01344 - Gugatan dalam Perspektif Hukum Islam: Mekanisme Perlindungan dan Penegakan Hak

Lawsuit In Islamic Law Perspective: Mechanism For The Protection And Enforcement Of Rights

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep gugatan dalam perspektif hukum Islam sebagai mekanisme formal untuk merealisasikan hak sebagai tuntutan (claim) melalui proses peradilan yang bertujuan memberikan perlindungan dan penegakan hak. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menelusuri fondasi konseptual gugatan yang bertumpu pada pemahaman hak sebagai tuntutan, orientasi kemaslahatan dan maqāṣid al-syarī'ah, serta kerangka negara hukum dan hak asasi manusia. Pembahasan meliputi forum penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam, kelembagaan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, dimensi perlindungan hak dalam perkara keluarga, serta tantangan pluralisme hukum dalam konteks harmonisasi norma syariah, konstitusi, dan HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa gugatan tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, melainkan berkelindan dengan mandat negara hukum untuk menyediakan proses yang adil bagi penegakan hak, termasuk dimensi hak asasi prosedural. Kualitas keadilan gugatan sangat dipengaruhi oleh kejelasan bahasa hukum, kapasitas penafsiran aparat, serta kepekaan pada keadilan prosedural dan nondiskriminasi.

Kata kunci: gugatan, hukum Islam, perlindungan hak, maqāṣid al-syarī'ah, peradilan agama

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of lawsuit in the perspective of Islamic law as a formal mechanism for realizing rights as claims through judicial processes aimed at providing protection and enforcement of rights. Employing a literature review approach, this article traces the conceptual foundation of lawsuits grounded in the understanding of rights as claims, the orientation of maslahah and maqāṣid al-syarī'ah, as well as the framework of the rule of law and human rights. The discussion covers dispute resolution forums in Islamic perspective, the institutional framework of the Religious Court and Mahkamah Syar'iyah in Indonesia, the dimension of rights protection in family cases, and the challenges of legal pluralism in the context of harmonizing sharia norms, constitution, and human rights. The findings indicate that a lawsuit does not merely function as an instrument of dispute resolution, but is intertwined with the mandate of the rule of law to provide fair processes for the enforcement of rights, including the procedural dimension of human rights. The quality of justice in a lawsuit is greatly influenced by the clarity of legal language, the interpretive capacity of law enforcement officials, and sensitivity to procedural justice and non-discrimination.

Keywords: lawsuit, Islamic law, rights protection, maqāṣid al-syarī'ah, religious court

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam khazanah hukum Islam, pembicaraan tentang gugatan—yakni tuntutan yang diajukan penggugat kepada pengadilan untuk memperoleh perlindungan atau penegakan hak—tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar hak itu sendiri. Sejumlah literatur dalam rujukan yang tersedia menegaskan bahwa hak dapat dipahami sebagai tuntutan (claim) yang dapat diajukan seseorang kepada pihak lain sampai tuntutan tersebut dipenuhi (Adelina & Zulkarnain, 2024; Listianingsih, 2019). Dengan titik berangkat ini, gugatan pada dasarnya merupakan mekanisme formal untuk mengoperasionalkan "tuntutan" tersebut melalui institusi peradilan, sehingga sengketa tidak diselesaikan melalui tindakan sewenang-wenang, melainkan melalui prosedur yang dianggap sah dan berkeadilan (Adelina & Zulkarnain, 2024; Listianingsih, 2019).

Gagasan bahwa gugatan adalah instrumen perlindungan dan penegakan hak juga sejalan dengan pemahaman yang menempatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari karakter negara hukum. Dalam konteks Indonesia—sebagaimana dipotret oleh rujukan yang disediakan—negara hukum dipahami memiliki tanggung jawab melindungi hak warga negara serta menyediakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil (Alfitri, 2016). Dengan demikian, gugatan—sebagai bentuk "tuntutan penegakan hak"—berada pada simpul hubungan antara konsep hak sebagai claim dan kebutuhan akan forum yang adil untuk menegakkan claim tersebut (Alfitri, 2016; Listianingsih, 2019).

________________________________________

B. Konsep Hak (Claim) sebagai Fondasi Gugatan dalam Hukum Islam

Literatur yang tersedia menegaskan bahwa hak bukan sekadar "kepentingan" abstrak, melainkan mengandung inti tuntutan (claim); karena itu, ketika membicarakan hak, kita membayangkan adanya klaim yang dapat dipertahankan (Adelina & Zulkarnain, 2024). Sejalan dengan itu, salah satu sumber juga mendefinisikan hak sebagai "tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai tuntutan tersebut terpenuhi" (Listianingsih, 2019). Dari sudut ini, gugatan dapat dipahami sebagai ekspresi prosedural dari "hak sebagai tuntutan"—yakni memindahkan klaim dari ranah moral atau sosial ke ranah yuridis agar dapat diputus oleh otoritas yang berwenang (Adelina & Zulkarnain, 2024; Listianingsih, 2019).

Keterkaitan antara hak dan gugatan tampak eksplisit ketika salah satu rujukan menjelaskan kategori tindakan hukum dalam konteks muamalah: terdapat tasharruf qauli bukan aqdi yang "mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, seperti gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan" (Saraini & Kholifah, 2018). Pernyataan ini penting karena (i) menegaskan gugatan sebagai tindakan hukum yang berorientasi pada realisasi hak, dan (ii) menempatkannya dalam ekosistem proses pembuktian/penegasan hak (misalnya melalui iqrar dan sumpah) sebagaimana disebut dalam sumber tersebut (Saraini & Kholifah, 2018). Dengan demikian, gugatan bukan sekadar "administrasi perkara", melainkan bagian dari perangkat normatif untuk menghadirkan konsekuensi hukum dari suatu klaim (Listianingsih, 2019; Saraini & Kholifah, 2018).

________________________________________

C. Gugatan sebagai Instrumen Perlindungan dan Penegakan Hak: Kerangka Negara Hukum, HAM, dan Proses yang Adil

Sejumlah rujukan yang tersedia menekankan bahwa perlindungan hak membutuhkan mekanisme penegakan yang berorientasi pada keadilan. Dalam perspektif negara hukum, terdapat penekanan bahwa perlindungan hak asasi manusia mesti disertai jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil (Alfitri, 2016). Prinsip ini juga dipertegas oleh pembahasan yang menyatakan bahwa prinsip rule of law bersifat menyeluruh dalam perlindungan HAM; tanpa itu, penghormatan HAM menjadi ilusi (Pane & Hsb, 2023). Karena gugatan adalah bentuk "tuntutan" yang dibawa ke forum peradilan, kualitas proses yang adil menjadi syarat agar gugatan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak, bukan sekadar formalitas prosedural (Alfitri, 2016; Pane & Hsb, 2023).

Dalam rujukan lain, HAM diposisikan sebagai hak yang melekat pada manusia dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang (Hidayat, 2015). Pada saat yang sama, terdapat penekanan tentang hak asasi prosedural, yakni "hak untuk memperoleh peradilan dan perlindungan" (Agustini et al., 2021). Kaitan keduanya dengan gugatan cukup langsung: gugatan adalah pintu masuk untuk mengakses "peradilan dan perlindungan" itu, sehingga gugatan menjadi sarana untuk merealisasikan dimensi prosedural HAM dalam praktik (Agustini et al., 2021; Hidayat, 2015). Dengan kata lain, ketika seseorang mengajukan gugatan untuk menuntut haknya, ia tidak hanya mengklaim substansi hak, tetapi juga menuntut agar proses peradilan bekerja sebagai mekanisme perlindungan (Agustini et al., 2021; Alfitri, 2016; Hidayat, 2015).

________________________________________

D. Orientasi Kemaslahatan dan Maqāṣid al-Syarī'ah: Mengapa Gugatan Relevan dalam Hukum Islam

Beberapa rujukan menekankan bahwa tujuan pokok syariat adalah kemaslahatan (maslahah) bagi manusia; bahkan ditegaskan bahwa peraturan yang ditetapkan Allah diperuntukkan bagi perlindungan hak dan kehidupan manusia, dan tujuan utama syariah adalah kemaslahatan manusia dan alam semesta (Audina, 2020). Dalam kerangka ini, gugatan dapat dipahami sebagai salah satu instrumen sosial-yuridis untuk mencegah pelanggaran hak dan memulihkan keteraturan hubungan antar-subjek hukum secara maslahat melalui peradilan (Agustini et al., 2021; Audina, 2020).

Rujukan yang tersedia juga menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam merumuskan lima bentuk perlindungan—sering disebut al-kulliyāt al-khams—yang dapat dipahami sebagai konsep perlindungan hak-hak dasar: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Agustini et al., 2021; Audina, 2020). Literatur lain menegaskan arah maqāṣid sebagai upaya "memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia" (Hidayat, 2015). Dengan demikian, gugatan (sebagai realisasi "tuntutan hak") memperoleh justifikasi normatif karena ia merupakan perangkat untuk melindungi dan menegakkan hak-hak yang secara substansial berkaitan dengan lima pilar perlindungan tersebut, setidaknya pada tataran tujuan dan orientasi hukum (Audina, 2020; Hidayat, 2015).

Dalam konteks dialog Islam dan HAM, rujukan yang tersedia bahkan menyebut kulliyah al-khamsah sebagai "konsep perlindungan hak-hak asasi manusia" (Agustini et al., 2021). Karena itu, gugatan dapat disintesiskan sebagai mekanisme praktis yang memungkinkan perlindungan hak-hak dasar (dalam horizon maqāṣid) diwujudkan dalam struktur kelembagaan peradilan, yakni melalui klaim dan putusan yang mengikat (Agustini et al., 2021; Audina, 2020; Hidayat, 2015).

________________________________________

E. Forum Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Islam: Perdamaian, Arbitrase, dan Pengadilan

Dalam rujukan yang disediakan tentang penyelesaian sengketa menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dalam Islam dapat ditempuh melalui mekanisme perdamaian, arbitrase (tahkim), dan pengadilan (al-qada) (Syafi'ie, 2020). Ini menunjukkan bahwa gugatan (dalam arti membawa sengketa ke pengadilan) adalah salah satu jalur formal dari spektrum penyelesaian sengketa yang diakui dalam pembahasan tersebut (Syafi'ie, 2020). Pada saat yang sama, eksistensi perdamaian dan arbitrase menandakan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang bernafaskan Islam tidak semata-mata litigatif, melainkan menyediakan jalur yang dapat menyesuaikan kebutuhan para pihak—meski gugatan tetap menjadi mekanisme paling otoritatif ketika sengketa membutuhkan putusan yang mengikat (Syafi'ie, 2020).

Dalam konteks Indonesia, rujukan mengenai sengketa konsumen muslim menegaskan adanya problematika sengketa dan perlindungan, serta menggarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) telah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, sekaligus menegaskan bahwa problem perlindungan dan penyelesaian sengketa pada prinsipnya juga termuat dalam syariat Islam (Hasibuan, 2023). Klaim ini menguatkan bahwa gugatan (litigasi) dalam domain tertentu (misalnya ekonomi syariah) dilembagakan secara positif melalui forum peradilan agama, sehingga jalur gugatan tidak hanya bernilai normatif-teoretik, tetapi juga menjadi mekanisme institusional di Indonesia (Hasibuan, 2023; Kahpi, 2019).

________________________________________

F. Gugatan dan Lembaga Peradilan: Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah (Aceh)

Rujukan yang tersedia menegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang dibentuk negara khusus untuk urusan keperdataan orang Islam di Indonesia (Kahpi, 2019). Dengan demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia yang mengakomodasi aspek tertentu dari hukum Islam, gugatan (untuk perkara perdata tertentu) diposisikan dalam yurisdiksi kelembagaan yang memang dirancang untuk komunitas subjek hukum Islam (Hasibuan, 2023; Kahpi, 2019). Sintesisnya: gugatan menurut hukum Islam (dalam praktik Indonesia) beroperasi bukan dalam ruang hampa, melainkan pada titik temu antara tuntutan hak (claim), kompetensi kelembagaan, dan kebutuhan akan putusan yang dapat dieksekusi (Hasibuan, 2023; Kahpi, 2019; Listianingsih, 2019).

Kekhususan Aceh memberi contoh konkret tentang konfigurasi lembaga peradilan yang lebih "syariah-spesifik". Rujukan mengenai praperadilan di Mahkamah Syar'iyah menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan syariat Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama, yang diresmikan pada 4 Maret 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, serta memiliki kewenangan mengadili perkara jinayat melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan juga menangani praperadilan berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 (Affandi, 1970). Walaupun praperadilan tidak identik dengan gugatan perdata, sumber tersebut menegaskan tujuan besar praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tahap penyidikan/penuntutan (Affandi, 1970); ini konsisten dengan ide bahwa mekanisme beracara—baik dalam bentuk gugatan maupun kontrol prosedural—ditujukan untuk perlindungan hak melalui forum yang diatur (Affandi, 1970; Agustini et al., 2021).

________________________________________

G. Dimensi Kebahasaan dan Akses terhadap Keadilan: Relevansi bagi Gugatan

Rujukan tentang bahasa hukum Qanun Jinayat menegaskan bahwa akses terhadap hak asasi manusia dan hak istimewa "didasarkan pada bahasa"; bila bahasa hukum tidak jelas atau tidak dapat dipahami, orang tidak mengetahui hak-haknya, dan ketika orang tidak menyadari hak mereka, proses hukum yang melibatkan mereka "hampir tidak bisa adil" (Abubakar & Din, 2022). Implikasi sintesisnya bagi gugatan adalah fundamental: gugatan sebagai "tuntutan hak" membutuhkan artikulasi yang dapat dipahami—baik oleh para pihak maupun aparat penegak hukum—agar klaim dapat diperiksa dan diputus secara adil (Abubakar & Din, 2022; Listianingsih, 2019). Sumber yang sama juga menekankan pentingnya aparatur, terutama hakim, menafsirkan bahasa Qanun secara tepat untuk efektivitas penegakan (Abubakar & Din, 2022), sehingga kualitas keadilan gugatan sangat dipengaruhi oleh ketepatan bahasa dan penafsiran dalam sistem hukum yang berlaku (Abubakar & Din, 2022; Affandi, 1970).

________________________________________

H. Gugatan dalam Perkara Keluarga: Perlindungan Hak Anak dan Hak Pascaperceraian

Sejumlah rujukan memperlihatkan bagaimana gugatan (atau permohonan dalam domain peradilan agama/mahkamah syar'iyah) berfungsi untuk perlindungan hak dalam perkara keluarga. Kajian tentang putusan serta merta dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama menegaskan bahwa putusan yang dapat segera dieksekusi dipandang sebagai strategi hakim ketika dikhawatirkan pihak yang kalah melakukan upaya negatif yang merugikan pihak menang, dan pertimbangan terpenting adalah kepentingan terbaik bagi anak serta kemaslahatan (Yusdani, 2006). Ini menunjukkan orientasi gugatan keluarga tidak berhenti pada formalitas menang-kalah, tetapi diarahkan pada perlindungan pihak rentan dan realisasi maslahat yang menjadi horizon hukum Islam (Audina, 2020; Yusdani, 2006).

Dalam isu pemenuhan nafkah pascaperceraian, rujukan lain menegaskan bahwa putusan perceraian menimbulkan konsekuensi hukum bahwa mantan istri berhak memperoleh mut'ah dan nafkah pasca cerai, namun pelaksanaannya tidak selalu efektif tanpa kesadaran hukum mantan suami dan tanpa peran aktif hakim; bahkan dijelaskan pentingnya upaya agar kewajiban tersebut dipenuhi sebelum ikrar talak dibacakan (Savana et al., 2019). Di sini tampak bahwa "gugatan" dan "putusan" hanya bermakna perlindungan hak jika ada mekanisme yang memastikan efektivitas pelaksanaan, sehingga gugatan dipahami sebagai rangkaian dari klaim, pembuktian, putusan, dan eksekusi yang efektif (Adelina & Zulkarnain, 2024; Savana et al., 2019).

________________________________________

I. Gugatan/Permohonan untuk Perlindungan Status dan Hak Keperdataan: Itsbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan

Sumber tentang itsbat nikah menegaskan bahwa pemerintah memberi alternatif bagi perkawinan yang tidak dicatatkan melalui itsbat nikah, dan bahwa itsbat nikah diposisikan sebagai sarana perlindungan hukum dan kemanfaatan untuk mengembalikan hak-hak keperdataan dalam hukum, serta hakim memiliki fungsi sentral untuk menyelesaikan tuntutan masalah yang diajukan para pihak (Rasyid, 2023). Sintesisnya, gugatan/permohonan dalam perkara ini berfungsi sebagai mekanisme pemulihan status hukum dan akses pada hak-hak sipil yang bergantung pada pengakuan formal, sehingga gugatan menjadi instrumen korektif ketika terjadi "cacat" administrasi yang berdampak pada hak (Journal, 2016; Rasyid, 2023).

Rujukan lain mengenai pencatatan perkawinan menegaskan bahwa dari perspektif negara, pencatatan bertujuan memastikan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia pihak terkait, serta menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan kesulitan bagi istri dan anak untuk menuntut perlindungan hak karena tidak memiliki kekuatan hukum (Journal, 2016). Dalam kerangka gugatan, ini memperlihatkan hubungan erat antara "bukti status hukum" dan kemampuan menggugat: tanpa basis legal yang diakui, akses terhadap gugatan untuk menuntut hak-hak keperdataan menjadi terhambat (Journal, 2016; Rasyid, 2023). Dengan demikian, gugatan dalam hukum Islam yang diinstitusionalkan (misalnya melalui peradilan agama/mahkamah syar'iyah) kerap bertaut dengan administrasi status yang memungkinkan hak dapat di-claim dan dipulihkan secara efektif (Journal, 2016; Listianingsih, 2019).

________________________________________

J. Tantangan Kontemporer: Pluralisme Hukum, Perda/Qanun Syariah, dan Isu HAM

Rujukan yang tersedia memperlihatkan bahwa implementasi norma syariah dalam ruang publik kerap menimbulkan pro-kontra, khususnya ketika bersinggungan dengan HAM dan nondiskriminasi. Kajian tentang pelaksanaan peraturan daerah berbasis syariah di Aceh menyebut bahwa berbagai regulasi syariah dipersoalkan karena dinilai tidak cukup memperhatikan aspek HAM, dan menekankan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan HAM (Alfitri, 2016). Pada level tata negara, pembentukan Perda Syariah di luar Aceh dipotret berpotensi melanggar hak konstitusional warga dan perlu ditegaskan kembali kedudukannya dengan pertimbangan perlindungan hak warga negara tanpa terkecuali (Arif, 2022). Sementara itu, studi tentang koeksistensi syariah dalam sistem hukum nasional menekankan bahwa pluralisme hukum memunculkan tantangan yurisdiksi, konflik hukum, dan perlindungan hak minoritas; karenanya diperlukan harmonisasi serta keseimbangan antara prinsip agama dan HAM (Fatwa, 2023). Konstelasi ini penting bagi topik gugatan karena gugatan selalu bekerja dalam kerangka norma yang diperebutkan legitimasinya: ketika norma substantif dipersoalkan, gugatan juga menjadi arena untuk menguji bagaimana klaim hak dipahami dan dilindungi (Alfitri, 2016; Arif, 2022; Fatwa, 2023).

Ketegangan antara hukum pidana Islam tertentu dan kewajiban negara menjamin hak-hak sipil juga muncul dalam rujukan yang menilai perlunya pendekatan alternatif untuk menjembatani polemik universalisme–relativisme HAM, terutama untuk mengurangi resistensi terhadap hukum HAM internasional yang penting menjaga hak sipil, terlebih ketika sistem peradilan pidana belum memenuhi due process of law (Arifin et al., 2018). Walaupun pembahasan tersebut tidak secara khusus membahas gugatan perdata, ia memperkuat gagasan bahwa "tuntutan" di forum hukum—termasuk gugatan—harus ditopang oleh prosedur yang adil agar perlindungan hak tidak menjadi semu (Arifin et al., 2018; Pane & Hsb, 2023). Dalam sintesis yang sama, pembahasan tentang tuntutan penerapan hukum pidana Islam oleh organisasi Islam juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan: sebagian memandang penerapan sebagai keharusan, sebagian menempatkannya sebagai tanggung jawab negara yang mempertimbangkan kepentingan sosial dan konteks (Junaidi & Rodiah, 2023). Perbedaan pandangan ini menjadi latar penting karena konteks sosial-politik memengaruhi apa yang dianggap sebagai "hak yang layak dituntut" melalui gugatan, serta bagaimana pengadilan menilai klaim tersebut dalam koridor konstitusional dan HAM (Alfitri, 2016; Arifin et al., 2018; Junaidi & Rodiah, 2023).

________________________________________

K. Penutup

Berdasarkan rujukan yang tersedia, gugatan menurut horizon hukum Islam dapat disintesiskan sebagai mekanisme formal untuk merealisasikan hak sebagai tuntutan (claim) melalui proses peradilan yang bertujuan memberikan perlindungan dan penegakan hak (Adelina & Zulkarnain, 2024; Listianingsih, 2019; Saraini & Kholifah, 2018). Fungsinya tidak berhenti pada penyelesaian sengketa, tetapi berkelindan dengan mandat negara hukum untuk menyediakan proses yang adil bagi penegakan hak, termasuk dimensi hak asasi prosedural untuk memperoleh peradilan dan perlindungan (Agustini et al., 2021; Alfitri, 2016; Hidayat, 2015). Secara normatif-teleologis, gugatan juga dapat dipahami sebagai sarana operasional bagi orientasi kemaslahatan dan perlindungan hak-hak dasar dalam maqāṣid al-syarī'ah (Agustini et al., 2021; Audina, 2020; Hidayat, 2015).

Dalam praktik Indonesia, gugatan menemukan bentuk institusionalnya melalui Pengadilan Agama untuk urusan keperdataan orang Islam (Kahpi, 2019) dan melalui konfigurasi kekhususan Aceh pada Mahkamah Syar'iyah (Affandi, 1970), dengan catatan bahwa keadilan gugatan sangat dipengaruhi oleh kejelasan bahasa hukum dan kapasitas penafsiran aparat (Abubakar & Din, 2022). Akhirnya, gugatan juga berada dalam lanskap pluralisme hukum yang menghadirkan tantangan harmonisasi norma syariah, konstitusi, dan HAM, sehingga tuntutan hak melalui gugatan menuntut kepekaan pada keadilan prosedural, nondiskriminasi, dan efektivitas perlindungan hak bagi semua pihak (Alfitri, 2016; Arif, 2022; Arifin et al., 2018; Fatwa, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abubakar, A., & Din, Mohd. (2022). Bahasa hukum Qanun Jinayat Aceh: Teks lama untuk konteks baru. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 11(1), 1. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13450

Adelina, R., & Zulkarnain, Z. (2024). Eksternalisasi penerapan hukuman mati terorisme dalam perspektif pidana Islam: Studi komparasi Indonesia dan Mesir. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(2), 288–306. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854

Affandi, F. (1970). Analisis yuridis tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas yang terlantar. Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains, 11(2), 323–335. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.11454

Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual: Kajian kebijakan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Rechtenstudent, 2(3), 342–355. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89

Alfitri, A. (2016). Konflik hukum antara ketentuan hukum pidana Islam dan hak-hak sipil? (Telaah konsep HAM dan implementasi ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia). Jurnal Konstitusi, 7(2), 099. https://doi.org/10.31078/jk725

Arif, F. M. (2022). Actualization of reasoning philosophical standars in personal data protection. Jurnal Studi Islam, 11(1), 1–25. https://doi.org/10.33477/jsi.v11i1.2903

Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan atas permasalahan penegakan hukum dan pemenuhan hak dalam konteks universalisme dan relativisme hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 26(1), 17. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612

Audina, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat (tinjauan hukum nasional dan hukum internasional). Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 5(1), 14–29. https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464

Fatwa, A. F. (2023). Dekolonisasi pemikiran dan efektivitas penegakan HAM dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 177–194. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.177-194

Hasibuan, K. (2023). Pemberlakuan hukum syariah dalam sistem hukum nasional: Studi kasus tentang penegakan hukum syariah di negara Asia. Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains, 2(10), 942–951. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707

Hidayat, U. (2015). Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid. Asy-Syari'ah, 18(2), 261–276. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.665

Journal, F. (2016). Full journal vol. 3 no. 2 (2016). Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 3(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.10721

Junaidi, J., & Rodiah, I. (2023). Praktik sistem nomokrasi Islam: Potret kebebasan ruang publik masyarakat sipil Aceh. Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 10(2), 138–152. https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.6574

Kahpi, A. (2019). Penyelesaian sengketa konsumen sebagai wujud perlindungan konsumen muslim. El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9907

Listianingsih, D. M. (2019). Analisis pelaksanaan peraturan daerah berbasis syariah Provinsi Aceh dalam perspektif hak asasi manusia. Staatsrecht Indonesian Constitutional Law Journal, 3(1), 105–128. https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850

Pane, I., & Hsb, M. O. (2023). Justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan perspektif maqasid syariah. Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, 9(1), 57–71. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7420

Rasyid, M. U. H. A. (2023). Membangun dialog antara Islam dan HAM (sebuah tawaran merumuskan fikih perempuan berwawasan HAM). Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 23(2), 235–258. https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7298

Saraini, M., & Kholifah, S. (2018). Implementasi Perda Syariah sebagai upaya memperjuangkan kesetaraan gender. JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis), 3(2), 73–87. https://doi.org/10.17977/um021v3i2p73-87

Savana, D., Din, Mohd., & Bakar, A. A. (2019). Implementasi uqubat cambuk terhadap wanita hamil (penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Kejaksaan Aceh Besar). Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 18(2), 183. https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.183-199

Syafi'ie, M. (2020). Pemikiran organisasi Islam tentang penerapan hukum pidana Islam: Tinjauan hukum hak asasi manusia. Undang Jurnal Hukum, 2(2), 225–264. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.225-264

Yusdani, Y. (2006). Formalisasi syariat Islam dan hak asasi manusia di Indonesia. Al-Mawarid, 16. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art7