01349 - Hak Dalam Perspektif Hukum Islam: Kewenangan Yang Diakui Syariat, Dibatasi Kemaslahatan, Dan Dituntut Perlindungan Efektif

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hak dalam perspektif hukum Islam sebagai kewenangan atau kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk dimiliki atau dijalankan oleh seseorang atau badan hukum. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan sintesis literatur, kajian ini menelusuri fondasi teologis hak dalam Islam, relasi antara hak dan kewajiban dalam kerangka subjek hukum, serta dimensi sosial kepemilikan yang membatasi absolutisasi hak individu. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak dalam hukum Islam bersifat ganda: ia merupakan kewenangan yang diakui syariat sekaligus institusi yang dibatasi oleh kepentingan sosial dan etika pencegahan kemudaratan. Prinsip ini termanifestasi dalam berbagai bidang, mulai dari hak milik atas tanah, wakaf, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, hingga hak-hak keluarga dan anak. Kajian ini juga menegaskan pentingnya mekanisme institusional—termasuk gagasan lembaga al-madzalim dalam perspektif siyasah dusturiyyah—agar pengakuan normatif atas hak berubah menjadi perlindungan yang efektif.

Kata kunci: hak, hukum Islam, kewenangan, kemaslahatan, subjek hukum, perlindungan hak

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of rights (haq) in the perspective of Islamic law as an authority or interest recognized and protected by law to be possessed or exercised by a person or legal entity. Using a normative-juridical approach and literature synthesis, this study traces the theological foundation of rights in Islam, the relationship between rights and obligations within the framework of legal subjects, and the social dimension of ownership that limits the absolutization of individual rights. The findings indicate that rights in Islamic law have a dual character: they constitute an authority recognized by shari'ah as well as an institution limited by social interests and the ethics of preventing harm (mafsadah). This principle manifests across various domains, ranging from land ownership rights, waqf, consumer protection, intellectual property rights, to family and children's rights. This study also affirms the importance of institutional mechanisms—including the concept of al-madzalim institution in siyasah dusturiyyah perspective—so that the normative recognition of rights translates into effective protection.

Keywords: rights, Islamic law, authority, maslahah, legal subject, rights protection

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Hak sebagai kewenangan atau kepentingan yang dilindungi hukum dan relevansinya dalam hukum Islam merupakan salah satu pokok bahasan yang secara konsisten muncul dalam kajian hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Dalam khazanah hukum, istilah hak lazim dipahami sebagai suatu bentuk kepemilikan atau kewenangan menurut hukum, yakni "kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu" sebagaimana dirumuskan dalam rujukan kamus hukum dan dikaitkan dengan pengertian hak dalam KBBI. Dalam doktrin hukum modern, hak juga dijelaskan sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sehingga hak berfungsi sebagai instrumen normatif untuk memastikan suatu kepentingan layak diakui, dijaga, dan ditegakkan melalui mekanisme hukum (Padmanegara, 2024).

Sejalan dengan itu, konsepsi yang menempatkan hukum sebagai pelindung kepentingan manusia dapat dirumuskan melalui gagasan bahwa hukum mengalokasikan kekuasaan kepada subjek secara terukur untuk bertindak demi kepentingannya; alokasi kekuasaan itulah yang disebut hak (Melliana & Wauran, 2024). Dengan demikian, definisi operasional yang mencakup kewenangan atau kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk dimiliki atau dijalankan oleh seseorang atau badan hukum secara konseptual beririsan dengan pengertian hak sebagai kewenangan atau kekuasaan yang dilekatkan pada subjek hukum dan diberi perlindungan normatif (Melliana & Wauran, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, pembicaraan tentang hak tidak dapat dilepaskan dari fondasi teologis-normatif bahwa sumber hak pada akhirnya bersandar pada kehendak Allah SWT sebagai pembuat syariat; karena itu hak dipandang sebagai anugerah sekaligus amanah yang terikat tujuan-tujuan etik-sosial syariat (Basana et al., 2023). Pada titik ini, hukum Islam tetap mengakui kepemilikan pribadi, tetapi menolak absolutisasi kepemilikan karena hak milik dipagari oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan umum dan mencegah kemudaratan (Basana et al., 2023). Artinya, hak dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai kewenangan yang diakui syariat untuk dimiliki atau ditunaikan oleh subjek—baik individu maupun entitas—namun pelaksanaannya dikendalikan oleh prinsip tanggung jawab moral dan orientasi kemaslahatan (Basana et al., 2023; Wibawanti et al., 2024).

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan metode sintesis literatur. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih), peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesiskan konsep-konsep hak dari berbagai bidang kajian hukum Islam.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Hak, Kewenangan, dan Kewajiban: Kerangka Subjek Hukum sebagai Pemangku Hak dalam Nalar Normatif

Konsep hak mengandaikan adanya subjek yang menjadi pemangku (pendukung) hak sekaligus pemikul kewajiban. Dalam teori subjek hukum, ditegaskan bahwa subjek hukum memiliki peranan sentral karena "dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan kewenangan (hak) yang dimilikinya," sedangkan kewajiban adalah bentuk tanggung jawab subjek hukum (Hartono, 2023). Pembedaan konseptual antara kewenangan hukum—yakni kewenangan untuk memiliki hak dan kewajiban—dan kewenangan bertindak—yakni kewenangan khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu—juga penting untuk memperjelas bahwa tidak setiap pemilik hak selalu cakap bertindak secara penuh dalam semua ranah perbuatan hukum (Nugroho & Safiudin, 2021).

Kerangka ini membantu membaca "hak menurut hukum Islam" bukan semata-mata sebagai klaim normatif, tetapi sebagai struktur relasi yang menghubungkan: (i) pengakuan syariat atas suatu kewenangan; (ii) tanggung jawab moral dan hukum; serta (iii) konsekuensi perbuatan hukum yang muncul dari penggunaan kewenangan tersebut (Hartono, 2023; Nugroho & Safiudin, 2021).

Dalam konteks pengakuan subjek hukum, literatur hukum positif Indonesia umumnya menempatkan manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban (Nugroho & Safiudin, 2021; Pratama et al., 2023). Bahkan badan hukum didefinisikan sebagai entitas yang dapat bertindak dalam hukum di samping manusia perorangan dan mempunyai hak, kewajiban, serta kepentingan hukum (Pratama et al., 2023). Di titik inilah muncul isu yang relevan bagi pembahasan hak dalam masyarakat Muslim kontemporer: bagaimana "hak" dipahami ketika subjek pemangkunya bukan hanya individu, melainkan juga badan hukum—misalnya organisasi keagamaan, korporasi, atau lembaga sosial—terutama saat norma syariah, KHI, dan hukum positif berinteraksi dalam praktik (Pratama et al., 2023; Wiryanatha et al., 2019).

3.2 Hak dalam Hukum Islam sebagai Anugerah Sekaligus Amanah: Pengakuan Kepemilikan dan Batas Sosialnya

Salah satu tesis normatif yang kuat dalam sumber yang tersedia adalah bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara culas yang tidak bermoral (Basana et al., 2023). Pengakuan ini sekaligus menegaskan bahwa kepemilikan pribadi tidak bersifat mutlak atau absolut, karena hak milik "terikat" oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan umum dan mencegah kemudaratan (Basana et al., 2023). Dengan kata lain, hak dalam hukum Islam tidak hanya berbentuk entitlement (klaim atas penguasaan), tetapi juga responsibility (pembebanan tanggung jawab) yang membatasi cara memperoleh dan cara menggunakan hak (Basana et al., 2023; Wibawanti et al., 2024).

Kerangka ini tampak lebih operasional ketika dikaitkan dengan konsep haq al-milkiyyah (hak milik) dan tasarruf (kewenangan menggunakan atau mengelola). Dalam kajian sengketa pertanahan perspektif hukum Islam, ditegaskan bahwa kepemilikan tanah secara individual diakui, dan pemilik tanah memiliki kewenangan untuk menggunakan (tasarruf) sesuai keinginannya; namun kewenangan itu dilindungi dalam bingkai hifz al-mal (perlindungan harta) sebagai salah satu prinsip al-kulliyyah al-khams (Wibawanti et al., 2024). Akan tetapi, sumber yang sama juga menekankan dimensi sosial-humanistik tanah dan adanya pembatasan kebebasan pemilik oleh hak-hak orang lain baik secara individual maupun kelompok, termasuk larangan praktik monopoli aset atau harta (Wibawanti et al., 2024).

Dengan demikian, hak menurut hukum Islam berkarakter ganda: ia adalah kewenangan yang diakui—misalnya tasarruf atas milik—sekaligus institusi yang dibatasi oleh kepentingan sosial dan etika kemudaratan (Basana et al., 2023; Wibawanti et al., 2024). Pandangan ini koheren dengan narasi bahwa Islam memandang penguasaan tanah tidak dimiliki secara mutlak oleh individu dan tetap memperhatikan kepentingan sosial serta kesejahteraan masyarakat; orientasi ini diposisikan sebagai penguatan fungsi sosial tanah. Secara konseptual, ini memperlihatkan bahwa hak dalam hukum Islam tidak berhenti pada "penguasaan", melainkan bergerak menuju pemaknaan sosial atas kepemilikan: hak menjadi sah dan terlindungi justru ketika ia dijalankan tanpa merusak kepentingan sosial yang lebih luas (Wibawanti et al., 2024).

3.3 Hak atas Tanah dan Kepentingan Umum: Legitimasi Pemindahan atau Pengalihan dengan Syarat-Syarat Syar'i

Bidang pertanahan memberikan ilustrasi kuat tentang bagaimana hukum Islam mengakui hak individu sekaligus memberi ruang intervensi demi kepentingan umum. Kajian pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa kebutuhan tanah untuk pembangunan sering memunculkan persoalan sosial, dan dalam Islam pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui jual-beli atau kompensasi maupun wakaf; setelah pengalihan, hak mengelola dan menggunakan tanah berpindah kepada pihak kedua (Herawati et al., 2023). Sumber yang sama menegaskan aspek fungsi sosial tanah: sekalipun tanah adalah milik pribadi, ia tidak lepas dari fungsi sosial (Herawati et al., 2023). Karena itu, penggusuran atau pengambilan tanah oleh pemerintah demi al-maslahah al-'ammah dipandang boleh dengan syarat benar-benar untuk kepentingan umum yang dibenarkan syara' dan disertai ganti rugi yang memadai (Herawati et al., 2023).

Namun, penting dicatat bahwa hukum Islam dalam literatur yang tersedia tidak ditampilkan sebagai sebuah "teori pertanahan tunggal yang komprehensif", melainkan sebagai sistem multifaset yang merujuk pada beragam bidang—mulai dari perjanjian kontrak, aturan kepemilikan kembali properti, pajak tanah (kharaj), ketentuan penaklukan, pembagian ghanimah, dan ketentuan fikih lainnya—termasuk pengaturan peralihan hak serta penyelesaian sengketa perdata maupun tata usaha negara (Musataklima et al., 2023). Nuansa ini relevan secara metodologis: ketika membahas "hak menurut hukum Islam," perlu kehati-hatian untuk tidak memaksakan satu model tunggal, karena sumber-sumber yang tersedia justru menggambarkan pluralitas instrumen syariah yang bekerja di berbagai ranah untuk mengatur kepemilikan, penggunaan, pemindahan, dan sengketa (Herawati et al., 2023; Musataklima et al., 2023).

3.4 Wakaf sebagai Bentuk Hak atau Otorisasi yang "Dipublikasikan": Perlindungan Keabadian dan Tata Kelola Kepentingan Umum

Wakaf menyediakan contoh hak dalam hukum Islam yang secara inheren terhubung dengan kepentingan publik. Wakaf diposisikan sebagai "benda publik" yang eksistensi dan fungsinya harus dilindungi agar tidak disalahgunakan secara ilegal; karena itu perlindungan wakaf memerlukan langkah komprehensif termasuk pendaftaran dan publikasi, serta pengawasan yang melibatkan negara atau pemerintah, nazhir, dan peran aktif masyarakat (Mashendra, 2024). Di sini, hak tidak dipahami sebagai kebebasan individual semata, melainkan sebagai pengaturan otorisasi penggunaan aset untuk kepentingan umum dengan syarat-syarat syar'i—bahkan dinyatakan bahwa pemerintah boleh mendayagunakan aset publik untuk kepentingan umum, dengan syarat pendayagunaannya sesuai hukum-hukum syara' (Mashendra, 2024).

Lebih jauh, pembahasan wakaf juga mengaitkan "perlindungan kepentingan" dengan tujuan hukum, yakni penentuan batas-batas kepentingan yang diakui dan upaya menjamin kepentingan itu dalam batas yang ditentukan (Mashendra, 2024). Ini paralel dengan definisi hak sebagai kepentingan yang dilindungi hukum (Padmanegara, 2024) dan sebagai kekuasaan terukur yang dialokasikan untuk melindungi kepentingan (Melliana & Wauran, 2024). Pada level sintesis, wakaf memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam, perlindungan hak tidak hanya terkait siapa yang memiliki, tetapi juga untuk apa hak itu difungsikan—yakni untuk tertib sosial-keagamaan dan kepentingan umum—serta bagaimana ia dijaga melalui perangkat administrasi seperti pendaftaran atau publikasi dan institusional seperti pengawasan nazhir dan negara (Mashendra, 2024).

3.5 Hak-Hak dalam Transaksi dan Perlindungan Pihak Lemah: Contoh Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Profetik Islam

Hak dalam hukum Islam juga dapat dipahami melalui lensa relasi kontraktual dan perlindungan dari praktik curang. Dalam kajian perlindungan konsumen, ditegaskan bahwa perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah perlindungan hak-hak konsumen, dan hak-hak konsumen dipahami sebagai "hak hukum dalam bingkai hubungan kontraktual" (Zulhidayat, 2023). Dalam perspektif hukum profetik, penguatan—bahkan "konstitusionalisasi"—perlindungan konsumen dipandang dapat memberdayakan otoritas publik untuk memenuhi, menghormati, mengimplementasikan, dan menegakkan perlindungan konsumen sehingga terwujud "liberasi dan humanisasi" konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil dan curang (Zulhidayat, 2023).

Formulasi ini menegaskan dimensi penting "hak" dalam hukum Islam: hak bukan sekadar klaim individual, melainkan perangkat normatif untuk menata relasi ekonomi agar bebas dari penipuan atau ketidakadilan, dengan peran otoritas publik sebagai penjamin terlaksananya perlindungan (Zulhidayat, 2023). Kerangka tersebut bersesuaian dengan gagasan umum dalam hukum bahwa perlindungan melalui hukum dipandang vital karena menjadi alat yang menjamin kepentingan dan hak secara menyeluruh, serta bahwa hak-hak pihak rentan—misalnya minoritas dalam struktur kuasa—harus tetap memperoleh pengakuan dan perlindungan (Lokal et al., 2001). Meski sumber ini berada dalam konteks korporasi, prinsip yang dapat dibawa ke pembahasan hak dalam hukum Islam adalah kompatibilitas tujuan: hak berfungsi memastikan keseimbangan dan pengakuan yang adil dalam relasi sosial-ekonomi yang asimetris (Lokal et al., 2001; Zulhidayat, 2023).

3.6 Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Hukum Islam: Pengakuan, Batas Moral, dan Kewajiban Negara Melindungi

Dalam ranah kekayaan intelektual, sumber yang tersedia menegaskan bahwa hak cipta dalam hukum Islam disebut haq al-ibtikar (hak atas ciptaan pertama) dan perlindungan atasnya diberikan hanya terhadap karya yang selaras dengan nilai dan norma agama Islam; bila bertentangan dengan prinsip Islam, karya tersebut tidak diakui sebagai objek hak cipta dan tidak diberi perlindungan (Prastya et al., 2023). Pada saat yang sama, sumber tersebut menegaskan bahwa walaupun terdapat perbedaan konseptual tertentu—misalnya perdebatan tentang status "harta" dalam pandangan sebagian mazhab—hak cipta tetap diposisikan sebagai hak milik yang dilindungi syara' dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain (Prastya et al., 2023).

Kajian lain dalam hukum ekonomi syariah menegaskan sisi kelembagaan: Islam mewajibkan negara memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain; negara wajib menjaga hak individu agar individu dimungkinkan mengelola dan mencegah orang lain melanggar hak-haknya (Mukmin, 2020). Selain itu, dinyatakan bahwa dalam Islam, HKI dipandang sebagai haqaq maliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan), dengan catatan HKI yang dilindungi adalah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Mukmin, 2020).

Sintesis kedua sumber ini memperlihatkan arsitektur hak dalam hukum Islam: (i) pengakuan hak eksklusif sebagai bagian dari kepemilikan; (ii) pembatasan moral-religius atas objek yang dapat dilindungi; dan (iii) mandat perlindungan oleh negara melalui sanksi atas pelanggaran (Mukmin, 2020; Prastya et al., 2023).

3.7 "Hak" bagi Badan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia: Pengakuan Konseptual dan Titik-Titik Kontroversi

Karena pembahasan ini menekankan "seseorang atau badan hukum," pembahasan hak dalam hukum Islam kontemporer perlu menimbang apakah dan sejauh mana badan hukum dapat menjadi pemangku hak. Dalam literatur hukum, badan hukum dijelaskan sebagai entitas yang dapat bertindak dalam hukum, mempunyai hak-hak, kewajiban, dan kepentingan hukum, serta bertindak melalui "organ" (pengurus atau direksi) yang memiliki kewenangan bertindak atas nama badan tersebut; pembatasan kewenangan organ dipandang penting agar organ tidak bertindak sewenang-wenang karena dibatasi ketentuan internal badan hukum seperti anggaran dasar atau peraturan lain (Pratama et al., 2023). Pada level ini, pemahaman badan hukum sebagai subjek yang mampu memegang dan menjalankan hak selaras dengan konsepsi umum subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (Nugroho & Safiudin, 2021; Pratama et al., 2023).

Akan tetapi, dalam konteks norma keluarga Islam (KHI), terdapat kritik internal yang perlu dicatat sebagai nuansa penting. Kajian mengenai Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan hukum menyatakan bahwa ketentuan tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang memadai dan bertentangan dengan kaidah hukum Islam menurut mazhab Syafi'i, antara lain karena badan hukum dipersoalkan sebagai penerima wasiat dan perwalian dipersoalkan sebagai objek warisan (Pratama et al., 2023). Karena itu, diusulkan perlunya regulasi kriteria badan hukum yang diperkenankan menerima wasiat dan penegasan tanggung jawabnya (Pratama et al., 2023). Nuansa ini menunjukkan bahwa sekalipun "badan hukum" dapat dipahami sebagai pemangku hak dalam kerangka hukum positif dan teori badan hukum, penerimaan dan desain "hak" tertentu—misalnya perwalian—dalam kerangka hukum Islam dapat menimbulkan perdebatan metodologis-fikih yang tidak selesai pada level definisi umum (Pratama et al., 2023; Wiryanatha et al., 2019).

3.8 Hak-Hak Keluarga dan Anak sebagai Ilustrasi Kuat Orientasi Perlindungan (Maslahah) dalam Hukum Islam

Dalam hukum keluarga Islam, orientasi perlindungan hak sering dijustifikasi melalui konsep kemaslahatan. Misalnya, pencatatan perkawinan dijelaskan dapat memberi kepastian hukum dan melindungi hak-hak hukum para pihak seperti hak waris, hak kepemilikan bersama, hak asuransi, dan hak-hak lainnya; kerangka tersebut diposisikan sebagai maslahat yang penting dalam hukum Islam untuk melindungi dan memajukan kepentingan individu dan masyarakat (Salam, 2023).

Dalam tema perwalian atau pengangkatan anak, dinyatakan bahwa anak harus diakui dan dilindungi karena belum mampu menjaga kepentingannya sendiri; hakim dapat mengintegrasikan argumentasi normatif (kaidah ushul fikih) dan yuridis untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya melindungi hak-hak anak, memberikan kepastian hukum, dan mengutamakan kemaslahatan (Natanael, 2023). Bahkan, kajian lain tentang perlindungan anak dalam perceraian menekankan bahwa karena anak belum memiliki kemampuan spiritual, fisik, dan sosial yang independen, tanggung jawab generasi sebelumnya adalah menjamin, melindungi, dan mempertahankan kepentingan terbaik anak; dan ditegaskan pula perlindungan anak sebagai bagian dari jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Zalfa'na et al., 2024).

Relasi antara "hak" dan maqasid al-shari'ah juga muncul ketika perlindungan hak anak diposisikan sebagai perlindungan jiwa (nafs) dalam kerangka maslahah daruriyah. Dalam kajian tentang anak di luar perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan hak-hak perdata anak dipandang sebagai upaya melindungi hak anak dan dapat dikategorikan sebagai perlindungan jiwa dalam perspektif maqasid al-shari'ah (Viri & Febriany, 2020). Meskipun konteksnya adalah putusan MK dalam sistem hukum Indonesia, argumen maqasid yang digunakan menunjukkan bagaimana "hak" dalam nalar hukum Islam sering dipahami melalui tujuan perlindungan fundamental—bukan sekadar formalitas status—sepanjang dapat ditempatkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan yang esensial (Natanael, 2023; Viri & Febriany, 2020).

3.9 Penegakan dan Pemulihan Hak dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah: Gagasan Lembaga Pengaduan atas Kesewenang-wenangan

Pembahasan hak dalam hukum Islam tidak lengkap tanpa menyinggung mekanisme institusional untuk mengoreksi kesewenang-wenangan kekuasaan yang mencederai hak warga. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, dirujuk adanya lembaga al-madzalim yang bertugas mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat serta tindakan penguasa yang melukai hak warga; gagasan ini disejajarkan dengan urgensi mekanisme constitutional complaint untuk melindungi hak-hak konstitusional warga. Sumber yang sama menegaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak-hak warga (Pasal 27–34) dan karena hak dijamin, dibutuhkan mekanisme perlindungan melalui pengaduan konstitusional; urgensi mekanisme itu dinyatakan selaras dengan tujuan perlindungan hak warga dan penegakan keadilan sebagai kewajiban pemimpin atau pejabat dalam Islam. Meskipun perangkat yang dibicarakan beroperasi dalam kerangka ketatanegaraan modern, rujukan al-madzalim menggarisbawahi bahwa dalam konsepsi politik-hukum Islam, hak memerlukan institusi korektif agar pengakuan normatif berubah menjadi perlindungan efektif.

________________________________________

4. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis sumber yang tersedia, hak menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai kewenangan atau kepentingan yang diakui oleh syariat dan dilekatkan pada subjek untuk dimiliki atau dijalankan, dengan fondasi bahwa sumber hak terkait kehendak Allah SWT dan karena itu tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tujuan merealisasikan kepentingan umum dan mencegah kemudaratan (Basana et al., 2023; Wibawanti et al., 2024).

Hak beroperasi bersama kewajiban dan tanggung jawab: subjek hukum melakukan perbuatan hukum berdasarkan kewenangan (hak), namun kewajiban adalah bentuk tanggung jawab yang menyertai status subjek pemangku hak (Hartono, 2023; Nugroho & Safiudin, 2021). Dalam praktik, prinsip ini tampak pada hak milik (haq al-milkiyyah) yang diakui tetapi dibatasi oleh hak orang lain dan larangan monopoli (Wibawanti et al., 2024), pada pengalihan tanah untuk kepentingan umum yang dibolehkan dengan syarat syar'i dan ganti rugi memadai (Herawati et al., 2023), pada wakaf sebagai benda publik yang harus dilindungi melalui pendaftaran, publikasi, dan pengawasan (Mashendra, 2024), pada perlindungan konsumen sebagai perlindungan hak dalam relasi kontraktual untuk membebaskan dari praktik curang (Zulhidayat, 2023), serta pada HKI yang diakui sebagai hak kekayaan namun disyaratkan tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan wajib dilindungi negara dengan sanksi (Mukmin, 2020; Prastya et al., 2023).

Dalam ranah subjek pemangku hak, badan hukum secara konseptual dipahami dapat memiliki hak dan bertindak melalui organ, namun dalam isu tertentu—misalnya wasiat perwalian anak kepada badan hukum—muncul kritik ketidakselarasan dengan kaidah mazhab tertentu dan tuntutan perumusan kriteria serta tanggung jawab yang lebih jelas (Pratama et al., 2023). Akhirnya, agar hak tidak berhenti sebagai "pengakuan di atas kertas," perspektif siyasah dusturiyyah menekankan pentingnya institusi pengaduan atau koreksi atas kesewenang-wenangan yang melukai hak warga, yang dipandang sejalan dengan kebutuhan mekanisme perlindungan hak di negara modern.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Basana, S., Yamin, M., Kalo, S., & Nasution, F. A. (2023). Analisis yuridis atas klaim hak milik atas tanah oleh instansi pemerintah. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(1), 60–76. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3554

Hartono, H. (2023). Organisasi kemasyarakatan perspektif hak asasi manusia. Al-Usroh Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(01), 54–64. https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i01.261

Herawati, T., Therik, D. F., Nailufar, F., & Bustani, S. (2023). Eksistensi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Bali di era globalisasi. Binamulia Hukum, 12(1), 121–129. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468

Lokal, D., Otonomidaerah, D., Kaitannya, D., & Keistbuewaan, Y. (2001). Untitled. Millah Journal of Religious Studies, 1(1). https://doi.org/10.20885/millah.vol1.iss1

Mashendra, M. (2024). Kebijakan pembaharuan konsep perzinahan pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 24(1), 001–018. https://doi.org/10.30641/dejure.2024.v24.001-018

Melliana, A. O., & Wauran, I. (2024). Bangunan argumentasi yang menempatkan alam sebagai subjek hukum. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 93–122. https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122

Mukmin, A. (2020). Kedudukan hukum adat dalam era reformasi. Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), 131–143. https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.107

Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hukum hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. Jurnal HAM, 14(2), 137–154. https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.137-154

Natanael, L. (2023). Perlindungan hukum dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual konten di platform media sosial Indonesia. Reformasi Hukum, 27(2), 97–107. https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.638

Nugroho, I. Y., & Safiudin, A. (2021). Nasab anak di luar perkawinan perspektif hukum progresif dan maqāṣid sharī'ah. Al-Hukama, 11(2), 1–28. https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.1-28

Padmanegara, I. P. B. (2024). Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan dan perlindungan sebagai pemegang saham perseroan terbatas terbuka. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, 14(11). https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305

Prastya, A., Maisa, & Nafri, Moh. (2023). Perlindungan hukum terhadap merek barang impor ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Kolaboratif Sains, 6(4), 279–286. https://doi.org/10.56338/jks.v6i4.3482

Pratama, T. A. H., Ali, M., & Fadil, F. (2023). Korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 611–620. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672

Salam, S. (2023). Penguasaan fisik tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat di pengadilan. Crepido, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14

Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia. Indonesian Journal of Religion and Society, 2(2), 97–112. https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119

Wibawanti, E. S., Murjiyanto, R., & Pratiwi, W. B. (2024). Kepastian dan perlindungan hukum penggunaan tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh masyarakat pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(3), 536–559. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art3

Wiryanatha, I. M. A., Arba, M., & Putro, W. D. (2019). Akibat hukum putusan hakim yang melanggar hukum dalam pemilikan tanah oleh orang asing (Studi Putusan No. 328/Pdt.G/2013/PN.Dps.). Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 7(3), 403. https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.650

Zalfa'na, N., Nainggoan, B., & Widiarty, W. S. (2024). Royalti atas lagu dan/atau musik yang dinyanyikan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence) di platform digital. Action Research Literate, 8(10). https://doi.org/10.46799/arl.v8i10.2235

Zulhidayat, M. (2023). Anomali kewenangan LPKSM dalam mengajukan gugatan perlindungan konsumen di Indonesia. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 79–90. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6964