01317 - Exequatur: Mekanisme Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Abstract

The term exequatur is used in at least two senses in modern legal practice: (i) the permission or recognition granted by a receiving state to a foreign consul to perform his or her functions, and (ii) the court order or fiat granting executorial force to an award, particularly a foreign arbitral award. The references provided in this study specifically address exequatur in the context of the recognition and enforcement of arbitral awards—particularly international and sharia arbitral awards—as well as the role of courts and grounds for refusal of execution, such as public policy. Accordingly, this article focuses on exequatur as a judicial mechanism for the recognition and enforcement of arbitral awards, synthesizing it with dispute resolution concepts in Islamic law, particularly taḥkīm and ṣulḥ, as normative foundations for "strengthening" awards and agreements so that they become effective and enforceable within the contemporary state legal order. In Indonesia, the competent court for granting exequatur for international arbitral awards is the Central Jakarta District Court, with the Supreme Court playing a role in specific circumstances. The public policy clause constitutes the primary ground for refusal and represents the most significant point of friction, including in relation to sharia arbitral awards. From the perspective of Islamic law, taḥkīm provides normative legitimacy for arbitration, yet both classical jurisprudential discourse and modern state practice demonstrate the need for a relationship with a "competent authority" for awards to be effective—making exequatur comprehensible as a contemporary institutional instrument that connects private dispute resolution with public coercive force without necessarily negating the sharia character of the substantive muamalah dispute.

Keywords: exequatur, arbitral award recognition and enforcement, international arbitration, sharia arbitration, taḥkīm, public policy, New York Convention

________________________________________

Abstrak

Istilah exequatur dalam praktik hukum modern lazim dipakai setidaknya dalam dua pengertian: (i) izin atau pengakuan negara penerima kepada konsul asing untuk menjalankan fungsinya, dan (ii) penetapan/fiat pengadilan yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan, terutama putusan arbitrase asing. Rujukan yang disediakan dalam kajian ini secara spesifik membahas exequatur dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase—khususnya putusan arbitrase internasional dan arbitrase syariah—serta peran pengadilan dan alasan penolakan eksekusi, seperti ketertiban umum/public policy. Karena itu, artikel ini memfokuskan exequatur sebagai mekanisme peradilan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, lalu mensintesiskannya dengan konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, khususnya taḥkīm dan ṣulḥ, sebagai landasan normatif "penguatan" putusan/kesepakatan agar efektif dan dapat dipaksakan dalam tata hukum negara kontemporer. Di Indonesia, pengadilan yang berwenang memberi exequatur untuk putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Mahkamah Agung memainkan peran dalam kondisi tertentu. Klausul ketertiban umum merupakan alasan penolakan utama dan titik friksi paling dominan, termasuk terhadap putusan arbitrase syariah. Dalam perspektif hukum Islam, taḥkīm memberi legitimasi normatif atas arbitrase, namun diskursus fikih klasik dan praktik negara modern sama-sama menunjukkan kebutuhan relasi dengan "otoritas kompeten" agar putusan efektif, sehingga exequatur dapat dipahami sebagai instrumen institusional kontemporer yang menautkan penyelesaian sengketa privat dengan daya paksa publik tanpa serta-merta menegasikan karakter syariah dari substansi sengketa muamalah.

Kata kunci: exequatur, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, arbitrase internasional, arbitrase syariah, taḥkīm, ketertiban umum, Konvensi New York

________________________________________

1. Pendahuluan: Istilah "Exequatur" dan Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam praktik hukum modern, istilah exequatur lazim dipakai setidaknya dalam dua pengertian: (i) izin atau pengakuan negara penerima kepada konsul asing untuk menjalankan fungsinya, dan (ii) penetapan/fiat pengadilan yang memberi kekuatan eksekutorial (dapat dieksekusi secara paksa) pada putusan, terutama putusan arbitrase asing (dan dalam sebagian tradisi juga dikaitkan dengan putusan pengadilan asing).

Namun, rujukan yang disediakan dalam kajian ini secara spesifik membahas exequatur dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (khususnya putusan arbitrase internasional/asing dan arbitrase syariah), serta peran pengadilan dan alasan penolakan eksekusi (misalnya public policy/ketertiban umum), bukan exequatur konsuler dalam hukum diplomatik/konsuler. Karena itu, pembahasan berikut memfokuskan exequatur sebagai mekanisme peradilan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, lalu mensintesiskannya dengan konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam (khususnya taḥkīm dan ṣulḥ) sebagai landasan normatif "penguatan" putusan/kesepakatan agar efektif dan dapat dipaksakan dalam tata hukum negara kontemporer (Gautama, 1996; Hikmah, 2013; Jamil et al., 2023; Saleh, 2023).

________________________________________

2. Exequatur sebagai "Fiat Eksekusi" dalam Rezim Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam literatur mengenai arbitrase internasional di Indonesia, exequatur dipahami sebagai anotasi/fiat eksekusi (fiat execution) yang dipersyaratkan agar putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi melalui aparatur pemaksa negara. Hikmah menjelaskan bahwa dalam kerangka Konvensi New York 1958, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tunduk pada prinsip-prinsip konvensi, tetapi prosedur eksekusinya di tingkat domestik memerlukan mekanisme yang ditentukan hukum nasional, termasuk kebutuhan exequatur (Hikmah, 2013). Saleh juga menegaskan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase pada akhirnya "dijalankan oleh pengadilan," sehingga meskipun putusan arbitrase bersifat final and binding, pelaksanaan paksa tetap terkait dengan peran pengadilan dalam mengeluarkan perintah pelaksanaan (Saleh, 2023). Penekanan serupa muncul dalam kajian-kajian Indonesia lain yang menyebut kebutuhan exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk putusan arbitrase asing agar dapat dieksekusi di Indonesia (Antons, 2007; Jamil et al., 2023).

Perlu dibedakan antara kecenderungan negara untuk "mengakui" (recognition) dan "melaksanakan/mengeksekusi" (enforcement) putusan asing. Gautama menggarisbawahi bahwa negara dapat lebih liberal dalam pengakuan daripada pelaksanaan; dan dalam konteks Indonesia, ia menautkan dinamika tersebut dengan pengalaman Indonesia dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing di bawah Konvensi New York, termasuk kebutuhan untuk mematuhi legislasi pelaksana dan pertimbangan ketertiban umum (Gautama, 1996). Dengan demikian, exequatur dapat diposisikan sebagai "jembatan institusional" antara sifat putusan arbitrase yang mengikat para pihak dan kebutuhan agar putusan itu efektif secara publik melalui perangkat eksekusi negara (Gautama, 1996; Hikmah, 2013; Saleh, 2023).

________________________________________

3. Kerangka Indonesia: Siapa yang Berwenang Memberi Exequatur dan Bagaimana Prosedurnya

Sumber-sumber yang disediakan menunjukkan pola yang konsisten: untuk putusan arbitrase internasional/asing, pengadilan yang berwenang menangani pengakuan dan pelaksanaan di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan konstruksi exequatur sebagai prasyarat eksekusi (Saleh, 2023). Saleh menyatakan bahwa "pengadilan yang berwenang" untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; ia juga memuat ketentuan bahwa jika salah satu pihak adalah Negara Republik Indonesia, pelaksanaan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung yang kemudian mendelegasikannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Saleh, 2023).

Rangkaian kewenangan yang mirip juga ditampilkan oleh Jamil dkk. yang mencantumkan kebutuhan exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dalam kondisi tertentu (ketika Indonesia menjadi pihak dalam suatu perjanjian bilateral/multilateral terkait) diperlukan exequatur Mahkamah Agung yang kemudian didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jamil et al., 2023). Uraian ini sejalan dengan Hikmah yang menggambarkan perkembangan historis—sebelum adanya regulasi prosedural yang jelas, Mahkamah Agung sempat berpandangan putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan, lalu setelah terbit regulasi Mahkamah Agung, pelaksanaan menjadi lebih dapat dioperasionalkan; dan setelah lahirnya UU Arbitrase dan APS, terdapat pengaturan khusus mengenai arbitrase internasional dan mekanisme exequatur (Hikmah, 2013).

Pada level implementasi, Suadi menekankan bahwa sekalipun putusan arbitrase secara teori bersifat final, eksekusi di praktik tidak selalu mudah; UU Arbitrase mensyaratkan eksekusi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela (Suadi, 2018). Untuk putusan arbitrase internasional, Suadi menyatakan eksekusi "hanya" dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah putusan didaftarkan pada kepaniteraan (Suadi, 2018). Titik ini memperjelas fungsi exequatur: ia bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen kontrol yudisial minimal agar eksekusi paksa berada dalam koridor hukum acara dan alasan penolakan yang dibatasi undang-undang/konvensi (misalnya ketertiban umum) (Hikmah, 2013; Saleh, 2023; Suadi, 2018).

________________________________________

4. Ketertiban Umum (Public Policy) sebagai Batas Utama Exequatur dan Sumber Friksi dalam Perkara Syariah

Sumber-sumber yang disediakan menempatkan "ketertiban umum/public policy" sebagai alasan sentral penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Hikmah mengutip bahwa Konvensi New York 1958 memberi ruang penolakan jika pengakuan dan pelaksanaan bertentangan dengan ketertiban umum negara tempat dimintakan pelaksanaan, dan juga jika objek sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum negara tersebut (Hikmah, 2013). Antons menegaskan bahwa alasan utama tidak diakuinya putusan arbitrase asing dalam praktik Indonesia adalah konflik dengan ketertiban umum/kebijakan publik, dan bahwa ketiadaan kriteria yang jelas membuat enforceability putusan arbitrase asing tetap tidak pasti serta sangat bergantung pada diskresi pengadilan "kasus per kasus" (Antons, 2007).

Harahap (2022) juga menekankan peran pengadilan dalam menentukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan bahwa pengadilan memiliki kewenangan menolak jika bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan; ia bahkan mengusulkan agar nilai-nilai Pancasila dipertimbangkan sebagai bagian penting dari ketertiban umum Indonesia dalam memutus menerima/menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional (Harahap, 2022). Rangkaian ini menunjukkan bahwa exequatur berkelindan dengan evaluasi "batas toleransi" sistem hukum nasional terhadap putusan asing, bukan penilaian ulang pokok perkara (merits), melainkan pengujian pada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan (Antons, 2007; Harahap, 2022; Hikmah, 2013).

Isu public policy menjadi lebih kompleks ketika putusan arbitrase berlabel "syariah". Jamil dkk. menempatkan tantangan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah Indonesia (Basyarnas) di negara lain pada kemungkinan benturan dengan public policy domestik negara pelaksana, dan menyimpulkan bahwa putusan Basyarnas dapat diakui di yurisdiksi lain apabila tidak bertentangan dengan public policy negara pelaksana (Jamil et al., 2023). Sofiana dan Utama juga mencatat bahwa putusan arbitrase "tidak punya kekuatan eksekutorial tanpa perintah eksekusi pengadilan," serta mengaitkan keengganan pengadilan memberi perintah eksekusi dengan kekhawatiran putusan arbitrase internasional bertentangan dengan ketertiban umum (Sofiana & Utama, 2021).

Dengan demikian, exequatur bekerja sebagai gatekeeping mechanism yang seringkali menjadikan isu ketertiban umum sebagai titik temu (atau titik benturan) antara otonomi arbitrase dan kedaulatan nilai-nilai dasar forum negara pelaksana (Antons, 2007; Jamil et al., 2023; Sofiana & Utama, 2021).

________________________________________

5. Jembatan Konseptual ke Hukum Islam: Taḥkīm (Arbitrase) dan Kebutuhan "Otoritas Kompeten" agar Putusan Efektif

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dikenal sebagai taḥkīm. Hartati dkk. menyatakan bahwa arbitrase syariah merupakan pengembangan dari taḥkīm dan memiliki legitimasi dalam tatanan hukum Islam; mereka menautkan validitas taḥkīm pada sumber-sumber syariah (Al-Qur'an, hadis, dan ijmāʿ ulama) serta mengaitkannya dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarīʿah) dalam penyelesaian sengketa muamalah (Hartati et al., 2024). Wahb juga mendefinisikan taḥkīm sebagai kontrak di mana para pihak sepakat menunjuk arbitrator dan memproses sengketa hingga keluarnya award, seraya menekankan elemen-elemen esensialnya (para pihak, arbitrator, persetujuan, objek sengketa, dan putusan/award) (Wahb, 2023). Dua sumber ini sama-sama menegaskan bahwa arbitrase bukan unsur asing dalam tradisi hukum Islam, melainkan mekanisme yang diakui secara doktrinal, terutama untuk perkara-perkara hak privat/muamalah (Hartati et al., 2024; Wahb, 2023).

Namun, literatur yang disediakan juga menunjukkan adanya nuansa internal dalam tradisi Islam mengenai daya mengikat putusan arbitrase dan relasinya dengan otoritas kehakiman. Black (dalam kajian Brunei Darussalam) menjelaskan perbedaan pandangan mazhab: Imam al-Syafi'i dipaparkan berpandangan putusan arbitrase hanya dapat ditegakkan jika kedua pihak setuju, sedangkan sebagian ulama lain (termasuk disebut Maliki dan Hanbali) memandang keputusan hakam setara secara hukum dengan keputusan qāḍī; sementara ulama Hanafi disebut memandang qāḍī hanya dapat menegakkan putusan arbitrase bila ia menyetujui kebenaran putusan tersebut (Black, 2001).

Azzis menambahkan dimensi modern: prinsip res judicata dapat timbul dari putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang "diendors oleh pengadilan," dan untuk konteks Saudi Arabia ia menyatakan prinsip res judicata diterapkan setelah putusan arbitrase diakui oleh otoritas kompeten serta selaras dengan syariah dan kebijakan Saudi (Azzis, 2021). Jika disintesiskan, sumber-sumber ini memberi landasan untuk memahami exequatur (sebagai pengesahan/fiat oleh otoritas kompeten) sebagai instrumen yang secara fungsional sejalan dengan gagasan bahwa efektivitas putusan taḥkīm dalam tatanan publik sering memerlukan relasi tertentu dengan otoritas yang memiliki kewenangan pemaksa (analog dengan qāḍī atau lembaga peradilan negara) (Azzis, 2021; Black, 2001; Wahb, 2023).

________________________________________

6. Analogi dari Ṣulḥ (Mediasi/Perdamaian): "Pengesahan Pengadilan" sebagai Syarat Keberlakuan untuk Eksekusi

Selain taḥkīm, tradisi Islam juga menekankan ṣulḥ (perdamaian/mediasi). Muhammad membahas ṣulḥ sebagai alat penyelesaian sengketa di Mahkamah Syariah Malaysia dan menekankan bahwa proses persidangan formal memerlukan prosedur, sehingga ṣulḥ diposisikan sebagai mekanisme yang membantu penyelesaian secara lebih efisien dalam kerangka institusi peradilan syariah (Muḥammad, 2012). Ahmad dan Hak, dalam kajian tentang Selangor, menyatakan bahwa validitas perjanjian para pihak bergantung pada apakah perjanjian tersebut telah "diendors oleh pengadilan"; jika pengadilan mengesahkannya sebagai consent judgment, maka ia sah untuk penegakan (enforcement), dan pelanggaran atasnya dapat berimplikasi pada contempt of court (Ahmad & Hak, 2012). Artinya, bahkan untuk hasil perdamaian (yang secara substansi berbasis kesepakatan privat), legitimasi eksekutorialnya dalam tata hukum formal ditautkan pada "pencatatan/pengesahan" oleh pengadilan (Ahmad & Hak, 2012; Muḥammad, 2012).

Di sini tampak paralel fungsional yang kuat dengan exequatur dalam arbitrase: sama-sama merupakan mekanisme "konversi" hasil penyelesaian sengketa privat (award arbitrase atau kesepakatan perdamaian) menjadi instrumen yang dapat dipaksakan melalui perangkat negara. Walau konteks yurisdiksinya berbeda (Malaysia—Mahkamah Syariah; Indonesia—Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung untuk arbitrase internasional), kedua rumpun sumber menunjukkan pola umum bahwa efektivitas eksekusi dalam tatanan negara modern memerlukan pengesahan otoritas peradilan, baik untuk award maupun consent judgment (Ahmad & Hak, 2012; Hikmah, 2013; Saleh, 2023).

________________________________________

7. Exequatur dalam Arbitrase Syariah Indonesia (Basyarnas) dan Problem Lintas Negara

Basyarnas dipaparkan sebagai lembaga arbitrase syariah di Indonesia yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berbasis hukum Islam, dan kebutuhan pengakuan serta pelaksanaan putusannya menjadi penting ketika sengketa mengandung unsur asing, misalnya aset pihak yang kalah berada di negara lain (Jamil et al., 2023). Jamil dkk. menegaskan bahwa dalam kerangka Konvensi New York, putusan arbitrase Basyarnas semestinya tidak hanya diakui dan ditegakkan di negara asal, tetapi juga di negara tempat aset berada, namun mereka menekankan tantangan utama berupa potensi benturan hukum syariah dengan public policy negara pelaksana; konsekuensinya, peluang pengakuan lebih besar bila putusan tidak konflik dengan public policy setempat (Jamil et al., 2023). Pernyataan ini sejalan dengan pola umum yang dijelaskan Konvensi New York (sebagaimana dikutip Hikmah) mengenai alasan penolakan berdasarkan ketertiban umum (Hikmah, 2013), dan juga sejalan dengan catatan Antons tentang ketidakpastian kriteria public policy serta ketergantungan pada diskresi pengadilan (Antons, 2007).

Dalam perspektif pembaruan hukum, Hartati dkk. menyatakan masih terdapat problem norma karena UU Arbitrase dan APS belum mengatur mekanisme penanganan perkara "menurut syariah" secara memadai, sementara UU Peradilan Agama menempatkan penyelesaian sengketa syariah melalui Pengadilan Agama; mereka mengusulkan perlunya perubahan (amandemen) pasal-pasal terkait untuk mengatur ruang lingkup, tugas, dan fungsi arbitrase syariah serta mengatasi problem penempatan kewenangan pengadilan (Hartati et al., 2024). Nuansa serupa tentang pentingnya regulasi prosedural penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga tampak dalam Suadi (2020) yang menekankan perkembangan cepat ekonomi syariah memerlukan pengaturan prosedural yang memadai, dan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal melalui jalur litigasi dan non-litigasi (Suadi, 2020).

Jika disintesiskan, kebutuhan exequatur bagi putusan arbitrase syariah (terutama lintas negara) tidak hanya persoalan teknis eksekusi, tetapi juga persoalan desain kelembagaan—pengadilan mana yang tepat, dan bagaimana menyeimbangkan kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan standar ketertiban umum forum pelaksana (Hartati et al., 2024; Jamil et al., 2023; Suadi, 2020).

________________________________________

8. Catatan Kritis: Keterbatasan Sumber tentang Exequatur Konsuler dan Putusan Pengadilan Asing

Sebagaimana disebut di awal, sumber-sumber yang disediakan tidak menguraikan exequatur dalam arti izin konsuler (pengakuan negara penerima kepada konsul asing), sehingga artikel ini tidak dapat memverifikasi atau merinci bagaimana konsep tersebut dipahami "menurut hukum Islam" berdasarkan rujukan yang tersedia (Gautama, 1996; Jamil et al., 2023; Saleh, 2023). Demikian pula, meskipun definisi yang diberikan menyebut putusan pengadilan asing, Gautama mencatat bahwa Indonesia belum menyimpulkan perjanjian untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, dan pembahasannya dalam sumber yang tersedia lebih menonjol pada putusan arbitrase asing daripada putusan pengadilan asing (Gautama, 1996). Karena itu, pembahasan konseptual dan praktik dalam tulisan ini lebih kokoh bila difokuskan pada exequatur putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) daripada generalisasi luas ke ranah konsuler atau putusan pengadilan asing (Gautama, 1996; Hikmah, 2013).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, exequatur dalam konteks yang paling terbahas adalah fiat/pengesahan pengadilan yang menjadi prasyarat agar putusan arbitrase—khususnya arbitrase internasional/asing—dapat diakui dan dilaksanakan secara paksa melalui mekanisme negara di Indonesia, dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dalam kondisi tertentu Mahkamah Agung memainkan peran kunci sesuai pengaturan yang dirujuk oleh literatur (Hikmah, 2013; Jamil et al., 2023; Saleh, 2023).

Fungsi exequatur tidak terlepas dari rezim Konvensi New York 1958 dan pembatasan alasan penolakan, terutama ketertiban umum/public policy, yang dalam praktik dapat menjadi titik friksi paling dominan termasuk terhadap putusan arbitrase syariah (Antons, 2007; Harahap, 2022; Jamil et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam, konsep taḥkīm memberi legitimasi normatif atas arbitrase, namun tradisi fikih dan praktik negara modern menunjukkan kebutuhan relasi dengan "otoritas kompeten" agar putusan efektif (sebagaimana tampak dalam diskursus perbedaan mazhab dan dalam analogi pengesahan pengadilan pada ṣulḥ dan res judicata), sehingga exequatur dapat dipahami sebagai instrumen institusional kontemporer yang menautkan penyelesaian sengketa privat dengan daya paksa publik tanpa serta-merta menegasikan karakter syariah dari substansi sengketa muamalah (Ahmad & Hak, 2012; Azzis, 2021; Black, 2001).

Di masa kini, tantangan utama terletak pada harmonisasi norma dan desain kelembagaan agar kepastian eksekusi sejalan dengan kepatuhan syariah, serta pada pengelolaan batas ketertiban umum baik di forum Indonesia maupun di forum asing tempat eksekusi dimohonkan (Hartati et al., 2024; Jamil et al., 2023; Suadi, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, S. B., & Hak, N. B. A. (2012). Ṣulḥ (mediation) in the state of Selangor: An analysis of legal provision and its application. Iium Law Journal, 18(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i2.23

Antons, C. (2007). Doing business in Indonesia: Enforcement of contracts in the general courts and the creation of a specialized commercial court for intellectual property and bankruptcy cases. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2617566

Azzis, N. M. A. (2021). Application of principle of res judicata and estopple in family law cases in Syariah court. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 2102–2111. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1928

Black, A. (2001). Alternative dispute resolution in Brunei Darussalam: The blending of imported and traditional processes. Bond Law Review, 13(2). https://doi.org/10.53300/001c.5378

Gautama, S. (1996). International civil procedure in Indonesia (hlm. 87–103). https://doi.org/10.1163/9789004400658_008

Harahap, S. K. (2022). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penolakan putusan arbitrase internasional. Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(1), 63–80. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.707

Hartati, S. Y., Windiani, A., & Mardani, M. (2024). The prospects for equitable sharia insurance dispute resolution in an ideal arrangement, Basyarnas, Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 24(1), 88. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.4207

Hikmah, M. (2013). The roles of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in enforcement of international arbitral awards in Indonesia. Indonesia Law Review, 3(3). https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.40

Jamil, A., Shuaib, F. S., & Heriyanto, D. S. N. (2023). Recognition and enforcement of Indonesian sharia arbitration awards in foreign countries: Challenges and opportunities. Iium Law Journal, 31(1), 309–332. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v31i1.827

Muḥammad, R. W. (2012). The theory and practice of ṣulḥ (mediation) in the Malaysian Shariah courts. Iium Law Journal, 16(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v16i1.42

Saleh, M. (2023). Evolution of dispute resolution through arbitration in Indonesia during COVID-19. Arena Hukum, 16(1), 128–146. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.7

Sofiana, R., & Utama, S. (2021). Effectiveness of Shari'ah economic and business dispute resolution through arbitration and alternative dispute resolution (ADR). Teraju, 3(01), 41–49. https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.224

Suadi, A. (2018). Preference of non-litigation procedures through alternative dispute resolution in the settlement of sharia economic disputes. Lex Publica, 5(2), 1–12. https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.1-12

Suadi, A. (2020). Judicial authority and the role of the religious courts in the settlement of sharia economic disputes. Lex Publica, 7(2), 1–14. https://doi.org/10.58829/lp.7.2.2020.1-14

Wahb, Y. A. (2023). Competing authorities. American Journal of Islam and Society, 39(3–4), 87–111. https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2993