01302 - Equity dalam Perspektif Hukum Islam: Keadilan Substantif sebagai Metodologi Penemuan Hukum ketika Hukum Tertulis Tidak Memadai

Equity in Islamic Law Perspective: Substantive Justice as a Methodology of Legal Discovery When Written Law Is Inadequate

Abstrak

Equity—sebagai konsep keadilan yang menjadi dasar penyelesaian perkara ketika hukum tertulis belum memberikan pengaturan yang memadai—dalam perspektif hukum Islam merupakan orientasi dan metodologi untuk menegakkan keadilan substantif melalui penemuan hukum (ijtihād/istinbāṭ/rechtvinding) ketika norma tertulis, baik teks positif negara maupun rumusan fikih/kodifikasi, belum cukup, kabur, atau membuka celah ketidakadilan. Kajian ini menyintesiskan kerangka epistemologis syariah-fikih-uṣūl fiqh, maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah sebagai landasan normatif, serta instrumen metodologis ijtihad bayānī–ta'līlī–istislāḥī, kaidah-kaidah fiqhiyyah, sadd al-żarī'ah, 'urf, dan diskresi hakim sebagai operasionalisasi equity. Dengan mengintegrasikan seluruh perangkat tersebut, kajian ini menunjukkan bahwa equity dalam hukum Islam bukanlah oposisi terhadap kepastian hukum, melainkan paradigma keadilan berbasis maqāṣid–maṣlaḥah yang memastikan penyelesaian perkara tetap mengarah pada tujuan syariat ketika hukum tertulis tidak memadai.

Kata kunci: equity, keadilan substantif, maqāṣid al-syarī'ah, maṣlaḥah, ijtihad, penemuan hukum, hukum Islam Indonesia

________________________________________

English

Equity—as a concept of justice that becomes the basis for resolving cases when written law has not provided adequate regulation—in the perspective of Islamic law constitutes an orientation and methodology for upholding substantive justice through legal discovery (ijtihād/istinbāṭ/rechtvinding) when written norms, whether state positive texts or fiqh formulations/codifications, are insufficient, vague, or create gaps of injustice. This study synthesizes the epistemological framework of sharī'ah-fiqh-uṣūl fiqh, maqāṣid al-sharī'ah and maṣlaḥah as normative foundations, as well as the methodological instruments of bayānī–ta'līlī–istiṣlāḥī ijtihad, fiqhiyyah maxims, sadd al-żarī'ah, 'urf, and judicial discretion as the operationalization of equity. By integrating all these instruments, this study demonstrates that equity in Islamic law is not an opposition to legal certainty, but rather a maqāṣid–maṣlaḥah-based justice paradigm that ensures case resolution remains directed toward the objectives of sharī'ah when written law is inadequate.

Keywords: equity, substantive justice, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, ijtihad, legal discovery, Indonesian Islamic law

________________________________________

1. Pendahuluan: "Equity" (Keadilan Substantif) sebagai Jawaban atas Kekosongan dan Ketidakcukupan Hukum Tertulis

Dalam praktik penegakan hukum, persoalan "kekosongan hukum" (ketiadaan norma tertulis yang relevan) dan "ketidakcukupan hukum tertulis" (norma tertulis ada, tetapi kabur/ambigu/terlalu teknis sehingga tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa) merupakan problem yang dapat membuka ruang "teknikalitas" dan pemanfaatan celah norma, terutama karena hukum lazim hadir dalam bentuk kodifikasi bahasa dan argumentasi hukum cenderung dibangun dari aturan tertulis (Solikhudin, 2019). Kondisi ini juga diakui dalam wacana peradilan agama di Indonesia: ketika "teks hukum kurang jelas" atau terjadi "kekosongan hukum", hakim diberi kewenangan untuk menggali nilai hukum serta rasa keadilan sebagai bagian dari kontribusi hakim untuk mewujudkan keadilan hukum, yang ditegaskan dengan penguatan kewenangan hakim sebagaimana disebut Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 (Nur, 2023).

Bahkan pada situasi prosedural tertentu (misalnya keadaan pembatasan sosial), diskresi hakim dapat dipakai untuk mengisi kekosongan pengaturan acara demi mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, karena hukum acara tidak selalu mengatur secara eksplisit semua bentuk pemeriksaan modern (Maimun & Fauzan, 2021). Berangkat dari konteks ini, pembahasan "equity menurut hukum Islam" menjadi penting bukan sekadar sebagai slogan moral, melainkan sebagai perangkat konseptual-metodologis untuk memandu penemuan hukum (istinbāṭ/ijtihād) dan penyelesaian perkara ketika hukum tertulis belum memberikan pengaturan yang memadai (Maimun & Fauzan, 2021; Nur, 2023).

________________________________________

2. Memahami Kerangka Dasar: Syariah, Fikih, dan Uṣūl Fiqh sebagai Ruang Operasional Keadilan

Sejumlah literatur yang disediakan menekankan perlunya membedakan "syariah" dan "fikih" agar diskusi keadilan tidak terjebak pada anggapan bahwa semua produk hukum yang beredar bersifat final dan sakral. Hukum Islam dipahami sebagai aturan yang bersumber pada wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) namun dalam bentuk operasional sehari-hari sering hadir sebagai "fikih" (produk penalaran manusia melalui ijtihad) (Fashihuddin et al., 2023). Dalam kerangka ini, uṣūl fiqh diposisikan sebagai disiplin yang membahas metodologi untuk "menemukan dan mengeluarkan hukum dari sumbernya," sehingga ia berfungsi sebagai perangkat epistemologis bagi pengembangan fikih dalam menghadapi persoalan baru (Fashihuddin et al., 2023). Karena itu, ketika berbicara "equity", fokusnya tidak hanya pada hasil (putusan yang dianggap adil), tetapi juga pada metodologi yang sah untuk bergerak dari teks wahyu menuju jawaban hukum kontekstual tanpa mengingkari fondasi wahyu (Fashihuddin et al., 2023).

Literatur yang disediakan juga secara eksplisit menyatakan bahwa wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) merupakan dasar, sedangkan syariah dalam makna yang dipakai pada diskursus modern kerap dipahami sebagai hasil pemahaman manusia (mujtahid) yang melahirkan produk seperti tafsir, ijtihad, fikih, fatwa, putusan hakim, yurisprudensi, dan kodifikasi (Hidayat, 2015). Karena fikih adalah hasil ijtihad, maka ia secara prinsip dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi, sepanjang bergerak pada wilayah yang memang merupakan ruang ijtihadi (bukan wilayah ketentuan yang sepenuhnya qaṭ'ī) (Aris, 2018; Fashihuddin et al., 2023; Fathoni, 2018).

Selain itu, dikotomi dalil qaṭ'ī dan ẓannī (baik dari segi eksistensi/wurūd maupun penunjukan/dalālah) memberi kerangka bahwa ruang "celah" penalaran hukum memang terdapat terutama pada wilayah ẓannī; melalui celah-celah ẓannī inilah para ahli hukum Islam berupaya menyusun kesimpulan hukum (Arif, 2020; Fashihuddin et al., 2023). Dengan demikian, "equity" dalam hukum Islam lebih tepat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menegakkan nilai keadilan melalui perangkat ijtihad pada wilayah yang membuka ruang penalaran, bukan sebagai pembatalan wahyu (Arif, 2020; Fashihuddin et al., 2023; Hidayat, 2015).

________________________________________

3. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam: Integrasi Moralitas, Kemaslahatan, dan Kepastian

Sumber yang disediakan menegaskan bahwa keadilan (adil) dalam pengertian umum berkaitan dengan sikap tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan didasarkan pada norma objektif (Arif, 2020). Namun pada saat yang sama, beberapa tulisan menunjukkan bahwa ukuran keadilan sering sulit diseragamkan karena keadilan dapat "tersembunyi" di dalam penilaian (rasa) penegak hukum, sedangkan kepastian hukum lebih mudah dimanifestasikan melalui rumusan yang tegas (Rasyid, 2018). Dalam konteks ini, relevansi hukum Islam justru terletak pada penolakannya terhadap pemisahan tajam antara hukum dan moral: kritik terhadap hukum positivistik disebut sebagai kritik terhadap kecenderungan memisahkan keadilan dari kepastian atau memisahkan hukum dari moral (Arif, 2020). Sebaliknya, pemikiran hukum Islam yang direpresentasikan (dalam artikel yang membahas al-Syāṭibī) dipahami menggabungkan hukum dengan keadilan, bukan menegakkan kepastian semata (Arif, 2020).

Dalam literatur yang membahas perkawinan via teleconference, keadilan dipaparkan melalui rujukan pemikiran Majid Khadduri: keadilan Allah termanifestasi dalam syariat; hukum dan keadilan dipandang memiliki kemiripan karena syariat diturunkan untuk merealisasikan keadilan (Rasyid, 2018). Dalam sumber yang sama, keadilan dibedakan menjadi keadilan substantif (misalnya terkait status halal-haram sebagaimana ditetapkan Allah) dan keadilan prosedural, sehingga keadilan tidak semata-mata soal prosedur formal, tetapi juga kesesuaian substansi hukum dengan maksud ilahi (Rasyid, 2018). Sejalan dengan itu, kajian filsafat hukum Islam menegaskan bahwa menegakkan keadilan menjadi dambaan universal dan tidak hanya diperuntukkan bagi sesama Muslim, melainkan juga non-Muslim, sehingga keadilan dalam Islam berfungsi sebagai prinsip etis yang melampaui identitas kelompok (Jamaa, 2015). Dari sini, "equity" (dalam arti keadilan substantif) dapat diposisikan sebagai orientasi normatif yang menuntun penemuan hukum ketika teks tertulis positif atau kodifikasi belum memadai, tanpa mereduksi tujuan hukum pada formalitas kepastian belaka (Arif, 2020; Jamaa, 2015).

________________________________________

4. Mengapa "Equity" Menjadi Mendesak: Kritik atas Tekstualisme dan Positivisme dalam Tradisi Hukum

Kebutuhan atas equity dalam hukum Islam juga tampak dari kritik internal terhadap kecenderungan "tekstualisme" yang menutup mata terhadap realitas lapangan. Dalam studi tentang mazhab Hanbali, kecenderungan menempatkan teks sebagai pusat yang terpisah dari "yang semestinya di lapangan" dipahami selaras dengan gagasan "law as it is" yang memisahkan hukum dari pertimbangan moral dan sosial; konsekuensinya, pelanggar dapat berlindung di balik teks dengan mengutak-atik celah aturan (Husni & Mustofa, 2023). Kritik lain menyatakan bahwa dinamika pencarian keadilan menjadi kompleks dan keadilan menjadi sesuatu yang sulit ditemukan ketika hukum diperlakukan secara semata-mata tekstual (Husni & Mustofa, 2023). Pada titik ini, pengembangan pendekatan manhajī (metodologis) dipandang perlu untuk melengkapi pendekatan qawlī (sekadar mengutip pendapat), agar penalaran hukum tidak jatuh pada tekstualitas an sich, melainkan memperhatikan aspek filosofis-metodologis dalam proses istinbāṭ.

Dalam konteks Indonesia, konstruksi fatwa DSN-MUI juga dipaparkan menggunakan tiga pendekatan: naṣ qaṭ'ī, qawlī, dan manhaj, sambil menekankan orientasi pada maṣāliḥ 'āmmah (kepentingan publik) dan maqāṣid al-syarī'ah (Hanifuddin, 2018). Ini memperlihatkan bahwa secara institusional, kebutuhan untuk melampaui kutipan tekstual dan bergerak pada metodologi yang berorientasi tujuan (maqāṣid/maṣlaḥah) merupakan praktik yang diakui dalam pengembangan hukum Islam kontemporer (Hanifuddin, 2018), sejalan dengan gagasan bahwa pembaruan pemikiran hukum perlu merespons kebutuhan manusia dan tidak berhenti pada legalisme-positivistik (Arif, 2020; Hanifuddin, 2018; Husni & Mustofa, 2023).

________________________________________

5. Landasan Normatif Equity: Maqāṣid al-Syarī'ah dan Maṣlaḥah sebagai "Ruh" Penemuan Hukum

Sumber-sumber yang tersedia memberikan penekanan kuat bahwa maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah merupakan jantung pendekatan equity dalam hukum Islam. Artikel tentang al-Syāṭibī menyebut formulasi keadilan hukum melalui tiga konstruksi hukum: al-maṣlaḥah, al-sahl, dan 'adam al-kharaj (Arif, 2020). Dalam sumber yang sama, al-Syāṭibī juga dikaitkan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum melalui konstruksi dasar yang mencakup al-maqāṣid dan ijtihād sebagai bagian dari kerangka metodologis, sehingga keadilan dan kepastian tidak dipertentangkan, melainkan dikerjakan bersama dalam sebuah bangunan uṣūl (Arif, 2020). Literatur lain menegaskan bahwa maqāṣid merupakan kajian kritis tentang tujuan ditetapkannya hukum dan bahkan dipahami identik dengan filsafat hukum Islam karena menanyakan "mengapa" suatu hukum ditetapkan, bukan hanya "apa bunyinya" (Hanifuddin, 2018; Shofiyulloh, 2019).

Dalam kajian tafsir maqāṣidī, maqāṣid dipahami berkembang dari doktrin menjadi paradigma berpikir keagamaan untuk menjawab keterbatasan metode interpretasi yang ada (Shofiyulloh, 2019). Sumber yang membahas hadis problematik juga menegaskan maqāṣid sebagai ratio legis dan parameter validitas ijtihad, dengan premis bahwa hukum Islam harus sejalan dengan tujuan-tujuannya (M. Z. Fathoni, 2024). Lebih jauh, tulisan tentang revitalisasi maqāṣid sebagai paradigma ijtihad dalam legislasi menegaskan bahwa substansi hukum Islam adalah "rasa keadilan, kebaikan dan kebenaran," dan bahwa detail praksisnya perlu dirupakan dalam bentuk fiqh/fatwa yang tetap mengandung substansi maqāṣid berupa keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan (Mth et al., 2015). Seluruh kerangka ini menunjukkan bahwa equity dalam hukum Islam bukan "jalan pintas" di luar syariat, melainkan aktualisasi tujuan syariat melalui metodologi yang bertanggung jawab ketika aturan tertulis belum memadai (Arif, 2020; M. Z. Fathoni, 2024; Hanifuddin, 2018; Mth et al., 2015).

________________________________________

6. Maṣlaḥah sebagai Prinsip Operasional: Menjaga Kepentingan Pokok dan Kepentingan Umum

Dalam sumber yang membahas hukum perkawinan via teleconference, maṣlaḥah didefinisikan sebagai nilai-nilai tujuan syariat, dan dinukil definisi al-Ghazālī bahwa maṣlaḥah terkait dengan penjagaan tujuan pokok syariat: menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta (Rasyid, 2018). Sumber tentang maslahah mursalah menegaskan maslahah sebagai bagian integral uṣūl fiqh untuk menemukan jawaban atas persoalan yang semakin kompleks, dan pada dasarnya hukum Islam menghendaki penegakan keadilan meskipun ukuran keadilan diakui relatif dan sulit ditentukan secara seragam (Mth et al., 2015a).

Dalam pembahasan politik hukum zakat, maqāṣid juga dipahami sebagai sekumpulan maksud ilahi dan konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, termasuk keadilan dan martabat; zakat diposisikan sebagai pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial (Bahri & Elimartati, 2022). Dengan demikian, ketika hukum tertulis tidak memadai, equity dalam hukum Islam secara metodologis bergerak melalui penilaian kemaslahatan (terutama kemaslahatan umum) untuk memastikan putusan tidak hanya "benar secara bunyi," tetapi juga "benar secara tujuan" (Bahri & Elimartati, 2022; Mth et al., 2015b; Rasyid, 2018).

________________________________________

7. Instrumen Metodologis Equity: Ijtihad Bayānī–Ta'līlī–Istislāḥī dan Sinergi Teks–Konteks

Sumber yang membahas dinamika sosial menegaskan adanya tiga metode ijtihad yang jamak dipakai dalam penemuan hukum: bayānī (linguistik), ta'līlī (qiyāsī/kausal), dan istislāḥī (teleologis) (Purkon, 2013). Gagasan ini dikaitkan dengan kebutuhan membawa realitas empiris ke dalam analisis penemuan hukum agar hukum Islam dapat tampil kreatif dan hidup di tengah proses pengaturan sosial modern (Purkon, 2013). Hal ini sejalan dengan uraian tentang perubahan kerangka teori dan metodologi studi Islam yang dipengaruhi interaksi dengan ilmu sosial-humaniora; perubahan episteme menuntut penyesuaian cara berpikir sesuai kepentingan manusia pada ruang dan waktu tertentu (Fashihuddin et al., 2023). Di sini, equity bekerja sebagai "jembatan" antara normativitas teks dan kompleksitas realitas, tetapi tetap memerlukan disiplin metodologis uṣūl fiqh agar penalaran tidak liar (Nur, 2023; Fashihuddin et al., 2023; Purkon, 2013).

Kebutuhan pembaruan metodologi juga muncul dalam diskursus tajdīd uṣūl fiqh: uṣūl fiqh dipandang memiliki posisi penting dalam pengembangan hukum Islam, dan pembaruan yang ditawarkan (misalnya pada gagasan qiyās al-wāsi' dan istiṣḥāb al-wāsi') dibingkai sebagai cara memperluas daya respons metodologi terhadap tradisi yang sudah lama dipraktikkan atau isu aktual (Al-Maliki & Jahar, 2020). Selain itu, kajian tentang "empirisisme" dalam pengembangan fikih menegaskan pentingnya melihat realitas empiris dalam penggalian hukum dan merevitalisasi epistemologi hukum klasik agar yurisprudensi lebih sesuai dengan konteks Indonesia (Arif, 2019). Ini memperlihatkan bahwa equity bukan sekadar seruan moral, tetapi menuntut perangkat ijtihad yang mampu mengikat teks dengan konteks secara bertanggung jawab (Arif, 2019; Fashihuddin et al., 2023; Purkon, 2013).

________________________________________

8. Qawā'id Fiqhiyyah, Sadd al-Żarī'ah, dan Prinsip "Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar' al-Mafāsid" sebagai Teknik Menutup Celah Ketidakadilan

Keadilan substantif dalam penyelesaian perkara sering memerlukan kaidah-kaidah yang bersifat general untuk menilai ragam kasus ketika norma tertulis tidak memadai. Dalam konteks ekonomi dan hukum, disebut kaidah besar "jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid" sebagai keselarasan prinsip muamalah: mendatangkan manfaat dan menolak mudarat (Agustar, 2022). Sejalan dengan itu, kajian tentang penggunaan qawā'id fiqhiyyah pada Majlis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU menegaskan peran qawā'id fiqhiyyah dalam penemuan hukum kontemporer, baik sebagai penguat keputusan maupun sebagai dalil utama (dengan proporsi yang berbeda), serta menekankan fungsi kaidah untuk menjauhkan kemudaratan dan mewujudkan keadilan (Masadah, 2018).

Pada sisi kebijakan preventif, aktualisasi nalar żarī'ah (sadd dan fathu) diposisikan sebagai proses istidlāl uṣūl fiqh untuk memitigasi kerusakan sosial; sadd al-żarī'ah diprioritaskan untuk menutup media kerusakan (Saadah et al., 2023). Prinsip serupa juga digunakan dalam rancang bangun regulasi umrah berbasis maslahat yang memadukan istislāḥī dan sadd al-żarī'ah agar regulasi memberi proteksi dan meminimalisir manipulasi (Fakhrurrazi et al., 2022). Dengan demikian, equity dalam hukum Islam dapat diwujudkan secara teknis melalui kaidah dan nalar preventif yang menutup celah norma yang berpotensi melahirkan ketidakadilan, terutama ketika hukum tertulis tidak cukup rinci atau mudah dimanipulasi (Fakhrurrazi et al., 2022; Husni & Mustofa, 2023; Masadah, 2018).

________________________________________

9. 'Urf (Kebiasaan Sosial) sebagai Sumber Penalaran Equity ketika Nash Tidak Mengatur Secara Spesifik

Salah satu kontribusi penting hukum Islam dalam mengisi kekosongan pengaturan adalah pengakuan terhadap 'urf sebagai hujjah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syar'i. Studi komparatif tentang KHI Indonesia dan Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah Yaman menegaskan bahwa 'urf sering digunakan dalam perkara ketika tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis, dan ulama uṣūl fiqh sepakat 'urf yang tidak bertentangan dengan syar'i dapat dijadikan hujjah. Dalam kajian perceraian verstek, konsep ma'rūf dipahami sebagai konsep etis yang telah dikenal dalam kehidupan sosial dan diadaptasi hukum Islam dengan pendekatan 'urf; bahkan ditegaskan bahwa dalam uṣūl fiqh, 'urf merupakan salah satu sumber hukum (Mahdolita et al., 2024). Sumber lain menunjukkan 'urf sebagai sesuatu yang menenteramkan jiwa dan dapat diterima pemikiran sehat, sehingga ia berfungsi sebagai jembatan antara norma dan penerimaan sosial (Yuliatin, 2018). Dengan demikian, 'urf menyediakan perangkat equity yang penting: ia memungkinkan putusan dan kebijakan hukum selaras dengan realitas sosial setempat ketika norma tertulis atau ketentuan rinci tidak tersedia, namun tetap dibatasi agar tidak melanggar prinsip syariat (Yuliatin, 2018).

________________________________________

10. Hermeneutika dan Lapisan Moral Teks: Equity sebagai Upaya Menyingkap "Ruh" Keadilan di Balik Formulasi Hukum

Beberapa sumber menekankan bahwa teks hukum (termasuk teks fikih klasik) tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran final yang beku, karena pada "lapisan bawah teks hukum" terdapat lapisan moral yang dikandungnya, dan di situlah nilai keadilan bersemayam (Mth, 2006). Kajian hermeneutika yang mengkritik metode istinbāṭ pada dua organisasi besar (Muhammadiyah dan NU) menekankan perlunya menangkap nilai-nilai kebenaran yang tersembunyi di balik teks agar tidak mengabaikan konteks kontemporer (Rasyid, 2018a). Dalam pembahasan "hermeneutika dan teks uṣūl fiqh", ditegaskan pula bahwa kebenaran harus terus disingkap dari balik teks; "kata" dipahami terkait situasi, sehingga berubah situasi dapat mengubah pemahaman atas kata, dan proses pemahaman ini menjadi lahan penting bagi hermeneutika dalam konfigurasi fiqh–uṣūl fiqh–pemaknaan (Hanifuddin, 2020). Kerangka ini memperkuat gagasan equity: ketika norma tertulis (baik nash maupun kodifikasi positif) belum memadai, pendekatan yang menyadari historisitas bahasa dan kebutuhan dialog dengan tradisi dapat membantu memastikan putusan tidak berhenti pada formalitas, melainkan menegakkan tujuan moral hukum Islam (Hanifuddin, 2020; Mth, 2006).

________________________________________

11. Hakim, Penemuan Hukum, dan Diskresi: Equity sebagai Fungsi Kelembagaan Peradilan

Dalam kondisi ketidaklengkapan norma tertulis, peran hakim menjadi kunci. Sumber-sumber yang disediakan menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan menggali nilai hukum dan rasa keadilan ketika terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan teks, dan kewenangan ini ditegaskan melalui rujukan pada Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 (Nur, 2023). Praktik diskresi juga ditunjukkan dalam perkara cerai talak melalui video call: diskresi dipakai karena hukum acara perdata tidak mengatur pemeriksaan via video call, sementara hakim memprioritaskan asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak (Maimun & Fauzan, 2021). Dalam konteks wakaf, kajian atas Pasal 24 UU Wakaf menegaskan adanya ketidaklengkapan pengaturan mengenai implikasi hukum jika syarat saksi tidak terpenuhi; karena itu, ketika peristiwa konkret diajukan ke pengadilan, hakim harus menggunakan metode penemuan hukum baik menurut ilmu hukum maupun menurut hukum Islam secara tepat untuk memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan (Fathurrohmah, 2020). Dengan demikian, equity dalam hukum Islam bukan hanya konsep etik, tetapi juga mandat fungsional peradilan: ketika hukum tertulis tidak memadai, hakim melakukan "rechtvinding/istinbāṭ" untuk menjaga kepastian sekaligus keadilan (Fathurrohmah, 2020; Maimun & Fauzan, 2021; Nur, 2023).

Di dalam peradilan agama, beberapa instrumen putusan juga ditampilkan sebagai praktik equity. Studi tentang hak ex officio hakim pada cerai talak menyimpulkan bahwa penggunaan hak ex officio yang tidak mengikuti sepenuhnya hukum acara perdata memiliki dasar hukum Islam yang kuat dengan argumentasi maqāṣid (khususnya penjagaan jiwa/ḥifẓ al-nafs), karena hakim menjaga hak-hak istri dan pascaperceraian meski tidak diajukan rekonvensi (Purnama, 2024). Sementara itu, studi tentang sanksi dwangsom pada putusan nafkah menunjukkan problem "illusoir" (putusan nafkah tanpa daya paksa) dan menyatakan masih terdapat celah hukum yang dapat dikonstruksi (melalui argumentum a contrario) untuk menjatuhkan dwangsom demi menekan pelaksanaan kewajiban nafkah. Kedua contoh ini memperlihatkan equity bekerja sebagai koreksi terhadap kelemahan prosedural atau kekosongan instrumen eksekutorial: hakim menegakkan tujuan keadilan substantif dengan perangkat penalaran dan konstruksi hukum agar putusan efektif melindungi pihak lemah (Purnama, 2024).

________________________________________

12. Kodifikasi (KHI) dan Ambiguitas Norma: Equity sebagai Koreksi atas Kekaburan dan Variasi Interpretasi

Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipahami sebagai pedoman bagi masyarakat agar perkawinan tidak hanya sah secara agama tetapi juga memiliki kekuatan hukum negara, dan KHI diarahkan untuk kemaslahatan tatanan kehidupan masyarakat Islam Indonesia (Norhasanah, 2019). Namun, sumber lain juga menunjukkan bahwa dalam KHI terdapat frasa yang abstrak sehingga memunculkan variasi interpretasi hakim; akibatnya, diperlukan rekonstruksi berbasis maqāṣid dan elaborasi antara interpretasi fuqahā' dan hakim, sekaligus menempatkan maqāṣid sebagai metode istinbāṭ dan uṣūl fiqh sebagai pengendali (inḍibāṭ) agar penalaran tidak liar (Nur, 2023).

Pada isu nikah sirri, artikel istislāḥī menegaskan bahwa nikah sirri (meski memenuhi rukun-syarat menurut fikih klasik) tidak lagi mampu mencapai fungsi saksi sebagai penjaminan hak; pertimbangan kemaslahatan mendorong pencatatan perkawinan (melibatkan negara) sebagai skala besar dari tujuan saksi untuk menjamin hak-hak para pihak (Piliang & Tsauri, 2019). Di sisi lain, kajian disparitas putusan isbat nikah poligami siri menunjukkan bahwa putusan pengadilan seharusnya mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, tetapi pengabulan isbat nikah dapat dipandang membuka "celah hukum" yang memicu maraknya poligami liar; karena itu, analisis maqāṣid dipakai untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan putusan (Nasrulloh, 2023). Temuan riset pengabdian terkait rancangan qanun nikah siri di Aceh bahkan menyinggung kemungkinan regulasi dipakai untuk kepentingan subjektif elit, sehingga studi tersebut menekankan perlunya regulasi yang lebih objektif dan independen (Bashori, 2018). Keseluruhan sumber ini memperlihatkan: ketika hukum tertulis (kodifikasi) ambigu, belum lengkap, atau menimbulkan celah yang merugikan, equity dalam hukum Islam bekerja melalui maqāṣid–maṣlaḥah untuk mengarahkan interpretasi dan rekonstruksi norma agar lebih melindungi hak dan mencegah penyalahgunaan (Bashori, 2018; Nur, 2023; Piliang & Tsauri, 2019).

________________________________________

13. Fikih Progresif, Fikih Sosial, dan Pembaruan Metodologi: Equity sebagai Etos Pembaruan

Kebutuhan equity juga ditopang oleh gagasan hukum progresif dan relevansinya terhadap hukum Islam. Dalam uraian tentang hukum progresif, ditekankan bahwa hukum harus mengabdi pada keadilan dan kesejahteraan, tidak berhenti pada tekstualitas peraturan; pemikiran hukum Islam yang membedakan wilayah qaṭ'ī dan ẓannī serta menekankan peranan ijtihad dipandang relevan dengan etos progresivisme untuk membebaskan manusia dari kekakuan berhukum (Hasan, 2022). Pada sisi lain, gagasan "fikih sosial" menempatkan fikih sebagai nalar yang mampu menjawab problem masyarakat secara progresif dan transformatif, dengan menekankan dialektika fikih dengan kondisi sosial-budaya umat (Fakhrudin, 2019). Literatur tentang empirisisme pengembangan fikih juga menguatkan pentingnya mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia dalam penggalian hukum serta merevitalisasi perangkat uṣūl agar fikih tidak berhenti sebagai teori tetapi berdaya guna kontekstual (Arif, 2019). Dalam kerangka ini, equity adalah "etos metodologis": ia menuntut keberanian ijtihad berbasis maqāṣid/maṣlaḥah sekaligus kehati-hatian metodologis uṣūl fiqh agar pembaruan tidak berubah menjadi relativisme tanpa batas (Nur, 2023; Arif, 2019; Fakhrudin, 2019; Hasan, 2022).

________________________________________

14. Sintesis: Equity Menurut Hukum Islam sebagai Metodologi "Penemuan Hukum Berbasis Tujuan" ketika Hukum Tertulis Tidak Memadai

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, equity menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai orientasi dan metodologi untuk menegakkan keadilan substantif melalui penemuan hukum (ijtihād/istinbāṭ/rechtvinding) ketika norma tertulis—baik teks positif negara maupun rumusan fikih/kodifikasi—belum cukup, kabur, atau membuka celah ketidakadilan (Arif, 2020; Fathurrohmah, 2020; Maimun & Fauzan, 2021; Solikhudin, 2019). Secara orientasi, equity bersandar pada maqāṣid dan maṣlaḥah sebagai "ruh" hukum: keadilan dipahami sebagai substansi syariat yang harus hadir dalam fiqh/fatwa/putusan, dan penyimpangan dari keadilan-kemaslahatan dipandang tidak mencerminkan syariat (Arif, 2020; Bahri & Elimartati, 2022; Mth et al., 2015b).

Secara metodologis, equity dioperasionalkan melalui perangkat uṣūl fiqh (bayānī, ta'līlī, istislāḥī), melalui kaidah-kaidah fikih dan nalar preventif seperti sadd al-żarī'ah untuk menutup media kerusakan, serta melalui 'urf sebagai hujjah pada ruang yang tidak diatur rinci sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syar'i (Mahdolita et al., 2024; Masadah, 2018; Purkon, 2013). Secara kelembagaan, equity diwujudkan dalam peran hakim yang diberi mandat menggali nilai keadilan ketika terdapat kekosongan hukum, melakukan diskresi untuk mengatasi keterbatasan pengaturan acara, menggunakan hak ex officio berbasis maqāṣid untuk melindungi pihak rentan, serta membangun konstruksi hukum agar putusan efektif dan tidak illusoir (Maimun & Fauzan, 2021; Nur, 2023; Purnama, 2024).

Dalam kerangka ini, equity bukan oposisi terhadap kepastian hukum, melainkan upaya mengintegrasikan kepastian dan keadilan dalam satu bangunan, sebagaimana ditunjukkan oleh pembacaan atas al-Syāṭibī yang menempatkan maṣlaḥah dan prinsip kemudahan (al-sahl) serta peniadaan kesulitan ('adam al-kharaj) sebagai konstruksi keadilan, sambil tetap memikirkan kepastian melalui kerangka metodologis uṣūl dan ijtihad (Arif, 2020). Equity juga menuntut kewaspadaan terhadap jebakan teknikalitas dan penyalahgunaan celah norma: ketika hukum dikodifikasi dalam bahasa, ruang teknikalitas dapat dimanfaatkan secara instrumentalis, sehingga nilai keadilan perlu terus dihadirkan sebagai pengendali agar norma tidak dipakai untuk menghindari tanggung jawab (Husni & Mustofa, 2023; Nasrulloh, 2023; Solikhudin, 2019).

________________________________________

Kesimpulan

Dengan demikian, "equity menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai paradigma keadilan berbasis maqāṣid–maṣlaḥah yang dioperasikan melalui metodologi uṣūl fiqh, kaidah-kaidah, dan penemuan hukum hakim, untuk memastikan penyelesaian perkara tetap mengarah pada tujuan syariat ketika hukum tertulis belum memberikan pengaturan yang memadai (Arif, 2020; Fathurrohmah, 2020; Hanifuddin, 2018; Masadah, 2018; Mth et al., 2015b; Nur, 2023; Purkon, 2013; Purnama, 2024).

________________________________________

Daftar Referensi

Agustar, A. (2022). Perbedaan Syariah sebagai Wahyu dan Syariah sebagai Hasil Pemikiran pada Masyarakat Era Modernisasi. El-Aqwal Journal of Sharia and Comparative Law, 121–130. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.7105

Al-Maliki, M. A., & Jahar, A. S. (2020). Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 10(2), 136–151. https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523

Arif, F. M. (2019). Rancang Bangun Regulasi Penyelenggaraan Umrah Berbasis Maslahat. Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 8(2), 168. https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.9461

Arif, F. M. (2020). Aktualisasi Nalar Zari'ah dalam Mengantisipasi Kejahatan melalui Financial Technology. Ekspose Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18(2), 848–867. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.470

Aris, N. (2018). Legal Positivism dalam Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Epistemologi Hukum Mazhab Hanbali). Jurnal Penelitian, 11(2). https://doi.org/10.21043/jupe.v11i2.3487

Bahri, S., & Elimartati. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 23(1), 101–114. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473

Bashori, A. (2018). Empirisme Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo dan Pengembangan Fiqih di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 49–72. https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.859

Fakhrudin, M. (2019). Taqnin Al Ahkam dalam Implementasi Zakat di Indonesia. Al-Ahkam, 15(1), 36. https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1896

Fakhrurrazi, R., Zainuddin, F., & Azzuri, A. S. (2022). Telaah tentang Hak Waris Kerabat Non-Muslim Perspektif Maqashid Syariah Ahmad Ar-Raisuni. Al-Hukmi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 3(1). https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2201

Fashihuddin, M., SJ, F., & Izzuddin, A. (2023). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 621–636. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2588

Fathoni, M. A. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat. Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 20–43. https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.641

Fathoni, M. Z. (2024). Batasan HAM Perspektif Uṣūl Al-Fiqh: Telaah Childfree dan LGBT. Sakina Journal of Family Studies, 8(1), 121–134. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6197

Fathurrohmah, F. (2020). The Judge's Ex Officio Rights on the Case of Talak Divorce; Maqasid Sharī'ah Perspective. Shakhsiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam, 5(1), 1–28. https://doi.org/10.33752/sbjphi.v5i1.1622

Hanifuddin, I. (2018). Res Nullius Waqf: Dinamika Relasi Penguasaan Wilayah oleh Negara dan Pemilikan Aset Tanah Wakaf oleh Umat serta Ide Prospektif Penguatan Fungsi dan Daya Guna Wakaf. Kodifikasia, 12(1), 77. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1425

Hanifuddin, I. (2020). Benefit Sharing dalam Praktik Joint Venture (Analisis Kritis Perspektif Syariah). An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 418–453. https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3606

Hasan, A. (2022). Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad. Rechtenstudent, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.96

Hidayat, M. R. (2015). Analisis Fikih Klasik terhadap Badan Hukum sebagai Aqid. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 2(2). https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.379

Husni, A., & Mustofa, L. (2023). Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 21(1), 42–60. https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2457

Jamaa, L. (2015). Pemanfaatan Uang Korupsi untuk Kepentingan Umum: Analisis Fiqh. Al-Mizan, 11(1), 1–14. https://doi.org/10.30603/am.v11i1.150

Mahdolita, S., Kamarusdiana, K., & Yasardin, Y. (2024). Disparitas Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan Putusan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr). Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 7(1), 83–103. https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i1.13417

Maimun, M., & Fauzan, A. (2021). Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Ibn 'Asyūr dan Kontribusinya terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer. El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2(2), 11–35. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907

Masadah. (2018). Epistemologi Pembaharuan Usul Fikih Hasan Turabi. Dinamika Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman, 3(1), 1–32. https://doi.org/10.32764/dinamika.v3i1.223

Mth, A. (2006). Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih). Al-Mawarid, 16. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art10

Mth, A., Muntoha, M., & Syarif, A. (2015a). Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Fatwa Wahdah Islamiyah). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 128–144. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.592

Mth, A., Muntoha, M., & Syarif, A. A. (2015b). Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Fatwa Wahdah Islamiyah). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 128. https://doi.org/10.19105/ihkam.v10i1.592

Nasrulloh, A. M. (2023). Analisis Perkembangan Hukum Keluarga Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 6(2), 79–98. https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12015

Norhasanah, N. (2019). Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Analisis Putusan MK No. 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan). El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1092

Nur, Z. (2023). Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syāṭibī). Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 6(2), 247–272. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272

Piliang, M. I., & Tsauri, M. N. (2019). Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shaḥrūr dan Munawir Sjadzali. Refleksi Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat, 18(1), 78–116. https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12677

Purkon, A. (2013). Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930

Purnama, F. R. (2024). Islam and Legislation in Law Number 17 of 2023 about Health. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 14(1), 46. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.22538

Rasyid, A. (2018a). Aplikasi Hermeneutik dalam Bahtsul Masa'il dan Majelis Tarjih. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 12(01), 1–28. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.426

Rasyid, A. (2018b). Mistik, Ontologis, dan Fungsional (Budaya Hukum Islam: A New Perspektive). Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 15(01), 40–57. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i01.378

Saadah, N., Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Hukum Islam dan Dinamika Sosial. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 3(1), 57–65. https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.415

Shofiyulloh, S. (2019). Penalaran Hukum Islam: Upaya Mensinergikan Al-Aslu dan Al-Far'u. Matan Journal of Islam and Muslim Society, 1(1), 11. https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.1903

Solikhudin, M. (2019). Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: dari Qawlī ke Manhajī. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 7(1), 169–194. https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194

Yuliatin, Y. (2018). Hukum Pernikahan Islam dalam Konteks Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 14(02), 270–292. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.451