01343 - Grundnorm dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen dan Resepsinya dalam Tata Hukum Indonesia: Telaah atas Pemikiran Hukum Islam dan Kedudukan Pancasila

Abstrak

Sintesis ini mengevaluasi gagasan Grundnorm (norma dasar) dalam teori hukum murni Hans Kelsen dan resepsinya dalam tata hukum Indonesia, dengan perhatian khusus pada pemikiran hukum Islam dan peran Pancasila sebagai dasar keabsahan seluruh norma. Tulisan ini menelaah definisi teoretis, padanan struktur norma berjenjang dalam hukum Islam, serta beragam posisi akademisi Indonesia mengenai apakah Pancasila berfungsi sebagai Grundnorm (norma dasar), Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara), atau panduan moral-konstitusional. Analisis memanfaatkan seperangkat rujukan yang tersedia untuk menjelaskan titik kesepakatan, perbedaan, dan nuansa, serta menyoroti konsekuensi praktisnya bagi hierarki hukum, pengujian konstitusional, dan penafsiran sumber hukum di Indonesia.

Kata kunci: Grundnorm; Staatsfundamentalnorm; Hans Kelsen; Pancasila; hukum Islam; hierarki norma.

Abstract

This synthesis evaluates the notion of Grundnorm (grundnorm) in Hans Kelsen's pure theory of law and its reception in the Indonesian legal order, with particular attention to Islamicate legal thought and the role of Pancasila as the basis of validity for all norms. It surveys theoretical definitions, Islamic law analogues of hierarchical norm structure, and the diverse Indonesian scholarly positions on whether Pancasila functions as a Grundnorm (norma dasar) or as a Staatsfundamentalnorm (foundational norm of the state) or as a moral-constitutional guide. The analysis draws on the provided reference set to illuminate points of agreement, disagreement, and nuance, and it highlights the practical consequences for legal hierarchy, constitutional testing, and the interpretation of sources of law in Indonesia.

Keywords: Grundnorm; Staatsfundamentalnorm; Hans Kelsen; Pancasila; Islamic law; hierarchy of norms.

________________________________________

1. Pendahuluan: Grundnorm dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Grundnorm (norma dasar) dalam teori Hans Kelsen adalah norma hipotetis yang membenarkan keabsahan seluruh norma dalam suatu tata hukum. Grundnorm tidak ditetapkan melalui prosedur hukum oleh organ pembentuk norma, melainkan diandaikan sebagai postulat logis yang memungkinkan setiap norma ditafsirkan sebagai norma yang sah secara hukum dalam sistem tersebut. Konsep mendasar ini menjadi pusat Stufenbau des Rechts (hierarki norma) dan General Theory of Law and State Kelsen, tempat setiap norma pada akhirnya memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi hingga bermuara pada Grundnorm (Hasibuan & Rumesten, 2023; Malian, 2016; Mun'im dkk., 2018; Wardiono & Dimyati, 2014). Lihat, misalnya, penjelasan Wardiono dan Dimyati tentang Grundnorm sebagai landasan transendental yang diandaikan dan memungkinkan seluruh tatanan normatif berfungsi (Wardiono & Dimyati, 2014), serta uraian baku tentang Grundnorm sebagai postulat tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih jauh ke atas dalam hierarki (Hasibuan & Rumesten, 2023). Uraian tambahan mengenai gagasan inti yang sama muncul dalam pembahasan normatif-hukum lain yang menempatkan Grundnorm sebagai dasar keabsahan tertinggi dalam suatu sistem normatif (Hakim, 2018; Kencana & Gibtiah, 2024).

Pembedaan antara Grundnorm dan konsep-konsep terkait, seperti Staatsfundamentalnorm (sebagaimana digunakan oleh Nawiasky dan para penafsir selanjutnya), merupakan tema yang berulang dalam literatur Indonesia. Kelsen sendiri mengonsepsikan Grundnorm sebagai postulat dasar; Nawiasky dan penulis-penulis berikutnya mengartikulasikan gagasan paralel, yakni Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara), yang dapat berfungsi sebagai jangkar normatif tertinggi dalam sistem nasional tertentu, dan kadang diperlakukan sebagai artikulasi Indonesia atas norma fundamental yang melandasi keabsahan konstitusional (Al-Fatih, 2020; Hasibuan & Rumesten, 2023; Malian, 2016; Sadzali & Pratiwi, 2022; Sembel, 2020).

2. Grundnorm dalam Hukum Islam: Hierarki Norma yang Sebanding

Dalam yurisprudensi Islam, para ulama telah merumuskan teori normativitas berjenjang yang sejajar, dalam fungsi meskipun tidak dalam nama, dengan teori Kelsen. Tata hukum Islam kerap membingkai keabsahan dalam kerangka sumber ilahiah dan penalaran hukum inferensial (usul al-fiqh) yang menghasilkan kaskade norma terstruktur: Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, kias, dan derivasi lainnya. Literatur teori hukum Islam yang dirujuk dalam kumpulan ini membahas bagaimana norma-norma Islam tingkat atas dan sumber-sumbernya membenarkan norma tingkat bawah, termasuk gagasan tentang "basis normatif" yang lebih tinggi yang menopang aturan-aturan turunan beserta keabsahannya dalam tata hukum yang lebih luas (Kusnadi, 2015; Masdar, 2018; Sudiyana & Suswoto, 2018; Zakiruddin, 2021). Pembahasan ini selaras dengan intuisi Kelsenian bahwa norma yang lebih tinggi mengabsahkan seluruh kumpulan norma tingkat bawah, meskipun yurisprudensi Islam tidak mengadopsi rumusan Kantian-transendental Grundnorm secara persis.

Sejumlah akademisi Indonesia secara eksplisit mengaitkan struktur fikih Islam dengan hierarki Kelsen. Mereka mencatat bahwa teori hukum Islam mengakui basis normatif fundamental (al-usul al-kulliyyah; al-mabadi al-asasiyyah), dan bahwa kerja hukum formal (fikih) bertumpu pada sumber dan prinsip yang lebih tinggi, serupa dengan sistem norma berlapis (Masdar, 2018; Mun'im dkk., 2018; Sudiyana & Suswoto, 2018; Wibowo & Sugitanata, 2023). Pengadopsian pemikiran hierarkis ke dalam hukum Islam, meskipun tidak identik dengan Grundnorm Kelsen, tetap mendukung gagasan umum bahwa norma atau kerangka tingkat puncak mengabsahkan aturan-aturan di bawahnya (Masdar, 2018; Mun'im dkk., 2018; Sudiyana & Suswoto, 2018).

3. Konteks Indonesia: Pancasila sebagai Norma Dasar dan Perdebatan tentang Grundnorm

[Bagian ini kosong pada naskah asli.]

4. Nuansa dan Perbedaan Pendapat: Apa yang Ditunjukkan oleh Bukti

Terdapat perdebatan ilmiah yang kuat mengenai apakah Pancasila harus diperlakukan sebagai Grundnorm dalam pengertian Kelsenian yang ketat. Komentar Sumakto secara langsung menggugat klaim tradisional bahwa Pancasila adalah Grundnorm, dengan menegaskan bahwa empat kriteria Grundnorm Kelsen tidak dipenuhi oleh Pancasila apabila ditafsirkan melalui lensa asli Kelsen (Sumakto, 2019). Posisi ini didukung oleh analisis lain yang juga membedakan Grundnorm dari Staatsfundamentalnorm, dengan argumen bahwa sistem Indonesia lebih masuk akal menempatkan Pancasila di puncak otoritas normatif sebagai Staatsfundamentalnorm atau meta-norma konstitusional, dan bukan sebagai Grundnorm yang diformalkan dalam arsitektur konstitusi (Adri, 2023; Holqi & Widiyanto, 2024; Lala, 2021; Permаdi, 2023).

Dalam yurisprudensi Islam dan hukum perbandingan, beberapa sumber menyatakan bahwa tata normatif Islam sendiri memiliki hierarki sumber (Al-Qur'an dan Sunnah sebagai yang tertinggi, diikuti ijmak, kias, dan seterusnya) yang secara fungsional berperan sebagai fondasi serupa Grundnorm bagi seluruh hukum Islam. Analogi ini menunjukkan mengapa konsep serupa Grundnorm dapat muncul dalam tradisi non-Kelsenian, dan menggarisbawahi universalitas gagasan bahwa norma tingkat atas melandasi norma-norma di bawahnya, meskipun kesesuaian istilahnya dengan Grundnorm Kelsen berbeda (Masdar, 2018; Mun'im dkk., 2018; Muslimin, 2019; Sudiyana & Suswoto, 2018; Wibowo & Sugitanata, 2023).

5. Hierarki di Indonesia: Perspektif Fungsional

[Bagian ini kosong pada naskah asli.]

6. Hukum Islam dan Grundnorm: Pengaruh Silang dengan Tata Hukum Indonesia

Kerangka hukum Islam di Indonesia mewarisi logika hierarkis yang sejajar dengan hierarki Kelsen, dengan Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai sumber tertinggi, diikuti ijmak dan kias, kemudian fikih dan aturan perundang-undangan. Struktur ini memberikan padanan fungsional bagi konsep Grundnorm, yang menggambarkan bagaimana fondasi normatif tingkat puncak mengabsahkan seluruh norma di bawahnya dalam hukum Islam. Literatur menunjukkan bahwa pemikiran hierarkis Islam semacam ini mendukung gagasan bahwa basis normatif puncak melandasi seluruh norma lain, meskipun label formalnya (Grundnorm) dapat diperdebatkan dalam yurisprudensi Islam (Kusnadi, 2015; Masdar, 2018; Mun'im dkk., 2018; Muslimin, 2019; Sudiyana & Suswoto, 2018).

Dalam perangkat hukum Indonesia, hukum keagamaan (fikih) berinteraksi dengan hukum nasional, dan hierarki normatif diharapkan menghormati baik sumber-sumber tingkat atas Islam maupun norma-norma parlementer-konstitusional. Dinamika lintas disiplin ini turut membentuk diskusi yang lebih luas di Indonesia mengenai apakah Pancasila harus dibaca sebagai Grundnorm dalam pengertian Kelsen, sebagai Staatsfundamentalnorm, atau sebagai cita normatif yang memandu penafsiran konstitusi dan pembentukan hukum dalam tata hukum plural yang dipengaruhi hukum Islam (Adri, 2023; Alfiannoor, 2023; Masyithoh, 2016; Zakiruddin, 2021).

7. Implikasi bagi Teori dan Praktik Hukum di Indonesia

Wacana yang dipengaruhi hukum Islam di Indonesia memperkuat pentingnya sumber-sumber hierarkis dalam sistem hukum berlapis: sumber ilahiah tingkat atas membenarkan norma-norma di bawahnya. Persilangan ini mendukung gagasan bahwa jangkar serupa Grundnorm merupakan konsep pengorganisasian yang berguna, meskipun label persisnya diperdebatkan dalam konteks Indonesia (Masdar, 2018; Mun'im dkk., 2018; Muslimin, 2019; Sudiyana & Suswoto, 2018; Sukardi, 2017; Wibowo & Sugitanata, 2023).

8. Kesimpulan

[Bagian ini kosong pada naskah asli.]

________________________________________

Daftar Pustaka

Adri, A. Y. (2023). ISLAM DAN KRITISASI KEBERADAAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. As-Syifa Journal of Islamic Studies and History, 2(2), 209–222. https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.537

Al-Fatih, S. (2020). PENERAPAN THRESHOLD DALAM PEMILU MENURUT PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH DAN HANS KELSEN. Audito Comparative Law Journal (Aclj), 1(2), 78–84. https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13973

Alfiannoor, I. (2023). Konsep Hubungan Agama dan Negara Menurut Ahmad Hasyim Muzadi. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(4), 2490. https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2395

Hakim, L. N. (2018). PENATAAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN BANGSA INDONESIA. Legal Spirit, 2(1). https://doi.org/10.31328/ls.v2i1.751

Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). REORIENTASI KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PRINSIP SUPREMASI KONSTITUSI. Ekspose Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 22(2), 42–55. https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713

Holqi, F. G. F., & Widiyanto, I. T. (2024). Analisis Makna Sumber Hukum Pada Pasal 2 UU PPP : Studi Komparatif Doktrin Positivisme Hukum dan Hukum Pancasila. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, 3(1), 12–19. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1113

Kencana, U., & Gibtiah, G. (2024). Model Pengelolaan Wakaf Produktif pada Masjid dan Pesantren Berbasiskan Hukum Islam dan Peraturan: Studi di Palembang. Wajah Hukum, 8(1), 158. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1344

Kusnadi, D. (2015). ASAS-ASAS BANTUAN HUKUM DAN PERAN HAKAM DALAM PENEGAKAN HUKUM: STUDI KRITIS ATAS TAFSIR AL-QURAN SURAT AL-NISÂ' AYAT 35. Asy-Syari Ah, 18(2), 213–226. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.661

Lala, A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 724–737. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286

Malian, S. (2016). Analisis Kenuikan dan "Missing Link" Antara Hukum Pidana Internasional, Etika Profesi, dan Politik; Telaah Kritis PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Hukum Novelty, 7(2), 168. https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5465

Masdar, M. (2018). Penerapan Hukum Wakaf Uang di Indonesia Perspektif Legal System Theory. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), 79–92. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1269

Masyithoh, N. D. (2016). DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 24(2), 359. https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289

Mun'im, A., Santoso, L., & Hidayati, N. (2018). Kitab Al-Risālah Dalam Tilikan Positivisme Hukum. Kodifikasia, 12(1), 1. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1414

Muslimin, J. (2019). Dogmatika, Filsafat Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Sketsa Agenda Rekonstrran dan Penafsiran Hukum Islam. Journal of Qur an and Hadith Studies, 5(2), 151–176. https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13421

Permаdi, I. (2023). Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara. Jurnal Usm Law Review, 6(1), 291–309. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678

Sadzali, A., & Pratiwi, D. K. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Wakaf. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 15(1), 1–19. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.115

Sembel, N. S. G. (2020). PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Lex Et Societatis, 8(3). https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29495

Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM MENCARI KEADILAN SUBSTANTIF. Qistie, 11(1). https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225

Sukardi, D. (2017). PEROLEHAN DAN HAK WARIS DARI ISTRI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA1 (SEBUAH PEMAHAMAN DENGAN ILMU HUKUM, FILSAFAT HUKUM DAN PARADIGMATIK). Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(3), 409. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1491

Sumakto, Y. (2019). ANCASILA DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 BUKAN GRUNDNORM. Adil Jurnal Hukum, 3(1), 1–22. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.832

Wardiono, K., & Dimyati, K. (2014). BASIS EPISTEMOLOGIS PARADIGMA RASIONAL DALAM ILMU HUKUM: SEBUAH DESKRIPSI TENTANG ASUMSI-ASUMSI DASAR TEORI HUKUM MURNI-HANS KELSEN. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.304

Wibowo, A., & Sugitanata, A. (2023). TEORI PERTINGKATAN NORMA DAN PENEMUAN HUKUM ISLAM (PENDALAMAN DAN REKONSTRUKSI KONSEP). Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab, 3(1), 79–96. https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50

Zakiruddin, M. A. (2021). Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing. Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 23(1), 35. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9494