01342 - Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Rishwah, Sadd Al-Dhari'ah, Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah

Gratification in the Perspective of Islamic Law: An Analysis of Rishwah, Sadd al-Dhari'ah, and Maqāṣid al-Sharī'ah

Abstrak

Gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatan merupakan isu hukum yang krusial, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini mengkaji gratifikasi melalui pendekatan normatif-komparatif dengan merujuk pada konsep rishwah (suap), ghulul (pengkhianatan amanah publik), sadd al-dhari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), dan maqāṣid al-sharī'ah. Kajian ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, gratifikasi kepada aparatur negara cenderung diposisikan sebagai rishwah yang diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an—terutama QS. Al-Baqarah (2):188 dan QS. Ali 'Imran (3):161—serta diperkuat oleh hadis yang mengutuk pemberi, penerima, dan perantara suap. Berbeda dengan hukum positif Indonesia yang masih mengenal ruang "gratifikasi yang diperbolehkan" dengan mekanisme pelaporan kepada KPK sebagai penentu akibat hukum, hukum Islam melalui prinsip sadd al-dhari'ah mengambil posisi lebih ketat dengan melarang semua gratifikasi untuk pejabat publik demi menutup pintu konflik kepentingan. Dalam kerangka maqāṣid, gratifikasi dipandang sebagai mafsadah publik yang mengancam perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan integritas tata kelola. Sanksinya masuk kategori jarimah ta'zīr yang bersifat diskresioner sesuai kebijakan otoritas demi kemaslahatan. Kajian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan anti-korupsi berbasis fikih sebagai upaya pencegahan struktural.

Kata kunci: Gratifikasi; Rishwah; Hukum Islam; Sadd al-Dhari'ah; Maqāṣid al-Sharī'ah; Anti-Korupsi

________________________________________

Abstract

Gratification, broadly defined as any gift to civil servants or state officials related to their position, constitutes a critical legal issue in both Indonesian positive law and Islamic law. This article examines gratification through a normative-comparative approach, drawing on the concepts of rishwah (bribery), ghulul (betrayal of public trust), sadd al-dhari'ah (blocking means to harm), and maqāṣid al-sharī'ah. The study affirms that in Islamic law, gratification to state officials tends to be categorized as rishwah, which is prohibited based on Qur'anic texts—particularly QS. Al-Baqarah (2):188 and QS. Ali 'Imran (3):161—and reinforced by hadiths cursing the giver, receiver, and intermediary of bribes. Unlike Indonesian positive law, which still recognizes permissible gratification with a reporting mechanism to the Corruption Eradication Commission (KPK) as a determinant of legal consequences, Islamic law through the principle of sadd al-dhari'ah adopts a stricter position by prohibiting all forms of gratification to public officials to prevent conflicts of interest. Within the maqāṣid framework, gratification is viewed as a public mafsadah threatening the protection of property (ḥifẓ al-māl) and governance integrity. Its sanction falls under the category of jarimah ta'zīr, which is discretionary according to the authority's policy in pursuit of public interest. This study also highlights the importance of fiqh-based anti-corruption education as a structural preventive measure.

Keywords: Gratification; Rishwah; Islamic Law; Sadd al-Dhari'ah; Maqāṣid al-Sharī'ah; Anti-Corruption

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam wacana hukum di Indonesia, "gratifikasi" muncul sebagai istilah yang relatif baru dalam peraturan perundang-undangan dan sering dipersepsikan berbenturan dengan budaya pemberian (hadiah) yang hidup di masyarakat, termasuk masyarakat Muslim Indonesia. Secara normatif, kajian hukum positif Indonesia menempatkan gratifikasi dalam arti luas sebagai setiap pemberian kepada Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur/Penyelenggara Negara, sehingga isu utamanya bukan semata "memberi," melainkan keterkaitannya dengan jabatan dan potensi penyalahgunaan kewenangan (Hendrawati & Krisnan, 2019). Di dalam kerangka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), Pasal 12B menegaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Hendrawati & Krisnan, 2019; Rahman et al., 2024). Bahkan, sumber yang sama menegaskan bahwa penerimaan gratifikasi tersebut tidak dianggap suap bila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana ditegaskan dalam rezim Pasal 12C yang dibahas dalam literatur (Hendrawati & Krisnan, 2019; Rahman et al., 2024). Dengan demikian, dalam rumusan hukum positif, gratifikasi dipahami sebagai "pemberian" yang status hukumnya dapat bergeser menjadi suap, dan mekanisme pelaporan kepada KPK diposisikan sebagai elemen penentu akibat hukum tertentu (Hendrawati & Krisnan, 2019; Rahman et al., 2024).

Dalam hukum Islam, problem gratifikasi tidak berdiri sendiri sebagai istilah teknis yang mapan, tetapi dipahami melalui perangkat konseptual fikih jinayah dan etika muamalah yang mengkaji rishwah (suap), ghulul (penggelapan/khianat atas amanah publik), akl al-amwal bi al-batil (memakan harta secara batil), serta "hadiah untuk pejabat" yang dalam banyak pembahasan ditempatkan sebagai pintu masuk korupsi (Nugraheni, 2018). Sejumlah kajian menyatakan bahwa praktik korupsi dalam fikih memang tidak selalu disebut dengan satu istilah tunggal "korupsi," tetapi dibahas melalui ragam kategori seperti risywah, ghulul, khiyanah (pengkhianatan amanah), ghasab (perampasan), dan lain-lain (Fazzan & Ali, 2015; Nugraheni, 2018). Karena itu, artikel ini mensintesiskan bagaimana "gratifikasi"—sebagai pemberian terkait jabatan yang dalam hukum positif dapat menjadi suap jika tidak dilaporkan—dapat dipetakan, dinilai, dan diberi konsekuensi normatif dalam perspektif hukum Islam, sekaligus menjelaskan titik temu dan titik beda dengan hukum positif Indonesia (Fazzan & Ali, 2015; Nugraheni, 2018; Rahman et al., 2024).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Definisi dan Pemetaan Konseptual: Gratifikasi, Hadiah (Hadiyyah), dan Rishwah dalam Perspektif Islam

Kajian yang secara eksplisit membandingkan hukum positif dan hukum Islam menyatakan bahwa gratifikasi dalam perspektif fikih pada dasarnya disepadankan dengan suap, yakni rishwah. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang gratifikasi dalam konteks jinayah yang menegaskan bahwa gratification has the same meaning as bribery, or in Arabic called rishwah, sehingga gratifikasi diposisikan sebagai bagian dari perilaku koruptif yang terkait langsung dengan relasi jabatan dan keuntungan yang tidak sah. Dalam literatur etika bisnis Islam, rishwah juga didefinisikan sebagai "apa yang diberikan untuk membatalkan hak yang benar atau menetapkan klaim yang batil," dan baik memberi maupun menerima suap dinyatakan terlarang; bahkan terdapat penekanan bahwa pihak-pihak yang terlibat—pemberi, penerima, dan perantara—terkena kutukan Nabi dalam hadis yang dikutip dalam kajian tersebut (Assegaf, 2017). Dengan demikian, dalam peta normatif Islam, problem gratifikasi terkait jabatan cenderung tidak dinilai netral—ia ditarik ke domain rishwah/korupsi karena beroperasi sebagai instrumen memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat yang seharusnya amanah (Assegaf, 2017).

Namun, hukum Islam juga mengenal konsep pemberian yang sah, misalnya hibah/sedekah/hadiah, sebagai bagian dari muamalah, sehingga perbedaan kuncinya terletak pada 'illat (alasan hukum) dan konteks sosial-kekuasaan yang menyertai pemberian itu (Assegaf, 2017). Di satu sisi, beberapa kajian menegaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia gratifikasi dapat bernilai "positif atau negatif," dan hadiah bagi pegawai negeri/aparatur negara tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai bentuk yang "diperbolehkan" menurut hukum positif. Di sisi lain, studi yang sama menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam "semua jenis gratifikasi untuk Aparatur Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilarang" dan jalur-jalur yang mengantar pada terjadinya gratifikasi harus ditutup (sadd al-dhari'ah). Perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa ketika subjek penerima adalah pemegang otoritas publik, hukum Islam dalam literatur tersebut mengambil posisi kehati-hatian yang lebih ketat dibanding kompromi tertentu dalam hukum positif (Hendrawati & Krisnan, 2019; Rahman et al., 2024).

2. Landasan Nash: Al-Qur'an tentang Harta, Suap kepada Penguasa, dan Pengkhianatan Amanah Publik

Larangan normatif terhadap praktik yang sepadan dengan gratifikasi-suap dirujukkan kuat pada nash Al-Qur'an. Literatur perbandingan gratifikasi menegaskan bahwa dalil-dalil utama yang dapat dirujuk mencakup QS. Al-Baqarah (2):188, QS. Ali 'Imran (3):161, serta QS. Al-Ma'idah (5):42 dan (5):62–63. QS. Al-Baqarah (2):188 secara eksplisit dipahami sebagai larangan memakan harta orang lain dengan cara batil dan larangan "menyuap" (mengulurkan harta) kepada penguasa untuk memakan sebagian harta orang lain secara dosa, sehingga menjadi fondasi kuat pelarangan rishwah yang juga relevan dengan gratifikasi terkait jabatan (Syamsuar et al., 2024). Sejalan dengan itu, kajian lain di ranah kebijakan/etika publik Islam menegaskan bahwa Al-Baqarah (2):188 dipakai untuk melarang suap kepada para penguasa dan aparatnya serta menutup praktik yang mengubah kebenaran menjadi kebatilan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Selain itu, QS. Ali 'Imran (3):161 sering dikaitkan dengan konsep ghulul (penggelapan/khianat terhadap amanah harta publik). Studi tafsir tematik Al-Qur'an tentang korupsi menyebut bahwa istilah ghulul dalam Ali 'Imran:161 mengalami perluasan makna dalam konteks modern, termasuk mengimplikasikan "gratifikasi" dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Temuan ini koheren dengan kajian tafsir tentang korupsi yang memasukkan "gifts to officials" (hadiah kepada pejabat) sebagai salah satu manifestasi korupsi yang dibaca dari konteks ayat-ayat terkait pengkhianatan amanah (Mohamed, 2018), serta kajian hadis yang menyebut "hadiah" (gifts) sebagai salah satu bentuk korupsi bersama ghulul, khianat, risywah, dan sariqah (Syamsuar et al., 2024). Secara sintesis, basis Qur'ani yang digunakan literatur ini menegaskan dua poros: (i) larangan memperoleh harta dengan cara batil melalui manipulasi kekuasaan (Al-Baqarah:188), dan (ii) larangan pengkhianatan atas amanah publik (Ali 'Imran:161) yang dalam pembacaan kontemporer dapat mencakup praktik gratifikasi jabatan (Mohamed, 2018; Syamsuar et al., 2024).

3. Landasan Hadis dan Etika Kenabian: "Hadiah untuk Pejabat" sebagai Pintu Korupsi

Selain Al-Qur'an, literatur yang membahas anti-korupsi dalam perspektif Islam menekankan adanya hadis yang melarang perilaku suap dan bentuk-bentuk koruptif baik pada pihak pemberi maupun penerima, termasuk dengan redaksi "laknat/kutukan" sebagai penegasan beratnya larangan (Assegaf, 2017; Fazzan & Ali, 2015). Dalam kajian etika bisnis Islam, disebutkan secara eksplisit bahwa Nabi mengutuk pemberi suap, penerima suap, dan perantara; dan karena "terkutuk" (cursed) maka praktik suap diposisikan sebagai haram (Assegaf, 2017). Ini penting untuk pembahasan gratifikasi, sebab gratifikasi jabatan dalam banyak perdebatan publik sering tampil dalam rupa "hadiah" yang dibungkus kepantasan sosial, tetapi secara fungsi dapat menjadi alat memengaruhi keputusan pejabat (Assegaf, 2017).

Dalam kajian tafsir Hamka tentang ayat-ayat korupsi, disebutkan bahwa "hadiah kepada pejabat" dan komisi yang diterima orang yang sudah digaji dari penugasannya dibaca sebagai bagian dari tema korupsi; bahkan ditegaskan relevansinya dengan konsep sadd al-dhari'ah (mencegah jalan menuju kerusakan), sehingga pejabat atau orang yang karena profesinya memegang urusan publik tidak semestinya menerima hadiah karena dapat dikategorikan sebagai korupsi (Mohamed, 2018). Sementara itu, kajian hadis yang berorientasi kontekstual menyebutkan bahwa bentuk-bentuk korupsi yang diakui dalam pembacaan hadis mencakup ghulul, risywah, sariqah, dan "hadiah," serta menegaskan larangan korupsi sebagai pelanggaran agama (Syamsuar et al., 2024). Dengan demikian, sintesis literatur Al-Qur'an–hadis–tafsir ini mengarah pada satu garis etika: ketika pemberian beririsan dengan otoritas publik, pemberian itu kehilangan netralitas moralnya dan cenderung diperlakukan sebagai sarana merusak objektivitas, amanah, dan keadilan (Assegaf, 2017; Mohamed, 2018; Syamsuar et al., 2024).

4. Prinsip Sadd al-Dhari'ah: Gratifikasi Dilarang untuk Menutup Jalan Menuju Suap dan Korupsi

Salah satu titik terpenting dalam sintesis "gratifikasi menurut hukum Islam" adalah penggunaan prinsip sadd al-dhari'ah (menutup sarana/wasilah yang mengantarkan pada yang haram). Kajian komparatif gratifikasi menyatakan bahwa secara substantif larangan gratifikasi dalam hukum positif Indonesia telah selaras dengan tujuan hukum Islam, dan dalam perspektif Islam larangan gratifikasi dipahami sebagai penerapan sadd al-dhari'ah untuk menutup kemungkinan suap dan korupsi. Argumentasi ini diperkuat oleh artikel yang secara khusus membahas penghapusan pidana bagi penerima gratifikasi yang melapor ke KPK: artikel tersebut menyatakan bahwa dalam fikih jinayah terdapat metode sadd al-dzari'ah sebagai langkah preventif dan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku setelah terjadi, tetapi juga sebelum terjadi agar tidak menimbulkan dampak negatif (Hendrawati & Krisnan, 2019). Dalam kerangka ini, hadiah kepada pejabat dipandang berbahaya bukan hanya ketika sudah terbukti ada quid pro quo, tetapi sejak awal karena ia membuka bias, ketergantungan, dan konflik kepentingan yang menggerus objektivitas penyelenggaraan negara (Hendrawati & Krisnan, 2019).

Konsistensi logika preventif ini juga tampak dalam pembahasan Hamka: larangan menerima hadiah bagi pejabat dipahami tepat sebagai pencegahan jalan menuju keburukan (sadd al-dhari'ah), sehingga penerimaan hadiah oleh pejabat dapat dikategorikan korupsi karena berfungsi sebagai awal dari penyimpangan (Mohamed, 2018). Dengan demikian, "gratifikasi menurut hukum Islam" dalam literatur yang tersedia bukan sekadar pelabelan haram, melainkan sebuah desain pencegahan struktural: membatasi pintu-pintu awal yang secara sosial tampak wajar—pemberian—tetapi secara politik-administratif dapat berubah menjadi instrumen kooptasi dan penyalahgunaan kewenangan (Hendrawati & Krisnan, 2019; Mohamed, 2018).

5. Maqāṣid al-Sharī'ah dan Perlindungan Harta (Ḥifẓ al-Māl): Mengapa Gratifikasi Diposisikan sebagai Mafsadah Publik

Sebagian literatur menempatkan anti-korupsi Islam dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah: tujuan syariah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan (jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafsadah), termasuk perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) (Syamsuar et al., 2024). Kajian pemahaman hadis tentang korupsi menegaskan bahwa pelarangan korupsi—yang mencakup risywah dan hadiah—dihubungkan dengan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) pada level daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (Syamsuar et al., 2024). Sementara kajian integrasi maqāṣid syariah dengan prinsip tata kelola (good governance) menegaskan bahwa esensi maqāṣid adalah mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan; dan kemaslahatan harus selaras dengan tujuan syariah, dengan daftar tujuan yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif ini, gratifikasi jabatan dipandang bukan hanya "transaksi privat," tetapi kerusakan tata kelola yang mengancam kemaslahatan umum karena menggeser keputusan publik dari dasar kepatutan dan kewajiban menjadi dasar balas jasa atau pengaruh (Syamsuar et al., 2024).

Kerangka maqāṣid ini juga relevan dengan diskursus etika dan kebijakan publik Islam yang memberi ruang bagi penguasa (ulil amri) untuk melakukan regulasi atas hal-hal mubah/mandub/makruh demi kemaslahatan yang nyata (maṣlaḥah ẓahirah), sebagai bagian dari siyāsah shar'iyyah. Dalam isu gratifikasi, ini membantu menjelaskan mengapa pendekatan pelaporan/administrasi—seperti mekanisme pelaporan kepada KPK dalam hukum positif—dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga kemaslahatan, meskipun dalam sebagian pembacaan fikih tertentu hadiah untuk pejabat tetap dipandang problematik karena membuka jalan suap (Hendrawati & Krisnan, 2019). Dengan kata lain, maqāṣid memberi dua lapis pembacaan: (i) mengapa gratifikasi merusak ḥifẓ al-māl dan keadilan publik, dan (ii) mengapa negara dapat merumuskan instrumen pencegahan—termasuk pelaporan dan transparansi—sebagai perangkat menjaga kemaslahatan (Syamsuar et al., 2024).

6. Posisi Hukum Positif Indonesia: Gratifikasi sebagai Pemberian Luas kepada Pejabat

Literatur yang menelaah gratifikasi menegaskan bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12B memuat rumusan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Hendrawati & Krisnan, 2019; Rahman et al., 2024). Kajian tentang gratifikasi seksual juga mengutip bahwa Pasal 12B menjelaskan bentuk-bentuk gratifikasi sebagai "uang, barang, komisi, cek, tiket perjalanan dan fasilitas umum lainnya," sehingga cakupan gratifikasi dalam hukum positif meliputi ragam bentuk pemberian yang luas. Literatur lain menegaskan bahwa gratifikasi dapat terjadi baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan atau tanpa sarana elektronik, menguatkan karakter "luas" dari konsep gratifikasi dalam hukum positif yang dibahas (Rahman et al., 2024). Di titik ini, gratifikasi dipahami sebagai pemberian yang luas bentuknya dan melekat pada relasi jabatan penerimanya (Hendrawati & Krisnan, 2019; Rahman et al., 2024).

Namun, dimensi yang khas dalam hukum positif Indonesia adalah adanya konsekuensi pelaporan: artikel yang menelaah tindak pidana gratifikasi menegaskan bahwa menurut Pasal 12C ayat (1), gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima melaporkan kepada KPK (Rahman et al., 2024), dan artikel lain membahas penghapusan pidana bagi penerima gratifikasi yang melapor tersebut sebagai bagian dari desain norma (Hendrawati & Krisnan, 2019). Dengan demikian, dalam sintesis hukum positif yang tersedia, "dianggap suap jika tidak dilaporkan" harus dipahami secara tepat sebagai berikut: gratifikasi yang memenuhi unsur keterkaitan jabatan dan pertentangan dengan kewajiban diperlakukan sebagai suap, sementara pelaporan kepada KPK menjadi mekanisme yang dapat mengubah akibat hukum tertentu (Hendrawati & Krisnan, 2019; Rahman et al., 2024). Pada saat yang sama, literatur komparatif mengingatkan bahwa hukum positif masih mengakui adanya gratifikasi yang "diperbolehkan" (hadiah tanpa harapan imbalan), sementara hukum Islam dalam kajian tersebut mengambil posisi pelarangan menyeluruh untuk aparatur negara. Perbedaan inilah yang menjadi pusat perdebatan konseptual antara "budaya hadiah" dan "integritas jabatan publik" (Hendrawati & Krisnan, 2019).

7. Perbandingan Kritis: Titik Temu Tujuan (Anti-Korupsi) tetapi Berbeda pada Toleransi dan Implikasi Pelaporan

Secara tujuan, studi komparatif menyatakan bahwa aturan hukum positif Indonesia yang melarang gratifikasi telah sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid), karena sama-sama hendak mencegah suap dan korupsi serta melindungi kepentingan publik (Hendrawati & Krisnan, 2019). Akan tetapi, ada ketegangan penting: studi yang sama menyatakan bahwa dalam hukum positif masih ada gratifikasi yang diperbolehkan, sementara dalam hukum Islam semua jenis gratifikasi untuk aparatur negara/pegawai negeri dilarang dan semua jalan yang menggiring ke arahnya harus ditutup. Artikel tentang penghapusan pidana bagi penerima gratifikasi yang melapor juga menegaskan adanya perbedaan hukum positif dan hukum pidana Islam pada aspek sanksi dan implikasi bagi penerima gratifikasi ketika melapor atau tidak melapor (Hendrawati & Krisnan, 2019). Dengan kata lain, perbedaan bukan pada pengakuan "bahaya gratifikasi," melainkan pada desain "pengecualian" dan "mekanisme pemutihan" melalui pelaporan yang dalam hukum positif punya kedudukan tertentu, sementara dalam pembacaan fikih yang menekankan sadd al-dhari'ah, fokusnya adalah menutup pintu sejak awal (Hendrawati & Krisnan, 2019; Mohamed, 2018).

Dari perspektif hukum pidana Islam (fikih jinayah), gratifikasi yang dipahami sebagai rishwah dipandang sebagai perbuatan haram dan masuk wilayah jarimah ta'zīr—karena tidak ada satu ketentuan hudud spesifik yang menetapkan sanksi rishwah secara rinci—sehingga sanksinya diserahkan pada otoritas (ulil amri) untuk menjamin kemaslahatan dan efek jera (Rahman et al., 2024). Artikel tentang gratifikasi menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima gratifikasi akan "dilaknat" dan keduanya dikenai ta'zīr; bahkan literatur tersebut menyebut bentuk-bentuk ta'zīr yang mungkin mencakup hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, perampasan harta, pemecatan, dan sanksi moral (diumumkan) (Rahman et al., 2024). Klaim tentang fleksibilitas ta'zīr sebagai kebijakan otoritas demi kemaslahatan juga konsisten dengan literatur yang lebih umum tentang ta'zīr dalam penanggulangan korupsi, yang menegaskan bahwa berat-ringannya hukuman ta'zīr berada dalam kebijakan pemimpin/pemerintah sesuai ukuran pelanggaran (Suyadi et al., 2019). Dengan demikian, dalam perspektif Islam, mekanisme pelaporan dapat dipahami sebagai bagian dari tata kelola pencegahan (siyāsah/administrasi), tetapi tidak otomatis mengubah penilaian moral terhadap tindakan menerima pemberian yang membuka konflik kepentingan; sementara dalam hukum positif, pelaporan dapat memengaruhi status hukum "dianggap suap atau tidak" sebagaimana dibahas eksplisit dalam literatur (Rahman et al., 2024).

8. Batas Pembeda Penting: "Hadiah Murni" versus "Pemberian untuk Memengaruhi Keputusan" dan Risiko Jabatan Publik

Sebagian literatur tata kelola Islam membedakan hadiah biasa dari suap berdasarkan niat/tujuan: "bribery" disebut sebagai pemberian material atau janji untuk memengaruhi keputusan penerima demi kepentingan pemberi dan bertentangan dengan hukum; jika tidak ada niat demikian maka ia disebut "gift" semata. Pembedaan konseptual ini tampak membantu menjelaskan mengapa hukum positif Indonesia mengakui adanya hadiah yang "diperbolehkan" bagi aparatur negara sepanjang tidak ada harapan imbalan tertentu. Akan tetapi, literatur gratifikasi yang membandingkan kedua sistem menyimpulkan bahwa dalam konteks aparatur negara, hukum Islam mengambil posisi bahwa semua jenis gratifikasi dilarang dan jalan menuju gratifikasi ditutup, sehingga 'urf (kebiasaan pemberian) tidak dapat dijadikan pembenaran karena tidak memenuhi kategori 'urf sahih. Di sini terlihat pergeseran fokus: pembedaan "niat" (intention-based) memang penting, tetapi literatur fikih yang disintesis menilai bahwa struktur relasi kuasa jabatan itu sendiri membuat "hadiah" mudah bergeser fungsi menjadi rishwah, sehingga pencegahan harus diletakkan pada level sistemik dan etika jabatan publik (Hendrawati & Krisnan, 2019; Mohamed, 2018).

Dengan demikian, pembacaan "gratifikasi menurut hukum Islam" dalam literatur yang tersedia cenderung menekankan kehati-hatian ekstrem untuk pejabat publik. Argumen utamanya bukan menafikan nilai sosial memberi, melainkan menegaskan risiko erosi objektivitas dan amanah: gratifikasi dipandang sebagai benih yang dapat "merusak mental pejabat dan memudarkan objektivitas penyelenggara negara" sebagaimana dikaji dalam literatur tentang gratifikasi dan penghapusan pidana (Hendrawati & Krisnan, 2019). Karena itu, walaupun secara umum muamalah memiliki kaidah dasar kebolehan (al-ashl fi al-ashya' al-ibahah) sebagaimana dibahas dalam literatur usul/fikih modern, konteks jabatan publik diperlakukan sebagai konteks berisiko yang memerlukan pembatasan lebih ketat demi maṣlaḥah (Hendrawati & Krisnan, 2019).

9. Implikasi Praktis dalam Etika dan Kebijakan: Integritas Jabatan, Pencegahan Sistemik, dan Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Fikih

Di luar perdebatan konseptual, literatur anti-korupsi berbasis fikih menekankan bahwa korupsi—termasuk gratifikasi yang dipahami sebagai rishwah—perlu ditangani melalui penguatan nilai dan pendidikan. Studi tentang fikih dan anti-korupsi menegaskan bahwa dalam kerangka fikih, ulama membahas bentuk-bentuk korupsi seperti risywah, ghulul, ikhtilas, akl al-amwal bi al-batil, dan lain-lain sebagai panduan etika untuk melawan korupsi (Mokodompis et al., 2018). Studi tentang integrasi pendidikan anti-korupsi dalam pembelajaran agama juga menempatkan gratifikasi sebagai salah satu bentuk korupsi yang dikaji bersama suap dan penggelapan, lalu dipetakan pada istilah fikih jinayah seperti risywah dan khiyanat untuk membangun karakter anti-korupsi. Sejalan dengan itu, penelitian tentang strategi implementasi pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi keagamaan Islam menyebutkan bentuk-bentuk korupsi yang diajarkan, termasuk "giving gratifications or presents to a civil servant because of his/her position," yang menunjukkan bahwa gratifikasi dipahami sebagai isu integritas layanan publik dan jabatan. Sintesis ini menegaskan bahwa perspektif hukum Islam tidak berhenti pada label halal/haram, tetapi juga mendorong internalisasi nilai amanah, keadilan, dan pencegahan konflik kepentingan melalui pendidikan dan pembinaan moral publik (Mokodompis et al., 2018).

Pada level kebijakan (siyāsah), literatur fikih kebijakan publik menekankan kaidah bahwa tindakan/kebijakan pemimpin atas rakyat bergantung pada kemaslahatan (tasarruf al-imam 'ala ra'iyyah manutun bi al-maṣlaḥah) dan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat masuk kategori jarimah ta'zīr. Kerangka ini koheren dengan praktik hukum positif Indonesia yang membangun mekanisme pelaporan gratifikasi sebagai perangkat administratif pencegahan, sekaligus dengan penekanan Islam pada pencegahan (sadd al-dhari'ah) dan penjatuhan sanksi ta'zīr yang proporsional (Hendrawati & Krisnan, 2019; Rahman et al., 2024). Dengan demikian, posisi Islam dalam literatur yang tersedia dapat dipahami sebagai gabungan antara norma substantif (larangan rishwah/gratifikasi pejabat) dan desain sosial-kebijakan: menutup pintu, memperkuat transparansi, dan membangun integritas (Hendrawati & Krisnan, 2019).

________________________________________

C. Penutup

Berdasarkan sintesis referensi yang tersedia, gratifikasi dalam konteks aparatur negara dipahami dalam hukum Islam terutama melalui konsep rishwah (suap) dan relasinya dengan korupsi, pengkhianatan amanah (ghulul/khiyanah), serta perolehan harta secara batil (akl al-amwal bi al-batil) yang secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan dikuatkan oleh hadis (Assegaf, 2017; Syamsuar et al., 2024). Literatur komparatif menegaskan bahwa meskipun hukum positif Indonesia memperlakukan gratifikasi secara luas sebagai pemberian kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dan menilainya sebagai suap bila terkait jabatan serta berlawanan dengan kewajiban, hukum positif masih mengenal ruang "gratifikasi yang diperbolehkan" dan memberikan konsekuensi khusus melalui mekanisme pelaporan kepada KPK (Rahman et al., 2024). Sementara itu, literatur yang sama menyimpulkan bahwa hukum Islam mengambil posisi lebih ketat: semua gratifikasi untuk aparatur negara dilarang dan jalur-jalur yang mengantar padanya harus ditutup melalui sadd al-dhari'ah demi menjaga kemaslahatan publik dan tujuan syariah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan integritas tata kelola (Hendrawati & Krisnan, 2019; Mohamed, 2018; Syamsuar et al., 2024).

Dengan demikian, rumusan praktis yang konsisten dengan referensi adalah: "pemberian" kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan berisiko kuat menjadi rishwah menurut hukum Islam, dan dalam hukum positif Indonesia ia diperlakukan sebagai suap dalam kondisi yang dirumuskan Pasal 12B serta dimitigasi melalui rezim pelaporan Pasal 12C sebagaimana dibahas dalam literatur (Hendrawati & Krisnan, 2019; Rahman et al., 2024). Di tingkat kebijakan dan pendidikan, literatur menekankan bahwa pencegahan gratifikasi-suap memerlukan penguatan etika amanah dan sistem pencegahan, termasuk pendidikan anti-korupsi berbasis fikih dan tata kelola yang menutup pintu konflik kepentingan (Mokodompis et al., 2018).

________________________________________

Referensi

Assegaf, A. (2017). Curbing Corruption through Tertiary Education in Indonesia and Japan (Analysis of Legal System and Islamic Perspective). Analisa Journal of Social Science and Religion, 2(2), 254. https://doi.org/10.18784/analisa.v2i2.452

Fazzan, F., & Ali, A. K. (2015). Islamic and Positive Law Perspectives of Gratification in Indonesia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 15(1), 1. https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.549

Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019). Indonesian Positive Law and Islamic Criminal Law: Which is the Most Comprehensive Regulation on Anti-Corruption? JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/85-10

Mohamed, K. (2018). Malaysian Intellectual Property Law and Islamic Perspectives on Counterfeit Trade. 923–936. https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.94

Mokodompis, S., Bukido, R., Salim, D. P., & Makka, M. M. (2018). Money Politic in Elections: Islamic Law Perspective. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 16(2), 126. https://doi.org/10.30984/jis.v16i2.708

Nugraheni, N. L. (2018). Criminal Act of Sexual Gratification: Fiqh Jināyah and Positive Law Perspective. Al-Ahkam, 18(1), 97. https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2358

Rahman, K., Hasibuan, A. A., Madjid, A., Qodri, L. A., & Kamal, S. (2024). The Analysis of Financial Performance of Tourism Sector Company Listed on the Indonesian Stock Exchange Before and During the COVID-19 Pandemic. International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific, 7(2), 47–60. https://doi.org/10.32535/ijthap.v7i2.3241

Suyadi, S., Sumaryati, S., Hastuti, D., Yusmaliana, D., & MZ, R. D. R. (2019). Constitutional Piety: The Integration of Anti-Corruption Education into Islamic Religious Learning Based on Neuroscience. J-PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(1). https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8307

Syamsuar, S., Chapakia, A. O., Hamsa, A., & Amelia, A. (2024). Integration of Maqashid Syaria in Nurcholish Madjid's Thinking about Principles for Effective Good Governance. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 9(1), 45. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9701