01318 - Faillissement (Kepailitan): Status Hukum Debitur dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Abstract

This article examines the legal status of debtors declared bankrupt by the Commercial Court (Pengadilan Niaga) under Indonesian positive law and analyzes its intersection with Islamic law concepts, particularly taflis/iflas and the status of muflis. Using a normative legal research method with a comparative approach, this study finds that under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU), bankruptcy constitutes a general seizure (sita umum) of all debtor assets, managed and settled by a curator under the supervision of a supervisory judge, causing the debtor to lose authority over the bankruptcy estate (boedel pailit) without eliminating their legal personality as a subject of law. In Islamic law, taflis represents a judicial determination that restricts the debtor's tasarruf (disposition of assets) to protect creditors, with normative sources derived from the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas. Both systems share a structural convergence in the judicial restriction of debtor authority over assets. However, significant differences exist: Islamic law emphasizes substantive justice and tolerance toward debtors in difficulty (Q.S. Al-Baqarah: 280), whereas UUK-PKPU does not require an insolvency test as a condition for declaring bankruptcy. This tension becomes particularly acute in sharia-based economic disputes, where normative authority belongs to the Religious Court (Pengadilan Agama), yet bankruptcy/PKPU cases involving sharia contracts are still adjudicated by the Commercial Court, creating regulatory disharmony and potential distortion of sharia principles. Harmonization between the two legal regimes is urgently needed to ensure that the legal status of bankrupt debtors in sharia transactions remains consistent with the principles of justice and the character of sharia contracts.

Keywords: bankruptcy; taflis; muflis; UUK-PKPU; sharia economic disputes; Religious Court; Commercial Court

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji status hukum debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dalam hukum positif Indonesia dan menganalisis titik persinggungannya dengan konsep hukum Islam, khususnya taflis/iflas dan status muflis. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berpendekatan komparatif, kajian ini menemukan bahwa dalam kerangka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang diurus dan dibereskan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga debitur kehilangan kewenangan atas boedel pailit tanpa menghilangkan keberadaannya sebagai subjek hukum. Dalam hukum Islam, taflis merupakan penetapan yudisial yang membatasi tasarruf debitur demi perlindungan kreditor, dengan sumber normatif berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Kedua sistem menunjukkan titik temu struktural pada pembatasan kewenangan debitur atas harta, namun terdapat perbedaan orientasi yang signifikan: hukum Islam menekankan keadilan substantif dan toleransi bagi debitur yang kesulitan (Q.S. Al-Baqarah: 280), sementara UUK-PKPU tidak mensyaratkan uji insolvensi sebagai prasyarat pemailitan. Ketegangan ini semakin kompleks dalam sengketa ekonomi syariah, di mana secara normatif kompetensi absolut berada pada Pengadilan Agama, namun perkara kepailitan/PKPU berbasis akad syariah masih diproses di Pengadilan Niaga sehingga menimbulkan disharmoni regulasi dan potensi distorsi prinsip syariah. Harmonisasi antara kedua rezim hukum mendesak untuk dilakukan guna memastikan status hukum debitur pailit dalam transaksi syariah tetap selaras dengan prinsip keadilan dan karakter akad syariah.

Kata Kunci: kepailitan; taflis; muflis; UUK-PKPU; sengketa ekonomi syariah; Pengadilan Agama; Pengadilan Niaga

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam praktik hukum Indonesia, faillissement/kepailitan pada umumnya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian utang melalui sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang kemudian diurus dan dibereskan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) dan dikaji dalam berbagai literatur hukum kepailitan Indonesia (Budiono, 2019; Lazarus, 2022; Lumbanraja et al., 2021; Rahmani, 2018; Rahmawati, 2019; Saputri et al., 2019; Wulandari & Basri, 2022).

Namun, ketika relasi utang-piutang tersebut lahir dari akad syariah atau melibatkan lembaga keuangan/ekonomi syariah, muncul kebutuhan untuk membaca kepailitan tidak hanya sebagai institusi hukum positif, tetapi juga melalui konsep-konsep hukum Islam (fiqh muamalah) seperti taflis/iflas dan status muflis (orang yang dipailitkan) (Nadirah, 2021; Rahmah & Kamilah, 2022; Sufiarina, 2019). Ketegangan ini terlihat jelas dalam diskursus kompetensi peradilan: secara normatif, sengketa ekonomi syariah—termasuk yang berbasis akad syariah—diposisikan sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama, tetapi pada level empiris masih terdapat perkara kepailitan/PKPU ekonomi syariah yang diputus Pengadilan Niaga (Kartika & Harahap, 2023; Wahyudi, 2019; Wulandari & Basri, 2022).

Dengan demikian, pembahasan faillissement (kepailitan) menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia perlu menjelaskan: (i) konsep taflis dan status muflis dalam hukum Islam; (ii) bagaimana status hukum debitur yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga menurut UUK-PKPU; dan (iii) titik temu maupun potensi distorsi ketika kepailitan yang bersumber dari akad syariah diselesaikan melalui rezim kepailitan konvensional di Pengadilan Niaga (Kartika & Harahap, 2023; Sufiarina, 2019; Wahyudi, 2019; Wulandari & Basri, 2022).

________________________________________

II. Terminologi: Taflis/Iflas dan Muflis dalam Hukum Islam

Kajian hukum Islam di Indonesia mengenal istilah taflis untuk menjelaskan kepailitan; bahkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah taflis untuk pailit dan menempatkannya sebagai bagian dari hukum materiel ekonomi syariah yang dipakai di Pengadilan Agama (Sufiarina, 2019). Dalam literatur fiqh yang dikaji secara normatif, taflis dijelaskan sebagai keputusan hakim terhadap orang berutang sebagai orang yang bangkrut yang berakibat ia terlarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, sedangkan muflis adalah orang yang dinyatakan bangkrut oleh hakim (Nadirah, 2021).

Penjelasan lain yang juga dikutip dalam kajian tersebut menyatakan bahwa taflis terjadi ketika utang menghabiskan harta sehingga harta tidak cukup untuk melunasi utang, dan status muflis meniscayakan tindakan hakim untuk mencegah debitur melakukan tasarruf (mengalihkan/mengelola) hartanya agar kreditor tidak dirugikan (Nadirah, 2021). Dengan kerangka ini, kepailitan dalam hukum Islam bukan sekadar label ekonomi, melainkan status yudisial yang menimbulkan konsekuensi pembatasan kewenangan debitur atas harta untuk menjaga kepentingan para pihak (Nadirah, 2021; Nor et al., 2024).

Secara sumber normatif, kajian komparatif kepailitan syariah menegaskan bahwa kepailitan dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, berbeda dengan kepailitan dalam hukum positif yang diposisikan sebagai produk peraturan perundang-undangan (Nadirah, 2021). Bahkan, penelitian yang mengulas kebangkrutan/iflas dalam perspektif maqashid syariah menyebut bahwa kebangkrutan dalam Islam kerap dikategorikan sebagai iflas (pailit) ketika utang lebih besar daripada harta (Rahmah & Kamilah, 2022). Walaupun rumusan "utang lebih besar dari harta" tidak identik dengan syarat formil kepailitan dalam UUK-PKPU Indonesia, ia menegaskan orientasi moral-hukum Islam bahwa kepailitan terkait erat dengan ketidakmampuan riil dan konsekuensi kemaslahatan, bukan sekadar prosedur penagihan (Aprita, 2022; Candini & Alka, 2022; Rahmah & Kamilah, 2022).

________________________________________

III. Landasan Etik dan Prinsip Penyelesaian Utang dalam Islam

3.1 Dimensi Perlindungan dan Keadilan

Dua dimensi penting dalam kerangka Islam terkait utang-piutang adalah: (i) perlindungan dan ketertiban transaksi; dan (ii) keadilan dalam menghadapi debitur yang kesulitan. Penelitian mengenai perlindungan kreditur dalam hukum Islam merujuk Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai basis normatif pemenuhan kewajiban dan ketertiban pencatatan utang, serta menempatkan prinsip al-'adalah (keadilan) sebagai dasar perlindungan hukum dalam relasi kreditor–debitur (Arifah & Adam, 2022).

Sementara itu, kajian penyelesaian kepailitan/PKPU pada perbankan syariah menekankan etika Islam yang "toleran" dalam memberi waktu perpanjangan pembayaran utang ketika debitur berada dalam kondisi kesulitan (insolvensi), dengan merujuk Surah Al-Baqarah ayat 280 dan memandang relasi debitur-kreditur sebagai hubungan kooperatif yang seharusnya saling menolong (Wahyudi, 2019). Prinsip ini memperlihatkan bahwa dalam perspektif Islam, penyelesaian utang tidak semata-mata berorientasi likuidasi, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan debitur yang beritikad baik sekaligus memastikan hak kreditor tetap dihormati melalui mekanisme yang adil (Arifah & Adam, 2022; Nor et al., 2024; Wahyudi, 2019).

3.2 Dimensi Prosedural dalam Kepailitan Syariah

Dalam diskursus prosedural, model kepailitan berbasis syariah juga digambarkan memiliki proses peradilan (hearing) yang memberi ruang pembuktian: debitur dapat mengajukan pengakuan (al-iqrar) dan saksi, sementara kreditor dapat mengajukan bukti (al-bayyinah) serta saksi; pada akhir proses, hakim memutus status insolvensi, memerintahkan realisasi aset, distribusi, dan dapat mengeluarkan perintah pelepasan (discharge order) sesuai model yang dikaji (Nor et al., 2024). Bahkan, model tersebut juga menyatakan bahwa apabila debitur enggan mengungkap status/keberadaan aset, dapat dikenakan penahanan (detention) dalam kerangka penegakan proses (Nor et al., 2024).

Meskipun uraian ini tidak identik dengan hukum acara UUK-PKPU Indonesia, ia menegaskan bahwa taflis dipahami sebagai mekanisme peradilan untuk menyeimbangkan kepentingan dan mencegah kerugian kreditor akibat penghilangan/pengalihan aset (Hasanah, 2022; Nadirah, 2021; Nor et al., 2024).

________________________________________

IV. Status Hukum Debitur yang Diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga (Hukum Positif Indonesia)

4.1 Kepailitan sebagai Sita Umum dan Peralihan Pengurusan kepada Kurator

Dalam hukum positif Indonesia, kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dan permohonan pailit harus diputus oleh Pengadilan Niaga (Budiono, 2019; Lazarus, 2022; Lumbanraja et al., 2021; Rahmani, 2018; Rahmawati, 2019; Wulandari & Basri, 2022). Literatur yang menelaah sengketa konsumen pada kepailitan pengembang juga menegaskan bahwa ketika putusan pailit dijatuhkan, perusahaan/debitur "diambil alih" oleh kurator sesuai UUK-PKPU, dan kreditor—baik yang setuju maupun tidak—tetap terikat pada putusan pailit tersebut (Saputri et al., 2019). Dengan demikian, status "debitur pailit" dalam rezim Indonesia adalah status yang mengaktifkan tata kelola kolektif atas harta debitur untuk kepentingan para kreditor secara bersama-sama (Rahmani, 2018; Saputri et al., 2019; Sosiawan, 2022).

Selain definisi, literatur hukum kepailitan Indonesia juga menekankan syarat formil pengajuan pailit. Berbagai kajian menyatakan bahwa permohonan pailit didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU: debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Amboro, 2023; Budiono, 2019; Fedriyanti et al., 2021; Lazarus, 2022). Analisis prosedural juga menunjukkan bahwa kesulitan mengukur "pembuktian sederhana" membuat hakim pada praktiknya terdorong mengabulkan permohonan sepanjang ada fakta utang dan jatuh tempo (Budiono, 2019), sementara kajian kasus Mahkamah Agung menyoroti bagaimana unsur "jatuh tempo dan dapat ditagih" diuji, termasuk ketika dokumen transaksi tidak menyebut tanggal batas pembayaran secara eksplisit (Eiflal et al., 2022). Karena itu, status debitur pailit merupakan status yang lahir dari putusan pengadilan dengan prasyarat formil tertentu, bukan semata keadaan ekonomi belaka (Budiono, 2019; Eiflal et al., 2022; Fedriyanti et al., 2021).

4.2 Kehilangan Hak Menguasai dan Mengurus Harta Pailit (Bukan Kehilangan Kepribadian Hukum)

Konsekuensi utama dari putusan pailit adalah debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam boedel pailit sejak putusan pailit diucapkan—dalam beberapa kajian disebut sejak pukul 00.00 waktu setempat—sebagaimana dirujuk dari Pasal 24 UUK-PKPU (Baihaki et al., 2021; Fedriyanti et al., 2021; Suprianto & Nugroho, 2021). Literatur yang menganalisis implikasi putusan pailit juga menegaskan bahwa debitur pailit "tidak bisa mengoperasionalkan serta mengakses hartanya" karena penguasaan atas boedel pailit beralih pada pengurusan kurator dalam kerangka sita umum (Lumbanraja et al., 2021; Nurhakim & Fakhriah, 2020; Rahmani, 2018). Dengan demikian, status hukum debitur pailit adalah status "terbatas" dalam pengelolaan kekayaan: kontrol atas aset pailit dialihkan kepada kurator untuk tujuan pengurusan dan pemberesan (Baihaki et al., 2021; Nurhakim & Fakhriah, 2020; Rahmani, 2018).

Namun, beberapa kajian juga memberi batasan penting: kepailitan pada prinsipnya mengenai harta debitur, bukan "pribadi" debitur. Kajian mengenai kepailitan individu menegaskan bahwa pailit tidak mengenai pribadi orang yang dinyatakan pailit, melainkan hanya kekayaan untuk pembayaran secara adil kepada para kreditor (Adriyanti et al., 2021). Kajian akibat hukum putusan pailit dalam perkara Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta yang berada di luar kepailitan; bahkan debitur masih dapat melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan apabila perbuatan tersebut memberi keuntungan bagi harta pailit, dan sebaliknya tidak diperkenankan bila merugikan harta pailit (Fedriyanti et al., 2021). Sejalan dengan itu, literatur lain juga menyatakan bahwa dampak kepailitan "hanya berdampak pada harta debitor" (Rismawan et al., 2022), serta membedakan ruang tindakan debitur atas dirinya (personal) dari tindakan terkait pengurusan/pengalihan boedel pailit (Fedriyanti et al., 2021; Yuniarsih et al., 2024). Dengan demikian, status hukum debitur pailit dalam hukum Indonesia adalah pembatasan kewenangan kebendaan, bukan pencabutan total kapasitas keperdataan sebagai subjek hukum (Adriyanti et al., 2021; Fedriyanti et al., 2021; Rismawan et al., 2022).

4.3 Mekanisme Perlindungan Kreditor: Pari Passu, Verifikasi, dan Actio Pauliana

Tujuan kepailitan dalam beberapa kajian dirumuskan sebagai pengganti sitaan/eksekusi terpisah menjadi "sitaan bersama" sehingga kekayaan debitur dibagi sesuai hak masing-masing kreditor (Sosiawan, 2022). Dalam konteks kreditor konkuren, literatur membahas bahwa kreditor konkuren adalah kreditor tanpa jaminan dan tanpa hak istimewa, sehingga pembayaran piutangnya berasal dari sisa pemberesan/pelelangan harta pailit (Arifah & Adam, 2022). Literatur yang memadukan perspektif hukum positif dan Islam juga menegaskan bahwa pembagian kepada kreditor konkuren dilakukan secara proporsional (pari passu pro rata parte) berdasarkan perbandingan besarnya piutang (Arifah & Adam, 2022). Pada titik ini, kepailitan dipahami sebagai perangkat kolektif-distributif untuk mengurangi perebutan eksekusi individual dan mengarahkan pembagian pada mekanisme yang lebih tertib (Arifah & Adam, 2022; Sosiawan, 2022).

Untuk mencegah debitur merugikan kreditor melalui pengalihan aset sebelum pailit, UUK-PKPU menyediakan instrumen actio pauliana. Kajian tentang perlindungan hukum kreditor menyatakan bahwa actio pauliana memberi upaya pembatalan perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditor, dan diatur dalam Pasal 42–50 UUK-PKPU (Hasanah, 2022). Dalam praktiknya, kurator dapat mengajukan pembatalan perbuatan hukum yang merugikan kreditor, dan cukup membuktikan bahwa debitur serta pihak lawan transaksi mengetahui atau patut mengetahui perbuatan tersebut merugikan kreditor (Hasanah, 2022). Literatur lain juga menegaskan bahwa akibat pembatalan tersebut membuat objek kembali menjadi bagian dari harta pailit, dan dalam konteks eksekusi actio pauliana kurator dapat melakukan tindakan setelah putusan tingkat pertama, tanpa menunggu berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dijelaskan dalam kajian normatif atas praktik peradilan niaga (Naibaho et al., 2022). Oleh karena itu, status "debitur pailit" bukan hanya membatasi debitur, tetapi juga mengaktifkan perangkat hukum untuk memulihkan boedel pailit demi perlindungan kreditor (Hasanah, 2022; Naibaho et al., 2022).

________________________________________

V. Membaca Status Debitur Pailit melalui Konsep Taflis: Titik Temu dan Perbedaan

Konsep taflis dalam hukum Islam menunjukkan kemiripan struktural dengan kepailitan Indonesia pada aspek inti: adanya keputusan hakim yang menyatakan seseorang/badan dalam keadaan bangkrut, lalu debitur dibatasi melakukan tindakan hukum atas hartanya untuk melindungi kreditor (Nadirah, 2021). Deskripsi muflis sebagai orang yang dinyatakan jatuh pailit oleh hakim dan dicegah melakukan tasarruf harta agar kreditor tidak dirugikan memiliki resonansi dengan konsekuensi sita umum dan peralihan pengurusan kepada kurator di bawah pengawasan hakim dalam UUK-PKPU (Baihaki et al., 2021; Nadirah, 2021; Rahmani, 2018). Bahkan, literatur yang membahas ekonomi syariah di Pengadilan Agama menyatakan KHES memakai istilah taflis untuk pailit, yang menunjukkan upaya kodifikasi konsep fiqh ke dalam kerangka peradilan Indonesia (Sufiarina, 2019). Dengan demikian, pada level konseptual, status debitur pailit dalam UUK-PKPU (kehilangan kewenangan mengurus boedel pailit) dapat dipahami sebagai padanan institusional terhadap larangan tasarruf dalam taflis (Baihaki et al., 2021; Nadirah, 2021; Sufiarina, 2019).

Meski demikian, terdapat perbedaan orientasi yang penting. Kajian tentang kepailitan syariah menekankan bahwa Islam memberi ruang etis untuk kelonggaran waktu pembayaran bagi debitur yang kesulitan (Q.S. Al-Baqarah: 280) dan menempatkan relasi debitur-kreditur sebagai kemitraan kooperatif (Wahyudi, 2019). Sementara itu, kritik terhadap UUK-PKPU menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mensyaratkan debitur harus insolven; cukup memenuhi syarat formil dua kreditor dan satu utang jatuh tempo, sehingga debitur dapat dipailitkan tanpa pengujian kesehatan finansial solven/insolven (Aprita, 2022; Candini & Alka, 2022; Kartika & Harahap, 2023). Kritik ini juga dikaitkan dengan tidak terwujudnya prinsip going concern dan potensi pemailitan perusahaan yang masih prospektif (Aprita, 2022; Asra, 2015; Kartika & Harahap, 2023). Dengan demikian, dalam perspektif Islam—yang menekankan keadilan dan toleransi bagi debitur kesulitan—status pailit yang dijatuhkan tanpa uji insolvensi dapat dipandang berisiko menggeser kepailitan menjadi instrumen penagihan formal yang kurang selaras dengan etika perlindungan debitur beritikad baik (Aprita, 2022; Candini & Alka, 2022; Wahyudi, 2019).

________________________________________

VI. Kepailitan Ekonomi Syariah dan Persoalan Kompetensi: Pengadilan Agama vs. Pengadilan Niaga

Secara normatif, beberapa kajian menegaskan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012, penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditempatkan sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama, dengan dasar antara lain UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga mandat penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 (Kartika & Harahap, 2023; Wahyudi, 2019; Wulandari & Basri, 2022). Hal ini diperkuat pula oleh rujukan pada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah (Kartika & Harahap, 2023), serta argumentasi bahwa perkara berbasis akad syariah semestinya diproses dengan hukum materiel dan prinsip syariah yang relevan (Sufiarina, 2019; Wulandari & Basri, 2022). Namun, pada tingkat empiris, studi-studi tersebut juga menegaskan masih ada perkara kepailitan/PKPU pada lembaga keuangan syariah yang diputus oleh Pengadilan Niaga, sehingga menimbulkan disharmoni regulasi, tarik-menarik kompetensi, dan ketidakpastian hukum (Kartika & Harahap, 2023; Wahyudi, 2019; Wulandari & Basri, 2022).

Konsekuensi yang dikhawatirkan dari penyelesaian kepailitan akad syariah di Pengadilan Niaga adalah terjadinya "pemaksaan" substansi hukum ekonomi syariah menjadi hukum ekonomi konvensional, sehingga penyelesaian sengketa tidak sinkron dengan akad dan dapat memunculkan distorsi serta ketidakadilan (Kartika & Harahap, 2023; Wahyudi, 2019). Literatur yang membahas kewenangan perkara kepailitan perbankan syariah juga menambahkan bahwa penyelesaian kepailitan syariah memiliki karakter berbeda dari kepailitan biasa; misalnya dikemukakan bahwa dalam kepailitan syariah, orang yang bangkrut berhak atas zakat, berbeda dari kepailitan biasa yang menekankan penyitaan harta untuk membayar utang (Kartika & Harahap, 2023). Selain itu, kajian tersebut menegaskan bahwa definisi "Prinsip Syariah" dalam perbankan (dalam PBI No. 11/15/PBI/2009) dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI, sehingga ketika Pengadilan Niaga memutus pailit dalam perkara akad syariah, semestinya mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait (Kartika & Harahap, 2023). Karena itu, persoalan kompetensi bukan sekadar isu forum, tetapi juga menyentuh legitimasi penerapan prinsip syariah dalam menentukan status dan akibat hukum "debitur pailit" pada transaksi syariah (Kartika & Harahap, 2023; Wahyudi, 2019).

________________________________________

VII. PKPU, Perdamaian, dan Orientasi Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Kepailitan dan Syariah

Dalam sistem UUK-PKPU, PKPU dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian/penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor (Budiono, 2019; Dahlan et al., 2023; Damayanti et al., 2023). Sejumlah kajian mengaitkan PKPU dengan prinsip keberlangsungan usaha (going concern) dan restrukturisasi sebagai cara mencegah pailit, serta menegaskan bahwa apabila rencana perdamaian tidak berhasil, pengadilan dapat menghentikan PKPU dan mengumumkan debitur pailit (Dahlan et al., 2023; Damayanti et al., 2023). Dalam perspektif hukum acara, penelitian tentang mediasi dan kepailitan ekonomi syariah menjelaskan bahwa kepailitan bersifat sumir dan harus diputus dalam tenggang waktu (disebut 60 hari dalam kajian tersebut), serta secara historis tidak mengenal mediasi; perubahan pengaturan mediasi (Perma No. 1 Tahun 2016) yang mengecualikan sengketa bertenggang waktu dipandang membuka peluang kepailitan ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama, tetapi sekaligus memunculkan peluang persinggungan kompetensi dengan Pengadilan Niaga (Sufiarina, 2019). Dengan demikian, status hukum debitur yang "berpotensi pailit" dalam PKPU bersifat rapuh: penolakan kreditor terhadap rencana perdamaian dapat berujung pada pailit, sehingga debitur kehilangan kewenangan mengelola boedel pailit (Dahlan et al., 2023; Damayanti et al., 2023).

Kajian lain bahkan menilai penolakan kreditor terhadap perdamaian dapat menyebabkan ketidakadilan bagi debitur, karena UUK-PKPU memberi ruang bagi kreditor untuk mempailitkan debitur ketika rencana perdamaian dianggap tidak mencakup seluruh utang; akibatnya, putusan pailit yang lahir dari penolakan rencana perdamaian dapat menimbulkan kerugian besar bagi debitur maupun kreditor (Dahlan et al., 2023). Kritik semacam ini berkelindan dengan kritik lebih umum bahwa UUK-PKPU tidak mensyaratkan insolvency test, sehingga pailit dapat dijatuhkan pada debitur yang masih memiliki prospek usaha, yang dianggap bertentangan dengan ekspektasi penerapan prinsip going concern (Aprita, 2022; Asra, 2015; Candini & Alka, 2022). Dalam kerangka etika Islam, tekanan agar penyelesaian utang tidak semata mematikan usaha debitur—seraya tetap menjaga hak kreditor—selaras dengan penekanan toleransi dan keadilan kepada debitur yang kesulitan (Arifah & Adam, 2022; Wahyudi, 2019). Karena itu, status "debitur pailit" di Indonesia perlu dibaca secara kritis ketika diaplikasikan pada transaksi syariah: ia dapat berfungsi melindungi kreditor melalui tata kelola kolektif, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan nilai kelonggaran/keadilan Islam apabila pemailitan terjadi tanpa pengujian kemampuan bayar yang substansial (Aprita, 2022; Kartika & Harahap, 2023; Wahyudi, 2019).

________________________________________

VIII. Sintesis dan Pembahasan

Secara sintesis, "status hukum debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak mampu membayar utang" dalam hukum positif Indonesia menandai berlakunya sita umum dan peralihan pengurusan/pemberesan boedel pailit kepada kurator di bawah hakim pengawas, sehingga debitur kehilangan kewenangan menguasai dan mengurus boedel pailit sejak putusan pailit diucapkan (Baihaki et al., 2021; Fedriyanti et al., 2021; Lumbanraja et al., 2021; Nurhakim & Fakhriah, 2020; Rahmani, 2018). Namun, kepailitan dipahami terutama mengenai harta debitur, bukan menghapus keberadaan debitur sebagai subjek hukum; beberapa kajian menegaskan batasnya pada aspek kebendaan dan membuka kemungkinan debitur tetap melakukan tindakan hukum tertentu sepanjang menguntungkan harta pailit atau tidak terkait boedel pailit (Adriyanti et al., 2021; Fedriyanti et al., 2021; Rismawan et al., 2022).

Dalam hukum Islam, konsep taflis dan status muflis juga merupakan status yudisial yang menimbulkan pembatasan tindakan atas harta untuk melindungi kreditor, sehingga terdapat titik temu normatif pada aspek pembatasan tasarruf demi mencegah kerugian (Nadirah, 2021; Nor et al., 2024). Akan tetapi, kerangka Islam secara eksplisit menekankan dimensi etika—misalnya anjuran memberi kelonggaran waktu kepada debitur yang kesulitan (Q.S. Al-Baqarah: 280) dan perlindungan transaksi utang (Q.S. Al-Baqarah: 282)—yang menuntut penyelesaian utang tetap berorientasi keadilan substantif dan kemaslahatan (Arifah & Adam, 2022; Wahyudi, 2019).

Dalam konteks Indonesia modern, persoalan menjadi lebih kompleks ketika kepailitan menyangkut akad syariah. Sejumlah kajian menyatakan secara normatif Pengadilan Agama adalah forum absolut sengketa ekonomi syariah, tetapi kepailitan/PKPU syariah masih diproses di Pengadilan Niaga karena konflik norma, kekosongan hukum, dan disharmoni regulasi (Kartika & Harahap, 2023; Wahyudi, 2019; Wulandari & Basri, 2022). Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan distorsi karena penyelesaian kepailitan syariah di Pengadilan Niaga berpotensi memaksakan konsep utang-piutang konvensional atas akad syariah dan tidak sinkron dengan prinsip syariah, termasuk kewajiban mempertimbangkan fatwa DSN-MUI dalam konteks perbankan syariah (Kartika & Harahap, 2023; Wahyudi, 2019). Oleh karena itu, pembacaan "kepailitan menurut hukum Islam" dalam realitas Indonesia mengarah pada kebutuhan harmonisasi: status debitur pailit harus tetap menjamin tertibnya pembayaran dan perlindungan kreditor, tetapi juga perlu menjaga nilai keadilan dan karakter akad syariah agar tidak terjadi ketidakselarasan antara kontrak, forum, dan prinsip hukum yang diterapkan (Kartika & Harahap, 2023; Sufiarina, 2019; Wahyudi, 2019).

________________________________________

IX. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa status hukum debitur pailit dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki titik temu struktural yang signifikan, yakni sama-sama menempatkan kepailitan sebagai status yudisial yang membatasi kewenangan debitur atas hartanya demi perlindungan kreditor. Namun, perbedaan orientasi tetap nyata: hukum Islam menekankan keadilan substantif, toleransi bagi debitur yang beritikad baik, dan kemaslahatan sebagai landasan etis, sementara UUK-PKPU lebih menekankan syarat formil tanpa mensyaratkan uji insolvensi yang komprehensif.

Kompleksitas bertambah ketika kepailitan menyangkut transaksi berbasis akad syariah, mengingat masih adanya persinggungan dan ketidakpastian kompetensi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga. Kondisi ini meniscayakan harmonisasi regulasi yang komprehensif, agar penyelesaian kepailitan syariah dapat dilakukan oleh forum yang tepat, dengan hukum materiel yang sesuai, serta tetap menjunjung prinsip keadilan dan karakter akad syariah sebagaimana diamanatkan baik oleh hukum positif maupun hukum Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adriyanti, A., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). Akibat hukum kepailitan terhadap individu yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011. Notarius, 14(1), 162–177. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38841

Amboro, F. Y. P. (2023). Pengaturan hukum kepailitan Indonesia: Kajian perbandingan hukum Amerika Serikat dan Inggris. Lex Prudentium Law Journal, 1(2), 62–81. https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6

Aprita, S. (2022). Perlindungan hukum bagi debitor di Indonesia sehubungan tidak adanya insolvency test. Adalah, 5(3), 20–29. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.27640

Arifah, R. N., & Adam, A. S. (2022). Legal protection of concurrent creditors for the debts that are not guaranteed by property rights according to bankruptcy law and Islamic law. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 1–19. https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3398

Asra, A. (2015). Corporate rescue: Key concept dalam kepailitan korporasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(4), 513–537. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art1

Baihaki, M., Sitorus, R., Aisyiah, C., Ginting, Y. P., Sukri, I. F., Nuralia, N., Andrianto, N., & Yanuar, Muh. A. (2021). Full e-book majalah hukum nasional volume 51 nomor 1 tahun 2021. Majalah Hukum Nasional, 51(1), 1–125. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.150

Budiono, D. (2019). Analisis pengaturan hukum acara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 109. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81

Candini, T. A., & Alka, R. (2022). Insolvensi tes sebagai dasar permohonan pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia. Gloria Justitia, 2(2), 181–193. https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900

Dahlan, M. F., Deviany, O., & Aswan, M. (2023). Analisis hukum terhadap penolakan perdamaian oleh kreditur yang diajukan debitur pada penundaan kewajiban pembayaran utang. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 537–546. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2650

Damayanti, R. W., Pasaribu, P. S. I., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Kajian yuridis penerapan asas keberlangsungan usaha dalam penundaan kewajiban pembayaran utang untuk mencegah pailit. Jurnal Restorative Justice, 7(2), 128–143. https://doi.org/10.35724/jrj.v7i2.5596

Eiflal, R., Mukidi, M., & Affan, I. (2022). Analisis yuridis penyelesaian utang debitor yang telah jatuh tempo terhadap kreditor melalui kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 272–300. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.132

Fedriyanti, I., Sutiarnoto, S., & Perdana, S. (2021). Akibat hukum putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012). Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(3), 1300–1306. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.552

Hasanah, A. N. (2022). Perlindungan hukum bagi kreditur pada gugatan actio pauliana. Politica Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 9(2), 26–37. https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4574

Kartika, S., & Harahap, M. Y. (2023). Kewenangan mengadili dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perbankan syariah. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2195

Lazarus, R. A. (2022). Legal standing kreditor lain yang tidak puas yang bukan merupakan para pihak pada permohonan pailit untuk melakukan kasasi atas putusan pailit debitor. Jurist-Diction, 5(4), 1565–1580. https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37345

Lumbanraja, B. Y., Badriyah, S. M., & Cahyaningtyas, I. (2021). Analisis yuridis kepailitan harta yang ditinggalkan. Notarius, 14(1), 147–161. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38840

Nadirah, I. (2021). Studi komparatif terhadap kepailitan perusahaan asuransi syariah menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.131

Naibaho, M. Y., Yuhelson, & Tondy, C. J. (2022). The existence of marriage joint property in the bankruptcy estate due to act of actio pauliana by curator. Jurnal Gagasan Hukum, 4(2), 80–89. https://doi.org/10.31849/jgh.v4i2.12147

Nor, A. H. bin M., Muneeza, A., & Mohsin, M. I. A. (2024). What is the insolvency regime applied under Shariah for Islamic banks? International Journal of Law and Management, 67(1), 56–77. https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2023-0191

Nurhakim, L., & Fakhriah, E. L. (2020). Hak kurator untuk mengajukan praperadilan terhadap boedel kepailitan yang diletakkan sita pidana. Kertha Patrika, 42(3), 315. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p06

Rahmah, A., & Kamilah, K. (2022). Prediksi kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score dalam persepsi maqashid syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 641. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4315

Rahmani, I. (2018). Perlindungan hukum kepada pembeli dalam kepailitan pengembang (developer) rumah susun. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1), 73. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1758

Rahmawati, R. (2019). Eksekusi aset debitor yang berada di luar negeri dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Sasi, 25(2), 121–132. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.217

Rismawan, R., K., & Ismed, M. (2022). Aspek hukum penundaan kewajiban pembayaran utang dalam masa pandemi COVID-19. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(11), 2785–2790. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2862

Saputri, E. M., Waspiah, W., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal pengembang (developer) apartemen dinyatakan pailit. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2), 151. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.1936

Sosiawan, M. A. (2022). Eksistensi hak mendahului negara atas hutang pajak debitor dalam proses kepailitan. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, 1(3), 227–239. https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.36

Sufiarina, S. (2019). Buah simalakama pengaturan prosedur mediasi di pengadilan terhadap penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di Indonesia. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 41. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.88

Suprianto, L., & Nugroho, A. A. (2021). Non-performing loan settlement for residential property developers amid the COVID-19 pandemic. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 7(1), 47. https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.326

Wahyudi, F. (2019). The quo vadis of bankruptcy settlement and PKPU laws on sharia banking. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20

Wulandari, M., & Basri, S. (2022). Analisis hukum penyelesaian sengketa kepailitan syariah di Indonesia. Wajah Hukum, 6(2), 441. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1081

Yuniarsih, Y., Raditya, A., Sitohang, Y. Y., Hardinata, M. J., & Atriani, D. (2024). Penyelesaian sengketa kepailitan oleh kreditur dan debitor di perseroan terbatas. De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(3), 104–110. https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2104