01346 - Gugatan Perdata Menurut Hukum Islam: Pengertian, Ruang Lingkup, Mekanisme Penyelesaian, dan Praktik Kelembagaan

Civil Lawsuit According To Islamic Law: Definition, Scope, Dispute Resolution Mechanism, And Institutional Practice

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji gugatan perdata menurut hukum Islam sebagai upaya penyelesaian sengketa hak dan kewajiban dalam ranah keperdataan yang bertumpu pada konsep muʿāmalāt, orientasi maqāṣid al-sharīʿah, dan maṣlaḥah. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur komparatif dan normatif, artikel ini menelusuri kerangka konseptual shariah, fiqh, dan muʿāmalāt sebagai fondasi gugatan perdata, spektrum mekanisme penyelesaian sengketa (sulh, tahkīm, dan qadhā'), serta praktik kelembagaan di Indonesia melalui Pengadilan Agama. Pembahasan meliputi sumber hukum materiil yang digunakan hakim, peran kaidah fiqhiyyah dan ijtihād, dimensi pembuktian, eksekusi putusan, etika berperkara, serta tantangan kodifikasi dan pluralitas otoritas dalam sistem hukum modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa gugatan perdata Islam harus dibaca sebagai praktik normatif-kelembagaan yang menggabungkan tujuan syariah, metodologi fiqh, etika berperkara berdasarkan itikad baik, serta desain prosedural dan kelembagaan yang memastikan putusan dapat dieksekusi secara adil dan efektif.

Kata kunci: gugatan perdata, hukum Islam, muʿāmalāt, maqāṣid al-sharīʿah, peradilan agama

________________________________________

Abstract

This article examines civil lawsuits according to Islamic law as an effort to resolve disputes over rights and obligations in the civil law domain, grounded in the concept of muʿāmalāt, the orientation of maqāṣid al-sharīʿah, and maṣlaḥah. Employing a comparative and normative literature review approach, this article traces the conceptual framework of shariah, fiqh, and muʿāmalāt as the foundation of civil lawsuits, the spectrum of dispute resolution mechanisms (sulh, tahkīm, and qadhā'), as well as institutional practice in Indonesia through the Religious Court (Pengadilan Agama). The discussion covers the material legal sources used by judges, the role of fiqhiyyah principles and ijtihād, dimensions of evidence, judgment execution, litigation ethics, and the challenges of codification and plurality of authority in the modern legal system. The findings indicate that Islamic civil lawsuits must be understood as a normative-institutional practice that combines the objectives of sharia, fiqh methodology, good-faith litigation ethics, and procedural and institutional design that ensures judgments can be executed fairly and effectively.

Keywords: civil lawsuit, Islamic law, muʿāmalāt, maqāṣid al-sharīʿah, religious court

________________________________________

A. Pendahuluan

Gugatan perdata—dalam konteks Indonesia lazim dipahami sebagai upaya formil di pengadilan untuk menuntut pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban—memperoleh relevansinya dalam hukum Islam terutama pada wilayah relasi sosial (muʿāmalāt) dan berbagai perkara "keperdataan" yang ditangani lembaga peradilan agama. Dalam kerangka ini, hukum Islam dipahami bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadith, bersifat sakral, serta mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan "hukum perdata" hingga "hukum pidana," dengan orientasi kebahagiaan dunia dan akhirat (اسماعيل, 2024).

Literatur yang membahas fiqh juga menegaskan bahwa fiqh dapat dipahami sebagai "Islamic jurisprudence" yang mencakup ragam aspek kehidupan, dan pada saat yang sama terdapat pembedaan antara shariah sebagai prinsip yang lebih luas dan fiqh sebagai pengetahuan praktis mengenai posisi hukum shariah pada isu tertentu (البقلي, 2023; نور, 2019). Karena itu, "gugatan perdata menurut hukum Islam" tidak dapat dilepaskan dari: (i) karakter normatif-etik hukum Islam; (ii) ruang lingkup muʿāmalāt sebagai ranah hak dan kewajiban antar-manusia; dan (iii) mekanisme penyelesaian sengketa yang mencakup jalur damai dan jalur adjudikatif (qadhā') (اسماعيل, 2024; الألفي, 1985).

________________________________________

B. Kerangka Konseptual: Shariah, Fiqh, dan Muʿāmalāt sebagai Ranah Hak-Kewajiban Perdata

Sejumlah rujukan menekankan bahwa prinsip shariah lebih luas daripada fiqh, karena shariah mencakup ʿaqd (kontrak), ʿibādāt (ibadah), akhlak, dan muʿāmalāt, sementara fiqh lebih terfokus pada ʿibādāt dan muʿāmalāt (البقلي, 2023; نور, 2019). Dalam konfigurasi demikian, sengketa "hak dan kewajiban dalam bidang hukum perdata" secara konseptual paling dekat dengan wilayah muʿāmalāt, karena muʿāmalāt dipahami sebagai ruang interaksi dan pertukaran antar-manusia yang menuntut keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam hubungan hukum (الألفي, 1985; نور, 2019).

Sejalan dengan itu, kajian tentang ciri-ciri hukum Islam juga menegaskan bahwa norma fiqh mengatur relasi sipil di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk mengatur relasi "civil law relations" serta proses penyelesaian sengketa harta (property disputes) (الألفي, 1985). Penjelasan lain menempatkan "fiqh muʿāmalāt" sebagai himpunan kaidah yang mengatur "civil actions," yakni tindakan keperdataan (bukan sekadar ritual ibadah), sehingga perbincangan gugatan perdata dalam perspektif hukum Islam secara substantif bertumpu pada disiplin tersebut (Khaera et al., 2022; Mustofa, 2023).

Dalam konteks modern—khususnya Indonesia—pertautan shariah, fiqh, dan hukum positif juga tampil dalam bentuk institusionalisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Kajian mengenai hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia menekankan bahwa pelembagaan hukum Islam dilakukan secara prosedural dan demokratis sesuai kebutuhan masyarakat; dan kontribusinya tampak dalam berbagai regulasi, termasuk yang menyentuh ranah keperdataan Islam (misalnya perkawinan, zakat, wakaf, haji, jaminan produk halal) (اسماعيل, 2024). Literatur lain yang menyoroti hubungan hukum Islam dan hukum positif Indonesia menegaskan adanya interaksi dan pengaruh timbal balik di antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat, termasuk dalam konteks pertimbangan hakim di pengadilan serta prinsip kemaslahatan dalam relasi sipil (civil relations) muʿāmalāt (Khaera et al., 2022). Kerangka ini penting karena "gugatan perdata" pada praktiknya bukan hanya persoalan doktrin fiqh, melainkan juga persoalan forum, kewenangan, dan prosedur peradilan yang bekerja dalam negara modern (Khaera et al., 2022; اسماعيل, 2024).

________________________________________

C. Gugatan Perdata dan Administrasi Peradilan: Litigasi, Jaminan Keadilan, dan Tahap Eksekusi

Pada tataran administrasi peradilan, salah satu perangkat konseptual yang membantu membingkai gugatan perdata adalah pemisahan antara "tahap litigasi" dan "tahap pasca-litigasi." Analisis perbandingan administrasi peradilan menyatakan bahwa "litigative imperatives" mencakup isu-isu jaminan perlindungan yudisial (judicial safeguards) demi peradilan yang adil dalam perkara perdata dan pidana; sedangkan "post-litigative imperatives" mencakup isu pelaksanaan putusan secara adil dan efektif (الرومي, 2003). Dengan demikian, gugatan perdata dalam perspektif hukum Islam (dan juga dalam praktik peradilan agama modern) tidak berakhir pada putusan; martabat dan fungsi peradilan juga diukur oleh kemampuan mengeksekusi putusan secara efektif (الرومي, 2003).

Dalam literatur tentang praktik perbankan syariah dan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, eksekusi putusan juga dipahami sebagai "ujung" dari perkara yang memuat pemenuhan tuntutan penggugat sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan agama, dan praktik eksekusi tersebut dijalankan dengan pedoman prosedural yang tidak terpisah dari HIR/RBg (Baderin, 2010). Klaim mengenai pedoman HIR/RBg ini memperlihatkan bahwa, sekalipun materi sengketa berbasis hukum perdata Islam (muʿāmalāt), mekanisme gugatan perdata di pengadilan agama berinteraksi dengan kerangka hukum acara perdata yang hidup dalam sistem peradilan nasional (Baderin, 2010; Yahya et al., 2021). Dengan kata lain, "gugatan perdata menurut hukum Islam" dalam praktik kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh norma substantif fiqh, tetapi juga oleh struktur prosedural yang mengikat proses pemeriksaan hingga eksekusi putusan (Baderin, 2010; Yahya et al., 2021; الرومي, 2003).

________________________________________

D. Forum dan Kewenangan: Peradilan Agama sebagai Arena Gugatan Perdata Islam di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, beberapa studi menegaskan bahwa perkara yang diterima pengadilan agama adalah perkara perdata keagamaan (religious civil cases) sebagaimana diatur dalam ketentuan kewenangan—misalnya meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Oslami, 2022). Kajian mengenai kewenangan pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah menyebut perubahan penting melalui pembaruan undang-undang (misalnya pembaruan kewenangan litigasi ekonomi syariah), sehingga pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui litigasi (Nasution & Muchtar, 2024).

Sementara itu, kajian lain menegaskan pengadilan agama sebagai institusi peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kalangan muslim, dan menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama mempertimbangkan aspek keagamaan (termasuk rujukan al-Qur'an, hadith, dan pendapat fuqahā') dalam memutus perkara (Dahlan & Fadzil, 2020). Keseluruhan gambaran ini menguatkan bahwa gugatan perdata menurut hukum Islam—dalam artian praktik peradilan negara—terkait erat dengan mandat pengadilan agama sebagai struktur kelembagaan penerapan hukum perdata Islam (Dahlan & Fadzil, 2020; Nasution & Muchtar, 2024; اسماعيل, 2024).

Namun, literatur tentang prosedur juga menunjukkan adanya ketentuan bahwa pengadilan agama harus mengikuti hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, walaupun perangkat legislasi proseduralnya tidak selalu dirinci secara eksplisit dalam pembahasan tersebut (Yahya et al., 2021). Pada sisi lain, studi eksekusi hak tanggungan dalam perkara ekonomi syariah menegaskan bahwa pengadilan agama mengeksekusi dengan berpedoman pada HIR/RBg (Baderin, 2010). Sintesis dua temuan ini menunjukkan konfigurasi khas: materi hukum yang digunakan (fiqh, kompilasi, fatwa DSN, dan sebagainya) bercorak Islam, sedangkan prosedur beracara dan tata kelola eksekusi berinteraksi dengan hukum acara perdata yang bekerja dalam sistem nasional (Baderin, 2010; Yahya et al., 2021). Konfigurasi ini menjadi salah satu kunci memahami bagaimana "gugatan perdata" dijalankan "menurut hukum Islam" di negara modern: Islam berfungsi sebagai sumber dan rujukan norma substantif, sementara negara menyediakan perangkat prosedural dan daya paksa (coercive power) untuk memutus dan mengeksekusi (Baderin, 2010; Yahya et al., 2021; اسماعيل, 2024).

________________________________________

E. Sumber Hukum dan Rasionalitas Putusan dalam Gugatan Perdata Islam: KHI, KHES, Fiqh, Fatwa, dan Hukum Positif

Gugatan perdata Islam yang diperiksa pengadilan agama mengandaikan kerja penemuan hukum (legal reasoning) yang tidak selalu berhenti pada satu jenis sumber. Studi tentang putusan sengketa perbankan syariah di pengadilan agama menegaskan bahwa sumber hukum materiil yang digunakan mencakup kontrak, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008, yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, dan fiqh sebagai interpretasi atas shariah; bahkan dalam putusan-putusan tertentu hakim juga merujuk KUHPerdata dan B.Rv (Reglement Op De Burgelijke Rechtvordering) (Nishanova, 2021). Temuan lain mengenai penggunaan kitab kuning oleh hakim pengadilan agama menegaskan bahwa hakim tidak selalu bersandar pada KHES semata; kitab fiqh berfungsi sebagai sumber awal yang penting, bahkan untuk menjelaskan klausul pasal dalam KHES (Triana, 2018). Dengan demikian, konstruksi dalil dalam gugatan perdata Islam, terutama pada sengketa muʿāmalāt kontemporer, lazimnya bersifat majemuk dan intertekstual: kontrak dan regulasi positif berpadu dengan kompilasi, fatwa, dan fiqh klasik (Nishanova, 2021; Triana, 2018).

Di sisi prosedural-epistemik, literatur juga menggarisbawahi perdebatan mengenai "kebenaran" yang dicari dalam hukum acara perdata. Kajian tentang pedoman Mahkamah Agung dalam sengketa ekonomi syariah memaparkan bahwa teori klasik menyatakan hukum acara perdata mengejar "kebenaran formal," dengan beban pembuktian ada pada para pihak; tetapi muncul pandangan yang menekankan bahwa di peradilan agama dapat dikejar "kebenaran materiil" (Amrullah, 2022). Kajian yang sama juga membahas pergeseran prinsip hakim pasif (misalnya dalam rujukan pada ketentuan HIR/RBg) yang dikaitkan dengan yurisprudensi (Amrullah, 2022). Implikasi sintesisnya adalah: gugatan perdata Islam bukan hanya pertarungan norma substantif (halal/haram, sah/batal, dan sebagainya), tetapi juga pertarungan epistemik mengenai standar pembuktian dan peran aktif/pasif hakim, yang pada akhirnya memengaruhi pemulihan hak dan penegakan kewajiban dalam putusan (Amrullah, 2022; Nishanova, 2021).

________________________________________

F. Kaidah Fiqhiyyah, Maqāṣid al-Sharīʿah, dan Maslahah sebagai Dasar Normatif Gugatan Perdata

Perumusan dan pembenaran gugatan perdata Islam sering kali tidak hanya didasarkan pada pasal-pasal kompilasi atau bunyi kontrak, tetapi juga pada kaidah fiqhiyyah dan orientasi maqāṣid/maslahah. Kajian tentang dinamika qawāʿid fiqhiyyah menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah adalah alat bantu penting untuk menyelesaikan problem hukum Islam yang semakin kompleks; fiqh muʿāmalāt diposisikan sebagai ranah yang mencakup "civil law," dan qawāʿid fiqhiyyah dipakai sebagai argumen dalam penemuan hukum (Wahb, 2023). Hal ini selaras dengan kajian tentang transaksi syariah kontemporer yang menekankan bahwa qawāʿid fiqhiyyah berfungsi mempermudah penetapan hukum bagi persoalan ekonomi yang berkembang dan tidak selalu memiliki nash yang tegas, sehingga perdebatan istilah/substansi syariah bisa menjadi panjang, termasuk saat sengketa masuk ke pengadilan (Baharuddin et al., 2019). Dengan demikian, dalam gugatan perdata Islam, kaidah fiqhiyyah bekerja sebagai "jembatan metodologis" antara prinsip umum syariah dan variasi kasus konkret yang kompleks (Baharuddin et al., 2019; Wahb, 2023).

Selain itu, kerangka maqāṣid al-sharīʿah juga diposisikan sebagai lensa untuk mengukur keadilan dan kemanfaatan. Studi tentang fondasi maqāṣid dalam produk keuangan Islam mendefinisikan fiqh al-muʿāmalāt sebagai pengetahuan tentang ketentuan shariah terkait tindakan manusia dalam transaksi "in the light of public interest (maslahah)" untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan sengketa di antara mereka (Jaraba, 2018). Ini menunjukkan bahwa orientasi maslahah bukan sekadar etika tambahan, melainkan bagian dari rasionalitas normatif muʿāmalāt yang mengarahkan bagaimana hak dan kewajiban perdata dipulihkan melalui mekanisme sengketa (Jaraba, 2018). Dalam praktik peradilan agama, pembacaan maslahah/maqāṣid muncul pula dalam analisis putusan pembatalan hibah, yang menyatakan bahwa idealnya putusan diarahkan untuk merealisasikan maqāṣid (misalnya menjaga harta dan keturunan) serta mengurangi dampak buruk relasi keluarga; namun ditemukan pula adanya inkonsistensi penerapan kerangka hukum yang mengurangi realisasi keadilan (Amrin et al., 2023). Dengan demikian, kerangka maqāṣid/maslahah memberi parameter substantif untuk menilai "keberhasilan" gugatan perdata—apakah sekadar formal sah, atau juga adil dan maslahat—sekaligus membuka ruang kritik atas praktik penalaran hakim (Amrin et al., 2023; Jaraba, 2018).

________________________________________

G. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam: Sulh, Tahkīm, dan Qadhā' sebagai Spektrum

Pembahasan gugatan perdata menurut hukum Islam tidak lengkap tanpa menempatkannya dalam spektrum mekanisme penyelesaian sengketa yang dikenal dalam tradisi Islam. Studi tentang peran mediasi dalam sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa telah dipraktikkan sejak era Rasulullah SAW melalui berbagai cara, termasuk al-sulh (perdamaian), al-tahkīm (arbitrase), dan al-qadhā' (proses pengadilan) (Rahman & Amanullah, 2018). Kajian yang sama menempatkan sulh sebagai proses yang memerlukan kesepakatan para pihak, serta menggambarkan tahapan normatif: jika sulh tidak berhasil, dapat beralih ke tahkīm, dan bila buntu, masuk ke qadhā' (Rahman & Amanullah, 2018). Dengan cara pandang ini, "gugatan perdata" (qadhā') berada pada ujung spektrum, bukan satu-satunya mekanisme, dan secara etis-normatif ditempatkan sebagai opsi ketika mekanisme damai tidak lagi memadai (Rahman & Amanullah, 2018).

Penelitian lain tentang praktik ash-shulh pada lembaga keuangan mikro syariah di Madura memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung memilih musyawarah (negosiasi/mediasi) dengan melibatkan tokoh agama (kyai), karena kebebasan memilih jalur penyelesaian sengketa; namun tetap ditegaskan bahwa rujukan legal prosedural dan legitimasi akhir mengacu pada putusan pengadilan agama dalam sengketa syariah (Bustomi, 2024). Studi ini juga menyebut adanya tiga alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah: ADR/rekonsiliasi, arbitrase syariah, dan litigasi (di pengadilan agama atau pengadilan negeri tergantung klausul) (Bustomi, 2024). Sintesis kedua studi tersebut menunjukkan koherensi normatif (sulh—tahkīm—qadhā') sekaligus keragaman institusional: sekalipun jalur non-litigasi diprioritaskan, gugatan perdata di pengadilan tetap menjadi mekanisme final yang memberi daya paksa dan kepastian hukum ketika damai gagal atau tidak disepakati (Bustomi, 2024; Rahman & Amanullah, 2018).

________________________________________

H. ADR, Biaya Sengketa, dan Integrasi Mediasi dalam Sistem Modern

Kuatnya penekanan pada penyelesaian damai juga dapat dibaca bersama diagnosis modern mengenai beban peradilan. Kajian tentang "legal organization of administrative mediation" menyebut bahwa padatnya perkara dan kompleksitas prosedur peradilan mendorong banyak legislasi untuk mencari cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan pengadilan ditempuh sebagai jalan terakhir; dan dalam perkembangan tertentu, mediasi bahkan dapat diintegrasikan ke dalam proses peradilan, dengan peran hakim dalam mengusulkan, memilih mediator, dan mengesahkan hasil mediasi (Alfiander, 2022). Meski rujukan ini berangkat dari konteks mediasi administratif, logika yang sama—bahwa mediasi dipromosikan demi efisiensi dan efektivitas—selaras dengan literatur sengketa ekonomi syariah yang mempromosikan sulh/mediasi sebagai jalan cepat, murah, menjaga privasi, dan memungkinkan "win-win solution" karena hasil disusun para pihak (Rahman & Amanullah, 2018).

Selain beban perkara, faktor biaya juga diposisikan sebagai alasan mengapa banyak pihak enggan berlitigasi. Studi tentang kontrak asuransi perlindungan hukum menekankan bahwa penyelesaian sengketa memerlukan biaya finansial yang dapat membuat pemilik hak enggan menuntut atau membela haknya; karena itu lahir skema yang menutup biaya tindakan hukum, termasuk nasihat hukum dan intervensi untuk penyelesaian damai (Alfauzi, 2020). Keterkaitan dengan gugatan perdata Islam adalah jelas: bila akses terhadap litigasi terhambat biaya dan prosedur, maka jalur non-litigasi (sulh/mediasi/tahkīm) dan/atau dukungan kelembagaan yang memfasilitasi pembiayaan sengketa dapat menjadi prasyarat agar pemulihan hak dan penegakan kewajiban dalam muʿāmalāt tetap berjalan (Alfauzi, 2020; Rahman & Amanullah, 2018). Dengan demikian, pembahasan gugatan perdata menurut hukum Islam juga perlu memperhitungkan "kondisi akses" yang menentukan apakah hak itu benar-benar bisa ditagih atau hanya menjadi klaim normatif (Alfauzi, 2020; Alfiander, 2022).

________________________________________

I. Gugatan Perdata Ekonomi Syariah: Pilihan Forum, Basyarnas, dan Pengadilan Agama

Dalam praktik Indonesia, literatur menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui litigasi di pengadilan agama maupun non-litigasi melalui lembaga arbitrase syariah (Basyarnas), dan para pelaku ekonomi syariah juga terbiasa menggunakan negosiasi, mediasi, serta arbitrase (Nasution & Muchtar, 2024). Studi yang sama menegaskan bahwa arbitrase syariah yang dilakukan Basyarnas adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan putusan final dan mengikat bagi para pihak (Nasution & Muchtar, 2024). Kajian lain tentang pluralisme, fatwa, dan pengadilan di Indonesia juga menyebut Basyarnas sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lembaga keuangan Islam di luar pengadilan, serta menekankan pentingnya pengembangan ADR di tingkat masyarakat (civil society) untuk mengurangi ketegangan dan menghindari logika "zero-sum" dari litigasi (Rois et al., 2024). Dua sumber ini memperlihatkan desain institusional yang mengizinkan gugatan perdata (litigasi) berjalan berdampingan dengan penyelesaian konsensual dan arbitrase, dengan pembenaran etis bahwa perdamaian lebih dekat dengan tujuan menjaga harmoni sosial (Nasution & Muchtar, 2024; Rois et al., 2024).

Pada tingkat kebijakan, studi perbandingan Malaysia–Indonesia mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam menegaskan bahwa Indonesia memberikan yurisdiksi kepada pengadilan agama untuk sengketa perbankan Islam, namun memberi ruang kesepakatan para pihak untuk memilih cara penyelesaian lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Grais & Pellegrini, 2006). Ini mempertegas bahwa gugatan perdata Islam—khususnya dalam ekonomi syariah—sering kali bergantung pada desain klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak, serta pada sinkronisasi antara prinsip fiqh muʿāmalāt dan hukum acara/kelembagaan nasional (Grais & Pellegrini, 2006; Nishanova, 2021). Dengan demikian, gugatan perdata menurut hukum Islam di bidang muʿāmalāt modern harus dibaca sebagai sistem pilihan forum (forum selection) yang diikat oleh syarat kesesuaian syariah (shariah compliance) (Grais & Pellegrini, 2006; Nasution & Muchtar, 2024).

________________________________________

J. Variasi Sistem dan Kompetensi Hakim: Pelajaran dari Malaysia dan "Anglo-Muslim Law"

Ragam mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan variasi lintas yurisdiksi. Studi tentang Malaysia menegaskan bahwa sengketa transaksi perbankan Islam berada di bawah yurisdiksi peradilan sipil dan persidangan mengikuti hukum acara dan pembuktian perdata (نور, 2019). Studi perbandingan Malaysia–Indonesia juga menekankan bahwa di Malaysia, yurisdiksi sengketa perbankan Islam berada di pengadilan sipil dengan kewajiban rujukan pada otoritas penentuan isu syariah (SAC) ketika memutus isu syariah (Grais & Pellegrini, 2006). Analisis lain tentang mekanisme penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan Islam di Malaysia menekankan adanya tantangan pada para pihak akibat yurisdiksi pengadilan sipil, sehingga pelatihan hakim dalam fiqh muʿāmalāt, fiqh, dan uṣūl al-fiqh dipandang penting (Hidayah & Azis, 2023).

Di sisi yang lebih teoretis, kajian tentang interpretasi kontrak Islam menyebut bahwa sistem hukum Malaysia merupakan campuran common law dan prinsip-prinsip hukum Islam (sering disebut Anglo-Muslim law), serta menyatakan bahwa sengketa keuangan Islam ditangani di pengadilan sipil sekuler; dan menjelaskan bahwa fiqh al-muʿāmalāt adalah hukum transaksi sosial yang mengatur tindakan keperdataan (civil actions) (Mustofa, 2023). Keseluruhan temuan ini penting sebagai pembanding: gugatan perdata "berbasis Islam" bisa berjalan di forum yang berbeda (pengadilan agama vs pengadilan sipil), dan tantangan utamanya sering berkisar pada kompetensi hakim serta "kesesuaian" prosedur perdata umum dengan karakter kontrak syariah (Grais & Pellegrini, 2006; Mustofa, 2023; نور, 2019).

________________________________________

K. Kodifikasi dan Pluralitas Otoritas: Dampaknya bagi Kepastian Hukum Gugatan Perdata Islam

Karena fiqh adalah produk ijtihād yang beragam, kodifikasi sering dianggap sebagai instrumen untuk mengurangi ketidakpastian dan menstandardisasi rujukan dalam litigasi. Studi kritis tentang kodifikasi hukum Islam menyimpulkan bahwa kodifikasi fiqh (bukan shariah dalam pengertian luas) dipandang sah dan bahkan "indispensable" karena sejalan dengan kebijakan hukum (siyāsah sharʿiyyah), kemaslahatan umum, dan maqāṣid al-sharīʿah; serta menegaskan bahwa bidang-bidang hukum Islam selain ritual (ʿibādāt)—termasuk civil—dapat dikodifikasi (Santoso, 2023). Dalam konteks Indonesia, studi tentang keberhasilan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa materi kompilasi bersumber dari fiqh (meski eklektik lintas mazhab pada beberapa titik) dan bahwa studi terhadap sejumlah risalah fiqh dilakukan untuk memastikan keislaman materi kompilasi (Baamir & Bantekas, 2009). Lebih lanjut, pembahasan tentang pembaruan hukum keluarga melalui SEMA menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia terlihat dalam kodifikasi "fiqh Indonesia" yang dirangkum dalam KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, serta menunjukkan adanya orientasi reform yang integratif dengan maqāṣid (Adelia et al., 2023). Rangkaian kajian ini memperlihatkan bahwa gugatan perdata Islam di pengadilan agama bekerja dalam ekosistem kodifikasi yang terus bergerak: KHI/KHES sebagai rujukan positif, diperkuat atau dikoreksi oleh instrumen lain (yurisprudensi, SEMA, fatwa, fiqh) (Adelia et al., 2023; Baamir & Bantekas, 2009; Nishanova, 2021).

Meskipun demikian, sejumlah studi menegaskan bahwa pluralitas rujukan yang tidak terkelola dapat memunculkan disparitas putusan. Kajian tentang konsep "walad" dalam sengketa waris menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi hakim pengadilan agama untuk menggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan; merujuk fiqh klasik tidak bertentangan dengan hukum acara, tetapi membuka peluang disparitas karena perbedaan fiqh dalam menentukan siapa yang dimaksud walad (anak) (Sharu, 2020). Kritik terkait pluralitas otoritas ini selaras dengan analisis tentang kodifikasi dan pluralisme fiqh dalam kerangka negara modern: kodifikasi dan operasionalisasi fragmen fiqh dalam kerangka common law/civil law dapat menegangkan pluralisme fiqh dan metodologi uṣūl al-fiqh (Rahmat et al., 2023). Dengan demikian, kodifikasi sekaligus merupakan solusi dan sumber problem: ia menawarkan kepastian dan standardisasi bagi gugatan perdata, tetapi berpotensi menutup ruang keragaman ijtihād atau memunculkan forum "pilihan rujukan" yang menghasilkan inkonsistensi putusan (Rahmat et al., 2023; Sharu, 2020).

________________________________________

L. Ijtihād Hakim dan Konstruksi Putusan: Waris, Hibah, dan Keadilan Kontekstual

Sejumlah penelitian empirik menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama melakukan ijtihād dan bahkan merekonstruksi ketentuan fiqh/KHI/Qur'an dalam perkara waris. Kajian tentang pembagian waris dalam perkawinan poligami menunjukkan bahwa hakim menggunakan dua pendekatan (fiqh dan KHI), serta menemukan bahwa pembagian waris tidak semata bertumpu pada KHI tetapi juga pada KUHPerdata; "negosiasi" muncul ketika hakim memilih KHI dan mempertimbangkan konsep harta bersama (joint property) yang dibedakan dari harta warisan (Halimi, 2021). Dalam garis yang mirip, studi tentang putusan waris di beberapa pengadilan agama menyimpulkan adanya rekonstruksi ketentuan waris Qur'an dan KHI melalui ijtihād hakim, misalnya dalam bentuk penataan ulang pembagian kepada anak perempuan atau rasio pembagian tertentu, serta penggunaan mekanisme wasiyat wajibah dan hibah untuk mengakomodasi pihak tertentu (Ag, 2017). Studi lain mengenai konstruksi waris modern di Pontianak menegaskan bahwa hakim dipahami sebagai "mujtahid" ketika norma positif tidak mengatur secara memadai; hakim dapat menggunakan sumber lain seperti yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, dan hukum tidak tertulis, serta mengembangkan alasan sosio-kultural untuk mencapai keadilan bagi para pihak (Hassan et al., 2022). Keseluruhan rujukan ini menunjukkan bahwa gugatan perdata Islam dalam bidang waris dan kekayaan keluarga tidak hanya mengikuti teks kompilasi secara mekanis, melainkan sering ditentukan oleh proses penemuan hukum yang mempertimbangkan konteks sosial dan rasa keadilan (Halimi, 2021; Hassan et al., 2022).

Pada ranah hibah, kajian tentang pembatalan hibah menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan beragam sumber materiil (KHI, KUHPerdata, KHES, fiqh, dan lain-lain), serta mengkritik adanya ketidakseragaman penerapan kerangka hukum sehingga realisasi keadilan bersifat parsial; dan menekankan bahwa idealnya putusan mengaktualisasikan maqāṣid (khususnya perlindungan harta dan keturunan) untuk mencegah dampak buruk relasi keluarga (Amrin et al., 2023). Dalam perkara wasiat wajibah bagi anak angkat, kajian yang menyoroti sengketa waris yang sampai pada tingkat Mahkamah Agung menyebut bahwa hakim menetapkan pemberian wasiyat wajibah kepada anak angkat dengan batas maksimum tertentu sebagaimana disebutkan dalam kajian tersebut; sekaligus mengaitkan pemberian tersebut dengan pertimbangan maslahah dan menyoroti potensi ketidakpastian hukum ketika terjadi perbedaan penetapan ahli waris (Assad & Hasyim, 2021). Dua ranah ini memperlihatkan bahwa gugatan perdata Islam yang menyangkut distribusi harta keluarga (hibah–wasiat–waris) kerap menjadi ruang negosiasi antara kepastian kompilasi, penalaran fiqh, dan orientasi maslahah/maqāṣid (Amrin et al., 2023; Assad & Hasyim, 2021; Halimi, 2021).

________________________________________

M. Pembuktian dalam Gugatan Perdata Islam: Keterangan Saksi, Hearsay, dan Argumentasi Hakim

Dalam gugatan perdata, pembuktian menjadi pusat penentuan "kebenaran formal/materiil" serta legitimasi putusan. Kajian tentang pembuktian saksi dalam perkara perceraian menegaskan bahwa putusan hakim adalah pernyataan tertulis yang dibuat pejabat negara yang berwenang dan diucapkan di muka sidang terbuka untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara demi kepastian hukum dan keadilan; serta menekankan bahwa saksi harus memenuhi syarat formal dan material, termasuk memberi kesaksian atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, bukan sekadar mendengar cerita orang lain (de auditu) (Komarudin et al., 2024). Sementara itu, kajian khusus tentang admissibility hearsay evidence dalam perkara isbat nikah menunjukkan adanya disparitas putusan ketika bukti berasal dari "hearsay witnesses," dan menegaskan bahwa hakim pengadilan agama dalam praktik juga merujuk pada sumber hukum Islam tidak tertulis (fiqh dan teori hukum Islam) dalam menyusun pertimbangan putusan (Hariyanto et al., 2022). Kajian tersebut juga membedakan fokus perkara perdata dan pidana—perdata menekankan "informasi" yang menjelaskan peristiwa—serta membuka ruang pengembangan yurisprudensi hukum acara untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum (Hariyanto et al., 2022). Sintesisnya: gugatan perdata Islam di pengadilan agama tidak lepas dari debat evidentiary yang sangat prosedural, dan penggunaan fiqh/kaidah sebagai rujukan dapat berfungsi baik sebagai penguat argumentasi maupun sebagai sumber variasi (disparitas) bila tidak disertai standar argumentasi yang jelas (Amrullah, 2022; Hariyanto et al., 2022; Komarudin et al., 2024).

________________________________________

N. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dan Tantangan Realisasi Hak

Gugatan perdata dalam arti pemulihan hak tidak berhenti pada putusan, melainkan memerlukan eksekusi yang efektif. Kajian tentang eksekusi hak tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa eksekusi dijalankan sesuai mandat peraturan, dengan pedoman prosedural yang merujuk HIR/RBg, dan menempatkan implementasi eksekusi sebagai "akhir" perkara yang merealisasikan apa yang dituntut penggugat (Baderin, 2010). Pada ranah hak keluarga, studi tentang eksekusi putusan ḥaḍānah menegaskan bahwa implementasi putusan mencerminkan martabat pengadilan, namun sering terhambat jika tidak ada kemauan para pihak; kajian ini juga menekankan bahwa sengketa hukum dapat diselesaikan melalui litigasi atau ADR, dan KHI menjadi salah satu rujukan hakim dalam perkara ḥaḍānah (Irawan et al., 2022). Dua kajian ini memperlihatkan bahwa tantangan utama "gugatan perdata" bukan hanya bagaimana menyusun dalil dan memenangkan perkara, tetapi juga bagaimana memastikan putusan benar-benar dijalankan—persis sebagaimana kerangka "post-litigative imperatives" yang menekankan keadilan dan efektivitas penegakan putusan (Baderin, 2010; Irawan et al., 2022; الرومي, 2003).

________________________________________

O. Etika Proses Berperkara: Itikad Baik sebagai Syarat Moral-Prosedural

Hukum Islam mengandung dimensi moral yang kuat, dan literatur tentang fiqh muʿāmalāt menunjukkan adanya keterhubungan antara norma agama dan etika dalam relasi sosial (Baharuddin et al., 2019; Jaraba, 2018). Pada titik ini, prinsip itikad baik dalam proses berperkara menjadi relevan sebagai pengaman etis agar gugatan perdata tidak dipakai sebagai instrumen "kedzaliman prosedural." Studi tentang ḥusn niyyah al-khuṣūm fī al-daʿwā al-madaniyyah menegaskan bahwa itikad baik merupakan prinsip dasar yang menuntut para pihak bertindak jujur, tanpa tipu daya, dan menghormati hak serta kewajiban timbal balik dalam menjalankan prosedur peradilan; hak berperkara diakui, tetapi harus dijalankan dengan itikad baik dan tidak untuk sekadar mengganggu atau merugikan lawan, serta dapat berimplikasi pada tanggung jawab dan kompensasi akibat tindakan pihak yang beritikad buruk (Moustafa, 2018). Dalam kerangka gugatan perdata Islam, prinsip ini sejalan dengan orientasi keadilan dan kemaslahatan, karena pemulihan hak tidak boleh dicapai melalui manipulasi prosedur yang merusak integritas peradilan dan merugikan pihak lain (Jaraba, 2018; Moustafa, 2018; الرومي, 2003).

________________________________________

P. ʿUrf (Adat), Kaidah "al-ʿādah muḥakkamah," dan Kontekstualisasi Gugatan Perdata

Karena muʿāmalāt membuka ruang adaptasi sosial, hukum Islam juga mengenal peran kebiasaan (ʿurf) sebagai pertimbangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian tentang budaya pamali dan apresiasi fiqh menegaskan bahwa adaptasi kearifan lokal dapat dipertimbangkan dalam perumusan hukum Islam untuk urusan muʿāmalāt (bukan ibadah), dan mengaitkannya dengan kaidah fiqh "al-ʿādah muḥakkamah" (adat dapat menjadi pertimbangan hukum); studi tersebut juga menyebut bahwa KHI memuat pertimbangan adat sebagai dasar hukum, misalnya pada konfigurasi tertentu yang membedakan produk fiqh Indonesia dari fiqh di luar Indonesia (Ḥasan, 2023). Pada tingkat lebih umum, kajian tentang hubungan hukum Islam, hukum positif, dan adat menekankan interaksi dan pentingnya integrasi harmonis demi sistem hukum yang adil dan efektif, termasuk dalam penyelesaian sengketa (Khaera et al., 2022). Implikasinya bagi gugatan perdata Islam adalah: argumen penggugat/tergugat dan pertimbangan hakim dapat (dalam batas tertentu) mengakomodasi kebiasaan lokal untuk mencapai keadilan substantif, terutama ketika norma kompilasi/fiqh tidak secara rinci menutup semua variasi kasus sosial (Ḥasan, 2023; Khaera et al., 2022).

________________________________________

Q. Penutup

Gugatan perdata menurut hukum Islam, bila dipahami sebagai upaya penyelesaian sengketa hak dan kewajiban dalam ranah keperdataan, bertumpu pada konsep muʿāmalāt sebagai wilayah tindakan keperdataan dan relasi sosial, yang secara normatif diarahkan pada keadilan dan maslahah (Jaraba, 2018; Mustofa, 2023; نور, 2019). Dalam tradisi penyelesaian sengketa Islam, gugatan (qadhā') bukan satu-satunya jalur, melainkan berada dalam spektrum yang juga memuat sulh dan tahkīm, dengan penekanan etik bahwa perdamaian didahulukan ketika mungkin (Bustomi, 2024; Rahman & Amanullah, 2018).

Dalam praktik negara modern—terutama Indonesia—gugatan perdata Islam bekerja dalam struktur pengadilan agama yang menggunakan kombinasi sumber (kontrak, KHI/KHES, fiqh, fatwa, yurisprudensi, bahkan hukum perdata umum) dan berinteraksi dengan hukum acara perdata nasional serta persoalan pembuktian dan eksekusi (Amrullah, 2022; Hariyanto et al., 2022; Irawan et al., 2022; Oslami, 2022; Yahya et al., 2021). Pada saat yang sama, pluralitas otoritas fiqh dan fleksibilitas ijtihād hakim dapat menghasilkan respons kontekstual demi keadilan, tetapi juga berpotensi memunculkan disparitas putusan dan ketidakpastian, sehingga isu kodifikasi dan standardisasi tetap menjadi tema sentral (Rahmat et al., 2023; Sharu, 2020). Oleh karena itu, gugatan perdata dalam perspektif hukum Islam harus dibaca sebagai praktik normatif-kelembagaan yang menggabungkan: tujuan syariah (maqāṣid/maslahah), metodologi fiqh (kaidah fiqhiyyah, ijtihād), etika berperkara (itikad baik), serta desain prosedural dan kelembagaan yang memastikan putusan dapat dieksekusi secara adil dan efektif (Amrin et al., 2023; Irawan et al., 2022; Jaraba, 2018; Moustafa, 2018; Wahb, 2023; الرومي, 2003).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adelia, D., Yumarni, A., & Suprijatna, D. (2023). Optimizing the improvement of judge competence in settlements of sharia economic disputes in religious courts. Batulis Civil Law Review, 4(2), 168–182. https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1718

Ag, E. S. M. A. E. S. M. (2017). The zakat reform and management of zakat in Indonesia. International Journal of Political Science Law and International Relations, 7(6), 9–30. https://doi.org/10.24247/ijpslirdec20172

Alfauzi, R. (2020). The dynamics of qawaid fiqhiyyah: The construction and application in Islamic law. Al-Bayyinah, 4(2), 225–242. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.815

Alfiander, D. (2022). Disparity in the considerations of judges in deciding divorce disputes in religious courts and district courts. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 21(1), 109. https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5716

Amrin, A., Suciyani, S., & Nurrahmaniah, N. (2023). Reconstruction of Ali Yafie's thinking in the field of social fiqh in the development of Islamic law (critical review). Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 187–200. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2341

Amrullah, R. A. (2022). Solution of shariah economic disputes in the provisions set by the Supreme Court. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape), 6(2), 338–353. https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i2.933

Assad, A. S., & Hasyim, B. (2021). Judges decisions of Makassar, Palopo, and Masamba religious court over the Islamic inheritance law. Al-Adalah, 17(2), 317–334. https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565

Baamir, A. Y., & Bantekas, I. (2009). Saudi law as lex arbitri: Evaluation of Saudi arbitration law and judicial practice. Arbitration International, 25(2), 239–270. https://doi.org/10.1093/arbitration/25.2.239

Baderin, M. A. (2010). Administration of justice under the shariah, common law and civil law system: Towards a better understanding. Malaysian Journal of Syariah and Law, 2. https://doi.org/10.33102/mjsl.v2i1.27

Baharuddin, A. S., Ismail, W. A. F. W., Mutalib, L. A., Ahmad, M. H., Hashim, H., & Harun, M. A. W. (2019). Fiqh forensics module for Malaysia shariah officers: A preliminary analysis (pp. 448–457). https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.50

Bustomi, A. (2024). The relationship between Islamic law and positive law of Indonesia and recht customs. Jurnal Legisci, 2(1), 91–101. https://doi.org/10.62885/legisci.v2i1.418

Dahlan, N. K., & Fadzil, R. M. (2020). On the road to fairness for all. Asia Pacific Journal of Social Science Research, 5(1). https://doi.org/10.37263/apjssr.v5i1.89

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Halimi, S. (2021). Arabic legal phraseology in positive law and jurisprudence: The historical influence of translation. Comparative Legilinguistics, 46(1), 37–64. https://doi.org/10.2478/cl-2021-0007

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Faidi, Ach., & Umam, H. (2022). Ash-shulh as an attempt of sharia microfinance institutions to solve sharia economic disputes in Madura society. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 12(2), 258–274. https://doi.org/10.18860/j.v12i2.13531

Hassan, R., Ilias, I. I., & Ibrahim, T. N. H. T. (2022). Islamic banking dispute resolution: The experience of Malaysia and Indonesia. Iium Law Journal, 30(S2), 317–358. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30is2.771

Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of progressive law in sharia banking dispute settlement: Case study of religious court decisions in Indonesia. Ulumuna, 27(1), 227–257. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652

Irawan, A., Wahyuni, F., Hanifa, R., Asneliwarni, & Suryani, R. W. (2022). The perceptions and tendencies of judges religious court in using the Kitab Kuning (books of fiqh) in Indonesia. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 33(2), 209–222. https://doi.org/10.33367/tribakti.v33i2.2030

Jaraba, M. (2018). The practice of khulʿ in Germany: Pragmatism versus conservativism. Islamic Law and Society. https://doi.org/10.1163/15685195-02612a0

Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The paradigm of Islamic legal products in Indonesia. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364

Komarudin, P., Rifqi, M. J., Yanova, M. H., & Huda, R. (2024). Analysis of the legal arguments in the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council number 22 of 2002 concerning parallel istishna. RSF Conference Series Business Management and Social Sciences, 4(2), 46–50. https://doi.org/10.31098/bmss.v4i2.899

Moustafa, T. (2018). Constituting religion. https://doi.org/10.1017/9781108539296

Mustofa, I. (2023). Text authorization in the development of sharia economic law in Indonesia: Study of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 13(2), 210–236. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18935

Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2024). Negotiating Islamic law: The practice of inheritance distribution in polygamous marriages in Indonesian Islamic courts. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 125–144. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10921

Nishanova, D. K. (2021). Main features of Islamic law and the role of "Usul Al Fiqh" in it. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 03(03), 110–121. https://doi.org/10.37547/tajssei/volume03issue03-17

Oslami, A. F. (2022). Sharia economic dispute settlement between religious courts and Basyarnas. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 22(1), 81–94. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10667

Rahman, Md. H., & Amanullah, M. (2018). Dispute over the legality of codification of Islamic law: A critical analysis. Journal of Islam in Asia (E-Issn 2289-8077), 15(2), 430–452. https://doi.org/10.31436/jia.v15i2.758

Rahmat, R., Asmuni, A., Anggraini, T., & Hrp, A. K. Z. (2023). Terms and conditions applicability muamalat. International Journal of Economics (Ijec), 2(1), 162–169. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.441

Rois, C., Irfan, A., Toyyib, M., & Ali, M. M. (2024). Recontextualization of fiqh al-siyāsah from the perspective of fiqh al-ḥaḍarah in realizing world peace. Journal of Islamic Thought and Civilization, 14(1), 335–351. https://doi.org/10.32350/jitc.141.20

Santoso, S. (2023). Mediation role in solving sharia economic dispute as civilization toward ethical value of Islam. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(2), 195. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14398

Sharu, A. I. A. (2020). Towards establishing a consumers claims tribunal in Jordan: A way forward? JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/103-13

Triana, N. (2018). Execution of security rights in Islamic banking at the religious court of Purbalingga. International Conference of Moslem Society, 2, 51–61. https://doi.org/10.24090/icms.2018.1906

Wahb, Y. A. (2023). Competing authorities. American Journal of Islam and Society, 39(3–4), 87–111. https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2993

Yahya, A., Rusli, R., & Akbar, M. (2021). Analysis of judges' considerations in deciding child care case against apostate wife. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, 3(2), 44–55. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol3.iss2.34

اسماعيل, ع. ي. (2024). التنظيم القانوني للوساطة الادارية. Yaqeen Journal for Legal Studies, (1). https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v1i1.50

الألفي, م. ج. (1985). عوامل الاستقرار للعقد القابل للإبطال - دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الحقوق, 9(1). https://doi.org/10.34120/jol.v9i1.561

البقلي, أ. م. أ. (2023). عقد تأمين الحماية القانونية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 9(2), 881–994. https://doi.org/10.21608/jdl.2023.205905.1161

الرومي, ع. ع. ب. س. (2003). أساس انفساخ العقد (دراسة منهجية في الفقه الإسلامي والقانون المدني) القسم الأول. مجلة الحقوق, 27(3). https://doi.org/10.34120/jol.v27i3.1307

نور, ه. م. (2019). الاتجاهات الإجرائية الحديثة في إجراءات التقاضي وقواعد الطعن أمام محاكم الأسرة. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, 61(2), 1499–1616. https://doi.org/10.21608/jelc.2019.243612

Ḥasan, M. (2023). Construction of modern Islamic inheritance law based on ijtihad of the judges at the religious court of Pontianak, West Kalimantan. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(2), 650. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852