01345 - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perspektif hukum Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia. PMH merupakan instrumen tuntutan perdata yang diajukan ketika suatu perbuatan dinilai melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga pelaku diwajibkan memulihkan atau mengganti kerugian tersebut. Kajian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa gugatan PMH dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia berada pada irisan antara konsep pertanggungjawaban dalam hukum Islam—yang dikenal melalui istilah mas'uliyyah taqsiriyah, dhaman al-udwān, dan fi'l adh-dharr—dengan mekanisme gugatan PMH yang secara positif dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Persoalan utama yang ditemukan adalah bahwa PMH belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga praktik peradilan agama masih bergantung pada konstruksi KUHPerdata. Gugatan PMH yang efektif menuntut konsistensi antara posita dan petitum, ketegasan membedakan PMH dari wanprestasi, serta pemenuhan unsur-unsur pembuktian secara formil. Secara normatif, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberi substansi etik pada tujuan pemulihan kerugian, sementara hukum acara perdata menyediakan kerangka formilnya.

Kata Kunci: perbuatan melawan hukum; onrechtmatige daad; hukum ekonomi syariah; dhaman; Peradilan Agama; maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

Abstract

This article examines claims of unlawful acts (perbuatan melawan hukum/PMH) from the perspective of Islamic law and the practice of Religious Courts (Peradilan Agama) in Indonesia. PMH is a civil litigation instrument filed when an act is deemed unlawful and causes harm to another party, thereby obligating the perpetrator to restore or compensate for the resulting loss. This study is normative in nature, employing a conceptual approach and literature analysis. The findings indicate that PMH claims within the context of Islamic economic law in Indonesia exist at the intersection of Islamic accountability concepts—known through the terms mas'uliyyah taqsiriyah, dhaman al-udwān, and fi'l adh-dharr—and the PMH litigation mechanism positively formulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. A primary problem identified is that PMH has not been clearly regulated in the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), causing Religious Court practice to remain reliant on the Civil Code framework. Effective PMH claims require consistency between the posita and petitum, a clear distinction between PMH and breach of contract, and the formal fulfillment of evidentiary elements. Normatively, the maqāṣid al-syarī'ah approach provides the ethical substance for the objective of loss recovery, while civil procedural law supplies its formal framework.

Keywords: unlawful act; onrechtmatige daad; Islamic economic law; dhaman; Religious Courts; maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) pada dasarnya merupakan instrumen tuntutan perdata yang diajukan ketika suatu perbuatan—baik tindakan aktif maupun pasif—dinilai melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga pelaku diwajibkan memulihkan atau mengganti kerugian tersebut (Fauziah et al., 2022; Irawan et al., 2024; Yudistira et al., 2023). Dalam literatur Indonesia, PMH kerap dirujuk sebagai onrechtmatige daad (istilah Belanda) dan dirumuskan secara normatif dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar kewajiban ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (Fauziah et al., 2022; Irawan et al., 2024; Yudistira et al., 2023). Di ranah sengketa ekonomi syariah, PMH juga diakui sebagai salah satu sebab timbulnya tanggung gugat selain wanprestasi, sehingga gugatan dapat muncul baik dalam konteks hubungan kontraktual (akad) maupun di luar akad, sepanjang unsur-unsurnya terbukti (Fauziah et al., 2022; Ikhsana & Rahmah, 2021; Ismail & Mujib, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam—khususnya ketika dibahas dalam konteks ekonomi syariah dan praktik peradilan agama di Indonesia—gagasan pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan pihak lain dipahami melalui konsep-konsep yang oleh literatur disebut sebagai mas'uliyyah taqsiriyah, dhaman al-udwān, atau fi'l adh-dharr, yakni istilah-istilah yang dipakai untuk menggambarkan pertanggungjawaban karena menyelisihi ketentuan hukum atau aturan (Fauziah et al., 2022). Pada saat yang sama, pembahasan tentang kompensasi dalam hukum ekonomi syariah sering diposisikan dalam kerangka dhaman (ganti rugi/penjaminan pemulihan) yang dapat mencakup kerugian material maupun immaterial, serta dapat timbul pada fase pra-kontraktual, kontraktual, maupun pasca-kontraktual (Sari & Sukirno, 2022).

Dengan demikian, gugatan PMH menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia pada praktiknya berada pada irisan antara: (i) ide pertanggungjawaban dan pemulihan kerugian yang dikenal dalam hukum Islam/ekonomi syariah; dan (ii) mekanisme gugatan PMH yang secara positif dirumuskan dalam KUHPerdata dan dipraktikkan di pengadilan, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama (Fauziah et al., 2022; Firmanda, 2018; Ikhsana & Rahmah, 2021).

________________________________________

2. Landasan Normatif dan Arah Tujuan (Maqāṣid) dalam Kerangka Islam

Pembingkaian PMH dalam perspektif Islam umumnya diarahkan pada tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) yang menekankan kemaslahatan manusia dan pencegahan kerusakan atau kerugian, dengan rumusan pemeliharaan lima pokok—agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan—sebagai orientasi umum (Susanto, 2022; Utomo, 2022). Kerangka maqāṣid ini relevan bagi gugatan PMH karena sengketa perdata pada akhirnya menuntut pemulihan hak dan keadilan bagi pihak yang dirugikan, sekaligus mencegah mudharat sosial yang lebih luas ketika perbuatan merugikan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban (Susanto, 2022; Utomo, 2022). Dalam praktik penalaran hakim peradilan agama pada perkara ekonomi syariah, literatur menekankan pentingnya hakim memakai sumber hukum materiil ekonomi syariah—misalnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)—serta menimbang kemaslahatan, termasuk melalui prinsip amar ma'rūf nahi munkar, agar putusan diarahkan pada keadilan substantif dan kemanfaatan (Assidiq et al., 2022; Kusumawati & Sumiyati, 2021).

Namun, kajian juga menunjukkan adanya persoalan normatif: PMH tidak diatur secara jelas dalam KHES, dan dalam sejumlah putusan sengketa ekonomi syariah, para pihak maupun majelis hakim tidak memasukkan argumentasi PMH berbasis KHES, sehingga terjadi ketergantungan pada konstruksi PMH dalam KUHPerdata walaupun sengketanya berlatar akad syariah (Fauziah et al., 2022). Implikasi dari kondisi ini adalah kebutuhan untuk membaca gugatan PMH dalam perkara-perkara syariah melalui dua lapis: (i) lapis etika atau tujuan syariah yang mencakup kemaslahatan dan keadilan; dan (ii) lapis konstruksi hukum positif yang meliputi unsur PMH, beban pembuktian, dan bentuk pemulihan (Fauziah et al., 2022; Kusumawati & Sumiyati, 2021; Susanto, 2022).

________________________________________

3. Konsep PMH: dari Pasal 1365 KUHPerdata ke Padanan Konseptual dalam Hukum Islam

Dalam doktrin hukum perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum tidak dibatasi hanya pada pelanggaran undang-undang tertulis, melainkan juga dapat mencakup pertentangan terhadap hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, ketertiban umum, serta kepatutan di masyarakat (Irawan et al., 2024; Susanto & Sumiyati, 2021; Yudistira et al., 2023). Literatur menempatkan unsur melawan hukum dalam arti luas, antara lain mencakup pelanggaran hak subjektif, kewajiban hukum, dan norma kesusilaan atau kepatutan, sehingga PMH tidak hanya soal melanggar pasal, tetapi juga pelanggaran standar normatif yang hidup dalam masyarakat (Irawan et al., 2024; Ismail & Mujib, 2023; Susanto & Sumiyati, 2021). Konstruksi luas tersebut kemudian dipertegas melalui unsur-unsur PMH yang secara konsisten disebut meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian (Irawan et al., 2024; Ismail & Mujib, 2023; Yudistira et al., 2023).

Dalam pembahasan hukum Islam yang muncul pada kajian sengketa ekonomi syariah, padanan konseptual PMH dijelaskan sebagai mas'uliyyah taqsiriyah/dhaman al-udwān/fi'l adh-dharr, yang dipahami sebagai pertanggungjawaban karena menyelisihi ketentuan hukum atau aturan (Fauziah et al., 2022). Dengan menempatkan PMH sebagai wilayah pertanggungjawaban atas tindakan merugikan, diskursus ini menghubungkan PMH dengan tujuan pemulihan kerugian (kompensasi) yang dalam hukum ekonomi syariah dipahami sebagai dhaman (Sari & Sukirno, 2022). Karena itu, artikulasi gugatan PMH menurut hukum Islam dapat disusun sebagai gugatan pemulihan hak atau kerugian yang secara konsep sejalan dengan dhaman dan pertanggungjawaban atas pelanggaran, namun secara mekanisme litigasinya di Indonesia sering tetap dimediasi oleh struktur unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata dan hukum acara yang berlaku (Assidiq et al., 2022; Fauziah et al., 2022; Firmanda, 2018).

________________________________________

4. Unsur-Unsur Gugatan PMH dan Relevansinya bagi Sengketa Berbasis Syariah

Unsur-unsur PMH dalam berbagai kajian dirumuskan secara relatif seragam: adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, adanya kerugian pada korban, dan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian (Irawan et al., 2024; Ismail & Mujib, 2023; Yudistira et al., 2023). Rumusan unsur ini juga digunakan sebagai kerangka pembuktian: pihak yang merasa dirugikan harus menguraikan dan membuktikan bahwa peristiwa konkret memenuhi unsur-unsur tersebut (Efrianto & Wiyanti, 2022; Miladya et al., 2023; Yudistira et al., 2023). Bahkan dalam konteks profesi tertentu, misalnya tenaga kesehatan, gugatan PMH ditegaskan mensyaratkan pembuktian kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami pasien, dan gugatan dapat diarahkan tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga pihak yang bertanggung jawab atas orang yang berada di bawah tanggungannya (Kusmayanti & Chairunissa, 2021; Miladya et al., 2023). Kerangka pembuktian ini relevan pula ketika PMH dipakai dalam sengketa ekonomi syariah: penggugat tetap harus menstrukturkan dalil sesuai unsur PMH yang dituntut hukum positif agar gugatan dapat dinilai jelas dan tidak kabur (Fauziah et al., 2022; Ismail & Mujib, 2023).

Khusus unsur melawan hukum, literatur menegaskan makna luasnya: melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan (Efrianto & Wiyanti, 2022; Irawan et al., 2024; Susanto & Sumiyati, 2021). Dalam sengketa sosial tertentu, misalnya ghosting pasca khitbah, pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan juga dibahas sebagai basis mengkualifikasi suatu tindakan sebagai melawan hukum dalam kerangka Pasal 1365 KUHPerdata, sepanjang unsur lain berupa kesalahan, kerugian, dan kausalitas terpenuhi (Muhammad, 2018). Artinya, sekalipun hukum Islam menyebut khitbah tidak mengikat seperti akad nikah, pada ranah perdata Indonesia perbuatan yang dinilai melanggar kepatutan masih bisa diperdebatkan sebagai PMH bila memenuhi unsur formal PMH (Muhammad, 2018), sehingga gugatan PMH di wilayah Islam dalam arti peristiwa sosial umat tetap berpotensi bergerak pada rel KUHPerdata ketika memasuki forum litigasi.

________________________________________

5. Distingsi PMH dan Wanprestasi: Kunci Formulasi Gugatan agar Tidak Cacat Formil

Sejumlah kajian menekankan perbedaan mendasar antara PMH dan wanprestasi: wanprestasi berakar pada perikatan yang lahir dari perjanjian atau akad, sedangkan PMH berakar pada perikatan yang lahir dari undang-undang dan tidak mensyaratkan adanya perjanjian sebelumnya (Darmawan, 2019; Mustafa et al., 2023). Perbedaan dasar ini memiliki konsekuensi langsung pada penyusunan posita dan petitum. Dalam praktik, pencampuran dasar gugatan PMH dan wanprestasi berulang kali dipandang membuat gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan dapat berujung dinyatakan tidak dapat diterima (Ismail & Mujib, 2023; Journal, 2016). Kajian hukum kontrak juga mencatat kecenderungan peradilan untuk menyatakan gugatan cacat formil bila sengketa sebenarnya bersumber dari pelanggaran perjanjian tetapi dikonstruksikan sebagai PMH, atau bila wanprestasi dan PMH dicampur tanpa konstruksi yang jelas (Journal, 2016; Nidal, 2023).

Dalam sengketa ekonomi syariah, problem ini berulang: ada perkara di mana penggugat tidak secara tegas menuduhkan tergugat melakukan PMH dalam posita, tetapi menuntut ganti rugi dalam petitum; majelis hakim kemudian menilai gugatan tidak jelas dan tidak dapat diterima (Ismail & Mujib, 2023). Pada studi lain, penggugat dinilai gagal mendefinisikan apakah gugatannya wanprestasi atau PMH sehingga posita dan petitum dianggap tidak berkaitan dan gugatan dinilai kabur (Albatul, 2014). Oleh sebab itu, dalam perumusan gugatan PMH menurut hukum Islam di Indonesia, persoalan teknis litigasi ini menjadi krusial: sekalipun nilai-nilai syariah dapat memberi substansi etik atas klaim pemulihan, gugatan harus tetap disusun secara konsisten dengan dasar gugatan yang dipilih—PMH atau wanprestasi—agar memenuhi standar formil hukum acara perdata (Albatul, 2014; Ismail & Mujib, 2023; Journal, 2016).

________________________________________

6. Kualifikasi Kesalahan dan Model Pertanggungjawaban: Sengaja, Lalai, dan Strict Liability

Literatur pertanggungjawaban dalam PMH mengelompokkan bentuk pertanggungjawaban ke beberapa kategori. Dalam kajian notaris terkait perubahan sepihak akad murabahah, tanggung jawab perdata atas dasar PMH dapat dikenakan ketika notaris tidak cermat (kelalaian) sehingga terjadi perubahan klausul yang merugikan pihak lain, dan hal itu diletakkan dalam konstruksi kesalahan atau kelalaian sebagai basis pertanggungjawaban (Ikhsana & Rahmah, 2021). Kajian lain merumuskan tiga kategori: PMH karena kesengajaan, PMH karena kelalaian, dan PMH tanpa kesalahan (strict liability) (Badri et al., 2024). Pembagian ini juga muncul dalam pembahasan yang menegaskan adanya tiga kategori PMH—kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan—yang menjadi pintu masuk untuk menilai model pembuktian dan beban pertanggungjawaban (Harissa, 2023).

Rezim strict liability (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) dalam literatur Indonesia dijelaskan secara khusus dalam konteks sengketa lingkungan hidup, di mana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat; penggugat cukup membuktikan adanya kerugian dan kausalitas tertentu sesuai mekanisme strict liability yang diatur dalam hukum lingkungan (Handayani et al., 2019). Literatur lain menegaskan bahwa ganti kerugian dalam sengketa lingkungan berangkat dari basis PMH dan berkembang menjadi asas tanggung jawab mutlak, sehingga perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas pencemaran atau perusakan yang menimbulkan kerugian (Maulana et al., 2024). Meski strict liability ini bukan konsep khas hukum Islam, keberadaannya relevan bagi pembahasan PMH dalam konteks Islam di Indonesia karena ia memperlihatkan variasi rezim pertanggungjawaban perdata yang dapat hidup berdampingan dengan kerangka umum PMH, serta menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian dapat berbeda tergantung sektor pengaturan (Handayani et al., 2019; Maulana et al., 2024).

________________________________________

7. Dhaman (Ganti Rugi) dalam Hukum Ekonomi Syariah: Hakikat, Cakupan, dan Pilihan Bentuk Pemulihan

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ganti rugi sering dijelaskan melalui konsep dhaman, yakni pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas hak pihak yang dirugikan, meliputi kerugian material maupun immaterial, dan dapat timbul dalam fase pra-kontraktual, kontraktual, serta pasca-kontraktual (Sari & Sukirno, 2022). Kajian perbandingan menegaskan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, ganti rugi lazim dijumlahkan dalam bentuk uang, sedangkan dalam konsep hukum ekonomi syariah tidak disebutkan harus diganti dengan apa—dapat berupa uang, jasa, dan bahkan terdapat anjuran memberi maaf kepada pihak yang merugikan (Sari & Sukirno, 2022). Dengan demikian, bila gugatan PMH dibaca menurut hukum Islam, orientasi pemulihan tidak semata soal nilai uang, tetapi juga dapat dimaknai sebagai pemulihan hak atau keadaan dan etika penyelesaian yang membuka ruang pemaafan, tanpa menghapus prinsip pertanggungjawaban atas kerugian (Kusumawati & Sumiyati, 2021; Sari & Sukirno, 2022).

Pada saat yang sama, praktik litigasi PMH di Indonesia mengenal beragam bentuk petitum pemulihan. Literatur menyebut bentuk ganti rugi dan pemulihan dapat berupa ganti rugi uang, pengembalian pada keadaan semula (natura atau restorasi), pernyataan bahwa perbuatan bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan perbuatan tertentu, hingga meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum (Araddu & Sitepu, 2024; Irawan et al., 2024; Mahpudin & Somantri, 2019). Ragam petitum ini menunjukkan bahwa mekanisme gugatan PMH dapat diarahkan bukan hanya pada kompensasi monetair, tetapi juga pada pemulihan keadaan dan penghentian tindakan yang merugikan, yang secara tujuan dapat disejajarkan dengan orientasi keadilan dan kemaslahatan dalam pendekatan maqāṣid (Irawan et al., 2024; Mahpudin & Somantri, 2019; Susanto, 2022).

________________________________________

8. Forum Penyelesaian dan Kompetensi: Posisi Peradilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam konteks Indonesia, sengketa ekonomi syariah—termasuk sengketa perbankan syariah—dipaparkan sebagai kewenangan lingkungan peradilan agama, dan penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi maupun non-litigasi, dengan rujukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa harus mengikuti isi akad sebagaimana ditekankan dalam rezim perbankan syariah (Firmanda, 2018; Hasanah, 2015). Studi tentang penyalahgunaan dana deposito nasabah dalam konteks perbankan syariah menyimpulkan bahwa kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah berada pada pengadilan agama (Irawan et al., 2024). Kajian lain terkait perubahan sepihak akad murabahah juga menekankan perlindungan hukum represif melalui penyelesaian sengketa dengan litigasi di pengadilan agama untuk sengketa ekonomi syariah (Ikhsana & Rahmah, 2021).

Mekanisme beracara dalam pemeriksaan gugatan sengketa syariah—mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga putusan—dinyatakan tunduk pada hukum acara yang berlaku (HIR/RBg) sebagaimana dipakai di lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama (Firmanda, 2018). Studi mekanisme penyelesaian sengketa murabahah di pengadilan agama juga menegaskan bahwa proses beracara dilakukan sesuai mekanisme peradilan agama, dan hakim menggunakan KHES sebagai sumber hukum utama yang kemudian diikuti oleh pertimbangan lain seperti KUHPerdata, yurisprudensi, dan peraturan terkait (Assidiq et al., 2022). Dengan demikian, dalam praktik, PMH menurut hukum Islam di peradilan agama sering kali tetap diproses melalui hukum acara perdata umum (HIR/RBg) dan argumentasi unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata, sambil idealnya ditopang oleh sumber materiil ekonomi syariah (KHES/fatwa DSN) untuk menjaga kepatuhan syariah dari substansi sengketa (Assidiq et al., 2022; Fauziah et al., 2022; Firmanda, 2018).

________________________________________

9. Pembuktian: Struktur Unsur, Beban Pembuktian, dan Keterkaitan dengan Prinsip Pembuktian dalam Islam

Dalam gugatan PMH, penggugat pada prinsipnya harus merinci perbuatan tergugat dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur PMH—perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas—di persidangan (Efrianto & Wiyanti, 2022; Kusmayanti & Chairunissa, 2021; Yudistira et al., 2023). Dalam konteks perlindungan korban, literatur menekankan bahwa korban dapat merinci unsur-unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata dan menilai unsur tersebut melalui pembuktian di persidangan (Efrianto & Wiyanti, 2022). Pada bidang tertentu seperti sengketa penarikan jaminan fidusia, kajian juga menegaskan bahwa perbuatan kreditor yang sewenang-wenang harus dibuktikan secara jelas disertai bukti relevan tentang PMH dan kerugian agar hakim dapat memutus secara adil (Hasanah, 2015). Dengan kata lain, sekalipun sengketa berada di ruang syariah, pembuktian tetap menjadi poros formil yang menentukan apakah gugatan PMH dapat dikabulkan, termasuk dalam praktik peradilan agama (Assidiq et al., 2022; Fauziah et al., 2022; Hasanah, 2015).

Pembuktian juga dibahas dari perspektif hukum Islam. Kajian mengenai pembuktian menegaskan bahwa pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar di hadapan majelis hakim, misalnya keterangan, saksi, dan indikasi, serta dikaitkan dengan rujukan normatif pada Al-Qur'an antara lain Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah At-Thalaq ayat 2 sebagai dasar pentingnya pembuktian melalui saksi atau alat bukti yang memadai (María, 2020). Relevansinya bagi gugatan PMH menurut hukum Islam adalah bahwa Islam dalam kajian tersebut dipahami menuntut ketelitian pembuktian untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya, sejalan dengan kebutuhan pembuktian unsur PMH dalam hukum acara perdata Indonesia (Efrianto & Wiyanti, 2022; Firmanda, 2018; María, 2020). Dengan demikian, tuntutan etik mengembalikan hak yang menjadi tujuan pembuktian dalam perspektif Islam bertemu dengan kebutuhan prosedural pembuktian unsur PMH dalam proses litigasi (Efrianto & Wiyanti, 2022; Kusmayanti & Chairunissa, 2021; María, 2020).

________________________________________

10. Peran Negara dan Wilayah Hisbah: Dimensi Pengawasan dan Pemulihan Kerugian

Dalam diskursus hukum Islam dan fikih siyasah, negara melalui institusi pengawasan seperti hisbah dipahami memiliki peran untuk mengontrol kondisi sosial-ekonomi dan praktik bisnis, dan dalam konteks peradilan agama hakim diminta menggunakan sumber hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa (Abrianto et al., 2020; Kusumawati & Sumiyati, 2021). Kajian tentang kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menautkan upaya gugatan perdata—atau perdamaian di luar pengadilan—untuk pemulihan kerugian negara dengan konsep hisbah sebagai pejabat pengawas yang memiliki otoritas melakukan penuntutan atau pemanggilan pihak untuk penyelesaian sengketa administratif (Abrianto et al., 2020). Keterkaitan ini memperluas pemahaman bahwa pemulihan kerugian akibat perbuatan melawan hukum tidak hanya urusan relasi privat, tetapi dapat menjadi bagian dari fungsi negara dalam melindungi kepentingan publik, yang secara konseptual dapat dipadankan dengan gagasan hisbah dalam kerangka pengawasan kemaslahatan (Abrianto et al., 2020; Kusumawati & Sumiyati, 2021).

________________________________________

11. Ilustrasi Kasus dan Variasi Putusan: dari Perbankan Syariah hingga Akad Murabahah

Dalam praktik, gugatan PMH di sektor ekonomi syariah kerap muncul dari tindakan yang menyimpang dari prosedur atau amanah institusi. Studi penyalahgunaan dana deposito nasabah pada bank syariah menggambarkan sengketa yang pada pokoknya berupa gugatan PMH akibat penyalahgunaan slip aplikasi pemindahbukuan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat; pembahasan juga menunjukkan bank mengambil alih tanggung jawab pegawai sebagai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata (Irawan et al., 2024). Akan tetapi, kajian lain tentang tanggung jawab bank dalam kasus dana nasabah yang digunakan karyawan menunjukkan kesimpulan berbeda: bank dinyatakan tidak bertanggung jawab mengembalikan dana dalam putusan Mahkamah Agung tertentu dengan pertimbangan mekanisme penarikan sesuai prosedur bank, meskipun kajian tersebut juga mengulas adanya norma perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mewajibkan tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian pegawai atau pengurus (Iqbal, 2021a). Kajian mengenai pertanggungjawaban bank atas kejahatan oknum internal juga menyatakan bahwa dalam perkara tertentu unsur PMH dapat dinilai tidak terpenuhi sehingga bank tidak perlu memberikan ganti rugi (Abdullah et al., 2023). Perbedaan kesimpulan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, terpenuhi atau tidaknya unsur PMH serta bagaimana hakim menilai prosedur dan pembuktian sangat menentukan hasil gugatan, dan isu pertanggungjawaban korporasi atas tindakan internal tidak selalu diputus secara seragam (Abdullah et al., 2023; Iqbal, 2021a; Irawan et al., 2024).

Pada konteks akad murabahah, kajian tentang tanggung jawab notaris menegaskan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila kelalaiannya dalam menerbitkan salinan akad tanpa mencermati dokumen asli menyebabkan perubahan klausul yang merugikan pihak lain (Ikhsana & Rahmah, 2021). Kajian lain tentang putusan pengadilan agama terkait kepatuhan syariah pada akta murabahah juga menyatakan adanya PMH ketika bank syariah mengubah akad murabahah secara sepihak tanpa sepengetahuan atau persetujuan penggugat, dan tindakan itu dipahami sebagai ketidakpatuhan syariah (zalim) yang berimplikasi pada status hukum akad—dapat menjadi fasad atau batal—menurut rujukan KHES (Iqbal, 2021b). Dua ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pada sengketa berbasis akad, konstruksi PMH dapat dipakai ketika tindakan dianggap melampaui atau menyimpang dari kesepakatan atau amanah akad, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada perumusan gugatan dan pembuktian unsur PMH di forum peradilan agama (Assidiq et al., 2022; Ikhsana & Rahmah, 2021; Iqbal, 2021b).

________________________________________

12. Tantangan Konseptual: "Semangat Syariah" vs. Ketergantungan pada KUHPerdata dan Kekaburan KHES

Kajian tentang kepastian hukum PMH dalam sengketa ekonomi syariah menyimpulkan adanya problem normatif: perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam KHES, dan pada sejumlah putusan para pihak maupun majelis hakim tidak menggunakan dalil PMH berbasis KHES, sehingga praktik masih bergantung pada KUHPerdata walaupun sengketa tersebut adalah sengketa ekonomi syariah (Fauziah et al., 2022). Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan metodologis: di satu sisi, peradilan agama dituntut memakai KHES sebagai hukum materiil ekonomi syariah (Assidiq et al., 2022; Kusumawati & Sumiyati, 2021); di sisi lain, perangkat PMH yang operasional dalam litigasi tetap bertumpu pada unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan doktrin PMH dalam hukum perdata nasional (Fauziah et al., 2022; Irawan et al., 2024; Yudistira et al., 2023).

Karena itu, gugatan PMH menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia yang realistis adalah gugatan yang (i) secara substansi menarasikan pelanggaran amanah, keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah; tetapi (ii) secara formil tetap memenuhi konstruksi unsur PMH, teknik pembuktian, serta konsistensi posita–petitum menurut hukum acara, agar tidak jatuh sebagai gugatan kabur atau tidak dapat diterima (Assidiq et al., 2022; Fauziah et al., 2022; Ismail & Mujib, 2023).

________________________________________

13. Penutup

Gugatan PMH akibat tindakan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, dalam praktik Indonesia, beroperasi melalui kerangka Pasal 1365 KUHPerdata beserta unsur-unsurnya—perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas—dan ragam petitum pemulihan yang dapat mencakup uang, natura atau restorasi, deklarasi melawan hukum, maupun larangan tindakan tertentu (Irawan et al., 2024; Ismail & Mujib, 2023; Mahpudin & Somantri, 2019; Yudistira et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam—sebagaimana dibahas dalam literatur sengketa ekonomi syariah—PMH dapat dipadankan secara konseptual dengan mas'uliyyah taqsiriyah/dhaman al-udwān/fi'l adh-dharr, dan pemulihan kerugian dipahami dalam kerangka dhaman yang mencakup material dan immaterial serta membuka ragam bentuk pemulihan berupa uang atau jasa, dan etika pemaafan (Fauziah et al., 2022; Sari & Sukirno, 2022).

Pada saat yang sama, praktik peradilan agama menegaskan pentingnya menggunakan sumber hukum ekonomi syariah (KHES/fatwa) sambil tetap tunduk pada hukum acara perdata (HIR/RBg) dan disiplin formil penyusunan gugatan agar tidak bercampur dengan wanprestasi secara kabur (Assidiq et al., 2022; Firmanda, 2018; Journal, 2016). Dengan demikian, pendekatan komprehensif atas gugatan PMH menurut hukum Islam di Indonesia menuntut sintesis antara tujuan syariah—keadilan dan kemaslahatan (Kusumawati & Sumiyati, 2021; Susanto, 2022)—dan ketertiban formil pembuktian serta unsur PMH dalam hukum positif (Fauziah et al., 2022; Ismail & Mujib, 2023; Yudistira et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada prosedur eksekusi sita jaminan perkara murabahah. Strata: Social and Humanities Studies, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99

Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2020). Perkembangan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 11(1). https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574

Albatul, F. (2014). Kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 45–70. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.45-70

Araddu, G. M., & Sitepu, R. (2024). Sugesti ditinjau menurut hukum pidana Islam. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 4(4), 609–619. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2055

Assidiq, H., Maskun, M., Bachril, S. N., & Al-Mukarramah, N. H. (2022). Analisis putusan pemulihan lahan gambut akibat aktivitas pembakaran PT. Kalista Alam di kawasan ekosistem Leuser. Jurist-Diction, 5(3), 917–938. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35782

Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. Jurnal USM Law Review, 7(2), 974–985. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440

Darmawan, M. C. (2019). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat direksi melakukan kesalahan atau kelalaian. Jurist-Diction, 2(3), 985. https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14367

Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung jawab bank terhadap nasabah yang dananya terbukti digunakan oleh karyawan bank. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 107–112. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1457

Fauziah, S., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penyalahgunaan dana deposito milik nasabah ditinjau dari ketentuan hukum perbankan syariah. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11648

Firmanda, H. (2018). Hakikat ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 236–251. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438

Handayani, E. P., Arifin, Z., & Virdaus, S. (2019). Liability without fault dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.74

Harissa, M. R. (2023). Perlindungan hukum bagi pembeli barang hasil lelang aset bank syariah yang tidak dapat menguasai barang yang telah dibelinya melalui lelang oleh bank syariah. Jurist-Diction, 6(1), 103–134. https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43553

Hasanah, F. I. (2015). Error facti pada pembuktian illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 278–312. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312

Ikhsana, L., & Rahmah, N. A. (2021). Civil lawsuit cases of forest and land fires PT Kalista Alam (Study of Meulaboh District Court Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO). Jurnal Scientia Indonesia, 7(2), 185–200. https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36152

Iqbal, M. (2021a). Konsep diyat sebagai solusi kesejahteraan keluarga korban pembunuhan daya paksa (overmacht). Iblam Law Review, 1(3), 101–120. https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.41

Iqbal, M. (2021b). Konsep diyat sebagai solusi kesejahteraan keluarga korban pembunuhan daya paksa (overmacht) perspektif maqashid syariah. Iblam Law Review, 1(3), 101–120. https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.28

Irawan, C., Martien, D., & Ismed, M. (2024). Kepastian hukum pengawasan koperasi terkait kesalahan pengelolaan koperasi dan tanggung jawabnya. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 3(3), 1208–1218. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2406

Ismail, N., & Mujib, A. (2023). Kedudukan wilayah al-hisbah pada putusan peradilan Nomor: 1083/Pdt.G/2023/PA.Btl tentang sengketa rahn dan ijarah. Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 141–151. https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763

Journal, F. (2016). Full journal Vol. 3 No. 2 (2016). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.10721

Kusmayanti, H., & Chairunissa, R. (2021). Praktik rekayasa dispensing pump SPBU perspektif perundang-undangan dan hukum Islam. Asy-Syari'ah, 22(2), 237–258. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.10228

Kusumawati, I., & Sumiyati, Y. (2021). Penerapan prinsip business judgement rule terhadap direksi atas perbuatan melawan hukum karyawan karena menetapkan diskon pembelian emas Antam secara sepihak. Dialogia Iuridica, 13(1), 97–112. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3880

Mahpudin, M., & Somantri, M. D. (2019). Mekanisme penyelesaian sengketa murabahah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 17–31. https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.145

María, J. (2020). Pembatalan akta notariil oleh notaris. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(4). https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1547

Maulana, R., Ahlibaet, B. R. A., Putri, A., & Hafiz, A. (2024). Perbedaan haji furoda, haji ONH Plus, dan haji regular. Rayah Al-Islam, 8(3), 1045–1063. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1055

Miladya, A. T., Djanuardi, D., & Kusmayanti, H. (2023). Perlindungan hukum bagi korban perkawinan siri sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(06), 2342–2351. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.991

Muhammad, H. (2018). Pemulihan hak atas tanah ex-Gafatar pasca penggusuran dan pemulangan dari Kalimantan. Istinbath: Jurnal Hukum, 15(1), 17. https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1082

Mustafa, M. Z., Insani, N., & Makkulawuzar, K. (2023). Kekuatan hukum alih debitur dalam kredit pemilikan rumah di bawah tangan. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 79. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2748

Nidal, A. (2023). Analisis yuridis terhadap jual beli tanah warisan tanpa izin ahli waris menurut hukum Islam (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Sigli). Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(2), 359. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.12667

Sari, T. W. A., & Sukirno, S. (2022). Kepastian hukum perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah. Notarius, 15(2), 847–862. https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.35813

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Susanto, Y. A., & Sumiyati, Y. (2021). Pelanggaran prinsip tanggungjawab perusahaan asuransi investasi perspektif perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah. Asy-Syari'ah, 22(2), 313–336. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9707

Utomo, S. (2022). Perlindungan hukum nasabah perdagangan produk derivatif index saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 1(8), 647–660. https://doi.org/10.58344/locus.v1i8.289

Yudistira, M., Yuhelson, Y., & Kencanawati, E. (2023). Tanggung jawab notaris terhadap akad murabahah yang diubah secara sepihak dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(12), 5072–5081. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1893