01350 - Hak Absolut (In Rem) dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Perlindungan Erga Omnes dan Pembatasan Syariah

Studi atas Hak Milik dan Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan yang Menuntut Penghormatan Umum

Abstract

This article examines the concept of absolute rights (in rem) — rights enforceable against all persons (erga omnes) — within the framework of Islamic law (fiqh, particularly fiqh muamalah). Using a normative-analytical approach and synthesizing various studies on Islamic property rights and intellectual property, this article argues that Islamic law provides a conceptual basis for protecting rights that demand universal respect, particularly property rights (ḥaqq mālī) and their contemporary forms such as intellectual property rights (IPR). The key findings are threefold: first, Islamic law recognizes property rights (al-milk/ḥaqq al-milkiyyah) and intellectual property (ḥaqq al-ibtikār/huqūq māliyyah) as rights over objects — both tangible and intangible — whose violation is prohibited; second, Islamic law rejects absolute human ownership on theological grounds, positioning Allah as the sole absolute owner while humans hold delegated and restricted ownership (amanah); and third, the protection of these rights is grounded in maqāṣid al-syarī'ah, particularly the preservation of wealth (ḥifẓ al-māl), which simultaneously prevents monopoly and upholds distributive justice. Thus, "absolute" in the Islamic horizon is best understood as normative enforceability against all others, not unlimited freedom for the rights-holder.

Keywords: absolute rights, in rem, Islamic law, property rights, intellectual property rights, maqāṣid al-syarī'ah, ḥifẓ al-māl

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hak absolut (in rem) — hak yang berlaku terhadap semua orang (erga omnes) — dalam kerangka hukum Islam (fiqh, khususnya fiqh muamalah). Dengan pendekatan normatif-analitis dan sintesis dari berbagai kajian tentang hak kepemilikan dalam Islam dan hak kekayaan intelektual, artikel ini berargumen bahwa hukum Islam menyediakan basis konseptual untuk melindungi hak-hak yang menuntut penghormatan umum, terutama hak atas harta (ḥaqq mālī) dan bentuk-bentuk kontemporer seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Temuan pokok artikel ini tiga lapis: pertama, hukum Islam mengakui hak milik (al-milk/ḥaqq al-milkiyyah) dan hak cipta (ḥaqq al-ibtikār/huqūq māliyyah) sebagai hak atas objek — baik berwujud maupun tidak berwujud — yang pelanggarannya dilarang; kedua, hukum Islam menolak absolutisme kepemilikan manusia secara teologis karena Allah diposisikan sebagai pemilik mutlak sedangkan manusia memegang kepemilikan yang didelegasikan dan dibatasi (amanah); ketiga, perlindungan hak-hak tersebut berpijak pada maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl, yang sekaligus mencegah monopoli dan menegakkan keadilan distributif. Dengan demikian, "absolut" dalam cakrawala Islam paling tepat dipahami sebagai keberlakuan normatif terhadap semua pihak, bukan kebebasan tanpa batas bagi pemegang hak.

Kata Kunci: hak absolut, in rem, hukum Islam, hak milik, hak kekayaan intelektual, maqāṣid al-syarī'ah, ḥifẓ al-māl

________________________________________

A. Pendahuluan: Memahami "Hak Absolut (In Rem)" dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Dalam teori hukum, khususnya tradisi hukum perdata, hak absolut dipahami sebagai hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum yang menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati hubungan tersebut; sifatnya dapat diberlakukan "terhadap siapa saja" sehingga berlaku erga omnes (terhadap semua orang) (Herlindah et al., 2022). Sejalan dengan itu, hak kebendaan juga dipahami sebagai hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas objeknya dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (Triana, 2018). Literatur yang mengulas hak dan kepemilikan dalam konteks agraria juga menunjukkan adanya klasifikasi hak yang membedakan hak publik absolut dan hak privat tertentu, termasuk hak atas kekayaan (hak kebendaan) (Harahap, 2023). Kerangka ini menjadi titik masuk yang penting untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam (fiqh, terutama fiqh muamalah) membangun konsepsi hak yang juga menuntut penghormatan umum, misalnya pada hak milik dan pada bentuk-bentuk kepemilikan kontemporer seperti hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Heniyatun et al., 2017; Musyarri, 2022).

Namun, ketika pembahasan "hak absolut" dipindahkan ke horizon hukum Islam, muncul karakteristik normatif yang khas: kepemilikan individu diakui dan dilindungi, tetapi tidak dipahami sebagai kepemilikan yang mutlak dalam arti metafisik; kepemilikan mutlak ditempatkan pada Allah, sementara manusia berada pada posisi delegated and restricted ownership (kepemilikan yang didelegasikan dan dibatasi) (Heniyatun et al., 2017). Karena itu, artikel ini menyintesis dua lapis gagasan: (i) bagaimana "absolut/in rem" dipahami sebagai tuntutan penghormatan umum terhadap hak atas objek, misalnya harta dan HKI (Herlindah et al., 2022; Labetubun & Fataruba, 2016; Triana, 2018), dan (ii) bagaimana hukum Islam mengakui dan melindungi hak-hak tersebut, tetapi menundukkannya pada batas-batas syariah dan orientasi kemaslahatan, misalnya maqāṣid al-syarī'ah, terutama ḥifẓ al-māl (pemeliharaan harta) (Harahap, 2023; Nurcahyo, 2023; Syahyuti, 2016).

________________________________________

B. Terminologi Al-Ḥaqq dan Struktur Hak dalam Hukum Islam: Basis Konseptual untuk "Hak yang Mengikat Semua Orang"

Dalam literatur hukum Islam modern, istilah hak kerap dirujuk dengan al-ḥaqq; secara kebahasaan ia dapat dimaknai sebagai property and ownership atau rights and obligations, dan dalam pengertian istilahi dipahami sebagai ketentuan yang dipakai syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan (otoritas) atau beban hukum (Nurcahyo, 2023). Karena itu, hak dalam Islam tidak hanya menjadi konsep moral, melainkan juga konsep normatif yang terkait dengan pembebanan kewajiban dan pengakuan otoritas pada subjek tertentu (Nurcahyo, 2023). Di sisi lain, kajian tentang hukum Islam klasik juga menunjukkan pembedaan mendasar yang bukan terutama "publik vs. privat" sebagaimana lazim dalam hukum modern, melainkan pembedaan antara hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia, termasuk ragam kombinasi di antara keduanya (Rahmat & Rofiq, 2018). Pembedaan ini penting karena "hak" dalam fiqh selalu bergerak dalam ruang tanggung jawab, bukan sekadar klaim individual yang lepas dari struktur nilai (Rahmat & Rofiq, 2018).

Sejalan dengan itu, sebagian literatur menguraikan kategorisasi hak dalam fiqh menurut beberapa basis: misalnya menurut pemiliknya (Hak Allah, Hak Manusia, dan Hak Gabungan), menurut objeknya — antara lain ḥaqq al-māl (hak yang terkait harta) dan ḥaqq ghayr al-māl (hak yang tidak terkait harta); juga termasuk ḥaqq al-'aynī dan bentuk-bentuk hak lain — serta menurut kewenangan kepemilikan, misalnya ḥaqq al-milkiyyah, ḥaqq al-intifā', ḥaqq al-irtifāq, dan ḥaqq al-ibtikār (Syahyuti, 2016). Pada titik ini, "hak yang mengikat semua orang" dapat diposisikan secara fiqh sebagai hak yang terkait māl (harta/kekayaan) dan memiliki dimensi penguasaan/otoritas yang menuntut penghormatan umum, terutama ketika hak itu melekat pada suatu objek tertentu, baik berwujud maupun tidak berwujud (Nurcahyo, 2023; Syahyuti, 2016).

Kerangka hak atas harta juga tampak dalam pembagian hak menjadi hak yang terkait objek ('ayn), manfaat (manfa'ah), dan utang/piutang (dayn), sehingga "hak atas harta" tidak direduksi pada benda fisik semata, melainkan mencakup struktur manfaat dan klaim-klaim bernilai ekonomi (Syamsudin, 2001). Dengan kerangka ini, tidak ada halangan konseptual dalam fiqh untuk memperlakukan hak non-material bernilai ekonomi, seperti hak cipta, merek, atau desain industri, sebagai "hak atas harta" yang patut dilindungi (Dhiwangga, 2018; Syamsudin, 2001).

________________________________________

C. "Hak Absolut (In Rem)" sebagai Konsep Pembanding: dari Hak Kebendaan menuju Padanannya dalam Fiqh

Konsep "in rem" dalam tradisi hukum perdata dapat dijelaskan melalui dua proposisi yang relevan bagi topik ini. Pertama, hak absolut dipahami sebagai hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban umum bagi pihak lain untuk menghormatinya, sehingga wewenang pemegang hak pada dasarnya dapat dijalankan terhadap siapa pun (Herlindah et al., 2022). Kedua, hak kebendaan dipahami sebagai hak mutlak atas suatu benda yang memberi kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (Triana, 2018). Dengan demikian, karakter "absolut/in rem" merujuk pada sifat keberlakuan umum dan kemampuan mengeksklusi pihak lain dari intervensi tanpa hak (Herlindah et al., 2022; Triana, 2018).

Literatur yang membahas HKI dalam perspektif hukum perdata bahkan menegaskan bahwa hak cipta merupakan "hak absolut yang mempunyai sifat kebendaan," dengan objek berupa benda, misalnya dipersamakan dengan hak milik, hipotik, dan sebagainya dalam kategori hak kebendaan (Labetubun & Fataruba, 2016). Dalam sistem hukum benda berdasarkan definisi "benda" sebagai setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, HKI diposisikan sebagai kebendaan immaterial yang dapat menjadi objek hak milik (Labetubun & Fataruba, 2016), sebuah gagasan yang juga sejalan dengan pengertian bahwa BW memandang "benda" tidak hanya yang berwujud, tetapi juga yang tidak berwujud berupa hak-hak tertentu, termasuk HKI (Triana, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, "padanan fungsional" dari sifat in rem dapat dijelaskan lewat dua lapis argumentasi yang tersedia pada sumber-sumber yang diberikan. Pertama, fiqh mengenal pembagian hak berdasarkan objek, misalnya ḥaqq al-'aynī dan kategori hak lain yang berhubungan dengan harta (ḥaqq al-māl) (Nurcahyo, 2023; Syahyuti, 2016). Kedua, fiqh mendudukkan hak atas harta sebagai hak yang mencakup relasi atas objek ('ayn), manfaat (manfa'ah), dan utang/piutang (dayn), sehingga hak-hak bernilai ekonomi memperoleh posisi sebagai property rights yang patut dilindungi (Syamsudin, 2001). Jika sifat "absolut" dipahami sebagai tuntutan penghormatan umum terhadap hak atas suatu objek, maka ketika fiqh mengakui suatu hak sebagai ḥaqq mālī/huqūq māliyyah, konsekuensinya adalah larangan pelanggaran terhadap hak tersebut karena ia masuk wilayah perlindungan harta (Dhiwangga, 2018; Nurcahyo, 2023).

________________________________________

D. Fondasi Teologis: Kepemilikan Manusia Diakui, tetapi "Kemutlakan" Kepemilikan Hanya Milik Allah

Salah satu diferensiasi kunci antara "hak absolut" dalam bahasa hukum modern dan konsepsi kepemilikan dalam Islam adalah dimensi teologis tentang "pemilik mutlak." Literatur tentang HKI dalam perspektif hukum Islam menegaskan bahwa Allah adalah pemilik semua harta yang sesungguhnya dan mutlak; manusia memperoleh titipan dan hak pakai, serta bertindak sebagai khalifah (wakil) dalam menggunakan harta (delegated and restricted ownership) (Heniyatun et al., 2017). Pandangan bahwa manusia bukan pemilik mutlak juga ditegaskan dalam kajian ekonomi Islam yang menyatakan pemilikan pribadi diakui, tetapi berbeda dari pemilikan absolut; hanya Tuhan yang berhak pada kemutlakan itu, sedangkan manusia diberi hak memanfaatkan dan mendistribusikan dalam kerangka amanah. Formulasi serupa muncul dalam kajian fiqh muamalah yang menegaskan bahwa hak milik mutlak hanya ada pada Allah, sementara manusia pada dasarnya memiliki hak pemanfaatan dalam pertukaran manfaat dan perputaran harta (Sarah et al., 2023).

Konsekuensi dari fondasi ini ialah bahwa "hak absolut" dalam Islam tidak boleh dibaca sebagai "tanpa batas," melainkan sebagai "hak yang menuntut penghormatan umum" tetapi tetap bergerak dalam pembatasan syariah, kemaslahatan, dan fungsi sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa Islam memberikan kebebasan mengumpulkan harta, tetapi manusia harus mematuhi kehendak pemilik mutlak; Islam tidak mengenal kepemilikan yang mutlak (absolute) pada manusia, melainkan kepemilikan majazi/relatif (Dhiwangga, 2018). Dalam konteks perlindungan hak kepemilikan, literatur HAM dalam terminologi doktrin hukum Islam menyatakan Islam menjamin hak kepemilikan setiap orang dan melarang siapa pun memperoleh harta orang lain yang bukan haknya, namun sekaligus mengenal batas maksimal-minimal serta larangan mengambil hak milik halal kecuali demi kemaslahatan umum dengan ganti rugi setimpal (Rachman et al., 2020). Dengan demikian, "absolut" dalam horizon Islam lebih tepat dipahami sebagai kekuatan klaim terhadap objek yang wajib dihormati orang lain, bukan sebagai kebebasan tanpa batas dari pemilik (Heniyatun et al., 2017; Rachman et al., 2020).

________________________________________

E. Hak Milik (Al-Milk/Ḥaqq Al-Milkiyyah) sebagai Hak yang Menuntut Penghormatan Umum: Sifat, Derajat, dan Pembatasannya

Hak milik dalam hukum Islam dijelaskan sebagai penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut; ia merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat, dan akibat yang terkait (Musyarri, 2022). Pada tingkat konseptual, gagasan ini beririsan dengan konsepsi kepemilikan sebagai otoritas hukum yang membenarkan tindakan disposisi; dalam kajian agraria yang mengutip Ibnu Taymiyah, "ownership" dipahami sebagai otoritas legal yang membenarkan hak disposisi (Harahap, 2023). Konstruksi ini membantu memahami mengapa hak milik — baik atas benda berwujud maupun tidak berwujud — dituntut untuk dihormati oleh pihak lain: karena ia memberi kompetensi pada pemilik untuk bertindak atas objek dalam batas-batas tertentu (Harahap, 2023; Musyarri, 2022).

Fiqh juga membedakan milik sempurna (al-milk al-tām) dan milik tidak sempurna (al-milk al-nāqiṣ). Milik sempurna dipahami sebagai kepemilikan atas materi dan manfaat secara penuh sehingga seluruh hak yang terkait berada di bawah penguasaan pemilik, sedangkan milik tidak sempurna dijelaskan sebagai "memiliki manfaatnya saja" atau bentuk kepemilikan yang tidak menghimpun materi dan manfaat sekaligus (Musyarri, 2022; Syahyuti, 2016). Dengan pembedaan ini, hak milik sebagai "hak yang berlaku terhadap semua orang" paling dekat dengan ide "milik sempurna" karena pada level itulah pemilik memperoleh otoritas yang lebih lengkap atas objek, tentu tetap dibatasi syariah (Musyarri, 2022; Syahyuti, 2016).

Meskipun demikian, sumber-sumber yang membahas penguasaan tanah menurut hukum Islam dan kesamaannya dengan hukum adat menegaskan bahwa tanah sebagai sumber daya ekonomi yang unik "tidak mengenal bentuk penguasaan yang mutlak," mengandung sifat inklusivitas, serta memuat larangan memperjualbelikan tanah "dalam arti sebagai komoditas pasar," dengan orientasi kesejahteraan dan keadilan (Hayati, 2020). Klaim "tidak ada penguasaan mutlak" pada tanah ini konsisten dengan prinsip umum bahwa pemilikan manusia adalah relatif karena pemilik mutlak ialah Allah, dan manusia menjalankan amanah pemanfaatan (Heniyatun et al., 2017; Sarah et al., 2023). Pada titik ini, hukum Islam memadukan dua hal: pengakuan atas hak milik individu sebagai hak yang harus dihormati, sekaligus pembatasan atas absolutisme privat agar distribusi dan kemaslahatan terjaga (Hayati, 2020).

Sumber-sumber yang menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah juga menekankan ḥifẓ al-māl (pemeliharaan harta) sebagai dasar filosofis untuk mencegah monopoli dan eksploitasi atas harta oleh elite oligarkis dan untuk mendorong distribusi yang adil dan merata dalam konteks agraria (Harahap, 2023). Bahkan, kajian tentang kontrol negara atas tanah dalam perspektif hukum tanah Indonesia dan hukum Islam menegaskan bahwa konsep kepemilikan dalam hukum ekonomi Islam harus mengikat hubungan hukum pemilik dan hartanya dengan kepentingan orang lain; pembatasan konsentrasi hak milik oleh pemerintah Islam dimaksudkan untuk memperbaiki distribusi kekayaan dan menghindari ketidakadilan (Annisa et al., 2023). Dengan demikian, hak milik sebagai "hak yang menuntut penghormatan umum" bukanlah lisensi untuk meniadakan hak sosial dan kepentingan umum; pembatasan itu justru ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan harta dan keadilan distributif (Annisa et al., 2023; Harahap, 2023; Rachman et al., 2020).

________________________________________

F. Hak Cipta/HKI sebagai Hak Absolut atas Objek Non-Material: Pengakuan, Karakter Eksklusif, dan Larangan Pelanggaran menurut Hukum Islam

Di ranah modern, salah satu ilustrasi utama "hak absolut (in rem)" adalah hak cipta. Dalam hukum perdata, hak cipta dijelaskan sebagai proprietary right yang bersifat khusus, diberikan kepada pencipta/pemegang hak dalam jangka waktu perlindungan tertentu untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, dan tindakan lain atas ciptaan atau memberi izin kepada orang lain (Labetubun & Fataruba, 2016). Bahkan, sumber yang sama menyatakan hak cipta adalah "hak absolut" yang mempunyai sifat kebendaan; objeknya adalah "benda" dalam pengertian hak atas benda immaterial dan dapat dialihkan, misalnya melalui pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang sah (Labetubun & Fataruba, 2016). BW juga memungkinkan "benda" mencakup "tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik," sehingga HKI masuk sebagai kebendaan immaterial (Labetubun & Fataruba, 2016), sebuah pandangan yang juga konsisten dengan pengertian "benda" dalam BW yang mencakup yang tidak berwujud berupa hak-hak tertentu (Triana, 2018).

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, beberapa sumber secara eksplisit menegaskan pengakuan HKI sebagai harta dan kepemilikan yang harus dilindungi. Kajian tentang HKI dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa hak cipta/hak intelektual adalah harta yang diperoleh secara sah sebagai hasil kerja kreatif, sehingga termasuk kekayaan yang harus dijaga oleh pemilik dan masyarakat (Heniyatun et al., 2017). Pada level normatif, sumber yang sama menyatakan hukum Islam mengakui HKI sebagai kepemilikan individual yang harus dilindungi dan melarang upaya mengalihkan serta menggunakan hak tanpa izin pemilik atau yang merugikan pemilik (Heniyatun et al., 2017). Penguatan konseptualnya tampak dalam kajian yang menyatakan bahwa dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai huqūq māliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (ma'ṣūm) sebagaimana māl (kekayaan), sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Nurcahyo, 2023). Karena HKI dikategorikan sebagai māl, ia dapat menjadi milk (property) sehingga pemilik dapat bertindak atas sesuatu yang dikuasainya dan menikmati manfaatnya, sementara pelanggaran atasnya dipandang sebagai pelanggaran atas hak harta (Nurcahyo, 2023).

Di dalam khazanah Islam kontemporer, hak cipta juga dikaitkan dengan istilah ḥaqq al-ibtikār. Literatur yang membahas hak cipta dalam perspektif distribusi kekayaan menempatkan hak cipta sebagai dapat dimasukkan ke dalam ḥaqq al-ibtikār (Syahyuti, 2016). Kajian mengenai "cover version" dan pelanggaran hak cipta menjelaskan bahwa dalam ruang lingkup ḥaqq al-ibtikār, lafaz "haq" dipahami sebagai kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan, sehingga menjadi dasar bagi hak kepemilikan pembuat karya atas ciptaannya. Dengan demikian, ketika karya intelektual dipahami sebagai objek hak yang sah, ia menuntut penghormatan umum, dan pengambilannya tanpa izin diposisikan sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain (Heniyatun et al., 2017).

Sumber-sumber juga menguatkan bahwa aset non-material dapat diperlakukan seperti aset material apabila memiliki nilai komersial, misalnya hak cipta film yang diperlakukan sebagaimana harta material; praktik menonton/streaming gratis tanpa kerelaan (ridha) pemegang hak cipta dipandang tidak sah/haram dalam perspektif fikih muamalah, dan dilihat sebagai pelanggaran hak eksklusif terutama hak ekonomi (Poetri, 2020). Klaim ini koheren dengan posisi umum bahwa HKI memiliki nilai ekonomis melalui hak eksklusif yang melekat pada ciptaan dan karena itu memenuhi unsur manfaat (manfa'ah) dan māliyyah (Nurcahyo, 2023; Setyawan, 2021). Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan atas hak-hak semacam ini dapat ditempatkan pada tujuan pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl), yang dalam literatur maqāṣid disebut sebagai bagian dari tujuan pokok syariah (Harahap, 2023; Syamsudin, 2001).

________________________________________

G. Dimensi Moral-Ekonomi dalam Hak Cipta: Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Implikasi "Hak Absolut" dalam Islam

Karakter "hak absolut" pada hak cipta tidak identik dengan "hak ekonomi" semata. Literatur yang membahas karya cipta menegaskan hak cipta melekat pada diri pencipta/pemegang hak cipta dan melahirkan hak ekonomi serta hak moral; hak ekonomi mencakup hak mengeksploitasi (mengumumkan dan memperbanyak), sedangkan hak moral memuat larangan perubahan terhadap isi/judul/nama pencipta dan ciptaan (Ash-Shiddiq, 2019). Kajian wakaf HKI menegaskan pula pembedaan yang sangat dekat: hak ekonomi adalah hak mendapatkan manfaat ekonomi (royalti) atas ciptaan, sedangkan hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun walaupun hak cipta/hak terkait dialihkan (Setyawan, 2021). Dengan konstruksi ini, "absolut"-nya hak cipta sebagai hak atas objek non-material memuat dua sumbu: (i) eksklusivitas ekonomi yang menuntut penghormatan pihak lain, dan (ii) keterlekatan moral pada pencipta yang bertahan bahkan setelah peralihan hak (Ash-Shiddiq, 2019; Setyawan, 2021).

Pada konteks pengalihan, literatur wakaf hak cipta menyatakan bahwa ketika hak cipta dijadikan objek wakaf, wakif tidak lagi berhak memanfaatkan hak cipta tersebut dalam arti hak ekonomi berpindah, meskipun hak moral masih melekat pada wakif (Awatari & Purwanto, 2020). Sumber yang sama menegaskan adanya dukungan filosofis-keagamaan terhadap peralihan hak cipta sebagai objek wakaf dan merujuk Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 yang menyatakan hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan yang perlu mendapat perlindungan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Awatari & Purwanto, 2020). Kajian lain tentang wakaf HKI juga menegaskan bahwa UU wakaf memperluas objek wakaf dari benda material ke benda immaterial seperti HKI, serta menempatkan HKI sebagai harta karena unsur manfaat dan nilai ekonomisnya ada di dalam HKI (Setyawan, 2021). Dengan demikian, "hak absolut" atas HKI tidak hanya menuntut penghormatan umum, tetapi juga membuka rezim-rezim pengelolaan syariah, misalnya wakaf, yang memindahkan aspek ekonomi hak tanpa memutus keterlekatan aspek moral (Awatari & Purwanto, 2020; Setyawan, 2021).

Konsepsi ini diperkuat dalam kajian tentang harta bersama dan HKI yang merujuk keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami tentang al-ḥuqūq al-ma'nawiyyah (hak-hak non-material) yang pada intinya menyamakan perlindungan merek dagang dan hak cipta dengan hak material yang dilindungi syara', sehingga hak non-material itu tidak boleh dilanggar (Sitorus et al., 2022). Ketika hak non-material dipersamakan perlindungannya dengan hak material, konsekuensinya adalah penegasan karakter "hak yang mengikat semua orang" dalam arti orang lain tidak boleh melanggar, yang secara fungsional sejalan dengan gagasan "in rem" (Nurcahyo, 2023; Sitorus et al., 2022).

________________________________________

H. Sintesis: Bagaimana "Hak Absolut" Bekerja dalam Hukum Islam — antara Perlindungan Erga Omnes dan Pembatasan Syariah

Sintesis dari sumber-sumber di atas menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan basis konseptual untuk melindungi hak-hak yang menuntut penghormatan umum, terutama hak atas harta (ḥaqq mālī) dan bentuk-bentuknya yang kontemporer seperti HKI. Hak dalam Islam didefinisikan sebagai ketentuan syara' yang menetapkan kekuasaan atau beban hukum, serta dibagi antara hak yang terkait harta dan yang tidak terkait harta (Nurcahyo, 2023; Syahyuti, 2016). Dalam ranah hak atas harta, fiqh mengenal klasifikasi menurut objek dan mengenali hak atas objek, manfaat, dan utang/piutang, sehingga hak non-material bernilai ekonomi dapat dipahami sebagai bagian dari "hak atas harta" (Nurcahyo, 2023; Syamsudin, 2001). Karena HKI memenuhi unsur manfaat dan nilai ekonomi, ia diposisikan sebagai harta, hak kekayaan (huqūq māliyyah), dan kepemilikan individual yang harus dilindungi; pelanggaran atasnya dilarang, termasuk penggunaan tanpa izin (Heniyatun et al., 2017; Nurcahyo, 2023; Poetri, 2020).

Pada saat yang sama, Islam menolak absolutisme kepemilikan manusia karena Allah diposisikan sebagai pemilik mutlak; manusia adalah pemegang amanah yang kepemilikannya didelegasikan dan dibatasi (Heniyatun et al., 2017; Sarah et al., 2023). Dalam ranah agraria, sumber-sumber menyatakan tidak ada penguasaan tanah yang mutlak dan menekankan orientasi kesejahteraan dan keadilan, termasuk pembatasan agar tanah tidak sekadar menjadi komoditas pasar (Hayati, 2020). Bahkan, pendekatan maqāṣid menempatkan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai spirit untuk mencegah monopoli dan eksploitasi serta mendorong distribusi yang adil (Annisa et al., 2023; Harahap, 2023; Syamsudin, 2001). Dengan demikian, "hak absolut" dalam Islam paling tepat dipahami sebagai hak yang secara normatif wajib dihormati oleh semua orang, misalnya hak milik dan hak cipta, tetapi tetap terikat oleh parameter syariah, kemaslahatan, dan fungsi sosial harta (Harahap, 2023; Hayati, 2020; Rachman et al., 2020).

________________________________________

I. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber yang digunakan, "hak absolut (in rem)" — dalam arti hak yang keberlakuannya menuntut penghormatan dari semua orang — dapat dijelaskan dalam hukum Islam melalui kerangka al-ḥaqq (hak sebagai ketentuan syara' yang menetapkan otoritas/beban) dan pembedaan antara hak yang terkait harta dan yang tidak terkait harta (Nurcahyo, 2023; Syahyuti, 2016). Hak milik dan hak cipta menjadi contoh utama hak atas harta yang menuntut penghormatan umum: hak milik dipahami sebagai kekuasaan khusus atas harta beserta manfaatnya (Musyarri, 2022), dengan pembedaan milik sempurna dan tidak sempurna (Musyarri, 2022; Syahyuti, 2016), sedangkan hak cipta diposisikan sebagai hak kekayaan non-material yang diakui, bernilai ekonomis, dan dilindungi; pelanggaran atasnya dilarang, termasuk penggunaan tanpa izin (Heniyatun et al., 2017; Nurcahyo, 2023; Poetri, 2020). Meski demikian, kemutlakan kepemilikan manusia dibatasi oleh prinsip teologis bahwa Allah adalah pemilik mutlak, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif/amanah, serta oleh orientasi kemaslahatan dan maqāṣid — khususnya ḥifẓ al-māl — yang mencegah monopoli dan menegakkan keadilan distribusi (Heniyatun et al., 2017; Annisa et al., 2023; Harahap, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Annisa, S. N., Dewi, N. L., Z, P. J. A., H, M. B., Putri, D. H., & Mustaqim, M. (2023). Hak kekayaan intelektual dan kreativitas seni studi kasus perlindungan seni dan warisan budaya Reog Ponorogo. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(12). https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.868

Ash-Shiddiq, H. (2019). Perjalanan wakaf HAKI dalam koridor hukum syara' dan perundangan Indonesia. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 1(2), 128–142. https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.474

Awatari, P. D. C., & Purwanto, I. W. N. (2020). Perlindungan hukum terhadap hasil karya seni transformasi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 9(1), 161. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p14

Dhiwangga, B. S. (2018). Pengalihan hak atas merek terdaftar dengan cara wakaf. Jurist-Diction, 1(1), 85. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9726

Harahap, T. M. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain. Islamic Circle, 3(2), 51–62. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1019

Hayati, S. M. (2020). [Judul tidak tersedia]. Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 7(2), 213. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i2.1783

Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Hendrawati, H. (2017). Kajian yuridis peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Jurnal Hukum Novelty, 8(1), 91. https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529

Herlindah, H., Kholish, Moh. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the oligarchy of ownership and control of agricultural land in Indonesia: A maqashid sharia review of the land of agrarian reform objects (TORA) exceeding the maximum boundary. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(2), 222. https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960

Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2016). Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata. Sasi, 22(2), 1–11. https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.163

Musyarri, F. A. (2022). Konsepsi hak cipta ditinjau dari distribusi kekayaan menurut teori hukum ekonomi syariah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(2), 102–116. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.182

Nurcahyo, F. W. (2023). Penafsiran konsep konten YouTube sebagai bentuk aset yang bisa diikat oleh fidusia dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 277–296. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7832

Poetri, T. R. (2020). Penyelesaian pembagian hak cipta dan hak atas merek sebagai harta bersama dalam perceraian Islam. Lex Renaissance, 5(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art6

Rachman, R., Ardiansyah, E., & Sahrul, S. (2020). A juridical review towards the land rights ownership in mixed marriage. Jambura Law Review, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6857

Rahmat, R., & Rofiq, M. H. (2018). Konsep kepemilikan ekonomi Islam materi fiqh kelas XII (implikasinya terhadap pendidikan agama Islam untuk menanggulangi pengangguran). Nazhruna Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 241–275. https://doi.org/10.31538/nzh.v1i2.85

Sarah, A., Ibrahin, M. A., & Nurrachmi, I. (2023). Analisis streaming film gratis melalui Telegram berdasarkan fikih muamalah dan UU Hak Cipta. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 9–16. https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.1807

Setyawan, T. D. (2021). Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi game online di Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Journal of Legal Research, 3(2), 197–220. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.19737

Sitorus, F. M., Amirulloh, M., & Djukardi, E. (2022). Status hak kebendaan atas virtual property serta keabsahan real money trading yang dilakukan oleh para pemain dalam permainan Mobile Legends ditinjau dari hukum perdata dan cyber law Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(1), 109–124. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19399

Syahyuti, N. (2016). Nilai-nilai kearifan pada konsep penguasaan tanah menurut hukum adat di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 24(1), 14. https://doi.org/10.21082/fae.v24n1.2006.14-27

Syamsudin, M. (2001). Nilai-nilai karya cipta dan problematik perlindungan hukumnya. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 8(16), 121–136. https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art8

Triana, N. (2018). Menggagas hak kekayaan intelektual perspektif hukum Islam ke dalam hukum nasional. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 177–192. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747