01304 - Error in Judicando: Kesalahan Hakim dalam Penerapan dan Penafsiran Hukum Perspektif Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep error in judicando — kesalahan hakim dalam menerapkan atau menafsirkan hukum ketika memutus perkara — dari perspektif hukum Islam dan praktik Peradilan Agama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis studi kepustakaan, artikel ini menelaah akar epistemik kemungkinan kekeliruan hakim dalam kerangka syariah–fiqh–ijtihad, bentuk-bentuk error in judicando yang muncul dalam putusan peradilan, faktor-faktor penyebabnya, serta mekanisme koreksi dan pencegahannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa error in judicando dapat mewujud dalam berbagai bentuk: salah menafsirkan nash atau pasal kompilasi, salah meramu otoritas sumber hukum, salah menentukan kompetensi absolut, hingga kualitas pertimbangan yang tidak memadai. Dalam perspektif hukum Islam, kekeliruan ini dimungkinkan karena fiqh, ijtihad, dan putusan adalah produk kognitif manusia yang dapat salah, berbeda dari syariah sebagai sumber wahyu yang ma'ṣūm. Pencegahan dan penanganan error in judicando mensyaratkan penguatan metodologi interpretasi dan pembuktian, pemetaan otoritas sumber hukum, penguatan kompetensi hakim berbasis maqāṣid al-syarī'ah, serta mekanisme koreksi melalui upaya hukum yang menghormati independensi hakim sekaligus memastikan akuntabilitas putusan.

Kata kunci: error in judicando; kesalahan penerapan hukum; ijtihad hakim; maqāṣid al-syarī'ah; Peradilan Agama; kompetensi absolut

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of error in judicando — a judge's error in applying or interpreting law when deciding a case — from the perspective of Islamic law and the practice of Religious Courts in Indonesia. Employing a normative-conceptual approach grounded in literature review, this article explores the epistemic roots of judicial error within the shariah–fiqh–ijtihad framework, the various forms of error in judicando appearing in court decisions, their contributing factors, and mechanisms for their correction and prevention. The findings reveal that error in judicando may manifest in multiple forms: misinterpretation of scriptural texts or compilation articles, improper blending of legal source authorities, incorrect determination of absolute competence, and inadequate quality of judicial reasoning. From an Islamic law perspective, such errors are rendered possible because fiqh, ijtihad, and judicial decisions are cognitive products of fallible human beings, distinct from shariah as an infallible divine source. Prevention and correction of error in judicando require strengthening interpretive and evidentiary methodologies, mapping the hierarchy of legal source authority, enhancing judges' competence through a maqāṣid al-sharī'ah framework, and establishing corrective mechanisms through legal remedies that simultaneously respect judicial independence and ensure decision accountability.

Keywords: error in judicando; error in law application; judicial ijtihad; maqāṣid al-sharī'ah; Religious Court; absolute competence

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam konteks tugas kehakiman (qaḍā'), putusan hakim adalah titik sentral penerapan hukum karena hakim (qāḍī) menjalankan fungsi mengadili dan menyelesaikan perselisihan melalui keputusan yang bertumpu pada sumber-sumber hukum Islam, terutama al-Qur'an dan al-Sunnah, serta upaya penalaran ketika nash tidak merinci seluruh persoalan kehidupan (Fauziah et al., 2022). Kerangka ini sekaligus menjelaskan mengapa "kesalahan hakim dalam menerapkan atau menafsirkan hukum ketika memutus perkara" — yang dalam praktik peradilan modern sering dipahami sebagai kesalahan penerapan hukum yang menjadi alasan koreksi melalui upaya hukum — merupakan isu serius: putusan dipandang sebagai "mahkota hakim" yang mempertaruhkan kapasitas dan kehormatan hakim, sehingga kualitas penalaran dan penerapannya menentukan bobot keadilan yang dihasilkan (Hatta, 2021).

Di sisi lain, beberapa kajian menegaskan bahwa hasil olah pikir manusia dalam hukum Islam — misalnya produk fiqh dan ijtihad — secara prinsip mungkin mengandung kekurangan atau kesalahan, sehingga selalu terbuka bagi kritik dan pengkajian ulang (Asmuni & Arifin, 2024). Dengan demikian, membahas error in judicando menurut hukum Islam mensyaratkan dua hal sekaligus: pertama, memahami struktur epistemik hukum Islam (syariah–fiqh–ijtihad) yang memungkinkan terjadinya kekeliruan manusiawi; dan kedua, menata standar metodologis dan institusional agar kekeliruan penerapan/penafsiran dapat diminimalkan dan — bila terjadi — dapat dikoreksi secara sah (Asmuni & Arifin, 2024; Hatta, 2021).

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-konseptual dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang dianalisis meliputi literatur fiqh siyasah qada'iyyah, kajian metodologi ijtihad, putusan-putusan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung yang dibahas dalam artikel-artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan cara memetakan akar epistemik error in judicando, mengidentifikasi bentuk-bentuknya melalui studi putusan, menelaah faktor penyebab, serta merumuskan kerangka preskriptif pencegahan dan koreksinya.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Syariah, Fiqh, dan Akar Kemungkinan Kekeliruan Hakim

Sejumlah studi menekankan pembedaan konseptual antara syarī'ah dan fiqh sebagai prasyarat memahami kemungkinan "kesalahan menerapkan hukum" dalam putusan. Syarī'ah dipaparkan sebagai "jalan/metode" Ilahi yang mencakup prinsip, nilai, dan ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan fiqh adalah hasil deduksi, tafsir, opini, ijtihad, fatwa, dan termasuk keputusan hakim — yang semuanya merupakan usaha manusia yang mungkin salah (Nurjaman et al., 2023). Karena itu, kekacauan konseptual antara syarī'ah (sebagai rujukan wahyu) dan fiqh (sebagai konstruksi historis manusia) dipandang dapat memicu kekacauan antara "kehendak Allah" dan "pendapat/tindakan manusia", dan justru di titik inilah ruang error in judicando menjadi nyata: hakim dapat keliru memosisikan produk fiqh tertentu seolah identik dengan syariah yang ma'ṣūm, atau sebaliknya mengabaikan prinsip syariah dengan dalih fleksibilitas ijtihad (Nurjaman et al., 2023).

Perspektif ini sejalan dengan kajian lain yang menegaskan bahwa "hukum Islam" dalam literatur Indonesia sering kabur karena kadang dipakai untuk merujuk syariah dan kadang fiqh; akibatnya, ketika orang menyebut "hukum Islam", harus terlebih dahulu dipastikan apakah yang dimaksud bersifat syar'i (wahyu) atau fiqhi (ijtihad manusia) (Abror, 2020). Pada aras kehakiman, kekaburan ini berpotensi mewujud sebagai error in judicando berupa salah rujuk sumber, salah menimbang otoritas norma (nash, fiqh, kompilasi, yurisprudensi), atau salah menjustifikasi putusan dengan perangkat yang tidak tepat (Abror, 2020; Hatta, 2021).

Kemungkinan kekeliruan juga diperkuat oleh karakter ijtihad sebagai pilar penting pembentukan hukum Islam ketika al-Qur'an dan hadis berisi ketentuan global dan universal yang tidak merinci seluruh peristiwa baru (Mardiansyah, 2024). Dalam kerangka ini, kaidah al-ijtihād lā yunqaḍ bi al-ijtihād dipakai untuk menjelaskan bahwa perbedaan hasil ijtihad tidak otomatis membatalkan ijtihad sebelumnya; putusan yang lahir dari ijtihad hakim tidak boleh dihancurkan hanya karena ijtihad berubah atau hakim lain berbeda, kecuali jika putusan tersebut jelas bertentangan dengan kitab suci dan alasan yang bersifat qaṭ'ī (Mardiansyah, 2024). Artinya, penting dibedakan antara: (a) perbedaan ijtihad yang masih sah dalam wilayah ẓannī; dan (b) kesalahan penerapan/penafsiran yang menyalahi nash yang jelas atau kaidah yang seharusnya mengikat, atau menabrak batas kewenangan dan prosedur pembuktian yang semestinya — yang dalam praktik peradilan dapat menjadi objek koreksi (Mardiansyah, 2024).

3.2 Definisi Operasional Error in Judicando dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Peradilan Indonesia

Dalam batasan kajian ini, error in judicando dapat dipahami sebagai kesalahan yudisial pada level penerapan dan/atau penafsiran hukum — baik materiil maupun argumentatif — ketika hakim menyusun pertimbangan dan amar putusan. Literatur putusan dan analisis kasus di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan bahwa "salah menerapkan hukum" diposisikan sebagai alasan penting pembatalan atau koreksi putusan di tingkat lebih tinggi, termasuk ketika pengadilan tingkat bawah dinilai keliru menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ditemukan (Gunawan, 2018; Rumadan, 2017).

Pada saat yang sama, literatur tata kelola peradilan menegaskan bahwa kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan, atau ketidaksetujuan yang bersifat peradilan tidak dapat dikoreksi pemerintah secara administratif, melainkan hanya melalui mekanisme upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali). Dengan demikian, dalam sistem yang mengakui independensi hakim, error in judicando dipahami bukan sebagai alasan intervensi administratif, tetapi sebagai objek koreksi yudisial melalui struktur peradilan berjenjang.

Dalam konteks Indonesia, pembacaan "menurut hukum Islam" juga tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa Peradilan Agama bekerja di dalam sistem hukum negara, dengan perangkat rujukan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimaksudkan menjadi pedoman bagi hakim, khususnya setelah kewenangan Peradilan Agama meluas ke sengketa ekonomi syariah. Namun, justru karena keberadaan norma-norma "kompilatif" ini, bentuk error in judicando dapat muncul sebagai: salah menempatkan otoritas KHI/KHES — misalnya memperlakukan sebagai satu-satunya sumber tanpa menguji kecocokan dengan prinsip syariah dan struktur argumentasi — atau sebaliknya mengabaikannya secara tidak terukur sehingga memunculkan disparitas pertimbangan dan ketidakpastian (Abror, 2020).

Literatur tentang KHI bahkan menggarisbawahi adanya perdebatan otoritas KHI sebagai hukum materiil, sekaligus menegaskan bahwa istilah "hukum Islam" di Indonesia memang sering merangkum syariah dan fiqh secara campur, sehingga rawan memicu kesalahan orientasi rujukan pada level adjudikasi (Abror, 2020).

3.3 Standar Normatif Islam untuk Menghindari Kesalahan: Mendengar Para Pihak, Pembuktian, dan Metodologi Penalaran

Salah satu akar kesalahan penerapan/penafsiran hukum adalah kelemahan pada tahap memahami fakta dan pembuktian. Dalam narasi sistem peradilan Islam, ditegaskan bahwa hakim harus memeriksa perkara sedetail mungkin dan tidak memutus sebelum mendengar pernyataan dari kedua belah pihak; hal ini ditopang oleh penekanan bahwa forum peradilan mensyaratkan kedua pihak duduk bersama dan didengar oleh hakim (Fauziah et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian perbandingan pembuktian menegaskan bahwa dalam hukum Islam hakim tidak boleh memutus perkara tanpa didahului proses pembuktian, dan pada prinsipnya kewajiban membuktikan berada pada pihak pendakwa (mudda'ī) (Rohmah & Nuruddien, 2022).

Kajian lain mengenai pembuktian terbalik untuk korupsi juga menegaskan prinsip dasar yang sama: hakim tidak boleh memutus ketika tidak ada bukti, sekalipun terdapat diskursus pengecualian melalui mekanisme istihsān dalam kasus tertentu. Konsekuensinya, error in judicando dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berarti "salah kutip pasal", tetapi dapat berarti: keliru mengkualifikasi fakta karena proses pembuktian tidak dijalankan secara memadai, atau hakim mendasarkan putusan pada bukti yang tidak jelas atau kesaksian yang menyesatkan — yang oleh literatur kaidah ijtihad bahkan disebut sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi putusan (Mardiansyah, 2024; Rohmah & Nuruddien, 2022).

Di samping disiplin pembuktian, metodologi interpretasi dan penemuan hukum menjadi instrumen kunci pencegah kesalahan. Studi tentang metode interpretasi hukum dalam ranah keluarga Islam dan ekonomi syariah menegaskan pentingnya penguasaan metode penafsiran sebagai bagian penemuan hukum; hakim diposisikan sebagai pihak yang "dianggap tahu hukum" (ius curia novit) dan karenanya tidak boleh menolak perkara karena hukum belum ada atau tidak jelas (Hatta, 2021). Kajian dinamika ijtihad ekonomi syariah di Indonesia juga mengaitkan kewajiban tersebut dengan dasar normatif dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta menegaskan bahwa jika hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib mencari di luar hukum tertulis.

Dengan demikian, kesalahan hakim dalam menerapkan/menafsirkan hukum — khususnya pada perkara syariah kontemporer — sering berakar pada kegagalan metodologis: tidak menggunakan perangkat interpretasi yang memadai, tidak menimbang sumber hukum tidak tertulis yang relevan misalnya kaidah fiqh, atau tidak mengintegrasikan realitas sosial secara bertanggung jawab (Hatta, 2021).

3.4 Kaidah Fiqhiyyah dan Maqāṣid al-Syarī'ah: antara Penguatan Argumentasi dan Risiko Salah Guna

Dalam praktik Peradilan Agama, kaidah usul dan kaidah fiqh kerap digunakan hakim sebagai salah satu sumber hukum untuk menjawab petitum dan membangun argumentasi putusan, termasuk pada putusan ekonomi syariah (Umarama, 2021). Studi interpretasi hukum juga menyebutkan bahwa hakim Peradilan Agama dapat memproduksi ijtihad sebagai sumber hukum, sehingga putusan dapat menjadi bentuk konkret ijtihad yang sekaligus mewakili eksistensi hukum negara melalui perangkat regulasi dan eksistensi hukum Islam melalui argumentasi syariah (Hatta, 2021).

Namun, literatur juga mengingatkan bahwa penggunaan kaidah fiqh tidak otomatis menjamin proporsionalitas dan ketepatan; pada perkara dispensasi kawin, misalnya, dikemukakan bahwa hakim sering mengutip kaidah "dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ", tetapi penerapannya dapat tidak proporsional dan tidak akurat jika hakim tidak melakukan identifikasi komprehensif atas kesiapan anak, ada atau tidaknya paksaan, dan urgensi alasan permohonan. Pernyataan ini penting bagi tema error in judicando: kaidah fiqh yang seharusnya memperhalus penalaran bisa justru menjadi sumber kesalahan penerapan bila digunakan sebagai "stempel normatif" tanpa analisis faktual dan tanpa pengukuran maslahat–mafsadat yang memadai (Umarama, 2021).

Penguatan lain yang sering ditawarkan untuk mencegah kesalahan adalah pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Kajian penguatan kompetensi hakim ekonomi syariah digital menekankan perlunya implementasi teori maqāṣid sebagai strategi peningkatan kualitas kelembagaan dan kompetensi hakim, karena produk fiqh merupakan aktivitas kognitif yang mungkin salah dan karenanya memerlukan kritik dan kajian ulang (Asmuni & Arifin, 2024). Dalam konteks sengketa ekonomi syariah modern, hakim dituntut responsif dan lebih mendalami hukum ekonomi syariah agar dapat memutus sesuai perkembangan, yang secara implisit ditujukan untuk menekan risiko salah penerapan/penafsiran (Asmuni & Arifin, 2024).

Dengan kata lain, maqāṣid berfungsi sebagai "kerangka kendali" agar ijtihad hakim tidak jatuh pada formalisme sempit atau penggunaan kaidah yang tidak terukur, yang pada akhirnya menimbulkan error in judicando dalam bentuk putusan yang tidak selaras dengan tujuan syariat (Asmuni & Arifin, 2024).

3.5 Kompetensi Absolut, Otoritas Lembaga, dan Error in Judicando sebagai Kekeliruan Menentukan Kewenangan

Salah satu bentuk krusial error in judicando adalah kesalahan menerapkan aturan kewenangan (kompetensi absolut). Pada sengketa perbankan syariah, penelitian normatif yang mengaitkan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2454K/Pdt/2019 dengan ketentuan perbankan syariah menyimpulkan bahwa kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah berada pada Pengadilan Agama. Kajian risiko kepatuhan perbankan syariah juga menunjukkan bahwa ketika peradilan umum menerima perkara perbankan syariah, majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili karena hal itu merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Di level doktrin peradilan, ketentuan kompetensi absolut menuntut hakim menyatakan tidak berwenang meskipun pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi; pada amar putusan, hakim wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima bila pengadilan tidak berwenang secara absolut. Maka, dalam perspektif error in judicando, memeriksa dan memutus perkara di luar kompetensi absolut dapat dipahami sebagai kesalahan menerapkan hukum kewenangan — yakni salah menerapkan norma tentang "siapa berwenang mengadili apa" — yang berdampak langsung pada keabsahan proses dan putusan.

Kesalahan kewenangan ini menjadi semakin relevan karena perluasan kewenangan Peradilan Agama terhadap ekonomi syariah membutuhkan rujukan standar misalnya KHES dan kompetensi hakim yang memadai agar tidak terjadi kekosongan rujukan atau kesalahan menerapkan norma muamalah kontemporer. KHES diposisikan sebagai pedoman dan pegangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dan sebagai jawaban atas perubahan kewenangan Peradilan Agama. Namun, tanpa penguatan sumber daya manusia dan metodologi, perluasan kewenangan justru dapat memperbesar ruang error in judicando — baik dalam aspek kewenangan (forum yang keliru) maupun dalam aspek materi (kontrak syariah yang ditafsirkan dengan perangkat yang tidak tepat) (Asmuni & Arifin, 2024).

3.6 Ilustrasi Error in Judicando dari Studi Putusan: Pola-Pola Kesalahan Penerapan/Penafsiran

3.6.1 Sengketa Pembiayaan Ijārah Multijasa

Kajian terhadap Putusan MA No. 569 K/Ag/2015 mengenai sengketa pembiayaan ijārah multijasa memberi contoh eksplisit bagaimana "salah penerapan hukum" dipakai sebagai dasar pembatalan putusan tingkat bawah: hakim kasasi membatalkan putusan banding karena salah menerapkan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan (Gunawan, 2018). Namun penelitian yang sama juga mengkritik bahwa MA tidak semestinya mengambil alih seluruh pertimbangan tingkat pertama, karena terdapat kesalahan pertimbangan pada tingkat pertama; bahkan disebutkan bahwa pada putusan kasasi ini majelis hakim "sama sekali tidak melakukan penerapan hukum", sehingga tidak memberi contoh yang baik bagi peradilan di bawah MA (Gunawan, 2018).

Dari sudut tema error in judicando, temuan ini menunjukkan dua lapis masalah: pertama, kesalahan penerapan hukum pada judex facti/judex juris tertentu; dan kedua, problem kualitas pertimbangan, yaitu ketika koreksi terhadap kesalahan tidak dibarengi argumentasi penerapan hukum yang memadai, sehingga membuka risiko kesalahan berulang atau ketidakpastian di tingkat bawah (Gunawan, 2018).

3.6.2 Wanprestasi Akad Murābaḥah

Pada kasus wanprestasi akad murābaḥah yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg, diuraikan bahwa tergugat menafsirkan kutipan buku maupun bunyi Pasal 1238 KUHPerdata secara tidak tepat dan bukan ahli yang memperkuat dalil tersebut, sehingga majelis hakim mengesampingkan bukti tertentu (Hartati, 2019). Analisis yang sama menyoroti keberadaan denda dalam akad murābaḥah yang dinilai dilarang oleh hukum Islam dan menggarisbawahi belum adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam (Hartati, 2019).

Dalam kerangka error in judicando, kasus ini memperlihatkan bahwa kesalahan penerapan/penafsiran dapat lahir dari: (a) rujukan norma yang tidak tepat atau tidak relevan misalnya penafsiran KUHPerdata yang keliru dalam konteks sengketa syariah; dan (b) ketegangan antara klausula kontraktual (denda) dan penilaian kesyariahan yang dipahami sebagai standar hukum Islam — yang bila tidak ditata metodologinya, dapat melahirkan disparitas putusan (Asmuni & Arifin, 2024; Hartati, 2019).

3.6.3 Sengketa Pembiayaan Muḍārabah

Contoh lain pada sengketa pembiayaan muḍārabah (Putusan MA No. 272/K/AG/2015) menunjukkan MA menilai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta salah menerapkan hukum; disebutkan bahwa para pihak membuat dua kali akad, disepakati penyelesaian sengketa diajukan ke Basyarnas, dan terdapat dinamika pilihan forum yang kemudian dipersoalkan pada tingkat peradilan (Rumadan, 2017). Putusan ini juga memperlihatkan bagaimana isu kewenangan mengadili (kompetensi) dan klausula penyelesaian sengketa dapat menjadi sumber kesalahan penerapan hukum jika tidak dipahami secara tepat dalam kerangka hukum ekonomi syariah dan kewenangan Peradilan Agama (Rumadan, 2017).

3.6.4 Perkara Waris

Pada ranah hukum keluarga/waris, studi kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn menyatakan bahwa majelis hakim keliru menafsirkan substansi QS. al-Nisā' ayat 176 dan juga menafsirkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, sehingga terjadi kekeliruan dalam menetapkan ahli waris (Nairazi, 2018). Kajian kontekstualisasi waris dalam KHI juga menegaskan bahwa perbedaan pendapat di antara hakim dapat terjadi dalam memutuskan bagian waris misalnya bagian waris ayah pada Pasal 177 KHI, dan bahkan ditemukan hakim yang tidak menjadikan Pasal 177 KHI sebagai dasar putusan, memilih mengikuti pendapat fiqh waris Sunni.

Kombinasi dua rujukan ini menunjukkan dua bentuk error in judicando yang khas: pertama, kesalahan penafsiran norma (ayat dan pasal kompilasi) pada satu putusan tertentu (Nairazi, 2018); dan kedua, pola disparitas dan konflik otoritas rujukan antara KHI dan fiqh mazhab tertentu yang berujung pada perbedaan penerapan oleh hakim-hakim berbeda (Abror, 2020).

3.6.5 Perkara Hibah

Dalam perkara hibah, analisis pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama No. 955/Pdt.G/2021 memperlihatkan bahwa majelis hakim menerapkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga mengabaikan ketentuan mengenai kebolehan menarik objek hibah dalam kondisi tertentu; penelitian itu menilai pertimbangan hakim cenderung tidak konsisten dalam penerapan sistem hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan ideal maqāṣid syariah (pemeliharaan harta dan keturunan) (Hefni, 2013).

Pada tema error in judicando, studi ini penting karena memperlihatkan risiko "salah ramu" sumber: hakim dapat mengedepankan rezim norma tertentu (perdata umum) dan menomorduakan struktur norma hibah dalam kerangka hukum Islam/kompilasi, sehingga putusan dipandang tidak konsisten dan berpotensi tidak memenuhi rasa keadilan yang dituju (Abror, 2020; Hefni, 2013).

3.7 Faktor-Faktor Penyebab: Kompetensi, Pluralitas Otoritas, dan Realitas Sosial-Politik Putusan

Literatur penguatan kompetensi hakim menegaskan bahwa perluasan kewenangan Peradilan Agama pada ekonomi syariah memunculkan konsekuensi kebutuhan hakim-hakim yang kapabel, responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah modern, dan lebih mendalami bidang tersebut; bila tidak, wawasan dan pengetahuan hakim dapat terbatas karena sebelumnya tidak menangani sengketa ekonomi syariah (Asmuni & Arifin, 2024). Kajian dinamika ijtihad ekonomi syariah juga menyebut adanya upaya MA meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Peradilan Agama melalui kerja sama pendidikan dan pembentukan pedoman formal–material untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kedua rujukan ini memperlihatkan bahwa error in judicando sering berakar pada kekurangan kompetensi substantif: hakim menghadapi kontrak dan praktik bisnis syariah yang kompleks, tetapi tidak memiliki basis pengetahuan dan pedoman operasional yang cukup untuk menerapkan norma secara tepat (Asmuni & Arifin, 2024).

Faktor lain adalah pluralitas otoritas hukum Islam di Indonesia. KHI memiliki payung keberadaan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tetapi literatur menunjukkan adanya pandangan bahwa KHI tidak memiliki otoritas kuat sebagai hukum materiil dan kedudukannya mirip kitab fiqh yang dijadikan rujukan hakim; pada saat yang sama, disebut tidak ada larangan bagi hakim menjadikan KHI sebagai salah satu acuan, sementara "kiblat utama" keputusan hakim agama dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksananya (Abror, 2020). Bersama temuan bahwa perbedaan pendapat hakim dapat menyebabkan sebagian hakim mengabaikan pasal tertentu dalam KHI misalnya Pasal 177, konfigurasi ini menciptakan medan rawan error in judicando: hakim harus memilih dan merumuskan otoritas rujukan secara argumentatif, tetapi struktur otoritas yang diperdebatkan dapat memproduksi ketidakajegan dan membuka ruang salah penerapan/penafsiran (Abror, 2020).

Dari perspektif sosio-legal, teori legal realism yang dibahas dalam konteks hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa putusan pengadilan adalah "hukum dalam kenyataan", dan hakim tidak semata menerapkan undang-undang tetapi juga berangkat dari realitas sosial; namun diberikannya otoritas besar kepada hakim tidak menjamin putusan adil karena putusan dapat dipengaruhi faktor karakter hakim, politik, ekonomi, dan kepentingan yang tidak selaras dengan tujuan hukum (Mustafa, 2024). Literatur mengenai peran lembaga peradilan juga menyatakan bahwa independensi pengadilan masih dapat dipengaruhi kekuatan lain, terutama pengaruh eksekutif dan politik, sehingga tugas menghadirkan keadilan dan kedamaian masih jauh dari harapan. Dua kajian ini, bila disintesis, menunjukkan bahwa error in judicando tidak selalu murni problem teknis penafsiran; ia juga dapat menjadi gejala struktur kekuasaan dan lingkungan sosial yang membentuk cara hakim menilai fakta, memilih rujukan, dan menimbang keadilan (Mustafa, 2024).

3.8 Mekanisme Koreksi dalam Kerangka Akuntabilitas Peradilan: Upaya Hukum sebagai Kontrol atas Kesalahan

Prinsip pengawasan independensi hakim menyatakan bahwa kemungkinan timbul kekeliruan dan kesalahan dalam putusan adalah sesuatu yang dapat terjadi; namun koreksinya harus dilakukan melalui mekanisme koreksi yudisial yang ditentukan undang-undang (banding, kasasi, peninjauan kembali), bukan melalui koreksi administratif oleh pemerintah. Dalam diskursus pembatasan upaya hukum, juga dikemukakan bahwa putusan bebas dapat saja lahir karena kesilafan, keteledoran, kesalahan menilai pembuktian, atau kesalahan menafsirkan ketentuan tertentu; kritik semacam ini menegaskan relevansi mekanisme koreksi untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan wewenang "dilegalkan" oleh pembatasan upaya hukum tertentu.

Dengan demikian, dari sudut pandang error in judicando, struktur upaya hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kesalahan penerapan/penafsiran hukum dan sebagai penjaga kesatuan penerapan hukum, terutama ketika perbedaan penafsiran dapat memunculkan ketidakpastian.

Pada saat yang sama, literatur peran institusi peradilan menekankan bahwa putusan berkualitas tidak cukup mengandalkan kemahiran hakim menafsirkan dan menerapkan undang-undang, karena hukum tidak selalu identik dengan keadilan; pencari keadilan mengharapkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, dan kualitas putusan merefleksikan kualitas hakim. Ini selaras dengan pandangan bahwa putusan dapat memuat "beban ketidakadilan" jika sistem hukum, perangkat hukum, dan budaya hukum tidak bersinergi secara positif. Dalam sintesis ini, upaya hukum memang mengoreksi kesalahan, tetapi pencegahan error in judicando menuntut peningkatan kualitas pertimbangan dan budaya hukum agar kesalahan tidak berulang sebagai pola sistemik.

3.9 Dimensi Siyasah Qaḍā'iyyah dan Sejarah Institusional: Gagasan "Memelihara Kesalahan dan Kehilafan"

Dalam perspektif siyasah qaḍā'iyyah, putusan hakim (vonis) dipahami sebagai diktum majelis hakim untuk menyelesaikan persengketaan yang dapat berupa qadhā' al-ilzām (pengabulan/penetapan kewajiban) maupun qadhā' al-tarkī (penolakan/pembebasan). Menariknya, kajian yang sama memuat pernyataan bahwa karena manusia mungkin khilāf dan sering lupa, ulama Islam terdahulu mengadakan peradilan yang "memelihara kesalahan dan kehilafan" yang terdiri dari ulama terkenal luas pengetahuan dan tajam pikirannya. Secara konseptual, ini memberi legitimasi historis atas kebutuhan mekanisme institusional untuk mengawasi dan mengoreksi kekeliruan — sebuah gagasan yang koheren dengan prinsip modern bahwa koreksi kesalahan peradilan dilakukan melalui jalur yudisial.

Dalam konteks wilayah tertentu yang menerapkan kewenangan syariah lebih luas, kajian tentang Mahkamah Syar'iyah di Aceh menyebut bahwa lembaga tersebut berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di bidang aḥwāl al-syakhshiyyah, mu'āmalah, dan jināyah, serta dikaitkan dengan legitimasi normatif misalnya QS al-Nisā' 4:105 sebagai landasan pelaksanaan peradilan syariat (Abdillah & Susilawati, 2020). Dalam ranah pidana Islam, studi tentang ta'zīr menegaskan bahwa penetapan hukuman ta'zīr sangat melibatkan penilaian akal manusia dan logika hakim, dengan catatan keputusan harus mengedepankan keadilan; bahkan dikutip rujukan QS Ṣād ayat 26 sebagai rekomendasi agar memutus perkara dengan keadilan (Nurrosidha et al., 2022).

Sintesis kedua kajian ini menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim — khususnya pada wilayah ta'zīr — membuat kebutuhan pencegahan error in judicando semakin tinggi, karena diskresi berbasis penilaian manusiawi secara inheren membuka peluang kekeliruan jika tidak dituntun oleh keadilan, pembuktian, dan maqāṣid (Abdillah & Susilawati, 2020; Nurrosidha et al., 2022).

3.10 Kerangka Preskriptif: Meminimalkan Error in Judicando menurut Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Berdasarkan keseluruhan sumber yang tersedia, pencegahan error in judicando dalam perspektif hukum Islam dan praktik Peradilan Agama Indonesia dapat dirumuskan sebagai kebutuhan untuk menguatkan lima lapisan kendali sebagai berikut.

Pertama, kendali epistemik-sumber: membedakan syariah dan fiqh, memahami bahwa fiqh/ijtihad/putusan adalah usaha manusia yang dapat salah, dan karenanya rujukan harus disusun dengan sadar-otoritas (nash, kompilasi, fiqh, yurisprudensi) agar tidak terjadi kekacauan syariah–fiqh yang berujung salah terapkan norma (Nurjaman et al., 2023; Abror, 2020).

Kedua, kendali metodologis-interpretatif: menguasai metode interpretasi dan penemuan hukum, menegakkan prinsip ius curia novit dan larangan menolak perkara, serta — ketika hukum tertulis tidak memadai — mencari hukum di luar hukum tertulis secara bertanggung jawab misalnya melalui kaidah fiqh (Hatta, 2021; Umarama, 2021).

Ketiga, kendali pembuktian: memastikan hakim tidak memutus tanpa proses pembuktian, menempatkan beban pembuktian pada pendakwa (mudda'ī) sebagai prinsip umum, dan menghindari putusan yang bertumpu pada bukti tidak jelas atau kesaksian menyesatkan (Rohmah & Nuruddien, 2022; Mardiansyah, 2024).

Keempat, kendali kompetensi dan kelembagaan: memperkuat kompetensi hakim — terutama pada ekonomi syariah modern — melalui penguatan maqāṣid, literatur/pedoman seperti KHES, dan peningkatan sumber daya manusia yang sudah diupayakan MA dalam berbagai bentuk penguatan (Asmuni & Arifin, 2024).

Kelima, kendali korektif-akuntabilitas: memastikan kekeliruan yudisial dikoreksi melalui upaya hukum (bukan administratif), sekaligus menjaga kualitas pertimbangan agar koreksi tidak menjadi formalitas yang miskin penerapan hukum dan tidak memberi arah bagi peradilan di bawahnya (Gunawan, 2018).

Khusus pada penggunaan kaidah fiqh dan maqāṣid, sumber-sumber juga mengisyaratkan standar kehati-hatian: kaidah fiqh harus diterapkan secara proporsional dan terukur dengan identifikasi faktual yang komprehensif; jika tidak, kaidah justru menjadi pintu kesalahan penerapan yang menimbulkan ketidakpastian (Umarama, 2021). Pada saat yang sama, maqāṣid diposisikan sebagai strategi penguatan kompetensi hakim dan sebagai orientasi agar putusan tidak sekadar formal, tetapi selaras dengan tujuan pemeliharaan kemaslahatan dalam bidang-bidang kontemporer seperti ekonomi syariah digital (Asmuni & Arifin, 2024; Hefni, 2013).

Dengan demikian, menurut hukum Islam, error in judicando bukan hanya persoalan legal drafting pertimbangan, melainkan persoalan integritas metodologi (interpretasi dan pembuktian), ketepatan otoritas rujukan (syariah–fiqh–kompilasi), kecakapan hakim, serta desain koreksi yudisial yang menjaga independensi sekaligus akuntabilitas putusan (Asmuni & Arifin, 2024).

________________________________________

4. Penutup

Secara sintetis, error in judicando menurut kerangka hukum Islam dapat dipahami sebagai kesalahan manusiawi hakim dalam menerapkan atau menafsirkan hukum pada saat memutus perkara — yang menjadi mungkin karena fiqh/ijtihad/putusan adalah produk kognitif manusia yang dapat salah, berbeda dari syariah sebagai sumber wahyu (Nurjaman et al., 2023; Asmuni & Arifin, 2024). Kesalahan ini dapat muncul sebagai salah menafsirkan nash atau pasal kompilasi sebagaimana ditunjukkan pada studi putusan waris (Nairazi, 2018), salah meramu otoritas sumber misalnya dalam perkara hibah dengan dominasi rujukan perdata umum (Hefni, 2013), salah menentukan kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maupun sebagai problem kualitas pertimbangan yang tidak memadai meskipun berada pada tingkat koreksi (Gunawan, 2018).

Karena itu, pencegahan dan penanganannya mensyaratkan penguatan metodologi interpretasi dan pembuktian, pemetaan otoritas sumber (syariah–fiqh–kompilasi–yurisprudensi), penguatan kompetensi berbasis maqāṣid, serta mekanisme koreksi melalui upaya hukum yang menghormati independensi hakim tetapi tetap memastikan akuntabilitas putusan (Asmuni & Arifin, 2024; Hatta, 2021; Rohmah & Nuruddien, 2022). Pada akhirnya, literatur yang tersedia menegaskan bahwa tradisi peradilan Islam sendiri mengenal kebutuhan institusi untuk "memelihara kesalahan dan kehilafan", sehingga gagasan koreksi dan penguatan kualitas putusan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan inheren dalam upaya menjaga keadilan dalam qaḍā'.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Abror, N. (2020). Eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 229–256. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256

Asmuni, A., & Arifin, A. I. (2024). Implementasi teori maqashid sebagai upaya penguatan kompetensi hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah digital. Journal of Research and Development on Public Policy, 3(4), 39–58. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.29

Fauziah, S., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penyalahgunaan dana deposito milik nasabah ditinjau dari ketentuan hukum perbankan syariah. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11648

Gunawan, H. (2018). Penerapan hukuman ta'zir di Indonesia (Suatu analisis terhadap penerapan hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan). Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 4(2), 359–374. https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.956

Hartati, N. (2019). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015 tentang penyelesaian sengketa pembiayaan ijārah multijasa. Jurnal Perspektif, 2(2), 153. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.28

Hatta, M. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia. Istinbath Jurnal Hukum, 18(1), 76–103. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288

Hefni, M. (2013). Muhammad Sa'id al-'Ashmawi (Mencabar pemikirannya tentang penerapan syarī'ah di Mesir). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.259

Mardiansyah. (2024). Sanksi denda atas keterlambatan membayar hutang dalam perspektif fiqh. Rayah Al-Islam, 8(3), 1234–1253. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1075

Mustafa, M. (2024). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam problematika penerapannya di Indonesia. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 1(1), 55–79. https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.92

Nairazi, N. (2018). Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 menurut perspektif praktisi hukum Kota Langsa. At-Tafkir, 11(2), 40–61. https://doi.org/10.32505/at.v11i2.734

Nurjaman, M. I., Mubarok, A. B., Rusyana, A. Y., & Bisri, H. (2023). Teori legal realism: Konsep dan eksistensinya dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(2), 83–94. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.210

Nurrosidha, A., Fahriyyah, J., Fazran, R. F., & Alpiqri, A. (2022). Kaidah keyakinan atas keraguan dan implementasinya dalam urusan pemerintahan. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1272

Rohmah, F. N. A., & Nuruddien, M. (2022). Implementasi kaidah al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad dalam penetapan hukum sesuai hukum Islam. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(2), 167–176. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176

Rumadan, I. (2017). Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 69. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128

Umarama, T. (2021). Constitutional question di Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara perspektif siyasah qadlaiyyah. Krtha Bhayangkara, 15(1), 54–68. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.511