01303 - Erga Omnes dalam Perspektif Hukum Islam: Sebuah Kajian Pemadanan Konseptual

Juridical Conceptual Mapping of Erga Omnes in Islamic Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep erga omnes — hak atau kewajiban yang berlaku dan mengikat terhadap semua orang — dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan pemadanan konseptual (conceptual mapping). Mengingat bahwa erga omnes bukan terminologi asli fikih melainkan konsep kategorisasi dalam tradisi hukum Barat/Latin, kajian ini memposisikan diri sebagai upaya metodologis untuk memetakan norma-norma Syariah yang memiliki karakter "berlaku umum" tanpa mengidentikkan kedua sistem secara filosofis. Melalui telaah literatur, ditemukan bahwa pada tingkat konseptual, erga omnes membedakan hak/kewajiban berdaya umum dari hak/kewajiban yang bersifat relasional (inter partes). Pada tingkat Syariah, norma-norma tertentu beralamat umum kepada komunitas beriman, dan konsep wajib al-kafiyah memperlihatkan struktur "pembebanan kewajiban pada komunitas" yang secara awal mengikat semua pihak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah erga omnes beroperasi sebagai daya ikat umum putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada ranah hukum keluarga Islam dan ekonomi Syariah. Artikel ini menegaskan bahwa kehati-hatian konseptual tetap diperlukan agar pemadanan tidak menghapus perbedaan filosofi, konteks, dan konsekuensi antara Syariah sebagai sistem normatif ilahi dan konsep erga omnes dalam tradisi hukum Latin.

Kata kunci: erga omnes; hukum Islam; Syariah; wajib al-kafiyah; pemadanan konseptual; hukum internasional

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of erga omnes — rights or obligations applicable and binding upon all persons — from the perspective of Islamic law through a conceptual mapping approach. Given that erga omnes is not an original term in Islamic jurisprudence (fiqh) but rather a categorization concept rooted in Western/Latin legal tradition, this study positions itself as a methodological endeavor to map Sharia norms that carry a "universally applicable" character without philosophically equating the two systems. Through a literature review, it is found that at the conceptual level, erga omnes distinguishes rights/obligations with general effect from those that are relational (inter partes). At the Sharia level, certain norms are addressed generally to the community of believers, and the concept of wajib al-kafiyah demonstrates a structure of "communal obligation" that is initially binding upon all. In the context of Indonesian positive law, the term erga omnes operates as the general binding force of Constitutional Court decisions affecting the domains of Islamic family law and Sharia economics. This article affirms that conceptual caution remains necessary so that the mapping does not erase differences in philosophy, context, and consequences between Sharia as a divine normative system and the concept of erga omnes within the Latin legal tradition.

Keywords: erga omnes; Islamic law; Sharia; wajib al-kafiyah; conceptual mapping; international law

________________________________________

1. Pendahuluan: Istilah Erga Omnes dan Relevansinya ketika Dibaca "Menurut Hukum Islam"

Istilah erga omnes (Latin) pada dasarnya dipakai untuk menandai hak atau kewajiban yang "berlaku terhadap semua orang", yakni hak yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang mengganggunya dan kewajiban yang "dihutang" kepada suatu komunitas luas, bukan hanya kepada pihak tertentu. Literatur hukum menjelaskan erga omnes sebagai "towards all/towards everyone" dan mengilustrasikannya dengan hak kebendaan (property right) yang dapat ditegakkan terhadap setiap pelanggaran, berbeda dari hak kontraktual yang hanya dapat ditegakkan terhadap pihak yang berkontrak (inter partes) (Widhiyanti & Medianto, 2022; Emre, 2019). Dalam hukum internasional, erga omnes lazim dipakai untuk menunjuk kewajiban negara yang "diutang kepada masyarakat internasional secara keseluruhan" sehingga semua negara memiliki legal interest untuk menuntut penghormatannya, sebagaimana dipopulerkan dalam Barcelona Traction dan dipahami sebagai kewajiban "owed towards the international community as a whole" (Bećirović-Alić, 2023; Deineko, 2022; Hakimi, 2017; Quirico, 2007).

Ketika pertanyaan diajukan tentang "erga omnes menurut hukum Islam", masalah metodologisnya adalah bahwa erga omnes bukanlah terminologi asli fikih, melainkan konsep kategorisasi dalam tradisi hukum Barat/Latin yang kemudian dipakai lintas bidang — hukum internasional, hukum perdata, teori hak, dan hukum tata negara — untuk membedakan efek "umum" versus "relasional/kontraktual" (Widhiyanti & Medianto, 2022; Emre, 2019; Radončić & Stanley-Ryan, 2024). Karena itu, pembacaan "menurut hukum Islam" paling aman diposisikan sebagai upaya pemadanan konseptual (conceptual mapping): menggunakan erga omnes sebagai lensa untuk menjelaskan jenis norma Syariah yang memang ditujukan secara umum kepada subjek yang menjadi alamat Syariah, sambil mengakui bahwa sistem normatif Syariah memiliki filsafat, konteks, dan konsekuensi sendiri sebagai ekspresi kehendak ilahi (Guerreiro, 2023).

________________________________________

2. Kerangka Umum: Erga Omnes sebagai "Efek Umum" vs. Inter Partes sebagai "Efek Relasional"

Di satu sisi, erga omnes sering dipakai untuk membedakan "hak absolut" dari "hak relasional". Literatur mengaitkan erga omnes right dengan hak milik (property right) yang dapat ditegakkan terhadap siapa pun, dan membedakannya dari hak kontraktual yang hanya bisa ditegakkan terhadap pihak lawan kontrak (Widhiyanti & Medianto, 2022; Emre, 2019). Dalam konteks struktur kepemilikan atau peralihan efek (securities), misalnya, erga omnes dipakai untuk menandai jenis posisi hukum yang "against the world" dan dibedakan dari struktur yang semata-mata relasional terhadap perantara langsung (Emre, 2019). Dalam konteks arbitrase, juga ditegaskan bahwa putusan arbitrase pada dasarnya berdaya inter partes (mengikat para pihak) dan tidak berdaya erga omnes; karena itu, sengketa yang menyangkut hak "absolut" yang dapat dituntut terhadap pihak ketiga kerap dinilai bermasalah untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Di sisi lain, dalam hukum internasional, erga omnes secara khas dilekatkan pada "siapa yang berhak mengeluh/menuntut" (standing/locus standi) saat sebuah kewajiban dilanggar: karena kewajiban itu dianggap "diutang kepada komunitas internasional sebagai keseluruhan", maka setiap negara memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan pelanggarannya (Bećirović-Alić, 2023; Quirico, 2007). Bahkan, sebagian literatur menekankan bahwa watak erga omnes terkait dengan konsekuensi prosedural (standing) lebih daripada substansi normanya, sehingga penting untuk membedakan antara klaim "norma ini penting" dan klaim teknis "siapa yang memiliki hak untuk mempersoalkan pelanggaran norma ini" (Bećirović-Alić, 2023; Deineko, 2022; Hakimi, 2017).

Peringatan metodologis ini relevan ketika erga omnes "diterjemahkan" ke dalam kajian hukum Islam: jangan sampai label erga omnes dipahami sekadar retorika universalitas, melainkan harus dijelaskan secara presisi — "umum" dalam arti apa, terhadap siapa, dan melalui mekanisme konsekuensi apa (Deineko, 2022; Hakimi, 2017).

________________________________________

3. Syariah sebagai Sistem Normatif: Titik Masuk untuk Membaca "Efek Umum" (Sejenis Erga Omnes) dalam Hukum Islam

Kajian perbandingan menempatkan Syariah — dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama — sebagai sistem normatif yang dipandang berasal dari Tuhan, sehingga berbeda secara konseptual dari hukum positif yang dipandang sebagai produk manusia (Guerreiro, 2023). Dalam beberapa negara Islam, Syariah dipraktikkan sebagai hukum agama, dan konsepsi "kebijakan publik" (public policy) pun dapat ditarik dari sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Sunna, Ijma, dan Qiyas, dengan penekanan bahwa tiap negara Islam dapat menafsirkan dan membentuk kriteria kebijakan publiknya secara berbeda. Dua poin ini penting: pertama, Syariah memiliki klaim normativitas yang tidak bergantung pada kontrak antarindividu; dan kedua, penerjemahan normanya ke dalam institusi negara atau putusan dapat bervariasi antaryurisdiksi (Guerreiro, 2023).

Dalam studi tentang penalaran normatif Syariah, dijelaskan bahwa konsep-konsep normatif seperti wajib, haram, sunnah, dan lainnya dapat dipetakan (mapped) ke dalam kategori normatif konvensional seperti kewajiban (obligation), larangan (prohibition), dan izin (permission), sambil ditegaskan bahwa sekalipun ada tumpang tindih konseptual, kedua sistem normatif — Syariah dan sistem normatif sipil/Barat — perlu dipisahkan dari segi filsafat, konteks, dan konsekuensi karena Syariah dipahami sebagai ekspresi kehendak ilahi. Studi yang sama juga menyatakan bahwa beberapa putusan atau ketentuan normatif yang bersumber dari Syariah ditujukan untuk diterapkan kepada semua orang beriman (believers) sebagai alamat norma tersebut.

Dengan demikian, bila erga omnes dipahami sebagai "norma yang alamatnya bersifat umum" — bukan hasil relasi kontraktual — maka sebagian norma Syariah memang memiliki watak "umum" dalam arti ditujukan kepada seluruh subjek yang menjadi alamat Syariah, dalam hal ini "all believers" (Guerreiro, 2023).

________________________________________

4. "Kewajiban yang Mengikat Semua" dalam Syariah: Pemadanan melalui Konsep Kewajiban Individual dan Kewajiban Kolektif

Salah satu kontribusi paling langsung dari literatur Syariah untuk menjelaskan "kewajiban yang mengikat semua" ialah pembedaan bentuk kewajiban. Studi penalaran normatif Syariah menjelaskan konsep wajib al-kafiyah sebagai kewajiban yang apabila telah dilaksanakan oleh satu orang maka kewajiban gugur dari anggota komunitas lainnya, tetapi seluruh komunitas dianggap berdosa apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya. Dalam formulasi itu, wajib al-kafiyah menunjukkan struktur "kewajiban komunitas": kewajiban tersebut pada awalnya "membebani komunitas" — dalam arti semua berada di bawah beban kewajiban — tetapi realisasi faktual pelaksanaannya dapat dipenuhi oleh sebagian sehingga membebaskan yang lain. Studi yang sama menambahkan bahwa, dalam pengertian klasik, meninggalkan wajib dipandang berkonsekuensi hukuman sementara melaksanakannya dipandang berkonsekuensi ganjaran (reward), menegaskan bahwa efek normatif Syariah tidak selalu identik dengan sanksi negara melainkan juga konsekuensi normatif-keagamaan.

Jika pemahaman erga omnes dipakai secara analogis sebagai "kewajiban yang bersifat umum, tidak terbatas pada pihak-pihak tertentu", maka wajib al-kafiyah dapat dibaca sebagai bentuk kewajiban yang "mengikat semua" pada tingkat pembebanan awal (scope of addressees), sekalipun pada tingkat pemenuhan (performance) ia memungkinkan substitusi pelaksanaan oleh sebagian anggota komunitas. Analogi ini sekaligus menunjukkan keterbatasan pemadanan: dalam hukum internasional, erga omnes sering berkelindan dengan masalah standing dan konsekuensi tanggung jawab negara; sedangkan pada norma Syariah, yang ditekankan ialah struktur normatif kewajiban — siapa yang menjadi alamat, bagaimana kewajiban gugur atau terpenuhi, dan konsekuensi normatif klasiknya (Bećirović-Alić, 2023; Hakimi, 2017).

________________________________________

5. Hak dan Kewajiban dalam Institusi Keluarga (Nikah): Mana yang "Umum" dan Mana yang "Relasional"

Dalam pembahasan perkawinan menurut Syariah, dijelaskan bahwa agar tujuan perkawinan terwujud, pembentuk norma menetapkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan; dan kewajiban atau hak itu dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban bersama suami-istri, kewajiban suami terhadap istri, serta kewajiban istri terhadap suami (Guerreiro, 2023). Struktur ini secara konseptual dekat dengan pola inter partes (relasional) karena kewajiban itu lahir dari institusi atau akad yang menghubungkan dua subjek tertentu dan memusat pada relasi timbal balik di dalam rumah tangga (Guerreiro, 2023).

Perbedaan antara yang "relasional" dan yang "umum" menjadi relevan karena literatur hukum keluarga juga mengenal pembedaan gangguan atau ketidakteraturan perkawinan (marital disorders) yang dapat bersifat "absolut dan permanen" dalam arti "berlaku terhadap semua orang (erga omnes)" atau sebaliknya hanya "terhadap orang tertentu" (inter omnes) (Guerreiro, 2023). Dengan memakai pembedaan tersebut, "erga omnes dalam konteks hukum keluarga" tidak harus dimaknai sebagai "kewajiban moral umum" seperti norma larangan atau perintah, melainkan juga dapat dimaknai sebagai "efek status" yang berlaku luas: misalnya, ketika suatu keadaan, putusan, atau konsekuensi yang menyangkut status perkawinan dinilai memiliki efek terhadap semua pihak, bukan hanya para pihak yang berperkara (Guerreiro, 2023; Radončić & Stanley-Ryan, 2024).

Hal ini selaras dengan pemahaman umum bahwa erga omnes sering dipakai untuk menandai akibat hukum yang tidak berhenti pada para pihak saja, melainkan mempunyai daya ikat yang meluas (Radončić & Stanley-Ryan, 2024). Namun, rujukan yang diberikan terutama menjelaskan klasifikasi "erga omnes" dalam literatur hukum keluarga secara umum dan pembagian kewajiban dalam perkawinan Syariah, sehingga penerapan langsungnya ke doktrin fikih yang lebih teknis di luar uraian tersebut tidak dapat dipastikan dari sumber yang tersedia (Guerreiro, 2023).

________________________________________

6. Syariah, "Kebijakan Publik", dan Variasi Penerjemahan Erga Omnes dalam Negara-Negara Muslim

Konsep "mengikat semua" dalam lingkungan negara modern sering tampil sebagai "kebijakan publik" (public policy) dan mekanisme institusional. Dalam kajian penegakan putusan arbitrase, ditegaskan bahwa di sejumlah negara Islam, Syariah dipraktikkan sebagai hukum agama, dan kebijakan publik dapat berakar pada sumber-sumber utama hukum Islam — Al-Qur'an, Sunna, Ijma, Qiyas — serta setiap negara Islam menafsirkan kebijakan publik sesuai pendekatannya sendiri. Artinya, sekalipun norma Syariah dapat dipahami memiliki alamat umum kepada komunitas beriman (believers) dalam kerangka normatifnya, penerjemahan menjadi "daya ikat umum" melalui institusi negara — misalnya sebagai kebijakan publik — bersifat kontekstual dan tidak seragam.

Konteks ini sekaligus mengingatkan bahwa "erga omnes" sebagai label daya ikat umum dapat muncul pada tingkat yang berbeda: pertama, pada tingkat norma Syariah sebagai "kode kehidupan" dan klasifikasi normatif (wajib/haram dan sebagainya) yang ditujukan kepada komunitas beriman; dan kedua, pada tingkat hukum negara yang menginstitusionalisasikan sebagian norma itu menjadi kebijakan publik atau aturan positif (Guerreiro, 2023). Karena sumber yang tersedia menekankan adanya keragaman interpretasi kebijakan publik di negara-negara Islam, maka klaim mengenai bentuk "kewajiban umum" Syariah di level negara harus selalu dibingkai sebagai "bergantung pada pendekatan negara yang bersangkutan", bukan sebagai satu model tunggal yang universal.

________________________________________

7. Catatan dari Praktik Indonesia: "Erga Omnes" sebagai Daya Ikat Umum Putusan yang Memengaruhi Ranah Hukum Islam Positif

Di Indonesia, istilah erga omnes juga dipakai secara eksplisit dalam konteks daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi (MK): putusan pengujian undang-undang dipahami berdaya ikat terhadap semua, tidak hanya para pihak yang berperkara, karena objek yang diuji adalah norma undang-undang yang mengikat umum (Lilienthal & Ahmad, 2017; Radončić & Stanley-Ryan, 2024). Literatur menegaskan bahwa putusan MK dalam pengujian undang-undang bersifat final and binding sekaligus berkarakter erga omnes, sehingga mengikat seluruh komponen bangsa yang terkait dengan norma undang-undang yang diuji dan menuntut implementasi yang meluas, bukan sekadar pemulihan antarpara pihak (Lilienthal & Ahmad, 2017; Radončić & Stanley-Ryan, 2024). Dalam kajian pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, ditegaskan pula bahwa putusan MK terkait judicial review bersifat erga omnes (berdaya ikat umum) dan berbeda dari putusan peradilan biasa yang umumnya hanya mengikat para pihak (inter pares) (Lilienthal & Ahmad, 2017).

Dalam ranah ekonomi Syariah, literatur tentang perbankan Syariah dan eksekusi jaminan juga menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta berimplikasi erga omnes (mengikat semua warga), sehingga kepatuhan terhadap putusan tersebut tidak dapat dibatasi pada pihak tertentu saja (Zdravković, 2021). Kajian lain menegaskan bahwa pertimbangan ekonomi bukan alasan yang sah untuk tidak melaksanakan putusan MK karena putusan tersebut memiliki daya ikat yang harus dipatuhi oleh siapa pun (erga omnes) (Fasia, 2021).

Dengan demikian, walaupun "erga omnes menurut hukum Islam" pada level fikih lebih tepat dibaca sebagai pemadanan mengenai norma yang beralamat umum kepada komunitas (believers) dan struktur kewajiban seperti wajib al-kafiyah, pada level "hukum Islam positif" — yakni norma atau kelembagaan Syariah yang beroperasi dalam negara — istilah erga omnes hadir sebagai konsep daya ikat umum putusan konstitusional yang memengaruhi bidang-bidang yang sering diasosiasikan dengan hukum Islam, yaitu hukum keluarga dan ekonomi Syariah (Fasia, 2021; Lilienthal & Ahmad, 2017).

________________________________________

8. Kehati-hatian Konseptual: Mengapa "Erga Omnes" Tidak Boleh Disamakan Begitu Saja dengan Universalitas Syariah

Pertama, literatur pemetaan konsep normatif Syariah secara eksplisit memperingatkan bahwa meskipun ada tumpang tindih antara konsep Syariah — misalnya wajib/haram/sunnah — dan kategori normatif konvensional (obligation/prohibition/permission), kedua sistem tetap perlu dipisahkan dalam filsafat, konteks, dan konsekuensinya karena Syariah dipandang sebagai ekspresi kehendak ilahi. Karena itu, penggunaan erga omnes untuk Syariah semestinya diposisikan sebagai alat bantu penjelasan (heuristic) tentang "cakupan alamat norma" atau "efek status yang meluas", bukan sebagai klaim identitas konseptual bahwa struktur Syariah sama dengan struktur hak/kewajiban erga omnes dalam hukum internasional atau perdata (Widhiyanti & Medianto, 2022).

Kedua, di hukum internasional sendiri, konsep erga omnes sering diperdebatkan dan dipakai sebagai "vademecum" untuk menghasilkan beragam efek hukum, sehingga ada risiko inflasi makna (Hakimi, 2017; Deineko, 2022). Literatur tentang Barcelona Traction menilai bahwa ketergantungan yang "inflationary" pada konsep erga omnes bisa menjadi tantangan konseptual karena istilah itu dipakai untuk menjelaskan bermacam-macam akibat hukum (Deineko, 2022). Peringatan ini relevan untuk diskursus hukum Islam: bila erga omnes dipakai terlalu longgar hanya untuk mengatakan "Islam itu universal", maka analisis kehilangan presisi tentang (i) siapa alamat norma, misalnya "all believers"; (ii) jenis normanya (obligation/prohibition/permission); dan (iii) apakah yang dimaksud "mengikat semua" adalah mengikat secara moral-keagamaan, secara sosial, atau secara yuridis-negara (Deineko, 2022; Radončić & Stanley-Ryan, 2024).

________________________________________

9. Kesimpulan

Dengan berbasis pada sumber yang tersedia, "erga omnes menurut hukum Islam" paling dapat dijelaskan secara bertingkat. Pada tingkat konseptual, erga omnes membedakan hak atau kewajiban berdaya "umum" — misalnya hak kebendaan yang dapat ditegakkan terhadap siapa pun — dari hak atau kewajiban yang semata relasional, yaitu kontraktual atau inter partes (Widhiyanti & Medianto, 2022; Emre, 2019). Pada tingkat hukum internasional, erga omnes dipahami sebagai kewajiban yang diutang kepada masyarakat internasional sebagai keseluruhan, yang menimbulkan kepentingan hukum bagi semua negara untuk menuntut penghormatannya, dengan penekanan bahwa watak erga omnes sering terkait standing dan konsekuensi prosedural (Bećirović-Alić, 2023; Hakimi, 2017; Quirico, 2007).

Pada tingkat Syariah, literatur penalaran normatif Syariah memungkinkan pemadanan bahwa norma-norma Syariah tertentu beralamat umum kepada komunitas beriman (believers) dan bahwa struktur kewajiban seperti wajib al-kafiyah memperlihatkan "pembebanan kewajiban pada komunitas" yang secara awal mengikat semua, meski pemenuhan dapat dipikul oleh sebagian. Dalam praktik negara — misalnya Indonesia — istilah erga omnes juga beroperasi sebagai daya ikat umum putusan konstitusional yang berdampak pada ranah hukum keluarga Islam dan ekonomi Syariah sebagai bagian dari hukum positif (Fasia, 2021; Lilienthal & Ahmad, 2017).

Di seluruh tingkat ini, kehati-hatian konseptual tetap diperlukan karena pemadanan tidak boleh menghapus perbedaan filsafat, konteks, dan konsekuensi antara Syariah sebagai sistem normatif ilahi dan konsep erga omnes dalam tradisi hukum Latin yang berkembang dalam hukum internasional atau perdata (Deineko, 2022; Guerreiro, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Bećirović-Alić, M. (2023). Comparative legal review of marriage in Sharia law and positive family law of the Republic of Serbia. Strani Pravni Zivot, 67(1), 109–127. https://doi.org/10.56461/spz_23107kj

Deineko, D. (2022). Responsibility of states for breach of erga omnes obligations by omission: Accountability of Belarus for genocide of Ukrainians. Юридичний Вісник, (2), 236–246. https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.2344

Emre, Y. (2019). A refusal reason of recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Zbornik Radova Pravnog Fakulteta U Splitu, 56(2), 503–522. https://doi.org/10.31141/zrpfs.2019.56.132.503

Fasia, E.-E. (2021). No provision left behind – Law of the Sea Convention's dispute settlement system and obligations erga omnes. The Law and Practice of International Courts and Tribunals, 20(3), 519–547. https://doi.org/10.1163/15718034-12341457

Guerreiro, A. (2023). The attempt to universalise domestic jurisdictions: International criminal justice and Russia. Moscow Journal of International Law, (2), 77–94. https://doi.org/10.24833/0869-0049-2023-2-77-94

Hakimi, M. (2017). Constructing an international community. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3016642

Lilienthal, G., & Ahmad, N. (2017). Communis opinio and jus cogens: A critical review on pro-torture law and policy argument. Journal of East Asia and International Law, 10(2), 379–380. https://doi.org/10.14330/jeail.2017.10.2.03

Quirico, O. (2007). A formal prescriptive approach to general principles of (international) law. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1023861

Radončić, M., & Stanley-Ryan, A. (2024). Pro patria mori: When states encourage civilian involvement in armed conflict. International Review of the Red Cross, 106(926), 897–930. https://doi.org/10.1017/s1816383124000468

Widhiyanti, H. N., & Medianto, M. I. N. (2022). Indonesia obligation to repatriate nationals who had joined the Islamic State of Iraq and Syria. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 153–168. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2574

Zdravković, A. (2021). Obligations erga omnes: Jus cogens in statu nascendi? A theory inspired by the nature of international law. Pravni Zapisi, 12(2), 577–593. https://doi.org/10.5937/pravzap0-34454