01306 - Error in Persona dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh Jināyah atas Kekeliruan Identitas Subjek dalam Tindak Pidana

Error in Persona in Islamic Law Perspective: A Fiqh Jināyah Study on Subject Identity Errors in Criminal Acts

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep error in persona — kekeliruan mengenai identitas orang yang menjadi sasaran suatu perbuatan hukum atau tindak pidana — dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui kerangka fiqh jināyah. Kajian ini memusatkan analisis pada konteks tindak pidana dan prosedur penegakan hukum, serta kasus-kasus identitas palsu sebagai mekanisme yang kerap memicu kekeliruan penentuan subjek. Melalui telaah literatur, ditemukan bahwa hukum Islam memposisikan kekeliruan identitas sebagai persoalan substantif yang berkaitan langsung dengan pencegahan ẓulm (ketidakadilan). Terdapat tiga tesis normatif yang dapat dirumuskan: pertama, pemidanaan harus bertumpu pada pembuktian yang memadai dan keyakinan hakim; kedua, ketika salah sasaran terjadi, terdapat hak pemulihan berupa ganti rugi bagi pihak yang dirugikan; dan ketiga, ketika kekeliruan bersumber dari kelalaian aparatur atau rekayasa identitas, perangkat sanksi ta'zīr menjadi instrumen korektif yang paling relevan. Artikel ini juga menegaskan bahwa hukum Islam, melalui sifatnya yang dinamis, dapat menerima alat identifikasi modern seperti sidik jari sebagai qarīnah untuk mencegah error in persona, dengan tetap mensyaratkan kehati-hatian metodologis dalam penerapannya.

Kata kunci: error in persona; fiqh jināyah; kekeliruan identitas; ta'zīr; qarīnah; pembuktian pidana Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of error in persona — an error regarding the identity of the person targeted by a legal act or criminal offense — from the perspective of Islamic law, particularly through the framework of fiqh jināyah. The study focuses its analysis on the context of criminal acts and law enforcement procedures, as well as cases of false identity as a mechanism that frequently triggers errors in subject identification. Through a literature review, it is found that Islamic law positions identity error as a substantive matter directly related to the prevention of ẓulm (injustice). Three normative theses can be formulated: first, criminal punishment must be grounded in adequate evidence and judicial conviction; second, when a wrong target occurs, there is a right to remedy in the form of compensation for the injured party; and third, when the error originates from official negligence or identity manipulation, the ta'zīr sanction serves as the most relevant corrective instrument. This article also affirms that Islamic law, through its dynamic nature, can accommodate modern identification tools such as fingerprints as qarīnah to prevent error in persona, while still requiring methodological caution in their application.

Keywords: error in persona; fiqh jināyah; identity error; ta'zīr; qarīnah; Islamic criminal evidence

________________________________________

1. Pendahuluan: Urgensi "Tepat Orang" (Taḥqīq al-Huwiyyah) dalam Perbuatan Hukum dan Tindak Pidana

Dalam hukum Islam, pembahasan tindak pidana berada dalam ranah fiqh jināyah (hukum pidana Islam), yang menggunakan istilah jināyah/ma'ṣiyāt/jarīmah untuk menunjuk perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan sanksi tertentu, baik ḥadd maupun ta'zīr (Hasyim et al., 2023; Pristiwiyanto, 2020). Azhar menukil definisi jarīmah menurut al-Māwardī sebagai "perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan hukuman ḥadd dan ta'zīr," sekaligus menjelaskan pembagian jarīmah yang lazim, yaitu ḥudūd, qiṣāṣ/diyāt, dan ta'zīr (Hasyim et al., 2023). Pada saat yang sama, tujuan pemidanaan dan perlindungan dalam hukum Islam sering dipahami terkait dengan kemaslahatan dan perlindungan kepentingan dasar manusia — seperti jiwa, harta, dan keturunan — sehingga kesalahan penjatuhan sanksi kepada "orang yang bukan pelaku" atau "yang bukan pihak" berpotensi bertentangan dengan arah perlindungan tersebut (Muharram et al., 2021; Sumardiana, 2019).

Di dalam praktik penegakan hukum, problem "kekeliruan mengenai identitas orang yang menjadi sasaran" dapat muncul dalam dua spektrum yang berdekatan: pertama, kekeliruan menempatkan seseorang sebagai subjek tindakan hukum atau proses pidana — misidentifikasi tersangka, terdakwa, korban, atau pihak; kedua, kekeliruan yang terjadi karena pihak tertentu sengaja menciptakan kebingungan identitas, misalnya menggunakan identitas palsu untuk menipu atau mengelabui aparat, korban, atau institusi (Azhar, 2019; Ilma & Maharani, 2024). Sumber-sumber yang disediakan terutama membahas aspek pidana dan hukum acara dalam tahapan penyidikan, pembuktian, putusan, hingga akibat hukum, sementara pembahasan error in persona dalam arti teknis hukum perdata atau akad — misalnya "salah orang" sebagai cacat kehendak dalam kontrak — tidak dijelaskan secara khusus dalam rujukan yang tersedia. Karena itu, artikel ini memusatkan analisis pada konteks tindak pidana dan prosedur penegakan hukum, serta kasus-kasus "identitas palsu" sebagai mekanisme yang kerap memicu kekeliruan penentuan subjek (Azhar, 2019; Ilma & Maharani, 2024).

________________________________________

2. Konseptualisasi "Error in Persona" sebagai "Kekeliruan Mengenai Orangnya" dalam Proses Pidana dan Perlindungan Hak

Walaupun istilah Latin error in persona tidak dipaparkan secara eksplisit dalam rujukan yang disediakan, Nikmah menjelaskan adanya hak ganti rugi dalam konteks "penangkapan, penahanan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan," dan dalam pembahasan yang sama dinyatakan bahwa kekeliruan aparat dalam penangkapan atau penahanan tanpa prosedur atau salah orang merupakan perbuatan ma'ṣiyat yang dapat dikenai ta'zīr dalam perspektif hukum acara pidana Islam (Nurita, 2023). Dengan demikian, frasa "kekeliruan mengenai orangnya" yang dipakai Nikmah menyediakan pintu masuk konseptual untuk memahami error in persona sebagai problem salah identitas subjek yang berdampak pada sah atau tidaknya tindakan aparatur, sah atau tidaknya proses atau hasil penegakan hukum, dan timbulnya konsekuensi berupa pemulihan (ganti rugi) dan/atau sanksi (ta'zīr) (Multiyani & Hariyanto, 2022; Nurita, 2023).

Kekeliruan identitas tidak hanya menyangkut tahap awal seperti penangkapan atau penahanan, tetapi juga menyangkut pembuktian dan validitas dakwaan. Asma dan Taha menegaskan bahwa kekeliruan identitas pelaku atau terdakwa akibat kesalahan identifikasi sidik jari pada tahap penyelidikan atau penyidikan dan proses persidangan dapat menimbulkan akibat hukum berupa "dakwaan batal demi hukum" dengan merujuk Pasal 143 ayat (3) KUHAP (Multiyani & Hariyanto, 2022). Walaupun rujukan itu berasal dari hukum positif, argumennya diposisikan sebagai konsekuensi prosedural dari salah orang — sebuah inti masalah yang paralel dengan perhatian hukum acara pidana Islam terhadap pencegahan ẓulm (ketidakadilan) akibat salah sasaran penegakan (Multiyani & Hariyanto, 2022; Nurita, 2023).

________________________________________

3. Fondasi Fiqh Jināyah: Subjek, Unsur Jarīmah, dan Ruang Ta'zīr ketika Terjadi Kekeliruan

Pada tingkat teori, unsur subjek — yakni siapa yang dimintai pertanggungjawaban — merupakan kunci. Azhar menegaskan relasi antara jarīmah dan ancaman sanksi syar'i, sekaligus menjelaskan bahwa ta'zīr adalah ruang sanksi yang kadar dan bentuknya tidak ditentukan secara rigid oleh nash, melainkan diserahkan kepada otoritas atau hakim (ulī al-amr) (Hasyim et al., 2023). Munanda dkk. juga menempatkan penipuan dengan identitas palsu sebagai jarīmah ta'zīr — karena tidak ada ketentuan sanksi khusus yang eksplisit — sehingga hakim atau penguasa memiliki kewenangan penjatuhan sanksi berdasarkan kemaslahatan (Ilma & Maharani, 2024). Dzulfikriddin, dalam konteks pengancaman melalui media elektronik, menguatkan pola yang sama: delik modern yang tidak memiliki formulasi sanksi yang spesifik di nash dapat dikualifikasi sebagai ta'zīr dan sanksinya ditentukan oleh hakim/ulī al-amr (Fauzan et al., 2021). Pola ini relevan untuk error in persona karena kesalahan identitas sering menuntut respons korektif yang sangat prosedural — berupa pembatalan, rehabilitasi, dan pemulihan — dan ketika kesalahan itu bersumber dari kelalaian atau penyalahgunaan wewenang aparatur, respons sanksinya sering bergerak dalam wilayah diskresi ta'zīr sebagaimana dicatat Nikmah (Nurita, 2023).

Selain itu, Aditya dkk., dalam kajian tindak pidana oleh anak, menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam status pertanggungjawaban pidana terkait kondisi pelaku — misalnya unsur irādah dan ikhtiyār — sehingga anak yang belum baligh ketika melakukan jarīmah tidak dapat dikenakan sanksi pidana; jika ada kerugian perdata maka dapat dibebankan kepada orang tua atau wali, dan hakim dapat menjatuhkan sanksi pengajaran bila dipandang berguna (Larasati & Harefa, 2023). Muharram dkk. juga membandingkan pertanggungjawaban anak dalam hukum positif dan fikih: orientasi pembinaan dan peringatan atau pengajaran (ta'dīb/ta'dabiyyah) menonjol ketika berhadapan dengan pelaku anak (Lubis & Lubis, 2024). Kerangka ini penting karena "salah identitas" tidak selalu berarti salah nama; ia dapat berarti salah menempatkan seseorang sebagai "dewasa/mukallaf" padahal masih anak, atau sebaliknya, yang pada gilirannya menyebabkan salah rezim acara dan salah jenis sanksi — sebuah bentuk error in persona dalam arti salah kategorisasi subjek (Larasati & Harefa, 2023; Lubis & Lubis, 2024).

________________________________________

4. Titik Rawan Error in Persona dalam Proses Peradilan: Verifikasi Unsur "Barangsiapa/Setiap Orang" dan Kecocokan Identitas Terdakwa

Dalam praktik peradilan, verifikasi identitas terdakwa lazim ditempatkan pada pembuktian unsur subjek delik ("barangsiapa"/"setiap orang"). Perdana, dalam kajian pencabulan di Aceh, menjelaskan bahwa kata "barangsiapa" menunjukkan subjek hukum — orang atau manusia — yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika unsur delik terpenuhi (Asma & Taha, 2022). Tamara dan Rusmayani, dalam kasus tindak pidana perkawinan, menegaskan hal yang serupa: unsur "barang siapa" dipahami sebagai pribadi orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan identitas terdakwa diperiksa hakim di persidangan untuk memastikan kesesuaian dengan identitas dalam berkas perkara atau dakwaan (Aisyah et al., 2022). Hasyim dkk. juga menunjukkan praktik pemeriksaan identitas terdakwa dalam putusan: identitas terdakwa diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan surat dakwaan sehingga unsur "Setiap Orang" terpenuhi (Munanda et al., 2020).

Rangkaian praktik ini memperlihatkan bahwa "tepat orang" merupakan prasyarat dasar sebelum melangkah ke pembuktian perbuatan; ketika prasyarat itu keliru, problem error in persona menjadi sangat fundamental karena menyasar legitimasi pemidanaan itu sendiri (Asma & Taha, 2022; Munanda et al., 2020). Dalam kerangka perlindungan hak, kesalahan mengarahkan proses pidana kepada orang yang salah bukan hanya persoalan "formalitas identitas," melainkan berkaitan dengan hak pembelaan dan pemulihan. Nikmah menegaskan bahwa dalam proses peradilan menurut hukum Islam, anak — dan secara prinsip subjek yang diperiksa — berhak atas pembelaan diri, baik secara sendiri maupun melalui penasihat hukum, dan berhak meminta ganti rugi karena putusan yang salah; lebih spesifik lagi, ganti rugi dipahami sebagai hak ketika terdapat penangkapan atau penahanan yang tidak sah atau terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Nurita, 2023). Dengan demikian, error in persona dalam arti salah orang yang diproses tidak berhenti pada koreksi administratif, tetapi berkonsekuensi pada hak pemulihan dan, ketika berasal dari kesalahan aparatur, berkonsekuensi pada dimensi pertanggungjawaban aparatur yang dapat masuk wilayah ta'zīr sebagaimana disebut Nikmah (Nurita, 2023).

________________________________________

5. Pembuktian sebagai Mekanisme Pencegah Salah Sasaran: Keyakinan Hakim, Alat Bukti, Sidik Jari sebagai Qarīnah, dan Visum et Repertum

Salah satu akar error in persona dalam perkara pidana adalah kegagalan pembuktian yang memadai atau penggunaan bukti yang keliru. Ilmiyah menegaskan prinsip dalam sistem pembuktian pidana Indonesia bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah; Ilmiyah juga membahas relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang peran keyakinan hakim yang menyertai pembacaan tanda-tanda dalam perkara (Nurhidayati et al., 2023). Walaupun pembahasannya berada pada relasi pemikiran Islam dan KUHAP, titik tekannya penting bagi error in persona: keyakinan hakim seharusnya muncul dari pembuktian yang memadai dan keterampilan membaca indikator perkara, bukan dari asumsi atau identifikasi yang rapuh (Nurhidayati et al., 2023).

Pada tingkat penyidikan, Asma dan Taha menyatakan bahwa sidik jari dipakai sebagai alat bantu penting untuk mengungkap pelaku tindak pidana dan mengidentifikasi korban atau pelaku; dalam kasus-kasus di Polres Gorontalo, penelitian mereka menyebut tingkat akurasi "mencapai 90 persen" dalam pengumpulan bukti dan pengungkapan pelaku melalui identitas sidik jari (Multiyani & Hariyanto, 2022). Namun, Asma dan Taha juga menekankan sisi risiko: jika terjadi salah identifikasi sidik jari sehingga berakibat salah identitas pelaku atau terdakwa, konsekuensi proseduralnya dapat sampai pada dakwaan batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP (Multiyani & Hariyanto, 2022). Pada saat yang sama, mereka menyatakan bahwa pembuktian menggunakan sidik jari tidak disebut secara langsung dalam alat bukti klasik hukum Islam, tetapi karena hukum Islam bersifat dinamis sesuai ruang dan waktu, sidik jari dapat dianalogikan sebagai qarīnah (alat bukti petunjuk) (Multiyani & Hariyanto, 2022).

Klaim "dinamis sesuai tempat dan waktu" juga sejalan dengan penjelasan Fauzan dkk. bahwa syariat Islam berwatak umum dan dapat diterapkan sesuai kondisi masyarakat, dengan Al-Qur'an dan Hadis dilengkapi pengembangan oleh generasi awal untuk menjawab kebutuhan penyelesaian masalah (Rachman et al., 2023). Dengan demikian, dari perspektif fiqh jināyah yang responsif terhadap qarā'in modern, penguatan identifikasi ilmiah melalui sidik jari dapat dibaca sebagai instrumen pencegah error in persona, tetapi tetap menuntut kehati-hatian metodologis agar tidak berbalik menjadi sumber salah sasaran (Multiyani & Hariyanto, 2022; Rachman et al., 2023).

Selain sidik jari, Astuti menekankan peran visum et repertum sebagai alat bukti surat atau ahli yang dipakai untuk melengkapi fakta dalam perkara seperti penganiayaan, kejahatan asusila, hingga pembunuhan; Astuti menekankan bahwa visum dipakai untuk mencari kebenaran materiil dan membantu penyidik serta hakim agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa (Mansyur & Arafat, 2023). Meskipun fokus Astuti tidak khusus pada salah identitas, ia menempatkan logika yang relevan: pembuktian berbasis keahlian forensik berfungsi sebagai safeguard untuk mencegah kesalahan keputusan, termasuk keputusan yang keliru karena identifikasi peristiwa dan keterkaitannya dengan subjek tidak teruji kuat (Mansyur & Arafat, 2023; Nurhidayati et al., 2023).

________________________________________

6. Kekeliruan Sasaran sebagai Pelanggaran Serius: Ganti Rugi, Koreksi Putusan, dan Ta'zīr bagi Aparatur

Sumber yang paling eksplisit menghubungkan "kekeliruan mengenai orangnya" dengan konsekuensi pemulihan dan sanksi adalah Nikmah. Ia menegaskan bahwa ganti rugi adalah hak seseorang jika terjadi penangkapan atau penahanan yang tidak dibenarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; dalam perspektif hukum acara pidana Islam, tindakan aparat yang salah menangkap atau menahan, atau menahan tanpa prosedur, dipandang sebagai ma'ṣiyat yang dapat dikenai ta'zīr (Nurita, 2023). Dua konsekuensi ini — pemulihan bagi korban salah sasaran dan sanksi diskresioner bagi pelaku penyalahgunaan atau kelalaian — menempatkan error in persona bukan sekadar cacat administratif, melainkan pelanggaran substantif terhadap keadilan prosedural dan perlindungan individu yang menjadi ruh dari proses peradilan (Nurhidayati et al., 2023; Nurita, 2023).

Konsepsi ta'zīr sebagai sanksi diskresioner yang ditentukan hakim/ulī al-amr untuk jarīmah yang tidak memiliki ketentuan sanksi rinci di nash juga tampak konsisten lintas isu dalam rujukan. Azhar menggarisbawahi ta'zīr sebagai salah satu kategori jarīmah dan bagian dari ancaman sanksi syar'i bagi larangan tertentu, sekaligus menegaskan klasifikasi jarīmah yang menempatkan ta'zīr sebagai domain yang tidak dipatok rigid seperti ḥudūd atau qiṣāṣ/diyāt (Hasyim et al., 2023). Munanda dkk. menunjukkan bahwa perbuatan penipuan menggunakan identitas palsu diposisikan sebagai jarīmah ta'zīr dan analoginya ditarik pada praktik penindakan pada masa 'Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap pemalsuan stempel Bayt al-Māl yang — menurut pemaparan penelitian tersebut — dihukum ta'zīr berupa cambuk "100 kali" dan pengasingan "setahun" (Ilma & Maharani, 2024). Dzulfikriddin juga memosisikan delik pengancaman elektronik sebagai ta'zīr dengan sanksi yang ditentukan hakim/ulī al-amr (Fauzan et al., 2021). Dengan landasan ini, ketika error in persona disebabkan oleh tindakan aparatur — misalnya salah tangkap atau salah tahan — maka ta'zīr dapat berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menjaga integritas peradilan, sebagaimana ditegaskan langsung oleh Nikmah (Nurita, 2023).

________________________________________

7. Sumber Error in Persona yang Bersifat "Rekayasa": Identitas Palsu, Penipuan, dan Distorsi Pengenalan Subjek

Sebagian kekeliruan identitas terjadi bukan karena lemahnya administrasi semata, melainkan karena pihak tertentu sengaja menciptakan salah pengenalan subjek melalui identitas palsu. Munanda dkk. membahas penipuan menggunakan identitas palsu: walaupun hukum Islam tidak memiliki ketentuan sanksi yang dirumuskan secara khusus untuk kategori ini, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sanksinya dapat dikualifikasikan sebagai ta'zīr (Ilma & Maharani, 2024). Multiyani dan Hariyanto menjelaskan pengertian "identitas palsu" sebagai penggunaan identitas orang yang tidak dikenal dan bukan pemilik yang sesungguhnya, atau kedudukan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata, termasuk identitas tambahan yang tidak diketahui (Azhar, 2019). Dua rujukan ini, bila dibaca bersama, memperlihatkan mekanisme kausal yang relevan untuk error in persona: identitas palsu adalah "alat" yang dapat memindahkan fokus tindakan hukum atau penegakan pidana dari orang yang semestinya menjadi sasaran kepada orang lain, sehingga aparat dan korban menghadapi risiko salah orang (Azhar, 2019; Ilma & Maharani, 2024).

Dalam konteks lain, Hasyim dkk. menempatkan perdagangan obat substandar sebagai penipuan dan mengkualifikasikannya sebagai jarīmah ta'zīr, dengan catatan bahwa keterusterangan pelaku kepada pembeli dapat memengaruhi keberlakuan hukuman — dalam arti pembeli mengetahui keadaan barang (Munanda et al., 2020). Walaupun kasusnya berbeda, pola analitisnya menguatkan bahwa "rekayasa informasi" — termasuk rekayasa identitas — adalah faktor penting dalam menilai kesalahan dan penjatuhan sanksi dalam wilayah ta'zīr (Munanda et al., 2020). Karena itu, ketika identitas palsu digunakan untuk memicu salah sasaran — misalnya korban atau aparat keliru mengaitkan perbuatan dengan orang tertentu — isu error in persona perlu dibaca bukan hanya sebagai "kekeliruan prosedur," tetapi juga sebagai konsekuensi dari jarīmah ta'zīr yang berbasis penipuan/tadlīs dan manipulasi informasi identitas (Azhar, 2019; Ilma & Maharani, 2024; Munanda et al., 2020).

________________________________________

8. Peran Kesaksian dan Larangan Kesaksian Palsu dalam Mencegah Salah Orang

Kekeliruan identitas juga dapat terbentuk dari distorsi kesaksian, terutama ketika saksi tidak menyampaikan informasi secara jujur atau akurat. Fauzan dkk. menegaskan bahwa pemberian kesaksian diperintahkan dalam Al-Qur'an dan, dalam sistem peradilan Islam, penggunaan saksi bukanlah hal yang asing; mereka bahkan menyebut kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian bagi orang yang menyaksikan perkara pidana sebagai fardhu 'ain, dengan merujuk Umar (2002) (Rachman et al., 2023). Ilma dan Maharani menekankan peran kesaksian dalam perkara pidana sebagai salah satu unsur dasar yang dipakai hakim dalam menetapkan jenis tindak pidana dan penjatuhan pidana, serta menyatakan bahwa hukum Islam menjelaskan akibat yang ditanggung saksi apabila memberikan kesaksian palsu (Irawan, 2019).

Secara konseptual, kombinasi dua rujukan ini mendukung proposisi berbasis sumber: karena kesaksian memiliki bobot besar dalam penentuan kesalahan, maka kesaksian palsu atau keliru berpotensi menjadi jalur utama terjadinya salah orang (error in persona) — dan karenanya dilarang serta memiliki konsekuensi dalam horizon etika dan hukum Islam (Irawan, 2019; Rachman et al., 2023).

________________________________________

9. Dimensi Eksekusi dan Administrasi: Ketika Identitas yang Tidak Akurat Mengganggu Penegakan dan Memicu Ketidakpastian

Error in persona dan problem identitas tidak berhenti pada putusan, tetapi dapat berlanjut pada tahap eksekusi. Savana dkk., dalam kajian pelaksanaan 'uqubat cambuk terhadap wanita hamil di Aceh, mencatat secara praktis bahwa "identitas tempat tinggal terhukum sering kali tidak sesuai sehingga akhirnya terhukum dilepas saja tanpa ada suatu hal yang mengikat," dan setelah itu dapat masuk daftar pencarian orang (DPO) sehingga menjadi tunggakan perkara (Sagala & Nasution, 2022). Walaupun konteksnya adalah kendala implementasi uqubat dalam qanun jinayat, catatan ini menegaskan satu bentuk kekeliruan identitas atau administrasi yang berimplikasi langsung pada kegagalan eksekusi dan ketidakpastian hukum — sebuah masalah yang, dalam kerangka perlindungan dan kemaslahatan, berpotensi merugikan korban, masyarakat, dan kredibilitas peradilan (Sagala & Nasution, 2022; Sumardiana, 2019).

________________________________________

10. Sintesis Normatif: Bagaimana Hukum Islam (Fiqh Jināyah) Memposisikan Kekeliruan Identitas

Jika disintesiskan dari rujukan yang tersedia, posisi normatif hukum Islam terhadap kekeliruan identitas dapat dirumuskan melalui tiga tesis berbasis sumber.

Pertama, pemidanaan harus bertumpu pada pembuktian yang memadai dan keyakinan hakim yang lahir dari indikator atau bukti, sehingga salah sasaran perlu dicegah dengan penguatan mekanisme pembuktian dan kehati-hatian hakim. Tesis ini ditopang oleh penekanan atas keyakinan hakim dan pembuktian oleh Ilmiyah, serta peran alat bukti keahlian untuk menghindari kekeliruan putusan oleh Astuti (Mansyur & Arafat, 2023; Nurhidayati et al., 2023).

Kedua, ketika salah sasaran benar-benar terjadi, terdapat konsekuensi pemulihan berupa hak ganti rugi bagi pihak yang dirugikan dan koreksi terhadap tindakan aparatur. Tesis ini dinyatakan eksplisit oleh Nikmah melalui konsep ganti rugi akibat kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Nurita, 2023).

Ketiga, ketika kekeliruan identitas berasal dari pelanggaran aparatur — salah tangkap atau salah tahan tanpa prosedur — atau dari rekayasa pihak tertentu melalui identitas palsu sebagai modus penipuan, maka perangkat sanksi yang paling konsisten dalam rujukan adalah ta'zīr, yakni sanksi diskresioner yang ditentukan hakim/ulī al-amr untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban. Tesis ini didukung oleh penjelasan umum ta'zīr oleh Azhar, penerapan ta'zīr pada identitas palsu oleh Munanda dkk., penggunaan ta'zīr pada delik modern yang tidak diatur khusus oleh Dzulfikriddin, serta pada kesalahan aparatur oleh Nikmah (Fauzan et al., 2021; Hasyim et al., 2023; Ilma & Maharani, 2024; Nurita, 2023).

Di sisi metodologis, Asma dan Taha serta Fauzan dkk. menegaskan bahwa hukum Islam dapat menerima perkembangan alat bantu pembuktian dan perlindungan yang dibutuhkan masyarakat karena sifatnya yang dinamis dan berwatak umum, sehingga alat identifikasi modern seperti sidik jari dapat diposisikan sebagai qarīnah untuk membantu memastikan "tepat orang" (Multiyani & Hariyanto, 2022; Rachman et al., 2023). Namun, kedua sisi itu sekaligus menuntut disiplin: karena kesalahan identifikasi ilmiah dapat berakibat serius — bahkan berujung pada batalnya dakwaan menurut hukum positif — maka pemanfaatannya harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian pembuktian dan akuntabilitas prosedural yang kuat agar tidak menjadi sumber error in persona baru (Multiyani & Hariyanto, 2022; Nurhidayati et al., 2023).

________________________________________

11. Penutup

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "error in persona" dalam konteks hukum Islam paling dapat dipahami melalui kategori "kekeliruan mengenai orangnya" yang menimbulkan dua konsekuensi besar: pemulihan hak melalui ganti rugi, pembelaan, dan koreksi putusan atau tindakan; serta pertanggungjawaban — termasuk kemungkinan ta'zīr — ketika kesalahan itu bersumber dari kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, atau dari modus manipulasi identitas berupa identitas palsu atau penipuan (Ilma & Maharani, 2024; Irawan, 2019; Nurita, 2023). Di sisi lain, pencegahan salah sasaran menuntut penguatan pembuktian dan keyakinan hakim yang berbasis alat bukti yang sah, termasuk penerimaan qarā'in modern seperti sidik jari sebagai instrumen bantu yang — menurut rujukan — dapat dianalogikan dalam kerangka qarīnah dalam hukum Islam, dengan tetap menyadari risiko kesalahan identifikasi (Multiyani & Hariyanto, 2022; Nurhidayati et al., 2023).

Dengan demikian, sintesis yang paling kuat dari sumber-sumber yang disediakan adalah bahwa hukum Islam, melalui perangkat fiqh jināyah dan hukum acara pidana Islam, mengorientasikan penyelesaian error in persona pada pencegahan ẓulm melalui pembuktian yang hati-hati, serta pemulihan dan koreksi melalui hak ganti rugi dan sanksi ta'zīr bila diperlukan (Hasyim et al., 2023; Nurhidayati et al., 2023; Nurita, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aisyah, F., Bima, N., & Haq, K. P. I. (2022). Politik hukum pidana Islam di Indonesia: Antara ketidakefektifan sanksi dan jaminan hak asasi manusia. Mizan Journal of Islamic Law, 6(1), 135. https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1198

Asma, N., & Taha, F. N. (2022). Kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian Resor Gorontalo perspektif hukum Islam. Al-Mizan, 18(2), 163–186. https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2899

Azhar, H. (2019). Persekusi dalam tinjauan fiqh jinayah. Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 4(1), 14–29. https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.437

Fauzan, F., Khalidin, B., & Maghfirah, I. (2021). Perspektif hukum Islam terhadap perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 22(2), 177. https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8017

Hasyim, N. F., Panjaitan, B. S., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap bidan yang memperdagangkan obat substandar dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn). Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 527–536. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2462

Ilma, H. A., & Maharani, N. (2024). Analisis pemberian keringanan hukuman terhadap justice collaborator perspektif fiqh jinayah. Tarunalaw Journal of Law and Syariah, 2(01), 69–83. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.176

Irawan, A. (2019). Hukum Islam dalam kerangka pembaruan hukum pidana di Indonesia, dilihat dari perspektif teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 4(2), 98. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1571

Larasati, R. R. P. D., & Harefa, B. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan. Jurnal USM Law Review, 6(2), 783–795. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045

Lubis, D. A. P., & Lubis, S. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(2), 255–276. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1643

Mansyur, M., & Arafat, Y. (2023). Protection of personal data of victims of child sexual abuse in court decision. Jurnal Geuthèë Penelitian Multidisiplin, 6(2), 130. https://doi.org/10.52626/jg.v6i2.255

Muharram, A., Haddade, A. W., & Natsif, A. F. (2021). Pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan: Analisis perbandingan hukum pidana Islam dan positif. Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.19332

Multiyani, N. W. E., & Hariyanto, D. R. S. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik dalam hukum positif Indonesia. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 10(7), 1464. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p01

Munanda, M., Kamaruzzaman, K., & Sholihin, R. (2020). Hukuman tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu ditinjau dari hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Bna). Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 10(1). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7406

Nurhidayati, N., Nugraha, S., Siskawati, E., Reslawati, R., & Luhgiatno, L. (2023). Budaya korupsi dan kebijakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Morality Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 94. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.371

Nurita, C. (2023). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana halangan perkawinan yang sah (Studi Kasus Putusan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt). Jurnal Ilmiah Metadata, 5(3), 92–109. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.396

Pristiwiyanto, P. (2020). Anak berhadapan hukum dalam perspektif restorative justice. Zahra Research and Tought Elementary School of Islam Journal, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37812/zahra.v1i1.69

Rachman, S. N., Pepa, C. O., & Ibrahim, A. M. (2023). Kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 1(1), 31–43. https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v1i1.81

Sagala, C. S. T., & Nasution, M. (2022). Implementasi Pancasila di tahun politik. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(2). https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.206

Sumardiana, B. (2019). Analisis yuridis larangan bomb joke dalam penerbangan guna menanggulangi risiko terorisme. Jambura Law Review, 1(1), 46–67. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1865