01320 - Emansipasi dalam Hukum Islam: Pembebasan Seseorang yang Belum Dewasa dari Kekuasaan Orang Tua atau Wali

Abstrak

Konsep emansipasi dalam hukum Islam berkaitan erat dengan pertanyaan mendasar mengenai kapan seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan (baligh) sehingga ia dipandang cakap hukum (ahliyah) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa lagi memerlukan izin atau pengawasan orang tua maupun wali. Artikel ini mensintesis berbagai referensi untuk menelaah konsep emansipasi menurut hukum Islam melalui empat aspek utama, yaitu kriteria baligh, konsep ahliyah dan taklif dalam usul fikih, institusi perwalian, serta peran pengadilan dalam proses pembebasan seseorang yang belum dewasa dari batasan hukum tertentu. Hasil kajian menunjukkan bahwa emansipasi tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai satu istilah tunggal, tetapi terwujud melalui penetapan kedewasaan yang ditandai tanda-tanda biologis, berakhirnya perwalian ketika anak dinilai mampu mengelola diri dan hartanya sendiri, serta pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama, misalnya dalam perkara dispensasi kawin. Proses ini senantiasa mempertimbangkan asas kemaslahatan (maslahah mursalah dan maqashid syariah) serta dampak sosial, psikologis, dan kesehatan yang mungkin timbul, sehingga pengadilan tidak semata-mata menjadi lembaga administratif, melainkan juga lembaga yang melakukan ijtihad demi kepentingan terbaik bagi pihak yang belum dewasa.

Kata kunci: emansipasi; hukum Islam; baligh; ahliyah; perwalian; dispensasi kawin

________________________________________

Abstract

The concept of emancipation in Islamic law is closely related to the fundamental question of when a person is considered to have reached maturity (baligh) and is therefore regarded as legally competent (ahliyah) to perform certain legal acts without the permission or supervision of parents or guardians. This article synthesizes various references to examine the concept of emancipation in Islamic law through four main aspects: the criteria of baligh, the concepts of ahliyah and taklif in the principles of Islamic jurisprudence (usul fiqh), the institution of guardianship, and the role of the courts in releasing a minor from certain legal restrictions. The findings show that emancipation is not explicitly formulated as a single term, but is realized through the determination of maturity marked by biological signs, the termination of guardianship when a child is deemed capable of managing his or her own person and property, and the granting of dispensation by the Religious Court, for example in marriage dispensation cases. This process consistently takes into account the principle of public interest (maslahah mursalah and maqashid shariah) as well as the social, psychological, and health impacts that may arise, so that the court acts not merely as an administrative institution but also as an institution exercising ijtihad in the best interests of the minor concerned.

Keywords: emancipation; Islamic law; baligh; ahliyah; guardianship; marriage dispensation

________________________________________

1. Pendahuluan: Konsep Kedewasaan dan Kecakapan Hukum

Konsep emansipasi dalam hukum Islam berkaitan erat dengan pertanyaan mendasar mengenai kapan seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan (baligh) sehingga ia dipandang cakap hukum (ahliyah) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa lagi memerlukan izin atau pengawasan dari orang tua maupun wali. Secara umum, kedewasaan dalam berbagai disiplin ilmu hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang ukuran usia ketika seseorang bisa dikatakan dewasa, dan hingga kini usia dewasa yang dianggap cakap dalam hukum masih belum tuntas diperdebatkan baik oleh para ulama maupun oleh pemerintah Indonesia (Ruzaipah et al., 2021). Dalam ranah ilmu hukum, kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum, di mana seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua atau walinya (Gufron, 2016).

2. Kriteria Baligh dalam Hukum Islam

Berbeda dengan hukum positif yang umumnya menetapkan batas usia secara pasti, hukum Islam memberikan batasan kedewasaan seseorang yang ditandai dengan tanda-tanda biologis, yaitu mimpi basah (ihtilam) pada laki-laki dan menstruasi (haid) pada perempuan (Asmarawati, 2019; Ruzaipah et al., 2021). Penentuan kriteria dewasa dalam Islam ini dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan, bukan semata-mata berdasarkan usia kronologis tertentu (Yudianto et al., 2023). Kebiasaan yang terjadi adalah bahwa ihtilam sering terjadi pada usia sekitar 15 tahun, sehingga usia tersebut kerap dijadikan patokan baligh dalam beberapa pandangan fikih (Darisah et al., 2020). Dalam konteks ayat Al-Qur'an, QS. Al-Isra dinyatakan bahwa apabila anak-anak telah sampai umur dewasa maka hendaknya mereka juga meminta izin seperti orang dewasa meminta izin, sedangkan dalam QS. Al-Qashash ayat 14 disebutkan kondisi "telah sempurna kekuatan akalnya dan pandangannya" sebagai gambaran kematangan seseorang yang diibaratkan seperti buah yang telah matang di pohonnya sehingga siap dipetik (Asmarawati, 2019).

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada diri seseorang, apakah ia telah memiliki tanda-tanda kedewasaan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, bukan dari penetapan usia semata (Darisah et al., 2020; Silalahi et al., 2019). Pandangan para fuqaha tentang usia baligh maupun dewasa bukanlah persoalan tunggal yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang melaksanakan perbuatan hukum tertentu seperti perkawinan, sebagaimana tercermin dalam riwayat mengenai usia Aisyah ra. yang pada masa itu, terutama di Madinah, dianggap tergolong dewasa (Rumalutur, 2022).

3. Konsep Ahliyah dan Taklif sebagai Dasar Kecakapan Hukum

Status kecakapan hukum seseorang dalam hukum Islam erat kaitannya dengan konsep taklif dan ahliyah. Secara otomatis, ketika seseorang sudah mencapai usia baligh, maka ia dapat dikenai hukum, baik berupa kewajiban maupun larangan, karena telah dianggap mukallaf (Najib, 2024). Sebaliknya, anak yang belum mencapai usia baligh belum bisa dikenai beban hukum penuh karena mereka belum mukallaf sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan hukum tertentu (Najib, 2024). Taklif ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum, sebab syarat seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah ia harus sudah terkena taklif, yang ditentukan melalui kecakapan hukum atau ahliyah (Najib, 2024).

Dalam kajian usul fikih, ahliyah dibagi menjadi beberapa tingkatan. Seseorang dikategorikan mukallaf jika memenuhi dua syarat, yaitu mampu memahami dalil hukum secara mandiri atau dengan bantuan orang lain, serta memiliki ahliyah al-ada', yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif (Sakka, 2022). Pertama, terdapat ahliyah 'adim, yakni seseorang yang tidak memiliki kecakapan hukum sama sekali, biasanya berlaku bagi anak sejak lahir hingga usia sekitar 7 tahun (Najib, 2024). Pada fase berikutnya, yaitu fase mumayyiz, akad-akad yang merugikan atau mengurangi hak-hak anak seperti hibah, pembebasan utang, wakaf, dan talak dianggap batal dan tidak berakibat hukum apabila dilakukan sendiri tanpa persetujuan wali, sedangkan akad yang mengandung keuntungan dan kerugian seperti jual beli atau sewa-menyewa tidak batal secara mutlak, tetapi bergantung pada persetujuan wali (Sakka, 2022). Adapun perkara ibadah bagi anak mumayyiz tetap dianggap sah, meskipun belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa penuh (Sakka, 2022).

4. Perwalian sebagai Mekanisme Perlindungan Sebelum Emansipasi

Selama seseorang belum mencapai kedewasaan penuh, kekuasaan atas dirinya dan hartanya berada di tangan orang tua atau wali. Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil demi kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (Neman, 1970; Ristianti & Kurniawan, 2022). Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, demi kepentingan terbaik bagi anak (Ristianti & Kurniawan, 2022). Dalam konteks pemeliharaan harta anak yatim, QS. An-Nisa ayat 2 menjelaskan bahwa ketika anak yatim telah mencapai usia dewasa dan dinilai mampu mengelola hartanya sendiri, maka harta tersebut wajib diserahkan kepadanya secara jujur disertai kehadiran saksi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari (Ristianti & Kurniawan, 2022). Pada titik inilah proses emansipasi, yakni pembebasan dari kekuasaan wali atas harta dan dirinya, terjadi secara substantif, karena anak yang telah dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri dianggap telah cakap hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, batas waktu perwalian terhadap anak ditetapkan sampai ia berumur 21 tahun atau sampai ia menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KHI (Neman, 1970; Ristianti & Kurniawan, 2022). Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dianggap dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan (Asmarawati, 2019). Kekuasaan orang tua atas anak juga dapat dicabut melalui putusan pengadilan, misalnya ketika orang tua atau wali melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Neman, 1970). Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam menetapkan baik dimulainya maupun berakhirnya suatu perwalian, termasuk dalam konteks pembebasan seseorang dari kekuasaan wali.

5. Peran Pengadilan dalam Proses Emansipasi: Studi Kasus Dispensasi Kawin

Salah satu bentuk konkret dari proses pembebasan seseorang yang belum dewasa dari batasan hukum oleh pengadilan agar dianggap cakap melakukan perbuatan hukum tertentu dapat dilihat dalam institusi dispensasi kawin. Dispensasi merupakan suatu jalan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan seseorang agar dapat melangsungkan pernikahan meskipun usianya belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan (Rumalutur, 2022). Dengan kata lain, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan usia untuk menikah, berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang (Oktavianti et al., 2023). Istilah ini juga dipahami sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi dengan pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang maupun hukum Islam (Oktavianti et al., 2023).

Dasar hukum dispensasi nikah ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimal menikah dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) (Hidayat, 2022; Rumalutur, 2022). Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menetapkan permohonan dispensasi kawin bagi para pihak yang beragama Islam, dan saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang mendapatkan legitimasi mutlak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk memberikan dispensasi kawin bagi yang belum memenuhi syarat usia minimum ("KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," 2023). Dalam praktiknya, pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan dan mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dasar pertimbangan hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang semata, melainkan juga memerlukan ijtihad hakim dalam menetapkan putusan berdasarkan prinsip maslahah mursalah (Rumalutur, 2022).

Dari perspektif maqashid syariah, penerimaan dispensasi kawin ini dapat dipahami sebagai bagian dari hifzh nasl (memelihara keturunan), di mana prinsip ini menekankan kepentingan terbaik bagi anak, mengingat pihak yang mengajukan permohonan dispensasi masih di bawah umur dan dikhawatirkan akan berdampak pada keturunannya (Oktavianti et al., 2023). Alasan-alasan yang mendasari permohonan dispensasi kawin di antaranya adalah kehamilan di luar nikah, telah melakukan hubungan badan, serta kekhawatiran akan terjadinya perzinaan (Oktavianti et al., 2023). Sementara itu, dari aspek sosiologi hukum, faktor-faktor yang memengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan meliputi faktor ekonomi, budaya, dan agama, serta dipengaruhi pula oleh perubahan sosial dan kebijakan terkait batas usia minimal perkawinan (Khaidarulloh, 2023). Dalam hukum Islam sendiri, seseorang dianggap dewasa atau baligh ketika telah mencapai tingkat kedewasaan fisik dan mental yang memungkinkannya melakukan perbuatan-perbuatan yang diakui secara hukum, dan kedewasaan dipandang sebagai proses yang berlangsung sepanjang hidup, tidak ditentukan secara kaku oleh usia tertentu (Khaidarulloh, 2023). Oleh karena itu, dalam memberikan dispensasi, pengadilan agama turut mempertimbangkan faktor-faktor seperti kematangan emosional dan kematangan spiritual pasangan, meskipun secara hukum sipil usia mereka belum memenuhi syarat dewasa (Khaidarulloh, 2023).

6. Dampak dan Implikasi dari Proses Emansipasi melalui Dispensasi

Meskipun dispensasi oleh pengadilan memberikan status cakap hukum bagi seseorang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti perkawinan, pengadilan tetap memperhatikan dampak yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Perkawinan di bawah umur, misalnya, berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan, pendidikan, serta kondisi emosi yang masih labil sehingga dapat menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga (Rumalutur, 2022). Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sorong menunjukkan bahwa dampak dari perkawinan di bawah umur antara lain terkait dengan masalah pendidikan seperti putus sekolah, karena sebagian besar yang menikah di usia muda belum matang secara mental untuk siap menikah (Rumalutur, 2022). Fenomena perkawinan bawah umur ini juga menimbulkan dampak psikis karena anak belum siap dan belum sepenuhnya memahami hubungan yang lazim dilakukan orang dewasa, yang dapat menimbulkan trauma psikis berkepanjangan, serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan, khususnya bagi perempuan yang menikah dalam usia muda ("KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," 2023).

Dari sudut pandang ushul fikih, ketentuan batas usia minimal perkawinan di Indonesia, yang direvisi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga menyamakan usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dinilai sejalan dengan prinsip saad al-dzari'ah yang mengedepankan tindakan preventif demi tercapainya tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian (Hidayat, 2022). Meskipun demikian, kekuatan prinsip saad al-dzari'ah dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan KHI dinilai masih lemah karena belum adanya aturan yang tegas dan mengikat, sehingga masih terbuka lebar potensi perkawinan di usia dini melalui mekanisme dispensasi (Hidayat, 2022).

7. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis berbagai referensi, dapat disimpulkan bahwa konsep emansipasi menurut hukum Islam tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai satu istilah tunggal, melainkan terwujud melalui mekanisme penetapan kedewasaan (baligh) yang ditandai tanda-tanda biologis seperti mimpi basah dan menstruasi (Asmarawati, 2019; Ruzaipah et al., 2021; Yudianto et al., 2023), konsep kecakapan hukum (ahliyah) dan taklif dalam usul fikih (Najib, 2024; Sakka, 2022), institusi perwalian yang berakhir ketika anak dinilai mampu mengelola dirinya dan hartanya sendiri (Neman, 1970; Ristianti & Kurniawan, 2022), serta peran pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, dalam memberikan dispensasi yang secara substantif membebaskan seseorang yang belum dewasa dari batasan hukum tertentu agar dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti perkawinan ("KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," 2023; Oktavianti et al., 2023; Rumalutur, 2022). Proses ini senantiasa mempertimbangkan asas kemaslahatan (maslahah mursalah dan maqashid syariah) serta dampak sosial, psikologis, dan kesehatan yang mungkin timbul, sehingga pengadilan tidak semata-mata menjadi lembaga administratif, melainkan juga lembaga yang melakukan ijtihad demi kepentingan terbaik bagi pihak yang belum dewasa tersebut (Khaidarulloh, 2023; Oktavianti et al., 2023; Rumalutur, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asmarawati, T. (2019). Tinjauan yuridis terhadap hukuman anak yang melakukan tindak pidana kekejaman. Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, 19(2), 161–180. https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.119

Darisah, A., Darmawijaya, E., & Rispalman, R. (2020). Upaya menekan tingkat kriminalitas anak ditinjau menurut fiqih jinayah (Studi kasus di Polresta Banda Aceh). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 9(1), 110. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7329

Gufron, M. (2016). Makna kedewasaan dalam perkawinan. Al-Hukama, 6(2), 319–336. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336

Hidayat, T. (2022). Tinjauan saad al-dzari'ah terhadap aturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), 56. https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271

Kontroversi perkawinan bawah umur: Realita dan tantangan bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia. (2023). Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, 6(2). https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295

Khaidarulloh, K. (2023). Analisis sosiologi hukum atas polemik dan dampak meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Jawa Timur tahun 2022. Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 2(1), 53. https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.6797

Najib, M. A. (2024). Urgensi penetapan restitusi dalam klausul putusan di lingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo. Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, 3(2), 133–157. https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2002

Neman, H. A. (1970). Pertanggungjawaban hukum wali tidak melaksanakan kewajiban pada anak di bawah perwaliannya. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, 4(2), 147–164. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p147-164

Oktavianti, I., Jalili, I., & Sirajuddin, M. (2023). Penerimaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II perspektif maqashid syariah. Journal of Sharia and Legal Science, 1(3), 167–178. https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.191

Ristianti, D., & Kurniawan, R. R. (2022). Pemeliharaan harta anak yatim oleh wali dalam QS. An-Nisa ayat 2. https://doi.org/10.31219/osf.io/vtsbc

Rumalutur, H. A. (2022). Dispensasi perkawinan di bawah umur. Muadalah: Jurnal Hukum, 2(2), 124–135. https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758

Ruzaipah, R., Manan, A. H., & Ayun, H. Q. (2021). Penetapan usia kedewasaan dalam sistem hukum di Indonesia. Mitsaqan Ghalizan, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808

Sakka, S. (2022). Diversi dalam tinjauan usul fiqh. Maddika: Journal of Islamic Family Law, 3(2), 12–28. https://doi.org/10.24256/maddika.v3i2.3312

Silalahi, A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis hukum terhadap pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1), 31–41. https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i1.102

Yudianto, I. F., Kusnadi, S. A., & Daim, N. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam penyalahgunaan psikotropika. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2), 273–282. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.150