01308 - Escrow dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Rekening Penitipan dalam Transaksi Modern

Abstrak

Escrow (rekening bersama/rekening penitipan) merupakan mekanisme pembayaran yang melibatkan pihak ketiga tepercaya untuk menahan dana hingga syarat perjanjian terpenuhi. Artikel ini mengkaji posisi escrow dalam perspektif hukum Islam (fiqh muamalah) dengan menggunakan pendekatan analisis literatur. Kajian menunjukkan bahwa escrow pada dasarnya dapat dipandang mubah sebagai mekanisme penitipan dan penyaluran pembayaran, sepanjang memenuhi prasyarat syariah yang ketat: (i) transaksi pokoknya halal dan jelas, bebas dari gharar, tadlis, dan dharar; (ii) tidak mengandung unsur riba, termasuk tambahan atas dana yang sekadar ditahan karena faktor waktu; (iii) struktur akad pendukungnya jelas, baik melalui wadiah untuk penitipan maupun wakalah bil ujrah atau ijarah untuk jasa pengelolaan; serta (iv) dokumentasi, pelaporan, dan mekanisme penyelesaian sengketa dirancang secara transparan sesuai parameter kepatuhan syariah yang bersifat substantif dan berorientasi maqasid. Dalam praktik fintech dan crowdfunding syariah di Indonesia, escrow bahkan diposisikan sebagai elemen tata kelola yang diintegrasikan dengan regulasi OJK untuk memastikan pemisahan dan penahanan dana selama proses pembiayaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa escrow dapat menjadi instrumen yang sah dan fungsional dalam ekosistem keuangan Islam apabila dirancang dengan desain akad yang konsisten, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memadai, dan dokumentasi legal yang komprehensif.

Kata kunci: escrow, fiqh muamalah, wadiah, wakalah, fintech syariah, gharar, riba

________________________________________

Abstract

Escrow (joint account/custodial account) is a payment mechanism involving a trusted third party to hold funds until the conditions of an agreement are fulfilled. This article examines the position of escrow from the perspective of Islamic law (fiqh muamalah) using a literature analysis approach. The study reveals that escrow is fundamentally permissible (mubah) as a mechanism for depositing and disbursing payments through a trusted third party in modern transactions, provided that strict Sharia prerequisites are met: (i) the principal transaction is lawful and clear, free from gharar, tadlis, and dharar; (ii) it contains no element of riba, including any addition to funds merely held over time; (iii) the supporting contract structure is explicit, whether through wadiah for custody or wakalah bil ujrah or ijarah for management services; and (iv) documentation, reporting, and dispute resolution mechanisms are designed transparently in accordance with substantive Sharia compliance parameters oriented toward maqasid al-shariah. In the practice of Islamic fintech and crowdfunding in Indonesia, escrow is even positioned as a governance element integrated with OJK regulations to ensure fund segregation and retention during the financing process. This article concludes that escrow can serve as a legitimate and functional instrument within the Islamic financial ecosystem when designed with consistent contract structures, adequate Sharia Supervisory Board (SSB) oversight, and comprehensive legal documentation.

Keywords: escrow, fiqh muamalah, wadiah, wakalah, Islamic fintech, gharar, riba

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik transaksi modern, escrow (sering disebut "rekening bersama" atau "rekening penitipan") dipahami sebagai metode pembayaran yang melibatkan pihak ketiga yang dipercaya untuk menerima dana dari pembeli dan kemudian meneruskan dana tersebut kepada penjual (atau pihak berhak) sesuai mekanisme yang disepakati para pihak dalam transaksi (Junaidi, 2017; Katterbauer et al., 2023; Lai et al., 2018). Literatur tentang jual-beli daring di Indonesia juga menyebut escrow account/escrow service sebagai metode pembayaran melalui pihak ketiga (agen) yang menerima transfer dana dari pembeli, lalu agen meneruskan dana kepada penjual (Junaidi, 2017; Katterbauer et al., 2023).

Dalam konteks keuangan digital syariah, model bisnis Islamic crowdfunding dan sharia fintech di Indonesia juga menempatkan bank syariah sebagai escrow agent untuk mengelola fund holding account selama proses pembiayaan, yakni dana "ditahan" dalam mekanisme penitipan sampai tahap penyaluran sesuai proses pembiayaan (Iqbal & Subhan, 2022; Khasanudin & Santoso, 2022). Karena escrow berfungsi sebagai mekanisme pengamanan dan tata kelola arus dana dalam transaksi, maka penilaiannya menurut hukum Islam (fiqh muamalah) sangat bergantung pada bagaimana relasi para pihak dan dana yang dititipkan itu dikonstruksikan melalui akad, serta apakah struktur tersebut bebas dari unsur terlarang seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar/zhulm (Iqbal & Subhan, 2022; Jumaa, 2016; Katterbauer et al., 2023; Mustafida et al., 2021).

________________________________________

2. Landasan Normatif Fiqh Muamalah: Asas Kebolehan dan Larangan Unsur Terlarang

Pembahasan escrow dalam hukum Islam secara metodologis berangkat dari kerangka fiqh al-mu'amalat (hukum Islam di bidang transaksi), yang dalam literatur perbankan dan keuangan Islam ditegaskan mengandung pertimbangan keadilan sosial, ekuitas, dan fairness, sekaligus memuat kaidah bahwa transaksi komersial pada prinsipnya dibolehkan selama tidak ada larangan yang jelas (Asyiqin et al., 2024). Kajian fiqh muamalah kontemporer mengenai praktik pemasaran dan transaksi modern juga menegaskan kaidah umum bahwa bentuk-bentuk muamalah dapat dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya (Diallo et al., 2015).

Namun, kebolehan itu dibatasi oleh larangan syariah atas unsur riba (bunga/kelebihan yang tidak sah), gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian yang merusak), maysir (judi/spekulasi), tadlis (penipuan), dan dharar (mudarat) dalam akad (Iqbal & Subhan, 2022; Jumaa, 2016; Katterbauer et al., 2023; Mustafida et al., 2021). Prinsip pembatasan ini relevan secara langsung untuk escrow, sebab escrow pada dasarnya adalah mekanisme pengelolaan pembayaran; ia dapat menjadi sarana yang mubah bila dirancang untuk memfasilitasi transaksi yang halal dan memenuhi kejelasan hak serta kewajiban, tetapi dapat berubah bermasalah jika justru menutupi ketidakjelasan objek, penipuan, atau memunculkan tambahan atas utang karena penangguhan pembayaran (riba nasi'ah) (Jumaa, 2016; Katterbauer et al., 2023; Mustafida et al., 2021).

Dalam konteks industri fintech syariah di Indonesia, rambu larangan unsur-unsur tersebut juga ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi menurut prinsip syariah (disebut terbit tahun 2018 dalam literatur) yang menekankan bahwa platform tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram (Iqbal & Subhan, 2022). Dengan demikian, escrow sebagai fitur operasional dalam platform—misalnya menahan atau menampung dana investor atau pembayaran pembeli—harus diposisikan sebagai bagian dari kepatuhan syariah yang memastikan transaksi inti tetap berada dalam koridor bebas unsur terlarang (Iqbal & Subhan, 2022; Jumaa, 2016; Mustafida et al., 2021).

________________________________________

3. Memetakan Escrow ke dalam Akad-Akad Syariah: Wadiah, Wakalah, dan Implikasi Ujrah

3.1 Escrow sebagai Akad Wadiah

Secara konseptual, escrow dapat "diterjemahkan" ke dalam beberapa bentuk akad dalam fiqh muamalah, tergantung pada apa yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap dana. Pertama, escrow dapat didekati sebagai akad wadiah (titipan/custody), karena wadiah merupakan bentuk penitipan harta kepada pihak yang dipercaya untuk menjaga titipan tersebut (Asyiqin et al., 2024; Mawardi, 2017; Mohammed et al., 2019). Literatur perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menyebut wadiah sebagai akad yang digunakan pada produk simpanan tertentu, dan dalam konsep wadi'ah yad al-dhamanah pihak penerima titipan dapat menggunakan dana titipan, dengan karakter bahwa titipan dapat ditarik kembali oleh penitip sesuai ketentuan produk (Mawardi, 2017; Mohammed et al., 2019). Walaupun sumber-sumber tersebut membahas wadiah dalam konteks produk simpanan bank, karakter "penitipan" ini membantu menjelaskan bahwa escrow pada dasarnya harus diperlakukan sebagai amanah yang dijaga, bukan sebagai objek untuk menghasilkan keuntungan yang dijanjikan tanpa aktivitas riil (Mawardi, 2017; Mohammed et al., 2019; Saied et al., 2024).

3.2 Escrow sebagai Akad Wakalah

Kedua, escrow sangat sering beririsan dengan akad wakalah (perwakilan/agency), karena pihak ketiga—platform atau bank—bertindak sebagai agen yang diberi kuasa untuk mengelola proses pembayaran atau penyaluran dana sesuai mandat para pihak (Khasanudin & Santoso, 2022; Puneri, 2021; Sulong, 2018). Dalam praktik sharia P2P lending (contoh Ammana.id), hubungan antara pemberi dana dan penyelenggara platform menggunakan akad wakalah bil ujrah (wakalah dengan imbalan/fee), sehingga platform berposisi sebagai wakil dan berhak memperoleh ujrah atas jasa perwakilan tersebut (Puneri, 2021). Literatur tentang tantangan pengawasan syariah pada industri fintech syariah di Indonesia juga menegaskan penggunaan akad seperti wakalah bil ujrah dan musharakah dalam produk dan layanan yang dijalankan penyelenggara ("Untitled," 2019). Penggunaan wakalah ini penting bagi escrow karena menjelaskan dasar syariah pihak ketiga melakukan tindakan operasional tertentu—misalnya menerima dana dan menyalurkannya—tanpa mengubah substansi transaksi menjadi pinjam-meminjam berbunga (Iqbal & Subhan, 2022; Puneri, 2021; "Untitled," 2019).

3.3 Implikasi Ujrah dan Pergeseran Status Akad

Namun, penggunaan ujrah (fee) pada wakalah memiliki konsekuensi klasifikasi akad. Kajian fiqh dan praktik lembaga keuangan Islam menunjukkan adanya fenomena pergeseran dari "akad nirlaba" (tabarru') menjadi "akad bisnis" (tijari) ketika wakalah—juga hawalah dan kafalah—dipraktikkan dengan penetapan fee (ujrah), sehingga akad tersebut diperlakukan sebagai akad berbasis jasa/sewa (ijarah) (Maksum et al., 2021). Pergeseran ini berdampak pada perubahan hak dan tanggung jawab para pihak serta potensi sengketa bila status akad (tabarru' vs. tijari) tidak dipahami secara benar (Maksum et al., 2021). Karena itu, escrow syariah yang mengenakan biaya layanan harus memastikan pengungkapan fee dan ruang lingkup jasa secara jelas agar tidak menimbulkan gharar dan konflik status akad (Amalia & Rahmatullah, 2020; Maksum et al., 2021; "Untitled," 2019).

________________________________________

4. Escrow dalam Ekosistem Fintech dan Crowdfunding Syariah di Indonesia: Fungsi Fund Holding dan Kepatuhan Regulasi

Dalam pengembangan Islamic crowdfunding di Indonesia, literatur mencatat adanya kerja sama antara platform—misalnya Ammana—dengan bank syariah untuk pemanfaatan escrow account sebagai sarana fund holding (Iqbal & Subhan, 2022). Model aliansi strategis antara lembaga keuangan mikro syariah dan fintech juga secara eksplisit menempatkan bank syariah sebagai escrow agent yang mengelola fund holding account selama proses pembiayaan, serta pembukaan rekening untuk menampung dana investor (Khasanudin & Santoso, 2022). Dengan kata lain, di ranah fintech, escrow tidak sekadar "metode bayar" melainkan instrumen tata kelola yang memisahkan dana milik investor/pemberi dana dari dana operasional penyelenggara dan menahannya dalam proses sampai dapat disalurkan sesuai skema pembiayaan (Iqbal & Subhan, 2022; Khasanudin & Santoso, 2022).

Dimensi hukum positif Indonesia juga disebut sebagai dasar operasionalnya. Studi aliansi fintech–BMT menyatakan bahwa setiap aktivitas pinjam-meminjam dan transaksi yang melibatkan penyelenggara, pemberi pinjaman, dan/atau penerima pinjaman "harus melalui escrow account dan virtual account" sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi; ketidakpatuhan diposisikan sebagai bukti pelanggaran hukum oleh penyelenggara (Khasanudin & Santoso, 2022). Walaupun ketentuan ini merupakan hukum positif, ia beririsan dengan tujuan kepatuhan syariah karena mendorong pemisahan dana, transparansi aliran dana, dan mitigasi risiko penyalahgunaan amanah—isu-isu yang juga ditekankan dalam literatur tentang kepatuhan syariah dan tata kelola produk keuangan Islam (Amalia & Rahmatullah, 2020; Khan et al., 2021; "Untitled," 2019).

Dari sisi pencatatan dan alur dana, analisis fintech untuk lembaga keuangan mikro syariah menjelaskan bahwa ketika investor menyetujui pemberian modal—misalnya dalam skema mudharabah—dana ditransfer melalui escrow account/virtual account dan diakui sebagai dana investasi; pada sisi startup/platform, dana yang masuk melalui escrow/virtual account dapat diakui sebagai "deposit" sampai dana dipindahkan kepada pihak yang berhak, misalnya mudharib atau nadzir pada skema wakaf (Sulong, 2018). Uraian ini memperlihatkan fungsi escrow sebagai wadah penahanan dana sementara (fund holding) dan sekaligus menegaskan pentingnya akuntabilitas pelaporan agar tidak terjadi penyamaran substansi transaksi (Amalia & Rahmatullah, 2020; Sulong, 2018).

________________________________________

5. Escrow pada Transaksi Jual-Beli Daring dan Marketplace: Relasi dengan Kejelasan Objek dan Akad Pesanan

Pada jual-beli daring, penelitian tentang sistem pembayaran COD dan variasi metode pembayaran menyebutkan bahwa selain transfer bank, terdapat sistem pembayaran menggunakan pihak ketiga tepercaya untuk menerima uang yang disebut "joint account (escrow)" (Katterbauer et al., 2023). Kajian tersebut juga mengaitkannya dengan konstruksi fiqh seperti bai' maushufun fi al-dzimmah (jual-beli berbasis spesifikasi/komoditas yang dideskripsikan sebagai tanggungan) dan menyamakannya dengan transaksi pesanan (salam) dalam konteks fiqh muamalah, dengan penekanan bahwa mekanisme seperti itu dibolehkan jika dijalankan dengan komitmen kejujuran antara penjual dan pembeli serta terhindar dari unsur merugikan (Katterbauer et al., 2023). Sejalan dengan itu, tulisan tentang diseminasi hukum jual-beli daring pada platform e-commerce juga mendefinisikan escrow sebagai metode pembayaran melalui pihak ketiga (agen elektronik) di mana pembeli mentransfer uang ke rekening agen, lalu agen mentransferkan uang ke penjual (Junaidi, 2017). Sintesis dari dua sumber ini menunjukkan bahwa escrow dapat dinilai mubah sebagai wasilah (sarana) untuk melaksanakan transaksi yang sah, asalkan aspek utama akad jual-belinya tetap memenuhi syarat kehalalan barang, kejelasan kualitas/kuantitas, dan tidak mengandung penipuan atau tambahan yang batil (Jumaa, 2016; Katterbauer et al., 2023; Mustafida et al., 2021).

Batas kebolehannya menjadi lebih tegas ketika dihadapkan pada isu gharar dan tadlis. Kajian COD dalam perspektif hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa jual-beli daring pada prinsipnya mubah bila barang halal, kualitas dan kuantitas jelas antara yang ditawarkan dan yang diterima, dan pembayaran tidak mengandung unsur penipuan maupun "tambahan tanpa pengganti" (riba) selain ongkir yang disepakati di awal; sebaliknya menjadi haram bila mengandung gharar, riba, tadlis, dan dharar yang merugikan salah satu pihak (Katterbauer et al., 2023). Karena escrow sering dipakai dalam konteks remote transaction yang rawan mismatch informasi, maka penguatan kejelasan spesifikasi dan mekanisme komplain/penyelesaian menjadi bagian dari kepatuhan syariah yang menutup celah gharar dan tadlis (Amalia & Rahmatullah, 2020; Katterbauer et al., 2023; "Untitled," 2019).

________________________________________

6. Parameter Kepatuhan Syariah Escrow: Dokumentasi, Transparansi, dan Substansi Transaksi

Dalam literatur tata kelola kepatuhan syariah, evaluasi kesyariahan produk tidak cukup hanya berhenti pada "akad tertulis" (contract approach), melainkan perlu dilengkapi parameter maqasid al-shariah, pelaporan keuangan, dan dokumentasi legal kontrak untuk menghindari kesalahan yang berbiaya tinggi seperti litigasi dan hilangnya daya saing (Amalia & Rahmatullah, 2020). Parameter ini sangat relevan bagi escrow karena escrow adalah mekanisme yang dapat dipasang pada berbagai transaksi—jual-beli, pembiayaan, crowdfunding—sehingga risiko "form over substance" cukup tinggi: escrow bisa tampak rapi secara prosedural tetapi sebenarnya menutupi praktik yang menggeser risiko secara tidak adil atau memuat ketidakjelasan tanggung jawab (Amalia & Rahmatullah, 2020; Khan et al., 2021; Maksum et al., 2021). Literatur risiko hukum perbankan syariah juga menekankan adanya risiko akibat perbedaan prinsip syariah dengan hukum yang berlaku, termasuk isu enforceability, ketidakpastian regulasi, dan legalitas instrumen, sehingga mitigasi memerlukan desain struktur dan dokumentasi yang tepat (Khan et al., 2021). Dengan demikian, escrow syariah idealnya diletakkan dalam kerangka dokumentasi yang jelas: siapa penitip dana, siapa penerima manfaat akhir, kapan dana boleh dipindahkan, bagaimana mekanisme pembatalan/penyelesaian, dan bagaimana fee dihitung, agar tidak jatuh pada gharar dan sengketa status akad (Amalia & Rahmatullah, 2020; Khan et al., 2021; Maksum et al., 2021).

Prinsip lain yang menguatkan disiplin escrow adalah teori legitimasi keuntungan dalam hukum Islam. Kajian tentang dasar hak atas keuntungan (profit entitlement) dalam fikih menekankan bahwa keuntungan yang sah terkait dengan faktor seperti modal, kerja, dan damān (liabilitas/penanggungan), serta pada murabahah misalnya terdapat syarat kepemilikan/possession yang terkait dengan damān sebelum penjualan kepada nasabah (Trimulato et al., 2023). Sejalan dengan itu, diskursus kebijakan ekonomi Islam menegaskan bahwa return atas modal tunai dibenarkan bila modal terhubung dengan liabilitas, risiko, atau tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi riil—misalnya kontrak kemitraan, jual-beli, sewa, atau jasa (Saied et al., 2024). Implikasinya bagi escrow adalah bahwa pihak ketiga (escrow agent) pada dasarnya tidak berhak menjanjikan return atas "dana yang ditahan" semata-mata karena waktu, karena model seperti itu berpotensi bergeser ke logika riba; yang lebih tepat adalah ujrah atas jasa (wakalah/ijarah) yang transparan, atau bila dana memang diinvestasikan maka harus memakai struktur bagi hasil yang menanggung risiko sesuai ketentuan akad, misalnya mudharabah (Maksum et al., 2021; Saied et al., 2024; Trimulato et al., 2023; "Untitled," 2019).

________________________________________

7. Dimensi Tata Kelola dan Pengawasan Syariah: Peran DPS dan Kualitas Desain Akad

Literatur tentang tantangan pengawasan syariah pada fintech menegaskan bahwa berkembangnya variasi akad inovatif menuntut penguatan aspek regulasi, tata kelola perusahaan, dan kompetensi sumber daya manusia pengawas syariah, serta menekankan pentingnya pemilihan akad yang sesuai—misalnya murabahah atau mudharabah—dan pemenuhan prinsip keseimbangan dan keadilan sesuai syariah dan hukum yang berlaku ("Untitled," 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan syariah merupakan pembeda kunci produk keuangan Islam dan memerlukan proses persetujuan/pengawasan oleh otoritas/pakar syariah (Supriyadi, 2017). Karena escrow sering berada di "lapisan infrastruktur pembayaran", ia dapat luput dari perhatian bila pengawasan hanya fokus pada akad pembiayaan utama; padahal justru pada lapisan infrastruktur inilah potensi gharar prosedural, misalokasi tanggung jawab, atau ketidakjelasan fee dapat muncul (Amalia & Rahmatullah, 2020; Maksum et al., 2021; "Untitled," 2019).

Oleh sebab itu, desain escrow syariah menuntut konsistensi antara akad utama—misalnya murabahah/ijarah/mudharabah—dan akad pendukung—misalnya wakalah bil ujrah untuk layanan platform—termasuk kejelasan pemisahan akad sebagaimana prinsip pemisahan akad ijarah dan bai' dalam praktik keuangan Islam agar tidak tercampur menjadi satu akad yang menimbulkan ketidakjelasan (Asyiqin et al., 2024; Maksum et al., 2021).

________________________________________

8. Penyelesaian Sengketa terkait Escrow: Pilihan Forum, Klausul Akad, dan Konsekuensi Hukum

Karena escrow menempatkan pihak ketiga dalam arus dana, potensi sengketa bisa muncul tidak hanya antara pembeli dan penjual, tetapi juga melibatkan escrow agent terkait keterlambatan pelepasan dana, sengketa pemenuhan syarat transaksi, atau keberatan atas fee. Literatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia menyebut bahwa regulasi—termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah—menyediakan kanal penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non-litigasi, dan mengakui peran lembaga arbitrase syariah nasional dalam sengketa tertentu (Alshater et al., 2022). Kajian lain tentang sengketa pembiayaan mudharabah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui litigasi atau non-litigasi, termasuk arbitrase (BASYARNAS) bila klausul perjanjian menentukan demikian, serta menekankan bahwa pilihan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian dari desain akad (Hendri, 2021). Dalam perspektif escrow, dua rujukan ini menegaskan pentingnya klausul yang eksplisit: forum sengketa, mekanisme pembuktian pemenuhan syarat, dan otoritas pemutus, agar proses pelepasan/penahanan dana tidak menjadi sumber zhulm atau dharar (Alshater et al., 2022; Hendri, 2021; Jumaa, 2016).

________________________________________

9. Kesimpulan

Secara sintesis dari literatur yang tersedia, escrow pada dasarnya dapat dipandang mubah sebagai mekanisme penitipan dan penyaluran pembayaran melalui pihak ketiga tepercaya (rekening bersama) dalam transaksi modern (Junaidi, 2017; Katterbauer et al., 2023). Kebolehan tersebut konsisten dengan kerangka fiqh muamalah yang menilai transaksi komersial pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak melanggar larangan syariah (Asyiqin et al., 2024; Diallo et al., 2015).

Namun, kebolehan escrow bersifat bersyarat ketat: (i) transaksi pokoknya halal dan jelas sehingga terhindar dari gharar, tadlis, dan dharar; (ii) tidak mengandung riba, termasuk menghindari "tambahan karena waktu" atas dana yang sekadar ditahan; (iii) struktur akad pendukungnya jelas, misalnya wadiah untuk penitipan dan wakalah bil ujrah/ijarah untuk jasa pengelolaan; serta (iv) dokumentasi, pelaporan, dan mekanisme sengketa dirancang transparan sesuai parameter kepatuhan syariah yang tidak hanya bersifat formal-akad tetapi juga berorientasi maqasid, dokumentasi legal, dan akuntabilitas (Amalia & Rahmatullah, 2020; Katterbauer et al., 2023; Maksum et al., 2021; Mustafida et al., 2021).

Dalam praktik fintech dan crowdfunding syariah Indonesia, escrow bahkan diposisikan sebagai elemen tata kelola yang diintegrasikan dengan regulasi—misalnya POJK 77/2016—untuk memastikan pemisahan dan penahanan dana selama proses pembiayaan, yang dapat memperkuat transparansi dan perlindungan konsumen bila selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan pengawasan DPS (Iqbal & Subhan, 2022; Khasanudin & Santoso, 2022; "Untitled," 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alshater, M. M., Hassan, M. K., Sarea, A., & Samhan, H. M. (2022). Islamic accounting research between 1982 and 2020: a hybrid review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(8), 1176–1196. https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2021-0132

Amalia, E., & Rahmatullah, I. (2020). Strategic alliances between sharia microfinance institutions and financial technology in strengthening small micro enterprises (MSEs). Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 13(2), 240. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7743

Asyiqin, I. Z., Akbar, M. F., Onielda, M. D. A., & Farid, A. M. binti M. (2024). Mushārakah Mutanāqiṣah (diminishing partnership) regulation for housing finance in Indonesian and Malaysian law. Al-Ahkam, 34(1), 147–168. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20133

Diallo, O., Fitrijanti, T., & Tanzil, N. N. (2015). Analysis of the influence of liquidity, credit and operational risk, in Indonesian Islamic bank's financing for the period 2007–2013. Gadjah Mada International Journal of Business, 17(3), 279. https://doi.org/10.22146/gamaijb.8507

Hendri, L. (2021). Examining maqasid sharia attainment: case of financing products of Bank Muamalat Indonesia. Journal of Islamic Economic and Business Research, 1(2), 216–230. https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.13

Iqbal, A., & Subhan, M. (2022). The role of Bank Syariah Indonesia microfinance in financing small-scale businesses. Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama, 5(2). https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i2.21433

Jumaa, M. A. A. M. S. (2016). Islamic finance in theory and practice. Chinese Business Review, 15(7). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2016.07.003

Junaidi, A. (2017). The effectiveness of interest-free loan financing (Qardhul Hasan) as the social implementer of Islamic bank to reduce poverty in Surakarta. Yustisia Jurnal Hukum, 6(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v6i2.12390

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI driven Islamic buy now pay later (BNPL): a legal analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Khan, M. B., Ghafoorzai, S. A., Patel, I., & Shehbaz, D. M. (2021). Waqf based Islamic fintech model for agriculture sector of Indonesia. Euromid Journal of Business and Tech-Innovation (EJBTI), 4(1), 73–85. https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61

Khasanudin, K., & Santoso, B. (2022). Analysis of financial technology product contracts peer to peer lending syariah platform Ammana.id. Journal of Law and Legal Reform, 3(2), 185–214. https://doi.org/10.15294/jllr.v3i2.54623

Lai, K. Y., Cheng, T. L., & Eng, T. K. (2018). A study on the level of acceptance towards the Islamic home financing: empirical study in Malaysia. Research in Economics and Management, 3(1), 45. https://doi.org/10.22158/rem.v3n1p45

Maksum, M., Sholeh, M., & Afiyanah, Y. (2021). The shift of non-profit contract to business contract in the Islamic financial institution business activities. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.269

Mawardi, I. (2017). Business model of Islamic microfinance institution: Indonesia case. GATR Accounting and Finance Review, 2(1), 22–30. https://doi.org/10.35609/afr.2017.2.1(4)

Mohammed, N. F., Fahmi, F. M., & Ahmad, A. E. (2019). The need for Islamic accounting standards: the Malaysian Islamic financial institutions experience. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(1), 115–133. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2015-0059

Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). The development of Islamic crowdfunding in Indonesia and its impact towards SMEs. Hasanuddin Economics and Business Review, 4(3), 20. https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547

Puneri, A. (2021). Conventional and Islamic letter of credit: comparison and implementation. Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, 4(2), 124. https://doi.org/10.20473/aijief.v4i2.23048

Saied, G. M. A. A., Awang, M. D., & Ahmad, S. B. (2024). Hybrid sukuk and wealth preservation: aligning with maqasid al-shariah principles in modern Islamic finance. International Journal of Religion, 5(12), 1487–1495. https://doi.org/10.61707/m3fpb331

Sulong, J. (2018). Issues of shariah in Islamic loan in Malaysia: a review. 884–894. https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.90

Supriyadi, A. (2017). Implementation reconstruction of sharing profit and losses in murabahah financing in sharia bank Indonesia based on Islamic justice perspective. Jurnal Pembaharuan Hukum, 4(3), 324. https://doi.org/10.26532/jph.v4i3.2328

Trimulato, T., Mustamin, A., & Syarifuddin, S. (2023). Linkage of sharia banking and sharia fintech to support the sustainable development goals program. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 7(2), 104. https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10849

Untitled. (2019). Journal of Social Science and Humanities, 2(6). https://doi.org/10.26666/rmp.jssh.2019.6.4