01330 - Forum Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi Dan Non Litigasi

Legal Forum in Islamic Law Perspective: A Conceptual Study of Dispute Resolution through Litigation and Non-Litigation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep forum hukum—sebagai lembaga atau tempat yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa—dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada pemetaan mekanisme litigasi dan non litigasi yang diakui dalam tradisi fiqh klasik maupun praktik hukum Indonesia kontemporer. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menelusuri tiga jalur utama penyelesaian sengketa dalam khazanah Islam, yaitu ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm (arbitrase), dan wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman), serta menganalisis bagaimana ketiganya beroperasi dalam tatanan hukum Indonesia melalui institusi pengadilan agama, BASYARNAS, mediasi, dan lembaga sektoral seperti OJK/LAPS SJK/LAPSPI. Hasil kajian menunjukkan bahwa forum hukum menurut hukum Islam bersifat bertingkat dan beragam: perdamaian diposisikan sebagai prioritas moral dan praktis, arbitrase sebagai forum non litigasi yang bersifat determinatif, dan pengadilan sebagai jalur litigasi terakhir. Dalam konteks Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berperan penting dalam menata ulang kewenangan forum litigasi pada pengadilan agama, sekaligus tetap membuka ruang non litigasi berbasis akad. Pencegahan tumpang tindih kewenangan dan pemastian "choice of forum" yang sesuai prinsip syariah menjadi isu krusial dalam ekosistem forum hukum syariah Indonesia.

Kata kunci: forum hukum; penyelesaian sengketa; hukum Islam; litigasi; non litigasi; arbitrase; mediasi; pengadilan agama

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of legal forum—as an institution or venue authorized to examine and resolve disputes—from an Islamic law perspective, focusing on mapping the litigation and non-litigation mechanisms recognized in classical fiqh tradition and contemporary Indonesian legal practice. Employing a literature review method, this study traces three main channels of dispute resolution in the Islamic tradition, namely ṣulḥ (reconciliation), taḥkīm (arbitration), and wilāyat al-qaḍā' (judicial authority), and analyzes how these operate within the Indonesian legal system through the institutions of religious courts, BASYARNAS, mediation, and sectoral bodies such as OJK/LAPS SJK/LAPSPI. The findings indicate that legal forums according to Islamic law are layered and diverse: reconciliation is positioned as a moral and practical priority, arbitration as a determinative non-litigation forum, and courts as the final litigation channel. In the Indonesian context, the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 plays a significant role in restructuring the litigation authority of religious courts while maintaining space for contract-based non-litigation mechanisms. Preventing overlapping jurisdiction and ensuring a "choice of forum" consistent with sharī'ah principles are crucial issues in Indonesia's Islamic legal forum ecosystem.

Keywords: legal forum; dispute resolution; Islamic law; litigation; non-litigation; arbitration; mediation; religious court

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna "Forum Hukum" dan Relevansinya dalam Hukum Islam

Dalam studi penyelesaian sengketa, "forum hukum" dapat dipahami sebagai lembaga atau tempat yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa, baik melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar peradilan (non litigasi) (Rokhmad, 2017; Tamba & Mukharom, 2023). Literatur tentang paradigma penyelesaian sengketa dalam hukum Islam menegaskan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui dua mekanisme besar tersebut: penyelesaian melalui pengadilan (al-qaḍā') dan penyelesaian di luar pengadilan yang berakar pada konsensus/rekonsiliasi (islāḥ/ṣulḥ, taḥkīm) (Ichsan, 2015; Rokhmad, 2017). Kerangka ini juga konsisten dengan pemetaan model penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam klasik yang lazim disebut meliputi al-ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm/tahkim (arbitrase), dan wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman) (Hardiati & Widiana, 2021; Sucipto, 2022).

Dalam konteks Indonesia, topik forum hukum menurut hukum Islam menjadi penting karena penyelesaian sengketa "syariah" beroperasi dalam suatu tatanan hukum yang memadukan hukum nasional dan keberlakuan hukum Islam pada bidang tertentu, misalnya melalui peradilan agama (S, 2024; Sucipto, 2022). Sejumlah penelitian di bidang ekonomi syariah/perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan kepastian tentang siapa lembaga yang berwenang (misalnya pengadilan agama, arbitrase syariah), jalur apa yang ditempuh (litigasi/non litigasi), dan bagaimana hubungan antara prinsip syariah, fatwa, serta peraturan perundang-undangan dalam menentukan forum (Cahyadi, 2016; Mukharom et al., 2020; Nurjaman & Witro, 2022).

________________________________________

2. Forum Hukum dalam Khazanah Islam: Pemetaan Lembaga dan Mekanisme

2.1 Tiga Jalur Utama dalam Tradisi Klasik: Ṣulḥ, Taḥkīm, dan Qaḍā'

Sejumlah kajian yang membahas resolusi sengketa dalam hukum Islam klasik menyatakan bahwa model utama penyelesaian sengketa mencakup al-ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm (arbitrase), dan wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman) (Hardiati & Widiana, 2021; Sucipto, 2022). Paradigma ini juga ditegaskan dalam kajian tentang paradigma hukum Islam dalam penyelesaian sengketa yang mengakui legitimasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan (al-qaḍā') sekaligus memberi anjuran moral agar para pihak mengutamakan penyelesaian damai berbasis kekeluargaan (islāḥ/taḥkīm) (Ichsan, 2015; Rokhmad, 2017). Dalam literatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, "perdamaian" (ṣulḥ/islāḥ) diposisikan sebagai pilihan yang dinilai selaras dengan nilai musyawarah dan pencarian solusi bersama (Fauzi, 2018; Rahman, 2021).

2.2 Diferensiasi "Forum" di Luar Triadik Utama: Ḥisbah dan Maẓālim

Selain triadik ṣulḥ-taḥkīm-qaḍā', kajian fiqh tentang resolusi sengketa juga mencatat keberadaan beberapa model kekuasaan penegak hukum dalam sejarah hukum Islam, yakni wilāyāt al-qaḍā', wilāyāt al-ḥisbah, dan wilāyāt al-maẓālim, yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda (Rokhmad, 2013). Dengan demikian, konsepsi "forum" dalam perspektif fiqh tidak tunggal, melainkan dapat berupa beragam institusi yang menjalankan fungsi penegakan norma dan penyelesaian perselisihan sesuai lingkup kewenangan yang dibahas dalam literatur tersebut (Herawan & Athoillah, 2023; Rokhmad, 2013).

2.3 Prinsip Prioritas Perdamaian (Ṣulḥ/Islāḥ) dan Bentuk-Bentuknya

Kajian yang menempatkan ṣulḥ sebagai basis penyelesaian sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa penyelesaian melalui pengadilan cenderung memerlukan waktu lama, biaya besar, dan menghasilkan pola "menang-kalah", sehingga pelaku ekonomi syariah cenderung memilih pendekatan ṣulḥ (damai) dan mediasi sebagai jalan yang dianggap lebih dapat diterima (Fauzi, 2018; Rahman, 2021). Dalam pembahasan konsep ADR dalam Islam, istilah ishlāḥ/ṣulḥ juga dikaitkan dengan penyelesaian sengketa secara damai yang mengupayakan pemutusan perselisihan melalui kesepakatan para pihak (Rakman, 2023; Tamba & Mukharom, 2023). Kajian berbasis Al-Qur'an terkait ADR menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis Al-Qur'an dapat menjadi alternatif bernilai dalam konteks modern karena selaras dengan nilai Islam sekaligus menawarkan solusi yang efektif dan berkelanjutan (Asis, 2024), sejalan dengan studi lain yang menginventarisasi dasar Qur'an-Hadis bagi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam praktik penyelesaian sengketa (Fauzi, 2018; Rakman, 2023).

________________________________________

3. Forum Litigasi (Al-Qaḍā'): Pengadilan sebagai Tempat Pemeriksaan dan Pemutusan Sengketa

Dalam paradigma hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui pengadilan (al-qaḍā') dipandang sebagai mekanisme yang sah untuk menegakkan hukum; karena itu, membawa perkara ke hadapan hakim tidak dianggap keliru (Ichsan, 2015; Rokhmad, 2017). Pada level konseptual, jalur litigasi dipahami sebagai penyelesaian sengketa di hadapan hakim dalam lembaga peradilan (Tamba & Mukharom, 2023), yang dalam kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibedakan tegas dari non litigasi yang berlangsung di luar pengadilan (Hendrianto, 2021; Mukarromah & Wage, 2019). Sejalan dengan itu, tulisan yang memetakan metode penyelesaian sengketa menegaskan bahwa penyelesaian litigasi bertumpu pada kewenangan lembaga peradilan (court) sebagai institusi formal (Hendrianto, 2021; Rokhmad, 2017).

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian tentang sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah (Mukarromah & Wage, 2019; Mukharom et al., 2020). Studi lain juga menekankan bahwa keberlakuan undang-undang tersebut menjadikan pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam bidang ekonomi syariah dalam kerangka litigasi (Mukharom et al., 2020; Pramudya, 2018). Dengan demikian, untuk sengketa yang dikualifikasi sebagai sengketa ekonomi syariah dalam pembahasan literatur tersebut, pengadilan agama tampil sebagai forum litigasi utama yang berwenang memeriksa dan memutus (Mukarromah & Wage, 2019; Mukharom et al., 2020; Pramudya, 2018).

________________________________________

4. Forum Non Litigasi: Musyawarah/ADR, Mediasi, dan Arbitrase (Taḥkīm) sebagai "Tempat" Penyelesaian Sengketa

4.1 ADR sebagai Forum Non Litigasi dalam Hukum Positif dan Kaitannya dengan Nilai Islam

Sejumlah referensi mendefinisikan ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa) sebagai pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak, dan dalam hukum positif Indonesia dipahami mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana dirujuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Arifin, 2020; Bajuri, 2020; Mukarromah & Wage, 2019). Kajian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa selain litigasi, terdapat jalur non litigasi di luar pengadilan yang dipahami sebagai ADR dan berkembang sebagai pilihan karena ketidakpuasan terhadap litigasi yang dianggap lama dan mahal (Mukarromah & Wage, 2019; Tamba & Mukharom, 2023). Literatur lain juga menekankan bahwa ADR adalah penyelesaian di luar pengadilan dan merupakan pilihan sukarela yang mensyaratkan kesepakatan para pihak (Asis, 2024; Yuniarti, 2019).

Keterkaitan ADR dengan nilai Islam ditegaskan oleh studi yang mengidentifikasi ishlāḥ/ṣulḥ sebagai padanan prinsipil penyelesaian sengketa damai dalam Islam, sehingga praktik ADR (negosiasi/mediasi) dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai-nilai perdamaian dan musyawarah yang direkomendasikan dalam tradisi Islam (Rakman, 2023; Tamba & Mukharom, 2023). Dalam penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis sulḥ, sulḥ dipaparkan dapat dikembangkan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase dan dinilai lebih dapat diterima karena dianggap intrinsik dalam budaya musyawarah (Fauzi, 2018; Rahman, 2021).

4.2 Musyawarah sebagai Forum Awal (Pra Litigasi) dalam Sengketa Syariah

Kajian tentang musyawarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menempatkan musyawarah sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat informal, sederhana, dan fleksibel, serta dipandang bermanfaat karena biaya ringan dan memungkinkan hasil "kemenangan" bagi kedua pihak (win-win) (Fauzi, 2018; Ilyas, 2018). Sejalan dengan itu, kajian tentang penyelesaian sengketa wakaf dan hukum positif menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan diprioritaskan melalui musyawarah untuk mufakat, dan bila gagal dapat dilanjutkan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Djafri et al., 2021; Zaidah, 2015). Dengan demikian, dalam sejumlah rezim sengketa syariah, seperti wakaf, musyawarah diposisikan sebagai "forum" pertama yang diupayakan sebelum melangkah ke mekanisme lain (Djafri et al., 2021; Rohman, 2018; Zaidah, 2015).

4.3 Mediasi: Forum Fasilitatif dengan Pihak Ketiga Netral

Sejumlah referensi menjelaskan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa mediator memiliki kewenangan memutus (Muslih, 2021; Tamba & Mukharom, 2023). Dalam kerangka hukum acara Indonesia, mediasi juga dijelaskan sebagai bagian dari ADR, dan di pengadilan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang prosedur mediasi (Lestari, 2013; Suganda, 2022). Kajian yang membahas mediasi dalam pengadilan agama memandang mediasi sebagai fasilitas penyelesaian sengketa "di luar pengadilan" tetapi dilaksanakan dalam kerangka prosedur berperkara, sehingga menjadi bentuk court connected mediation yang memadukan nilai ishlāḥ dengan prosedur formal (Hermanto et al., 2021; Karmawan, 2017).

Temuan empiris juga menunjukkan variasi efektivitas mediasi. Studi di tiga pengadilan agama di Papua melaporkan persentase keberhasilan mediasi perkara perceraian selama empat tahun terakhir, yaitu Jayapura 10,3%, Sentani 1,8%, dan Arso 2,3%, dan menyimpulkan perannya belum efektif di tiga lokasi tersebut (B. Rohman & Rachmatulloh, 2022). Studi lain tentang mediasi perceraian di Gorontalo menyoroti faktor teknis dan non teknis sebagai penyebab kegagalan mediasi, termasuk dukungan sistem dan pelatihan mediator hakim (Faisal, 2022; Hermanto et al., 2021). Data ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi merupakan forum yang dilembagakan, kinerja forum tersebut bergantung pada faktor pelaksanaannya sebagaimana dibahas penelitian-penelitian tersebut (Faisal, 2022; B. Rohman & Rachmatulloh, 2022).

4.4 Arbitrase (Taḥkīm/Tahkim): Forum Pemutusan Sengketa di Luar Pengadilan

Dalam literatur Islam, arbitrase kerap dipadankan dengan taḥkīm/tahkim, yakni penunjukan pihak yang dipercaya oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa (Fauzi, 2018; Rahman, 2021). Studi tentang posisi arbitrase dalam lembaga keuangan Islam menegaskan bahwa tahkim/arbitrase diakui dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', serta praktiknya telah dilakukan pada masa sahabat (Astiti et al., 2021), sejalan dengan uraian lain yang menyatakan ijma' memperkuat keberadaan lembaga arbitrase Islam untuk mengantisipasi persengketaan dalam berbagai aspek kehidupan (Fauzi, 2018; Rahman, 2021). Dalam konteks hukum positif Indonesia, arbitrase dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis (Suganda, 2022; Zaidah, 2015), dan karena itu syarat "kesepakatan tertulis" menjadi penentu apakah suatu forum arbitrase dapat digunakan (Musrifah & Khairunisa, 2020; Novianti & Fadila, 2022).

Konsekuensi pemilihan arbitrase sebagai forum juga dijelaskan dalam beberapa rujukan. Kajian mengenai arbitrase dalam institusi keuangan Islam menyatakan bahwa apabila suatu sengketa telah dirujuk ke institusi arbitrase untuk diselesaikan, maka menurut perspektif hukum Islam dalam studi tersebut, lembaga peradilan resmi tidak lagi berwenang (Astiti et al., 2021). Dalam hukum positif Indonesia, studi tentang penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menegaskan prinsip bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase (Novianti & Fadila, 2022). Dengan demikian, arbitrase berfungsi sebagai forum non litigasi yang bersifat determinatif (memutus) dan berdiri atas dasar persetujuan para pihak, baik dilihat dari konsepsi tahkim maupun kerangka undang-undang arbitrase (Fauzi, 2018; Musrifah & Khairunisa, 2020; Novianti & Fadila, 2022).

________________________________________

5. Forum Hukum Sengketa Syariah dalam Konteks Indonesia: Kompetensi, Pilihan Forum, dan Problem "Choice of Forum"

5.1 Pengadilan Agama sebagai Forum Litigasi Sengketa Ekonomi Syariah

Sejumlah penelitian menyatakan bahwa setelah perubahan kewenangan melalui UU Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama (Mukarromah & Wage, 2019; Mukharom et al., 2020; Pramudya, 2018). Kajian lain yang memotret otoritas yudisial menegaskan pentingnya regulasi prosedural penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menekankan bahwa penyelesaian sengketa syariah pada prinsipnya dikenal melalui dua metode: litigasi melalui pengadilan dan non litigasi di luar proses peradilan (Hendrianto, 2021; Suadi, 2020). Dengan demikian, dalam pembahasan forum hukum, pengadilan agama diposisikan sebagai forum litigasi yang menyediakan pemeriksaan dan pemutusan sengketa ekonomi syariah, sementara jalur non litigasi tetap terbuka sebagai forum alternatif (Mukarromah & Wage, 2019; Suadi, 2020).

5.2 Kebebasan Memilih Forum (Choice of Forum) dan Batas "Koridor Syariah"

Literatur penyelesaian sengketa perdata/perjanjian menekankan bahwa klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak terkait dengan pilihan forum dan pilihan hukum yang pada praktiknya diserahkan kepada para pihak (asas kebebasan berkontrak) (Ichsan, 2015; Marlina & Tanzili, 2022). Dalam konteks perbankan syariah, beberapa kajian mengutip bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah memuat opsi penyelesaian sengketa sesuai isi akad, meliputi musyawarah, mediasi perbankan, BASYARNAS/lembaga arbitrase lain, dan/atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Nurhasanah & Nasution, 2016; Tutik, 2016). Namun, kajian tentang fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa pilihan forum non litigasi itu mensyaratkan adanya kesepakatan tertulis dalam akta perjanjian dan pilihan forum tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Nurjaman & Witro, 2022), sehingga "choice of forum" dalam sengketa syariah diposisikan sebagai kebebasan yang tetap dibatasi oleh kepatuhan pada prinsip syariah sebagaimana ditekankan studi tersebut (Marlina & Tanzili, 2022; Nurjaman & Witro, 2022).

5.3 Problematika Dualisme Forum pada Perbankan Syariah dan Koreksi melalui Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

Kajian kritis atas penyelesaian sengketa perbankan syariah mencatat adanya ketegangan norma: di satu sisi hukum peradilan agama menegaskan sengketa perbankan syariah berada dalam kewenangan pengadilan agama, tetapi di sisi lain UU perbankan syariah memberi opsi penyelesaian sengketa yang dapat mencakup peradilan umum bergantung pada kehendak para pihak (Cahyadi, 2016; Tutik, 2016). Literatur lain menyebut bahwa pilihan forum ini menimbulkan pertentangan antarl lembaga penyelesaian sengketa dan dapat memicu ketidakpastian hukum (Musjtari, 2016; Tutik, 2016b). Sejumlah rujukan kemudian mengaitkan perubahan lanskap tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang dalam kajian-kajian itu dipahami memberi konsekuensi: jalur litigasi menjadi kewenangan absolut peradilan agama, sedangkan jalur non litigasi tetap memungkinkan para pihak memilih alternatif sesuai kesepakatan kontraktual (Tutik, 2016b, 2016a). Dengan demikian, menurut literatur tersebut, Putusan MK diposisikan sebagai titik rujukan penting untuk menata kembali forum litigasi, yakni menguatkan pengadilan agama sekaligus tetap mengakui forum non litigasi berbasis akad (Musjtari, 2016; Tutik, 2016b, 2016a).

________________________________________

6. Ragam Forum Hukum Syariah Berbasis Objek Sengketa: Ilustrasi Wakaf dan Lembaga yang Terkait

6.1 Sengketa Wakaf: Prioritas Musyawarah dan Jenjang Mediasi–Arbitrase–Pengadilan

Dalam rezim wakaf, beberapa penelitian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan sebagaimana ditegaskan Pasal 62 UU Wakaf (Djafri et al., 2021; Zaidah, 2015). Studi kasus dan kajian normatif tentang wakaf di pengadilan agama juga mengulang pola berjenjang tersebut: musyawarah sebagai prioritas, lalu mediasi/arbitrase, dan litigasi sebagai jalan terakhir (Djafri et al., 2021; A. N. Rohman, 2018). Dengan demikian, forum hukum untuk sengketa wakaf dipetakan secara berlapis, dari forum sosial konsensual (musyawarah) ke forum ADR (mediasi/arbitrase), hingga forum litigasi (pengadilan agama) (Djafri et al., 2021; A. N. Rohman, 2018; Zaidah, 2015).

6.2 Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Aktor dalam Forum Non Litigasi Wakaf

Literatur mengenai peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf menyebut bahwa BWI berpedoman pada Pasal 62 UU Wakaf dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa wakaf (Arifin, 2020), selaras dengan kajian lain yang menegaskan musyawarah sebagai pintu utama dalam pola penyelesaian sengketa wakaf menurut undang-undang (Djafri et al., 2021; Zaidah, 2015). Dengan demikian, dalam konteks wakaf, forum penyelesaian sengketa bukan hanya pengadilan, tetapi juga melibatkan institusi dan proses yang mendorong penyelesaian konsensual sebagaimana dibahas penelitian tersebut (Arifin, 2020; Djafri et al., 2021).

________________________________________

7. Lembaga Forum Non Litigasi yang Menonjol dalam Praktik Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

7.1 BASYARNAS sebagai Forum Arbitrase Syariah

Sejumlah studi mengidentifikasi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai forum arbitrase syariah untuk sengketa ekonomi/perbankan syariah, dan menegaskan keberlakuannya bergantung pada adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian (klausula arbitrase) (Musrifah & Khairunisa, 2020; Novianti & Fadila, 2022). Kajian tentang kedudukan BASYARNAS dan pengadilan agama juga menyatakan bahwa kewenangan pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah tidak menghapus arbitrase syariah; BASYARNAS tetap dapat berwenang sebagai forum non litigasi sepanjang disepakati dalam perjanjian (Musrifah & Khairunisa, 2020; Oslami, 2022). Studi tentang peran BASYARNAS bahkan melaporkan perbandingan jumlah perkara yang ditangani selama periode tertentu: dalam lima tahun (2010–2015) BASYARNAS menangani 23 kasus, sedikit lebih tinggi daripada pengadilan agama yang menangani 20 kasus, dan mengaitkan preferensi pelaku ekonomi syariah pada arbitrase dengan alasan proses lebih cepat, biaya ringan, putusan final and binding, serta kerahasiaan para pihak terjaga (Irfan et al., 2017). Klaim-klaim ini menempatkan BASYARNAS sebagai forum non litigasi yang substantif dalam ekosistem penyelesaian sengketa syariah di Indonesia sebagaimana dipotret literatur tersebut (Irfan et al., 2017; Musrifah & Khairunisa, 2020).

7.2 OJK dan LAPS SJK/LAPSPI sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Selain BASYARNAS, literatur juga membahas forum non litigasi yang terkait sektor jasa keuangan. Studi mengenai fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan OJK mempraktikkan model penyelesaian sengketa dengan teknik fasilitasi (klarifikasi kepada para pihak) dan melaporkan capaian bahwa pengaduan yang diterima dapat diselesaikan dalam jangka waktu 20 hari kerja dengan perpanjangan hingga 30 hari kerja, dengan tingkat keberhasilan 100% dalam konteks lokasi yang diteliti (Musjtari et al., 2020). Kajian lain menegaskan OJK membentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK) berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020, dan menyebut adanya LAPS yang membawahi beberapa lembaga termasuk LAPSPI untuk perbankan (Anam, 2021; Baagil et al., 2021). Studi tentang LAPSPI menekankan bahwa dalam layanan penyelesaian sengketa (mediasi, ajudikasi, arbitrase), mediasi menjadi pilihan utama para pihak (Baagil et al., 2021; Muslih, 2021). Dengan demikian, dalam praktik modern, forum non litigasi sengketa yang menyangkut transaksi jasa keuangan—termasuk yang berbasis syariah—tidak hanya berwujud "ADR" sebagai konsep, tetapi juga berwujud institusi sektoral (OJK/LAPS SJK/LAPSPI) yang menyediakan kanal penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Anam, 2021; Musjtari et al., 2020; Muslih, 2021).

________________________________________

8. Penutup: Sintesis Operasional Forum Hukum Menurut Hukum Islam

Dari sintesis referensi, "forum hukum" menurut hukum Islam dapat dipahami secara operasional sebagai ruang institusional dan prosedural yang memungkinkan sengketa diperiksa dan diselesaikan secara sah, baik melalui forum litigasi (wilāyat al-qaḍā'/pengadilan) maupun forum non litigasi (ṣulḥ/islāḥ melalui musyawarah-mediasi; dan taḥkīm melalui arbitrase) (Fauzi, 2018; Rokhmad, 2017; Sucipto, 2022). Kerangka Islam klasik mengakui keberadaan mekanisme tersebut dan juga mengenal diferensiasi lembaga penegak hukum (qaḍā', ḥisbah, maẓālim) dalam sejarah hukum Islam sebagaimana dipaparkan literatur fiqh (Rokhmad, 2013), sementara studi kontemporer menekankan bahwa nilai damai (ṣulḥ) dan musyawarah adalah prioritas moral dan praktis yang dapat diterjemahkan ke dalam ADR modern (negosiasi, mediasi, konsiliasi) (Fauzi, 2018; Rakman, 2023).

Dalam konteks Indonesia, forum hukum sengketa syariah beroperasi melalui konfigurasi yang mencakup pengadilan agama sebagai forum litigasi sengketa ekonomi syariah (Mukarromah & Wage, 2019; Mukharom et al., 2020), forum non litigasi yang diakui oleh undang-undang (ADR dan arbitrase) (Mukarromah & Wage, 2019; Suganda, 2022), serta institusi khusus seperti BASYARNAS (Irfan et al., 2017; Musrifah & Khairunisa, 2020) dan forum sektoral jasa keuangan seperti OJK/LAPS SJK/LAPSPI (Anam, 2021; Musjtari et al., 2020; Muslih, 2021). Literatur perbankan syariah menunjukkan bahwa problem utama bukan sekadar ketersediaan forum, melainkan desain kewenangan dan "choice of forum" yang dapat menimbulkan pertentangan norma; Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dalam kajian-kajian tersebut diposisikan sebagai penataan ulang yang menguatkan kewenangan litigasi pengadilan agama sambil tetap membuka ruang non litigasi berbasis akad (Musjtari, 2016; Tutik, 2016b, 2016a). Dengan demikian, forum hukum menurut hukum Islam—ketika dipraktikkan dalam tatanan hukum Indonesia—tampak sebagai ekosistem forum yang bertingkat dan beragam, yang idealnya tetap menjaga koridor prinsip syariah, menempatkan perdamaian sebagai prioritas, dan memberi kepastian mengenai lembaga mana yang berwenang pada setiap jalur penyelesaian (Fauzi, 2018; Irfan et al., 2017; Nurjaman & Witro, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anam, S. (2021). Pendekatan dalam penyelesaian sengketa perusahaan asuransi. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, 2(1), 47–64. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.562

Arifin, M. S. (2020). Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 4(1), 27. https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6446

Asis, L. F. (2024). Alternative dispute resolution (ADR) berbasis Al-Qur'an. Tarunalaw Journal of Law and Syariah, 2(01), 107–118. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.182

Astiti, N. N. A., Rahman, G., & Ibtisamah, S. N. (2021). The Position of Arbitration in Dispute Resolution of Islamic Financial Institutions. Jurnal Al-Qardh, 6(2), 76–83. https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3461

Baagil, S., Supriyatni, R., & Lita, H. N. (2021). Eksistensi lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2), 218–236. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.338

Bajuri, A. A. (2020). Rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia. Hukum Islam, 20(1), 139. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.9544

Cahyadi, T. N. (2016). Penyelesaian sengketa perbankan syariah (Kritik atas contradictio in terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 15. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29

Djafri, M. T., Patahuddin, A., Azwar, A., & Ambarwati, A. (2021). Permasalahan dan penyelesaian sengketa wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan hukum Islam (Studi sengketa wakaf tanah Wahdah Islamiyah). Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(3), 396–412. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402

Faisal, A. (2022). The Failure of Mediation in Divorce Cases Handling at Gorontalo Religious Court. Al-Mizan, 18(2), 337–356. https://doi.org/10.30603/am.v18i2.3445

Fauzi, N. (2018). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis sulh (damai) untuk mencapai keadilan. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 211. https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922

Hardiati, N., & Widiana, S. (2021). Model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Transekonomika Akuntansi Bisnis Dan Keuangan, 1(5), 485–497. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80

Hendrianto, H. (2021). Pilihan sengketa ekonomi syariah: Konsep melalui litigasi dan non litigasi. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 6(2), 24–39. https://doi.org/10.24256/alw.v6i2.1794

Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Penyelesaian sengketa perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 219–235. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3587

Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan kedudukan mediasi di pengadilan agama. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 1(2), 34–59. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292

Ichsan, N. (2015). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867

Ilyas, M. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap musyawarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 227. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104

Irfan, M. N., Faizin, A., & Muslim, B. (2017). Peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Studi pandangan pelaku ekonomi syariah di Jakarta). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 145–160. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1289

Karmawan, K. (2017). Diskursus mediasi dan upaya penyelesaiannya. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), 107–126. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6457

Lestari, R. (2013). Perbandingan hukum penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 217. https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819

Marlina, H., & Tanzili, M. (2022). Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 9(5), 1445–1460. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27360

Mukarromah, S., & Wage, W. (2019). Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di lembaga keuangan syari'ah Kabupaten Banyumas. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 69. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.3823

Mukharom, M., Triasih, D., & Septiandani, D. (2020). Peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 7(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14894

Musjtari, D. N. (2016). Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa akad pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Media Hukum, 23(1), 62–75. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0068.62-75

Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 1. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13

Muslih, M. (2021). Peran mediasi pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia (LAPSPI). Ecobankers Journal of Economy and Banking, 2(1), 59–66. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i1.259

Musrifah, M., & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 1–12. https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i1.142

Novianti, T., & Fadila, R. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Petita, 4(1), 65–78. https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4354

Nurhasanah, N., & Nasution, H. (2016). Kecenderungan masyarakat memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 273–280. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4457

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Oslami, A. F. (2022). Kedudukan pengadilan agama dan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 27–40. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860

Pramudya, K. (2018). Strategi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan fungsi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 35. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216

Rahman, A. (2021). Pendekatan sulh dan mediasi sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488

Rakman, F. F. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa (APS) berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(1), 28. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16651

Rohman, A. N. (2018). Penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 12(1), 20. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2543

Rohman, B., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Effectiveness of mediation in preventing divorce in the land of Papua. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (Jas), 4(2), 229–248. https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.17607

Rokhmad, A. (2013). Sengketa tanah kawasan hutan dan resolusinya dalam perspektif fiqh. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(1), 141. https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.240

Rokhmad, A. (2017). Paradigma hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 18(1), 49. https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731

S, A. Y. (2024). Tinjauan batasan kewenangan penyelesaian sengketa syariah (Studi perbandingan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama). Ethics and Law Journal Business and Notary, 2(1), 52–57. https://doi.org/10.61292/eljbn.101

Suadi, A. (2020). Judicial Authority and the Role of the Religious Courts in the Settlement of Sharia Economic Disputes. Lex Publica, 7(2), 1–14. https://doi.org/10.58829/lp.7.2.2020.1-14

Sucipto, I. (2022). Prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut fiqh qadha dan undang-undang di Indonesia. Islamica, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.59908/ijiiai.v6i1.3

Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485

Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas peran mediator dalam penyelesaian sengketa non litigasi dalam bidang bisnis maupun hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa), 3(2), 445–460. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247

Tutik, T. T. (2016a). Kedudukan hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27

Tutik, T. T. (2016b). Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 16(1), 43. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.43-66

Yuniarti, V. S. (2019). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Jurnal Perspektif, 2(2), 215. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30

Zaidah, Y. (2015). Wakaf di Indonesia potensi dan cara penyelesaiannya menurut peraturan perundang-undangan. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 14(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v14i2.531