01307 - Error in Procedendo: Kesalahan Prosedur Persidangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep error in procedendo — kesalahan dalam penerapan hukum acara atau prosedur persidangan — dari perspektif hukum Islam dan praktik Peradilan Agama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis normatif-konseptual berbasis kajian kepustakaan, artikel ini menelaah berbagai bentuk kesalahan prosedural yang dapat terjadi dalam proses peradilan, mulai dari kesalahan kompetensi forum, pemanggilan para pihak, prosedur mediasi dan hakam, tata cara pembuktian, komposisi hakim, modernisasi persidangan berbasis elektronik, hingga kualitas pertimbangan putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh siyasah qada'iyyah, prosedur persidangan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, setara, dan dapat dipertanggungjawabkan. Error in procedendo tidak hanya berimplikasi pada pembatalan putusan secara yuridis-formal, tetapi juga mengancam legitimasi moral dan substansial peradilan. Pada saat yang sama, hukum Islam menyediakan ruang ijtihad dan pertimbangan maqasid al-shari'ah untuk mengisi kekosongan prosedural, dengan syarat tetap menjaga kepastian hukum dan fair trial. Artikel ini menyimpulkan bahwa koreksi terhadap error in procedendo seharusnya bergerak pada dua arah: memperketat kepatuhan pada prosedur yang menjamin kesetaraan dan hak para pihak, sekaligus membuka ruang penemuan hukum yang terukur dan berargumen kuat demi mewujudkan kemaslahatan.

Kata kunci: error in procedendo; hukum acara; Peradilan Agama; fiqh siyasah qada'iyyah; keadilan prosedural; maqasid al-shari'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of error in procedendo — errors in the application of procedural law or court proceedings — from the perspective of Islamic law and the practice of Religious Courts in Indonesia. Employing a normative-conceptual analytical approach based on literature review, this article explores various forms of procedural errors that may arise during judicial processes, including errors in forum competence, summoning of parties, mediation and hakam procedures, rules of evidence, judicial composition, electronic court modernization, and the quality of judicial reasoning in decisions. The findings indicate that from the perspective of fiqh siyasah qada'iyyah, court procedure constitutes a trust (amanah) that must be carried out fairly, equally, and accountably. Error in procedendo not only carries implications for the formal-juridical annulment of decisions, but also threatens the moral and substantive legitimacy of the judiciary. At the same time, Islamic law provides room for ijtihad and maqasid al-shari'ah considerations to fill procedural gaps, provided that legal certainty and fair trial principles are upheld. This article concludes that corrections to error in procedendo should move in two directions: tightening compliance with procedures that guarantee equality and the rights of parties, while simultaneously opening space for measured and well-reasoned legal discovery in the interest of maslahah.

Keywords: error in procedendo; procedural law; Religious Court; fiqh siyasah qada'iyyah; procedural justice; maqasid al-shari'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Kesalahan yang terjadi dalam penerapan hukum acara atau prosedur persidangan dalam tradisi hukum dikenal dengan istilah error in procedendo. Topik ini pada dasarnya merujuk pada penyimpangan terhadap tata cara beracara yang seharusnya mengarahkan proses peradilan kepada pemeriksaan yang tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks peradilan — termasuk Peradilan Agama — hukum acara dipandang sebagai elemen yang sangat menentukan kualitas penegakan hukum: baik-buruknya proses penegakan hukum dapat dilihat dari bagaimana hukum acara diberlakukan dalam penyelesaian perkara (Rohman, 2018).

Dalam konstruksi sistem Peradilan Agama sebagai sebuah sistem, "aturan hukum" yang meliputi hukum acara dan hukum materiil merupakan salah satu komponen kunci, selain aparatur seperti hakim, panitera, dan juru sita, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam memastikan jalannya persidangan dan administrasi perkara (Domiri, 2016). Karena itu, kesalahan prosedural (error in procedendo) bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan berpotensi mengganggu fungsi aturan hukum sebagai pedoman kerja institusi peradilan, sekaligus menghambat pencapaian tujuan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Domiri, 2016; Sukadi & Zuhriah, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, isu kesalahan prosedural tidak dapat dipisahkan dari gagasan bahwa peradilan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Kajian fiqh siyasah qada'iyyah menekankan prinsip-prinsip peradilan Islam seperti amanah, musyawarah, menegakkan keadilan, kesamaan di depan hukum, hak asasi manusia, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan; prinsip-prinsip ini direkomendasikan berlaku pula dalam setiap penyelesaian di persidangan (Handoko, 2020). Pada tingkat praktis, asas "mendengar kedua belah pihak" (audi et alteram partem) dipahami sebagai postulat keadilan prosedural yang mengharuskan hakim memberi kesempatan yang setara bagi para pihak untuk didengar di muka persidangan (Handayani, 2020), sekaligus sejalan dengan asas kesamaan (equality before the law) dan harapan pencari keadilan agar diperlakukan sama serta memperoleh fair trial (Jamil, 2017).

Dengan kerangka itu, error in procedendo dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai setiap kekeliruan atau penyimpangan prosedur yang menggerus prinsip amanah, keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan kesempatan para pihak untuk didengar, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi putusan serta merintangi kemaslahatan yang menjadi orientasi hukum Islam (Dewia & Dona, 2022; Handoko, 2020; Jamil, 2017).

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-konseptual yang bersumber dari studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara Peradilan Agama, literatur fiqh siyasah qada'iyyah, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas praktik peradilan, pembuktian, mediasi, dan modernisasi persidangan di lingkungan Peradilan Agama Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memetakan bentuk-bentuk error in procedendo, relevansinya dalam perspektif hukum Islam, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia dan Kaitannya dengan "Prosedur yang Benar"

Untuk memahami error in procedendo menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia, penting menempatkan Peradilan Agama dalam realitas normatif bahwa prosedur beracara di Peradilan Agama secara umum merujuk pada hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali yang diatur khusus oleh Undang-Undang Peradilan Agama (Astanti et al., 2019; Rohman, 2018). Penegasan bahwa hukum acara Peradilan Agama mengacu pada hukum acara perdata umum juga terlihat dalam pembahasan prosedur penyelesaian sengketa wakaf di Peradilan Agama yang mengacu pada ketentuan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama sebagai turunan dari hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum, meskipun terdapat beberapa kekhususan yang mengarah pada penegakan hukum materiil Islam (Rohman, 2018).

Dengan demikian, secara institusional Peradilan Agama bekerja dalam lanskap hukum formil nasional yang mengatur cara menjalankan dan mempertahankan hukum materiil (Domiri, 2016), sembari tetap membawa identitas dan orientasi penerapan hukum Islam melalui pertimbangan dalil Al-Qur'an dan Hadis serta rujukan fiqh dalam konstruksi putusan hakim Peradilan Agama (Aisyah, 2018; Wijayati & Rosadi, 2020).

Pada titik ini, error in procedendo dapat muncul dalam dua lapisan yang saling terkait. Pertama, ia dapat berupa penyimpangan dari hukum acara perdata positif yang menjadi rujukan formal Peradilan Agama (Astanti et al., 2019; Rohman, 2018). Kedua, ia dapat berupa kegagalan prosedural yang menghambat penegakan nilai-nilai prosedural yang dianggap sejalan dengan tuntutan moral hukum Islam — misalnya kewajiban mendamaikan, memberi kesempatan bicara yang seimbang, serta menjaga kemaslahatan para pihak — yang sering dibahas sebagai bagian dari prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengorbankan kebenaran dan keadilan (Dewia & Dona, 2022; Rafki & Madjid, 2024; Sukadi & Zuhriah, 2021).

Keterkaitan ini menjadi semakin penting karena hukum acara (hukum formal) digambarkan mengedepankan "kebenaran prosedural," dibentuk untuk memastikan dan menjamin ditaatinya norma hukum materiil (Rohman & Sugeng, 2018). Maka, ketika prosedur menyimpang, yang tercederai bukan hanya tata tertib persidangan, tetapi juga mekanisme institusional yang mengantarkan kebenaran prosedural menuju putusan yang adil dan sah (Domiri, 2016; Rohman & Sugeng, 2018).

3.2 Keadilan Prosedural, Keadilan Substansial, dan Ruang Kritik Hukum Islam terhadap Formalisme Prosedural

Literatur yang tersedia menunjukkan adanya ketegangan klasik antara keadilan prosedural dan keadilan substansial. Dalam penegakan hukum, pemenuhan prosedur sering dipahami melahirkan procedural justice, tetapi belum tentu otomatis mewujudkan substantial justice (Mahmud, 2021). Kritik serupa muncul dalam paradigma hukum progresif: penegak hukum yang terjebak pada aspek prosedural semata dapat menjauh dari keadilan dan kebenaran substantif (Fauzan, 2020).

Dalam konteks Peradilan Agama, beberapa studi menunjukkan perkara-perkara keluarga dapat menghasilkan keadilan pada level formal, namun belum mencapai keadilan substantif yang diharapkan, antara lain karena keterbatasan yuridis-prosedural pada tahap pengajuan, penanganan, hingga putusan (Wijayati & Rosadi, 2020). Bahkan, terdapat kajian yang mengkritik hakim yang hanya "melihat dari aspek yuridis" tanpa mempertimbangkan maqasid al-shari'ah dalam perkara itsbat nikah tertentu sehingga berpotensi mengabaikan aspek kesejahteraan dan hak keperdataan anak yang dikaitkan dengan perlindungan keturunan (Roqib, 2016).

Namun, kritik terhadap formalisme prosedural tidak identik dengan pembenaran pelanggaran prosedur. Sebaliknya, literatur menunjukkan kebutuhan untuk menempatkan prosedur sebagai instrumen keadilan, bukan alat manipulasi. Prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipahami harus tetap "tepat menurut hukum (due to law)" dan tidak boleh dipakai untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan (Dewia & Dona, 2022). Dari sudut pandang fiqh siyasah qada'iyyah, hakim diwajibkan berlaku adil kepada siapa pun yang mencari keadilan, sehingga prosedur sebagai sarana mengatur kerja peradilan seharusnya mendukung amanah dan keadilan, bukan menjadi formalitas kosong (Handoko, 2020).

Karena itu, error in procedendo dalam perspektif hukum Islam dapat diposisikan sebagai kegagalan menjaga prosedur sebagai "jalan amanah" menuju keadilan; ia bisa berwujud pelanggaran prosedur, atau sebaliknya, formalisme prosedural yang menutup ruang penggalian fakta dan kemaslahatan sehingga keadilan substantif terabaikan (Fauzan, 2020; Handoko, 2020; Wijayati & Rosadi, 2020).

3.3 Bentuk-Bentuk Error in Procedendo yang Relevan dan Pemahaman dalam Horizon Prinsip Peradilan Islam

3.3.1 Kesalahan Kompetensi dan Dasar Kewenangan Forum: Prosedur sebagai Prasyarat Legitimasi

Kesalahan prosedural dapat terjadi sejak tahap awal ketika perkara dibawa ke forum yang tidak tepat. Beberapa kajian menekankan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama mencakup bidang-bidang tertentu bagi pihak yang beragama Islam, termasuk ekonomi syariah (Astanti et al., 2019; Rohman & Sugeng, 2018). Dalam sengketa ekonomi syariah, misalnya, dinyatakan bahwa Undang-Undang Peradilan Agama (perubahan) memberikan dasar kewenangan bagi Peradilan Agama, namun hukum acara khusus sengketa ekonomi syariah tidak dijumpai dalam Undang-Undang Peradilan Agama, sehingga rujukan hukum acara tetap bersifat umum melalui Pasal 54 yang mengacu ke hukum acara perdata umum (Astanti et al., 2019). Situasi ini membuka ruang error in procedendo berupa kekeliruan dalam menempatkan kompetensi absolut atau penerapan prosedur yang tidak sinkron dengan karakter sengketa (Astanti et al., 2019; Sufiarina, 2019).

Di sisi lain, literatur juga menunjukkan bahwa desain prosedur dapat memengaruhi "keterprosesan" suatu perkara. Pengaturan mediasi berdasarkan PERMA tertentu pernah dipersoalkan karena membuat kepailitan ekonomi syariah "tidak dapat diproses" di Pengadilan Agama ketika prosedur penyelesaian kepailitan tidak mengenal mediasi dan dibatasi tenggat waktu, sebelum akhirnya terjadi perubahan regulasi yang mengecualikan mediasi untuk sengketa yang pemeriksaannya ditentukan tenggang waktunya (Sufiarina, 2019). Dari perspektif hukum Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan, kekeliruan prosedural pada level kompetensi dan prasyarat pemeriksaan berpotensi menghalangi akses keadilan (access to justice) dan mengacaukan mandat institusi peradilan sebagai tempat penyelesaian sengketa secara tertib (Handoko, 2020; Rohman, 2018).

3.3.2 Kesalahan Pemanggilan dan Hak Hadir Para Pihak: Fondasi Audi et Alteram Partem dan Fair Trial

Pemanggilan yang "sah dan patut" dipandang sebagai sarana untuk menjamin pengadilan memanggil para pihak secara tidak sewenang-wenang, prosedural, dan tertib; pemanggilan yang sah dan patut memiliki peranan besar karena ada konsekuensi hukum apabila pihak yang dipanggil secara sah dan patut tidak hadir (Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Dalam perkara yang diputus verstek, ketidakhadiran tergugat menimbulkan problem pemeriksaan, sehingga prosedur pemanggilan menjadi krusial: kajian terhadap praktik Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan adanya praktik pemanggilan lebih dari keharusan undang-undang dalam putusan verstek tertentu, yang menandakan sensitivitas prosedural terhadap hak pihak yang tidak hadir (Yahya & Annisa, 2020).

Dalam perspektif hukum acara dan prinsip audi et alteram partem, hakim diharuskan mendengar kedua belah pihak dan tidak boleh menerima keterangan sepihak sebagai satu-satunya dasar; selain itu, hakim juga berperan mendamaikan para pihak (Yahya & Annisa, 2020), sejalan dengan rumusan asas mendengar kedua pihak sebagai postulat keadilan dan equality before the law dalam Peradilan Agama (Jamil, 2017).

Dalam horizon hukum Islam, penegasan etis bahwa perkara yang melibatkan dua orang "seharusnya dihadiri oleh kedua belah pihak" memperlihatkan sensitivitas Islam terhadap kesetaraan posisi para pihak dalam proses adjudikasi (Izzuddin et al., 2021). Karena itu, error in procedendo pada level pemanggilan — misalnya pemanggilan tidak sah atau tidak patut — dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap fondasi prosedural yang memungkinkan terlaksananya audi et alteram partem dan fair trial (Jamil, 2017; Sundusiyah & Hariyanto, 2022).

Meski demikian, literatur juga mengingatkan bahwa dalam realitas, sistem putusan verstek tidak boleh menjadi "celah" untuk menghindari tanggung jawab etis pasca perceraian; putusan verstek perlu diimbuhi nilai etika perceraian seperti ma'ruf, ishlah, ihsan, dan afw (Izzuddin et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa koreksi error in procedendo bukan hanya memperbaiki formalitas pemanggilan, tetapi juga memastikan prosedur tidak menghasilkan ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai moral Islam (Handoko, 2020; Izzuddin et al., 2021).

3.3.3 Kesalahan Prosedur Perdamaian/Mediasi dan Mekanisme Hakam: Prosedur yang bila Diabaikan dapat Membatalkan Putusan

Salah satu area paling jelas yang digambarkan literatur sebagai sumber error in procedendo ialah pengabaian prosedur mediasi. PERMA yang mengatur mediasi menempatkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara perkara perdata; dinyatakan bahwa putusan dapat menjadi "batal demi hukum" apabila tidak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA yang relevan (Sumanto & Syamsinah, 2015). Penekanan bahwa mediasi bersifat imperatif — dan pengingkarannya berimplikasi pembatalan putusan — juga disebut dalam kajian tentang mediasi lokal yang mengaitkan PERMA mediasi dengan upaya mengubah citra Pengadilan Agama dari paradigma mengadili ke paradigma resolusi sengketa (Salam, 2017). Dengan demikian, pengabaian prosedur mediasi merupakan contoh error in procedendo yang konsekuensi hukumnya tegas pada tingkat validitas putusan (Salam, 2017; Sumanto & Syamsinah, 2015).

Selain mediasi, Peradilan Agama mengenal mekanisme hakam dalam perkara perceraian tertentu (syiqaq). Literatur menjelaskan adanya pergeseran status hakam: dalam hukum Islam misalnya pandangan al-Syafi'i, hakam diposisikan penting, sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama statusnya lebih sebagai anjuran yang tidak mengikat (Sumanto & Syamsinah, 2015). Namun, pada perkara syiqaq, ketentuan prosedural tertentu misalnya mendengar pihak keluarga atau orang dekat disebut sebagai bagian tata cara mengadili yang harus diterapkan; kelalaian hakim menerapkannya dinyatakan dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum (Jamal, 2016). Ini memperlihatkan bahwa error in procedendo tidak hanya bersumber dari pelanggaran prosedur mediasi modern (PERMA), tetapi juga dari kelalaian prosedur khusus yang diakui dalam ekosistem Peradilan Agama, yang sekaligus memiliki resonansi dengan etika penyelesaian konflik keluarga dalam Islam (Jamal, 2016; Sumanto & Syamsinah, 2015).

3.3.4 Kesalahan dalam Tata Cara Pembuktian: Saksi, Testimonium de Auditu, Syahadah al-Istifadah, Saksi Non-Muslim, dan Bukti Elektronik

Pembuktian diposisikan sebagai unsur yang sangat urgen dalam proses beracara di Peradilan Agama (Jamil, 2017), dan menjadi fase penting untuk meyakinkan hakim atas dalil para pihak (Syam et al., 2022). Karena itu, error in procedendo dapat muncul ketika tata cara pembuktian atau penilaian alat bukti tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku atau mengabaikan prinsip keadilan prosedural.

Pertama, mengenai testimonium de auditu (kesaksian dari pendengaran orang lain), literatur menunjukkan adanya silang pendapat dalam fiqh, serta perbedaan konseptual antara hukum acara perdata positif dan hukum acara Islam. Kajian komparatif menyimpulkan bahwa testimonium de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti langsung dalam persidangan perdata positif, tetapi dapat dikonstruksikan hakim sebagai bahan persangkaan (Asmuni, 2014). Sementara itu, dalam hukum acara Islam, konsep yang sepadan (syahadah al-istifadah) dinilai memiliki kekuatan bahkan bersifat sempurna pada masalah tertentu misalnya kepemilikan dan penetapan keturunan, dan sebagian fuqaha menyatakan kekuatannya dapat lebih kuat daripada dua saksi yang memenuhi syarat formal-materiel (Asmuni, 2014). Ketegangan ini menunjukkan ruang error in procedendo ketika hakim memperlakukan hearsay sebagai bukti langsung tanpa konstruksi yang tepat, atau sebaliknya menolaknya secara kaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembuktian dalam kondisi luar biasa yang dihadapi pencari keadilan (Asmuni, 2014; Syam et al., 2022).

Kedua, praktik Peradilan Agama/Syar'iyah menunjukkan penggunaan syahadah al-istifadah dalam perkara itsbat nikah, terutama dalam situasi konflik dan bencana yang menyebabkan minimnya saksi kunci; hakim menerima kesaksian tersebut untuk menciptakan penetapan yang memberi kepastian dan keadilan bagi para pihak demi kemaslahatan (Syam et al., 2022). Dalam horizon ini, error in procedendo tidak semata-mata "mengikuti atau tidak mengikuti" formalisme pembuktian, melainkan apakah penggunaan alat bukti alternatif dilakukan dengan pertimbangan yang memadai untuk menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana dituju oleh peradilan (Mahmud, 2021; Syam et al., 2022).

Ketiga, isu saksi non-Muslim memperlihatkan kompleksitas antara syarat saksi menurut mayoritas fuqaha dan realitas pembuktian di masyarakat majemuk. Kajian mengenai penerimaan saksi non-Muslim dalam perkara perceraian menyatakan bahwa Pengadilan Agama tertentu menerima saksi non-Muslim karena memenuhi syarat formil dalam hukum acara perdata, dan melalui analisis istihsan dipandang dapat dibenarkan karena perkembangan zaman dan potensi kesulitan apabila saksi harus Muslim (Zaman, 2018). Namun kajian yang sama juga mengkritik bahwa pertimbangan hakim seharusnya lebih jelas mengintegrasikan hukum acara dan hukum Islam agar argumentasi putusan tidak tampak semata-mata "tidak memutuskan sesuai hukum Islam" (Zaman, 2018). Perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa error in procedendo dapat berupa "ketidakcermatan metodologis" dalam merumuskan alasan penerimaan alat bukti — bukan hanya soal hasil menerima atau menolak — yang pada akhirnya memengaruhi kepastian dan legitimasi putusan (Isnantiana, 2017; Zaman, 2018).

Keempat, perkembangan bukti elektronik dan persidangan elektronik memperluas potensi error in procedendo. Studi tentang alat bukti elektronik di Pengadilan Agama menyatakan bahwa pembuktian dengan informasi elektronik pada prinsipnya diperlakukan serupa dengan bukti tulisan/surat yang diajukan dalam perkara perdata, yakni dapat berupa salinan/fotokopi dan harus dicocokkan dengan yang asli terlebih dahulu; bukti elektronik yang dibawa ke persidangan harus diverifikasi, dan jika benar maka dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti (Wibisono, 2022). Dengan demikian, kesalahan prosedural dapat terjadi bila pengadilan mengabaikan kebutuhan verifikasi atau tidak melakukan pencocokan yang memadai, sehingga melemahkan reliabilitas pembuktian (Wibisono, 2022). Pada saat yang sama, kajian tentang e-court menegaskan perlunya standar khusus keaslian bukti elektronik, serta menyebut adanya kebutuhan pembaruan hukum acara perdata yang tidak lagi bergantung pada HIR/RBG untuk merespons perubahan ini (Fadzlurrahman & Madrah, 2023). Ketika standar tidak jelas atau prosedur tidak konsisten, error in procedendo dapat mengambil bentuk "ketidakpastian prosedural" yang justru berlawanan dengan tujuan pembuktian untuk memastikan kebenaran dalam persidangan (Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Wibisono, 2022).

Kelima, disparitas penerimaan hearsay dalam perkara itsbat nikah juga ditunjukkan melalui studi yang membandingkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menerima hearsay dengan pengadilan tinggi yang menolaknya; kedua putusan dinilai belum memberikan argumentasi yang jelas dalam menerima/menolak hearsay, namun perkembangan yurisprudensi membuka peluang penggunaan hearsay untuk keadilan dan kepastian hukum (Fajriyyah & Alfitri, 2022). Dari perspektif error in procedendo, situasi ini menggambarkan risiko prosedural berupa inkonsistensi penerapan hukum pembuktian yang dapat memunculkan ketidakpastian bagi pencari keadilan (Fajriyyah & Alfitri, 2022; Furqan et al., 2019).

3.3.5 Kesalahan Komposisi dan Mekanisme Persidangan: Hakim Tunggal, Objektivitas, dan Dasar Hukum

Aspek prosedural lain yang dapat masuk kategori error in procedendo ialah komposisi hakim yang tidak sesuai ketentuan atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kajian mengenai penerapan hakim tunggal di Mahkamah Syar'iyah Langsa menyebut bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan susunan hakim majelis untuk menjamin pemeriksaan yang objektif dan memberikan perlindungan HAM dalam bidang peradilan; namun dalam praktik, persidangan dengan hakim tunggal dilakukan karena kekurangan hakim dan tidak memiliki dasar hukum jelas, hanya berdasar surat izin dispensasi, serta dinilai berdampak pada potensi ketidakobjektifan putusan (Aminah & Syahputra, 2022). Kajian lain menguatkan bahwa praktik hakim tunggal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dikaitkan dengan dampak pada objektivitas karena putusan hanya "tertuntun pada satu orang hakim" (Putra, 2022). Dalam perspektif fiqh siyasah qada'iyyah yang menekankan amanah, keadilan, dan kesamaan di depan hukum, desain prosedural yang mengurangi jaminan objektivitas berpotensi menjadi error in procedendo yang memengaruhi integritas proses adjudikasi (Aminah & Syahputra, 2022; Handoko, 2020).

3.3.6 Kesalahan Prosedur dalam Modernisasi Persidangan: E-Court, E-Litigation, dan Diskresi Pemeriksaan Jarak Jauh

Modernisasi prosedur melalui e-court/e-litigation membawa dua sisi: efisiensi sekaligus potensi problem prosedural. Implementasi e-court di Pengadilan Agama dikaji sebagai upaya mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, antara lain melalui kemudahan pendaftaran dan pembayaran secara daring, pengarsipan dokumen, serta pemanggilan dan persidangan yang dapat dilakukan lebih cepat (Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Kajian lain menyimpulkan e-court memberikan efisiensi bagi penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Fadzlurrahman & Madrah, 2023).

Akan tetapi, kajian yang sama juga menegaskan adanya problem yuridis-prosedural karena beberapa kebijakan PERMA e-court dinilai tidak sesuai dengan hukum acara yang diterapkan dalam HIR/RBG yang selama puluhan tahun menjadi pedoman, sehingga memunculkan ketegangan antara inovasi prosedural dan basis hukum acara lama (Fadzlurrahman & Madrah, 2023). Bahkan, penelitian mengenai e-litigation pada peradilan umum menyatakan implementasinya belum optimal antara lain karena ketidaksetujuan salah satu pihak dan ketidakpahaman teknologi (Hamamah, 2022), yang secara konseptual menunjukkan bahwa prosedur elektronik dapat menciptakan hambatan baru bagi kesetaraan kesempatan para pihak dalam beracara.

Dalam konteks pandemi, diskresi hakim memeriksa pihak melalui video call juga dipotret sebagai respons terhadap kekosongan pengaturan dalam hukum acara perdata yang tidak mengatur pemeriksaan via video call; hakim memprioritaskan asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak (Millenia et al., 2021). Di sisi lain, literatur e-court menempatkan inovasi pelayanan sebagai sesuatu yang dibutuhkan ketika proses pembentukan peraturan perundang-undangan memakan waktu, sehingga inovasi prosedural dipahami dapat dimaklumi dari perspektif kemanfaatan (Sundusiyah & Hariyanto, 2022).

Konfigurasi ini memperlihatkan bahwa error in procedendo dalam era digital bukan hanya "melanggar prosedur," melainkan juga mencakup risiko prosedural akibat disharmoni norma misalnya antara PERMA dan HIR/RBG, ketidaksetaraan akses teknologi, serta penggunaan diskresi tanpa kerangka yang cukup untuk menjaga due process dan fair trial (Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Hamamah, 2022; Millenia et al., 2021).

3.3.7 Kesalahan pada Tingkat Putusan: Kualitas Pertimbangan (Legal Reasoning), Pasifnya Hakim, dan Ketegangan Ultra Petitum/Ex Officio

Kesalahan prosedural juga dapat melekat pada cara putusan disusun dan dibenarkan. Literatur tentang legal reasoning menekankan bahwa pertimbangan hukum adalah bagian penting dari putusan; hakim harus menyusun pertimbangan secara cermat, sistematis, memuat fakta peristiwa, fakta hukum, dan penerapan norma yang relevan agar putusan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Isnantiana, 2017). Karena itu, prosedur yang benar tidak berhenti pada tahap pemeriksaan, tetapi juga meliputi prosedur argumentasi dan pembenaran putusan.

Dalam perkara ekonomi syariah, terdapat kritik bahwa hakim cenderung pasif dan hanya menegakkan hukum acara secara formalitas memeriksa perkara yang diajukan para pihak tanpa melewati posita dan petitum, padahal dalam persidangan hakim semestinya aktif mengupayakan penyelesaian sengketa karena perdamaian sangat ditekankan dalam hukum acara perdata, khususnya sengketa ekonomi syariah (Rafki & Madjid, 2024). Bila kepasifan ini menyebabkan kewajiban prosedural misalnya upaya damai tidak dijalankan secara optimal, maka ia dapat dibaca sebagai error in procedendo dalam arti kegagalan menjalankan fungsi prosedural peradilan untuk resolusi sengketa (Rafki & Madjid, 2024; Sumanto & Syamsinah, 2015).

Di sisi lain, ketegangan prosedural juga tampak pada isu ultra petitum dan penggunaan hak ex officio hakim. Dalam perkara keluarga, dicatat adanya kendala bahwa hak-hak perempuan pasca cerai tidak dimuat dalam putusan karena ada aturan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan melebihi yang dituntut (ultra petitum) (Wijayati & Rosadi, 2020). Namun literatur lain menjelaskan bahwa dalam praktik Peradilan Agama, hakim karena jabatannya (ex officio) dapat memutus melebihi tuntutan, dan bahkan dinyatakan bahwa penggunaan hak ex officio yang tidak mengikuti hukum acara perdata dapat memiliki dasar hukum Islam yang kuat berbasis maqasid shari'ah, khususnya untuk menjaga kemaslahatan yang masuk kategori daruriyyat misalnya perlindungan jiwa dan menjaga hak mantan istri meski tidak diajukan rekonvensi (Fathurrohmah, 2020).

Perspektif ini menunjukkan nuansa penting: suatu tindakan yang tampak "menyimpang dari prosedur formal" dapat dipandang sebagai koreksi terhadap ketidakadilan substantif dan justifikasi maqasid, tetapi tetap memunculkan pertanyaan prosedural tentang batas-batasnya agar tidak berubah menjadi error in procedendo yang mengancam kepastian hukum (Fathurrohmah, 2020; Mahmud, 2021).

Kritik lain terhadap dominasi keadilan prosedural semata juga muncul dalam kajian itsbat nikah muallaf, yang menyatakan penafsiran tekstual-legalistik cenderung menghasilkan keadilan prosedural tetapi tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sedangkan penafsiran kontekstual yang responsif terhadap kondisi sosio-kultural dinilai lebih memenuhi keadilan substantif (Bakari & Darwis, 2019). Dalam pembacaan error in procedendo, hal ini mengingatkan bahwa prosedur harus diletakkan dalam kerangka tujuan keadilan; prosedur yang diterapkan secara kaku tanpa sensitivitas terhadap konteks dan kemaslahatan dapat menjadi "kesalahan prosedural yang bersifat fungsional," yakni prosedur kehilangan maknanya sebagai instrumen keadilan (Bakari & Darwis, 2019; Fauzan, 2020).

3.4 Akibat Hukum dan Signifikansi Normatif Error in Procedendo: dari "Batal demi Hukum" hingga Delegitimasi Putusan

Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa beberapa pelanggaran prosedural memiliki akibat yang sangat tegas pada validitas putusan. Pengabaian mediasi yang diwajibkan PERMA dapat menyebabkan putusan batal demi hukum (Sumanto & Syamsinah, 2015), dan kelalaian menerapkan tata cara tertentu dalam perkara syiqaq misalnya mendengar keluarga atau orang dekat juga dinyatakan dapat berakibat putusan batal demi hukum (Jamal, 2016). Konsekuensi "batal demi hukum" ini menegaskan bahwa error in procedendo bukan sekadar kekurangan administratif, melainkan dapat mencabut legitimasi yuridis putusan itu sendiri (Jamal, 2016; Sumanto & Syamsinah, 2015).

Dalam perspektif yang lebih luas, error in procedendo juga dapat menimbulkan delegitimasi moral dan sosial terhadap putusan. Kajian fiqh siyasah qada'iyyah menekankan kewajiban hakim berlaku adil dan menjalankan amanah (Handoko, 2020), sehingga prosedur yang cacat berpotensi dipandang sebagai pengkhianatan amanah peradilan. Pada sisi lain, kajian tentang prinsip audi et alteram partem menunjukkan bahwa putusan yang mengesampingkan kesempatan didengar dapat mencederai keadilan dan kepastian hukum pihak berperkara (Handayani, 2020). Dengan demikian, sekalipun suatu error in procedendo tidak selalu berujung "batal demi hukum" secara eksplisit, ia tetap dapat melemahkan kualitas keadilan prosedural dan mengganggu pencapaian rule of law yang diidealkan — yang dalam literatur Peradilan Agama dikaitkan dengan pentingnya hukum acara yang diberlakukan dengan baik (Handayani, 2020; Rohman, 2018).

3.5 Sintesis Perspektif Hukum Islam: Prosedur sebagai Amanah, Instrumen Kemaslahatan, dan Batas Inovasi

Sumber-sumber yang tersedia memperlihatkan bahwa hukum Islam dalam pembacaan yang terkait peradilan tidak memusuhi prosedur, bahkan menempatkannya sebagai sarana untuk menegakkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip fiqh siyasah qada'iyyah yang menekankan keadilan, kesetaraan, HAM, musyawarah, dan perdamaian memberikan dasar normatif bahwa prosedur persidangan harus dirancang dan dijalankan untuk menjaga martabat manusia dan keseimbangan para pihak (Handoko, 2020; Jamil, 2017). Pada tingkat praktis, kewajiban mendengar kedua pihak (audi et alteram partem) dan jaminan pemanggilan yang sah/patut menunjukkan bahwa prosedur adalah perangkat untuk memastikan partisipasi para pihak dan mencegah kesewenang-wenangan (Handayani, 2020; Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Di sinilah error in procedendo dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap amanah prosedural yang justru dituntut oleh etika peradilan Islam (Handoko, 2020; Izzuddin et al., 2021).

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan perangkat metodologis untuk menghadapi kekosongan dan perubahan sosial melalui ijtihad, maslahah, dan maqasid. Diskresi hakim untuk pemeriksaan video call pada masa pandemi dipahami mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi pihak berperkara (Millenia et al., 2021). Penerimaan syahadah al-istifadah di Mahkamah Syar'iyah tertentu dipahami sebagai penemuan hukum demi kepastian dan kemaslahatan dalam kondisi luar biasa (Syam et al., 2022). Bahkan, penggunaan hak ex officio yang tidak mengikuti batas formal tertentu dipandang memiliki basis maqasid untuk menjaga hak-hak pasca perceraian (Fathurrohmah, 2020).

Walau demikian, prinsip "kesederhanaan tidak boleh digunakan untuk manipulasi" dan harus tetap "tepat menurut hukum (due to law)" menggarisbawahi bahwa inovasi prosedural harus tetap memelihara standar prosedural yang menjamin keadilan (Dewia & Dona, 2022; Fadzlurrahman & Madrah, 2023). Karena itu, dari perspektif hukum Islam, koreksi terhadap error in procedendo seharusnya bergerak di dua arah sekaligus:

1. Memperketat kepatuhan pada prosedur yang menjamin kesetaraan dan fair trial misalnya mediasi imperatif, pemanggilan sah/patut, dan tata cara pembuktian yang terverifikasi (Sumanto & Syamsinah, 2015; Sundusiyah & Hariyanto, 2022; Wibisono, 2022); dan

2. Mendorong penemuan hukum yang terukur dan berargumen kuat ketika prosedur positif belum memadai untuk mewujudkan kemaslahatan, dengan tetap menjaga kepastian dan akuntabilitas putusan (Fathurrohmah, 2020; Isnantiana, 2017; Syam et al., 2022).

________________________________________

4. Penutup

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, error in procedendo menurut hukum Islam dalam konteks praktik Peradilan Agama Indonesia dan diskursus yang mengitarinya dapat dirumuskan sebagai kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan prosedur persidangan yang merusak tujuan prosedural peradilan: menjamin para pihak dipanggil secara sah/patut, didengar secara seimbang, diberi akses terhadap mekanisme perdamaian, serta dinilai alat buktinya dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga putusan berwibawa secara hukum dan sejalan dengan amanah keadilan.

Kesalahan demikian dapat berakibat serius, dari pembatalan putusan misalnya karena mediasi diabaikan atau tata cara tertentu tidak dipenuhi hingga melemahnya legitimasi keadilan prosedural yang oleh fiqh siyasah qada'iyyah dipandang sebagai bagian dari amanah dan prinsip-prinsip keadilan Islam. Pada saat yang sama, literatur juga memperlihatkan perlunya ruang ijtihad/penemuan hukum untuk mengisi kekosongan prosedural misalnya dalam pembuktian tertentu dan modernisasi persidangan, tetapi ruang tersebut harus dikendalikan oleh argumen yang kuat, transparan, dan konsisten agar tidak berubah menjadi bentuk baru error in procedendo yang mengorbankan kepastian hukum dan fair trial.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aisyah, N. (2018). Peranan hakim Pengadilan Agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 73. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665

Aminah, A., & Syahputra, N. (2022). Penerapan hakim tunggal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17(1), 118–130. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5843

Asmuni, A. (2014). Testimonium de auditu telaah perspektif hukum acara perdata dan fiqh. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(2), 191. https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202

Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 167. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94

Bakari, M., & Darwis, R. (2019). Analisis yuridis terhadap perkawinan perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama. Al-Mizan, 15(1), 1–32. https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835

Dewia, A. R., & Dona, F. (2022). Tinjauan maslahah mursalah terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Journal of Law Society and Islamic Civilization, 10(1), 1. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.58791

Domiri. (2016). Analisis tentang sistem Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(3), 327. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.92

Fadzlurrahman, F., & Madrah, M. Y. (2023). Paradigma baru dalam pelaksanaan e-court di Peradilan Agama ditinjau dari teori efektivitas hukum. Adhki Journal of Islamic Family Law, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114

Fajriyyah, L., & Alfitri, A. (2022). Hearsay evidence admissibility: Due process and evidentiary rules in Muslim marriage legalization (isbat nikah). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 265–292. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2464

Fathurrohmah, F. (2020). The judge's ex officio rights on the case of talak divorce: Maqasid shari'ah perspective. Shakhsiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam, 5(1), 1–28. https://doi.org/10.33752/sbjphi.v5i1.1622

Fauzan, F. (2020). Progressive law paradigm in Islamic family law renewal in Indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, 7(2), 187. https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617

Furqan, A. A., Alfitri, A., & Haries, A. (2019). The difference of a child (walad) concept in Islamic inheritance law and its implications on the decisions of the Religious Courts in Indonesia. Mazahib, 119–145. https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1212

Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 236. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11652

Handayani, D. (2020). Kajian filosofis prinsip audi et alteram partem dalam perkara perdata. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 385–402. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.385-402

Handoko, P. (2020). Implementasi asas good governance di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah qada'iyyah. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(2), 340–362. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.340-362

Isnantiana, N. I. (2017). Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 18(2), 41. https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920

Izzuddin, A., Rofiq, A., & Hapsin, A. (2021). Revitalisasi nilai etika perceraian dalam putusan verstek di Pengadilan Agama. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191

Jamal, R. (2016). Penyelesaian perkara gugat cerai yang didasarkan atas alasan syiqaq (Studi kasus di PA Kota Manado). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2(2). https://doi.org/10.30984/as.v2i2.223

Jamil, J. (2017). Pembuktian di Peradilan Agama. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 4(1), 25. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973

Mahmud, D. (2021). Eksekusi putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang mut'ah pada kasus permohonan cerai talak. Dinamika Penelitian Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, 21(01), 130–150. https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.01.130-150

Millenia, A. S., Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi hakim dalam memutus perkara cerai talak melalui video call pada saat pandemi Covid-19. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81

Putra, N. (2022). Penerapan hakim tunggal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Rechtenstudent, 3(1), 80–91. https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.105

Rafki, M., & Madjid, N. V. (2024). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Ekasakti Legal Science Journal, 1(4), 355–362. https://doi.org/10.60034/b95ncw96

Rohman, A. N. (2018). Penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 12(1), 20. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2543

Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas mekanisme small claim court dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 387. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Roqib, M. (2016). Penolakan ithbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri. Al-Hukama, 6(2), 422–447. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.422-447

Salam, N. (2017). Mediasi lokal sebagai model utama penyelesaian kasus perceraian masyarakat Muslim Kalisat Pasuruan. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 142–172. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.206-236

Sufiarina, S. (2019). Buah simalakama pengaturan prosedur mediasi di pengadilan terhadap penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di Indonesia. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 41. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.88

Sukadi, I., & Zuhriah, E. (2021). The legal policy of judicial power: The idea of implementation of small claim courts in Religious Courts. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10913

Sumanto, D., & Syamsinah, S. (2015). Mediasi dan hakam dalam hukum acara Peradilan Agama. Al-Mizan, 11(1), 152–162. https://doi.org/10.30603/am.v11i1.994

Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang e-court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pamekasan. Arena Hukum, 15(3), 471–498. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2

Syam, S., Haris, R. M., & Zakarya, F. (2022). Studi legalitas saksi syahadah al-istifadah dalam pembuktian perkara itsbat nikah: Pendekatan maqashid syari'ah. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 394–407. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.5005

Wibisono, Y. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial, 16(2), 219–231. https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687

Wijayati, M., & Rosadi, A. (2020). Women before the law: Between justice and certainty: Notes on divorce settlement case due to domestic violence in Metro Religious Court. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 25(1), 209. https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1974

Yahya, F., & Annisa, M. (2020). Putusan verstek dalam cerai gugat analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, 3(1), 1. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7706

Zaman, M. (2018). Analisis istihsan atas pertimbangan hakim terhadap saksi non-Muslim pada perkara perceraian. Al-Hukama, 8(2), 507–531. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.507-531