01329 - Formil: Tata Cara, Prosedur, dan Persyaratan Administratif dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Abstract

This article examines the concept of formil (formal/procedural) in Indonesian legal discourse, particularly in the context of Islamic law as applied through positive legal institutions. Using a normative legal research approach with analytical and comparative methods, this article identifies that formil — understood as a set of procedures, administrative requirements, and legal formalities — functions not merely as bureaucratic ritual, but as a legal control instrument that guarantees certainty, order, and protection of rights. In the domain of Islamic family law, formil operates as a bridge between religious validity (according to fiqh) and formal state recognition (through registration and court procedures). This article further identifies that neglect of formal requirements produces serious legal consequences, including formal defects (cacat formil), unenforceable claims, and legally null decisions. Conversely, excessive formalism risks becoming a barrier to access to justice, so procedural reform oriented toward the principles of simple, swift, and low-cost adjudication represents a maṣlaḥah-based normative response. This article concludes that formil in Indonesian Islamic law is best understood as a wasīlah (means) toward maṣlaḥah — not a mere formality — and must be continuously evaluated so that procedural requirements genuinely serve their substantive protective function.

Keywords: formil; legal procedure; marriage registration; ithbāt nikāḥ; waqf administration; notarial deed; mediasi; maṣlaḥah mursalah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep formil dalam wacana hukum Indonesia, khususnya dalam konteks hukum Islam yang dioperasionalkan melalui institusi hukum positif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan metode analitis-komparatif, artikel ini mengidentifikasi bahwa formil — yang dipahami sebagai rangkaian prosedur, persyaratan administratif, dan formalitas hukum — tidak berfungsi sekadar sebagai ritual birokrasi, melainkan sebagai instrumen kontrol legal yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hak. Dalam domain hukum keluarga Islam, formil beroperasi sebagai jembatan antara keabsahan agama (menurut fiqh) dan pengakuan formal negara (melalui pencatatan dan prosedur pengadilan). Artikel ini lebih lanjut mengidentifikasi bahwa pengabaian persyaratan formil menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk cacat formil, gugatan tidak dapat diterima, dan putusan batal demi hukum. Sebaliknya, formalisme yang berlebihan berisiko menjadi penghalang akses keadilan, sehingga pembaruan prosedur yang berorientasi pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan respons normatif berbasis kemaslahatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa formil dalam hukum Islam di Indonesia paling tepat dipahami sebagai wasīlah (sarana) menuju kemaslahatan — bukan sekadar formalitas — dan harus terus dievaluasi agar persyaratan prosedural benar-benar menjalankan fungsi perlindungan substantifnya.

Kata Kunci: formil; prosedur hukum; pencatatan perkawinan; itsbat nikah; administrasi wakaf; akta notaris; mediasi; maṣlaḥah mursalah

________________________________________

I. Pendahuluan: Makna "Formil" dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam kajian hukum di Indonesia, istilah formil lazim dipakai untuk menunjuk aspek tata cara, prosedur, dan formalitas administratif yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum atau proses hukum dianggap berjalan "menurut aturan" dan menghasilkan akibat hukum tertentu (Ahamad, 2018; Setiawan, 2022). Pembedaan ini sering ditampilkan berpasangan dengan syarat materiil (substantif), yakni syarat yang melekat pada subjek atau substansi perbuatan hukumnya, sedangkan syarat formil berhubungan dengan formalitas yang harus dipenuhi sebelum, pada saat, dan (dalam banyak kasus) sesudah perbuatan hukum dilakukan (Rohmatin et al., 2022; Setiawan, 2022). Dalam konteks ini, formil tidak identik dengan "sekadar formalitas" dalam arti remeh; sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa pengabaian aspek prosedural dan administratif dapat menimbulkan "cacat formil" yang berdampak serius, misalnya gugatan tidak dapat diterima atau putusan menjadi batal demi hukum dalam rezim hukum acara tertentu (Riskawati, 2018; Rohman & Sugeng, 2018; Wardani et al., 2017).

Dari perspektif hukum Islam, pengertian "tata cara" dan kepatuhan pada prosedur dikenal kuat terutama pada ranah fiqh ibadah, yang menekankan bahwa ibadah tidak dapat "dikreasikan" di luar tata cara yang telah digariskan (Nurum, 2024). Akan tetapi, dalam praktik sosial-hukum di Indonesia, pembahasan "formil menurut hukum Islam" hampir selalu berinteraksi dengan cara negara mempositifkan dan mengadministrasikan norma-norma keluarga (perkawinan, perceraian), filantropi (wakaf), dan transaksi (akta otentik, pembuktian), sehingga dimensi formil beroperasi sebagai jembatan antara keabsahan menurut norma agama dan pengakuan/legitimasi menurut hukum negara (Femiliona, 2021; Mustari et al., 2023; Rusdianto, 2022). Karena itu, pembahasan "formil" yang berkaitan dengan prosedur dan persyaratan administratif secara nyata paling terlihat pada: (i) pencatatan perkawinan dan mekanisme itsbat nikah; (ii) prosedur perceraian dan mediasi di pengadilan agama; (iii) prosedur perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf; serta (iv) formalitas akta (notaris/PPAT) dan konsekuensi pembuktian (Ismail, 2018; Mustari et al., 2023; Sihotang et al., 2023).

________________________________________

II. Konsep Dasar: Syarat Formil vs. Syarat Materiil dan Fungsi Formil sebagai Instrumen Kepastian serta Perlindungan Hukum

Literatur hukum perkawinan di Indonesia secara eksplisit memisahkan "syarat materiil" (mengenai diri pribadi calon mempelai dan substansi persyaratan) dan "syarat formil atau administratif" (formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum, saat, dan sesudah perkawinan) (Setiawan, 2022). Kerangka ini kemudian meluas ke dokumen dan tindakan administratif lain: "syarat formil" dipahami sebagai syarat yang berkaitan dengan formalitas/tata cara selama proses pembuatan dokumen atau surat, dan kegagalannya dapat menyebabkan dokumen tidak memenuhi standar yang seharusnya (Ahamad, 2018). Bahkan dalam bidang pembuktian perdata dan pembuatan akta, ditegaskan bahwa akta otentik menuntut persyaratan ketat pada prosedur, bentuk, dan formalitas; penyimpangan dari prosedur dapat memengaruhi kekuatan pembuktiannya (Ardiansah, 2018; Ismail, 2018).

Secara fungsional, banyak kajian menempatkan prosedur/formalitas sebagai mekanisme untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, bukan sekadar ritual administratif (Ismail, 2018; Purnama, 2024). Namun, beberapa studi juga mengingatkan risiko "perburuan keadilan" yang menjadi rumit ketika hukum modern terlalu dipermainkan pada level prosedur semata, sehingga perlu keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif (Heriyanti et al., 2023). Di titik inilah perdebatan "formil" menjadi penting dalam horizon hukum Islam di Indonesia: di satu sisi, kepatuhan prosedural dapat menjadi alat perlindungan (misalnya melindungi hak istri/anak melalui mekanisme perceraian di pengadilan dan prosedur mediasi) (Riskawati, 2018; W, 2022; Wardani et al., 2017); di sisi lain, prosedur dapat tereduksi menjadi "formalitas" belaka bila tidak dijalankan secara sungguh-sungguh atau tidak disertai pemahaman hukum masyarakat dan aparatur (Djayadi, 2021; Nurwulan, 2018; Rohman & Sugeng, 2018).

________________________________________

III. Formil dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

A. Perkawinan: Keabsahan Menurut Rukun-Syarat Agama dan Penguatan Legalitas melalui Pencatatan

Dalam diskursus hukum keluarga, syarat formil paling menonjol pada kewajiban pencatatan perkawinan yang dihubungkan dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pelaksanaan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan pengaturan administratif lain yang relevan (Femiliona, 2021; Hakim et al., 2020; Mustari et al., 2023). Sejumlah penelitian menegaskan bahwa di Indonesia syarat sah perkawinan dipahami meliputi syarat materiil dan syarat formil, dengan syarat formil sebagai syarat administratif/tata cara yang menyertai peristiwa perkawinan (Rohmatin et al., 2022; Setiawan, 2022). Dalam kerangka ini, pencatatan perkawinan diposisikan sebagai persyaratan formil yang bersifat prosedural dan administratif dalam sistem hukum Indonesia, sehingga perkawinan yang "sah menurut agama" tetapi tidak dicatat menimbulkan problem dualitas status — di satu sisi diakui menurut norma agama, tetapi tidak memperoleh pengakuan formal yang sama dalam rezim administrasi negara (Femiliona, 2021; Mustari et al., 2023).

Literatur tentang nikah sirri memperlihatkan nuansa penting: beberapa kajian menyatakan bahwa praktik perkawinan siri pada dasarnya tidak bertentangan dengan fikih munakahat (selama rukun-syarat agama terpenuhi), namun dalam hukum positif Indonesia perkawinan semacam itu tidak mendapat pengakuan resmi negara karena tidak memenuhi prosedur dan persyaratan yang diatur UU Perkawinan dan aturan pelaksananya (Molachele, 2022; Rusdianto, 2022). Studi lain mengenai dispensasi kawin juga menegaskan adanya ketegangan: menurut fiqh, perkawinan bisa dipandang sah jika rukun dan syarat nikah terpenuhi, tetapi dalam kerangka KHI dan peraturan perkawinan, perkawinan tanpa dispensasi (ketika dispensasi diwajibkan) dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan (Husain, 2017). Dengan demikian, "formil" di sini bekerja sebagai mekanisme negara untuk memproduksi kepastian status dan akibat hukum (misalnya terkait hak-hak keluarga dan anak) di samping penilaian keabsahan agama (Femiliona, 2021; Husain, 2017; Mustari et al., 2023).

Implikasi administratif dari pencatatan juga dibahas dalam studi administrasi kependudukan. Kajian tentang Kartu Keluarga (KK) dan sistem administrasi kependudukan menunjukkan bahwa perubahan dan pendaftaran data kependudukan mensyaratkan dokumen nikah (buku nikah/akta perkawinan) dan bagi perkawinan yang belum tercatat dapat melampirkan instrumen administratif tertentu seperti SPTJM kebenaran pernikahan dalam skema yang diuraikan oleh regulasi administrasi kependudukan yang dikaji dalam penelitian tersebut (Sihotang et al., 2023). Studi lain menyoroti bahwa asumsi publik yang menganggap pencatatan perkawinan "hanya formalitas" perlu ditepis karena pencatatan berkaitan dengan dampak hukum, terutama pemenuhan hak administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap keluarga dan anak (Mustari et al., 2023; Sihotang et al., 2023). Sejalan dengan itu, pembahasan tentang Perpres No. 96 Tahun 2018 dalam konteks administrasi kependudukan menempatkannya sebagai instrumen yang memperkuat kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana dimandatkan oleh UU administrasi kependudukan dan UU Perkawinan, sekaligus menjelaskan bahwa isu biaya, prosedur, dan anggapan "administratif belaka" sering menjadi alasan tidak dilakukannya pencatatan (Mustari et al., 2023).

B. Itsbat Nikah: "Formil" sebagai Mekanisme Pemulihan Status Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatat

Dalam praktik peradilan agama, itsbat nikah menempati posisi penting sebagai mekanisme untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama tetapi tidak memenuhi persyaratan negara berupa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Hanifah, 2022; Rusdianto, 2022). Penelitian mengenai itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan merinci tata cara pengajuan itsbat nikah melalui tahapan permohonan, pendaftaran, pemanggilan, persidangan, dan pembacaan penetapan, serta menegaskan bahwa ketika permohonan itsbat dikabulkan maka perkawinan memperoleh kekuatan hukum dalam kerangka hukum negara (Hanifah, 2022). Kajian di Pengadilan Agama Maros juga menegaskan bahwa prosedur itsbat nikah mengikuti pola perkara perdata pada umumnya (datang dan mendaftar, menghadiri persidangan, lalu penetapan), dan akibatnya pihak berkepentingan mendapatkan bukti otentik yang berfungsi untuk kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum atas perkawinan tersebut (Rusdianto, 2022).

Kedua kajian tersebut juga mengaitkan formil dengan standar "dua lapis" yang sering dipakai dalam narasi hukum keluarga: perkawinan dianggap memenuhi ketentuan hukum materiil bila rukun-syarat Islam terpenuhi, dan memenuhi ketentuan hukum formil bila dicatat oleh pejabat berwenang (Hanifah, 2022; Rusdianto, 2022). Dalam logika ini, itsbat dipahami sebagai instrumen yang "menjembatani" kekurangan aspek formil (pencatatan) setelah peristiwa perkawinan terlanjur terjadi, sehingga dampak hukumnya tidak berhenti pada keabsahan agama semata melainkan memperoleh legitimasi formal negara (Hanifah, 2022; Rusdianto, 2022). Sejumlah penelitian juga mencatat faktor-faktor sosial yang memicu tidak dicatatnya perkawinan, seperti ketidaktahuan terhadap ketentuan, persepsi biaya/prosedur, dan kelalaian pemeriksaan administrasi, yang semuanya pada akhirnya berujung pada kebutuhan pemulihan melalui jalur peradilan (Hanifah, 2022; Mustari et al., 2023).

C. Kursus Pra-Nikah/Suscatin: Formalitas Administratif yang Memuat Dimensi Edukatif dan Prosedural

Dimensi "formil" sebelum perkawinan juga tampak pada kebijakan kursus pra-nikah. Penelitian tentang kursus pranikah di KUA Pontianak Tenggara menyebut adanya pedoman yang ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam pada 5 Juni 2013, dengan tujuan membina keluarga harmonis melalui transfer pemahaman, keterampilan, dan pengalaman (Nurdin et al., 2020). Kajian tersebut juga menunjukkan adanya kendala implementasi, termasuk ketidaksiapan aparatur dan anggapan masyarakat bahwa kursus pranikah hanya formalitas untuk memenuhi syarat administratif perkawinan (Nurdin et al., 2020). Penelitian lain tentang kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Srono menjelaskan bahwa KUA menyediakan tabel prosedur pernikahan dan papan pengumuman agar masyarakat mudah mengetahui tata cara, sekaligus mencatat faktor penghambat seperti keterbatasan SDM pembimbing dan persepsi bahwa suscatin "mungkin hanya formalitas" (Dewia & Dona, 2022). Dua studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pra-nikah sering ditempatkan pada persilangan antara fungsi substantif (pembinaan keluarga) dan fungsi formil (pemenuhan syarat administratif/prosedural) (Dewia & Dona, 2022; Nurdin et al., 2020).

D. Saksi Nikah dan Aspek "Formil" dalam Pelaksanaan Akad

Di tingkat praktik KUA, syarat-syarat pelaksanaan nikah juga menyentuh aspek "formil" melalui persyaratan menghadirkan saksi. Studi mengenai kriteria saksi yang adil di KUA Amuntai Utara menegaskan bahwa rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya pernikahan, dan salah satu rukun nikah adalah adanya saksi; tanpa saksi, nikah dipandang batal atau tidak sah dalam kerangka yang dijelaskan oleh narasumber penelitian tersebut serta dikaitkan dengan KHI (Riyanto & Sekartaji, 2019). Studi tersebut juga memuat uraian persyaratan saksi menurut Imam Syafi'i (misalnya berakal, baligh, beragama Islam, dan adil), sekaligus menampilkan bagaimana KUA menautkan ketentuan syariat dengan landasan KHI dalam praktik pelayanan pencatatan dan pengawasan nikah (Riyanto & Sekartaji, 2019). Dalam konteks "formil", pembahasan saksi ini menunjukkan bahwa aspek prosedural pelaksanaan akad (kehadiran saksi) bukan sekadar administrasi negara, melainkan juga bagian dari rukun/ketentuan keabsahan menurut fikih yang dioperasionalkan melalui institusi negara (KUA) (Hanifah, 2022; Riyanto & Sekartaji, 2019).

________________________________________

IV. Formil dalam Poligami, Dispensasi Kawin, dan Ketegangan antara Izin Administratif dan Keabsahan Agama

Perdebatan "formil" semakin tampak dalam isu poligami. Sejumlah tulisan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mensyaratkan prosedur tertentu bagi poligami, seperti izin istri pertama dan izin pengadilan, yang jika tidak dipenuhi dapat berimplikasi hukum (termasuk pembacaan "halangan yang sah" dalam konteks tertentu) (Wiranti, 2021). Studi tentang penyuluhan hukum poligami menekankan bahwa banyak masyarakat masih melaksanakan perkawinan dengan bertumpu pada tradisi dan pemahaman agama setempat tanpa pengetahuan memadai tentang ketentuan formal UU Perkawinan, sehingga mengalami kesulitan ketika berurusan dengan kebutuhan administratif (misalnya akta kelahiran anak) (Hakim et al., 2020). Pada saat yang sama, penelitian tentang praktik poligami PNS menunjukkan bahwa regulasi poligami dalam berbagai instrumen hukum menguraikan prosedur dan persyaratan dengan tujuan menjaga hak-hak dan memastikan keadilan, namun sering diabaikan dalam praktik karena lemahnya penerapan dan pengawasan (Siallagan et al., 2023).

Nuansa ketegangan hukum agama dan izin administratif juga muncul dalam kajian mediasi di pengadilan yang menyinggung bahwa "formalitas perizinan" tidak selalu dipahami sebagai syarat sah agama, melainkan syarat yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan untuk pengaturan dan pengendalian (misalnya pada poligami) (Yuzianah et al., 2024). Kajian tersebut juga menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mewajibkan izin istri sebagai syarat berpoligami, tetapi hukum positif mensyaratkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi ketika permohonan izin poligami diajukan ke pengadilan (Yuzianah et al., 2024). Dengan demikian, dalam tema poligami, "formil" bekerja sebagai perangkat negara untuk mengadministrasikan dan membatasi praktik melalui prosedur, sementara diskursus fikih dapat beroperasi pada logika syarat keadilan dan ketentuan agama yang berbeda dari konstruksi administratif tersebut (Siallagan et al., 2023; Wiranti, 2021; Yuzianah et al., 2024).

Pada isu dispensasi kawin, penelitian studi kasus di Polewali Mandar menunjukkan bahwa masih ditemukan perkawinan di bawah umur tanpa melalui dispensasi dan hal itu dipandang mengakibatkan "batal demi hukum" dalam kerangka perundang-undangan yang dipakai penelitian tersebut, sementara pada saat yang sama penelitian itu menegaskan bahwa menurut fiqh perkawinan dapat dinilai sah bila rukun dan syarat hukum Islam terpenuhi (Husain, 2017). Penelitian itu juga menggambarkan bahwa pemenuhan prosedur dispensasi dilakukan karena adanya penolakan dari KUA dan bahwa praktik di lapangan dapat menyimpang karena alasan waktu dan biaya (Husain, 2017). Dengan demikian, dispensasi kawin memperlihatkan bagaimana syarat formil (dispensasi) menjadi pintu legalitas negara yang tidak selalu identik dengan penilaian sah-tidaknya akad pada level fikih, tetapi menentukan pengakuan formal dan akibat hukum di Indonesia (Hanifah, 2022; Husain, 2017).

________________________________________

V. Formil dalam Perceraian dan Penyelesaian Sengketa Keluarga: Prosedur Pengadilan, Perdamaian, dan Mediasi

A. Perceraian sebagai Proses yang "Harus Lewat Pengadilan" dan Konsekuensi Proseduralnya

Kajian mengenai upaya perdamaian dalam perkara perceraian mengaitkan kewajiban hakim mengupayakan perdamaian dengan ketentuan UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, UU Peradilan Agama, dan KHI, yang seluruhnya menempatkan perdamaian sebagai bagian dari prosedur persidangan (W, 2022). Studi tersebut juga menunjukkan bahwa dalam praktik, upaya perdamaian sering tidak maksimal dan bahkan dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas prosedural agar putusan tidak batal demi hukum (W, 2022). Dengan demikian, "formil" dalam perceraian bukan sekadar tata cara administratif, melainkan bagian dari desain hukum acara yang menentukan sah-tidaknya proses dan ketahanan putusan (W, 2022; Wardani et al., 2017).

Penelitian lain tentang mediasi di Pengadilan Agama menekankan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 mengamanatkan perkara yang wajib menempuh mediasi termasuk perkara cerai, serta menyatakan adanya konsekuensi "putusan batal demi hukum" bila tata cara perdamaian/mediasi yang diwajibkan tidak ditempuh (Wardani et al., 2017). Studi mengenai mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga menegaskan bahwa mediasi diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara, hakim wajib mengikuti prosedur mediasi, dan pelanggaran terhadap kewajiban mediasi dapat menyebabkan putusan batal demi hukum (Rohman & Sugeng, 2018). Dengan demikian, aspek formil dalam perceraian dan sengketa keluarga berwujud pada kewajiban prosedural mediasi/perdamaian yang bukan sekadar pilihan etik, melainkan syarat prosesual yang berimplikasi pada validitas putusan (Rohman & Sugeng, 2018; W, 2022; Wardani et al., 2017).

B. Problem "Mediasi sebagai Formalitas" dan Tantangan Efektivitas

Sejumlah penelitian lapangan menunjukkan gejala bahwa mediasi sering dipersepsi atau dijalankan sebagai formalitas. Studi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen menegaskan bahwa ketidakhadiran pihak, keinginan bercerai, dan kinerja hakim yang tidak maksimal dapat membuat upaya perdamaian terkesan sekadar memenuhi formalitas prosedural agar putusan tidak batal demi hukum (W, 2022). Studi tentang mediasi sebagai solusi alternatif konflik keluarga juga menyatakan adanya asumsi bahwa mediasi di Pengadilan Agama bisa menjadi kegiatan formalitas saja dan belum dianggap sarana efektif meredam konflik keluarga, sehingga diperlukan pemahaman holistik tentang definisi, fungsi, tujuan, dan improvisasi tata cara mediasi (Djayadi, 2021). Studi lain tentang implementasi kursus pranikah di KUA juga memperlihatkan pola budaya hukum serupa: masyarakat menganggap program sebagai formalitas administratif, sehingga substansi pembinaan berisiko tidak tercapai (Nurdin et al., 2020).

Namun, penelitian juga menampilkan data empiris mengenai performa mediasi sebagai prosedur formil. Studi di Pengadilan Agama Gorontalo melaporkan bahwa pada tahun 2016 terdapat perkara yang masuk mediasi dan hanya sebagian kecil yang berhasil, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor seperti fasilitas ruang mediasi yang tidak efisien dan ketiadaan mediator bersertifikat sebagaimana dijelaskan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 (Riskawati, 2018). Studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (berbasis PERMA No. 1 Tahun 2008 saat itu) juga menyajikan angka keberhasilan dan kegagalan mediasi serta hambatan seperti ketidakhadiran pihak, kerumitan perkara, dan tidak adanya iktikad baik berdamai (Rohman & Sugeng, 2018). Rangkaian temuan ini menguatkan kesimpulan bahwa "formil" dalam arti kewajiban prosedural mediasi dapat tetap tidak efektif bila prasyarat struktur (fasilitas, SDM, sertifikasi mediator) dan budaya (iktikad baik para pihak) tidak memadai, sehingga formalitas prosedural tidak otomatis menghasilkan kemaslahatan substantif (Djayadi, 2021; Riskawati, 2018; Rohman & Sugeng, 2018).

________________________________________

VI. Formil dalam Perwakafan: Akta Ikrar Wakaf, Pendaftaran, dan Sertifikasi sebagai Legalitas

Dalam bidang wakaf, aspek formil tampak pada prosedur administrasi perwakafan hingga pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Kajian tentang optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf mencatat bahwa masyarakat sering memandang wakaf semata sebagai ibadah, sedangkan legalitas (pendaftaran/sertifikat) dianggap "formalitas" yang tidak harus dipenuhi, dan hal ini berkaitan dengan rendahnya pemahaman hukum serta paradigma wakaf masyarakat (Hardas, 2023). Kajian itu juga menyebut bahwa regulasi perwakafan lebih banyak mengatur persoalan teknis/prosedur administrasi, dan karena itu strategi optimalisasi diarahkan pada pembangunan kesadaran hukum masyarakat agar taat terhadap prosedur (Hardas, 2023). Studi lain mengenai perlindungan hukum aset wakaf tidak tercatat menegaskan bahwa regulasi wakaf di Indonesia telah mengatur prosedur atau tata cara perwakafan hingga pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan, tetapi realitasnya belum dilaksanakan dengan benar sehingga kepastian hukum atas perbuatan wakaf tidak terjamin (Rahayu, 2019). Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak semestinya dipahami sebagai formalitas untuk akses bantuan sosial, melainkan kewajiban prosedural yang mengantarkan aset wakaf memperoleh jaminan kepastian hukum berupa sertifikat sebagai bukti autentik (Rahayu, 2019).

Kedua kajian tersebut secara konsisten menempatkan "formil" pada wakaf sebagai syarat administrasi yang berkorelasi dengan kepastian hukum dan perlindungan aset, sekaligus menunjukkan problem budaya hukum ketika prosedur dilihat sebagai sekadar formalitas (Hardas, 2023; Rahayu, 2019). Karena itu, "formil menurut hukum Islam" dalam konteks wakaf di Indonesia dapat dipahami sebagai integrasi niat ibadah dan perbuatan wakaf dengan mekanisme legalitas formal yang disediakan negara, agar tujuan sosial wakaf tidak rentan konflik atau sengketa kepemilikan di kemudian hari (Hardas, 2023; Rahayu, 2019).

________________________________________

VII. Formil dalam Muamalah dan Pembuktian: Akta Otentik, Notaris/PPAT, dan Konsekuensi Penyimpangan Prosedur

A. Formalitas sebagai Unsur Esensial Akta (Formalitas Causa) dan Kekuatan Pembuktian (Probation Causa)

Dalam ranah muamalah modern — terutama yang berwujud dokumen hukum — dimensi formil sangat tegas. Kajian tentang apostille menjelaskan bahwa otentikasi/akta memiliki dua fungsi: sebagai proses formal (formalitas causa) yang melengkapi suatu perbuatan hukum sehingga akta menjadi syarat formil, dan sebagai fungsi pembuktian (probation causa) yakni akta sengaja dibuat untuk pembuktian di kemudian hari (Purnama, 2024). Konsepsi ini memperlihatkan bahwa "formil" dalam dokumen bukan sekadar administrasi, melainkan syarat lahirnya konsekuensi hukum dan jaminan pembuktian (Ismail, 2018; Purnama, 2024). Konsisten dengan itu, penelitian tentang akta PPAT menegaskan bahwa akta otentik memiliki persyaratan ketat dalam prosedur pembuatan, bentuk, dan formalitas; tata cara/formalitas pembuatan akta otentik bersifat memaksa dan penyimpangan membawa akibat hukum terhadap kekuatan pembuktian akta (Ismail, 2018). Penelitian mengenai pengecekan sertifikat tanah oleh PPAT juga menegaskan kembali bahwa akta PPAT sebagai akta otentik menuntut prosedur dan formalitas ketat yang bersifat memaksa, dan penyimpangan dari prosedur membawa akibat terhadap kekuatan pembuktian (Ardiansah, 2018).

Dalam konteks akad syariah pada akta notaris, penelitian tentang sistematika akta dalam akad syariah menegaskan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika seluruh ketentuan prosedur/tata cara pembuatan akta dipenuhi; jika prosedur tidak dipenuhi dan dapat dibuktikan, akta dapat dinyatakan sebagai akta di bawah tangan (Sufiarina, 2019). Kajian tentang akad perbankan syariah dalam akta notaris juga menekankan bahwa notaris memformulasikan akta berdasarkan tata cara/mekanisme/prosedur pembuatan akta notaris, dan bila pihak menderita kerugian, harus dibuktikan apakah akta tidak memenuhi aspek lahiriah, formal, atau materiil (Dhiani et al., 2024). Dengan demikian, pada muamalah kontemporer, "formil" beroperasi sebagai standar prosedural yang menentukan status otentisitas, kekuatan pembuktian, dan bahkan potensi tanggung jawab pihak pembuat akta (Dhiani et al., 2024; Ismail, 2018; Purnama, 2024; Sufiarina, 2019).

B. Analogi Penting: "Formil" sebagai Disiplin Prosedural yang Melindungi Para Pihak

Penegasan bahwa prosedur dan formalitas bersifat memaksa pada akta otentik memperlihatkan tujuan yang sejalan dengan argumen perlindungan hukum: bila formalitas dipatuhi, para pihak memperoleh kepastian; bila diabaikan, muncul risiko sengketa dan degradasi kekuatan bukti (Ardiansah, 2018; Ismail, 2018). Penelitian mengenai jual beli tanah dengan alas hak surat camat juga menegaskan bahwa formalitas atau prosedur peralihan hak wajib ditaati demi kepastian dan perlindungan hukum, dan pengabaian formalitas dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari seperti sengketa hak dan kesulitan balik nama (Wuisang, 2019). Dalam konteks waris dan dokumen ahli waris, kajian tentang surat keterangan ahli waris menyatakan bahwa kurangnya edukasi mekanisme pembuatan surat dapat membuat syarat formil dan materiil tidak terpenuhi, dan menegaskan bahwa syarat formil berkaitan dengan tata cara atau formalitas dalam proses pembuatan surat (Ahamad, 2018). Rangkaian ini menunjukkan pola yang sama: formil bukan sekadar "administrasi", tetapi perangkat kontrol legal untuk menghindari ketidakpastian dan konflik, baik pada transaksi pertanahan maupun dokumen kewarisan (Ahamad, 2018; Ismail, 2018; Wuisang, 2019).

________________________________________

VIII. Formil dalam Hukum Acara dan Administrasi Peradilan: Cacat Formil, Gugatan Sederhana, dan Logika Kesederhanaan Formalitas

Dalam hukum acara, "formil" sering tampil sebagai standar validitas proses. Kajian tentang kompetensi absolut pengadilan menegaskan bahwa gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil dapat dinyatakan tidak dapat diterima, termasuk ketika terjadi kekeliruan kompetensi absolut sehingga gugatan menjadi cacat formil (FAJRI, 2023). Dalam konteks mediasi peradilan, berbagai kajian menyatakan bahwa kelalaian hakim menempuh prosedur mediasi dapat mengakibatkan pemeriksaan cacat formil dan putusan batal demi hukum (Riskawati, 2018; Rohman & Sugeng, 2018; Wardani et al., 2017). Ini menunjukkan bahwa formil dalam hukum acara merupakan "gerbang" yang menentukan apakah pengadilan dapat memeriksa substansi, dan apakah putusan memiliki legitimasi prosedural (FAJRI, 2023; Riskawati, 2018; Rohman & Sugeng, 2018).

Pada saat yang sama, literatur tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menunjukkan adanya dorongan untuk mengurangi formalitas yang tidak perlu. Kajian PERMA No. 2 Tahun 2015 menafsirkan "sederhana" sebagai prosedur yang jelas, mudah dipahami, tidak rumit, dan menekankan bahwa makin sedikit formalitas yang diwajibkan semakin baik (Kurniawan, 2022). Studi lain tentang gugatan sederhana menegaskan bahwa asas sederhana berkaitan dengan "makin sedikit dan sederhana formalitas" di muka pengadilan, dan banyaknya formalitas yang sulit dipahami memungkinkan multi-tafsir (Baagil et al., 2021). Dalam tinjauan maslahah mursalah, penelitian tentang PERMA No. 2 Tahun 2015 menilai peniadaan eksepsi dalam gugatan sederhana berkaitan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan, sembari tetap menekankan bahwa keberatan/eksepsi dalam konteks hukum acara adalah bantahan mengenai syarat-syarat atau formalitas gugatan yang jika cacat dapat membuat gugatan tidak dapat diterima (Susanto, 2022). Kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga mencatat bahwa PERMA No. 14 Tahun 2016 memuat acara sederhana untuk gugatan tertentu, dan menekankan pentingnya pengaturan formil agar penyelesaian lebih cepat dibanding hukum acara biasa (Syafawi et al., 2022).

Sintesis dari literatur ini memperlihatkan dua arah yang harus dijaga sekaligus: (i) formalitas minimum yang menjamin kepastian dan fairness prosedural (misalnya kewajiban mediasi atau syarat formil gugatan agar tidak cacat) (FAJRI, 2023; Rohman & Sugeng, 2018; Susanto, 2022); dan (ii) penyederhanaan formalitas yang berlebihan agar prosedur tidak menjadi penghalang akses keadilan dan tidak menimbulkan ketakutan beracara (Baagil et al., 2021; Kurniawan, 2022; Susanto, 2022). Dalam konteks hukum Islam, argumen kemaslahatan menjadi salah satu basis normatif untuk menerima inovasi prosedural yang mempermudah pencarian keadilan tanpa melukai hak para pihak (Husain, 2017; Susanto, 2022).

________________________________________

IX. Formil dalam Pembentukan Norma Bernafaskan Islam: Legalitas Ditentukan Prosedur Pembentukan

Pembahasan "formil" juga relevan ketika hukum Islam dipositifkan dalam peraturan perundang-undangan. Kajian legalitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menegaskan pentingnya legalitas suatu peraturan karena menentukan validitas dan kekuatan berlakunya, serta menilai legalitas dari sudut formalitas pembentukan peraturan dan konsep negara kesatuan (Hidayat & Basuki, 2014). Studi tentang pergub pelaksanaan hukum acara jinayah mengkritik prosedur penerbitan pergub yang dinilai bertentangan dengan sistem pembentukan peraturan serta menekankan bahwa prosedur pengeluaran pergub bertentangan dengan ketentuan tata cara yang dirujuk dalam kajian tersebut, sehingga memunculkan masalah kekuatan hukum (Solarbesain et al., 2024). Dalam konteks legislasi nasional, kajian tentang UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menyoroti polemik prosedur pembentukan dan mengaitkannya dengan prinsip keterbukaan dalam UU pembentukan peraturan, serta menyatakan adanya cacat formil dalam proses pembentukan karena kurangnya ruang partisipasi masyarakat (Ratda, 2019). Kajian legal drafting perda juga menegaskan pentingnya prosedur pembentukan perda yang terstruktur (perencanaan hingga penyebarluasan) dan menunjukkan bahwa dokumentasi serta diseminasi kebijakan dapat tidak efektif meskipun proses perumusan mengikuti format tertentu (B et al., 2023).

Rangkaian studi ini memperlihatkan bahwa "formil" bukan hanya isu administrasi individual (nikah, wakaf, akta), melainkan juga isu tata kelola normatif: prosedur pembentukan aturan menentukan legalitas dan daya ikatnya (B et al., 2023; Hidayat & Basuki, 2014; Ratda, 2019; Solarbesain et al., 2024). Dalam perspektif hubungan hukum Islam dan hukum nasional, hal ini sejalan dengan gagasan bahwa norma syariat ketika dipositifkan tidak semata "dipindahkan", melainkan disesuaikan melalui prosedur pembentukan peraturan dalam sistem hukum nasional (Hidayat & Basuki, 2014).

________________________________________

X. Penutup: "Formil" sebagai Wasīlah (Sarana) Menuju Kemaslahatan — Bukan Sekadar Formalitas

Secara keseluruhan, literatur yang dibahas menunjukkan bahwa "formil menurut hukum Islam" (dalam konteks Indonesia) paling tepat dipahami sebagai rangkaian prosedur dan persyaratan administratif/prosesual yang mengiringi penerapan norma Islam dalam ruang publik dan institusi negara — mulai dari pencatatan perkawinan, itsbat nikah, kursus pranikah, prosedur perceraian dan mediasi, hingga tata cara perwakafan dan formalitas akta (Hanifah, 2022; Hardas, 2023; Mustari et al., 2023; Nurdin et al., 2020; Riskawati, 2018; Sufiarina, 2019). Banyak studi lapangan menandai problem budaya hukum: masyarakat kerap menganggap pencatatan nikah, kursus pranikah, legalitas wakaf, atau mediasi sebagai "formalitas" semata, padahal literatur yang sama menunjukkan bahwa pengabaian prosedur menimbulkan risiko ketidakpastian status, sengketa, atau bahkan cacat formil dalam proses peradilan (FAJRI, 2023; Hardas, 2023; Nurdin et al., 2020; Sihotang et al., 2023; W, 2022). Karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi prosedur dan pemahaman manfaat legalitas sering direkomendasikan sebagai strategi agar formil benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar beban administratif (Dewia & Dona, 2022; Hardas, 2023; Rahayu, 2019).

Di sisi lain, literatur hukum acara mengingatkan bahwa formalisme yang berlebihan juga dapat menjauhkan tujuan keadilan, sehingga pembaruan prosedur seperti gugatan sederhana dipahami sebagai upaya menyeimbangkan kepastian prosedural dengan kemudahan akses dan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Baagil et al., 2021; Kurniawan, 2022; Susanto, 2022). Dalam horizon kemaslahatan, beberapa kajian secara eksplisit menautkan desain prosedur yang efisien dan jelas dengan tujuan maslahat/kemanfaatan (misalnya melalui maslahah mursalah dalam konteks gugatan sederhana dan pertimbangan kemaslahatan dalam dispensasi kawin) (Husain, 2017; Susanto, 2022). Dengan demikian, dimensi formil idealnya diperlakukan sebagai perangkat tata kelola yang menjamin kepastian dan perlindungan (hak keluarga, legalitas aset wakaf, kekuatan pembuktian akta), sambil terus dievaluasi agar tidak mengalami reduksi menjadi "sekadar formalitas" atau menjadi hambatan yang mengaburkan tujuan substantif hukum (Heriyanti et al., 2023; Kurniawan, 2022; Sihotang et al., 2023; W, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahamad, B. (2018). Nikah beda agama dalam pandangan liberalis dan peraturan perkawinan di Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 12(01), 1–26. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.427

Ardiansah, A. (2018). Legalitas pendirian rumah ibadat berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 165–182. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434

B, I. W. A., Sakharina, I. K., & Aswan, M. (2023). Penyederhanaan proses legalisasi apostille. Widya Yuridika, 6(3), 483. https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4646

Baagil, S., Supriyatni, R., & Lita, H. N. (2021). Eksistensi lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2), 218–236. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.338

Dewia, A. R., & Dona, F. (2022). Tinjauan maslahah mursalah terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Journal of Law Society and Islamic Civilization, 10(1), 1. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.58791

Dhiani, S. R., Dianti, B., & Muhibban, M. (2024). Tinjauan terhadap perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, dan asasi manusia di Kabupaten Kampar. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(6), 457–463. https://doi.org/10.62504/jimr625

Djayadi, H. (2021). Pola penyelesaian sengketa waralaba produk teh poci di Ponorogo. Invest: Journal of Sharia & Economic Law, 1(1), 29–40. https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2635

FAJRI, I. (2023). Filsafat hukum sebagai cita hukum Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/tjxyn

Femiliona, F. (2021). Usaha KPU mempertahankan prinsip transparansi pada proses pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Jurnal Polgov, 2(2), 277–319. https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679

Hakim, M. L., Sugianto, S., Muala, A., Khamim, K., & Ismail, H. (2020). Implementasi, kendala, dan efektivitas kursus pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 311. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1817

Hanifah, M. (2022). Pentingnya pemberdayaan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 41. https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276

Hardas, A. S. (2023). Pelaksanaan bimbingan dan konseling pada kursus calon pengantin di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi. Pacivic: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(2), 73–88. https://doi.org/10.36456/p.v3i2.8162

Heriyanti, H., Isnainul, O., & Julianda, R. (2023). Tinjauan yuridis pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit di bawah tangan pada perbankan syariah (Studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Singkil). Iblam Law Review, 3(3), 375–391. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.157

Hidayat, F. A., & Basuki, A. (2014). Perizinan lingkungan hidup dan sanksi pidana bagi pejabat pemberi izin. Perspektif, 19(2), 94. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.12

Husain, S. W. (2017). Mediation optimization in Gorontalo Religion Court. Al-Mizan, 13(2), 204–226. https://doi.org/10.30603/am.v13i2.854

Ismail, E. (2018). Analisis yuridis terhadap legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 tentang hukum jinayat. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 123–148. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9625

Kurniawan, A. A. (2022). Mediasi sebagai solusi alternatif konflik keluarga perspektif hukum Islam dan hukum progresif. Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam, 11(2), 117–132. https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825

Molachele, S. M. N. (2022). Upaya damai oleh hakim dalam meminimalisir terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Manado. Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam, 11(1), 1–18. https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i1.837

Mustari, Z. N., Rifai, A., Wardani, W. Y., & Nadir, N. (2023). Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa tata usaha negara (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk). Jurnal Yustitia, 24(2). https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i2.2185

Nurdin, R., Nasrun, M., & Ismunandar, R. (2020). Hambatan mediator dalam mediasi perkara waris (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A). Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, 5(1), 24. https://doi.org/10.22373/justisia.v5i1.7269

Nurum, M. (2024). Optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf. Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan Keislaman dan Kemasyarakatan, 12(2), 64–77. https://doi.org/10.69834/dn.v12i2.74

Nurwulan, P. (2018). Akad perbankan syariah dan penerapannya dalam akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 623–644. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10

Purnama, F. R. (2024). Islam and legislation in Law Number 17 of 2023 about health. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, 14(1), 46. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.22538

Rahayu, A. (2019). Efektivitas pemberian dispensasi kawin pada anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Kab. Polewali Mandar). Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, 15(1), 73. https://doi.org/10.35329/fkip.v15i1.315

Ratda, H. (2019). Akibat hukum notaris yang membuat akta mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas. El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9901

Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagai instrumen perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Veritas et Justitia, 4(1), 131–154. https://doi.org/10.25123/vej.2917

Riyanto, B., & Sekartaji, H. T. (2019). Pemberdayaan gugatan sederhana perkara perdata guna mewujudkan penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Masalah-Masalah Hukum, 48(1), 98. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.98-110

Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas mekanisme small claim court dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 387. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Rohmatin, S., Widhiarto, A. E., & Sjafi'i, R. I. R. (2022). Keabsahan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh kepala desa/lurah dan camat untuk warga negara Indonesia asli. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 256. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p256-264

Rusdianto, A. P. (2022). Ruang lingkup dokumen apostille. Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, 5(2), 133–142. https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7251

Setiawan, Y. (2022). Analisa pencatatan nikah (kawin belum tercatat) pada KK dalam perspektif Disdukcapil Purwakarta. Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3(2). https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02

Siallagan, A. A., Robert, R., & Siregar, M. (2023). Tinjauan yuridis ditolaknya pernyataan pailit atas dasar perlakuan yang sama pada anak perusahaan BUMN. Acta Law Journal, 1(2), 106–120. https://doi.org/10.32734/alj.v1i2.12604

Sihotang, A. P., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Fristianti, N. D. (2023). Pertimbangan hakim terhadap keabsahan ijazah pondok pesantren sebagai syarat peserta pemilihan kepala desa. Jurnal USM Law Review, 6(1), 332–344. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6579

Solarbesain, F. X., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2024). Perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa izin atasan. Pamali: Pattimura Magister Law Review, 4(1), 54–71. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1474

Sufiarina, S. (2019). Buah simalakama pengaturan prosedur mediasi di pengadilan terhadap penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di Indonesia. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 41. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.88

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Syafawi, A. A., Marluwi, M., & Wibowo, A. (2022). Mediasi hakim kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B. Al-Usroh, 2(1), 264–278. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.636

W, S. G. (2022). Implikasi hukum pengecekan sertifikat secara online terhadap PPAT. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(1), 68–88. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i1.542

Wardani, D. E. N., Wibowo, G. D. H., & Sahnan. (2017). Implikasi hukum blanko akta PPAT setelah dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 8 Tahun 2012. Jurnal Jatiswara, 32(2). https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i2.127

Wiranti, Y. (2021). Penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hukum Islam, 20(2), 151. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.11495

Wuisang, A. (2019). Kewenangan DPR dalam ratifikasi perjanjian internasional pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018. Palar: Pakuan Law Review, 5(2). https://doi.org/10.33751/.v5i2.1189

Yuzianah, D., Maryam, I., Zulfanita, & Harianto, E. (2024). Legalitas usaha kelompok wanita tani. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5(2), 240–250. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21587