01331 - Forum Shopping Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Pilihan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dan Koridor Normatif Syariah

Forum Shopping in Islamic Law Perspective: Between the Choice of Dispute Resolution Mechanism and the Normative Boundaries of Sharī'ah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep forum shopping—sebagai upaya memilih pengadilan atau yurisdiksi yang dianggap paling menguntungkan bagi salah satu pihak—dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini memetakan lanskap penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam (al-ṣulḥ/ishlāḥ, taḥkīm, dan wilāyat al-qaḍā'), menganalisis forum shopping sebagai fenomena pluralisme hukum, serta menilai secara normatif batas-batas yang ditetapkan hukum Islam terhadap praktik pemilihan forum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal spektrum mekanisme penyelesaian sengketa yang bertingkat, dengan perdamaian (ishlāḥ/ṣulḥ) sebagai prioritas moral dan praktis sebelum adjudikasi formal. Dalam kerangka ini, forum shopping yang bersifat "konstruktif"—yakni memilih forum non-litigasi yang syar'i dan efektif—dapat dianalisis sebagai sejalan dengan prioritas ishlāḥ dan maslahah. Sebaliknya, forum shopping yang bersifat "oportunistik"—yakni berpindah ke forum yang tidak menerapkan prinsip syariah atau memanfaatkan pluralitas forum untuk keuntungan sepihak—berpotensi bertabrakan dengan syarat "tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah" yang ditemukan dalam berbagai literatur. Penguatan arbitrase syariah (taḥkīm) dengan klausul yang jelas dan finalitas putusan diidentifikasi sebagai salah satu mekanisme struktural untuk mereduksi forum shopping, meskipun problem sinkronisasi kewenangan pada tahap eksekusi/pembatalan putusan tetap memerlukan pembenahan.

Kata kunci: forum shopping; hukum Islam; penyelesaian sengketa; al-ṣulḥ; taḥkīm; pluralisme hukum; ekonomi syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of forum shopping—as an attempt to select a court or jurisdiction considered most advantageous to one party—from an Islamic law perspective. Employing a literature review method, this study maps the landscape of dispute resolution in the Islamic tradition (al-ṣulḥ/ishlāḥ, taḥkīm, and wilāyat al-qaḍā'), analyzes forum shopping as a phenomenon of legal pluralism, and normatively assesses the limits that Islamic law imposes on the practice of forum selection. The findings indicate that Islamic law recognizes a layered spectrum of dispute resolution mechanisms, with reconciliation (ishlāḥ/ṣulḥ) as a moral and practical priority before formal adjudication. Within this framework, "constructive" forum shopping—that is, selecting a legitimate and effective non-litigation forum in accordance with sharī'ah—can be analyzed as consistent with the priorities of ishlāḥ and maslahah. Conversely, "opportunistic" forum shopping—moving to a forum that does not apply sharī'ah principles or exploiting forum plurality for unilateral advantage—potentially conflicts with the requirement that "chosen forums must not contradict sharī'ah principles" as found across the literature. Strengthening Islamic arbitration (taḥkīm) through clear clauses and binding finality of awards is identified as a structural mechanism to reduce forum shopping, although the problem of jurisdictional synchronization at the enforcement/annulment stage still requires regulatory reform.

Keywords: forum shopping; Islamic law; dispute resolution; al-ṣulḥ; taḥkīm; legal pluralism; Islamic economics

________________________________________

1. Pengantar Konseptual: Apa Itu Forum Shopping dan Mengapa Relevan bagi Hukum Islam?

Dalam studi pluralisme hukum, forum shopping dipahami sebagai tindakan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyeleksi hukum dan/atau forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai dengan kepentingannya, misalnya karena hasil akhir yang diharapkan, sedangkan shopping forum menggambarkan kecenderungan lembaga/fora penyelesaian sengketa untuk menyeleksi perkara yang diterima, misalnya dengan menafsirkan yurisdiksi atau memanfaatkan aturan prosedur (Pradhani, 2021; S, 2022). Dengan kerangka ini, forum shopping bukan sekadar fenomena teknis prosedural, melainkan gejala yang lahir dari ko-eksistensi beberapa tertib hukum dan beberapa kanal penyelesaian sengketa yang tersedia bagi masyarakat, misalnya litigasi di pengadilan, serta jalur non-litigasi seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase (Pradhani, 2021; S, 2022). Dalam konteks Indonesia, pluralitas tersebut dapat melibatkan interaksi hukum negara, hukum Islam (sebagai "living law" dalam ranah privat tertentu), dan—pada kondisi tertentu—hukum adat, sehingga ruang untuk "memilih forum" dan akibatnya potensi forum shopping menjadi semakin terbuka (Pradhani, 2021; Susanto, 2022).

Relevansi forum shopping terhadap hukum Islam terutama muncul karena tradisi hukum Islam sendiri mengenal spektrum mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari perdamaian (al-ṣulḥ/ishlāḥ), arbitrase (taḥkīm/tahkim), hingga peradilan (wilāyat al-qaḍā'/al-qadhā) (Imaniyati & Badruddin, 2010; Yuniarti, 2019). Pada saat yang sama, literatur yang membahas kelembagaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan adanya dinamika pilihan forum (choice of forum) dalam praktik, khususnya ketika peraturan perundang-undangan membuka lebih dari satu kanal penyelesaian atau ketika klausula kontrak mengatur pilihan forum tertentu (Maulana & Kelib, 2022; Ridwan, 2018). Karena itu, membahas forum shopping menurut hukum Islam dapat dimaknai sebagai: (i) memahami bagaimana hukum Islam memandang pilihan mekanisme penyelesaian sengketa; serta (ii) menilai secara normatif kapan "memilih forum" masih sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (keadilan dan kemaslahatan), dan kapan ia bergeser menjadi praktik oportunistik yang berpotensi mengganggu kepastian dan keadilan (Manik, 2019; Putra, 2020; Yuniarti, 2019).

________________________________________

2. Lanskap Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam: Al-Ṣulḥ/Ishlāḥ, Tahkim, dan Al-Qadhā sebagai "Ruang Pilihan"

Sejumlah kajian menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam tradisi hukum Islam klasik dapat dipetakan ke tiga jalur besar: al-ṣulḥ (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan wilāyat al-qadhā (kekuasaan kehakiman/peradilan) (Putra, 2020; Yuniarti, 2019). Dalam kerangka ini, pilihan jalur tidak selalu identik dengan upaya "mengakali" sistem; sebaliknya, ia dapat merupakan desain penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perdamaian dan penyelesaian yang diterima para pihak, khususnya ketika jalan damai diprioritaskan sebelum perkara dibawa ke proses adjudikasi formal (Arifin et al., 2024; Habil, 2024; Nurjamil, 1970). Literatur juga menempatkan ishlāḥ/sulh sebagai pola yang fleksibel karena memberi ruang kepada para pihak untuk merumuskan opsi-opsi perdamaian tanpa terpaku ketat pada pembuktian formal sebagaimana lazim dalam adjudikasi di pengadilan (Habil, 2024; Nurjamil, 1970).

Lebih jauh, beberapa rujukan menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Hadis memuat konsep-konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk hakam dalam kerangka tahkim dan al-ṣulḥ/ishlāḥ sebagai perdamaian, yang dipandang sebagai sarana agar tidak ada pihak yang merasa "menang" atau "kalah" secara destruktif (Nurjamil, 1970; Tarmizi, 2024). Pada tataran praktik kontemporer, kajian tentang APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) perspektif Al-Qur'an dan Hadis juga menunjukkan bahwa model-model non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase memiliki basis dalam tradisi Islam, sekaligus dikenal sebagai dua jalur besar, yaitu litigasi dan non-litigasi (Asiqah et al., 2018; Tarmizi, 2024). Dengan demikian, "pilihan forum" dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai pilihan kanal (damai/non-litigasi vs. litigasi) yang bertingkat, bukan sekadar seleksi forum yang paling "menguntungkan" secara taktis (Arifin et al., 2024; Nurjamil, 1970; Tarmizi, 2024).

Musyawarah juga sering ditempatkan sebagai langkah awal yang memberikan kemudahan karena bersifat informal, sederhana, dan fleksibel, serta dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan pengadilan (Puspitasari, 2016). Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, musyawarah dipaparkan sebagai salah satu bentuk APS yang dapat dipilih, walaupun sistem dan bentuknya tidak dirinci secara ketat sehingga para pihak dapat membentuk format musyawarah yang beragam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan membawa kemaslahatan (Puspitasari, 2016). Penekanan pada "tidak bertentangan dengan syariat" ini penting, karena menjadi titik temu antara kebebasan memilih mekanisme (forum) dan batas normatif syariah (Habil, 2024; Puspitasari, 2016).

________________________________________

3. Forum Shopping sebagai Fenomena Pluralisme Hukum: Dari Pilihan Rasional ke Potensi Manipulasi

Dalam pendekatan pluralisme hukum, ketersediaan beragam forum dan sistem hukum mendorong para pihak untuk melakukan seleksi forum/hukum yang dianggap paling tepat bagi kepentingannya (forum shopping) (Pradhani, 2021; S, 2022). Namun, pluralisme yang sama juga memungkinkan forum/otoritas melakukan shopping forum, yaitu memilih perkara yang dianggap menguntungkan atau sesuai kepentingan forum tersebut, termasuk melalui strategi prosedural dan yurisdiksional (Pradhani, 2021; S, 2022). Dengan kata lain, "pasar forum" tidak hanya dibentuk oleh preferensi pihak berperkara, tetapi juga oleh perilaku kelembagaan yang berkompetisi atas perkara dan legitimasi (Pradhani, 2021; S, 2022).

Dinamika ini menjadi semakin kompleks ketika tradisi hukum (negara, Islam, adat) hidup berdampingan dan berinteraksi dalam sistem hukum Indonesia, suatu kondisi yang oleh literatur disebut sebagai pluralitas dan kompleksitas yang menantang identifikasi hukum yang berlaku (Susanto, 2022). Bahkan, dalam analisis tentang dekolonisasi dan pluralisme, disebutkan bahwa tarik-menarik antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam—yang secara historis diletakkan dalam ranah privat oleh praktik kolonial—dapat memunculkan forum shopping, misalnya ketika suatu pihak mengabaikan satu rezim hukum dan mengarahkan sengketa ke rezim lain yang dianggap lebih menguntungkan (Susanto, 2022). Dengan kerangka ini, forum shopping perlu dipahami sebagai gejala struktural pluralisme, bukan sekadar perilaku individual, sehingga penilaian "menurut hukum Islam" harus mempertimbangkan juga tujuan syariah terkait keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian, bukan semata-mata legalitas prosedural (Manik, 2019; Putra, 2020; Yuniarti, 2019).

________________________________________

4. Koridor Normatif Hukum Islam: Keadilan, Kemaslahatan, dan Perdamaian sebagai Ukuran Etik atas Pilihan Forum

Beberapa rujukan yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks peradilan (fiqh qaḍhā) menempatkan prinsip keadilan dan kemanfaatan/kemaslahatan sebagai landasan ideal penyelenggaraan peradilan dan penyelesaian sengketa (Yuniarti, 2019). Dalam konflik kewarisan, misalnya, penyelesaian sengketa disarankan mengedepankan kemaslahatan bersama sebagai tujuan syariat yang dipertegas dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam agar tidak mengabaikan hak-hak manusia dan menjaga hubungan baik sesama (Manik, 2019). Dalam kajian penyelesaian konflik ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi, teori maslahah (al-Syāṭibī) juga digunakan untuk menilai bahwa penyelesaian di luar pengadilan diarahkan agar "banyak kemaslahatan tercapai" dan ketidakadilan diminimalkan (Manik, 2019; Putra, 2020).

Dengan basis normatif tersebut, forum shopping dapat dibaca dalam dua spektrum analitis—sebagai penilaian akademik, bukan klaim "larangan" kategoris. Pertama, sebagai pilihan kanal yang wajar, misalnya memilih musyawarah, mediasi, atau tahkim, jika tujuan utamanya mencari perdamaian dan penyelesaian yang adil, sejalan dengan anjuran ishlāḥ/sulh dalam tradisi Islam (Puspitasari, 2016; Tarmizi, 2024). Kedua, sebagai praktik yang problematik apabila pilihan forum diarahkan untuk menghindari penerapan prinsip syariah, mengejar keuntungan sepihak, atau menciptakan ketidakpastian bagi pihak lain; pembacaan ini bertumpu pada premis bahwa tujuan penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam adalah menghadirkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar "kemenangan strategis" (Manik, 2019; Putra, 2020; Yuniarti, 2019). Dengan demikian, ukuran normatif Islam terhadap forum shopping lebih tepat diletakkan pada motif dan dampaknya terhadap keadilan, kemaslahatan, serta perdamaian (ishlāh), bukan pada fakta "memilih forum" semata (Habil, 2024; Manik, 2019; Yuniarti, 2019).

________________________________________

5. Forum Shopping dalam Praktik Indonesia (Khususnya Ekonomi Syariah): Choice of Forum, Dualisme Kewenangan, dan Ketegangan Kepastian Hukum

Literatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya ruang choice of forum yang pernah muncul akibat konfigurasi norma yang memberikan kesan pilihan jalur litigasi tertentu, sekaligus menyediakan alternatif non-litigasi seperti musyawarah, mediasi perbankan, dan arbitrase syariah (Maulana & Kelib, 2022; Ridwan, 2018). Dalam kerangka tersebut, dualisme kewenangan peradilan—antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum—diidentifikasi sebagai persoalan yuridis yang memunculkan perdebatan akademik dan praktik (Rakman & Syufa'at, 2023; Ridwan, 2018). Bahkan, kajian yang secara spesifik menilai Pasal 55 UU Perbankan Syariah menyatakan adanya problem contradictio in terminis karena di satu sisi sengketa perbankan syariah dinyatakan berada dalam kewenangan Peradilan Agama, tetapi di sisi lain terdapat ruang "opsionalitas" sesuai kesepakatan para pihak (Cahyadi, 2016; Maulana & Kelib, 2022).

Dari perspektif forum shopping, konfigurasi yang membuka lebih dari satu kemungkinan forum litigasi berpotensi mendorong pihak tertentu untuk memilih pengadilan/yurisdiksi yang dirasa paling menguntungkan (Maulana & Kelib, 2022; Rakman & Syufa'at, 2023; Ridwan, 2018). Sejumlah kajian menautkan kondisi tersebut dengan risiko ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta persoalan konstitusionalitas, dan menekankan perlunya kepastian bagi nasabah maupun pelaku usaha syariah (Putri, 2023; Sohibi, 2023). Literatur juga mencatat bahwa pilihan forum yang dibuka oleh ketentuan terkait dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas dan memunculkan ketidakpastian hukum, sehingga kemudian ditekankan sebagai problem yang harus diselesaikan demi kepastian hukum (Putri, 2023; Sohibi, 2023).

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, beberapa rujukan menyatakan bahwa putusan tersebut berdampak memperkuat kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah serta menutup peluang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Umum (Galih, 2021). Namun, literatur lain menunjukkan nuansa bahwa problem dualisme kewenangan tidak serta-merta lenyap pada seluruh lapisan, karena dalam ranah eksekusi/pembatalan putusan arbitrase syariah masih dibahas adanya dualisme kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan memerlukan pembenahan regulasi (Hardiati & Rusyana, 2021). Nuansa ini penting bagi analisis forum shopping: sekalipun arah kebijakan konstitusional dapat mempersempit "pilihan" litigasi, potensi forum shopping dapat tetap muncul pada titik-titik prosedural tertentu, misalnya tahap eksekusi/pembatalan putusan arbitrase, jika norma kewenangan tidak sinkron (Hardiati & Rusyana, 2021; Putri, 2023).

________________________________________

6. Batas Syariah terhadap Pilihan Forum: "Tidak Boleh Bertentangan dengan Prinsip Syariah" dan Prioritas Jalan Damai

Sejumlah rujukan menegaskan adanya standar normatif bahwa penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana dibahas dalam konteks perbankan syariah dan sengketa ekonomi syariah (Maulana & Kelib, 2022; Saputera, 2021). Dalam kajian mengenai fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, disebutkan bahwa musyawarah mufakat diposisikan sebagai jalur utama yang harus ditempuh terlebih dahulu sebagai ciri khas sebelum para pihak memilih jalur lain, sehingga pilihan forum ditempatkan dalam desain bertahap yang memprioritaskan perdamaian (Nurjaman & Witro, 2022). Kajian tersebut juga menjelaskan bahwa apabila para pihak tidak menyelesaikan di pengadilan agama dalam konteks kewenangan litigasi, maka pilihan forum dibatasi pada jalur non-litigasi dengan syarat kesepakatan pemilihan forum dituangkan secara tertulis dalam akta perjanjian dan pilihan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Nurjaman & Witro, 2022).

Dari perspektif "forum shopping menurut hukum Islam", temuan-temuan tersebut menguatkan bahwa pilihan forum bukanlah kebebasan absolut tanpa batas, melainkan kebebasan yang dikondisikan. Pertama, didahului oleh ikhtiar damai (musyawarah/ishlāh) (Habil, 2024; Nurjaman & Witro, 2022; Puspitasari, 2016). Kedua, diletakkan dalam kerangka kesepakatan yang jelas (tertulis) (Nurjaman & Witro, 2022; Sakti & Adityarani, 2021). Ketiga, tetap berada dalam pagar prinsip syariah (Maulana & Kelib, 2022; Nurjaman & Witro, 2022; Saputera, 2021). Dengan demikian, apabila forum shopping dipraktikkan sebagai strategi untuk menghindari penerapan prinsip syariah, misalnya memilih forum yang tidak menggunakan prinsip syariah sebagai dasar pertimbangan, maka secara normatif ia berpotensi bertentangan dengan syarat "tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah" yang menjadi parameter dalam literatur terkait (Maulana & Kelib, 2022; Nurjaman & Witro, 2022; Saputera, 2021). Penilaian "berpotensi" ini tetap bersifat analitis, tetapi ditopang oleh kerangka normatif yang secara eksplisit dinyatakan dalam rujukan-rujukan tersebut (Maulana & Kelib, 2022; Nurjaman & Witro, 2022; Saputera, 2021).

________________________________________

7. Arbitrase Syariah (Tahkim) sebagai Instrumen Reduksi Forum Shopping: Finalitas Putusan dan "Menutup Kemungkinan Forum Shopping"

Literatur tentang arbitrase syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase mensyaratkan adanya perjanjian arbitrase (penundukan diri) dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding) (Asiqah et al., 2018; Sakti & Adityarani, 2021). Dalam kajian perbandingan arbitrase sengketa perbankan Islam, proses penyelesaian melalui lembaga arbitrase dimulai dengan adanya perjanjian arbitrase, dan setelah pemeriksaan selesai, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (Asiqah et al., 2018). Dalam konteks BASYARNAS, rujukan lain menegaskan bahwa penyelesaian melalui BASYARNAS memerlukan klausul arbitrase (baik sebelum maupun setelah sengketa), bersifat tertutup, berkekuatan hukum tetap, dan putusannya final sehingga tidak terdapat banding setelah putusan dijatuhkan (Sakti & Adityarani, 2021). Selain itu, ada rujukan yang secara eksplisit menyebut salah satu kelebihan arbitrase adalah "menutup kemungkinan untuk dilakukan forum shopping" (Cahyadi, 2016).

Dari sudut pandang "forum shopping menurut hukum Islam", arbitrase syariah (tahkim) dapat disintesis sebagai mekanisme yang secara struktural mengurangi ruang berpindah-pindah forum, karena: (i) yurisdiksi arbitrase ditentukan oleh kesepakatan tertulis; (ii) putusannya final dan mengikat; dan (iii) salah satu narasi keunggulannya justru menutup forum shopping (Asiqah et al., 2018; Cahyadi, 2016; Sakti & Adityarani, 2021). Namun, literatur tentang kepastian hukum eksekusi/pembatalan putusan arbitrase syariah juga menunjukkan bahwa pada level pasca-putusan (eksekusi/pembatalan) dapat muncul problem dualisme kewenangan yang menimbulkan ketidakpastian dan memerlukan penataan regulasi (Hardiati & Rusyana, 2021). Artinya, tahkim berfungsi sebagai "pencegah" forum shopping pada tahap pemilihan forum penyelesaian pokok sengketa, tetapi efektivitas pencegahannya dapat dipengaruhi oleh konfigurasi kelembagaan dan norma eksekusi/pembatalan putusan dalam sistem hukum positif (Cahyadi, 2016; Hardiati & Rusyana, 2021).

________________________________________

8. Ilustrasi di Ranah Wakaf dan Kewarisan: Pola Bertingkat (Musyawarah–Mediasi/Arbitrase–Pengadilan) dan Ruang Forum Shopping

Dalam sengketa wakaf, rujukan yang meninjau UU Wakaf dan hukum Islam menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak berhasil dapat dilanjutkan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan; sementara dalam tinjauan hukum Islam, perdamaian (al-iṣlāḥ) dan musyawarah diprioritaskan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan (Sucipto, 2022). Studi lain tentang sengketa wakaf di tingkat desa juga menggambarkan penyelesaian sengketa wakaf dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dengan menghadirkan pihak bersengketa dan tokoh masyarakat, serta dipetakan sebagai metode non-litigasi di luar pengadilan, dan apabila mekanisme awal gagal dapat dilanjutkan pada mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Hasanah, 2021; Sucipto, 2022). Pola bertingkat ini dapat dipahami sebagai desain yang—dalam bahasa forum shopping—mengarahkan pilihan forum secara berurutan (prioritas damai lebih dahulu), sehingga mengurangi kecenderungan memilih forum semata-mata berdasarkan keuntungan taktis, karena urutan penyelesaian mengikat secara normatif dan sosial (Hasanah, 2021; Sucipto, 2022).

Pada ranah kewarisan, literatur menunjukkan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia (Islam, adat, perdata) dan isu tentang hak opsi/pemilihan hukum atau konsekuensi penghapusannya dalam konteks tertentu (Yakub, 2018). Di satu sisi, ada rujukan yang menyatakan bahwa penghapusan choice of law/hak opsi pasca undang-undang tertentu "memaksa" umat Islam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama dengan hukum Islam, yang memunculkan isu ketidakadilan dan mendorong gagasan agar hak opsi dibuka kembali atau para pihak dapat memilih Pengadilan Negeri sebagai forum (Yakub, 2018). Di sisi lain, ada rujukan lain yang menegaskan bahwa konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam sengketa waris orang Islam dapat ditautkan pada penjelasan bahwa kewenangan Pengadilan Agama berlaku bagi mereka yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam, sehingga Pengadilan Negeri dipahami tetap dapat berwenang bila para pihak tidak menundukkan diri (Hidayat et al., 2022). Perbedaan posisi ini menunjukkan bahwa ruang forum shopping pada sengketa waris dapat muncul baik karena pluralisme rezim hukum maupun karena perbedaan tafsir terhadap prinsip penundukan diri secara sukarela, yang pada gilirannya memerlukan penataan normatif agar pilihan forum tidak melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan (Hidayat et al., 2022; Manik, 2019; Yakub, 2018).

________________________________________

9. Penutup: Forum Shopping Menurut Hukum Islam sebagai "Pilihan yang Dibimbing", Bukan "Strategi yang Tanpa Koridor"

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, forum shopping dapat dipetakan secara lebih bernuansa dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam mengenal banyak kanal penyelesaian sengketa—al-ṣulḥ/ishlāḥ, tahkim, dan al-qadhā—serta mendorong perdamaian sebagai prioritas, yang dalam praktik kontemporer sering dipertegas melalui musyawarah dan mediasi (Puspitasari, 2016; Putra, 2020; Tarmizi, 2024; Yuniarti, 2019). Dalam kerangka tersebut, adanya pilihan mekanisme penyelesaian sengketa bukan anomali, melainkan bagian dari arsitektur normatif yang menyediakan ruang damai sebelum adjudikasi (Habil, 2024; Puspitasari, 2016; Sucipto, 2022). Namun, pilihan ini dibatasi oleh tujuan dan prinsip: keadilan, kemaslahatan, dan larangan memilih skema yang bertentangan dengan prinsip syariah (Manik, 2019; Nurjaman & Witro, 2022; Putra, 2020; Saputera, 2021; Yuniarti, 2019).

Karena itu, forum shopping yang bersifat "konstruktif"—yakni memilih forum non-litigasi yang syar'i dan efektif (musyawarah, mediasi, tahkim) untuk memulihkan hubungan, menekan mudarat, dan menghasilkan putusan yang diterima para pihak—dapat dianalisis sebagai sejalan dengan prioritas ishlāh dan maslahah yang ditegaskan dalam literatur (Manik, 2019; Puspitasari, 2016; Putra, 2020; Tarmizi, 2024). Sebaliknya, forum shopping yang bersifat "oportunistik"—yakni memindahkan sengketa ke forum yang secara substansi tidak menerapkan prinsip syariah, atau memanfaatkan pluralitas forum untuk menciptakan ketidakpastian dan keuntungan sepihak—secara analitis berpotensi bertabrakan dengan syarat "tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah" serta dengan orientasi keadilan-kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam rujukan (Manik, 2019; Maulana & Kelib, 2022; Nurjaman & Witro, 2022; Saputera, 2021; Yuniarti, 2019). Dari sisi desain kelembagaan, penguatan tahkim/arbitrase syariah dengan klausul yang jelas dan finalitas putusan dipaparkan sebagai salah satu cara menutup peluang forum shopping pada tahap pemilihan forum, meskipun isu sinkronisasi kewenangan eksekusi/pembatalan putusan arbitrase tetap memerlukan pembenahan agar tidak menciptakan ruang forum shopping baru pada tahap pasca-putusan (Asiqah et al., 2018; Cahyadi, 2016; Hardiati & Rusyana, 2021; Sakti & Adityarani, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arifin, I. Z., Azizah, L. N., Raharjo, D. G., D, K. S. A., & Asnawi, M. (2024). Mediation as an Alternative to Resolving Inherited Disputes of Congenital Children: Juridical and Economic Perspectives. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 136–150. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.107

Asiqah, L., Syamhari, H., & Fatimah, S. (2018). Peran penyuluh agama sebagai mediator non ajudikasi terhadap pihak sengketa. Dimas Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 18(1), 35. https://doi.org/10.21580/dms.2018.181.2526

Cahyadi, T. N. (2016). Penyelesaian sengketa perbankan syariah (Kritik atas contradictio in terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 15. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29

Galih, H. (2021). Implikasi hukum bagi nasabah perbankan syariah yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(2), 163–184. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.4834

Habil, I. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap konsep penyelesaian sengketa menurut Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, 14(11). https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4299

Hardiati, N., & Rusyana, A. Y. (2021). Penyelesaian konflik ekonomi syariah melalui jalur non litigasi dalam perspektif teori maslahah Al-Syaitibi. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(02), 157–170. https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5943

Hasanah, F. (2021). Mediator's persuasive approach in mediation practice: Case study of divorce at Gresik Religious Court. Shakhsiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam, 6(1), 25–48. https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i1.1639

Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian Islam. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115

Imaniyati, N. S., & Badruddin, B. (2010). Choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 40(3), 408. https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no3.227

Manik, H. (2019). Eksistensi lembaga adat Melayu Jambi dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat. Jurnal Selat, 6(2), 213–224. https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1323

Maulana, M. A., & Kelib, A. (2022). Kedudukan bank syariah dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Studi perbandingan Indonesia dan Malaysia). Notarius, 16(1), 393–408. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42790

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Nurjamil, S. N. (1970). Model penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada bank wakaf mikro berbasis pesantren. Res Nullius Law Journal, 1(2), 85–97. https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2618

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. Undang Jurnal Hukum, 4(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124

Puspitasari, R. (2016). Kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jurnal Dinamika Penelitian, 16(1). https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.1.175-204

Putra, R. Y. (2020). Pengelolaan risiko kepatuhan pada perbankan syariah. Jurist-Diction, 3(2), 687. https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212

Putri, B. S. (2023). Masa depan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui online dispute resolution (ODR). Indonesia Berdaya, 4(3), 1147–1154. https://doi.org/10.47679/ib.2023531

Rakman, F. F., & Syufa'at, S. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa (APS) perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 42. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11947

Ridwan, M. (2018). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1). https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3983

S, D. Y. (2022). Pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Indonesia. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 7(1), 87–113. https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019

Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2021). Kewenangan penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia. Jurnal Fundamental Justice, 13–26. https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1059

Saputera, A. R. A. (2021). Dilematika penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan refleksi hukum Islam bagi non Muslim yang bersengketa. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 173–183. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.15630

Sohibi, M. (2023). Penyelesaian sengketa gadai syariah atas jaminan barang gadai syariah. Indonesia Berdaya, 4(4), 1453–1478. https://doi.org/10.47679/ib.2023588

Sucipto, I. (2022). Prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut fiqh qadha dan undang-undang di Indonesia. Islamica, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.59908/ijiiai.v6i1.3

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Tarmizi, T. (2024). Upaya penyelesaian konflik pembagian harta warisan masyarakat di Indonesia. Al-Adl Jurnal Hukum, 16(1), 41. https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701

Yakub, M. (2018). Dakwah mediasi: Perspektif sejarah Islam. Wardah, 18(2), 131. https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1779

Yuniarti, V. S. (2019). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Jurnal Perspektif, 2(2), 215. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30