01334 - Fungsi Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Pengaturan, Perlindungan, Keadilan, dan Kepastian

The Functions Of Law In Islamic Law Perspective: Regulation, Protection, Justice, And Legal Certainty

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji fungsi hukum menurut perspektif hukum Islam yang meliputi fungsi pengaturan (tanzīm), perlindungan (ḥimāyah), keadilan ('adālah), dan kepastian hukum (qaṭ'iyyah). Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur terhadap sumber-sumber kontemporer dalam bidang hukum Islam, ekonomi syariah, dan tata kelola publik, artikel ini menunjukkan bahwa keempat fungsi tersebut merupakan instrumen operasional untuk mengaktualkan maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah dalam kehidupan sosial. Fungsi pengaturan menempatkan hukum sebagai pembentuk keteraturan sosial melalui regulasi dan prinsip-prinsip governance yang transparan dan akuntabel. Fungsi perlindungan bekerja sebagai mekanisme penjagaan hak dan pencegahan mudarat yang bersifat multidimensi. Fungsi keadilan menuntut pencapaian keadilan substantif yang melampaui formalitas prosedural. Sementara fungsi kepastian hukum menegaskan perlunya kejelasan norma dan harmonisasi antara fatwa dengan peraturan perundang-undangan. Temuan sintesis ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan saling mengunci dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.

Kata kunci: fungsi hukum, hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, kepastian hukum

________________________________________

Abstract

This article examines the functions of law from the perspective of Islamic law, encompassing the functions of regulation (tanzīm), protection (ḥimāyah), justice ('adālah), and legal certainty (qaṭ'iyyah). Employing a literature review approach drawing on contemporary sources in Islamic law, Islamic economics, and public governance, this article demonstrates that these four functions serve as operational instruments for actualizing maqāṣid al-sharī'ah and maṣlaḥah in social life. The regulatory function positions law as a shaper of social order through transparent and accountable regulatory frameworks and governance principles. The protective function operates as a multidimensional mechanism for safeguarding rights and preventing harm (mudarat). The justice function demands the achievement of substantive justice that transcends procedural formality. Meanwhile, the legal certainty function affirms the necessity of normative clarity and harmonization between fatwas and positive legislation. The findings of this synthesis indicate that the functions of Islamic law are not independent of one another; rather, they are mutually reinforcing and interlocking in shaping a just, orderly, and prosperous social order.

Keywords: functions of law, Islamic law, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, legal certainty

________________________________________

A. Pendahuluan: Hukum Islam sebagai Tata Nilai dan Tata Atur Sosial

Dalam literatur kontemporer, Islam diposisikan sebagai "sistem hidup" yang mengatur bukan hanya ranah ritual (akidah dan ibadah), tetapi juga ranah mu'amalah yang mencakup relasi sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, sehingga hukum Islam dipahami bekerja di dalam dan sekaligus membentuk tatanan masyarakat (Hariyanto, 2019; Uula & Harahap, 2023). Dalam konteks ini, penting dibedakan antara syariah dan "hukum Islam" (fiqh): syariah dirujuk sebagai norma yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan "hukum Islam" dalam praktiknya melibatkan ikhtiar penalaran dan interpretasi para ahli (fiqh) untuk menjawab persoalan konkret kehidupan sosial (Perwiragama & Fauziyah, 2022; Shofi et al., 2022). Karena itu, fiqh dalam sejumlah kajian dipahami memiliki dua fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi: sebagai standar moral (pedoman etis) dan sebagai "hukum positif" ketika ia dipositivisasi melalui otoritas kelembagaan/negara (Perwiragama & Fauziyah, 2022; Putra et al., 2023). Kerangka ini menegaskan bahwa pembahasan fungsi hukum menurut hukum Islam bukan hanya menyangkut "apa isi aturannya", tetapi juga "apa peran sosialnya" dalam mengarahkan perilaku, melindungi hak, serta membentuk tata kelola yang adil dan pasti (Putra et al., 2023; Uula & Harahap, 2023).

Tujuan dan legitimasi sosial dari keberlakuan hukum Islam dalam berbagai kajian modern banyak dirumuskan melalui orientasi maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariah) dan maṣlaḥah (kemanfaatan/kesejahteraan) (Azizah, 2021; Hariyanto, 2019; Shofi et al., 2022). Sejumlah studi menyatakan bahwa maqāṣid dipahami sebagai tujuan dan maksud keberadaan syariah, dan dihubungkan dengan komitmen syariah untuk menghadirkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan/kerugian bagi manusia (Azizah, 2021; Safudin & Khasanah, 2022; Shofi et al., 2022). Pada level formulasi klasik yang sering dipakai sebagai pijakan analisis, tujuan syariah diletakkan pada perlindungan lima unsur: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Azizah, 2021; Solikin & Wasik, 2023). Selain itu, kajian tentang maqāṣid dalam ekonomi dan tata kelola juga mengutip konsepsi yang lebih "tujuan-sosial", misalnya kerangka Abu Zahrah yang merumuskan tujuan keberadaan hukum Islam sebagai pendidikan manusia, penegakan keadilan, dan realisasi kemaslahatan umum (Azizah, 2021). Dengan demikian, fungsi hukum (pengaturan, perlindungan, keadilan, dan kepastian) secara konseptual dapat dibaca sebagai instrumen operasional untuk mengaktualkan maqāṣid dan maṣlaḥah dalam kehidupan bermasyarakat (Azizah, 2021; Hariyanto, 2019; Marwa et al., 2024).

Di sisi lain, sebagian literatur menegaskan bahwa "hukum" sebagai institusi sosial (termasuk hukum berbasis Islam yang dipositivisasi) mengandaikan tujuan-tujuan ketertiban dan keadilan, karena hukum dipahami sebagai sarana membentuk keteraturan sosial dan mewujudkan masyarakat yang adil (Kiranawati et al., 2023; Zakiruddin et al., 2022). Bahkan dalam analisis sengketa dan perlindungan hukum, fungsi hukum dirumuskan mencakup keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian, yang menunjukkan bahwa "fungsi hukum" tidak berdiri tunggal, melainkan merupakan himpunan tujuan yang saling mengunci satu sama lain (Zakiruddin et al., 2022). Kerangka inilah yang memungkinkan kita mensintesiskan fungsi hukum menurut hukum Islam secara lebih sistematik: hukum mengatur (menciptakan keteraturan), melindungi (menjaga hak dan mencegah mudarat), menegakkan keadilan (substantif maupun prosedural), dan memberi kepastian (menghindari ambiguitas dan kekosongan aturan) (Azizah, 2021; Kiranawati et al., 2023; Zakiruddin et al., 2022).

________________________________________

B. Fungsi Pengaturan (Tanzīm): Membentuk Ketertiban Sosial dan Tata Kelola Publik

Fungsi pengaturan dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami melalui gagasan bahwa hukum bertujuan menciptakan tatanan sosial yang tertib, seimbang, dan tidak bertentangan dengan ketentuan norma yang berlaku di masyarakat (Kiranawati et al., 2023; Zakiruddin et al., 2022). Dalam pembacaan ini, hukum tidak berhenti pada norma personal, melainkan bekerja sebagai sistem yang mengikat relasi publik—sehingga "setiap hubungan publik" diposisikan perlu berada dalam koridor ketentuan yang berlaku demi menjaga keteraturan sosial (Kiranawati et al., 2023). Orientasi keteraturan tersebut selaras dengan fungsi fiqh sebagai pedoman praktik hidup (practical guide), bukan sekadar pengetahuan normatif, karena fiqh diarahkan untuk membimbing perilaku sosial dalam klaster-klaster praktik masyarakat yang konkret (Perwiragama & Fauziyah, 2022; Putra et al., 2023). Dengan demikian, fungsi pengaturan menegaskan dimensi norm-setting dan behavior-guiding dari hukum Islam, yaitu pembentukan standar tindakan sosial yang mengurangi konflik kepentingan serta mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan (Kiranawati et al., 2023; Solikin & Wasik, 2023).

Dalam ranah tata kelola negara, sejumlah literatur siyāsah shar'iyyah menegaskan bahwa keberadaan negara dan otoritas publik diperlukan untuk mengendalikan potensi konflik kebutuhan antarkelompok melalui regulasi yang disepakati bersama disertai mekanisme kontrol dan pengawasan (Solikin & Wasik, 2023). Kerangka ini menempatkan kebijakan negara dalam hukum Islam bukan sekadar opsi politik, melainkan bagian dari fungsi pengaturan demi kemaslahatan: tindakan kebijakan diarahkan untuk menghadirkan dampak positif (manfaat) dan menolak dampak negatif (mudarat) dalam aktivitas sosial-ekonomi (Solikin & Wasik, 2023). Bahkan, pembacaan siyāsah shar'iyyah menekankan bahwa tujuan dasar penerapan kebijakan adalah kemaslahatan manusia dunia-akhirat dengan menegakkan hukum seadil mungkin, termasuk ketika metode teknisnya tidak dinyatakan eksplisit di al-Qur'an dan Sunnah (Solikin & Wasik, 2023). Karena itu, fungsi pengaturan hukum Islam di tingkat publik dapat dipahami sebagai "regulasi untuk kemaslahatan"—yakni pembentukan aturan, kebijakan, dan institusi yang membuat kehidupan sosial dapat berjalan aman, tertib, dan berorientasi tujuan syariah (Solikin & Wasik, 2023; Thalib et al., 2020).

Literatur kebijakan dan ekonomi syariah juga memotret bahwa fungsi pengaturan tidak hanya lahir sebagai "perintah dan larangan", tetapi juga sebagai desain tata kelola yang adil melalui prinsip keterpaduan antara hukum, pemerintah, masyarakat, ekonomi, pembangunan, dan keadilan (Fidhayanti et al., 2021; Susyanti, 2019). Dalam konteks itu, siyāsah shar'iyyah bahkan dipahami memiliki fungsi legitimasi sistem pemerintahan agar mampu mengatur roda ekonomi melalui sistem yang adil (Susyanti, 2019). Artinya, hukum (sebagai regulasi) bukan sekadar "alat koersif", melainkan perangkat institusional untuk menata hubungan sosial-ekonomi agar distribusi manfaat tidak timpang dan proses pengambilan keputusan publik dapat dipertanggungjawabkan (Susyanti, 2019; Thalib et al., 2020).

Dalam tradisi kajian good governance berbasis fiqh, fungsi pengaturan juga terlihat dari upaya merumuskan prinsip-prinsip tata kelola yang kompatibel dengan kebutuhan negara modern, seperti musyawarah, keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bersama, yang kemudian diformulasikan sebagai prinsip kepastian hukum, urgensi hukum (transparansi dan profesionalitas), dan universalisme hukum (jaminan kesejahteraan umum) (Supriadi et al., 2024; Thalib et al., 2020). Pada titik ini, fungsi pengaturan dari hukum Islam tidak hanya bersifat "substantif" (mengatur apa yang boleh/tidak boleh), tetapi juga "prosedural-institusional" (mengatur bagaimana keputusan publik dibuat secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan) (Supriadi et al., 2024; Thalib et al., 2020). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang menekankan perlunya pemerintahan terbuka dan transparan, pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, serta penegakan hukum yang adil dan netral sebagai prinsip negara hukum dalam perspektif pemikiran politik Islam kontemporer (Hamidah & Dewantara, 2023; Thalib et al., 2020).

Pada level implementasi dalam negara modern seperti Indonesia, fungsi pengaturan sering tampak dalam proses positivisasi prinsip syariah ke dalam norma hukum nasional untuk menciptakan pedoman perilaku dan kerangka kelembagaan yang operasional (Aristoni, 2021; Aziz & Salsabila, 2023). Kajian tentang regulasi pasar modal syariah menunjukkan bahwa penguatan konstruksi hukum diperlukan agar aktivitas pasar modal syariah tidak kehilangan identitasnya dan memiliki kepastian serta keadilan bagi para pelaku (Adnan & Uyuni, 2023; Armaini & Said, 2023). Secara paralel, kajian tentang regulasi fintech syariah menyatakan bahwa ketiadaan aturan khusus mendorong kebutuhan reformasi hukum untuk memastikan kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi digital (Handayani et al., 2021; Kurniati & Hidayat, 2019). Rangkaian temuan ini menguatkan tesis bahwa fungsi pengaturan hukum Islam di masyarakat modern sangat terkait dengan pembentukan regulasi formal yang mengintegrasikan tujuan syariah dengan kebutuhan tata kelola kontemporer (Armaini & Said, 2023; Handayani et al., 2021).

________________________________________

C. Fungsi Perlindungan (Ḥimāyah): Menjaga Hak, Mencegah Kerugian, dan Menopang Kesejahteraan

Fungsi perlindungan dalam hukum Islam secara konseptual bertumpu pada orientasi maqāṣid yang menempatkan "penjagaan" lima unsur dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sebagai dasar kemaslahatan manusia (Azizah, 2021; Solikin & Wasik, 2023). Karena maqāṣid dipahami sebagai tujuan syariah untuk menghadirkan kemanfaatan dan menolak kerusakan, maka perlindungan bukan hanya "reaksi" terhadap pelanggaran, melainkan karakter internal dari pembentukan norma syariah itu sendiri (Shofi et al., 2022; Solikin & Wasik, 2023). Kajian tentang maṣlaḥah mursalah juga menegaskan bahwa pendekatan maslahah merupakan langkah menghilangkan kesulitan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, dan posisinya tidak dapat dipisahkan dari maqāṣid al-sharī'ah sebagai ukuran dan tujuan syariah (Marwa et al., 2024). Artinya, perlindungan dalam hukum Islam beroperasi sebagai mekanisme pencegahan mudarat sekaligus pemulihan keseimbangan sosial ketika terjadi ketidakadilan (Marwa et al., 2024; Shofi et al., 2022).

Dalam praktik ekonomi kontemporer, fungsi perlindungan sering dirumuskan melalui kebutuhan regulasi dan pengawasan untuk meminimalkan risiko, mencegah penipuan, dan menjaga hak pihak-pihak yang bertransaksi (Handayani et al., 2021; Solikin & Wasik, 2023). Studi tentang pengelolaan keuangan haji, misalnya, menempatkan pengelolaan aset (hifẓ al-māl) sebagai kewajiban pemerintah agar pengelolaan berlangsung aman, hati-hati, bermanfaat, serta menghindari fraud dan korupsi, sehingga perlindungan diwujudkan melalui desain kebijakan investasi/penempatan dana yang berorientasi kemaslahatan jemaah dan masyarakat (Solikin & Wasik, 2023). Kerangka ini sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan dalam hukum Islam dapat bersifat institusional: negara diposisikan sebagai "regulator dan pelindung" yang membangun sistem agar hak dan kepentingan publik tidak dirugikan oleh penyalahgunaan wewenang atau lemahnya pengawasan (Hamidah & Dewantara, 2023; Solikin & Wasik, 2023).

Pada sektor keuangan digital, fungsi perlindungan dijelaskan secara eksplisit melalui argumentasi bahwa regulasi fintech diperlukan sebagai pedoman perilaku dan jaminan pemenuhan hak konsumen, mengingat adanya risiko gagal bayar, persoalan kepatuhan syariah, serta kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa (Handayani et al., 2021). Dalam kerangka fiqh, perlindungan konsumen dikaitkan dengan tuntutan agar transaksi bersifat halal, berbasis kesepakatan, transparan, adil, dan jujur demi keadilan sosial-ekonomi (Handayani et al., 2021). Kajian lain menambahkan bahwa hukum perlindungan konsumen di Indonesia juga mengakui "hak spiritual" dan menegaskan asas perlindungan konsumen yang meliputi kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum; sehingga perlindungan dalam konteks syariah-fintech tidak hanya mengenai aspek material, tetapi juga pemenuhan keyakinan (spiritual) konsumen agar terhindar dari riba, gharar, maysir, dan praktik yang merugikan (Handayani et al., 2021; Lestari et al., 2024). Karena itu, fungsi perlindungan dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai perlindungan multidimensi—hak ekonomi, hak moral-spiritual, dan hak atas keamanan transaksi—yang memerlukan regulasi formal dan pengawasan syariah yang efektif (Handayani et al., 2021; Lestari et al., 2024).

Fungsi perlindungan juga tampak pada konsep "hak opsi" (khiyār) dalam transaksi e-commerce yang dibaca sebagai perangkat preventif agar para pihak tidak terzalimi oleh cacat/ketidaksesuaian barang, sehingga kenyamanan dan keadilan transaksi dapat tercapai (Latif & Mukhlis, 2023). Dalam analisis tersebut, khiyār dipandang strategis untuk menjaga kemaslahatan, transparansi, dan kerelaan para pihak, sekaligus melindungi dari bahaya dan kerugian; dan karena itu penguatan regulasi dipandang perlu untuk mencegah bad faith dan memberi rasa aman dalam transaksi digital (Latif & Mukhlis, 2023). Di sini, perlindungan tidak hanya berupa sanksi setelah pelanggaran, tetapi juga instrumen yang memberi "hak kontrol" kepada pihak rentan agar relasi kontraktual tetap seimbang dan tidak eksploitatif (Latif & Mukhlis, 2023; Lestari et al., 2024).

Dalam ekosistem penghimpunan dana dan investasi syariah, fungsi perlindungan juga ditautkan dengan institusi pengawasan syariah. Studi tentang sharia equity crowdfunding menegaskan bahwa dewan pengawas syariah dipandang strategis untuk memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas, dan eksistensinya diatur dalam regulasi otoritas jasa keuangan serta fatwa, sehingga kredibilitas ekosistem dapat dijaga melalui pengawasan yang dimaksimalkan (Ansori et al., 2023). Namun, literatur lain mengenai problem regulasi fintech syariah memperingatkan adanya ketidakpastian karena praktik masih bertumpu pada gabungan regulasi umum dan fatwa, sementara fatwa dipersoalkan posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan; kondisi ini pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan apabila tidak ada kepastian kewajiban, sanksi, dan mekanisme sengketa yang tegas (Handayani et al., 2021; Kurniati & Hidayat, 2019). Sintesis dari dua arah literatur ini menunjukkan nuansa penting: perlindungan dalam hukum Islam modern membutuhkan sekaligus (i) institusi pengawasan syariah yang kuat dan (ii) kerangka regulasi positif yang tegas agar perlindungan tidak hanya bersifat moral, melainkan juga memiliki daya paksa legal (Ansori et al., 2023; Kurniati & Hidayat, 2019).

Fungsi perlindungan dalam hukum Islam juga meluas ke dimensi sosial-kesejahteraan. Dalam kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM yang terdampak pandemi, perlindungan hukum diposisikan sebagai tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan bank, dan regulasi dipahami sebagai "payung hukum" serta instrumen social control/social engineering untuk meminimalkan dampak negatif perubahan sosial (Hamidah & Dewantara, 2023; Handayani et al., 2021). Di sini, perlindungan ditempatkan sebagai bagian dari keadilan ekonomi—yakni memastikan kesempatan berusaha tidak runtuh akibat krisis—dan sekaligus sebagai strategi menghindari kemerosotan ekonomi yang dibaca sebagai orientasi maqāṣid untuk "mewujudkan kebaikan" (Hamidah & Dewantara, 2023; Handayani et al., 2021).

Lebih jauh, perlindungan dalam hukum Islam dapat mencakup perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan. Kajian tentang sustainable finance dalam perbankan Islam menyatakan bahwa program yang berorientasi lingkungan memerlukan dukungan aturan dan kebijakan yang pro-lingkungan, serta bahwa nilai-nilai tujuan dan prinsip sustainable finance dipandang sejalan dengan tujuan hukum Islam berupa "kemanfaatan", walaupun ada perbedaan pada aspek nilai transendentalnya (Mahsun et al., 2022; Wimra et al., 2023). Pada saat yang sama, kajian tentang fiqh al-bī'ah menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta menunjukkan peran pemerintah dalam menentukan dan membuat kebijakan untuk menjaga alam dan mendorong aktivitas positif bagi pelestarian lingkungan (Mahsun et al., 2022). Dengan demikian, fungsi perlindungan dalam hukum Islam dapat dibaca sebagai perlindungan ekologis yang diejawantahkan melalui kebijakan, tata kelola, dan norma yang mencegah degradasi lingkungan sekaligus menata perilaku ekonomi agar tidak melanggar larangan syariah (misalnya riba, gharar, maysir) (Mahsun et al., 2022; Wimra et al., 2023).

________________________________________

D. Fungsi Keadilan ('Adālah): Menegakkan Kesetaraan, Kewajaran, dan Keadilan Substantif

Fungsi keadilan merupakan simpul sentral dalam literatur hukum Islam dan teori hukum yang dibahas dalam sumber-sumber yang tersedia. Sejumlah kajian menegaskan bahwa salah satu prinsip maqāṣid al-sharī'ah adalah keadilan, sehingga "keadilan harus menjadi spirit hukum", termasuk dalam konstruksi hukum keluarga maupun ranah sosial lainnya (Azizah, 2021; Kiranawati et al., 2023). Kerangka Abu Zahrah yang sering dirujuk dalam kajian tata kelola dan kinerja lembaga syariah juga merumuskan "menegakkan keadilan" (iqāmah al-'adl) sebagai salah satu tujuan umum eksistensi hukum Islam (Azizah, 2021). Dalam kerangka ini, fungsi keadilan bukan sekadar nilai abstrak, melainkan tujuan operasional yang membentuk desain institusi, prosedur, dan norma agar hak dan kewajiban tidak timpang (Azizah, 2021; Kiranawati et al., 2023).

Dalam praktik penegakan hukum, literatur penyelesaian sengketa perbankan syariah menempatkan prinsip keadilan sebagai fondasi penegakan hukum: manusia dipandang setara di hadapan hukum, dan hukum Islam digambarkan menyediakan sanksi tegas bagi pelanggar tanpa pengecualian, serta menuntut keadilan bagi hak asasi dan kesejahteraan masyarakat (Rizal, 2023). Namun, sumber yang sama juga memberi catatan penting bahwa keadilan dapat bersifat relatif bila hanya didasarkan pada aturan formal/prosedural atau adat sosial, sehingga banyaknya aturan formal justru berpotensi melahirkan "ketidakadilan nyata" ketika putusan bertentangan dengan "ruh hukum"; untuk itu, konsep keadilan substantif dipakai untuk menandai keadilan yang selaras dengan spirit hukum (Amelia et al., 2024; Rizal, 2023). Catatan ini relevan untuk memahami fungsi keadilan menurut hukum Islam sebagai upaya mencapai keseimbangan antara legalitas prosedural dan substansi moral-sosial yang hidup di masyarakat (Hamidah & Dewantara, 2023; Rizal, 2023).

Perbedaan orientasi keadilan formal dan substantif tampak jelas dalam kajian putusan sengketa akad musyarakah. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian hakim menekankan keadilan formal dengan bertumpu pada kesesuaian perjanjian dan fakta, sementara pada tingkat kasasi digunakan pendekatan keadilan substantif dengan menilai substansi kesetaraan dan prinsip kemitraan dalam akad musyarakah (Amelia et al., 2024). Dalam pembacaan tersebut, keadilan diposisikan sebagai "pusat" hukum, sedangkan kepastian dan kemanfaatan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan (Amelia et al., 2024). Ini penting karena menunjukkan bagaimana hukum Islam dalam praktik peradilan tidak hanya menilai "validitas formil" akad, tetapi juga menguji apakah relasi para pihak benar-benar mencerminkan prinsip syariah seperti kemitraan dan proporsionalitas tanggung jawab (Amelia et al., 2024; Zakiruddin et al., 2022).

Keadilan juga berkaitan erat dengan pengaturan relasi kuasa dan akses setara terhadap sumber daya hukum. Kajian maslahah mursalah atas Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum menegaskan bahwa regulasi tersebut dirancang untuk mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan melalui akses yang sama dalam proses persidangan (termasuk akses pengambilan keputusan dan pemulihan), dan dinilai sejalan dengan prinsip maslahah (Marwa et al., 2024). Selain itu, kajian itu menegaskan bahwa diskursus maslahah bertujuan menghilangkan kesulitan dalam dimensi sosial, serta menjadikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai ukuran maslahah (Marwa et al., 2024). Dengan demikian, fungsi keadilan dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan sosial (misalnya bias gender atau relasi kuasa timpang) melalui kebijakan dan pedoman peradilan yang berorientasi maslahah (Marwa et al., 2024; Rizal, 2023).

Pada tataran negara hukum dan tata kelola, literatur pemikiran politik Islam menekankan bahwa sistem hukum yang adil harus selaras dengan nilai moral Islam, dengan prinsip pemerintahan transparan dan terbuka, pemerintah bertanggung jawab atas keputusan, serta penegakan hukum yang adil dan netral (Hamidah & Dewantara, 2023). Perspektif ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya fungsi "pengadilan", tetapi fungsi tata kelola (governance): ia menuntut desain institusional dan prosedural yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa hukum bekerja sebagai layanan publik bagi kepentingan masyarakat (Hamidah & Dewantara, 2023; Supriadi et al., 2024). Dalam kerangka good governance fiqh, prinsip keadilan juga dibingkai sebagai bagian dari kepastian hukum dan akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian bukan dua tujuan yang terpisah, melainkan saling mensyaratkan (Supriadi et al., 2024; Thalib et al., 2020).

________________________________________

E. Fungsi Kepastian Hukum (Qaṭ'iyyah dalam Praktik Tata Aturan): Menghindari Kekosongan, Ambiguitas, dan Konflik Norma

Fungsi kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam modern—sebagaimana dipotret dalam sumber-sumber yang tersedia—berkaitan erat dengan kebutuhan kodifikasi, kejelasan regulasi, dan konsistensi penegakan. Dalam kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah, ketersediaan aturan formal dan material dipandang berkorelasi dengan terwujudnya nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan; bahkan aspek budaya hukum (kepercayaan publik pada lembaga peradilan) dipandang menentukan efektivitas penegakan hukum ekonomi syariah (Rahmatullah, 2023). Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berarti "ada aturan tertulis", tetapi juga adanya sistem penegakan dan kepercayaan publik yang membuat aturan dapat berfungsi efektif di masyarakat (Rahmatullah, 2023; Rizal, 2023).

Dalam kerangka good governance fiqh, kepastian hukum dirumuskan sebagai salah satu prinsip kunci yang mencakup akuntabilitas dan keadilan (Supriadi et al., 2024). Prinsip ini dipahami sebagai syarat agar penyelenggaraan negara menghasilkan tata kelola yang dapat diprediksi, tidak arbitrer, dan mampu melindungi warga negara secara setara (Hamidah & Dewantara, 2023; Supriadi et al., 2024). Dengan kata lain, kepastian hukum menurut perspektif tata kelola Islam bukanlah formalisme semata, melainkan prasyarat untuk menjamin bahwa keadilan dapat dijalankan secara konsisten dan akuntabel (Hamidah & Dewantara, 2023; Supriadi et al., 2024).

Kebutuhan kepastian hukum semakin terlihat dalam sektor-sektor ekonomi yang berkembang cepat. Kajian regulasi pasar modal syariah menegaskan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, prinsip kepastian tidak boleh menimbulkan keraguan atau multi-interpretasi, dan harus logis sebagai sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lain; karena itu diperlukan kerangka hukum nasional yang kuat agar interpretasi aturan tidak kabur (Adnan & Uyuni, 2023). Sejalan dengan itu, kajian fintech syariah menyatakan bahwa ketiadaan regulasi khusus menjadikan perlindungan konsumen lemah dan mendorong pembuat kebijakan melakukan reformasi hukum untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Handayani et al., 2021). Dua kajian ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum dalam konteks modern sering menuntut "rekayasa regulasi" (regulatory engineering): pembentukan aturan khusus yang sesuai karakter sektor (misalnya fintech syariah atau pasar modal syariah), agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih norma (Adnan & Uyuni, 2023; Handayani et al., 2021).

Nuansa yang perlu dicatat—dan menunjukkan adanya problem struktural kepastian—adalah relasi antara fatwa dan hukum positif. Kajian problem regulasi pinjam-meminjam online berbasis syariah menegaskan adanya ketidakpastian karena praktik harus tunduk sekaligus pada peraturan otoritas (yang lebih bernuansa konvensional) dan fatwa DSN-MUI, sementara fatwa dipersoalkan karena tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan; selain itu, regulasi yang ada dinilai belum mengatur tegas pengawasan syariah, mekanisme sengketa, dan sanksi pidana (Kurniati & Hidayat, 2019). Dalam literatur perlindungan dan pengaturan fintech, juga ditegaskan kebutuhan regulasi yang memasukkan kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen untuk mewujudkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik (Handayani et al., 2021). Sintesisnya, kepastian hukum menurut perspektif hukum Islam di negara modern memerlukan mekanisme integrasi: nilai dan standar syariah (sering hadir melalui fatwa) perlu diterjemahkan ke dalam perangkat hukum positif agar mengikat dan dapat ditegakkan secara konsisten (Handayani et al., 2021; Kurniati & Hidayat, 2019).

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak konstitusional dan sosial. Kajian perubahan batas usia perkawinan menegaskan bahwa perubahan ketentuan usia dipahami sebagai maqasid yang memberikan kepastian hukum bagi perempuan dalam skala publik yang lebih luas terkait hak-hak yang harus diperoleh, dan dibaca sebagai bagian dari kepentingan primer yang wajib dilindungi (Noor et al., 2021). Sementara itu, kajian tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal menekankan bahwa negara perlu menjamin hak mayoritas muslim untuk memperoleh kepastian informasi kehalalan produk di pasar, sekaligus memperingatkan bahwa absorpsi hukum Islam ke hukum nasional tidak boleh bersifat otoritarian mayoritarian (Aziz & Salsabila, 2023). Dua sumber ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam tidak netral nilai: ia berfungsi untuk memastikan hak-hak dasar (misalnya hak atas informasi halal atau perlindungan dari praktik diskriminatif) dapat ditegakkan secara jelas melalui perangkat hukum yang operasional (Aziz & Salsabila, 2023; Noor et al., 2021).

Dalam konteks pengelolaan instrumen sosial Islam, kepastian hukum juga terkait dengan desain sistem distribusi yang adil dan terukur. Kajian tentang integrasi syariah dalam hukum zakat menegaskan bahwa Undang-Undang Pengelolaan Zakat menempatkan hukum Islam sebagai prinsip pengelolaan zakat, dan distribusi zakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan, yang menunjukkan fungsi hukum untuk mengatur distribusi kesejahteraan secara tertib (Aristoni, 2021). Sementara itu, kajian harmonisasi KHES dan fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa PERMA berfungsi mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam praktik peradilan agar disparitas dan kerusakan kepastian hukum dapat dihindari; namun pada saat yang sama muncul problem karena KHES dan fatwa dipandang strategis tetapi belum berkedudukan sebagai undang-undang sehingga dapat memengaruhi kekuatan legalitasnya (Atiqah & Rahma, 2018; Kurniati & Hidayat, 2019). Ini menunjukkan adanya ketegangan yang perlu diakui secara akademik: di satu sisi, perangkat non-undang-undang (fatwa, PERMA) berfungsi praktis mengisi kekosongan dan mendorong kepastian; di sisi lain, keterbatasan status normatifnya dapat menjadi sumber ketidakpastian baru bila tidak diharmonisasi dalam sistem legislasi (Atiqah & Rahma, 2018; Kurniati & Hidayat, 2019).

________________________________________

F. Penutup: Sintesis Fungsi Hukum Islam dalam Masyarakat

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, fungsi hukum menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai perangkat normatif-institusional untuk mengaktualkan maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah dalam kehidupan sosial (Azizah, 2021; Marwa et al., 2024; Solikin & Wasik, 2023). Fungsi pengaturan menempatkan hukum sebagai pembentuk keteraturan sosial dan tata kelola publik melalui regulasi, kebijakan, dan prinsip-prinsip governance yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta orientasi kemanfaatan bersama (Hamidah & Dewantara, 2023; Kiranawati et al., 2023; Supriadi et al., 2024). Fungsi perlindungan bekerja sebagai mekanisme penjagaan hak dan pencegahan mudarat—mulai dari perlindungan konsumen dan hak spiritual dalam ekonomi digital hingga perlindungan aset publik melalui kebijakan dan pengawasan—dengan menekankan kebutuhan integrasi standar syariah ke perangkat hukum positif (Ansori et al., 2023; Handayani et al., 2021; Lestari et al., 2024). Fungsi keadilan menuntut agar hukum tidak berhenti pada formalitas prosedural, melainkan mencapai keadilan substantif yang selaras dengan spirit syariah dan nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk koreksi atas ketimpangan akses dan relasi kuasa (Amelia et al., 2024; Marwa et al., 2024; Rizal, 2023). Sementara fungsi kepastian hukum menegaskan perlunya kejelasan norma, ketiadaan multi-interpretasi, serta harmonisasi perangkat fatwa/fiqh dengan peraturan perundang-undangan agar hukum dapat ditegakkan konsisten untuk melindungi hak dan mewujudkan kesejahteraan (Adnan & Uyuni, 2023; Aziz & Salsabila, 2023; Kurniati & Hidayat, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adnan, M., & Uyuni, B. (2023). Optimizing the role of the sharia supervisory council (DPS) at the ZISWAF institution. Al-Risalah, 14(1), 134–153. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2250

Amelia, N. T., Rabbani, R. S., Susilowati, I., Amalia, N. R., & Muis, A. R. C. (2024). Halal concept as an international legal model for maintaining environmental sustainability: Case study of halal street food in the US. Journal of Islamic World and Politics, 8(1), 62–74. https://doi.org/10.18196/jiwp.v8i1.93

Ansori, Moh. A. Z., Royani, Muhit, M., Hilmi, I., & Athoillah, M. A. (2023). Axiological harmonization of sharia economic law supremacy and DSN-MUI fatwa in Indonesia. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(2), 95–110. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.215

Aristoni, A. (2021). Integration of sharia in zakat law. Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf, 8(1), 18. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9099

Armaini, S., & Said, M. (2023). An analysis of musyarakah agreement due to the bank's negligence in implementing prudential banking principle: The case of jurisprudence at the Supreme Court cassation verdict number 624 K/Ag/2017. Journal of Islamic Economics Lariba, 9(2), 371–394. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art6

Atiqah, & Rahma, Y. (2018). Islamic corporate governance and Islamic social responsibility towards maqashid shariah. Kne Social Sciences, 3(8), 70. https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2501

Aziz, R. M., & Salsabila, F. L. (2023). Good corporate governance with religiosity approach in realizing accountability at sharia financial institution. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 111–125. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8226

Azizah, N. (2021). Indonesian sharia banking law politics through mergers and digitalization of sharia banking. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.125

Fidhayanti, D., Arifah, R. N., & Ardhani, L. (2021). Restructuring policy of shariah financing towards UMKM affected by Covid-19: Maqashid syariah perspective. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.019

Hamidah, S., & Dewantara, R. (2023). The alignment of social, economic and environmental aspects in sustainable finance of Islamic green banking (pp. 199–214). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_20

Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021). The urgency of regulating fintech peer to peer lending sharia in Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.036

Hariyanto, E. (2019). The settlement of sharia banking dispute based on legal culture as a practice of Indonesian Islamic moderation. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(2), 301–316. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.1888

Kiranawati, Y. C., Aziza, S. M., Nasim, A., & Ningsih, C. (2023). Islamic banking governance in maqashid sharia perspectives: A systematic literature review. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 12(1), 59–74. https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15446

Kurniati, R. R., & Hidayat, F. N. (2019). The effectiveness of business ethics implementation in Islamic economic law on Islamic banking. EJBM. https://doi.org/10.7176/ejbm/11-3-09

Latif, M., & Mukhlis, M. M. (2023). Fiqh of civilization in building a legal state: The relevance of Muhammad Arkoun's thought. Al-Ahkam, 33(2), 207–230. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.16643

Lestari, D. M., Kusuma, H., & Sunaryati. (2024). To what extent collateral in PLS financing brings maṣlaḥah? An analytical comparison from Islamic law outlook with maqāṣid al-sharī'ah index. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 109–124. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10575

Mahsun, M., Djalaluddin, A., Asnawi, N., Wahyuni, N., Danila, N., & Ali, M. M. (2022). Green waqf: Sustainable surplus perspective balanced scorecard analysis. Karsa Journal of Social and Islamic Culture, 30(2), 266–297. https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472

Marwa, M. H. M., Al-Fatih, S., Hussain, M. A., & Haris, H. (2024). The position and role of the sharia supervisory board in ensuring sharia compliance equity crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum, 39(2), 212. https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.33330

Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2021). Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia. Linguistics and Culture Review, 6, 49–63. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns3.1938

Perwiragama, S. A., & Fauziyah, T. R. (2022). Critical review on financial reporting practices by Islamic banks: Comparison between AAOIFI and IFRS. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 22(2), 367–386. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13584

Putra, H. M., Ahyani, H., Naisabur, N., Muharir, M., & Naisabur, C. A. P. (2023). Reconstruction of the practice of siyasa syar'iyyah during the Islamic empire's relevance to the practice of sharia financing CWLS retail in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(2), 347. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057

Rahmatullah, R. (2023). Sharia supervisory board: Effectiveness in the supervisory function of Islamic financial institutions in Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1838. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478

Rizal, F. (2023). Analysis of the performance of rural sharia banks in Indonesia during the Covid-19 pandemic. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 3(1), 105–119. https://doi.org/10.21154/invest.v3i1.6025

Safudin, E., & Khasanah, U. (2022). Principles of maslahah mursalah on women's equality and justice: An analysis towards Supreme Court regulation of Republic of Indonesia number 3 2017 concerning with guidelines for adjudicating women's cases against the law. Kodifikasia, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.3925

Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional paradigm of maqasid sharia in the book of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" by Jamaluddin Athiyyah. Jurnal Lektur Keagamaan, 20(2), 501–534. https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085

Solikin, N., & Wasik, Moh. (2023). The construction of family law in the compilation of Islamic law in Indonesia: A review of John Rawls's concept of justice and Jasser Auda's maqashid al-shari'a. Ulumuna, 27(1), 315–340. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.708

Supriadi, A. D., Saragih, T. S., Wibowo, A. M., Pradana, F. E., & Hutabarat, R. H. (2024). Islamic religious views in Indonesia on employment social security and the strategic role of ulama. Eduvest - Journal of Universal Studies, 4(12). https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i12.49967

Susyanti, J. (2019). Alternative interest-free financial institutional systems for fair economy: A constructive overview. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 3(2), 174–183. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.803

Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C principles in profit and loss sharing financing on baitul maal wattamwil as Islamic micro finance in Indonesia. Substantive Justice International Journal of Law, 3(2), 196. https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v3i2.76

Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The implementation of maqasid shariah in economic studies. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223

Wimra, Z., Huda, Y., Bunaiya, M., & Hakimi, A. R. (2023). The living fiqh: Anatomy, philosophical formulation, and scope of study. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(1), 185. https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491

Zakiruddin, M. A., Kamsi, K., & Bahiej, A. (2022). Siyasah syar'iyah paradigm of hajj financial management regulation in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(2), 547. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310