01333 - Fraus Legis Dalam Perspektif Hukum Islam: Penghindaran Hukum Yang "Sah Secara Formal" Tetapi Bertentangan Dengan Tujuan Syariah

Fraus Legis in the Perspective of Islamic Law: Legal Evasion That Is "Formally Valid" but Contrary to the Purposes of Sharia

________________________________________

Abstrak

Fraus legis atau penghindaran hukum secara curang melalui bentuk yang tampak sah merupakan fenomena yang dalam perspektif hukum Islam dapat dianalisis melalui ketegangan antara formalitas akad dan substansi tujuan syariah. Artikel ini mengkaji konsep fraus legis dalam kerangka hukum Islam melalui pendekatan konseptual-normatif dengan merujuk pada literatur usul fikih, kaidah fikih muamalah, dan tata kelola kepatuhan syariah kontemporer. Kajian menemukan bahwa sekalipun istilah fraus legis tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur usul fikih klasik, fenomena yang sepadan dapat dianalisis melalui pembedaan antara syariah dan fikih, doktrin tujuan akad yang harus sesuai kehendak syariah, prinsip sadd al-żarī'ah, serta kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Larangan riba, gharar, memakan harta secara batil, dan penipuan (gasysy) menjadi indikator substansial yang membuat suatu praktik tidak dapat "disucikan" hanya dengan kemasan formal. Ilustrasi konkret fraus legis dalam muamalah mencakup bai' al-'īnah, tawarruq munazzam, penipuan digital, hingga nikah siri bermotif penghindaran kewajiban hukum-administratif. Mekanisme ijtihad, kaidah fikih, analisis 'illat, dan sistem kepatuhan syariah berperan sebagai perangkat metodologis dan institusional untuk memastikan hukum Islam tidak tereduksi menjadi legalisme formal semata.

Kata kunci: fraus legis, hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, sadd al-żarī'ah, kepatuhan syariah

________________________________________

Abstract

Fraus legis, or fraudulent evasion of the law through ostensibly valid forms, is a phenomenon that in the perspective of Islamic law can be analyzed through the tension between the formality of contracts (akad) and the substantive purposes of Sharia. This article examines the concept of fraus legis within the Islamic legal framework through a conceptual-normative approach, drawing on the literature of uṣūl al-fiqh, maxims of fiqh muamalah, and contemporary Sharia compliance governance. The study finds that although the term fraus legis is not explicitly recognized in classical uṣūl al-fiqh literature, the equivalent phenomenon can be analyzed through the distinction between Sharia and fiqh, the doctrine that the purpose of a contract must conform to the will of Sharia, the principle of sadd al-żarī'ah, and the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The prohibitions on riba, gharar, wrongful consumption of others' wealth, and fraud (gasysy) constitute substantial indicators that render a practice incapable of being "purified" by formal packaging alone. Concrete illustrations of fraus legis in muamalah include bai' al-'īnah, tawarruq munazzam, digital fraud, and unregistered marriage (nikah siri) motivated by the evasion of legal-administrative obligations. The mechanisms of ijtihad, fiqh maxims, 'illat analysis, and Sharia compliance systems serve as methodological and institutional instruments to ensure that Islamic law is not reduced to mere legal formalism.

Keywords: fraus legis, Islamic law, maqāṣid al-sharī'ah, sadd al-żarī'ah, Sharia compliance

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Istilah fraus legis (penghindaran hukum secara curang melalui bentuk yang tampak sah) bukan terminologi baku yang dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber usul fikih pada rujukan yang tersedia, namun fenomena yang sepadan dapat dianalisis secara ketat melalui pembedaan antara syariah sebagai ketentuan yang bersumber dari wahyu dan bersifat fundamental, dengan fikih sebagai produk ijtihad manusia yang bersifat instrumental serta dapat berubah sesuai konteks sosial (Hidayat & Ahmad, 2023; Mukri et al., 2019). Pembedaan ini penting karena problem "sah-formal tetapi menyimpang-tujuan" biasanya muncul bukan pada wilayah normatif wahyu yang tetap, melainkan pada wilayah penerapan, perumusan akad, dan rekayasa praktik muamalah yang berada dalam ranah fikih dan ijtihad (Hidayat & Ahmad, 2023; Mukri et al., 2019).

Dalam literatur yang tersedia, persoalan tersebut paling mudah ditangkap ketika suatu tindakan atau akad memenuhi rukun-syarat lahiriah namun tujuan atau akibat hukumnya justru bertentangan dengan "kehendak syariah" (iradah al-shari') dan merusak kemaslahatan yang hendak dijaga oleh hukum Islam (Hidayat & Ahmad, 2023; Nabilah et al., 2021).

Dalam studi hukum Islam, ketegangan antara "formalisme" dan "tujuan hukum" juga terkait dengan cara kerja uṣūl al-fiqh sebagai metodologi penalaran yang mengintegrasikan dalil wahyu dan logika untuk menghasilkan ketentuan hukum (As-Suvi & Zuhriah, 2023). Karena itu, pengujian terhadap dugaan fraus legis dalam perspektif Islam tidak cukup berhenti pada ada-tidaknya format akad, tetapi harus menilai koherensi tujuan, illat, dan dampak akad dengan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariah) sebagai orientasi kemaslahatan (Faisal et al., 2019; Muhlis & Syarif, 2023). Kerangka maqāṣid sendiri dipahami sebagai tujuan penetapan hukum yang intinya mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan (menolak mafsadah dan menarik maslahat) serta menjaga lima kepentingan primer (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) (Faisal et al., 2019; Muhlis & Syarif, 2023).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Fondasi Konseptual: Syariah–Fikih, Maqāṣid, dan Ruang Terjadinya Penghindaran Hukum

Dalam referensi yang tersedia, syariah dijelaskan sebagai ketentuan yang berasal dari wahyu dan bersifat lebih fundamental, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman atau ijtihad manusia atas wahyu yang karenanya bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu (Hidayat & Ahmad, 2023; Mukri et al., 2019). Konsekuensinya, problem penghindaran hukum melalui "rekayasa bentuk" biasanya muncul pada wilayah fikih—yakni wilayah perumusan ketentuan praktis—terutama pada muamalah yang memang memiliki dimensi rasional (ta'aqqulī) sehingga dapat dianalisis tujuan dan maslahatnya secara lebih luas dibanding wilayah ibadah yang lebih ta'abbudī (Alimuddin, 2019; Faisal et al., 2019).

Pembacaan ini sejalan dengan penegasan bahwa ruang operasional maslahat—menurut paparan tentang al-Ṭūfī—terutama berada pada muamalah dan adat, bukan ibadah dan bukan perkara yang sudah ditentukan nash secara pasti (Faisal et al., 2019). Dengan demikian, analisis fraus legis dalam Islam secara metodologis wajar difokuskan pada muamalah (akad, transaksi, kebijakan sosial-ekonomi) yang secara inheren rentan "dimanipulasi" bentuknya, namun tetap harus diuji terhadap tujuan syariah (Faisal et al., 2019; Muhlis & Syarif, 2023).

Maqāṣid al-sharī'ah dalam rujukan yang tersedia diposisikan sebagai instrumen penting bagi mujtahid untuk memproduksi atau mereproduksi ketentuan hukum sebagai jawaban atas persoalan sosial, agar syariah tidak menjadi "piranti tanpa ruh" (Firdaus et al., 2020). Pada level operasional, maqāṣid menuntut agar penetapan hukum selalu diarahkan kepada kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan, termasuk memastikan terjaganya al-ḍarūriyyāt al-khams (Muhlis & Syarif, 2023; Nurhayati & Nasution, 2020). Dari sudut ini, "penghindaran hukum" yang merusak maqāṣid akan dipandang bermasalah, sekalipun pelaku dapat menampilkan wajah formal yang tampak sesuai rukun atau syarat akad (Faisal et al., 2019; Muhlis & Syarif, 2023).

2. Fraus Legis dalam Bahasa Fikih: Akad yang Tujuannya Menyelisihi Kehendak Syariah

Salah satu pintu masuk paling eksplisit dalam sumber yang tersedia untuk memahami fraus legis ialah doktrin bahwa tujuan atau maqṣad akad harus sesuai dengan syariah. Lubis menegaskan bahwa menurut para fuqaha, tujuan akad hanya diketahui melalui syariah dan harus sesuai dengan "kehendak syariah"; karena itu, akad yang tujuan atau konsekuensi hukumnya bertentangan dengan kehendak syariah dinilai tidak sah, termasuk akad-akad yang dibuat untuk melegitimasi riba (Nabilah et al., 2021). Pada titik ini, struktur argumentasinya serupa dengan gagasan fraus legis: tindakan memanfaatkan bentuk yang "tampak sah" untuk mencapai hasil yang dilarang oleh tujuan hukum.

Dalam sumber yang sama, disebut contoh bai' al-'īnah (jual-beli lalu beli kembali) sebagai "pseudo-contract" yang dibuat untuk melegitimasi riba (Nabilah et al., 2021), sehingga inti masalahnya bukan semata format jual-beli, melainkan motif atau tujuan dan akibat ekonominya yang menabrak larangan riba (Muhammad, 2020; Nabilah et al., 2021).

Kerangka di atas berkelindan dengan pembahasan kaidah-kaidah fikih jual-beli oleh Hidayat dan Ahmad yang memasukkan unsur riba, gharar atau jahalah (ketidakpastian), "memakan harta secara batil", dan penipuan (gasysy) sebagai bagian dari karakter kaidah fikih yang bersifat "statis" (fundamental) dalam menjaga kemaslahatan muamalah (Muhammad, 2020). Dengan demikian, praktik yang secara formal memenuhi "akad" tetapi substantif mengandung penipuan, memakan harta secara batil, atau menjadi sarana riba akan bertentangan dengan orientasi kemaslahatan yang menjadi landasan pembentukan aturan muamalah (Muhammad, 2020; Nabilah et al., 2021). Di sini tampak bahwa fraus legis dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai ketidakselarasan antara formalitas akad dan maqāṣid atau maslahat yang dikehendaki syariah (Muhammad, 2020; Muhlis & Syarif, 2023).

3. Larangan Substansial yang Menjadi "Alarm" Fraus Legis: Riba, Gharar, dan Penipuan

Dalam rujukan yang tersedia, ada penekanan bahwa muamalah tidak memberi ruang bagi penipuan atau ketidakjujuran. Suhada dkk. secara eksplisit menyatakan "tidak ada tempat untuk fraud atau dishonesty dalam transaksi muamalah," sehingga etika kejujuran merupakan basis penerapan kaidah fikih pada bisnis kontemporer, misalnya e-commerce (Faizi & Shuib, 2021). Safitri dan Maftukhatusolikhah, ketika membahas praktik PER, juga menekankan pentingnya disclosure untuk mencegah kesalahpahaman yang mengarah pada unsur fraud, dan mereka menampilkan prinsip muamalah seperti kerelaan serta ketiadaan fraud sebagai prinsip yang ditekankan (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Dalam perspektif ini, fraus legis bukan sekadar "celah legal formal", melainkan modus yang cenderung menempatkan pihak lain dalam posisi tertipu atau dirugikan, sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran transaksi (Faizi & Shuib, 2021; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

Di sisi lain, Hidayat dan Ahmad menunjukkan bahwa kaidah fikih jual-beli Ibn al-'Arabi memasukkan riba, gharar atau jahalah, memakan harta secara batil, dan penipuan (gasysy) sebagai pilar larangan yang berorientasi pada kemaslahatan (Muhammad, 2020). Muhlis dan Syarif juga menyebut prinsip bisnis Islam yang melarang cara-cara merusak, melarang aktivitas perjudian atau yang menyerupainya, melarang saling mengkhianati dan saling membahayakan, serta melarang kecurangan—misalnya dalam takaran atau timbangan atau pemalsuan (Suhada et al., 2020). Karena itu, praktik penghindaran hukum yang "legal-formal" tetapi secara ekonomi menipu, menimbulkan gharar, atau mengantarkan pada riba dapat diposisikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah yang justru hendak dijaga oleh syariah (Muhammad, 2020; Suhada et al., 2020).

4. Sadd al-Żarī'ah sebagai Anti-Fraus Legis: Menutup Jalan Menuju Kerusakan

Prinsip sadd al-żarī'ah (pencegahan sarana yang mengantarkan pada yang terlarang) tampil dalam rujukan sebagai perangkat penting untuk menjaga maqāṣid. Hidayat dan Ahmad menyebut relevansi pendekatan maqāṣid dan sadd al-żarī'ah dalam kaidah fikih jual-beli Ibn al-'Arabi, termasuk contoh larangan oleh Imam Malik dengan alasan sadd al-żarī'ah (Muhammad, 2020). Pada wilayah legislasi dan harmonisasi hukum perbankan syariah, Baidhowi dan Setiawan menyatakan bahwa penyerapan norma Islam dalam legislasi perbankan syariah berbasis pada metode al-maṣlaḥah al-mursalah dan sadd dzari'ah sebagai langkah pencegahan kesalahan praktik (Baidhowi & Setiawan, 2019).

Dalam kajian jaminan pada mudharabah, Hidayatullah dan Fadillah juga memaknai instrumen jaminan sebagai upaya menghindari mudarat yang sejalan dengan prinsip sadd adz-dzari'ah, sekaligus dikaitkan dengan hifẓ al-māl (menjaga harta) sebagai bagian dari maqāṣid (Hidayatullah & Fadillah, 2022). Pola ini memperlihatkan bahwa anti-fraus legis dalam Islam tidak hanya bersifat represif (menghukum setelah terjadi), tetapi juga preventif melalui desain norma yang menutup jalur rekayasa formal menuju substansi yang dilarang (Baidhowi & Setiawan, 2019; Muhammad, 2020).

Keterkaitan sadd al-żarī'ah dengan pencegahan penyalahgunaan simbol atau atribut agama juga ditunjukkan dalam studi Osman dkk. yang menjelaskan bahwa fatwa terkait larangan tertentu dibuat untuk melindungi kemurnian Islam dan mencegah penyalahgunaan (misuse) atau penipuan, serta menyebut metode sadd az-zarai dan kaidah "menolak mudarat lebih utama daripada menarik maslahat" sebagai penopang penetapan larangan (Osman et al., 2024). Ini memperluas pemahaman bahwa logika fraus legis—menyalahgunakan bentuk yang tampak sah atau baik untuk tujuan yang batil—dapat terjadi bukan hanya pada kontrak finansial, tetapi juga pada praktik sosial yang memanfaatkan "label" atau "atribut" untuk keuntungan pribadi yang menabrak tujuan syariah (Muhammad, 2020; Osman et al., 2024).

5. Peran Maṣlaḥah dan Maqāṣid: Substansi Kemaslahatan sebagai Ukuran dengan Batas Metodologis

Rujukan yang tersedia menempatkan maṣlaḥah sebagai inti tujuan hukum Islam. Nurhayati dan Nasution menegaskan maqāṣid al-sharī'a sebagai tujuan penetapan hukum dengan inti mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan, sekaligus menjaga lima hal primer (Nurhayati & Nasution, 2020). Faisal dkk. juga menjelaskan bahwa maṣlaḥah (sering disebut maṣlaḥah mursalah atau istislāḥ) adalah persoalan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh syariah namun jika dilakukan membawa kebaikan; sekaligus menegaskan melalui pembacaan atas al-Ṭūfī bahwa penerapan maslahat dibatasi pada muamalah dan adat, bukan ibadah dan bukan perkara yang telah ada dalil penentuannya (Faisal et al., 2019).

Pada titik ini, pengujian dugaan fraus legis menuntut analisis maslahat-mafsadah secara disiplin: apakah bentuk formal itu benar membawa maslahat yang diakui syariah atau justru mafsadah yang disamarkan (Faisal et al., 2019; Nurhayati & Nasution, 2020).

Namun, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan adanya nuansa perdebatan metodologis mengenai maslahat sebagai dalil. Mukri dkk. mencatat bahwa sebagian mazhab (Syafi'iyyah, Hanafiyyah, Zahiriyyah, dan Syiah) tidak menjadikan maṣlaḥah mursalah sebagai hujjah secara mutlak (Mukri et al., 2019). Sulthon juga menyatakan bahwa sekalipun ulama sepakat tentang maslahat sebagai maqāṣid, terdapat perbedaan dalam menjadikan illat atau maslahat sebagai sumber penentuan hukum, dan disebut bahwa al-Syafi'i menerima Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas sebagai sumber utama (Sulthon, 2020).

Sunaryo dan Fahmi bahkan mengkritik liberalisasi maqāṣid yang berani mengabaikan ketentuan nash spesifik atas nama "prioritizing public interest," dan menegaskan bahwa maslahat yang sah harus dibangun dengan menjadikan teks-teks khusus sebagai pijakan untuk memahami tujuan hukum, bukan mengabaikannya (Sunaryo & Fahmi, 2024). Dengan batasan ini, analisis fraus legis tidak boleh berubah menjadi pembenaran bebas: justru ia harus menjaga keseimbangan antara teks, kaidah fikih, dan pembacaan maqāṣid yang bertanggung jawab (Mukri et al., 2019; Nurhayati & Nasution, 2020).

6. Cara Mengidentifikasi Fraus Legis: Menilai Maqṣad Akad, Illat, dan Dampak

Dalam rujukan yang tersedia, penilaian terhadap "substansi" dapat dijustifikasi melalui beberapa perangkat.

Pertama, prinsip bahwa tujuan akad harus sejalan dengan syariah, dan akad yang bertujuan melegitimasi riba dinilai tidak sah, memberi indikator bahwa evaluasi tujuan adalah kunci (Nabilah et al., 2021).

Kedua, perangkat 'illat (ratio legis) diposisikan sebagai karakter yang rasional, terukur, dan menjadi tanda hukum; Abubakar dkk. menjelaskan 'illat sebagai ratio legis dan mengaitkannya dengan perlindungan (ḥifẓ) dalam kerangka maqāṣid (Abubakar et al., 2021). Hasballah dkk. menegaskan bahwa mayoritas ulama memandang pencarian 'illat dalam teks hukum adalah valid dan permissible, serta memaparkan metodologi munāsabah al-Ghazali dalam identifikasi 'illat (Hasballah et al., 2021). Kerangka 'illat ini relevan untuk memeriksa apakah suatu bentuk formal hanyalah "selubung" untuk mencapai akibat yang sama dengan yang dilarang—misalnya riba—sehingga secara substantif jatuh pada larangan yang sama (Abubakar et al., 2021; Nabilah et al., 2021).

Ketiga, kaidah-kaidah fikih memberikan "kompas" untuk menolak manipulasi formal. Istiqomah dkk. mengutip kaidah bahwa kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat akad mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; mereka juga menampilkan kaidah asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang (Istiqomah et al., 2021). Hidayatullah dan Fadillah, dalam konteks jaminan mudharabah, juga menegaskan pembenaran praktik yang tidak boleh jatuh pada "mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram," serta menguatkan penggunaan kaidah asal kebolehan muamalah sebagai basis argumentasi (Hidayatullah & Fadillah, 2022).

Keempat, Hussain menegaskan bahwa struktur legislatif Islam tidak menilai perkara hanya dari dimensi luar atau penampakan, tetapi juga mempertimbangkan aspek intrinsik seperti logika, makna, dan hikmah yang mendasarinya (Hussain, 2021). Jika prinsip ini diterapkan, maka "bentuk sah" tidak otomatis menghalalkan "tujuan batil"; sebaliknya, substansi, hikmah, dan dampak menjadi pusat pemeriksaan (Hussain, 2021; Nabilah et al., 2021).

7. Ilustrasi Konkret Fraus Legis dalam Muamalah: Akad Semu untuk Melegitimasi Riba dan "Transaksi Kertas"

Contoh paling jelas dalam rujukan adalah bai' al-'īnah. Lubis menyebut al-'īnah sebagai bentuk akad semu (pseudo-contract) yang dibuat untuk melegitimasi riba, dan memasukkannya ke dalam kategori akad yang tujuannya bertentangan dengan kehendak syariah sehingga dinilai tidak sah (Nabilah et al., 2021). Hidayat dan Ahmad juga menegaskan bahwa kaidah fikih muamalah menaruh perhatian pada larangan riba, gharar atau jahalah, memakan harta secara batil, dan penipuan, sehingga struktur akad yang tampak jual-beli tetapi secara substantif menghasilkan manfaat riba dapat diposisikan sebagai pelanggaran terhadap pilar larangan tersebut (Muhammad, 2020). Dengan demikian, pola fraus legis dalam contoh ini bekerja melalui "kamuflase" jual-beli untuk mencapai hasil ekonomi yang dilarang oleh tujuan syariah (Muhammad, 2020; Nabilah et al., 2021).

Perdebatan sejenis muncul pada tawarruq (khususnya tawarruq munazzam). Aprianto dan Nazilah menyatakan bahwa bai' al-'īnah dilarang karena adanya nash hadis yang melarangnya, sedangkan tawarruq masih diperdebatkan; namun mereka juga mencatat keputusan konferensi Islamic Fiqih Academy yang melarang praktik tawarruq munazzam pada sebagian bank Islam karena praktiknya hanya terbatas pada "transaksi di atas kertas" untuk memperoleh uang tunai (Aprianto & Nazilah, 2023). Mereka menambahkan bahwa salah satu kondisi muamalah adalah transparansi dan bebas dari unsur fraud atau gharar atau syubhat (Aprianto & Nazilah, 2023). Secara analitis, "transaksi kertas" yang memproduksi uang tunai tanpa realisasi pertukaran barang yang bermakna dapat dibaca sebagai modus penghindaran substansi larangan—atau setidaknya penghindaran tujuan etis muamalah—walaupun pelaku dapat menampilkan rangkaian akad formal (Aprianto & Nazilah, 2023; Hussain, 2021).

8. Fraus Legis di Era Digital: Penipuan yang Menggunakan Infrastruktur Sah dan Format Transaksi Modern

Dalam rujukan, persoalan fraud di platform digital menunjukkan bentuk lain dari fraus legis: bukan sekadar mengakali larangan riba, tetapi mengakali kepercayaan pasar melalui mekanisme yang secara formal tampak seperti transaksi biasa. Febriandika dkk. menemukan indikasi penipuan lelang online melalui Instagram, seperti penggunaan akun palsu untuk penawaran fiktif, barang tidak dikirim, dan pencampuran produk asli-palsu; mereka menyatakan hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang aktivitas penipuan yang disengaja (Febriandika et al., 2022). Sementara itu, Suhada dkk. menegaskan prinsip bahwa tidak ada tempat untuk fraud atau dishonesty dalam transaksi muamalah, dan kaidah fikih dapat menjadi fondasi implementasi bisnis e-commerce (Faizi & Shuib, 2021).

Jika kedua rujukan ini disatukan, maka modus digital sering memanfaatkan "wadah formal" yang sah (platform transaksi, prosedur lelang, komunikasi elektronik) untuk tujuan batil (penipuan), yang secara normatif bertabrakan dengan prinsip muamalah dan tujuan maqāṣid menjaga harta serta kehormatan pihak yang dirugikan (Faizi & Shuib, 2021; Febriandika et al., 2022).

Pada level kebijakan-fatwa, Bashori dkk. menunjukkan bahwa epistemologi fatwa DSN-MUI pada transaksi digital memanfaatkan argumentasi istiṣlāḥī (berbasis kemaslahatan) dan kaidah fikih yang dominan, dengan "tanda-tanda kemaslahatan" sebagai muara maqāṣid (Bashori et al., 2023). Kerangka ini penting dalam konteks anti-fraus legis digital: semakin transaksi bergeser ke model baru, maka verifikasi substansi (maslahat, pencegahan mudarat) harus berjalan paralel dengan inovasi teknis, agar bentuk formal digital tidak menjadi ruang subur untuk manipulasi yang menabrak maqāṣid (Bashori et al., 2023; Faizi & Shuib, 2021).

9. Fraus Legis dalam Hukum Keluarga: Nikah Siri untuk Mempertahankan Tunjangan sebagai Penipuan terhadap Negara

Ramlah membahas praktik nikah siri yang dilakukan dengan tujuan mempertahankan manfaat gaji keluarga; ia menegaskan bahwa nikah siri dapat dipandang "boleh" bila memenuhi rukun-syarat perkawinan Islam, tetapi menjadi "dilarang" ketika dipandang tidak sah karena tidak memberi kepastian hukum bagi generasi penerus dan melanggar ketentuan UU Perkawinan; lebih tegas lagi, nikah siri dengan motif mempertahankan tunjangan dikategorikan sebagai penipuan terhadap negara (Ramlah, 2022). Pada titik ini, strukturnya selaras dengan konsep fraus legis: bentuk perkawinan bisa dipenuhi secara "syarat-rukun fikih", tetapi motifnya ialah menghindari konsekuensi hukum-administratif, sehingga bertentangan dengan tujuan perlindungan dan kepastian yang hendak dicapai regulasi serta bertentangan dengan nilai kemaslahatan (Nur et al., 2022; Ramlah, 2022).

Dari perspektif maqāṣid dan maslahat, Nur dkk. menegaskan bahwa perkawinan siri bisa dinilai sah secara agama karena memenuhi rukun-syarat, tetapi dapat menimbulkan banyak mudarat bagi kehidupan pasangan dan anak; mereka menyatakan pencatatan perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang mubah dan sangat dianjurkan karena terdapat banyak maslahat, bahkan sebagian ahli hukum Islam memandangnya sebagai kewajiban (Nur et al., 2022). Muslimin dan Kharis juga menegaskan bahwa perangkat penalaran (istiḥsān dan istiṣḥāb) dapat digunakan untuk mendukung kewajiban pencatatan perkawinan karena terdapat maṣlaḥah muḥaqqaqah dan tidak ada larangan tegas dalam Al-Qur'an dan hadis atas pencatatan itu sendiri (Muslimin & Kharis, 2020).

Bila disintesiskan, maka nikah siri yang sengaja disembunyikan untuk menghindari konsekuensi hukum—misalnya terkait tunjangan—dapat dipahami sebagai penyimpangan tujuan perlindungan dan kepastian yang dibaca sebagai maslahat, sehingga memiliki karakter penghindaran hukum yang secara etis bertabrakan dengan maqāṣid (Nur et al., 2022; Ramlah, 2022).

10. Implikasi Normatif: Mengapa Fraus Legis Dipandang Serius dalam Islam

Kerangka maqāṣid yang menekankan perlindungan lima kepentingan primer menuntut agar praktik sosial tidak merusak jiwa, harta, kehormatan, dan tatanan keluarga (Faisal et al., 2019; Nurhayati & Nasution, 2020). Nurhayati dan Nasution menekankan bahwa segala sesuatu yang berpotensi mengganggu atau mengancam lima hal primer harus dihindari dalam kerangka maqāṣid (Nurhayati & Nasution, 2020).

Ketika fraus legis mewujud dalam akad semu riba, "transaksi kertas" yang menutup substansi, atau penipuan digital, dampak utamanya sering berkisar pada kerusakan harta (ḥifẓ al-māl), kerusakan kehormatan atau kepercayaan, dan kerusakan tatanan sosial (Muhammad, 2020; Nurhayati & Nasution, 2020). Pada ranah keluarga, praktik nikah siri untuk motif penipuan tunjangan dapat menimbulkan mudarat bagi kepastian status dan hak-hak pihak rentan, yang oleh Nur dkk. dipahami sebagai kemudaratan bagi pasangan dan anak karena sulitnya pengakuan dan pembuktian di hadapan institusi hukum (Nur et al., 2022; Ramlah, 2022).

11. Strategi Pencegahan: Tata Kelola Kepatuhan Syariah sebagai "Sistem Anti-Fraus Legis"

Rujukan menempatkan kepatuhan syariah (shariah compliance) sebagai isu sentral khususnya pada lembaga keuangan. Grais dan Pellegrini menjelaskan bahwa pemantauan dan evaluasi kepatuhan syariah pada institusi keuangan Islam bertumpu pada pengaturan internal perusahaan; keberadaan Shariah Supervisory Board (SSB) yang kompeten dan independen dapat menyetujui instrumen baru dan mendorong inovasi, sementara review transaksi dapat dipercayakan pada unit internal dan dikolaborasikan dengan auditor eksternal yang memberi opini tahunan terkait pemenuhan persyaratan syariah (Grais & Pellegrini, 2006). Namun mereka juga menyoroti kelangkaan pakar yang menguasai fikih muamalah sekaligus praktik komersial-akuntansi, yang dapat memengaruhi kualitas review syariah (Grais & Pellegrini, 2006). Dalam konteks fraus legis, temuan ini penting: rekayasa bentuk formal sering kali memerlukan kompetensi ganda untuk dideteksi (fikih akad sekaligus struktur ekonomi-akuntansi) (Grais & Pellegrini, 2006; Hussain, 2021).

Dalam konteks Indonesia, Yusmad dkk. menekankan bahwa anggota DPS perlu kompeten dalam memahami ketentuan fikih sekaligus hukum positif nasional sebagai basis operasional perbankan syariah, dan laporan DPS penting untuk mengurangi praktik non-konformitas (Yusmad et al., 2024). Rahmatullah juga menyatakan bahwa praktik DPS masih cenderung fokus pada akad daripada audit syariah secara lebih luas, sehingga berdampak pada pemahaman kepatuhan syariah yang kontekstual dalam sektor keuangan Islam (Rahmatullah, 2023).

Di tingkat fatwa, Yusuf dkk. menunjukkan posisi sentral kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI perbankan syariah, sehingga kaidah fikih berfungsi sebagai landasan hukum yang sistemik bagi produk dan praktik (Yusuf et al., 2023). Sementara Radliyah dkk. menegaskan bahwa fatwa DSN memiliki daya ikat ketika diakui dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan—misalnya dalam konteks perbankan syariah—serta ketidakpatuhan pada fatwa dapat berdampak negatif pada aktivitas dan kredibilitas lembaga terkait (Radliyah et al., 2018).

Secara keseluruhan, tata kelola fatwa–DPS–audit dapat dibaca sebagai arsitektur pencegahan fraus legis: bukan sekadar menilai format akad, tetapi menguji keterarahan produk dan praktik pada maqāṣid dan kaidah anti-penipuan atau anti-riba (Grais & Pellegrini, 2006; Yusmad et al., 2024).

________________________________________

C. PENUTUP

Berdasarkan rujukan yang tersedia, fraus legis dalam perspektif hukum Islam paling tepat dipahami sebagai strategi penghindaran norma syariah melalui formalitas yang tampak memenuhi rukun-syarat, namun tujuan, illat, atau dampaknya bertentangan dengan kehendak syariah dan merusak maqāṣid atau maslahat (Nabilah et al., 2021; Nurhayati & Nasution, 2020). Larangan riba, gharar atau jahalah, memakan harta secara batil, dan penipuan (gasysy atau fraud) merupakan indikator substansial yang membuat suatu praktik tidak dapat "disucikan" hanya dengan kemasan formal (Faizi & Shuib, 2021; Muhammad, 2020).

Prinsip sadd al-żarī'ah memperkuat pendekatan preventif untuk menutup jalan menuju penyimpangan, termasuk dalam konteks regulasi dan desain kelembagaan (Baidhowi & Setiawan, 2019; Muhammad, 2020). Pada akhirnya, mekanisme ijtihad, kaidah fikih, analisis 'illat, dan sistem kepatuhan syariah (fatwa, DPS/SSB, audit) berperan sebagai perangkat metodologis dan institusional untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak direduksi menjadi "legal-formalisme", melainkan tetap terjaga orientasinya pada kemaslahatan yang sah dan tujuan syariah (As-Suvi & Zuhriah, 2023; Bashori et al., 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A., Juliana, J., & Hasan, M. R. (2021). The right of a child outside the legal marriage of a biological father: The analysis of ḥifẓ al-nafs as law 'illat. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5(1), 153. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256

Alimuddin, A. (2019). The urgency of the maqāṣid al-syarī'ah in reasoning Islamic law. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal, 1(2), 117–123. https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.42

Aprianto, N. E. K., & Nazilah, I. R. (2023). Analysis of the concept of tawarruq in the perspective of sharia economic law. El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 47–59. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7718

As-Suvi, A. Q., & Zuhriah, E. (2023). Ratio legis of interfaith inheritance reformulation from the perspective of fiqh minority: A study of the thoughts of Yusuf Al-Qardhawi and Taha Jabir Al-Alwani. Jurnal Pembaharuan Hukum, 10(3), 361. https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.33335

Baidhowi, & Setiawan, A. (2019). Harmonization of Islamic law norms in sharia banking laws. https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.39

Bashori, A., Mutho'am, M., & Jusoh, W. N. H. W. (2023). Epistemology of fatwas on digital transaction in Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 231–278. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_02

Faisal, F., Mukri, Moh., & Asriani, A. (2019). Criticism against feminist's thinking about husband's and wife's rights and obligations. Al-Adalah, 16(2), 331–354. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.5801

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on sharia products and its role in the development of Islamic finance industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859

Febriandika, N. R., Nurzaman, J., & Arkiang, M. R. A. (2022). Potential fraud on online auction business via Instagram: Overview of Islamic law and Indonesian statutory law. Varia Justicia, 18(1), 1–17. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i1.6640

Firdaus, F., Juneidi, A., Astari, L., & Sari, F. M. (2020). Various methods of establishing contemporary Islamic law. Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 10(1), 39–58. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Hasballah, K., Darna, A., Said, W., Akbar, H., Makinara, I. K., & Fauzan, F. (2021). Identifying 'illat through munasabah in Islamic law: A perspective of Imam Al-Ghazali. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5(2), 598. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10914

Hidayat, E., & Ahmad, A. U. F. (2023). Legal maxims of ba'i Ibn Al-Arabi's contract and their relevance to contemporary muamalah maliah issues. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 1–28. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_01

Hidayatullah, M. S., & Fadillah, R. (2022). Economic and legal dimensions of collateral existence in modern mudhārabah contracts: Understanding the relationship between risk management, national law, and contemporary fiqh. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 223–238. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6860

Hussain, T. (2021). Islamic banking in the context of shariah objectives and Islamic legal maxims. Īqān, 4(01), 91–101. https://doi.org/10.36755/iqan.v4i01.321

Istiqomah, I., Mulyawisdawati, R. A., & Meriyati, M. (2021). The implementation of sharia marketing to increase customer satisfaction at Muamalat Bank of Bantul Branch Office. Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(2), 179–198. https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.166

Muhammad, H. (2020). Holistic practice of fiqh al-muamalat: Halal accountability of Islamic microfinance institutions. Nusantara Halal Journal, 1(1), 22–31. https://doi.org/10.17977/um060.2020v1p022-031

Muhlis, & Syarif, M. F. (2023). Islamic law for business and its legal bases in Indonesia. Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 11–21. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i1.255

Mukri, Moh., Mustofa, I., & Fauzan, F. (2019). Constructing the epistemological aspect fiqh Nusantara. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 24(1), 135. https://doi.org/10.32332/akademika.v24i1.1617

Muslimin, J., & Kharis, M. (2020). Istihsan and istishab in Islamic legal reasoning: Towards the extension of legal finding in the context of Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20(2), 163–179. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i2.589

Nabilah, W., Rizal, D., & Warman, A. B. (2021). Persecutory and defamation as barriers to inheritance (review of maqāṣid sharī'ah in a compilation of Islamic law). Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(1), 49. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3274

Nur, N. F., Yahya, A., & Idris, E. (2022). Maqashid shariah study on the recording of unregistered marriage in the family card. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(3), 411–422. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.411-422

Nurhayati, N., & Nasution, M. S. A. (2020). Maqāsīd al-sharīa in the fatwa of the Indonesian Ulama Council regarding congregational worship during the COVID-19 pandemic. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(2), 251. https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.251-275

Osman, S., Rahman, S. A., Bakar, E. A., & Safian, Y. H. M. (2024). The use of Islamic attribute in food product marketing: Expert views. Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, 32(1), 260–289. https://doi.org/10.60016/majcafe.v32.10

Radliyah, N., Musjtari, D. N., & Setyowati, R. (2018). Fatwa DSN MUI in managing the dispute settlement of sharia economic in Indonesia through Basyarnas. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(2), 123. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1346

Rahmatullah, R. (2023). Sharia supervisory board: Effectiveness in the supervisory function of Islamic financial institutions in Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1838. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478

Ramlah, R. R. (2022). The implementation of nikah siri with the purpose of maintaining family salary benefits: The perspective of Islamic law. Innovatio Journal for Religious Innovations Studies, 22(2), 126–140. https://doi.org/10.30631/innovatio.v22i2.155

Safitri, N., & Maftukhatusolikhah, M. (2021). Profit equalization reserve and DSN MUI No: 127/DSN-MUI/VII/2019 in maqashid syariah perspective. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 21(1), 31–40. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8340

Suhada, B., Alimuddin, A., & Aisyah, L. (2020). COVID-19 and the implementation of qawā'id fiqhiyyah in e-commerce. Justicia Islamica, 17(2), 365–382. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2154

Sulthon, M. (2020). Methodology and scope of social fiqh (thinking study KH. M. Sahal Mahfudh). Jurnal Dinamika Hukum, 19(3), 569. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2580

Sunaryo, A., & Fahmi, A. H. (2024). Evaluation of the maqāṣid al-sharī'ah liberalization: An examination of the notion of 'prioritizing public interest over textual evidence.' Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 1–16. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524

Yusuf, M., Hasanudin, H., Azhari, F., Abduh, M. R., & Farhanah, S. A. (2023). Islamic banks: Analysis of the rules of fiqh on the fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council. International Journal of Law Environment and Natural Resources, 3(1), 21–37. https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.44