01348 - Gugatan Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji gugatan wanprestasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum ekonomi syariah di Indonesia, dengan fokus pada konstruksi normatif, landasan yuridis, dan praktik penyelesaiannya di Peradilan Agama. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan problem etika-yuridis dalam muamalah karena pemenuhan akad adalah kewajiban moral sekaligus hukum yang bersumber dari perintah Al-Qur'an. Kajian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa gugatan wanprestasi dalam kerangka hukum ekonomi syariah Indonesia ditopang oleh empat pilar utama: kewajiban syariah memenuhi akad sebagai norma moral-yuridis; kriteria ingkar janji menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); konsekuensi berupa pemenuhan prestasi, pembatalan, dan ganti rugi (ta'widh) dengan batasan prinsip force majeure; serta kompetensi absolut Peradilan Agama atas sengketa ekonomi syariah. Gugatan yang efektif menuntut kedisiplinan metodologis dalam merumuskan posita dan petitum agar tidak mencampurkan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan penipuan. Di samping itu, penyelesaian damai melalui al-shulh, musyawarah, restrukturisasi, dan alternatif penyelesaian sengketa diutamakan sebelum ditempuhnya jalur litigasi.

Kata Kunci: wanprestasi; ingkar janji; akad syariah; KHES; Peradilan Agama; ta'widh

________________________________________

Abstract

This article examines claims of default (wanprestasi) from the perspective of Islamic law and Islamic economic law in Indonesia, focusing on their normative construction, legal basis, and dispute resolution practices in the Religious Courts (Peradilan Agama). Default or breach of contract (ingkar janji) constitutes an ethical-juridical problem in muamalah (Islamic transactions), as the fulfillment of contracts (akad) is both a moral and legal obligation derived from Qur'anic injunctions. This study is normative in nature, employing a conceptual approach and literature analysis. The findings indicate that default claims within Indonesia's Islamic economic law framework rest on four main pillars: the Sharia obligation to fulfill contracts as a moral-juridical norm; the criteria for breach under Article 36 of the Compilation of Islamic Economic Law (KHES); consequences including performance, termination, and compensation (ta'widh) subject to the principle of force majeure; and the absolute jurisdiction of the Religious Courts over Islamic economic disputes. Effective claims require methodological discipline in formulating the posita and petitum to avoid conflating breach of contract, unlawful acts, and fraud. Furthermore, amicable resolution through al-shulh, deliberation, restructuring, and alternative dispute resolution is prioritized before pursuing litigation.

Keywords: default; breach of contract; Islamic contract (akad); KHES; Religious Courts; ta'widh

________________________________________

1. Pendahuluan: Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagai Problem Etika-Yuridis dalam Muamalah

Dalam hukum Islam, pemenuhan perjanjian (akad) dipandang sebagai kewajiban normatif yang memiliki dimensi moral sekaligus yuridis, karena Al-Qur'an memerintahkan agar perjanjian-perjanjian dipenuhi, dan pengabaian terhadapnya diposisikan sebagai pelanggaran yang menuntut konsekuensi berupa sanksi hukum (Nugroho, 2022; Hibatullah, 2024). Perspektif ini penting ketika membahas gugatan wanprestasi—yakni tuntutan yang diajukan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan—sebab dalam praktik ekonomi syariah, sengketa lazim berawal dari ketidakpuasan salah satu pihak atas pelaksanaan akad, termasuk karena wanprestasi.

Di Indonesia, pembahasan gugatan wanprestasi menurut hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka positivisasi hukum ekonomi syariah, khususnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2008 sebagai rujukan materiil, fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai rujukan prinsip syariah, serta kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah (Astari et al., 2021; Siregar et al., 2022). Nuansa ganda ini menjelaskan mengapa gugatan wanprestasi pada akad syariah idealnya dibangun dengan argumentasi kontraktual—meliputi akad, klausula, prestasi, dan kerugian—sekaligus argumentasi prinsip syariah yang mencakup keadilan, kemaslahatan, larangan riba dan gharar, sepanjang relevan dengan pokok sengketa (Fauziah et al., 2022).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Akad (Uqud) dan Asas Mengikatnya Perjanjian menurut Perspektif Syariah di Indonesia

Secara normatif, KHES mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, sehingga akad dipahami sebagai instrumen hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak (Astari et al., 2021). Pemahaman tentang kewajiban memenuhi akad ini juga ditautkan oleh literatur hukum ekonomi syariah pada perintah Al-Qur'an untuk memenuhi perjanjian (uqud), yang bahkan dipahami berkonotasi luas: mencakup perjanjian antarmanusia, dan juga komitmen manusia kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan (Nugroho, 2022). Karena itu, ketika satu pihak tidak menjalankan prestasi (kewajiban) yang sudah disepakati, problemnya bukan semata kegagalan teknis transaksi, melainkan juga pelanggaran atas norma pemenuhan janji yang dipandang signifikan dalam ajaran Islam dan dikualifikasi sebagai perbuatan yang harus dikenai konsekuensi hukum (Nugroho, 2022; Hibatullah, 2024).

Dalam praktik sengketa ekonomi syariah di Indonesia, konsepsi tersebut bergerak dalam dua arah sekaligus. Di satu sisi, akad dinilai sebagai sumber hubungan keperdataan yang mengikat para pihak dengan tuntutan pelaksanaan beritikad baik, sehingga wanprestasi dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Di sisi lain, karena sengketa tersebut adalah ekonomi syariah, putusan dan proses penyelesaiannya dituntut memuat prinsip-prinsip syariah sebagaimana dikemukakan dalam kajian atas PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, yang menegaskan kebutuhan agar putusan terkait ekonomi syariah memuat prinsip syariah sebagai bagian pertimbangan.

________________________________________

3. Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah: Istilah "Ingkar Janji" dan Kriteria KHES

Dalam KHES, wanprestasi lazim dipadankan dengan istilah ingkar janji, dan diatur antara lain pada Pasal 36–38 KHES sebagaimana dipaparkan dalam kajian komparatif KHES dan KUHPerdata (Siraji & Alamudi, 2023). KHES Pasal 36 merumuskan empat kriteria keadaan seseorang atau pihak dapat dianggap ingkar janji (wanprestasi), yaitu: (i) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; (ii) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (iii) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Astari et al., 2021; Salsabilla & Aristoni, 2023; Siraji & Alamudi, 2023). Rumusan ini juga digunakan secara konsisten dalam sejumlah studi kasus dan penelitian lapangan ekonomi syariah—misalnya praktik jual beli kredit, leasing, atau sengketa pembiayaan—sebagai dasar identifikasi bahwa suatu keterlambatan atau penyimpangan prestasi dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi (Salsabilla & Aristoni, 2023).

Formulasi Pasal 36 KHES penting untuk desain gugatan wanprestasi karena ia memberikan parameter normatif yang relatif operasional untuk menyusun posita: penggugat dapat menguraikan perbuatan tergugat dan memetakannya ke salah satu dari empat bentuk ingkar janji tersebut (Astari et al., 2021; Salsabilla & Aristoni, 2023; Siraji & Alamudi, 2023). Pada saat yang sama, literatur juga mengingatkan adanya kecenderungan dalam praktik sosial untuk mengkriminalisasi sengketa kontraktual (wanprestasi) menjadi penipuan, sehingga batas antara wanprestasi dan penipuan perlu ditarik secara hati-hati, terutama dengan menilai apakah sejak awal kontrak didasarkan pada itikad buruk yang berpotensi mengarah pada penipuan, atau semata kegagalan memenuhi prestasi yang seharusnya diselesaikan dalam ranah perdata (Fachrurrazy et al., 2023). Dengan demikian, gugatan wanprestasi dalam kerangka syariah-perdata idealnya menekankan bahwa akar sengketa adalah pelanggaran prestasi dalam akad, kecuali dapat dibuktikan adanya tipu muslihat sejak awal pembentukan kontrak yang menggeser isu ke ranah penipuan (Fachrurrazy et al., 2023).

________________________________________

4. Unsur Substantif Gugatan Wanprestasi pada Akad Syariah: Akad yang Sah, Pelanggaran Prestasi, dan Kerugian

Walaupun KHES menyediakan kriteria bentuk ingkar janji, gugatan wanprestasi pada konteks akad syariah juga memerlukan landasan bahwa akadnya sah dan mengikat. Kajian sengketa murabahah di Peradilan Agama menegaskan bahwa keabsahan akad dirujuk pada ketentuan KHES dan juga ketentuan syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, misalnya Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai rujukan yang dikutip bersamaan dengan empat syarat pokok: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal (Fauziah et al., 2022). Karena itu, dalam konstruksi gugatan, penggugat biasanya perlu menunjukkan adanya akad atau kontrak, adanya prestasi yang harus dipenuhi, dan bukti bahwa prestasi tersebut tidak dipenuhi, terlambat, atau tidak sesuai (Fauziah et al., 2022; Siraji & Alamudi, 2023).

Selanjutnya, beberapa literatur menekankan bahwa wanprestasi pada intinya berorientasi pada adanya kerugian dan konsekuensi pertanggungjawaban, misalnya ganti rugi, akibat tidak terpenuhinya kewajiban yang diperjanjikan. Dalam konteks KHES, beberapa studi menyatakan bahwa akibat hukum wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko dalam hal tertentu, serta pembebanan biaya perkara akibat tuntutan kreditur atau pihak yang dirugikan (Astari et al., 2021). Sejalan dengan itu, studi tentang pertimbangan hakim dalam sengketa murabahah menyebut bahwa hakim dalam menentukan ganti kerugian berpegang pada klausula-klausula akad dan dapat memperkuat pertimbangan dengan merujuk prinsip dalam KUHPerdata serta ketentuan sanksi wanprestasi dalam KHES, misalnya Pasal 38 dan Pasal 39 KHES (Fauziah et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa pada tingkat implementasi, gugatan wanprestasi syariah yang efektif biasanya menyandingkan argumentasi: (i) klausula akad yang dilanggar; (ii) kualifikasi perbuatan sebagai ingkar janji menurut KHES; dan (iii) rincian kerugian atau akibat yang dimintakan sesuai kerangka sanksi (ta'widh/kompensasi) (Astari et al., 2021; Fauziah et al., 2022).

________________________________________

5. Itikad Baik, Kelalaian, dan Pembedaan dengan Force Majeure (Overmacht) dalam Sengketa Syariah

Isu kunci dalam gugatan wanprestasi adalah apakah kegagalan prestasi terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak tergugat atau karena keadaan memaksa (force majeure/overmacht). Sejumlah kajian menggarisbawahi peran itikad baik dalam menilai karakter sengketa: wanprestasi yang semata perdata berbeda dari situasi yang sejak awal didasari itikad buruk, yang dalam praktik sering dipersoalkan sebagai penipuan. Bahkan dalam kajian empiris utang piutang (qard) di masyarakat, itikad baik diposisikan sebagai prasyarat hubungan kontraktual berjalan semestinya, dan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja dipahami sebagai pelanggaran janji dan cermin itikad tidak baik. Karena itu, dalam gugatan, penggugat perlu mengonstruksi narasi faktual yang memperlihatkan bahwa kelalaian atau ketidakpatuhan tergugat bukan sekadar ketidakmampuan yang bersifat netral, melainkan pelanggaran kewajiban sesuai akad, misalnya keterlambatan yang terus berulang tanpa alasan yang sah atau melakukan tindakan yang dilarang akad (Salsabilla & Aristoni, 2023; Siraji & Alamudi, 2023).

Pada sisi lain, literatur mengenai sanksi dalam perbankan syariah menegaskan bahwa instrumen kompensasi ta'widh dan penalti disipliner ta'zir tidak dapat diterapkan ketika nasabah berada dalam keadaan force majeure/overmacht, karena bertentangan dengan prinsip masyaqqah (kesulitan) dalam hukum Islam (Setiady, 2016). Argumen serupa juga ditegaskan dalam kajian parameter overmacht terkait ta'widh: ta'widh tidak dapat dikenakan ketika nasabah benar-benar berada dalam keadaan memaksa seperti bencana alam, epidemi, atau wabah—termasuk wabah Covid-19. Selain itu, kajian praktik eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah yang merujuk Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 juga menekankan bahwa nasabah yang wanprestasi karena faktor di luar kekuasaannya tidak boleh dikenakan sanksi, dengan merujuk QS. Al-Baqarah ayat 280 tentang perintah memberi tenggang waktu bagi yang kesulitan membayar. Dengan demikian, dalam gugatan wanprestasi menurut kerangka syariah, perdebatan force majeure bukan sekadar pembelaan teknis, melainkan isu normatif: apakah pengenaan sanksi atau ganti rugi tetap sesuai prinsip syariah, atau justru bertentangan dengan prinsip memberi kelonggaran bagi pihak yang benar-benar berada dalam kesulitan (Setiady, 2016).

________________________________________

6. Remedi dan Tuntutan dalam Gugatan Wanprestasi Syariah: Pemenuhan Prestasi, Pembatalan, Ta'widh, dan Ta'zir

Di ranah ekonomi syariah Indonesia, bentuk pemulihan akibat wanprestasi beririsan dengan dua rezim: (i) rezim perdata-kontraktual meliputi pemenuhan prestasi, pembatalan kontrak, dan ganti rugi; serta (ii) rezim sanksi syariah yang dioperasionalkan melalui instrumen seperti ta'widh dan ta'zir pada lembaga keuangan syariah. KHES sendiri dipahami mengarahkan sanksi wanprestasi pada kompensasi atau ganti rugi yang dialami pihak yang dirugikan, misalnya kreditur (Siraji & Alamudi, 2023), dan kajian tanggung jawab bank syariah menguraikan akibat hukum wanprestasi yang dapat berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko dalam konteks tertentu, serta biaya perkara (Astari et al., 2021). Dalam sengketa murabahah di Pengadilan Agama, majelis hakim disebut menautkan pertimbangan ganti kerugian pada klausula akad sekaligus ketentuan sanksi wanprestasi dalam KHES Pasal 38–39 (Fauziah et al., 2022). Ini menandakan bahwa dalam gugatan, petitum dapat dirancang bertingkat: meminta pemenuhan prestasi, atau meminta pembatalan akad disertai tuntutan ganti rugi, atau kombinasi pemenuhan prestasi disertai ganti rugi, sepanjang dibenarkan oleh dasar hukum dan klausula akad (Astari et al., 2021; Fauziah et al., 2022).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, literatur membedakan ta'zir dan ta'widh. Ta'zir dipahami sebagai penalti yang ditetapkan di awal kontrak dan dialokasikan sebagai dana sosial, sedangkan ta'widh adalah kompensasi yang dihitung berdasarkan kerugian aktual (instant losses) bank, dan menjadi pendapatan atau fee bank (Setiady, 2016). Legalitas ta'zir dirujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan ta'widh dirujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Setiady, 2016). Studi empiris tentang denda keterlambatan angsuran pada BPRS juga menegaskan bahwa denda (mulct) diterapkan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, dan rujukannya antara lain Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 serta ketentuan sanksi ingkar janji dalam KHES (Rizal & Insyiah, 2021). Dengan demikian, pada gugatan wanprestasi yang bersumber dari akad pembiayaan syariah, penggugat dapat menjustifikasi tuntutan kompensasi atau penalti sepanjang dapat ditautkan pada klausula akad, kerugian riil, dan rujukan fatwa serta KHES, sambil tetap membuka ruang pembelaan tergugat bila terdapat force majeure yang meniadakan legitimasi pengenaan sanksi (Rizal & Insyiah, 2021; Setiady, 2016).

________________________________________

7. Tahap Pra-Gugatan dan Preferensi Penyelesaian Damai: Al-Shulh, Musyawarah, Restrukturisasi, dan ADR

Walaupun gugatan adalah mekanisme litigasi, banyak literatur ekonomi syariah menekankan bahwa penyelesaian wanprestasi sering didahului upaya damai atau administratif. Penelitian lapangan praktik jual beli kredit kayu jati, misalnya, menunjukkan penyelesaian wanprestasi melalui negosiasi dengan menawarkan perpanjangan jangka waktu pembayaran (rescheduling) dan keringanan pembayaran angsuran (reconditioning) sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah agar relasi para pihak tetap harmonis (Salsabilla & Aristoni, 2023). Pada konteks pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia, studi pada Bank BNI Syariah menyatakan bahwa ketika debitur wanprestasi, bank terlebih dahulu menyelesaikan secara kekeluargaan melalui bimbingan dan kunjungan, dan baru bila tidak ada itikad baik dilanjutkan eksekusi melalui proses hukum. Sementara itu, kajian penyelesaian sengketa mudharabah menempatkan restrukturisasi sebagai langkah awal, kemudian non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase, serta litigasi melalui Pengadilan Agama sebagai opsi berikutnya (Azman & Aziz, 2021).

Pola umum ini konsisten dengan kajian penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan penyelesaian dapat ditempuh di luar pengadilan melalui musyawarah, dan juga dapat melalui lembaga arbitrase syariah atau LAPS SJK, serta opsi litigasi di Pengadilan Agama melalui mekanisme gugatan sederhana. Selain itu, literatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi menegaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa diakui dalam hukum positif, hukum Islam, dan bahkan hukum adat. Dalam kerangka syariah, penyelesaian damai (al-shulh) juga muncul sebagai konsep yang digunakan untuk menyelesaikan wanprestasi dalam transaksi ijarah melalui mekanisme perdamaian yang menuntut pemenuhan tunggakan dan perbaikan layanan, serta diakhiri dengan kesepakatan damai (Guntara et al., 2023). Sintesisnya, sebelum gugatan diajukan, pendekatan syariah yang menekankan kemaslahatan sering mendorong para pihak untuk berusaha menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, negosiasi, atau restrukturisasi, sementara gugatan digunakan ketika upaya damai tidak memulihkan hak pihak yang dirugikan atau ketika tidak ada itikad baik dari pihak yang wanprestasi (Salsabilla & Aristoni, 2023; Azman & Aziz, 2021).

________________________________________

8. Gugatan Wanprestasi di Peradilan Agama: Kompetensi Absolut dan Implikasi Choice of Law

Dalam konteks Indonesia, sejumlah kajian menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan ditegaskan pula melalui Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Siregar et al., 2022). Kajian tentang sengketa perbankan syariah juga menyatakan bahwa kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah berada pada Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama (Astari et al., 2021). Studi lain terkait sengketa hak tanggungan pada bank syariah menyebut bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk tuntutan ganti rugi (ta'widh/daman) baik akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dengan merujuk pula pada kerangka UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, gugatan wanprestasi atas akad syariah—terutama yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah—pada dasarnya diarahkan ke Peradilan Agama sebagai forum litigasi utama (Astari et al., 2021; Siregar et al., 2022).

Isu menarik lain adalah keterlibatan pihak non-Muslim dalam transaksi atau akad syariah. Penelitian mengenai putusan perkara musyarakah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan bahwa ketika orang non-Muslim masuk ke peradilan atau perbankan syariah, hal tersebut dipahami sebagai choice of law (memilih hukum). Artinya, gugatan wanprestasi pada akad syariah dapat tetap diproses pada kerangka hukum ekonomi syariah karena para pihak telah menundukkan diri pada akad atau rezim transaksi berbasis prinsip syariah. Hal ini memperkuat karakter gugatan wanprestasi menurut hukum Islam dalam pengertian hukum ekonomi syariah yang dipositivisasi: bukan semata ditentukan oleh identitas keagamaan pihak, melainkan oleh pilihan rezim akad dan prinsip syariah yang mengikat hubungan kontraktual mereka (Siregar et al., 2022; Astari et al., 2021).

________________________________________

9. Konstruksi Posita dan Petitum: Kehati-hatian Membedakan Wanprestasi, PMH, dan Penipuan

Dalam merumuskan gugatan, literatur memperingatkan adanya persoalan formil ketika penggugat tidak tegas membedakan apakah dasar gugatannya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Studi putusan sengketa asuransi menunjukkan bahwa gugatan dapat dinilai kabur (obscuur libel) ketika penggugat gagal mendefinisikan secara jelas apakah gugatan didasarkan pada wanprestasi atau PMH, terutama jika posita dan petitum tidak saling berkaitan. Dari sisi teori hukum kontrak, kajian hukum kontrak kontemporer mengemukakan bahwa doktrin klasik membedakan secara tegas antara wanprestasi dan PMH, serta mencatat bahwa pencampuran keduanya dalam posita dan petitum dapat dipandang sebagai cacat formil; walaupun pada perkembangan doktrin kontemporer, Mahkamah Agung disebut mengintroduksi pandangan yang tidak lagi membedakan secara ketat antara keduanya. Dalam konteks ekonomi syariah, kajian lain menilai bahwa PMH dalam KHES belum tersusun secara gamblang, sehingga dalam praktik putusan-putusan, dalil PMH sering lebih banyak merujuk pada KUHPerdata ketimbang KHES.

Kombinasi temuan ini menuntut kehati-hatian: jika fokus sengketa adalah tidak terpenuhinya prestasi dalam akad, maka gugatan wanprestasi sebaiknya dirumuskan secara konsisten sebagai gugatan wanprestasi (ingkar janji) dengan rujukan KHES dan klausula akad; sedangkan apabila hendak menyertakan PMH, perlu argumentasi yang sangat tertata agar tidak menghasilkan kaburnya gugatan. Selain itu, perbedaan wanprestasi dan penipuan juga harus dijaga. Kajian tentang karakteristik pembeda wanprestasi dan penipuan menegaskan bahwa penentuan apakah suatu kasus sekadar wanprestasi (perdata) atau penipuan (pidana) perlu melihat apakah perjanjian didasari itikad buruk. Sejalan dengan itu, kajian tentang penipuan dalam hukum pidana dan perdata menekankan bahwa wanprestasi berada dalam ranah privat (perdata) dan ditandai terbentuknya perjanjian; sedangkan penipuan berkaitan dengan adanya tipu muslihat, keadaan palsu, atau rangkaian kebohongan yang sudah ada ketika kontrak ditutup (Fachrurrazy et al., 2023). Maka, dalam gugatan wanprestasi menurut hukum Islam dalam arti ekonomi syariah Indonesia, argumentasi sebaiknya difokuskan pada pelanggaran prestasi kontraktual berdasarkan KHES dan prinsip pemenuhan akad, kecuali terdapat bukti kuat bahwa sejak pembentukan akad terdapat unsur tipu daya yang mengubah karakter sengketa (Fachrurrazy et al., 2023).

________________________________________

10. Pembuktian dan Praktik Beracara: Peringatan (Somasi) dan Bukti Tertulis dalam Konteks Ekonomi Syariah

Dalam praktik penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah, beberapa studi mencontohkan adanya tahapan peringatan. Kajian eksekusi jaminan di BMT dengan rujukan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menyebut prosedur pemberian surat peringatan sampai tiga kali dan adanya persetujuan penjualan jaminan sebagai bagian langkah eksekusi. Pada level perbankan syariah, studi pembiayaan mudharabah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi yang didahului pemanggilan atau peringatan sebelum gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Agama. Kajian eksekusi jaminan murabahah juga menyebut peringatan somasi melalui pengadilan negeri sebagai upaya dukungan perlindungan hukum yang lebih kuat, meskipun konteksnya adalah pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Di luar konteks syariah pun, penelitian mengenai perjanjian kredit menyebut bahwa sebelum menggugat debitur, kreditur terlebih dahulu mengajukan somasi agar debitur melaksanakan kewajibannya. Meskipun rujukan ini berangkat dari ragam konteks, ia menunjukkan benang merah praktis: gugatan wanprestasi umumnya dibangun di atas rekam jejak komunikasi atau peringatan, di samping bukti akad dan bukti pelanggaran prestasi.

Sejalan dengan itu, penelitian tentang wanprestasi pada praktik masyarakat juga menekankan pentingnya pencatatan tertulis (al-kitabah) sebagai asas perjanjian syariah, dengan merujuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282–283 dalam konteks transaksi utang piutang. Temuan ini relevan bagi gugatan, karena pembuktian wanprestasi akan lebih kuat ketika akad dan prestasi dirumuskan secara jelas secara tertulis; sedangkan praktik perjanjian lisan berpotensi menyulitkan pembuktian dan dapat memperbesar ruang sengketa mengenai isi prestasi dan waktu pemenuhan. Dengan demikian, konstruksi gugatan wanprestasi syariah yang komprehensif lazim memerlukan bukti tertulis akad, bukti pelaksanaan atau kelalaian, bukti peringatan, dan bukti kerugian atau konsekuensi yang timbul, agar hakim dapat menilai pelanggaran prestasi dalam kerangka KHES dan prinsip syariah (Fauziah et al., 2022).

________________________________________

11. Eksekusi Jaminan sebagai Konsekuensi Lanjutan Wanprestasi: Prinsip Syariah dan Prosedur Hukum

Dalam banyak sengketa pembiayaan syariah, wanprestasi tidak berhenti pada putusan melanggar akad, melainkan berlanjut pada isu eksekusi jaminan. Studi pada Bank BNI Syariah menyebut bahwa jika debitur tetap tidak beritikad baik, bank akan mengeksekusi objek yang dijamin fidusia melalui proses hukum. Kajian sengketa hak tanggungan di bank syariah juga menekankan bahwa eksekusi pada prinsipnya digantungkan pada syarat debitur wanprestasi, tetapi mengingat adanya keluhan debitur tentang eksekusi tanpa prosedur yang jelas, penelitian tersebut menyoroti perlunya prosedur penyelesaian sengketa yang lebih konkret, di antaranya merujuk POJK tentang lembaga alternatif sengketa sektor jasa keuangan.

Di sisi prinsip syariah, kajian implementasi prinsip syariah dalam pengikatan hak tanggungan pada pembiayaan musyarakah menegaskan bahwa eksekusi hak tanggungan dalam perbankan syariah tidak boleh dilakukan serta-merta seperti perbankan konvensional, tetapi perlu penilaian terhadap kelalaian atau penyebab wanprestasi debitur agar sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, gugatan wanprestasi dalam konteks pembiayaan syariah seringkali menjadi pintu masuk bagi proses eksekusi jaminan, namun tetap dituntut untuk memperhatikan prinsip syariah dan prosedur legal yang menjaga kepastian dan keadilan para pihak.

________________________________________

12. Penutup: Artikulasi Gugatan Wanprestasi "Menurut Hukum Islam" sebagai Sintesis KHES, Fatwa DSN-MUI, dan Praktik Peradilan Agama

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, gugatan wanprestasi menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia paling tepat dipahami sebagai gugatan ingkar janji atas akad muamalah yang ditopang oleh empat pilar utama.

Pertama, kewajiban syariah untuk memenuhi akad (uqud) sebagai norma moral-yuridis (Hibatullah, 2024; Nugroho, 2022). Kedua, perumusan kriteria ingkar janji menurut Pasal 36 KHES yang operasional untuk mengkualifikasi pelanggaran prestasi (Astari et al., 2021; Salsabilla & Aristoni, 2023; Siraji & Alamudi, 2023). Ketiga, konsekuensi atau remedi berupa pemenuhan prestasi, pembatalan, dan ganti rugi (ta'widh/daman) yang dirasionalisasi melalui klausula akad dan sanksi KHES serta fatwa DSN-MUI (ta'zir/ta'widh) dengan batasan prinsip force majeure dan perintah memberi kelonggaran bagi pihak yang kesulitan (Fauziah et al., 2022; Rizal & Insyiah, 2021; Setiady, 2016). Keempat, forum litigasi utama berupa Peradilan Agama yang memiliki kompetensi absolut atas sengketa ekonomi syariah, dengan tuntutan agar putusan memuat prinsip-prinsip syariah (Astari et al., 2021; Siregar et al., 2022).

Kerangka ini sekaligus menuntut kedisiplinan metodologis dalam merumuskan posita dan petitum agar tidak kabur karena mencampur wanprestasi, PMH, dan penipuan, serta mendorong optimalisasi penyelesaian damai melalui al-shulh, musyawarah, restrukturisasi, dan ADR sebelum menempuh gugatan ketika pemulihan hak tidak tercapai (Salsabilla & Aristoni, 2023; Azman & Aziz, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Astari, R., Setyowati, R., & Lumbanraja, A. D. (2021). Perlindungan hukum bagi bank syariah terhadap kasus wanprestasi oleh nasabah pembiayaan mudharabah. Notarius, 14(1), 342–355. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39000

Azman, K., & Aziz, N. A. (2021). Analisis wanprestasi pada kontrak langganan jaringan TV kabel di wilayah Kota Banda Aceh dalam perspektif akad ijārah bi al-manfa'ah. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 40–61. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v2i1.1379

Fachrurrazy, M., Ayyubi, H. M., & Savitri, D. N. (2023). Penerapan denda keterlambatan angsuran pada produk pembiayaan syariah (Studi kasus pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi Selatan). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 2(2), 84–101. https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3103

Fauziah, S., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penyalahgunaan dana deposito milik nasabah ditinjau dari ketentuan hukum perbankan syariah. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11648

Guntara, D., Asyhadi, F., & Prawiyogi, A. G. (2023). Analisis legal reasoning hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi akad musyarakah. Jurnal USM Law Review, 6(2), 567–602. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392

Hibatullah, M. F. (2024). Akibat hukum wanprestasi perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 67–73. https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Rizal, S. S., & Insyiah, I. (2021). Pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah kantor cabang Probolinggo. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 10. https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.3955

Salsabilla, S. N., & Aristoni, A. (2023). Kajian hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi praktik jual beli kayu jati secara kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 258. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.22229

Setiady, T. (2016). Arbitrase Islam dalam perspektif Islam dan hukum positif. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.604

Siraji, M., & Alamudi, I. A. (2023). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah wanprestasi secara non-litigasi baik yang diatur hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Mitsaqan Ghalizan, 2(2), 25–36. https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5411

Siregar, R. F., Ramadhan, M. C., & Marsella, M. (2022). Pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis yang mengalami status polis lapse (kehilangan) akibat kelalaian agen dalam pembayaran angsuran premi (Studi kasus putusan No. 320/Pdt.G/2019/PN Mdn). Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(1), 91–104. https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1207