01316 - Exceptio Non Adimpleti Contractus: Pembelaan Penangguhan Prestasi dalam Kontrak Timbal Balik dan Rekonstruksi Analitisnya dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

Exceptio non adimpleti contractus (ENAC) is a defense mechanism in synallagmatic contracts that allows a defendant to suspend its performance on the grounds that the opposing party has first failed to fulfill its reciprocal obligation, thereby functioning as a justification for temporary non-performance without terminating the contract. In modern contract law literature, ENAC is explained as a principle operating within the framework of reciprocal (synallagmatic) obligations, essentially preserving balance and reciprocity in the exchange of performance, with characteristics often associated with good faith and proportionality in its application (Hasballah et al., 2021; Зеленовская et al., 2023). Meanwhile, available sources on Islamic law emphasize the binding nature of permitted agreements, the concept of contract as 'aqd/'uqūd, and ethical requirements such as the prohibition of ribā, gharar, and maysīr, along with a strong emphasis on good faith and justice in contractual relationships (Badr, 2014; Chernykh, 2022; Cupri, 2021). However, the available sources do not explicitly state the existence of a doctrine named ENAC in classical fiqh; therefore, the discussion of "according to Islamic law" in this article is presented as an analytical reconstruction: how a defense of performance suspension—as understood in ENAC—can be understood in terms of its coherence with the normative foundations of Islamic contract law reflected in those sources, while simultaneously demonstrating the limitations of textual evidence from the provided references (Badr, 2014; Luppi et al., 2013).

Keywords: exceptio non adimpleti contractus, synallagmatic contract, performance suspension, Islamic contract law, reciprocity, good faith

________________________________________

Abstrak

Exceptio non adimpleti contractus (ENAC) adalah mekanisme pembelaan dalam kontrak timbal balik yang memungkinkan pihak yang dituntut untuk menangguhkan prestasinya dengan alasan pihak lawan terlebih dahulu belum memenuhi kewajiban timbal baliknya, sehingga penangguhan tersebut berfungsi sebagai justifikasi atas non-performance sementara tanpa memutus kontrak. Dalam literatur hukum kontrak modern, ENAC dijelaskan sebagai prinsip yang bekerja dalam kerangka kewajiban resiprokal (synallagmatic) dan pada intinya menjaga keseimbangan serta resiprositas dalam pertukaran prestasi, dengan corak yang sering dikaitkan dengan itikad baik dan proporsionalitas dalam penerapannya (Hasballah et al., 2021; Зеленовская et al., 2023). Sementara itu, sumber-sumber yang disediakan mengenai hukum Islam menekankan sifat mengikat perjanjian yang tidak dilarang, konsep kontrak sebagai 'aqd/'uqūd, dan tuntutan etika seperti pelarangan ribā, gharar, dan maysīr serta penekanan kuat pada itikad baik dan keadilan dalam hubungan kontraktual (Badr, 2014; Chernykh, 2022; Cupri, 2021). Namun, sumber-sumber yang disediakan tidak secara eksplisit menyatakan adanya doktrin bernama ENAC dalam fiqh klasik; oleh karena itu, pembahasan "menurut hukum Islam" dalam artikel ini disajikan sebagai rekonstruksi analitis: bagaimana suatu pembelaan penangguhan prestasi—sebagaimana dipahami dalam ENAC—dapat dipahami koherensinya dengan fondasi normatif hukum kontrak Islam yang tercermin dalam sumber-sumber tersebut, sekaligus menunjukkan keterbatasan bukti tekstual dari referensi yang diberikan (Badr, 2014; Luppi et al., 2013).

Kata kunci: exceptio non adimpleti contractus, kontrak timbal balik, penangguhan prestasi, hukum kontrak Islam, resiprositas, itikad baik

________________________________________

1. Konsep Exceptio Non Adimpleti Contractus: Definisi, Struktur, dan Efek Hukumnya

Dalam analisis hukum kontrak, ENAC dipaparkan sebagai prinsip yang mengatur rezim kewajiban timbal balik di antara para pihak dalam kontrak yang sama. Secara operasional, ENAC memberi "kekuatan" bagi satu pihak untuk melakukan tindakan yang tampak sebagai pelanggaran terhadap komitmen kontraktualnya—yakni menahan atau tidak melakukan prestasi—seraya mengajukan non-performance pihak lawan (dan bukti yang mendukungnya) sebagai justifikasi atas penahanan prestasi tersebut. Dengan demikian, ENAC adalah defence yang bekerja pada skenario faktual "kontrak dengan kewajiban resiprokal" ketika salah satu prestasi dalam kerangka timbal balik itu tidak dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak lawan (Hasballah et al., 2021).

Efek kunci ENAC adalah penangguhan prestasi tanpa memutus kontrak. Fontanelli menekankan bahwa dalam bagian operatifnya, prinsip ini membenarkan tindakan pihak pertama untuk menahan prestasinya sebagai respons yang "lawful" terhadap kesalahan pihak lain, sementara kontrak "tetap berlaku". Formulasi ini juga konsisten dengan definisi ENAC yang menempatkannya sebagai mekanisme pertahanan "dalam kontrak synallagmatic" berupa tidak melaksanakan kewajiban "selama" pihak lain belum menunaikan prestasinya (Hasballah et al., 2021), serta dengan penjelasan bahwa—dalam kerangka tertentu—non-performance pihak yang menahan prestasi diposisikan sebagai tidak bersifat melawan hukum karena kewajiban timbal balik yang terkait belum dipenuhi oleh pihak lawan (Fontanelli, 2012; Xiouri, 2019).

Dalam terminologi yang lebih umum, ENAC dikaitkan dengan asas inadimplenti non est adimplendum—"tidak perlu berprestasi kepada pihak yang tidak berprestasi"—yang oleh beberapa penulis dipandang sebagai kristalisasi dari prinsip resiprositas (Hasballah et al., 2021; Parisi et al., 2007).

Mengenai asal-usul, literatur menyebut kaitan historis ENAC dengan tradisi hukum kontinental dan perdebatan mengenai akar Romawinya. Зеленовская dkk. menyebut ENAC berasal dari sistem hukum sipil dan sering ditelusuri ke akar Romawi oleh sebagian penulis, meskipun ada juga pandangan skeptis yang melihatnya sebagai konstruksi yang muncul kemudian (Hasballah et al., 2021). Luppi dkk. menambahkan bahwa ungkapan Latin "exceptio non adimpleti contractus" tidak ditemukan dalam redaksi ini dalam sumber-sumber hukum Romawi, walaupun fragmen-fragmen tertentu menunjukkan bahwa dalam iudicia bonae fidei pihak yang digugat dapat mengajukan keberatan bahwa pihak penggugat sendiri belum berprestasi atau belum menawarkan prestasi (Зеленовская et al., 2023). Parisi dkk. secara serupa mengaitkan pembelaan non-performance dengan prinsip Romawi exceptio inadimpleti contractus dan/atau inadimplenti non est adimplendum sebagai dasar yang "membebaskan" pihak yang dirugikan dari kewajiban melakukan kontra-prestasi (Parisi et al., 2007).

________________________________________

2. Rasionalitas ENAC: Resiprositas, Itikad Baik, dan Pembatasan untuk Mencegah Penyalahgunaan

Rasionalitas ENAC dalam literatur modern kerap dihubungkan dengan resiprositas dan itikad baik. Fontanelli secara eksplisit menyebut bahwa aturan-aturan yang menjadi lingkungan konseptual ENAC dimodelkan pada nilai-nilai seperti resiprositas (reciprocity) dan itikad baik (good faith). Зеленовская dkk. menegaskan bahwa ENAC mengalir dari prinsip resiprositas yang lebih luas dan dipahami sebagai kristalisasi prinsip resiprositas universal (Hasballah et al., 2021). Dalam kerangka interpretasi kontrak, Chernykh merumuskan kesimpulan elementer bahwa "mustahil dihindari" bahwa salah satu pihak tidak boleh menikmati manfaat dari prestasi mitranya sambil menghindari kewajibannya sendiri—sebuah gagasan yang secara konseptual menjustifikasi mengapa penahanan prestasi dapat dipandang sebagai respons yang masuk akal untuk menjaga keseimbangan pertukaran (Xiouri, 2019).

Pada saat yang sama, literatur menekankan bahwa ENAC bukan instrumen untuk menghindari kewajiban secara oportunistik. Karton (dalam pembahasan tentang arbitrase dan "right to withhold performance") menegaskan bahwa bukan kepentingan masyarakat untuk mengizinkan pihak menyalahgunakan perlindungan ini dengan menjadikan pelanggaran yang tidak signifikan sebagai dalih untuk menghindari kewajiban kontraktualnya. Karena itu, "hak menahan prestasi" dibatasi melalui berbagai cara. Luppi dkk. menunjukkan bahwa dalam praktik tertentu (misalnya di Prancis) hakim cenderung menerapkan ENAC secara ketat, dengan menuntut bahwa pelanggaran pertama harus fundamental dan bahwa penangguhan prestasi tidak menjadi sanksi yang berlebihan (sanction exagérée), sehingga terdapat tuntutan proporsionalitas dalam penahanan prestasi (Зеленовская et al., 2023).

Sejalan dengan itu, Fontanelli mencatat bahwa ENAC dalam praktik sering bertumpu pada persyaratan "minimum gravity of the breach" (tingkat keseriusan minimum dari pelanggaran) dan bahwa pada intinya pembelaan ini membebaskan pihak yang dirugikan dari tanggung jawab kontraktual yang seharusnya timbul akibat non-performance pihak tersebut. Macqueen—dalam konteks "mutuality" dan "retention" (padanan Skotlandia yang disejajarkan dengan exceptio non adimpleti contractus)—juga menjelaskan bahwa konsekuensi utama mutualitas adalah hak pihak yang menghadapi pelanggaran dari pihak lain untuk menahan sementara pelaksanaan kewajibannya sendiri; efeknya adalah menangguhkan atau menunda kewajiban sampai pelanggar memperbaiki pelanggarannya, dan pembatasan ini berkaitan dengan "materiality" dari initial non-performance.

Dengan demikian, dari perspektif teori dan praktik yang dipaparkan dalam sumber-sumber tersebut, ENAC dapat dipahami sebagai mekanisme self-help yang berfungsi menyeimbangkan pertukaran prestasi dalam kontrak timbal balik, tetapi keberlakuannya dibatasi oleh parameter seperti keseriusan pelanggaran dan/atau proporsionalitas untuk menjaga agar penahanan prestasi tetap sejalan dengan itikad baik dan tidak menjadi alat penghindaran kewajiban (Зеленовская et al., 2023).

________________________________________

3. Fondasi Hukum Kontrak Islam dalam Sumber yang Tersedia: 'Aqd/'Uqūd, Sifat Mengikat Perjanjian, dan Etika Muamalah

Sumber-sumber yang disediakan mengenai hukum Islam menempatkan kontrak dalam horizon religius sekaligus normatif. Cupri menegaskan bahwa Syariah menetapkan aturan perilaku dalam banyak sektor kehidupan, dan bahwa Al-Qur'an serta hadis memberikan preskripsi juga dalam urusan ekonomi; dari sana, Cupri membahas prinsip-prinsip ekonomi keuangan Islam termasuk pelarangan ribā (bunga/interest), pelarangan gharar (ketidakpastian), dan pelarangan maysīr (spekulasi), serta upaya merumuskan teori umum kontrak Islam (Cupri, 2021).

Pada sisi terminologi, Cupri menunjukkan adanya problem semantik ketika istilah 'aqd diterjemahkan sebagai "vincolo" (ikatan): 'aqd berasal dari verba aqada yang secara harfiah bermakna "mengikat/menyimpulkan simpul" dan digunakan untuk menunjuk kewajiban yang lahir dari manifestasi kehendak (Cupri, 2021). Abdullah, dalam pembahasan kontrak pembiayaan (hire-purchase) dari perspektif Islam dan konvensional, mengutip Q. 5:1 untuk menegaskan kewajiban memenuhi kontrak dan menyatakan bahwa kewajiban yang timbul dari kontrak disebut 'uqūd; ia menekankan bahwa cakupan kewajiban dalam Islam tidak terbatas pada kewajiban kontraktual, tetapi juga mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial (Chernykh, 2022). Askari dkk. juga menyatakan bahwa sepanjang sejarah hukum Islam terdapat suatu "body of rules" berbasis Al-Qur'an dan tradisi Nabi yang membentuk teori umum kontrak; tubuh aturan ini menetapkan prinsip bahwa setiap perjanjian yang tidak secara spesifik dilarang oleh hukum adalah valid dan mengikat para pihak (Badr, 2014).

Selain sifat mengikat kontrak, sumber-sumber yang tersedia menekankan etika itikad baik dan keadilan. Abdullah menyatakan bahwa di bawah hukum Islam unsur itikad baik (yang ia sebut iḥsān) dan fair-dealing/keadilan (yang ia sebut 'adl) merupakan elemen penting dan sangat ditekankan (Chernykh, 2022). Sejalan dengan penekanan etis itu, Cupri mengaitkan kontraktualitas Syariah dengan batasan moral-ekonomi seperti larangan ribā dan gharar serta maysīr yang membentuk "etika kontrak Islam" (Cupri, 2021). Askari dkk. menambahkan deskripsi normatif tentang relasi resiprokal: "believers are persons in a relationship of reciprocity," sekaligus menempatkan kaidah kontrak Islam dalam lanskap institusional yang membutuhkan komitmen kredibel atas pelaksanaan kewajiban kontraktual (Badr, 2014).

Dengan demikian, materi yang tersedia membangun gambaran bahwa kontrak dalam hukum Islam dipandang mengikat (selama tidak dilarang), dibingkai oleh tuntutan etika (itikad baik dan keadilan), dan dibatasi oleh larangan terhadap bentuk-bentuk keuntungan atau ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah (misalnya ribā/gharar/maysīr) (Badr, 2014; Chernykh, 2022; Cupri, 2021).

________________________________________

4. Syariah dan Fiqh serta Implikasinya bagi "Doktrin Pembelaan" seperti ENAC

Untuk menilai ENAC "menurut hukum Islam" secara bertanggung jawab, sumber-sumber yang disediakan mengharuskan pembedaan metodologis antara Syariah dan fiqh. Badr menekankan distingsi penting: Syariah adalah kumpulan aturan yang terdapat dalam teks suci, sedangkan fiqh adalah sistem elaborasi kesarjanaan yang dikembangkan oleh para yuris Muslim; Syariah dipandang sebagai sumber utama, sementara fiqh adalah upaya mengembangkan kaidah Syariah dan bersifat inferior secara nilai hukum terhadap Syariah (Luppi et al., 2013). Karena fiqh tidak imutabel, Badr memperingatkan bahwa temuan tentang fiqh kontemporer tidak niscaya menjadi preseden yang mengikat untuk masa depan (Luppi et al., 2013).

Di sisi lain, Cupri—ketika menguraikan teori umum kontrak Syariah—menggarisbawahi adanya upaya konseptualisasi umum kontrak Islam dan kompleksitas semantik-konseptual 'aqd sebagai "ikatan" kewajiban (Cupri, 2021). Askari dkk. mengafirmasi adanya "teori umum kontrak" dalam sejarah hukum Islam yang berangkat dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dalam kutipan yang tersedia tidak menguraikan perangkat "pembelaan" spesifik untuk penangguhan prestasi karena non-performance pihak lawan (Badr, 2014).

Keterbatasan ini penting: sumber-sumber yang disediakan tidak menyebutkan secara eksplisit adanya doktrin fiqh bernama ENAC atau doktrin penangguhan prestasi yang diformulasikan secara terminologis identik dengan ENAC. Oleh karena itu, membahas ENAC dalam horizon hukum Islam, dengan hanya bertumpu pada sumber yang disediakan, lebih tepat ditempuh sebagai rekonstruksi normatif yang menguji kompatibilitas konsep ENAC (sebagaimana dipahami dalam hukum kontrak modern) dengan fondasi Syariah/fiqh yang ditunjukkan oleh sumber-sumber tersebut—yakni sifat mengikat perjanjian yang tidak dilarang, etika itikad baik dan keadilan, serta prinsip resiprositas dan perlindungan terhadap praktik yang dilarang seperti ribā/gharar/maysīr (Badr, 2014; Cupri, 2021; Luppi et al., 2013).

________________________________________

5. Kerangka Maqāṣid/Maṣlaḥah sebagai Alat Analitis untuk Menilai Penangguhan Prestasi dalam Kontrak Timbal Balik

Sumber yang disediakan tentang metodologi istinbāṭ al-Ghazali memberi kerangka evaluatif yang dapat dipakai untuk menilai apakah suatu mekanisme dalam ranah muamalah mendukung tujuan Syariah. Hasballah dkk. menjelaskan konsep maqāṣid al-sharī'ah dan adh-dharūriyyāt al-khamsah yang diajukan al-Ghazali, termasuk bahwa salah satu tujuan primer (maṣlaḥah ḍarūriyyah) adalah perlindungan harta (property). Mereka juga menguraikan klasifikasi maṣlaḥah (ḍarūriyyah, ḥājiyyah, taḥsīniyyah) dan menekankan bahwa maṣlaḥah yang digunakan untuk menetapkan hukum harus selaras dengan Syariah; yang tidak selaras harus ditolak. Selain itu, Hasballah dkk. memaparkan bahwa penggunaan 'illat (alasan hukum) penting dalam pengembangan hukum Islam dan bahwa al-Ghazali menawarkan metode munāsabah untuk mengidentifikasi 'illat melalui relasi hikmah dengan peristiwa yang telah ditentukan oleh nash.

Dengan merujuk kerangka tersebut, penilaian terhadap suatu konsep penangguhan prestasi (seperti ENAC) dapat ditempatkan sebagai pertanyaan: apakah penangguhan prestasi—dalam kontrak timbal balik—berfungsi melindungi harta dan menegakkan keseimbangan pertukaran secara adil, tanpa menabrak larangan Syariah dan tanpa menjadi alat ketidakadilan baru. Kerangka maqāṣid/maṣlaḥah al-Ghazali menyediakan "bahasa analitis" untuk menguji keselarasan tujuan perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi dengan mekanisme pembelaan penangguhan prestasi, sekaligus menuntut pembuktian bahwa mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan Syariah. Namun, perlu ditekankan kembali bahwa sumber yang tersedia tidak menyatakan bahwa al-Ghazali atau mazhab-mazhab fiqh tertentu secara eksplisit merumuskan ENAC; yang tersedia adalah perangkat tujuan dan metodologi penalaran yang memungkinkan evaluasi normatif atas suatu mekanisme kontraktual (Badr, 2014; Luppi et al., 2013).

________________________________________

6. Rekonstruksi Analitis: Bagaimana ENAC dapat "Dibaca" Selaras dengan Fondasi Kontrak Islam dalam Sumber yang Tersedia

6.1 Titik Temu Konseptual: Resiprositas dan Larangan Menikmati Prestasi tanpa Memenuhi Kewajiban

Konsep ENAC dalam hukum kontrak modern bertumpu pada resiprositas: ia berlaku pada kewajiban yang "inscribed in a framework of reciprocal obligations" dan menjustifikasi penahanan prestasi sebagai respons atas non-performance pihak lain, tanpa memutus kontrak (Hasballah et al., 2021). Chernykh menegaskan—dalam konteks penalaran kontraktual—bahwa tidak dapat dihindari kesimpulan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh manfaat dari prestasi mitranya sambil menghindari kewajiban sendiri (Xiouri, 2019). Nilai-nilai yang disebut Fontanelli sebagai basis ENAC—resiprositas dan itikad baik—secara tematik beririsan dengan penekanan Abdullah bahwa itikad baik (iḥsān) dan keadilan/fair dealing ('adl) sangat ditekankan dalam hukum Islam (Chernykh, 2022). Selain itu, Askari dkk. menyatakan bahwa dalam perspektif Islam terdapat relasi resiprokal antarmukmin dan bahwa teori kontrak Islam menegaskan sifat mengikat perjanjian yang tidak dilarang (Badr, 2014).

Dengan demikian, pada level justifikasi moral-normatif (bukan pada level nomenklatur doktrinal), penahanan prestasi ketika pihak lawan belum memenuhi kewajiban timbal balik dapat dipahami kompatibel dengan tema resiprositas dan keadilan yang muncul dalam sumber-sumber Islam yang disediakan (Badr, 2014; Chernykh, 2022) serta tema resiprositas dan itikad baik dalam rasionalitas ENAC (Hasballah et al., 2021).

6.2 Keterikatan Kontrak dan "Hak Menahan Prestasi" sebagai Mekanisme Menjaga Keseimbangan tanpa Pemutusan

Satu ciri ENAC adalah bahwa kontrak tetap berlaku; yang terjadi adalah suspensi prestasi sampai pihak lawan memenuhi kewajibannya (Hasballah et al., 2021). Macqueen, ketika membahas "retention" sebagai konsekuensi mutualitas (yang disejajarkan dengan ENAC), menjelaskan bahwa efeknya adalah menangguhkan atau menunda kewajiban pihak yang dirugikan sampai pelanggar "cures its breach". Struktur ini secara konseptual dapat dibaca selaras dengan gagasan bahwa perjanjian yang tidak dilarang adalah valid dan mengikat (sehingga tidak serta-merta gugur), sebagaimana ditegaskan Askari dkk. (Badr, 2014), serta dengan konsepsi kontrak sebagai 'aqd—"ikatan"—dalam penjelasan Cupri (Cupri, 2021).

Dengan kata lain, penangguhan prestasi (bukan pembatalan otomatis) merupakan model respons yang tetap menghormati status mengikat kontrak sambil menjaga agar resiprositas pertukaran tidak dilanggar oleh tuntutan sepihak dari pihak yang sendiri lalai (Cupri, 2021; Badr, 2014).

6.3 Pembatasan Berbasis Itikad Baik dan Proporsionalitas sebagai Pengaman Etis dalam Perspektif Islam

Literatur ENAC menekankan pembatasan untuk mencegah penyalahgunaan: misalnya tuntutan "minimum gravity" dari pelanggaran, penerapan yang ketat dan tuntutan proporsionalitas agar suspensi tidak menjadi sanksi berlebihan (Зеленовская et al., 2023), serta peringatan bahwa tidak patut membiarkan pelanggaran kecil dipakai sebagai dalih menghindari kewajiban. Dalam sumber Islam yang disediakan, Abdullah menekankan bahwa itikad baik (iḥsān) dan keadilan ('adl) sangat ditekankan dalam hukum Islam (Chernykh, 2022), sementara Askari dkk. menggarisbawahi relasi resiprokal dan kebutuhan komitmen kredibel dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual (Badr, 2014).

Jika prinsip penangguhan prestasi hendak diposisikan "selaras" dengan etika kontrak Islam sebagaimana tercermin dalam sumber-sumber tersebut, maka pembatasan seperti proporsionalitas dan itikad baik—yang memang menjadi perhatian dalam penerapan ENAC—secara normatif tampak konsisten dengan tuntutan iḥsān dan 'adl (Chernykh, 2022; Зеленовская et al., 2023), serta dengan nilai resiprositas yang disebut sebagai basis ENAC (Hasballah et al., 2021). Pada titik ini, sumber yang tersedia memungkinkan argumen kompatibilitas nilai, meskipun tidak menyediakan rumusan fiqh spesifik mengenai parameter teknis penangguhan prestasi (Badr, 2014; Luppi et al., 2013).

6.4 "Batas Syariah" yang Harus Dijaga: Larangan Ribā/Gharar/Maysīr dan Kepatuhan Kontrak Sharī'ah-Compliant

Cupri menegaskan bahwa etika kontrak Islam mencakup larangan ribā dan gharar serta maysīr (Cupri, 2021). Dalam konteks kontrak Sharī'ah-compliant, mekanisme pembelaan apa pun (termasuk penangguhan prestasi) tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menjaga struktur transaksi tetap selaras Syariah, karena Cupri juga menempatkan kontrak-kontrak partisipatif seperti muḍārabah dan mushārakah sebagai instrumen praktik keuangan yang dipandang mazhab-mazhab hukum Islam sesuai dengan "Word of Allah" dalam praktik perbankan-keuangan (Cupri, 2021).

Pada tataran desain transaksi, logika resiprositas dan pembagian risiko menjadi relevan karena Cupri menekankan bahwa tanpa risiko, keuntungan yang diperoleh akan menjadi "interest rather than profit" (Cupri, 2021). Walaupun sumber yang disediakan tidak menautkan langsung isu ENAC dengan pelarangan ribā/gharar/maysīr, penekanan Cupri bahwa kontrak Syariah dibingkai oleh batasan etis-substantif menunjukkan bahwa pembelaan penangguhan prestasi (jika diadopsi dalam kontrak Syariah) mesti dirancang sedemikian rupa agar tidak menjadi jalan masuk bagi ketidakpastian berlebihan atau skema keuntungan yang bertentangan dengan prinsip dasar tersebut (Badr, 2014; Cupri, 2021).

________________________________________

7. Pembedaan Penting: ENAC vs. Force Majeure/Impossibility (Alasan di Luar Kontrol) dalam Pembelaan Non-Performance

Sumber-sumber yang disediakan juga memungkinkan pembedaan konseptual antara ENAC dan pembelaan force majeure/impossibility. ENAC berkaitan dengan penahanan prestasi karena pihak lawan belum memenuhi prestasi timbal balik dalam kontrak resiprokal (Hasballah et al., 2021), sedangkan force majeure (dalam formulasi umum) berkaitan dengan non-performance yang "excused" karena adanya halangan di luar kendali pihak yang tidak berprestasi dan tidak secara wajar dapat diperhitungkan saat kontrak disimpulkan, atau tidak dapat dihindari/diatasi. Dalam konteks force majeure, Nugroho dkk. menegaskan bahwa klausula force majeure membebaskan kewajiban berprestasi dalam hal peristiwa di luar kontrol para pihak dan terjadi setelah kontrak berlaku, sehingga membuat kewajiban menjadi mustahil dilaksanakan.

Perbedaan konseptual ini penting agar penangguhan prestasi karena "lawan belum berprestasi" tidak tercampur dengan pembebasan tanggung jawab karena "ketidakmungkinan objektif" yang bersumber dari peristiwa eksternal. Dalam kerangka resiprositas, ENAC adalah respons terhadap pelanggaran pihak lain dalam pertukaran prestasi; sedangkan force majeure adalah respons terhadap kondisi eksternal yang mengganggu kemampuan berprestasi, bukan terhadap kegagalan resiprokal dari pihak lawan (Hasballah et al., 2021).

________________________________________

8. Relevansi Praktis dalam Kontrak Syariah Kontemporer dan Penyelesaian Sengketa: Peran Arbitrase dan Party Autonomy

Dalam praktik lintas yurisdiksi, penerapan kaidah Syariah pada kontrak komersial sering terjadi melalui desain pilihan hukum dan/atau inkorporasi norma Syariah ke dalam kontrak. Farah dan Hattab menjelaskan bahwa pihak dapat menerapkan sistem non-nasional melalui kesepakatan arbitrase; penerapan itu dapat dilakukan secara langsung dengan menginkorporasikan aturan Syariah yang relevan ke dalam kontrak sebagai ketentuan-ketentuan tertentu, atau secara tidak langsung dengan menerapkan hukum nasional yang pada gilirannya menerapkan aturan tersebut (Berlin, 2020). Mereka juga menekankan bahwa penegakan putusan arbitrase asing di negara-negara Islam dapat ditantang apabila bertentangan dengan Sharī'ah public policy (Berlin, 2020).

Dalam konteks ini, pembelaan berbasis penangguhan prestasi (model ENAC) yang ingin dioperasionalisasikan dalam kontrak Syariah kontemporer akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana klausul-klausul kontraknya merumuskan kewajiban resiprokal, standar non-performance, serta ruang penangguhan prestasi, karena forum penegakan dapat menguji konsistensinya dengan kebijakan publik Syariah (Berlin, 2020; Cupri, 2021).

Namun, sumber yang disediakan juga mengingatkan bahwa dalam beberapa yurisdiksi mayoritas Muslim, pengaruh langsung hukum Islam dalam hukum privat positif tidak selalu dominan. Bantekas, misalnya, menyatakan bahwa dalam tatanan hukum Qatar, hukum Islam memiliki penerapan yang sangat terbatas (jika ada) dalam hukum privat terkait penghentian kontrak; hukum Islam terutama mengatur keluarga dan waris serta beberapa elemen pidana (Bantekas, 2023). Catatan ini menunjukkan bahwa ketika membicarakan ENAC "menurut hukum Islam" dalam praktik kontemporer, perlu dibedakan antara (i) argumentasi normatif berbasis prinsip Syariah/fiqh dan (ii) keberlakuan sebagai hukum positif di suatu negara tertentu, yang dapat lebih banyak ditentukan oleh kodifikasi sipil dan yurisprudensi pengadilan nasional (Bantekas, 2023; Berlin, 2020).

Pembedaan Syariah dan fiqh yang ditekankan Badr juga relevan di sini: fiqh sebagai elaborasi yuris tidak imutabel, sehingga formulasi mekanisme penangguhan prestasi dapat beragam dan sangat bergantung pada konstruksi doktrinal serta pilihan desain kontrak dan forum sengketa (Berlin, 2020; Luppi et al., 2013).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, ENAC dalam pengertian hukum kontrak modern adalah pembelaan pada kontrak timbal balik yang membolehkan penangguhan prestasi sebagai respons terhadap non-performance pihak lawan, dengan karakter bahwa kontrak tetap berlaku dan penangguhan berfungsi menjaga resiprositas pertukaran (Hasballah et al., 2021). Rasionalitasnya sering diikatkan pada nilai resiprositas dan itikad baik, sekaligus dibatasi oleh kebutuhan proporsionalitas dan/atau tingkat keseriusan pelanggaran agar tidak disalahgunakan sebagai dalih menghindari kewajiban (Зеленовская et al., 2023).

Dalam sumber-sumber tentang hukum Islam yang disediakan, kontrak dipahami sebagai 'aqd/'uqūd yang mengikat sepanjang tidak dilarang, dan hubungan kontraktual dibingkai oleh etika seperti itikad baik (iḥsān) dan keadilan ('adl) serta larangan substantif seperti ribā/gharar/maysīr (Badr, 2014; Chernykh, 2022; Cupri, 2021). Sumber-sumber tersebut tidak secara eksplisit memformulasikan ENAC sebagai doktrin fiqh bernama sama, tetapi menyediakan fondasi normatif—keterikatan kontrak, resiprositas, itikad baik/keadilan, serta kerangka maqāṣid/maṣlaḥah—yang memungkinkan rekonstruksi analitis bahwa penangguhan prestasi karena pihak lawan belum memenuhi kewajibannya dapat dipandang koheren dengan nilai-nilai inti tersebut, asalkan dibatasi secara adil dan tidak bertentangan dengan batasan Syariah (Badr, 2014; Chernykh, 2022).

Dalam praktik modern, efektivitasnya sangat bergantung pada desain kontrak, pilihan forum (misalnya arbitrase), dan rezim penegakan yang dapat menguji kesesuaiannya dengan kebijakan publik Syariah maupun hukum positif setempat (Bantekas, 2023; Berlin, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Badr, Y. I. I. (2014). Can It Be Done?: Adopting the Unidroit Principles Through Party Autonomy Under Omani Choice of Law Rules. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2419258

Bantekas, I. (2023). Termination of Contracts and Force Majeure Under Qatari Law and Its Islamic Law Influences: Emergence of a Transnational Gulf Private Law. Ucla Journal of Islamic and Near Eastern Law, 20(1). https://doi.org/10.5070/n420160503

Berlin, A. (2020). Legal Nature and Enforcement of Settlement Agreements: Comparative Review. Russian Law Journal, 8(3), 116–140. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2020-8-3-116-140

Chernykh, Y. (2022). International Law and Contract Interpretation. 111–218. https://doi.org/10.1163/9789004414709_005

Cupri, A. (2021). L'economia del Profeta: la finanza islamica e i fondamenti religiosi del diritto islamico dei contratti Shari'ah Compliant. Stato Chiese E Pluralismo Confessionale. https://doi.org/10.54103/1971-8543/16831

Fontanelli, F. (2012). The Invocation of the Exception of Non-Performance, A Case-Study on the Role and Application of General Principles of International Law of Contractual Origin. Cambridge Journal of International and Comparative Law, 1(1), 119–136. https://doi.org/10.7574/cjicl.01.01.40

Hasballah, K., Darna, A., Said, W., Akbar, H., Makinara, I. K., & Fauzan, F. (2021). Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(2), 598. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10914

Luppi, B., Parisi, F., & Cenini, M. (2013). Enforcing Bilateral Promises: A Comparative Law and Economics Perspective. European Review of Private Law/Revue Européenne De Droit Privé/Europäische Zeitschrift Für Privatrecht, 21(Issue 2), 423–450. https://doi.org/10.54648/erpl2013022

Parisi, F., Luppi, B., & Fon, V. (2007). Optimal Remedies for Bilateral Contracts. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1020669

Xiouri, M. (2019). The Exceptio Non Adimpleti Contractus in Public International Law. International Community Law Review, 21(1), 56–92. https://doi.org/10.1163/18719732-12341390

Зеленовская, Т. С., Маторина, В. А., & Фоменко, А. И. (2023). Non Adimpleti Contractus and a Problem of Overinclusiveness in International Law. Журнал Вшэ По Международному Праву (Hse University Journal of International Law), 1(1). https://doi.org/10.17323/jil.2023.17443