01332 - Fraud Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Dalam Kerangka Fiqh Mu'āmalāt

Fraud in Islamic Law Perspective: A Conceptual Study within the Framework of Fiqh Mu'āmalāt

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep fraud (perbuatan curang atau penipuan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum) dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka fiqh mu'āmalāt. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini memetakan terminologi fraud dalam fiqh klasik dan kontemporer—meliputi konsep ghish, tadlīs, taghrīr, serta relasinya dengan gharar—dan menganalisis posisi fraud sebagai perusak rukun dan syarat akad. Hasil kajian menunjukkan bahwa fraud berseberangan langsung dengan maqāṣid syariah, terutama dalam dimensi perlindungan harta (hifẓ al-māl), karena ia merusak kejujuran, menodai kerelaan para pihak, dan memindahkan harta tanpa hak. Dalam konteks transaksi digital kontemporer, larangan fraud tetap operasional melalui parameter kejelasan objek, kebenaran informasi, kerelaan yang sah, dan kesesuaian tujuan akad dengan syariah. Pencegahan fraud menuntut dua lapis pengamanan: etis (akhlak ṣidq-amanah dan larangan ghish) dan institusional (fatwa, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta pedoman penyelesaian sengketa).

Kata kunci: fraud; fiqh mu'āmalāt; tadlīs; taghrīr; gharar; maqāṣid syariah; akad

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of fraud (deceptive or dishonest acts committed to obtain unlawful gains) from an Islamic law perspective, particularly within the framework of fiqh mu'āmalāt. Employing a literature review method, this study maps the terminology of fraud in classical and contemporary fiqh—encompassing the concepts of ghish, tadlīs, taghrīr, and their relation to gharar—and analyzes fraud as a factor that corrupts the pillars and conditions of a contract (ʿaqd). The findings indicate that fraud is directly opposed to the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), especially in the dimension of property protection (hifẓ al-māl), as it destroys honesty, violates the genuine consent of contracting parties, and transfers property unlawfully. In the context of contemporary digital transactions, the prohibition of fraud remains operational through the parameters of object clarity, truthfulness of information, valid consent, and conformity of contractual purpose with sharī'ah. The prevention of fraud requires a dual layer of safeguards: ethical (the morality of ṣidq-amānah and the prohibition of ghish) and institutional (fatwas, Shariah Supervisory Board oversight, and dispute resolution guidelines).

Keywords: fraud; fiqh mu'āmalāt; tadlīs; taghrīr; gharar; maqāṣid al-sharī'ah; contract

________________________________________

1. Pendahuluan: Fraud sebagai Problem Inti dalam Muʿāmalāt

Dalam kerangka hukum Islam, aktivitas ekonomi dan transaksi (muʿāmalāt) pada dasarnya dipandang sebagai bagian dari interaksi sosial yang harus berjalan dalam koridor syariah dan etika, karena muʿāmalāt mengatur pemenuhan hak orang lain melalui kontrak/komitmen yang dibingkai oleh syariah (Firdaus et al., 2020; 'Ilmi, 2023). Sejalan dengan itu, hukum Islam secara umum bertujuan merealisasikan kemaslahatan (manfaat) manusia serta menjaga kepentingan pokok—termasuk perlindungan harta—sehingga perilaku transaksi yang merusak kemaslahatan dan menimbulkan mafsadah (kerusakan) diposisikan sebagai sesuatu yang harus dicegah (Rahmat et al., 2023; Suhada et al., 2020; Yasir et al., 2022). Dalam horizon tersebut, fraud (perbuatan curang/penipuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum) merupakan tindakan yang berseberangan dengan tujuan syariah karena ia merusak kejujuran, menodai kerelaan para pihak, dan berpotensi memindahkan harta tanpa hak (ghayr mashrūʿ) (Nishanova, 2021; المدخلي, 2005; محمود, 2015).

Di dalam literatur muʿāmalāt kontemporer, prinsip dasar yang sering dijadikan pijakan adalah kaidah bahwa bentuk muʿāmalāt pada asalnya boleh (mubāḥ) sampai ada dalil yang melarangnya; karena itu, inovasi transaksi dimungkinkan, tetapi dibatasi oleh larangan unsur-unsur yang merusak seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir/qimār (spekulasi/untung-untungan), dan penipuan/ghish (kecurangan) (Muhammadi, 2018; Sumanto et al., 2023; محمود, 2015). Dengan demikian, pembahasan fraud menurut hukum Islam pada dasarnya merupakan pembahasan tentang bagaimana syariah mengunci ruang transaksi agar tetap "halal dan adil" dengan menutup jalan kecurangan yang menguntungkan pelaku namun merugikan pihak lain (Hidayat & Ahmad, 2023; Nurdin & Rajab, 2020; محمود, 2015).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Syariah, Fiqh, Uṣūl al-Fiqh, dan Posisi Muʿāmalāt

Beberapa kajian menegaskan pembedaan penting antara syariah sebagai ajaran/ketentuan Ilahi yang luas dengan fiqh sebagai pemahaman dan produk ijtihad atas dalil-dalil terperinci; perbedaan ini relevan karena isu fraud dalam praktik transaksi seringkali menuntut pembacaan fiqh yang responsif, namun tetap terikat pada tujuan dan nilai syariah ('Ilmi, 2023; Yasir et al., 2022). Dalam konteks penetapan hukum atas masalah-masalah baru (nawāzil), metodologi ijtihad yang lazim dirujuk mencakup pendekatan bayānī (tekstual-semantik), taʿlīlī (pencarian ʿillat/rasionalitas hukum), dan istiṣlāḥī (pertimbangan kemaslahatan) (Cseh & Varga, 2016). Kerangka metodologis ini penting karena fraud kerap muncul dalam bentuk yang berubah-ubah mengikuti perkembangan ekonomi digital, sehingga penilaiannya membutuhkan kemampuan memetakan fakta, menilai struktur akad, dan menerapkan prinsip-prinsip larangan kecurangan yang sudah mapan dalam syariah (Cseh & Varga, 2016; Sugianto, 2021; محمود, 2015).

Dalam muʿāmalāt, akad (ʿaqd) dipahami sebagai ikatan/pertalian yang melahirkan akibat hukum; karena itu, keabsahan transaksi sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad (Hadi, 2022; Lubis, 2023). Kajian tentang rukun akad dalam transaksi muʿāmalāt kontemporer menjelaskan empat elemen pokok: para pihak (al-ʿāqidān), sighat/ijab-qabul (pernyataan kehendak), objek akad (maḥall/maḥal al-ʿaqd), dan tujuan akad (mawḍūʿ/maqsad al-ʿaqd) yang harus sesuai syariah (Lubis, 2023). Karena fraud secara substansial mengganggu kejujuran dan kerelaan (ridā/antarāḍin) yang menjadi ruh persetujuan, maka ia berpotensi merusak fondasi akad, bukan sekadar "cacat etika" (Sumanto et al., 2023; Syafriana, 2022; المدخلي, 2005).

________________________________________

3. Terminologi Fraud dalam Fiqh Muʿāmalāt: Ghish, Tadlīs, Taghrīr, dan Hubungannya dengan Gharar

Walaupun istilah "fraud" berasal dari kosakata hukum modern, beberapa studi menunjukkan bahwa substansinya memiliki padanan dan pembahasan dalam fiqh muʿāmalāt, terutama pada tema larangan tipu daya dan ketidakjujuran dalam transaksi (Manap et al., 2021; المدخلي, 2005). Kajian pemetaan konsep misrepresentation dalam common law ke perspektif hukum Islam menyatakan bahwa—meskipun "misrepresentation" tidak dibahas persis seperti konstruksi common law—konsep yang paling dekat adalah taghrīr serta tadlīs, yakni tindakan yang mengompromikan kerelaan pihak lain untuk masuk akad (consent) (Manap et al., 2021). Karena itu, fraud dalam pengertian "mempengaruhi pihak lain agar berakad melalui informasi yang menipu/menyesatkan" dapat dipahami sebagai bagian dari tindakan taghrīr/tadlīs dalam fiqh muʿāmalāt (Manap et al., 2021; Syafriana, 2022).

Di sisi lain, fraud sering berkelindan dengan gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian) karena penipuan kerap dioperasikan dengan menyembunyikan fakta atau membuat objek transaksi menjadi "tidak terang" bagi salah satu pihak (Asari & Zaidah, 2022; Sumanto et al., 2023). Sejumlah literatur menegaskan bahwa praktik muʿāmalāt modern harus menghindari gharar dan riba sebagai mekanisme perlindungan harta dari kerugian dan untuk mencegah permusuhan yang timbul dari jenis jual-beli yang merusak keadilan (Sumanto et al., 2023; Zarkasi & Hariyanto, 2021). Bahkan kajian yang membahas gharar dalam konteks ekonomi kontemporer menyebut bahwa gharar mencakup unsur ketidakjelasan, penipuan, atau "kejahatan" dalam transaksi ekonomi dan dikecam dalam al-Qur'an serta hadis (Awaluddin et al., 2020). Dengan demikian, "fraud" dalam praktik dapat muncul sebagai: (i) penipuan langsung (tadlīs/taghrīr/ghish), dan/atau (ii) perekayasaan ketidakjelasan (gharar) yang membuat pihak lain tidak memiliki informasi memadai untuk mengambil keputusan berakad (Awaluddin et al., 2020; Manap et al., 2021; Sumanto et al., 2023).

________________________________________

4. Landasan Normatif: Larangan Memperoleh Keuntungan melalui Kebatilan dan Mandat Etika Kejujuran

Dalam pembahasan muʿāmalāt, beberapa rujukan menempatkan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil sebagai salah satu landasan normatif yang menutup ruang keuntungan yang lahir dari manipulasi, termasuk fraud (Hidayat & Ahmad, 2023; Latif, 2022). Secara eksplisit, kajian tentang riba dan konstruksi istinbāṭ menyinggung bahwa "jalan-jalan batil" untuk memperoleh keuntungan mencakup fraud/penipuan, ingkar janji, pencurian, dan tindakan lain yang bermaksud mengambil hak orang lain tanpa izin, pengetahuan, atau kehendak pihak yang berhak (Latif, 2022). Sejalan dengan itu, kajian kaidah fiqh terkait akad jual-beli (baʿi) yang ditelusuri dari Ibn al-ʿArabī menempatkan "mengkonsumsi harta secara batil" dan "tipu daya/penyesatan (deceit/ghish; gasysh)" sebagai bagian dari prinsip larangan yang bersifat "statis" (tetap) dalam muʿāmalāt maliyyah, sehingga ia menjadi rambu tegas bagi transaksi kontemporer (Hidayat & Ahmad, 2023).

Landasan etika transaksi juga ditekankan secara kuat dalam kajian "akhlak perdagangan elektronik" yang menempatkan kejujuran (ṣidq), amanah, serta larangan ghish (kecurangan) sebagai ciri pedagang Muslim, termasuk dalam e-commerce, di samping larangan riba, ihtikār (penimbunan/monopoli), dan qimār (judi) (محمود, 2015). Bahkan kajian tersebut menegaskan bahwa syariah melindungi transaksi elektronik, menjaga hak-hak (termasuk perlindungan konsumen), serta menetapkan sanksi yang bersifat pencegah (zājirah) bagi pelanggar (محمود, 2015). Dalam perspektif tata kelola lembaga keuangan berbasis syariah, pengawasan melalui Dewan/Komite Syariah diposisikan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan kehormatan dan kehati-hatian serta tanpa penyalahgunaan finansial, misconduct, fraud, dan deceit yang dilarang dalam Islam (Habriyanto et al., 2023; Nurdin & Rajab, 2020).

________________________________________

5. Fraud sebagai Perusak Rukun dan Syarat Akad: Cacat Kerelaan, Cacat Informasi, dan Tujuan Akad yang Tidak Syarʿī

Karena akad merupakan pusat konsekuensi hukum dalam muʿāmalāt, pelanggaran berupa fraud perlu dipahami bukan hanya sebagai "dosa etis", tetapi sebagai faktor yang dapat merusak validitas akad atau setidaknya melahirkan hak pembatalan ketika kerelaan dan informasi yang menjadi dasar persetujuan terkompromikan (Lubis, 2023; Syafriana, 2022). Literatur rukun-syarat akad menegaskan bahwa sighat/ijab-qabul harus mencerminkan kesungguhan para pihak, adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, serta berlangsung dalam satu majelis; sementara objek akad harus jelas, ada, dapat diserahterimakan, dan memiliki deskripsi yang terang (Lubis, 2023). Karena fraud pada praktiknya bekerja melalui manipulasi kehendak atau penyembunyian fakta tentang objek, ia berpotensi menggugurkan kualitas "pemahaman yang jelas" dan "ketulusan" yang dipersyaratkan untuk lahirnya akad yang sah (Lubis, 2023; Manap et al., 2021).

Kajian tentang prinsip penyelesaian sengketa dalam akad syariah menyatakan bahwa akad dapat dipandang cacat atau setidaknya dapat dihentikan jika terdapat paksaan (ikrāh), kesalahan (ghalaṭ), fraud (tadlīs), atau non-compliance (taqrīr), yang menunjukkan bahwa penipuan menempati posisi langsung sebagai faktor perusak integritas perikatan (Syafriana, 2022). Pemetaan konsep misrepresentation ke dalam taghrīr/tadlīs juga memperkuat bahwa isu utama fraud adalah "cacat ridā/consent"—yakni pihak yang ditipu masuk akad dengan persetujuan yang tidak utuh karena informasi atau situasi yang dimanipulasi (Manap et al., 2021; Syafriana, 2022).

Lebih jauh, rukun "tujuan akad" dalam kajian akad muʿāmalāt mengharuskan bahwa tujuan dan akibat hukum akad tidak boleh bertentangan dengan kehendak syariah; kontrak yang bertujuan melawan syariah dipandang tidak valid, termasuk kontrak rekayasa yang digunakan untuk melegitimasi riba (seperti al-ʿīnah sebagai pseudo-contract) (Lubis, 2023). Dalam bingkai ini, fraud dapat mengambil bentuk "kamuflase" keuntungan yang tampak sah secara formal namun bertujuan menghalalkan yang haram atau mengambil hak pihak lain secara tidak sah (Latif, 2022; Lubis, 2023).

________________________________________

6. Ragam Modus Fraud dalam Muʿāmalāt Kontemporer: dari Transaksi Digital hingga "Kamuflase" Akad

Perkembangan transaksi digital menempatkan fraud sebagai risiko nyata yang memerlukan pembacaan fiqh muʿāmalāt yang tetap berpegang pada etika kejujuran dan larangan kecurangan (Asari & Zaidah, 2022; محمود, 2015). Studi tentang potensi fraud pada bisnis lelang online via Instagram memberikan contoh konkret modus: pembuatan akun palsu dan kolusi untuk penawaran palsu, tidak mengirim barang kepada pemenang lelang, serta menjual barang dengan mencampur produk asli dan palsu; studi ini menegaskan bahwa tindakan semacam itu bertentangan dengan hukum Islam yang melarang aktivitas curang yang disengaja (Nishanova, 2021). Dalam sudut pandang fiqh muʿāmalāt, modus tersebut dapat dibaca sebagai tadlīs/taghrīr (penyesatan) yang merusak kerelaan dan pengetahuan pembeli, sekaligus dapat memunculkan gharar karena objek dan kualitas barang tidak sesuai representasi (Awaluddin et al., 2020; Manap et al., 2021; Nishanova, 2021).

Dalam praktik jual-beli online dengan pembayaran Cash on Delivery (COD), kajian hukum ekonomi syariah menyimpulkan bahwa transaksi pada dasarnya mubah apabila barang halal, kualitas dan kuantitas jelas serta sesuai antara penawaran dan penerimaan, dan pembayaran tidak mengandung unsur fraud maupun tambahan yang tidak sah (kecuali ongkos kirim yang disepakati sejak awal); sebaliknya, jika terdapat unsur gharar (barang tidak jelas), riba, tadlīs (fraud), atau ḍarar (bahaya/kerugian) yang merugikan salah satu pihak, maka hukumnya haram (Zarkasi & Hariyanto, 2021). Kajian lain tentang COD dalam belanja online juga menegaskan pentingnya prinsip "tidak ada yang terzalimi" dan basis saling percaya (trust) agar transaksi digital tetap sejalan dengan fiqh muʿāmalāt (Hamka et al., 2024). Bahkan kajian tersebut mencatat adanya pandangan bahwa penipuan "kecil" dianggap sulit dihindari dalam transaksi, namun penipuan yang berlebihan dilarang; catatan ini menunjukkan adanya diskusi tentang gradasi, meski larangan penipuan yang merusak tetap ditegaskan (Hamka et al., 2024).

Dalam ranah pemasaran digital, studi tentang viral marketing dan paid review menyatakan bahwa strategi pemasaran dapat dinilai boleh selama tidak melanggar syariah, tetapi praktik yang mengandung unsur fraud merupakan elemen terlarang yang harus dihindari karena bertentangan dengan fiqh muʿāmalāt (Sugianto, 2021). Dengan demikian, paid review yang menipu atau menciptakan persepsi palsu tentang kualitas produk berpotensi masuk kategori taghrīr/tadlīs karena memengaruhi keputusan konsumen melalui informasi yang dimanipulasi (Manap et al., 2021; Sugianto, 2021). Kerangka ini selaras dengan etika e-commerce dalam fiqh Islam yang menekankan ṣidq, amanah, dan larangan ghish dalam seluruh bentuk transaksi elektronik (Sugianto, 2021; محمود, 2015).

Selain fraud yang bersifat "operasional", fiqh muʿāmalāt juga mengantisipasi "fraud struktural" berupa rekayasa akad untuk mengakali larangan syariah. Literatur rukun akad mencontohkan al-ʿīnah sebagai pseudo-contract yang dibuat untuk melegitimasi riba sehingga dipandang bertentangan dengan tujuan syariah dan karenanya tidak valid (Lubis, 2023). Pembahasan riba dan "jalan batil" meraih keuntungan juga menyinggung praktik kamuflase pinjam-meminjam yang dibungkus jual-beli demi mengambil keuntungan yang tidak sah (Latif, 2022). Pada titik ini, fraud tidak semata kebohongan faktual, melainkan juga strategi "formalisme" yang memproduksi hasil melawan syariah (Latif, 2022; Lubis, 2023).

________________________________________

7. Fraud, Gharar, dan Kompleksitas Multi-Akad: Titik Rawan Ketidakjelasan dan Potensi Kecurangan

Sebagian problem kecurangan modern tidak selalu muncul sebagai kebohongan eksplisit, melainkan muncul melalui desain transaksi kompleks yang menyulitkan pihak tertentu memahami hak-kewajiban atau status objek, sehingga membuka ruang gharar dan potensi penyalahgunaan (Sumanto et al., 2023; Syamlan & Prawiro, 2019). Studi tentang multi-contract (al-ʿuqūd al-murakkabah) menempatkan gharar sebagai salah satu bentuk muʿāmalāt yang dilarang karena bertentangan dengan kemaslahatan; namun studi tersebut menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 27/2002 tentang ijarah muntahiyah bi al-tamlīk tidak berpeluang menyebabkan gharar berdasarkan uji dengan teori gharar (Syamlan & Prawiro, 2019). Implikasinya, kompleksitas akad tidak otomatis identik dengan fraud, tetapi desain yang buruk atau tidak transparan dapat menjadi "lahan" bagi ketidakjelasan yang berujung pada sengketa, penipuan, atau pengambilan manfaat sepihak (Sumanto et al., 2023; Syafriana, 2022; Syamlan & Prawiro, 2019).

Kajian prinsip muʿāmalāt juga menegaskan bahwa kontrak harus menghindari gharar dan diselaraskan dengan maqāṣid syariah (kepentingan umum/kemaslahatan), sehingga kontrak yang berlawanan dengan kepentingan umum dan menimbulkan kerugian tidak dapat dibenarkan (Sumanto et al., 2023). Dengan demikian, pencegahan fraud dalam transaksi kompleks mensyaratkan pembacaan: apakah struktur akad menjaga transparansi, memastikan kerelaan, dan menutup jalan eksploitasi, atau justru menciptakan ruang kabur (gharar) yang bisa dieksploitasi pelaku yang lebih kuat (Sumanto et al., 2023; Syamlan & Prawiro, 2019; Yasir et al., 2022).

________________________________________

8. Pencegahan Fraud Menurut Hukum Islam: Etika, Tata Kelola, Fatwa, dan Instrumen Kepastian Hukum

Karena fraud merupakan tindakan yang merusak kemaslahatan dan perlindungan harta, literatur muʿāmalāt menekankan pentingnya etika internal (akhlak) bersamaan dengan instrumen kelembagaan untuk menjaga kepatuhan syariah (Firdaus et al., 2020; Nurdin & Rajab, 2020; محمود, 2015). Dalam konteks e-commerce, penegasan ṣidq dan amanah serta larangan ghish diposisikan sebagai "ciri penting" pedagang Muslim; syariah juga disebut melindungi konsumen dan menetapkan sanksi pencegah bagi pelanggaran (محمود, 2015). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, studi perbandingan sistem perbankan menyatakan bahwa Dewan Syariah melakukan monitoring agar transaksi berlangsung dengan kehormatan dan tanpa fraud/deceit serta tanpa penyalahgunaan finansial (Nurdin & Rajab, 2020). Studi akuntabilitas halal pada lembaga mikro-keuangan syariah juga menekankan bahwa praktik fiqh muʿāmalāt yang "proper dan ethical" menjadi budaya kerja yang ditopang nilai syariah, iman, dan ihsan untuk menghasilkan transaksi yang halal dan bertanggung jawab (Firdaus et al., 2020).

Pada level regulasi dan standardisasi, fatwa DSN-MUI diposisikan sebagai rujukan standardisasi kesyariahan produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah, sehingga inovasi transaksi modern memerlukan rujukan fatwa agar batas-batas syariah terjaga dan risiko praktik menyimpang dapat diminimalkan (Ridwan et al., 2023; Zain & Zayyadi, 2023). Studi tentang otoritas teks dalam fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa dari 122 fatwa yang dikompilasi, terdapat 47 fatwa (38,5%) yang merujuk pendapat ulama salaf maupun kontemporer sebagai landasan/legitimasi, selain rujukan al-Qur'an, sunnah, dan kaidah fiqhiyyah; temuan ini menegaskan bahwa pencegahan penyimpangan (termasuk fraud) dibangun melalui jejaring otoritas dalil dan tradisi keilmuan fiqh muʿāmalāt (Pramono & Sahidin, 2021). Di Indonesia, kodifikasi dan pedoman seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dipahami lahir sebagai respons atas perluasan kewenangan peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah, sehingga menyediakan rujukan untuk kepastian hukum dalam sengketa muʿāmalāt (Sa'diyah et al., 2021; Sunaryo & Fahmi, 2024). Dalam horizon pencegahan fraud, keberadaan pedoman semacam ini relevan karena fraud kerap berujung pada sengketa, dan penyelesaian sengketa mensyaratkan standar norma serta rujukan hukum yang diakui (Sunaryo & Fahmi, 2024; Syafriana, 2022).

Akhirnya, efektivitas pengawasan syariah juga menjadi isu penting. Studi tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) menilai bahwa pengawasan DPS diperlukan agar publik merasa aman dalam bertransaksi di LKS, namun pada praktiknya DPS cenderung lebih berfokus pada aspek akad ketimbang audit syariah, sehingga berimplikasi pada tingkat efektivitas pengawasan dan pada kepercayaan publik (Habriyanto et al., 2023). Kerangka ini sejalan dengan gagasan umum bahwa pengawasan syariah ditujukan untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dan mencegah perilaku yang menzalimi atau memanfaatkan peluang secara tidak adil (Habriyanto et al., 2023; Nurdin & Rajab, 2020; Yasir et al., 2022).

________________________________________

9. Penutup: Sintesis Norma—Fraud sebagai "Anti-Maqāṣid" dalam Muʿāmalāt

Berdasarkan sintesis literatur, fraud dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai segala bentuk kecurangan/penipuan (tadlīs, taghrīr, ghish) yang merusak kerelaan, kejujuran, dan transparansi akad, serta menjadi jalan batil untuk memperoleh keuntungan dengan memindahkan harta tanpa hak (Latif, 2022; Manap et al., 2021; محمود, 2015). Larangannya bertumpu pada perlindungan kemaslahatan dan penjagaan harta (hifẓ al-māl) sebagai orientasi maqāṣid, serta diwujudkan dalam prinsip-prinsip fiqh yang menutup ruang riba, gharar, dan praktik menyesatkan (Hidayat & Ahmad, 2023; Suhada et al., 2020; Sumanto et al., 2023). Dalam konteks kontemporer—terutama transaksi digital—larangan ini tetap operasional melalui parameter yang sama: kejelasan objek, kebenaran informasi, adanya kerelaan yang sah, dan tujuan akad yang sesuai syariah; ketika parameter itu dilanggar melalui modus seperti penawaran palsu, produk campuran palsu-asli, ketidakjelasan spesifikasi, atau promosi menipu, maka transaksi bergerak dari "asalnya mubah" menuju terlarang karena mengandung unsur fraud/gharar yang merusak keadilan muʿāmalāt (Nishanova, 2021; Sugianto, 2021; Zarkasi & Hariyanto, 2021).

Pada akhirnya, pencegahan fraud menurut hukum Islam menuntut dua lapis pengamanan sekaligus: pengamanan etis (akhlak ṣidq-amanah dan larangan ghish) serta pengamanan institusional (fatwa, pengawasan Dewan Pengawas Syariah/DPS, dan pedoman penyelesaian sengketa) agar tujuan syariah—kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan harta—dapat benar-benar tercapai dalam praktik muʿāmalāt modern (Habriyanto et al., 2023; Nurdin & Rajab, 2020; Pramono & Sahidin, 2021; Sunaryo & Fahmi, 2024; محمود, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asari, A., & Zaidah, N. (2022). Dropshipping and Reselling Studies in Muamalat Fiqh. Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 131. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2582

Awaluddin, M., Suyuti, M., & Awaluddin, S. P. (2020). Optimization of Islamic Institute Role in Promoting Sharia Banking in Indonesia. Jurnal Minds Manajemen Ide Dan Inspirasi, 7(2), 79. https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.16538

Cseh, B., & Varga, J. (2016). The Comparative Analysis of the Alternative Crisis Management Models of the Islamic- and Christian-Based Bank System. https://doi.org/10.36880/c07.01788

Firdaus, F., Juneidi, A., Astari, L., & Sari, F. M. (2020). Various Methods of Establishing Contemporary Islamic law. Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 10(1), 39–58. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340

Habriyanto, H., Sucipto, S., & Pratiwi, R. (2023). Analysis of Implementation of Murabahah Contract in Agricultural Financing at Indonesian Sharia Bank Branch Office Jambi (Hybrid Contract Model as Alternative Solution). https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328232

Hadi, M. Q. A. (2022). Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: an Overview of Islamic Economics. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(2), 16. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010

Hamka, H., Satriani, I., Arman, I. R., & Harmilawati, H. (2024). Sistem pembayaran cash on delivery (COD) dalam belanja online perspektif fiqh muamalah. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 109–122. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2653

Hidayat, E., & Ahmad, A. U. F. (2023). Legal Maxims of Ba'i Ibn Al-Arabi's Contract and Their Relevance to Contemporary Muamalah Maliah Issues. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 1–28. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_01

'Ilmi, Z. (2023). The Application of Fiqh Principles in Contemporary Sharia Transactions in The Development of Innovative Products of Islamic Financial Institutions in Indonesia. Oeconomicus Journal of Economics, 7(2), 142–156. https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.142-156

Latif, F. (2022). Riba According to Sjafrudin Prawiranegara (1911–1989) and Muhammad Syafii Antonio (1967) (Critical Comparative Analysis of Islamic Legal Theory Perspective). Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies, 208–222. https://doi.org/10.24090/icontrees.2022.245

Lubis, I. H. (2023). The Pillars and Conditions of A Contract in Muamalat Transactions. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983

Manap, N. A., Ghani, N. A. R. N. A., & Adnan, A. M. (2021). Mapping The Common Law Concept of Misrepresentation in Contract Under The Islamic Law. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(1). https://doi.org/10.26475/jcil.2021.6.1.02

Muhammadi, F. (2018). The Islamic Contract And Its Basis Of Maṣlaḥa. 603–612. https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.60

Nishanova, D. K. (2021). Main Features Of Islamic Law And The Role Of "Usul Al Fiqh" In It. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 03(03), 110–121. https://doi.org/10.37547/tajssei/volume03issue03-17

Nurdin, R., & Rajab, R. (2020). The Practice of Hajj Substitution in Indonesia: The Search for Legal Certainty through Usul al-Fiqh Approach. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 20(2), 217–229. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i2.576

Pramono, M. F., & Sahidin, A. (2021). Maqāṣid al-Sharī'ah Values in al-Māwardī's Concept of the Caliphate. Al-Ahkam, 31(2), 203–222. https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8612

Rahmat, R., Asmuni, A., Anggraini, T., & Hrp, A. K. Z. (2023). Terms and Conditions Applicability Muamalat. International Journal of Economics (Ijec), 2(1), 162–169. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.441

Ridwan, A., Sayekti, S. P., & Faridah, E. (2023). Sharia Actualization: Realizing the Indonesian Islamic Jurisprudence. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 203–218. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1398

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sugianto, E. (2021). Ulama's Debate in the Law of Origin of the Fiqih Muammalah and Contract. Scientia Jurnal Hasil Penelitian, 6(2), 28–35. https://doi.org/10.32923/sci.v6i2.2894

Suhada, B., Alimuddin, A., & Aisyah, L. (2020). COVID-19 and The Implementation of Qawāʻid Fiqhiyyah in E-Commerce. Justicia Islamica, 17(2), 365–382. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2154

Sumanto, H. R. G. A., AN, A. N., & Ichsan, M. (2023). Does the MUI fatwa on Multi Contracts Causes Gharar? Tazkia Islamic Finance and Business Review, 16(2). https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i2.294

Sunaryo, A., & Fahmi, A. H. (2024). Evaluation of the Maqāṣid al-Sharī'ah Liberalization: An Examination of the Notion of 'Prioritizing Public Interest over Textual Evidence.' Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 1–16. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886

Syafriana, R. (2022). Principles of Legal Settlement in Sharia Contracts. Randwick International of Social Science Journal, 3(4), 723–732. https://doi.org/10.47175/rissj.v3i4.550

Syamlan, Y. T., & Prawiro, A. M. B. (2019). Priority Banking Services in Indonesia in Islamic Perspectives. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 13(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v13i1.202

Yasir, Moh., Widodo, J., & Ashar, A. (2022). Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law). Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(2), 82. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4952

Zain, M. F., & Zayyadi, A. (2023). Measuring Islamic Legal Philosophy and Islamic Law: a Study of differences, typologies, and objects of study. El-Aqwal Journal of Sharia and Comparative Law, 1–12. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7472

Zarkasi, Moh., & Hariyanto, E. (2021). Cash on Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 8(1), 121. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4642

المدخلي، م. م. (2005). أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 20(63). https://doi.org/10.34120/jsis.v20i63.1597

محمود، م. ش. (2015). إستراتيجية تميز بنك الجزيرة السعودي في مجال الصيرفية الإسلامية. Emirj، 29(2)، 285–318. https://doi.org/10.37138/emirj.v29i2.1858