01321 - Fakta Persidangan: Konstruksi Pembuktian Dan Kedudukan Alat Bukti Dalam Peradilan Agama

Judicial Facts: Evidentiary Construction and the Position of Evidence in Religious Courts

ABSTRACT

This article examines the concept of "judicial facts" (fakta persidangan) in the context of Indonesian religious courts, focusing on how facts are legally constructed through valid evidentiary instruments. Using a normative legal research approach with library research methods, this study analyzes the process of converting social facts into legal facts through three judicial stages: constatering (fact-finding), kwalificeren (legal classification), and constitueren (verdict formulation). The study finds that judicial facts are not merely narratives submitted by the parties, but rather the product of an epistemic verification procedure through legally valid evidence—written documents, witnesses, presumptions, confessions, and oaths—as enumerated in Article 1866 of the Civil Code and Article 164 HIR. The study further identifies key tensions in evidentiary practice, including the treatment of electronic evidence, testimonium de auditu (syahādah al-istifāḍah), qarīnah (circumstantial evidence), and the limits of judicial discretion in constructing indirect proof. The article concludes that the strength of judicial facts lies in procedural discipline: only proven and relevant facts may serve as the basis for judicial consideration, and facts that have not been subjected to the evidentiary process are not binding upon the verdict. This finding has implications for the quality of substantive justice in religious court adjudication.

Keywords: judicial facts, evidence, religious courts, syahādah al-istifāḍah, Islamic procedural law

________________________________________

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep "fakta persidangan" dalam konteks peradilan agama di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana fakta dikonstruksikan secara hukum melalui alat-alat bukti yang sah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan metode studi kepustakaan, kajian ini menganalisis proses konversi fakta sosial menjadi fakta hukum melalui tiga tahapan kerja hakim: mengonstatir (memastikan benar tidaknya peristiwa/fakta), mengkualifisir (mengklasifikasikan hubungan hukum dari fakta yang terbukti), dan mengkonstituir (merumuskan amar putusan). Studi ini menemukan bahwa fakta persidangan bukan sekadar narasi para pihak, melainkan produk dari prosedur verifikasi epistemik melalui alat bukti yang sah—tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah—sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Kajian ini juga mengidentifikasi berbagai ketegangan dalam praktik pembuktian, termasuk perlakuan terhadap bukti elektronik, testimonium de auditu (syahādah al-istifāḍah), qarīnah (bukti tidak langsung), serta batas-batas diskresi hakim dalam mengonstruksi pembuktian tidak langsung. Artikel ini menyimpulkan bahwa kekuatan fakta persidangan terletak pada disiplin prosedural pembuktian: hanya fakta yang terbukti dan relevan yang dapat menjadi dasar pertimbangan, sedangkan fakta yang tidak diuji tidak boleh mengikat putusan. Temuan ini berimplikasi pada kualitas keadilan substantif dalam adjudikasi peradilan agama.

Kata Kunci: fakta persidangan, pembuktian, peradilan agama, syahādah al-istifāḍah, hukum acara Islam

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum acara peradilan—termasuk praktik peradilan agama—pembuktian diposisikan sebagai agenda sentral pemeriksaan perkara karena pembuktian merupakan ikhtiar para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan, sehingga hakim dapat menilai apa yang benar-benar terjadi dalam sengketa yang diperiksa (Asmuni, 2014; Wibisono, 2022). Orientasi ini tampak dalam berbagai kajian peradilan agama yang menegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara harus mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mengolah data persidangan yang bersumber dari alat bukti—surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Nuriskandar, 2021).

Karena itu, frasa "fakta persidangan" secara operasional dipahami sebagai rangkaian keadaan/peristiwa yang dinyatakan terbukti melalui tata cara pembuktian dengan alat bukti yang sah, lalu dikonstruksikan hakim menjadi fakta hukum yang relevan untuk dasar pertimbangan putusan (Fikriyah, 2021; Nuriskandar, 2021; Wibisono, 2022). Dalam literatur yang membahas pembuktian, fakta juga dipahami sebagai keadaan/peristiwa/perbuatan yang terjadi dalam dimensi ruang dan waktu, dan kebenaran fakta itu dinilai secara logis melalui alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku (Fikriyah, 2021).

Dengan demikian, "fakta persidangan" bukan sekadar narasi para pihak, melainkan hasil uji (verifikasi) di persidangan—baik melalui pemeriksaan alat bukti maupun melalui penilaian atas relevansi dan kekuatan pembuktian—yang kemudian menjadi landasan pertanggungjawaban putusan kepada para pihak dan masyarakat (Wibisono, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi fakta persidangan dari perspektif hukum acara peradilan agama; (2) mengkaji kedudukan dan fungsi masing-masing alat bukti dalam membentuk fakta hukum; serta (3) mengidentifikasi problematika dan risiko epistemik dalam proses pembuktian. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum acara peradilan agama di Indonesia.

________________________________________

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan metode studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan kajian hukum yang relevan dengan topik pembuktian dalam peradilan agama), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mendeskripsikan, mensistematisasi, dan menganalisis ketentuan hukum serta temuan kajian yang berkaitan dengan konsep fakta persidangan dan alat bukti di peradilan agama.

________________________________________

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Konstruksi Fakta: dari Fakta Sosial ke Fakta Hukum

Sejumlah kajian hukum acara menekankan bahwa hakim berhadapan dengan "fakta sosial" yang diajukan para pihak—atau ditemukan melalui kecermatan hakim dalam memimpin persidangan—dan kemudian harus mengonversinya menjadi "fakta hukum". Tahap konversi ini krusial, karena kesalahan pemaknaan terhadap fakta sosial dapat menurunkan kualitas putusan.

Dalam praktik peradilan agama, kebutuhan konversi tersebut dijelaskan melalui kerangka tahapan kerja hakim: mengonstatir (memastikan benar tidaknya peristiwa/fakta), mengkualifisir (mengklasifikasikan hubungan hukum dari fakta yang terbukti), dan mengkonstituir (merumuskan amar putusan sebagai "konstitusi" atas peristiwa yang telah dikonstatir dan dikualifisir) (Nuriskandar, 2021). Kerangka ini juga dijelaskan dalam kajian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama yang menguraikan kewajiban hakim memeriksa fakta/peristiwa, unsur-unsurnya, alat bukti, sangkalan, dan lalu menalar hubungan antara fakta terbukti dengan petitum sebelum menemukan hukumnya (Hasibuan, 2018).

Dengan kerangka tersebut, fakta persidangan dapat dipahami sebagai "output" dari proses constatering yang bertumpu pada pembuktian; fakta baru bernilai sebagai fakta hukum jika relevan dengan pokok sengketa serta dinilai sah melalui alat bukti yang dapat diterima (Sarinah, 2021). Bahkan ditegaskan bahwa tidak semua "bukti" atau "informasi" yang hadir di ruang sidang otomatis bernilai sebagai alat bukti yang sah; yang boleh dinilai dan diperhitungkan adalah fakta yang konkret dan relevan terhadap sengketa, yang mampu membenarkan atau menolak dalil-dalil para pihak (Sarinah, 2021). Dalam perspektif ini, pembuktian bukan tambahan administratif, melainkan prosedur epistemik untuk memproduksi fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Fikriyah, 2021; Wibisono, 2022).

2. Sumber Fakta Persidangan: Alat Bukti yang Sah dalam Peradilan Agama

Dalam hukum acara perdata yang digunakan di lingkungan pengadilan agama, jenis alat bukti dikenal secara enumeratif (dibatasi) dan lazim dirujuk pada Pasal 1866 KUH Perdata serta Pasal 164 HIR, yakni: bukti tulisan/surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Nuriskandar, 2021). Sejumlah kajian cerai gaib menegaskan bahwa kelima alat bukti tersebut masih menjadi alat bukti sah yang dipakai pengadilan agama untuk mempertimbangkan dan memutus perkara (Saputera & Muthiah, 2021). Kajian lain mengenai bukti elektronik di pengadilan agama juga menegaskan daftar alat bukti perdata tersebut dan mengaitkannya dengan praktik pembuktian dalam perkara-perkara ekonomi syariah (Nuriskandar, 2021). Dengan demikian, fakta persidangan—dalam makna yuridis-prosedural—secara prinsip dibangun melalui salah satu atau kombinasi dari lima instrumen pembuktian itu (Nuriskandar, 2021).

Pada saat yang sama, beberapa tulisan mengingatkan bahwa pengadilan agama bekerja dalam persilangan antara hukum acara perdata (formil) dan hukum materiil Islam, sehingga pembuktian secara prosedural tidak boleh "mengorbankan" substansi hukum Islam yang menjadi landasan materiilnya (Hasan & Ishak, 2019). Dalam konteks itu, literatur hukum pidana Islam dan hukum acara Islam memperlihatkan keragaman konseptual tentang alat bukti dalam khazanah Islam—misalnya iqrār (pengakuan), shahādah (kesaksian), yamin (sumpah), qarīnah (indikasi), pengetahuan hakim, dan lain-lain—yang menunjukkan bahwa tradisi Islam mengenal spektrum pembuktian lebih luas daripada sekadar daftar lima alat bukti perdata modern. Namun, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, operasionalisasi "fakta persidangan" tetap sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum acara perdata yang menuntut penggunaan alat bukti yang sah—dengan syarat formil dan materiilnya (Nuriskandar, 2021; Saputera & Muthiah, 2021).

3. Mekanisme Pembuktian: Peran Hakim dalam Mengungkap dan Menilai Fakta

Kajian tentang peran aktif hakim menegaskan bahwa hakim berkewajiban mengolah dan memproses data yang diperoleh selama persidangan dari seluruh alat bukti yang diajukan—surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah—dan dalam memutus perkara hakim harus mengacu kepada fakta yang terungkap di persidangan (Nuriskandar, 2021). Penjelasan serupa juga muncul dalam kajian sengketa ekonomi syariah yang menguraikan kewajiban hakim memeriksa fakta/peristiwa, memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian perdata, menilai sangkalan lawan, serta menalar fakta terbukti secara logis-kronologis-yuridis sebelum menemukan hukum yang diterapkan (Hasibuan, 2018). Dalam pengertian ini, fakta persidangan adalah "bahan baku" yang diuji melalui pembuktian dan menjadi dasar konstruksi pertimbangan hukum (ratio decidendi) (Wibisono, 2022).

Namun, beberapa kajian juga memberi catatan normatif penting: hakim dalam proses pembuktian terikat pada alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diajukan para pihak; dalam perkara perdata, "keyakinan hakim" bukan unsur esensial yang berdiri sendiri untuk menentukan kebenaran peristiwa tanpa dukungan alat bukti (Nuriskandar, 2021). Di sisi lain, kajian tentang keyakinan hakim terhadap keterangan saksi menegaskan bahwa dalam praktik pembuktian menurut undang-undang, peran keyakinan hakim dibatasi secara normatif—keyakinan berfungsi sebagai pelengkap/penilai atas alat bukti yang diperiksa—dan dalam tradisi peradilan Islam dikenal ungkapan bahwa qāḍī memutus berdasarkan bayyinah (Syam et al., 2022). Karena itu, "fakta yang terungkap" harus dipahami sebagai fakta yang lolos uji alat bukti, bukan sekadar intuisi personal, meskipun hakim tetap dituntut profesional dalam menilai kualitas dan koherensi pembuktian (Nuriskandar, 2021; Syam et al., 2022).

4. Bukti Surat/Tulisan sebagai Basis Fakta: Kedudukan dan Fungsinya

Dalam hukum acara perdata, bukti tulisan/surat sering dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama—misalnya disebut pertama dalam urutan Pasal 1866 KUH Perdata—sehingga keberadaan bukti tertulis yang sah dapat sangat membantu majelis hakim mencocokkan dalil para pihak dengan fakta hukum di persidangan (Mansari & Rizkal, 2021; Nuriskandar, 2021). Penelitian tentang kedudukan alat bukti tulisan di pengadilan agama menegaskan bahwa putusan semestinya berbasis fakta hukum yang disertai alat bukti yang sah, dan alat bukti tertulis berperan sebagai acuan/pertimbangan yang kuat dalam mengkaji fakta persidangan, walau hakim tidak bersikap kaku karena perkara tertentu mungkin memerlukan dukungan alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Mansari & Rizkal, 2021; Saputera & Muthiah, 2021). Dengan demikian, fakta persidangan sering kali dibangun dengan pola "dokumen sebagai jangkar fakta" yang kemudian dikuatkan melalui alat bukti lain (Mansari & Rizkal, 2021).

Praktik perkara keluarga di pengadilan agama memperlihatkan fungsi bukti tertulis ini secara nyata. Dalam perkara-perkara permohonan (voluntair)—misalnya permohonan pengangkatan anak—pemeriksaan persidangan lazim menitikberatkan pada pemeriksaan surat dan saksi yang diajukan, dan hakim dapat meminta alat bukti lain bila bukti yang diajukan belum cukup. Kajian pengangkatan anak di pengadilan agama menekankan pembuktian melalui syarat tertulis dan dua saksi yang memenuhi syarat pembuktian, serta fakta yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan kesaksian saksi di bawah sumpah (Hibatulloh & Munandar, 2023). Dalam konteks itsbat/pengesahan asal-usul anak, kajian putusan menegaskan bahwa penetapan didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan—bukti tertulis dan bukti saksi—untuk menilai sah tidaknya perkawinan menurut syariat dan peraturan yang digunakan hakim (Susylawati, 2017).

Kekuatan bukti tertulis juga tampak dalam isu pencatatan perkawinan dan itsbat nikah. Literatur menegaskan bahwa KHI menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan bila tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama (Susylawati, 2017). Kajian lain menekankan pentingnya akta nikah sebagai bukti autentik agar pasangan memiliki perlindungan dan pengakuan hukum, sekaligus menunjukkan bahwa bukti saksi—meski dapat diterima—lebih rentan karena saksi dapat meninggal/hilang, sehingga bukti tertulis dipandang sangat penting untuk kesinambungan pembuktian (Susylawati, 2017). Rangkaian ini menunjukkan bahwa dalam banyak perkara keluarga, "fakta persidangan" sering bergantung pada kemampuan bukti surat untuk memverifikasi status hukum—misalnya status perkawinan—yang kemudian menjadi premis bagi fakta-fakta turunan lain (Mansari & Rizkal, 2021; Susylawati, 2017).

5. Kesaksian sebagai Pengungkap Fakta: Syarat, Nilai Pembuktian, dan Problematikanya

Kesaksian merupakan alat bukti sentral dalam banyak perkara di pengadilan agama, terutama perkara perceraian, karena saksi dipakai untuk menguatkan kejadian/peristiwa yang tidak selalu terdokumentasi secara tertulis (Nuriskandar, 2021). Definisi saksi dalam hukum acara perdata ditegaskan sebagai orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang peristiwa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri; karena itu saksi dituntut memberi keterangan yang meyakinkan agar kesaksiannya dapat diterima (Syam et al., 2022). Kajian penerimaan saksi non-Muslim di pengadilan agama juga menegaskan pentingnya saksi sebagai sarana mengungkap kebenaran, dan menautkannya dengan syarat formil dan materiil kesaksian—misalnya rujukan pada ketentuan keterangan yang jelas dan saling bersesuaian (Reja et al., 2022). Maka, fakta persidangan yang lahir dari kesaksian seharusnya dibangun dari keterangan "langsung" yang teruji koherensinya, bukan opini atau simpulan saksi (Syam et al., 2022).

Dari sisi syarat dan penilaian, kajian tentang keyakinan hakim terhadap keterangan saksi dalam perkara cerai gugat menunjukkan bahwa penilaian hakim atas alat bukti saksi melibatkan beban bukti, syarat formil dan materiil, objek fakta yang dibuktikan, nilai kekuatan pembuktian, serta kesimpulan terbukti atau tidaknya fakta yang didalilkan (Syam et al., 2022). Kajian tentang kesaksian non-Muslim menekankan bahwa hukum acara perdata tidak menentukan kriteria saksi harus beragama Islam, sehingga perbedaan agama tidak menjadi penghalang selama syarat formil dan materiil dipenuhi (Reja et al., 2022). Dengan demikian, "fakta persidangan" yang bersumber dari saksi diproduksi melalui pemeriksaan syarat-syarat kesaksian—kompetensi, sumpah, konsistensi, relevansi—serta korelasi kesaksian dengan bukti lain (Reja et al., 2022; Syam et al., 2022).

Di titik ini muncul problem praktik: dalam perkara keluarga, sering kali saksi tidak mengetahui "peristiwa inti"—misalnya pertengkaran—melainkan hanya mengetahui akibatnya, seperti pisah tempat tinggal. Kajian tentang keterangan saksi dalam perkara perceraian menegaskan realitas ini dan menyatakan bahwa keterangan saksi semacam itu dapat memiliki kekuatan sebagai dalil pembuktian, sebagaimana dirujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang dipakai untuk menilai kekuatan keterangan saksi yang menerangkan "akibat" perselisihan. Penelitian lain tentang keyakinan hakim dalam cerai gugat menggambarkan bagaimana hakim dapat membangun keyakinan berdasarkan indikasi—misalnya pisah rumah sebagai indikasi pertengkaran—sekalipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran, sehingga fakta persidangan dibangun melalui konstruksi inferensial yang tetap berusaha ditautkan pada alat bukti dan pemeriksaan persidangan (Syam et al., 2022). Nuansanya: penerimaan semacam ini bukan berarti menghapus standar saksi langsung, melainkan menunjukkan ruang penalaran hakim ketika peristiwa domestik sulit disaksikan pihak luar, namun akibatnya dapat diverifikasi (Syam et al., 2022).

6. Sumpah: dari Kewajiban Saksi hingga Alat Bukti ketika Bukti Lain Tidak Memadai

Sumpah memiliki dua wajah dalam diskursus pembuktian. Pertama, sumpah sebagai kewajiban prosedural saksi: kajian penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak menilai bahwa kesaksian tanpa sumpah tidak dapat diterima sebagai alat bukti utuh karena tidak memenuhi kewajiban saksi, namun masih mungkin diperlakukan sebagai bahan persangkaan—bukan pembuktian penuh—karena kebenarannya dikhawatirkan meragukan (Hasanah, 2015). Posisi ini sejalan dengan logika bahwa "fakta persidangan" yang bernilai kuat seharusnya bersumber dari alat bukti yang memenuhi syarat, termasuk prosedur sumpah bagi saksi (Hasanah, 2015; Syam et al., 2022).

Kedua, sumpah sebagai alat bukti mandiri: dalam daftar alat bukti perdata yang dipakai di pengadilan agama, sumpah termasuk salah satu dari lima instrumen pembuktian yang sah (Nuriskandar, 2021; Saputera & Muthiah, 2021). Dalam kajian sumpah mubahalah di Malaysia, ditegaskan bahwa sumpah diterima sebagai alat bukti dalam prosedur Mahkamah Syariah dan bahkan dirujuk ke peraturan pembuktian Mahkamah Syariah; kajian itu juga menekankan pentingnya sumpah dilakukan dalam pengadilan—bukan di luar—dalam kerangka pembuktian (Huda & Mashudi, 2023). Implikasinya bagi konsep fakta persidangan adalah: sumpah dapat menjadi mekanisme formalisasi kebenaran dalam kondisi tertentu, tetapi tetap diikat oleh tata cara peradilan dan prosedur pembuktian yang menjaga akuntabilitas penetapan fakta (Huda & Mashudi, 2023; Nuriskandar, 2021).

7. Persangkaan/Qarīnah sebagai Produksi Fakta Tidak Langsung

Dalam yurisprudensi Islam, qarinah diterima sebagai salah satu metode pembuktian di samping ikrār (pengakuan) dan syahādah (kesaksian), dan penggunaannya dipandang penting untuk penegakan keadilan, terutama ketika pengakuan atau kesaksian tidak tersedia (Suhandi et al., 2022). Kajian perbandingan Terengganu dan Aceh menyebut bahwa kedua yurisdiksi menerima qarinah sebagai metode pembuktian, dan membedakan antara qarinah kuat dan meyakinkan (qarinah al-qat'iyyah) dan qarinah yang perlu dukungan qarinah lain agar mencapai tingkat kepercayaan (Suhandi et al., 2022). Pada tingkat konseptual, ini menunjukkan bahwa fakta persidangan dalam kerangka Islam tidak selalu harus "langsung" (direct evidence); ia dapat dibangun melalui indikasi yang berkaitan dengan fakta lain, sepanjang kualitas qarinah dan dukungannya memadai (Suhandi et al., 2022).

Perkembangan teknologi memperluas bentuk qarinah. Kajian penggunaan rekaman CCTV dalam perkara pidana menegaskan bahwa CCTV dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dan dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai qarīnah yang menguatkan alat bukti lain; penggunaannya didukung oleh keterangan saksi dan ahli yang disumpah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa pidana. Sejalan dengan itu, kajian sidik jari menyatakan bahwa bukti sidik jari tidak disebut langsung dalam daftar pembuktian klasik, tetapi dapat diverifikasi dan diposisikan sebagai bukti petunjuk (qarinah) dalam hukum Islam, khususnya ketika didukung oleh keterangan saksi/ahli dalam proses peradilan (Haryati, 2023). Kajian visum et repertum dalam pembuktian juga menempatkannya sebagai qarinah dan sebagai ijtihad pembuktian untuk memperoleh kebenaran yang lebih nyata, tetapi tetap menegaskan kebutuhan minimal alat bukti lain dalam proses pemidanaan. Rangkaian ini menegaskan bahwa fakta persidangan dapat diproduksi melalui kombinasi bukti indikatif (qarinah) dan bukti personal (saksi/ahli), selama pemenuhan prosedur pembuktian dan kualitas verifikasinya dijaga.

8. Bukti Elektronik dan Verifikasi: Membentuk Fakta Persidangan di Era Digital

Bukti elektronik menimbulkan persoalan karena pembuktian modern berhadapan dengan transaksi dan aktivitas elektronik yang berpotensi menjadi sumber fakta. Kajian tentang kedudukan alat bukti elektronik di pengadilan agama menyatakan bahwa pembuktian dengan informasi elektronik pada dasarnya diproses seperti bukti tertulis: diajukan dalam bentuk salinan/fotokopi dan harus dicocokkan dengan aslinya; bukti elektronik yang dibawa ke persidangan harus diverifikasi, dan bila benar maka dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti. Kajian tersebut juga menegaskan kebutuhan pengakuan dari pemilik atau setidaknya bukti dapat ditampilkan di pengadilan agar dapat menjadi alat bukti sah seperti bukti tertulis lain; jika disangkal pihak lawan, hakim dapat mendalami dengan menghadirkan saksi ahli untuk memastikan keakuratan dan memastikan tidak ada rekayasa—misalnya editing—serta menghubungkan foto/bukti elektronik dengan keterangan saksi. Dengan demikian, fakta persidangan yang berasal dari bukti elektronik diproduksi melalui prosedur autentikasi—pencocokan, pengakuan, pembuktian ahli—dan korelasi dengan alat bukti lain.

Konstruksi ini konsisten dengan gagasan bahwa fakta persidangan adalah fakta yang "terungkap" melalui alat bukti sah—bukan sekadar informasi digital yang diajukan. Rekaman CCTV, misalnya, dalam kajian pidana diposisikan sebagai petunjuk yang harus diperkuat oleh kesaksian dan keahlian agar meyakinkan hakim. Pada ranah peradilan agama, pola serupa muncul ketika bukti elektronik diperlakukan seperti bukti surat yang harus diuji autentisitasnya dan ditautkan pada keterangan saksi di persidangan (Nuriskandar, 2021). Artinya, teknologi tidak otomatis memperluas "fakta persidangan" tanpa verifikasi; justru menuntut kehati-hatian lebih besar karena potensi manipulasi, sehingga prosedur pembuktian berfungsi sebagai filter epistemik atas fakta digital.

9. Testimonium de Auditu (Syahādah al-Istifāḍah): Fakta dari Hearsay dan Perdebatan Validitasnya

Salah satu isu paling menonjol dalam pembentukan fakta persidangan menurut fikih adalah kesaksian testimonium de auditu (kesaksian dari pendengaran orang lain). Kajian Asmuni menjelaskan bahwa secara teoritis testimonium de auditu problematik karena berseberangan dengan makna saksi yang ideal—mengetahui langsung—sehingga di kalangan fuqahā terjadi silang pendapat; dalam perspektif hukum acara perdata, kesaksian de auditu tidak dapat menjadi alat bukti langsung, tetapi dapat dikonstruksikan hakim sebagai bahan persangkaan (Hasan & Ishak, 2019). Pada saat yang sama, dalam fikih, bentuk ini dikenal sebagai syahādah al-istifāḍah (atau al-syahādah bi al-tasāmu'i), yang dalam hukum acara perdata Islam dinyatakan dapat memiliki kekuatan pembuktian—bahkan disebut "sempurna" untuk perkara tertentu, misalnya kepemilikan dan penetapan keturunan—menurut uraian kajian tersebut (Hasan & Ishak, 2019). Di sini tampak nuansa penting: "fakta persidangan" dari hearsay dapat diperlakukan berbeda bergantung pada rezim normatif yang dipakai—kerangka perdata positif vs. fikih—dan karena itu menuntut kehati-hatian hakim dalam mengonstruksi nilai buktinya (Asmuni, 2014; Hasan & Ishak, 2019).

Penelitian lain tentang penerapan testimonium de auditu dalam itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan saksi de auditu dilakukan seperti saksi lain: diperiksa identitas, hubungan dengan pihak, disumpah, dan keterangannya dikonfirmasi kepada para pihak; hakim memeriksa syarat formil dan materiil sebelum memutus permohonan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa saksi de auditu tidak otomatis ditolak, tetapi diterima secara eksepsional dengan menilai kualitas dan kekuatan pembuktiannya, serta sering diperlakukan sebagai bukti awal/persangkaan yang dikonstruksikan menjadi fakta untuk membentuk fakta hukum, termasuk dengan melengkapi bukti lain demi menambah keyakinan (Hasan & Ishak, 2019). Sementara itu, kajian tentang legalitas syahādah al-istifāḍah dalam itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menekankan bahwa penerimaan syahādah al-istifāḍah dipertimbangkan demi kepastian, keadilan, dan kemaslahatan para pihak, terutama dalam situasi sosial yang menyulitkan menghadirkan saksi kunci, dan pembuktian dipandang sebagai agenda menentukan dalam persidangan (Asmuni, 2014). Dengan demikian, syahādah al-istifāḍah memperlihatkan bagaimana fakta persidangan dapat dibangun melalui konstruksi pembuktian yang "progresif" dalam batas-batas tertentu, tetapi tetap berada dalam arena perdebatan nilai bukti dan syarat penerimaannya (Hasan & Ishak, 2019; Asmuni, 2014).

10. Risiko Epistemik: Jika Fakta Diabaikan atau Tidak Terungkap, Putusan Rentan Keliru

Literatur menunjukkan bahwa kualitas putusan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara hukum yang diterapkan dan fakta yang terbukti di persidangan. Kajian implementasi dispensasi nikah menegaskan bahwa hakim sering memformulasikan putusan melalui silogisme yang menggabungkan peraturan perundang-undangan dan fakta persidangan; bila salah satu formula keliru, putusan dapat menjadi salah. Dalam konteks lain, kajian "error facti" pada pembuktian illegal fishing menyoroti putusan yang dipandang tidak tepat karena pertimbangan judex facti tidak mempertimbangkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan tingkat pertama, serta penuntut umum dinilai gagal membuktikan fakta kunci, sehingga putusan tidak selaras dengan tuntutan pembuktian. Secara konseptual, ini menunjukkan bahwa "fakta persidangan" harus benar-benar menjadi pusat pertimbangan; mengabaikannya bukan sekadar cacat teknis, melainkan cacat rasionalitas yuridis.

Kritik serupa muncul dalam kajian itsbat nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim pada perkara tertentu dinilai tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan—misalnya kedudukan wali hakim—sehingga pertimbangan lebih menonjol sosiologis "kemaslahatan" tanpa menyeimbangkan aspek filosofis (keadilan) dan yuridis (kepastian), yang pada akhirnya dinilai membuat penetapan "kurang baik". Dalam isu poligami, penelitian sosiologis tentang modus operandi izin poligami juga menunjukkan bahwa fakta sosial penting—misalnya dugaan paksaan/tekanan terhadap istri—dapat tidak terungkap selama persidangan dan baru muncul setelah putusan berkekuatan tetap; penelitian tersebut merekomendasikan perlunya hakim lebih aktif menggali fakta pendukung di luar fakta hukum normatif agar putusan memenuhi keadilan dan kemanfaatan, bukan hanya kepastian (N. Hasibuan et al., 2023). Rangkaian ini menggarisbawahi batas konseptual fakta persidangan: ia hanya seluas apa yang berhasil dihadirkan dan diuji di persidangan, sehingga desain pembuktian dan kapasitas hakim menggali fakta menjadi penentu kualitas keadilan substantif (N. Hasibuan et al., 2023; Nuriskandar, 2021).

11. Dimensi Maqāṣid/Maṣlaḥah: Fakta Persidangan sebagai Basis Menimbang Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan

Sejumlah kajian peradilan agama menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan sering memadukan pertimbangan hukum formil dan materiil, fakta yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan kemaslahatan (maṣlaḥah). Dalam perkara itsbat nikah di Aceh, penerimaan syahādah al-istifāḍah dipaparkan sebagai upaya hakim mewujudkan penetapan yang memberi kepastian dan keadilan demi kemanfaatan hukum para pihak, sehingga maslahat kehidupan dapat dipenuhi (Asmuni, 2014). Pada perkara dispensasi kawin, kajian-kajian menyebut fakta persidangan sebagai bukti konkret bagi hakim dan dasar untuk menilai ada tidaknya keadaan mendesak—misalnya melalui pemeriksaan orang tua, anak, saksi—serta untuk menyesuaikan atau mencocokkan keterangan para pihak (Ibrahim, 2018). Karena itu, sekalipun maqāṣid/maṣlaḥah sering dijadikan horizon nilai, ia tetap menuntut "fakta persidangan" sebagai prasyarat epistemik; maslahat tidak diputus dalam ruang hampa, melainkan ditautkan pada fakta yang terbukti (Asmuni, 2014).

________________________________________

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep "fakta persidangan"—yakni fakta yang terungkap selama proses persidangan melalui alat bukti yang sah—berfungsi sebagai jembatan antara norma dan realitas: (i) norma hukum (positif dan/atau materiil Islam) menyediakan kategori dan syarat; (ii) pembuktian menyediakan mekanisme verifikasi; (iii) fakta persidangan menyediakan bahan untuk constatering dan kualifikasi; dan (iv) putusan menyediakan konsekuensi hukum yang dipertanggungjawabkan (Nuriskandar, 2021). Dengan demikian, kekuatan "fakta persidangan" terletak pada disiplin prosedural pembuktian: hanya fakta yang terbukti dan relevan yang dapat menjadi dasar pertimbangan, sedangkan fakta yang tidak diuji atau tidak memenuhi syarat alat bukti pada dasarnya tidak boleh mengikat putusan (Nuriskandar, 2021; Sarinah, 2021).

Kajian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan keragaman tradisi pembuktian Islam menuntut adaptasi konseptual yang cermat. Bukti elektronik, qarīnah, dan syahādah al-istifāḍah masing-masing menawarkan perluasan konsep fakta persidangan, tetapi ketiganya tetap harus melewati filter prosedural pembuktian agar memiliki nilai yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, risiko epistemik—berupa fakta yang tidak terungkap atau tidak dipertimbangkan—berpotensi menghasilkan putusan yang cacat secara yuridis maupun substantif. Karena itu, kapasitas hakim dalam menggali, menilai, dan mengonstruksi fakta persidangan menjadi determinan utama kualitas keadilan dalam peradilan agama.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Asmuni, A. (2014). Testimonium de Auditu telaah perspektif hukum acara perdata dan fiqh. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(2), 191–202. https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202

Fikriyah, U. (2021). Peran aktif hakim dalam pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan menuju hakim yang profesional di era kemajuan teknologi informasi. Al Adalah, 22(2), 158–166. https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19

Haryati, A. U. (2023). Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan terhadap penyelesaian perkara cerai ghaib. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5(2), 63–79. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1323

Hasan, N. A., & Ishak, A. (2019). Putusan hakim atas perceraian salah satu pihak gaib dan implikasinya terhadap para pihak di Pengadilan Agama Limboto. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 3(2), 52–69. https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.541

Hasanah, F. I. (2015). Error facti pada pembuktian illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 278–312. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312

Hasibuan, M. (2018). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 111–132. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.444

Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan yuridis pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 665–680. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403

Hibatulloh, M. I., & Munandar, A. (2023). Tinjauan yuridis penetapan pengesahan asal-usul anak hasil perkawinan sirri. Private Law, 1(1), 10–18. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2694

Huda, M. A. A. I., & Mashudi, M. (2023). Pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Jombang. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 11(2), 203–218. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2073

Ibrahim, M. F. B. (2018). Sumpah mubahalah: Studi tentang pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam perspektif hukum Islam. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 12(01), 1–20. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.433

Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan hakim dalam upaya pencegahan perkawinan anak: Antara kemaslahatan dan kemudharatan. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 328–345. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219

Nuriskandar, L. H. (2021). Perbandingan metode pembuktian secara qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia). Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 150–166. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.10

Reja, R., Hasan, M., & Hakimah, N. (2022). Analisis yuridis terhadap itsbat nikah yang akad nikahnya oleh wali hakim (Studi penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor: 56/Pdt.P/2020/PA.NGP). Al-Usroh, 2(2), 432–447. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i2.706

Saputera, A. R. A., & Muthiah, S. N. (2021). Menyorot pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam menetapkan ahli waris pada perkara sengketa waris. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 11(1), 28–58. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i1.7883

Sarinah, M. Pd. I. Dr. (2021). Keyakinan hakim terhadap keterangan saksi dalam pembuktian tentang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan (Analisis putusan hakim Nomor 597/Pdt.G/2015/PA.MDN). El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 78–94. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.462

Suhandi, E., Hasan, M., & Hakimah, N. (2022). Tinjauan yuridis terhadap dispensasi kawin di bawah umur (Studi penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018–2019). Al-Usroh, 2(1), 288–303. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.678

Susylawati, E. (2017). Penerapan asas personalitas keislaman dalam permohonan pengangkatan anak di Kabupaten Pamekasan. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 409–427. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1042

Syam, S., Haris, R. M., & Zakarya, F. (2022). Studi legalitas saksi syahadah al-istifadah dalam pembuktian perkara itsbat nikah: Pendekatan maqashid syari'ah. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 394–407. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.5005

Wibisono, Y. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 16(2), 219–231. https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687