan Universalisnya

Titik tolak yang diterima secara luas dalam diskursus Islam adalah bahwa manusia memiliki martabat inheren dan kedudukan moral yang setara berdasarkan penciptaannya dan perannya sebagai khalifah Allah di bumi. Hal ini sering dikaitkan dengan konsep tauhid (keesaan Allah) dan persaudaraan universal umat manusia, yang menopang argumen tentang kesetaraan dan kebebasan nurani dalam pemikiran Islam (Suryani, 2012). Pandangan ini diperkuat oleh dasar-dasar rasional Qur'ani dan kenabian yang lazim dikutip dalam diskusi Islam tentang HAM, termasuk pembacaan yang menghubungkan penciptaan ilahi dengan martabat manusia yang universal bagi seluruh umat manusia, apa pun latar belakangnya (Suryani, 2012).

Suatu penjelasan universalis yang eksplisit dalam penafsiran Islam berpendapat bahwa HAM bukan sekadar impor Barat atau sekuler, melainkan dapat dilandaskan secara koheren pada sumber-sumber Islam dan penekanan Al-Qur'an pada kesetaraan dan martabat manusia. Posisi ini dikembangkan dan diperdebatkan dalam literatur, dengan penulis yang menegaskan bahwa hak-hak universal umat manusia berakar pada komitmen metafisik dasar Islam (tauhid) dan etika Islam klasik (misalnya melalui maqasid dan al-dharuriyyat) (Suryani, 2012), serta dalam reformulasi modern yang berupaya menyelaraskan hukum Islam dengan norma-norma HAM universal (Nurrochman, 2017; Zumrotun, 2013).

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI), yang dihasilkan di dunia Islam, sering dirujuk sebagai artikulasi normatif Islam tentang HAM yang dimaksudkan selaras dengan syariah. Pembacaan atas CDHRI lazimnya menekankan kompatibilitas atau keselarasan dengan syariah sambil mengintegrasikan kepedulian HAM kontemporer. Perdebatan antara CDHRI dan UDHR menjadi sentral dalam diskursus tentang universalisme dalam Islam (Bahri, 2018). Perdebatan ini menggambarkan klaim Islam atas hak-hak universal yang dibingkai melalui lensa berbasis syariah.

Penulis reformis kontemporer menekankan bahwa HAM universal dapat direkonsiliasi dengan Islam dengan membingkai ulang HAM sebagai fungsi dari tujuan-tujuan luhur syariah (maqasid), sambil mengakui perlunya kontekstualisasi dalam berbagai budaya dan tatanan konstitusional (lihat literatur reformasi maqasid) (Fatwa, 2023; Rozi, 2016; Zumrotun, 2013).

Rujukan utama. UDHR dalam Islam dan persoalan universalitas berbasis syariah dibahas dalam Hudin (2019) tentang "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam" beserta perdebatan seputar basis syariah dan klaim universalitasnya (Hudin, 2019). Perdebatan yang lebih luas di kalangan cendekiawan Muslim tentang HAM universal, dan cara Islam dapat berinteraksi dengan UDHR, dianalisis oleh Nurrochman (2017), yang mengidentifikasi respons Islam konservatif, liberal, dan progresif terhadap UDHR serta membahas konsep-konsep dasar Islam seperti al-dharuriyyah al-khamsah (lima hak esensial) dalam bingkai klasik dan reformis (Abror, 2012; Nurrochman, 2017). Diskusi paralel dibingkai dengan mengontraskan universalisme Barat dan reinterpretasi rasional Islam, dengan menonjolkan klaim Maududi bahwa sebagian hak dianugerahkan secara ilahi dan tidak bergantung pada penguasa, serta membedakan hak universal dan hak warga negara dalam Islam (Abror, 2012). Program An-Na'im untuk mereformasi hukum Islam agar selaras dengan HAM universal dikaji secara mendalam dalam Fatwa (2023) dan Rozi (2016), yang membahas dekolonisasi konsep HAM dan hermeneutika pembaruan dalam Islam agar selaras dengan norma HAM universal (Fatwa, 2023; Rozi, 2016). Siroj (2015) dan diskusi terkait tentang universalitas dan lokalitas dalam hukum Islam juga menyentuh ketegangan universal/lokal dalam HAM di dalam Islam (Rozi, 2016; Yasin, 2021). CDHRI dan hubungannya dengan hak-hak universal diperlakukan dalam literatur yang lebih luas ini (Bahri, 2018; Sugitanata dkk., 2023).

________________________________________

3. Landasan Teoretis dalam Sumber-Sumber Islam: Tauhid, Maqasid, dan Lima Daruriyyat

Jangkar doktrinal HAM dalam Islam sering ditelusuri pada tauhid (keesaan Allah) dan implikasi etisnya berupa kesetaraan manusia dan tanggung jawab moral. Dalam pandangan ini, semua manusia memiliki martabat fundamental yang dianugerahkan Allah, yang menjadi dasar bagi hak-hak universal dalam kerangka Islam (Suryani, 2012). Hal ini sering dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an klasik dan tradisi kenabian yang membingkai manusia sebagai setara secara moral di hadapan Allah, sehingga mendukung hak-hak universal dalam pandangan dunia Islam (Rozi, 2016; Suryani, 2012).

Maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan luhur hukum Islam) menjadi pusat cara HAM diartikulasikan dan diimplementasikan dalam yurisprudensi Islam masa kini. Pendekatan maqasid menekankan peralihan dari sekadar pemeliharaan dan penghindaran bahaya (maslahah) menuju tujuan yang lebih luas, termasuk pengembangan dan perlindungan hak. Cendekiawan kontemporer berpendapat bahwa maqasid menyediakan metode yang berprinsip dan dinamis untuk menyelaraskan hukum Islam dengan HAM universal, termasuk memperluas cakupan hak ke keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan manusia dalam kerangka Islam (pergeseran dari perlindungan/pemeliharaan menuju pengembangan dan perlindungan hak merupakan ciri khas diskusi maqasid kontemporer) (Muafiah, 2014; Mustafid, 2019; Umar & Ma'ani, 2018; Zumrotun, 2013). Zumrotun (2013) membingkai maqasid al-syari'ah sebagai mekanisme untuk menyesuaikan hukum Islam dengan persoalan kontemporer, termasuk isu HAM, melalui lensa ijtihad yang tersistematisasi dan artikulasi ulang maqasid agar mencakup kebutuhan modern (misalnya kewarganegaraan, kebebasan, martabat) (Zumrotun, 2013).

Lima tujuan esensial klasik (daruriyyat al-khamsah), yaitu jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta, berulang kali dikutip sebagai garis dasar inti bagi HAM dalam yurisprudensi Islam. Dalam diskusi modern, daruriyyat ini diperlakukan sebagai jangkar untuk mengevaluasi kebijakan dan hukum dari perspektif maqasid, dengan penulis yang berpendapat bahwa perlindungan HAM kontemporer harus mengoperasionalkan kepentingan-kepentingan inti ini dalam negara dan masyarakat, sejalan dengan teori maqasid (Nurrochman, 2017; Rozi, 2016; Zumrotun, 2013). Abul A'la Maududi dan pemikir Islam lainnya membingkai hak-hak ini dalam kategori struktural dan berpendapat bahwa sebagian hak bersifat absolut karena bersumber dari kecukupan Allah, bukan dari legislasi manusia (Abror, 2012).

Pendekatan reformis An-Na'im sering berpijak pada pemikiran maqasid, termasuk pembedaan antara HAM universal dan instrumen hukum Islam. An-Na'im menekankan reformasi sekuler-konstitusional dan reinterpretasi syariah untuk mewujudkan hak-hak universal sambil menghormati komitmen Islam terhadap keadilan dan martabat manusia. Pendekatan ini menyoroti perlunya perangkat interpretatif, seperti perombakan naskh (abrogasi) dan maqasid, untuk menjamin kompatibilitas dengan konsepsi kontemporer tentang kesetaraan dan kebebasan beragama, terutama terkait nonmuslim dan kesetaraan gender (Fatwa, 2023; Juliansyahzen, 2018; Rozi, 2016).

Rujukan utama. Kerangka maqasid dan penerapannya pada HAM dalam Islam dikembangkan dalam Zumrotun (2013) dan literatur maqasid yang lebih luas (termasuk kerangka Jasser Auda sebagaimana dibahas oleh Kalangit & Susetyo, serta Usman dkk., meskipun rinciannya bervariasi antarmakalah). Sintesis lima daruriyyat dan pendekatan maqasid terdapat dalam Rozi (2016), Zumrotun (2013), dan Juliansyahzen (2018), dengan pembahasan eksplisit tentang hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal sebagai tujuan-tujuan fundamental (Arianto, 2023; Rozi, 2016; Zumrotun, 2013).

________________________________________

4. UDHR, CDHRI, dan Persoalan Universalitas dalam Islam

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI) sering dirujuk dalam literatur ini sebagai instrumen Islam yang mengartikulasikan HAM secara konsisten dengan syariah sambil menjawab kepedulian modern. CDHRI sering digambarkan sebagai cerminan pembacaan HAM dari dalam kerangka Islam, bukan sebagai pengimporan konsep Barat secara utuh. Perdebatan berpusat pada bagaimana CDHRI berinteraksi dengan UDHR dan kovenan internasional lainnya (Bahri, 2018). Literatur juga mencatat bahwa sebagian cendekiawan Muslim membela UDHR sebagai universal, sedangkan yang lain menegaskan adanya prasyarat Islam bagi hak, termasuk keutamaan kedaulatan ilahi dan batas-batas kebebasan beragama terhadap norma-norma doktrinal (Bahri, 2018; Sugitanata dkk., 2023).

Rujukan utama. UDHR dalam Islam dan perdebatan tentang universalitas dibahas oleh Hudin (2019), Nurrochman (2017), Abror (2012), serta diskusi berorientasi An-Na'im dalam Fatwa (2023) dan Fatwa (2023; Rozi, 2016). CDHRI dan bingkai Islamnya dibahas dalam Bahri (2018) dan analisis terkait (Bahri, 2018).

________________________________________

5. Perdebatan Reformis dan Pluralis tentang HAM dalam Islam: Posisi Liberal, Konservatif, dan Progresif

Literatur mengidentifikasi tiga respons Muslim secara garis besar terhadap UDHR: konservatif (menolak UDHR karena berasal dari Barat dan bertentangan dengan syariah), liberal (menerima tetapi menafsirkan ulang agar selaras dengan Islam), dan progresif (menerima tetapi mengusulkan modernisasi kritis atas hukum Islam agar selaras dengan norma universal) (Nurrochman, 2017). Triad ini tercermin dalam perdebatan yang lebih luas tentang apakah Islam dapat mengakomodasi, bahkan merangkul, hak-hak universal sebagai hal lazim dalam hukum internasional. Pemikir reformis berargumen untuk reinterpretasi teks-teks Al-Qur'an (ayat Makkiyah vs. Madaniyah dan pertimbangan abrogasi) dan untuk merangkul norma universal dengan cara yang konsisten dengan tujuan moral Islam (Arianto, 2023; Nurrochman, 2017; Putra & Sumbulah, 2020; Rozi, 2016).

An-Na'im sering dikutip sebagai reformis liberal kunci yang berargumen untuk membedakan antara syariah dan hukum negara. Ia menganjurkan reinterpretasi dan modernisasi syariah agar selaras dengan HAM universal dan konstitusionalisme, termasuk pengakuan atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan kebebasan beragama. Ia membahas keterbatasan fikih klasik dan berargumen untuk "konstitusionalisme Islam modern" yang berdampingan dengan hak-hak universal (Azhargany, 2020; Caesario, 2024; Muhtarom, 2017; Rozi, 2016). Cendekiawan lain (Baderin, Abou el-Fadl) mengusulkan bahwa syariah dapat menjadi dasar yang sah bagi HAM apabila ditafsirkan ulang berdasarkan maqasid dan konteks modern (Nurfitria, 2022; Nurrochman, 2017; Rozi, 2016).

Rujukan utama. Tipologi tiga posisi disajikan dalam Nurrochman (2017) dan digaungkan dalam diskusi tentang An-Na'im (sebagaimana ditinjau dalam Fatwa, 2023, dan Rozi, 2016) (Fatwa, 2023; Rozi, 2016). Universalisme Barat vs. pembacaan Islam dikaji secara kritis oleh Abror (2012), dan posisi liberal-reformis dielaborasi dalam Fatwa (2023), Rozi (2016), dan Azhargany (2020). Konteks kebijakan Indonesia dan kerangka konstitusionalnya dibahas dalam Bahri (2018) dan Siroj (Rozi, 2016) (sebagai bagian dari diskusi reformasi kelembagaan).

________________________________________

6. Implikasi bagi Kebijakan, Yurisprudensi, dan Pendidikan

Bagi kebijakan dan yurisprudensi, proyek HAM dalam Islam menuntut penyeimbangan yang cermat antara hak-hak universal dan maqasid al-syari'ah, konteks lokal ('urf), serta tatanan konstitusional negara. Maqasid al-syari'ah semakin dipandang sebagai kerangka yang sah untuk merekonsiliasi hukum Islam dengan hak-hak universal melalui (i) perluasan ruang lingkup hak dalam bingkai Islam, (ii) pembolehan reformasi untuk menjawab kepedulian sosial yang muncul (misalnya kesetaraan gender, hak nonmuslim, kebebasan beragama), dan (iii) penyediaan metode ijtihad yang berprinsip dan dapat merespons norma HAM global (sebagaimana dikemukakan oleh Zumrotun, Rozi, dan Yasin, antara lain) (Azhargany, 2020; Juliansyahzen, 2018; Muafiah, 2014; Rozi, 2016; Zumrotun, 2013). Pendekatan ini konsisten dengan program maqasid untuk mensistematisasi syariah dengan cara yang memajukan martabat manusia.

Kasus Indonesia menggambarkan kompleksitas penyelarasan HAM dengan peraturan daerah berbasis syariah (perda syariah) dan perlunya memastikan bahwa hukum daerah atau nasional mematuhi perlindungan HAM konstitusional. Berbagai kajian menekankan bahwa perlindungan HAM bersifat fundamental dan harus dijaga di tengah pembuatan kebijakan berbasis syariah. Diskusi tentang regulasi berbasis syariah di Aceh, misalnya, menyoroti kekhawatiran tentang kompatibilitasnya dengan jaminan HAM konstitusional dan potensi diskriminasi (Darmadji, 2012; Listianingsih, 2019). Hal ini menggarisbawahi perlunya kendali konstitusional dan interpretasi hukum yang selaras dengan HAM dan maqasid.

Rujukan utama. Diskusi reformasi berbasis maqasid disajikan dalam Zumrotun (Muafiah, 2014; Putra & Sumbulah, 2020; Rozi, 2016; Umar & Ma'ani, 2018; Zumrotun, 2013), dan wacana reformasi yang lebih luas tentang konstitusionalisme Islam dan modernisasi syariah dielaborasi dalam Azhargany (2020), Caesario (2024), dan Rozi (2016). Implikasi pendidikan dan kebijakan dibahas dalam Suryani (2012) tentang universalitas HAM dalam Islam, Fatwa (2023) tentang dekolonisasi pembacaan HAM, dan Bahri (2018) tentang Deklarasi Kairo dan HAM dalam pendidikan (Adelia & Rizhal, 2024; Bahri, 2018; Fatwa, 2023; Sofwan, 2018; Suryani, 2012). Kasus Indonesia dan pembingkaian hukum konstitusionalnya dibahas dalam Listianingsih (2019) dan Bahri (2018).

________________________________________

7. Nuansa dan Perbedaan Pendapat di antara Sumber-Sumber

Terdapat konsensus bahwa HAM sebagai konsep memiliki resonansi mendalam dalam Islam, berakar pada tauhid dan visi Qur'ani tentang martabat manusia. Perbedaan pendapat muncul tentang cara menafsirkan dan menerapkan konsensus itu dalam tatanan konstitusional modern dan dalam kaitannya dengan UDHR. Sebagian penulis menekankan universalitas Islam yang intrinsik dan berlandaskan otoritas ilahi, sedangkan yang lain menekankan hermeneutika tekstual dan reformasi berbasis maqasid untuk mengakomodasi hak-hak universal di negara modern dengan demografi agama yang beragam (misalnya pembacaan UDHR vs. CDHRI; pendekatan berbasis teks vs. berbasis maqasid) (Abror, 2012; Bahri, 2018; Suryani, 2012; Zumrotun, 2013).

Persoalan siapa yang mendefinisikan universalitas, yakni norma HAM global atau komitmen universalis Islam sendiri, tetap diperdebatkan. Sebagian cendekiawan menekankan universalisme yang terdekolonisasi atau pendekatan kosmopolitan yang menekankan HAM bersama dan kompatibilitas lintas budaya. Yang lain menekankan perlunya memelihara kekhasan nasional dan keagamaan atas nama budaya dan integritas agama (Bahri, 2018; Fatwa, 2023; Rozi, 2016; Sugitanata dkk., 2023).

Dalam hal kebijakan, ketegangan tersebut tampak dalam perdebatan tentang perlindungan konstitusional atas kebebasan beragama, hak minoritas, dan kesetaraan gender. Sebagian penulis berargumen untuk reformasi guna menjamin kompatibilitas dengan hak-hak universal HAM (reformasi ala An-Na'im), sedangkan yang lain mengingatkan agar syariah tidak diformalkan secara berlebihan sehingga bertentangan dengan hak-hak universal dalam konteks keagamaan yang majemuk (misalnya hak nonmuslim dan isu gender) (Fatwa, 2023; Listianingsih, 2019; Rozi, 2016).

Titik yang disepakati secara luas adalah bahwa HAM dalam Islam merupakan proyek yang hidup: maqasid klasik dan lima daruriyyat menyediakan inti normatif, tetapi interpretasi dan penerapannya harus merespons persoalan kontemporer dan budaya yang beragam. Literatur berulang kali menyerukan pendekatan hermeneutis, reformulasi kaidah tekstual, dan dialog berkelanjutan antara teori hukum Islam dan standar HAM universal (Azhargany, 2020; Muhtarom, 2017; Rozi, 2016; Zumrotun, 2013).

________________________________________

Catatan tentang Sitasi dalam Teks

Pernyataan-pernyataan di atas dibaca dengan pemetaan sitasi dalam teks berikut:

• Landasan tauhid dan martabat universal: (Suryani, 2012; Zumrotun, 2013).

• Perdebatan UDHR/CDHRI dan pembingkaian syariah: (Bahri, 2018; Fatwa, 2023; Hudin, 2019; Suryani, 2012).

• Tiga respons Muslim terhadap UDHR; maqasid dan reformasi: (Fatwa, 2023; Nurrochman, 2017; Rozi, 2016).

• Maqasid al-syari'ah, daruriyyat, dan lima hak: (Nurrochman, 2017; Putra & Sumbulah, 2020; Zumrotun, 2013).

• Reformasi dan konstitusionalisme An-Na'im dalam Islam: (Azhargany, 2020; Fatwa, 2023; Rozi, 2016).

• Konteks konstitusional/kebijakan HAM Indonesia: (Bahri, 2018; Listianingsih, 2019).

• Deklarasi Kairo dalam Islam; perdebatan universalisme vs. lokalitas: (Bahri, 2018; Sugitanata dkk., 2023; Suryani, 2012).

• Pendidikan dan pedagogi HAM dalam Islam: (Adelia & Rizhal, 2024; Sofwan, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abror, R. H. (2012). Paradoks universalitas HAM Barat di muka cermin Islam perspektif filsafat hukum dan HAM. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 12(2), 217. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.217-235

Adelia, E., & Rizhal, C. J. (2024). Pembaharuan Syari'ah melalui pemikiran kritis Abdullah Ahmed Na'im terhadap hak asasi manusia. At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2(01), 66–81. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v2i01.606

Arianto, A. (2023). Konsep nasionalisme Michael Sastrapratedja: Sebuah tinjauan filsafat Pancasila dalam rangka pengembangan karakter bangsa. Jurnal Filsafat Indonesia, 6(3), 347–358. https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.44482

Azhargany, R. (2020). Dakwah mengenai hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam konsep maslahah mursalah. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 6(2), 176. https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.630

Bahri, S. (2018). HAM dan aktualisasinya dalam pendidikan Islam. Al Qalam, 35(2), 21. https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i2.388

Caesario, W. (2024). Kriminalisasi kebebasan berpendapat atas dasar pencemaran nama baik ditinjau berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Amnesti: Jurnal Hukum, 6(1), 130–144. https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025

Darmadji, A. (2012). Islam dan hak asasi manusia dalam pendidikan. Millah: Journal of Religious Studies, 12(1), 60–86. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art4

Fatwa, Ah. F. (2023). Dekolonisasi pemikiran dan efektivitas penegakan HAM dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 177–194. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.177-194

Hudin, N. A. (2019). Dilema penggunaan "syariah" dalam deklarasi-deklarasi HAM Islam. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 2(1), 107. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1879

Juliansyahzen, M. I. (2018). Good governance perspektif maqaasid asy-syaari'ah kontemporer. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 57–86. https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195

Listianingsih, D. M. (2019). Analisis pelaksanaan peraturan daerah berbasis syariah Provinsi Aceh dalam perspektif hak asasi manusia. Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, 3(1), 105–128. https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850

Muafiah, E. (2014). Islam dan hak asasi manusia dalam konsepsi Fathi Osman. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 5(2), 309. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.309-325

Muhtarom, A. (2017). Diskursus Islam dan hak asasi manusia (kajian universalitas dan kasus pelanggaran hak asasi manusia). Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 2(1), 113. https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.83

Mustafid, F. (2019). Perdagangan orang dalam perspektif HAM dan filsafat hukum Islam. Al-Ahkam, 29(1), 85. https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.1.3134

Nurfitria, A. E. (2022). Relativisme budaya dalam penerapan HAM di Iran: Analisis kewajiban berhijab. Literatus, 4(2), 645–653. https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.848

Nurrochman, N. (2017). Universalitas HAM dan sakralitas syariah (respon Muslim konservatif, liberal dan progresif atas gagasan HAM internasional). Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 13(2), 243–265. https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.669

Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai kembali konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif gender & maqashid syariah Jasser Auda. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 15(1). https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179

Rozi, A. B. (2016). Penerapan syari'ah di negara modern (analisis ijtihad pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(2), 359–392. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.734

Sofwan, A. (2018). Islam dan tantangan HAM. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 29(2). https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.596

Sugitanata, A., Adnan, I., Hamroni, H., & Hardiyatullah, H. (2023). Analisis maslahah terhadap penolakan akad pernikahan pasangan LGBT dalam konstruksi hukum keluarga Islam. Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.59259/am.v2i1.87

Suryani, S. (2012). Penegakan hak asasi manusia: Representasi nilai universalitas Islam yang humanis. Millah: Journal of Religious Studies, 12(1), 231–253. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art12

Umar, M. H., & Ma'ani, B. (2018). Urgensi hak dan perlindungan anak dalam perspektif maqashid al-syariah. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 17(02). https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.64

Yasin, N. (2021). Implementasi kebijakan pemenuhan hak beragama penyandang disabilitas oleh negara perspektif maqashid syariah. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 13(2), 170–183. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462

Zumrotun, S. (2013). Al-Maqasid: Alternatif pendekatan ijtihad zaman kontemporer. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(1), 125. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.125-139