01322 - Fiat Eksekusi: Penetapan Ketua Pengadilan sebagai Instrumen Legalitas Pemaksaan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam di Indonesia

Abstract

This article examines the concept of fiat eksekusi (judicial execution order) as a procedural instrument in Indonesian civil procedural law and analyzes its relevance and justification within the framework of Islamic law as applied in Indonesia's sharia judicial system. Using a normative legal research method with a statutory and comparative approach, this study finds that fiat eksekusi constitutes a determination or order issued by the Head of the Court (Ketua Pengadilan) upon application, granting executorial force to a judgment or document bearing an executorial title (irah-irah), thereby enabling compulsory enforcement through court apparatus. Although fiat eksekusi is not a classical concept derived from fiqh, its function is compatible with Islamic legal principles, particularly the objectives of maslahah (public interest), good faith (itikad baik), and the prevention of self-help (eigenrichting) in the resolution of disputes. In the context of sharia economic disputes, fiat eksekusi operates as an institutional bridge between substantive sharia norms — determined through adjudication — and the state's coercive enforcement mechanism. Following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, which conditionally restricts direct (parate) execution of fiduciary security objects, the role of fiat eksekusi has been reinforced: where voluntary surrender is absent, enforcement must revert to court-supervised execution, effectively requiring the Head of Court's order. In the sharia judicial context, this authority belongs exclusively to the Head of the Religious Court (Pengadilan Agama) or Mahkamah Syar'iyah for sharia economic matters, following Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012. Accordingly, fiat eksekusi in Indonesia's sharia legal practice is not a mere administrative formality but a legality-control mechanism that safeguards legal certainty, prevents unilateral coercion, and ensures that the rights and obligations of parties in sharia transactions are realized in an orderly and just manner.

Keywords: fiat eksekusi; executorial title; irah-irah; sharia economic disputes; Religious Court; parate execution; Constitutional Court Decision

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep fiat eksekusi sebagai instrumen prosedural dalam hukum acara perdata Indonesia dan menganalisis relevansi serta justifikasinya dalam kerangka hukum Islam yang dipraktikkan dalam sistem peradilan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berpendekatan perundang-undangan dan komparatif, kajian ini menemukan bahwa fiat eksekusi merupakan penetapan atau perintah Ketua Pengadilan atas dasar permohonan, yang memberikan kekuatan eksekutorial pada suatu putusan atau dokumen bertitel eksekutorial (irah-irah), sehingga pemaksaan pelaksanaan dapat dijalankan melalui aparatur pengadilan. Meskipun fiat eksekusi bukan konsep klasik yang berasal dari fiqh, fungsinya kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya tujuan maslahah, itikad baik, dan pencegahan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, fiat eksekusi berfungsi sebagai jembatan institusional antara norma syariah substantif—yang diputuskan melalui persidangan—dan mekanisme pemaksaan negara. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi langsung (parate) objek jaminan fidusia secara bersyarat, peran fiat eksekusi semakin menguat: ketika penyerahan sukarela tidak ada, eksekusi harus kembali ke mekanisme pengadilan yang mensyaratkan penetapan Ketua Pengadilan. Dalam konteks peradilan syariah, kewenangan ini berada pada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk perkara ekonomi syariah, sesuai Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Dengan demikian, fiat eksekusi dalam praktik hukum syariah di Indonesia bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme pengendali legalitas yang menjaga kepastian hukum, mencegah pemaksaan sepihak, dan memastikan hak serta kewajiban para pihak dalam transaksi syariah terlaksana secara tertib dan berkeadilan.

Kata Kunci: fiat eksekusi; titel eksekutorial; irah-irah; sengketa ekonomi syariah; Pengadilan Agama; parate eksekusi; Putusan Mahkamah Konstitusi

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam praktik hukum di Indonesia, fiat eksekusi dipahami sebagai tindakan/penetapan dari Ketua Pengadilan—melalui mekanisme permohonan—untuk memberikan perintah pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan atau akta/dokumen yang memiliki titel eksekutorial, sehingga pelaksanaannya dilakukan "seperti" eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Gede et al., 2020; Mulyadi et al., 2022; Wahyuni, 2021). Rumusan ini terlihat jelas dalam literatur yang menyatakan bahwa fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta (bukan semata putusan), dilakukan dengan cara meminta "fiat" Ketua Pengadilan atau memohon penetapan Ketua Pengadilan untuk menjalankan eksekusi (Mulyadi et al., 2022; Wahyuni, 2021).

Dengan demikian, "fiat" bukanlah substansi hak materiil—misalnya ada/tidaknya utang—melainkan legalitas prosedural agar pemenuhan hak dapat dipaksakan oleh instrumen negara melalui mekanisme eksekusi (Gede et al., 2020; Hartati & Syafrida, 2021; Rufaida, 2019). Perspektif ini menjadi penting ketika topik fiat eksekusi dibaca dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sebab penyelesaian sengketa ekonomi syariah maupun perkara keluarga Islam pada praktiknya tetap beroperasi dalam kerangka lembaga peradilan negara; bahkan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya mengacu pada hukum acara perdata Peradilan Umum, kecuali yang diatur khusus (Rohman & Sugeng, 2018; Yasin, 2017).

Artinya, ketika putusan/akta dalam perkara yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah memerlukan pemaksaan pelaksanaan, "fiat" berfungsi sebagai jembatan institusional antara norma syariah (materiil) dan mekanisme pemaksaan negara (formil) (Marnita, 2017; Yasin, 2017). Artikel ini bertujuan menguraikan konsep, prosedur, dan relevansi fiat eksekusi dalam hukum acara perdata Indonesia, sekaligus menganalisis justifikasinya dalam kerangka hukum Islam yang dipraktikkan dalam sistem peradilan syariah di Indonesia.

________________________________________

II. Kekuatan Eksekutorial, Irah-Irah, dan "Fiat" sebagai Legalitas Pemaksaan oleh Negara

Dalam hukum acara perdata, eksekusi pada pokoknya dipahami sebagai pelaksanaan putusan (secara paksa jika tidak dipenuhi secara sukarela), dan pelaksanaannya dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri serta dilakukan oleh panitera/jurusita (HARAHAP, 2018; Hartati & Syafrida, 2021; Rufaida, 2019). Literatur juga menegaskan bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial apabila memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (kepala putusan), dan pada prinsipnya hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang dapat dieksekusi, sedangkan putusan deklaratoir/konstitutif tidak mengandung perintah untuk dieksekusi (Hartati & Syafrida, 2021; Setyorini & Kirana, 2021; Wahyudi, 2021).

Di samping putusan pengadilan, dokumen lain yang juga dapat mempunyai daya eksekutorial adalah dokumen yang memuat irah-irah serupa, misalnya grosse akta notariil (Kurniawan, 2011; Sufiarina et al., 2021). Dengan kerangka ini, fiat eksekusi dapat dipahami sebagai wujud konkret "otoritas eksekutorial" pengadilan: sekalipun suatu dokumen dipersamakan dengan putusan berkekuatan tetap karena memuat irah-irah, pelaksanaan paksa tetap bergerak melalui perintah/penetapan Ketua Pengadilan sebagai pengendali formal eksekusi (HARAHAP, 2018; Hartati & Syafrida, 2021; Rufaida, 2019).

Relasi antara irah-irah, titel eksekutorial, dan kebutuhan "fiat" tampak kuat pada pembahasan sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat jaminan fidusia dipahami memuat titel eksekutorial dan sering diposisikan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap (Andriawan, 2017; Rufaida, 2019; A. Setyorini & Muwarto, 2017); namun di sisi lain, pelaksanaannya dalam praktik dan teori hukum acara perdata kerap diletakkan dalam logika bahwa eksekusi "melalui" lembaga pengadilan dan dilakukan melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri (Rufaida, 2019; A. Setyorini & Muwarto, 2017).

Pada jaminan hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan dipahami memiliki irah-irah dan dipersamakan dengan putusan berkekuatan hukum tetap (Mustafa, 2019; Sukino, 2016; Sundah & Hafidz, 2017); karena itu, salah satu model pelaksanaannya dijelaskan dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan untuk memperoleh penetapan eksekusi (Sundah & Hafidz, 2017; SUWANDI, 2018; Suyatno, 2018). Dalam bingkai tersebut, fiat berfungsi sebagai legitimasi institusional agar pemaksaan pelaksanaan tidak bergeser menjadi main hakim sendiri; isu pencegahan eigenrichting bahkan secara eksplisit disebut sebagai salah satu tujuan penting hukum perdata dan hukum acara perdata (Dinata, 2020; Tohar et al., 2022).

________________________________________

III. Nuansa pada Grosse Akta: "Dipersamakan dengan Putusan" tetapi Tetap Memerlukan Fiat Pengadilan

Topik fiat eksekusi secara klasik banyak muncul dalam diskursus eksekusi grosse akta pengakuan utang dan grosse akta hipotek. Sejumlah literatur menegaskan bahwa grosse akta memiliki nilai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Arifin, 2019; Gede et al., 2020; Sufiarina et al., 2021). Namun, terdapat nuansa penting: walaupun dipersamakan dengan putusan berkekuatan tetap, eksekusinya dalam praktik dipandang tetap memerlukan penetapan dari pengadilan sebagai bentuk legalitas pelaksanaan eksekusi (Arifin, 2019; Gede et al., 2020; Sufiarina et al., 2021).

Bahkan ditegaskan bahwa irah-irah eksekutorial pada grosse akta pengakuan utang "pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial langsung" dan "harus melalui penetapan dari pengadilan" (Gede et al., 2020). Di sisi lain, terdapat juga pandangan yang menekankan bahwa setiap grosse akta "dengan sendirinya menurut hukum" mengandung kekuatan eksekutorial dan ketua pengadilan "harus" memerintahkan pelaksanaan eksekusi ketika kreditur mengajukan permohonan (Arifin, 2019; Yatini, 2017).

Dua cara penekanan ini dapat disintesiskan: secara materiil grosse akta memang dipersamakan dengan putusan berkekuatan tetap (karena titel/irah-irah), tetapi secara formil-prosedural pelaksanaan paksa tetap berjalan melalui komando Ketua Pengadilan (fiat/penetapan eksekusi), sekaligus memberi ruang bagi pengadilan menilai adanya cacat yuridis tertentu sebelum eksekusi dilaksanakan (Arifin, 2019; Gede et al., 2020). Pemahaman ini relevan untuk konteks syariah, karena mekanisme pemaksaan oleh negara tetap menuntut kontrol legalitas formal guna menjaga kepastian hukum dan mencegah tindakan sepihak (Dinata, 2020; Gede et al., 2020; Tohar et al., 2022).

________________________________________

IV. Tahapan Prosedural Fiat Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya bagi Perkara Syariah

Berbagai rujukan menggambarkan eksekusi sebagai proses yang dimulai dari permohonan pihak yang berkepentingan (pihak yang menang/pemegang titel) kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan atau titel dijalankan (Ginting et al., 2023; Hartati & Syafrida, 2021; Syam, 2023). Dalam kerangka ini, aanmaning (teguran) diposisikan sebagai tahap awal yang memberikan kesempatan agar kewajiban dipenuhi secara sukarela sebelum pemaksaan dilakukan (Ginting et al., 2023; Hartati & Syafrida, 2021; Sufiarina et al., 2021).

Literatur menyebutkan bahwa setelah permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggat tertentu; jika tidak diindahkan, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan pelaksanaan eksekusi dan memerintahkan panitera/jurusita untuk melaksanakan eksekusi (Ginting et al., 2023; Hartati & Syafrida, 2021). Dalam studi mengenai eksekusi pengosongan objek lelang hak tanggungan, digambarkan pula alur perlindungan pemenang lelang: pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi pengosongan, Ketua Pengadilan memberi aanmaning untuk pengosongan sukarela, dan bila tetap tidak dipatuhi, pengosongan dilakukan oleh jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan (Hidayah & Badriyah, 2022; Mustafa, 2019).

Rangkaian tahapan ini memperlihatkan karakter "fiat" sebagai titik komando yang mengubah kewajiban perdata menjadi pelaksanaan paksa yang melibatkan aparatur pengadilan (dan jika diperlukan, pengamanan) (Ginting et al., 2023; Hartati & Syafrida, 2021; Suyatno, 2018). Bagi perkara ekonomi syariah dan perkara keluarga Islam, relevansinya terletak pada prinsip bahwa mekanisme formil eksekusi tetap mengikuti hukum acara perdata yang menjadi rujukan Peradilan Agama, kecuali ada pengaturan khusus (Rohman & Sugeng, 2018; Yasin, 2017).

Karena itu, ketika putusan/akta dalam sengketa syariah telah memenuhi syarat eksekutorial, kebutuhan permohonan eksekusi, aanmaning, dan penetapan Ketua Pengadilan sebagai "fiat" merupakan konsekuensi logis dari desain hukum acara yang berlaku di Indonesia (Ginting et al., 2023; Hartati & Syafrida, 2021; Yasin, 2017). Dengan kata lain, fiat eksekusi dalam konteks syariah di Indonesia bukan konsep fiqh yang berdiri sendiri, melainkan mekanisme peradilan negara yang memungkinkan norma syariah yang diputuskan/dibuktikan di pengadilan menjadi terlaksana secara efektif (Marnita, 2017; Rohman & Sugeng, 2018; Yasin, 2017).

________________________________________

V. Fiat Eksekusi, Parate Eksekusi, dan Ketegangan Kepastian Hukum dalam Eksekusi Jaminan (Termasuk yang Dipakai dalam Pembiayaan Syariah)

5.1 Perbedaan Model Eksekusi dan Tegangan Normatif

Dalam praktik eksekusi jaminan, literatur membedakan (setidaknya) model eksekusi melalui titel eksekutorial dengan "fiat" pengadilan dan model parate eksekusi (penjualan atas kekuasaan sendiri) (Hirsanuddin & Sudiarto, 2021; Marwa & Susetyo, 2023; Mulyadi et al., 2022). Pada hak tanggungan, parate eksekusi sering dipahami sebagai kewenangan kreditur untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum tanpa perlu fiat pengadilan (Jayanti & Darmawan, 2018; Marwa & Susetyo, 2023).

Namun, sejumlah studi juga menegaskan adanya inkonsistensi praktik dan norma, karena pelaksanaan parate eksekusi masih kerap dikaitkan dengan prosedur eksekusi grosse akta hipotek dan ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg yang dipahami mensyaratkan keterlibatan pengadilan/fiat Ketua Pengadilan (Hirsanuddin & Sudiarto, 2021; Jayanti & Darmawan, 2018; Sonjaya & Winanti, 2023). Ketegangan ini berdampak pada kepastian hukum, karena di satu sisi undang-undang hak tanggungan memberi ruang kemudahan, tetapi di sisi lain praktik dan penafsiran tertentu tetap menariknya ke mekanisme fiat (Hirsanuddin & Sudiarto, 2021; Jayanti & Darmawan, 2018).

5.2 Implikasi bagi Pembiayaan Syariah

Dalam konteks syariah, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena pembiayaan syariah pada praktiknya dapat menggunakan pengikatan jaminan kebendaan berdasarkan hukum perdata Indonesia untuk memudahkan penyelesaian jika terjadi wanprestasi, sementara syariat Islam sendiri dipandang belum mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan utang tersebut (Marnita, 2017). Artinya, jalur fiat pengadilan dalam eksekusi jaminan pada pembiayaan syariah berfungsi sebagai kanal formal yang menyediakan kepastian prosedural ketika terjadi tarik-menarik antara "kemudahan eksekusi" dan "kontrol legalitas" (Hirsanuddin & Sudiarto, 2021; Marnita, 2017; Sonjaya & Winanti, 2023).

5.3 Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Pada jaminan fidusia, diskursus fiat eksekusi menjadi semakin penting pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Beberapa kajian menjelaskan bahwa frasa eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia (yang dipersamakan dengan putusan berkekuatan tetap) dimaknai konstitusional bersyarat: eksekusi parate hanya dapat dilakukan bila debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan objek secara sukarela, serta cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur melainkan berdasar kesepakatan para pihak atau upaya hukum yang menetapkan terjadinya wanprestasi (Alizon, 2020; Febriyanti, 2021; Syam & Mannas, 2022).

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi—misalnya debitur keberatan menyerahkan objek—maka mekanisme dan prosedur eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan sama seperti eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktiknya berarti menuntut keterlibatan pengadilan dan pada akhirnya "fiat" Ketua Pengadilan (Alizon, 2020; Febriyanti, 2021; Supianto & Rumawi, 2022). Literatur bahkan menyimpulkan bahwa, karena persyaratan parate eksekusi pasca putusan MK tersebut, eksekusi fidusia "akan tetap menggunakan fiat Ketua Pengadilan Negeri" ketika penyerahan sukarela tidak terjadi (Munawir et al., 2022; Syam & Mannas, 2022). Dengan demikian, fiat eksekusi diposisikan sebagai instrumen korektif untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, sekaligus mencegah kesewenang-wenangan dan tindakan main hakim sendiri dalam eksekusi jaminan (Dinata, 2020; Fadiya et al., 2021; Tohar et al., 2022).

________________________________________

VI. Fiat Eksekusi dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Kompetensi Peradilan dan Persoalan "Forum" Eksekusi

6.1 Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, literatur menekankan pentingnya kesesuaian forum peradilan, termasuk pada tahap eksekusi. Kajian mengenai praktik perbankan syariah mencatat adanya kecenderungan pragmatis untuk mengajukan penetapan eksekusi objek hak tanggungan ke Pengadilan Negeri, namun dinilai tidak sah untuk konteks perbankan syariah, dan direkomendasikan harmonisasi norma pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Yasin, 2017).

Sejalan dengan itu, kajian lain menegaskan bahwa pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, praktik Pengadilan Negeri menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak lagi dimungkinkan; produk hukum PN yang masih diterbitkan dalam konteks itu diposisikan tidak sah dan dapat dimohonkan pembatalannya (Sudirman, 2023). Sementara itu, Pengadilan Agama dipahami memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah; dan dalam menjalankan kewenangan tersebut, Peradilan Agama menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum kecuali yang diatur khusus (Rohman & Sugeng, 2018; Yasin, 2017).

Konsekuensinya, konsep fiat eksekusi (penetapan Ketua Pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi) di ranah syariah harus dibaca sebagai kewenangan Ketua Pengadilan yang berwenang secara absolut—yakni Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah—bila objek sengketanya adalah ekonomi syariah (Rohman & Sugeng, 2018; Sudirman, 2023; Yasin, 2017).

6.2 Artikulasi di Konteks Aceh: Mahkamah Syar'iyah dan Pembedaan Titel vs. Parate

Konteks Aceh memperlihatkan artikulasi yang lebih spesifik: penelitian mengenai otoritas Mahkamah Syar'iyah menegaskan adanya otoritas Mahkamah Syar'iyah dalam eksekusi jaminan fidusia, dengan mekanisme kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan setempat, serta membedakan bahwa eksekusi berdasarkan titel eksekutorial memerlukan fiat Ketua Pengadilan, sedangkan parate eksekusi dipahami sebagai penjualan berdasarkan hak kreditur yang diperjanjikan sehingga tidak memerlukan izin pengadilan (Putra, 2023).

Formulasi ini memperlihatkan dua hal sekaligus: pertama, "fiat" diposisikan sebagai perangkat pengadilan syariah (Mahkamah Syar'iyah) ketika eksekusi harus ditempuh melalui titel; kedua, perbedaan konseptual antara eksekusi berbasis titel (fiat) dan parate eksekusi tetap diakui, namun pasca perkembangan hukum—misalnya pasca Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dalam fidusia—parate eksekusi dapat kembali "ditarik" ke mekanisme fiat jika syarat sukarela tidak ada (Febriyanti, 2021; Putra, 2023; Syam & Mannas, 2022). Dengan demikian, secara institusional fiat eksekusi dalam sengketa syariah berfungsi sebagai instrumen negara untuk memastikan eksekusi berlangsung tertib, berada dalam forum yang tepat, dan tidak melahirkan pemaksaan sepihak (Putra, 2023; Sudirman, 2023; Yasin, 2017).

________________________________________

VII. "Menurut Hukum Islam": Justifikasi Normatif Fiat Eksekusi melalui Prinsip Maslahah, Itikad Baik, dan Pencegahan Main Hakim Sendiri

7.1 Kompatibilitas Fungsional dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Walaupun syariat Islam dipandang belum mengatur tata cara teknis pelaksanaan eksekusi jaminan utang sebagaimana sistem hukum acara perdata modern, praktik perbankan syariah dan sengketa ekonomi syariah di Indonesia tetap membutuhkan mekanisme eksekusi yang dapat memaksa pemenuhan prestasi ketika terjadi wanprestasi (Marnita, 2017; Yasin, 2017). Dalam kerangka itu, justifikasi "menurut hukum Islam" yang dapat ditarik dari literatur bukanlah pada klaim bahwa fiat eksekusi berasal dari konsep fiqh tertentu, melainkan bahwa fungsi fiat eksekusi sejalan dengan tujuan hukum Islam dan prinsip etika akad syariah yang diadopsi dalam pedoman penyelesaian sengketa syariah di pengadilan.

Kajian tentang eksekusi di perbankan syariah menekankan bahwa menjaga kemaslahatan umat merupakan tujuan tertinggi hukum Islam dan hukum nasional, serta menautkan penyelesaian sengketa syariah pada prinsip-prinsip KHES seperti itikad baik dan prinsip halal (akad tidak boleh bertentangan dengan hukum dan tidak haram) (Yasin, 2017). Dalam horizon ini, fiat eksekusi dapat dipahami sebagai instrumen kelembagaan untuk memastikan pemenuhan prestasi/amar putusan berjalan tertib, terukur, dan berada dalam koridor hukum; hal ini sekaligus menghindarkan tindakan sepihak yang berpotensi melanggar prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hubungan para pihak (Fadiya et al., 2021; Syam & Mannas, 2022; Yasin, 2017).

7.2 Penguatan melalui Pencegahan Main Hakim Sendiri

Penekanan pada pencegahan main hakim sendiri memperkuat kesesuaian tersebut. Literatur mengenai fidusia menegaskan bahwa salah satu tujuan hukum perdata dan hukum acara perdata adalah mencegah eigenrichting (main hakim sendiri) (Dinata, 2020), dan kritik pasca Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 juga menyoroti perlunya menghindari kesewenang-wenangan dalam eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya kerap terjadi ketika kreditur mengeksekusi secara paksa (Alizon, 2020; Tohar et al., 2022).

Putusan MK tersebut, sebagaimana dijelaskan berbagai kajian, mensyaratkan kesepakatan tentang wanprestasi dan/atau penyerahan sukarela; jika tidak, eksekusi harus mengikuti mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Alizon, 2020; Efferin, 2020; Febriyanti, 2021). Dalam sudut pandang "hukum Islam" yang dipraktikkan dalam sistem peradilan Indonesia, konstruksi ini dapat dibaca sebagai penguatan prinsip kemaslahatan dan keseimbangan—sebab pemaksaan diizinkan, tetapi harus melalui kanal prosedural yang dikendalikan pengadilan (fiat) ketika tidak ada kesukarelaan, sehingga hak debitur dan kreditur tidak ditentukan sepihak (Alizon, 2020; Syam & Mannas, 2022; Yasin, 2017).

Dengan demikian, fiat eksekusi menjadi mekanisme yang kompatibel dengan orientasi syariah pada kemaslahatan dan etika akad, sekaligus kompatibel dengan kebutuhan kepastian hukum dalam negara hukum (Fadiya et al., 2021; Hartati & Syafrida, 2021; Yasin, 2017).

________________________________________

VIII. Sintesis dan Pembahasan

Berdasarkan sintesis literatur, fiat eksekusi adalah penetapan/perintah Ketua Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi—baik terhadap putusan pengadilan maupun dokumen bertitel eksekutorial—yang menjadikan pelaksanaan dapat dilakukan secara paksa melalui aparatur peradilan (Hartati & Syafrida, 2021; Mulyadi et al., 2022; Rufaida, 2019; Wahyuni, 2021). Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, fiat eksekusi berfungsi sebagai instrumen formil yang memungkinkan norma syariah—dalam sengketa ekonomi syariah maupun kewajiban perdata berbasis akad syariah—menjadi efektif dan terhindar dari tindakan sepihak, sejalan dengan prinsip kemaslahatan, itikad baik, dan pencegahan main hakim sendiri sebagaimana dibahas dalam literatur terkait eksekusi dan sengketa syariah (Dinata, 2020; Tohar et al., 2022; Yasin, 2017).

Perkembangan pasca Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 menguatkan kecenderungan bahwa ketika syarat eksekusi "langsung" (parate) tidak terpenuhi—khususnya karena tidak ada pengakuan wanprestasi atau tidak ada penyerahan sukarela—jalur eksekusi akan kembali membutuhkan pengadilan dan, dalam praktiknya, fiat Ketua Pengadilan (Alizon, 2020; Febriyanti, 2021; Supianto & Rumawi, 2022; Syam & Mannas, 2022). Pada akhirnya, dalam kerangka peradilan syariah Indonesia, fiat eksekusi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perangkat pengendali legalitas pemaksaan yang menjaga kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam realisasi hak dan kewajiban para pihak (Fadiya et al., 2021; Gede et al., 2020; Hartati & Syafrida, 2021).

________________________________________

IX. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiat eksekusi dalam sistem hukum Indonesia merupakan instrumen prosedural yang krusial dalam menjembatani antara titel eksekutorial dan pelaksanaan paksa secara tertib oleh aparatur negara. Konsep ini, meskipun bukan produk fiqh klasik, memiliki kompatibilitas fungsional yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam—terutama maslahah, keadilan, itikad baik, dan larangan tindakan sewenang-wenang—sebagaimana dipraktikkan dalam sistem peradilan syariah di Indonesia.

Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 93/PUU-X/2012, dua perkembangan penting terjadi secara bersamaan: pertama, parate eksekusi pada jaminan fidusia mengalami pembatasan sehingga semakin banyak kasus yang akan kembali memerlukan fiat pengadilan; kedua, forum fiat eksekusi untuk sengketa ekonomi syariah dikonfirmasi berada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, bukan Pengadilan Negeri. Kedua perkembangan ini secara bersama-sama memperkuat posisi fiat eksekusi sebagai mekanisme pengendali legalitas yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan yang menjadi ruh hukum Islam dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alizon, J. (2020). Rekonstruksi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Eksekusi, 2(1), 58. https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9741

Andriawan, W. (2017). Perlindungan hukum pemberi fidusia yang beritikad baik dalam peralihan kredit pembiayaan kendaraan bermotor di bawah tangan. Jurnal Jatiswara, 32(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i3.143

Arifin, M. (2019). Eksekusi grosse akta merujuk pada Pasal 244 HIR dan Putusan Mahkamah Agung. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 3(1), 100. https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1922

Dinata, A. W. (2020). Lembaga jaminan fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Nagari Law Review, 3(2), 84. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020

Efferin, J. R. (2020). Eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 12(1), 39–49. https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789

Fadiya, I., Purnama, E., & Yani, T. A. (2021). Ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia. Diversi: Jurnal Hukum, 7(2), 258. https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1841

Febriyanti, W. D. R. (2021). Eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 39. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.128

Gede, M. A., Said, N., & Arisaputra, M. I. (2020). Kekuatan hukum irah-irah eksekutorial pada grosse akta sebagai dasar eksekusi jaminan. Halu Oleo Law Review, 4(1), 72. https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.9426

Ginting, Y. P., Sibuea, A. M., Pradyanda, A. S., & Khosyi, N. J. (2023). Sosialisasi terkait dengan pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan hukum acara perdata. Jurnal Multidisiplin West Science, 2(11), 925–935. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i11.740

HARAHAP, P. (2018). Eksekutabilitas putusan arbitrase oleh lembaga peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(1), 127. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150

Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan dalam eksekusi perkara perdata. Adil: Jurnal Hukum, 12(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919

Hidayah, H. N., & Badriyah, S. M. (2022). Prosedur eksekusi objek lelang hak tanggungan dimana objek masih dikuasai pihak lain. Notarius, 15(1), 350–364. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46046

Hirsanuddin, H., & Sudiarto, S. (2021). Perlindungan hukum bagi para pihak (kreditur dan debitur) melalui parate executie obyek hak tanggungan. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 9(1), 253–267. https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890

Jayanti, O., & Darmawan, A. (2018). Pelaksanaan lelang tanah jaminan yang terikat hak tanggungan. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 20(3), 457–472. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11830

Kurniawan, K. (2011). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia (Kajian yuridis terhadap permasalahan dan kendala-kendala BPSK). Jurnal Hukum & Pembangunan, 41(3), 331. https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.252

Marnita, M. (2017). Eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Marwa, R. W., & Susetyo, H. (2023). Eksekusi objek hak tanggungan yang dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 87–100. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2156

Mulyadi, H., Khanifa, N. K., & Ningsih, S. W. (2022). Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo. Supremasi Hukum, 18(02), 34–40. https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.2961

Munawir, L. O., Eliyanto, E., & Tolo, S. B. (2022). Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang dieksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia di wilayah hukum Kota Kendari. Jurnal Jatiswara, 37(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.430

Mustafa, A. R. (2019). Perlindungan hukum terhadap pemohon eksekusi atas adanya perlawanan pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Sleman. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 3(2), 22. https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1194

Putra, A. H. (2023). Otoritas Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pasca pengesahan Qanun No. 11 Tahun 2018 lembaga keuangan syariah di Aceh. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 119–131. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7574

Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas mekanisme small claim court dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 387. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa titel eksekutorial yang sah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 21–40. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40

Setyorini, A., & Muwarto, A. (2017). Akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Mimbar Keadilan, 119–132. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2187

Setyorini, D., & Kirana, G. C. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam eksekusi hak tanggungan. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 4(1). https://doi.org/10.25105/hpph.v4i1.13261

Sonjaya, V. N. B., & Winanti, A. (2023). Pelaksanaan parate eksekusi objek hak tanggungan tanpa fiat pengadilan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Jurnal USM Law Review, 6(3), 1307–1320. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7901

Sudirman, S. (2023). Harmonisasi akad pembiayaan syariah terhadap jaminan hak tanggungan. Media Iuris, 6(1), 151–174. https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40113

Sufiarina, S., Sudrajat, H., & Rosari, W. N. (2021). Eksekusi pengosongan tanah dan bangunan oleh pembeli melalui permohonan aanmaning. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8(1), 71–88. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.18559

Sukino, S. (2016). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 175. https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3600

Sundah, F., & Hafidz, J. (2017). Implementasi kekuatan eksekutorial terhadap hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kredit macet berdasarkan akta yang telah dibuat oleh notaris. Jurnal Akta, 4(2), 289. https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1799

Supianto, S., & Rumawi, R. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Diversi: Jurnal Hukum, 8(1), 78. https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181

SUWANDI, D. N. A. P. (2018). Perlindungan hukum bagi bank pemegang hak tanggungan peringkat kedua dalam eksekusi objek hak tanggungan. Media Iuris, 1(3), 420. https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10183

Suyatno, R. A. (2018). Perlawanan dalam eksekusi obyek jaminan hak tanggungan berdasarkan titel eksekutorial. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.1-10

Syam, M. (2023). Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 pada masa pandemi COVID-19 di Kota Padang. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 335. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.349

Syam, M., & Mannas, Y. A. (2022). Kedudukan parate eksekusi pada jaminan fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 8(1), 149. https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.175

Tohar, H., Iriansyah, I., & Triana, Y. (2022). Jaminan fidusia sebagai hak jaminan kebendaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang jaminan fidusia. Eksekusi, 4(1), 1. https://doi.org/10.24014/je.v4i1.13677

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial putusan PTUN sebagai lembaga yudikatif. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(1), 121–145. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491

Wahyuni, Y. (2021). Parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities, 2(1), 47. https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.22760

Yasin, M. N. (2017). Pragmatisme perbankan syariah dalam penyelesaian eksekusi objek hak tanggungan: Studi Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 42. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1144

Yatini, S. H. (2017). Tinjauan permasalahan grosse akta pengakuan hutang. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 64–81. https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.205