01301 - Endorsemen Dalam Perspektif Hukum Islam: Pengalihan Hak Atas Surat Berharga Antara Hawalah, Wakalah, Dan Larangan Bay' Al-Dayn

Endorsement in Islamic Law Perspective: Transfer of Rights in Negotiable Instruments Between Hawalah, Wakalah, and the Prohibition of Bay' Al-Dayn

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep endorsemen sebagai mekanisme pengalihan hak atas surat berharga melalui tanda tangan di balik surat berharga tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode kajian pustaka normatif-komparatif, penelitian ini menelaah bagaimana hukum Islam memandang praktik endorsemen yang secara fungsional memindahkan hak tagih (piutang/dayn) dari satu pihak ke pihak lain. Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan utama endorsemen dalam hukum Islam bukan terletak pada tindakan penandatanganan itu sendiri, melainkan pada hakikat objek yang dipindahkan dan konsekuensi ekonomi dari pemindahan tersebut. Jika objek yang dialihkan adalah instrumen yang merepresentasikan kepemilikan aset atau manfaat, endorsemen dapat didekati sebagai pemindahan hak berbasis aset yang selaras dengan prinsip syariah. Sebaliknya, jika objeknya adalah piutang murni (dayn), endorsemen berpotensi masuk wilayah bay' al-dayn (jual beli utang) yang pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Kajian ini juga menemukan bahwa endorsemen atas klaim utang dapat distrukturkan secara syariah melalui kerangka hawalah (transfer utang) atau wakalah bil ujrah (kuasa penagihan berimbalan), dengan syarat tidak ada penambahan atas pokok dan struktur bebas dari gharar (ketidakpastian berlebihan). Artikel ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman kepatuhan syariah dalam instrumen pasar modal Islam dengan mengidentifikasi parameter normatif yang membedakan endorsemen yang patuh syariah dari endorsemen yang bermasalah secara syariah.

Kata Kunci: endorsemen; hukum Islam; surat berharga; hawalah; bay' al-dayn; gharar; kepatuhan syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of endorsement as a mechanism for transferring rights in negotiable instruments through a signature on the back of the instrument, from an Islamic law perspective. Using a normative-comparative literature review method, this study analyzes how Islamic law views the practice of endorsement, which functionally transfers a right of claim (receivable/dayn) from one party to another. The findings indicate that the central issue of endorsement in Islamic law does not lie in the act of signing itself, but rather in the nature of the object being transferred and the economic consequences of such transfer. If the object transferred is an instrument representing ownership of assets or benefits, endorsement can be approached as an asset-based transfer of rights that is consistent with shariah principles. Conversely, if the object is a pure receivable (dayn), endorsement potentially falls within the domain of bay' al-dayn (sale of debt), which is fundamentally prohibited in Islamic law. This study also finds that endorsement of debt claims can be structured in a shariah-compliant manner through the framework of hawalah (debt transfer) or wakalah bil ujrah (agency for collection with fee), on condition that there is no addition to the principal and the structure is free from gharar (excessive uncertainty). This article contributes to the development of shariah compliance understanding in Islamic capital market instruments by identifying normative parameters that distinguish shariah-compliant endorsement from shariah-problematic endorsement.

Keywords: endorsement; Islamic law; negotiable instruments; hawalah; bay' al-dayn; gharar; shariah compliance

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik hukum surat berharga (negotiable instruments), endorsemen/endorsement dipahami sebagai cara pengalihan hak tagih yang "melekat" pada surat berharga, yang dilakukan melalui pembubuhan nama dan tanda tangan di halaman belakang surat berharga, lalu diikuti penyerahan fisik suratnya kepada pemegang baru (Zaheer & Wijnbergen, 2024). Dalam kerangka ini, surat berharga dipandang sebagai alat bukti adanya perikatan (utang) sekaligus "pembawa hak" (drager van recht), sehingga hak menuntut kepada debitur "mengikuti" keberadaan surat tersebut (Zaheer & Wijnbergen, 2024).

Namun, ketika endorsemen diposisikan sebagai sarana memperdagangkan atau memindahtangankan klaim piutang, isu syariah menjadi relevan karena dalam literatur hukum Islam yang disediakan, pertukaran surat berharga yang berkarakter "dayn/utang" sebagai transaksi jual beli pada dasarnya dinilai tidak diperbolehkan, sementara sebagian ulama memberi pengecualian bila surat berharga tersebut merepresentasikan barang atau jasa (bukan sekadar utang) (Noor, 2024). Dengan demikian, pembahasan endorsemen "menurut hukum Islam" pada dasarnya menuntut pemetaan: kapan endorsemen dipahami sebagai pemindahan klaim/utang (hiwalah/hawalah) dan kapan ia berubah menjadi jual beli utang (bay' al-dayn) yang diperselisihkan/bermasalah dalam kepatuhan syariah (Abozaid, 2020; Noor, 2024).

Kebutuhan pemetaan tersebut juga sejalan dengan diskursus yang lebih luas dalam keuangan Islam, yang menekankan bahwa transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakpastian berlebihan) dan bahwa struktur dan klausul yang "abu-abu" dapat memunculkan gharar dan risiko syariah (Cattelan, 2020). Literatur juga menunjukkan bahwa perdebatan moralitas dan kepatuhan syariah dalam instrumen pasar modal Islam sering berkisar pada struktur dan distribusi risiko, serta larangan riba, gharar, dan maysir, dan penekanan pada risk-sharing (Muhammedi et al., 2023). Oleh karena itu, endorsemen sebagai teknik "memindahkan hak" perlu dianalisis bukan hanya sebagai teknik formal penandatanganan, tetapi juga sebagai praktik muamalah yang harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah terkait objek yang dialihkan (apakah "utang" atau "aset/manfaat") dan cara pengalihannya (Cattelan, 2020; Muhammedi et al., 2023; Noor, 2024).

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka normatif-komparatif (normative-comparative literature review). Sumber-sumber yang dikaji mencakup literatur hukum surat berharga dan hukum perdata komersial, kajian fikih muamalah kontemporer tentang hawalah dan bay' al-dayn, literatur keuangan Islam terkait sukuk dan instrumen pasar modal syariah, serta kajian manajemen risiko kepatuhan syariah. Analisis dilakukan dengan cara memetakan kedudukan endorsemen dalam hukum positif, mengidentifikasi titik temu dan titik ketegangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, kemudian mensintesiskannya untuk merumuskan parameter normatif kepatuhan syariah dalam praktik endorsemen.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Endorsemen dalam Hukum Surat Berharga: Gambaran Yuridis tentang Tindakan "Tanda Tangan di Belakang"

Sumber yang tersedia menjelaskan bahwa surat berharga pada umumnya adalah alat bukti perikatan yang memiliki sifat hak tagihnya dapat diperalihkan kepada orang lain (Zaheer & Wijnbergen, 2024). Untuk surat berharga tertentu (misalnya yang "atas pengganti/to order"), mekanisme peralihan mengikuti ketentuan hukum perdata dan dagang Indonesia yang, dalam salah satu rujukan, dikaitkan dengan Pasal 613 KUHPerdata dan dilakukan "dengan endosemen dan penyerahan secara nyata (dari tangan ke tangan)" (Zaheer & Wijnbergen, 2024). Secara operasional, endorsemen digambarkan sebagai tindakan membubuhkan nama dan tanda tangan di halaman belakang surat berharga, kemudian surat itu diserahkan secara fisik kepada pemegang baru; dengan perbuatan tersebut pemegang baru memperoleh hak-hak yang timbul dari surat berharga (Zaheer & Wijnbergen, 2024). Uraian ini menegaskan bahwa endorsemen adalah prosedur formal yang memusatkan legitimasi pada tulisan dan tanda tangan pada surat itu, serta "delivery" sebagai unsur pemindahan penguasaan dokumen (Zaheer & Wijnbergen, 2024).

Literatur yang tersedia juga menguraikan variasi endorsemen dalam KUHD, seperti endosemen blanko (tanpa mencantumkan nama penerima) dan endosemen incasso (endorsemen untuk memberi kuasa penagihan) (Hussain, 2016). Penjelasan ini menunjukkan bahwa endorsemen bukan hanya "pemindahan hak" secara penuh, melainkan dapat pula berfungsi sebagai pemberian kuasa terkait penagihan (incasso) (Hussain, 2016). Dengan demikian, bahkan dalam kerangka hukum positif, endorsemen dapat beroperasi dalam spektrum fungsi: dari pemindahan kepemilikan hak tagih sampai pemberian otorisasi/kuasa administrasi atas penagihan (Hussain, 2016; Zaheer & Wijnbergen, 2024).

Perbandingan singkat dalam sumber yang tersedia juga menyoroti perbedaan endorsemen dengan cessie: endorsemen (dalam rezim KUHD untuk surat berharga tertentu) disebut tidak memerlukan campur tangan pihak debitur, berbeda dengan cessie yang diatur Pasal 613 KUHPerdata yang (dalam kutipan pasal) mensyaratkan efektivitas terhadap debitur setelah pemberitahuan atau persetujuan tertulis debitur (Abozaid, 2020; Zaheer & Wijnbergen, 2024). Kutipan Pasal 613 KUHPerdata yang tersedia secara eksplisit menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama "tiada akibatnya" bagi si berutang kecuali setelah diberitahukan kepadanya atau disetujui dan diakuinya secara tertulis, dan juga menyebut bahwa penyerahan piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat, sedangkan surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan disertai endosemen (Abozaid, 2020).

Kerangka ini penting untuk analisis syariah karena memperlihatkan bahwa endorsemen adalah mekanisme yang secara desain memfasilitasi "perputaran" surat berharga dengan hambatan formal yang relatif kecil, sehingga potensi problem kepatuhan syariah akan banyak ditentukan oleh karakter objeknya (utang vs. aset/manfaat) dan tujuan/konsekuensi ekonominya (misalnya diskonto utang) (Abozaid, 2020; Noor, 2024).

3.2 Titik Temu Konseptual: Endorsemen sebagai Pengalihan Piutang dan Padanannya dalam Hukum Islam (Hawalah/Hiwalah)

Dalam rujukan yang tersedia, pembahasan pengalihan piutang dalam hukum Islam sering didekati melalui konsep hawalah/hiwalah. Secara terminologis, hawala dijelaskan sebagai pertukaran yang melibatkan transfer sejumlah nilai dari satu orang kepada orang lain melalui perantara, dengan catatan syariah bahwa perantara boleh mengambil fee tetapi tidak boleh berupa persentase dari nilai transfer, transfer harus dilakukan sesegera mungkin dan tanpa penambahan atas pokok (Tadros, 2019). Rumusan ini memberikan landasan bahwa pemindahan kewajiban/klaim utang dalam syariah sangat sensitif terhadap kemungkinan "tambahan atas pokok" (yang berpotensi memicu persoalan riba) dan cara pemungutan imbalan jasa (Tadros, 2019).

Di sisi lain, rujukan lain tentang "Al-Gharimin agency" menjelaskan praktik transfer utang dengan peran pihak-pihak yang terlibat: penerima manfaat sebagai transferor (muheel) dan lembaga sebagai pihak yang menanggung/pembayar (muhal 'alaih), serta penegasan bahwa lembaga tidak memberikan dana kepada debitur tetapi mengambil alih/menanggung utang, sehingga liabilitas berpindah dan lembaga berkewajiban melunasi utang tersebut (Rudnyckyj, 2013). Uraian ini memperlihatkan struktur hawalah sebagai mekanisme "pemindahan beban utang" yang berbeda secara konseptual dari jual beli utang untuk keuntungan spekulatif (Rudnyckyj, 2013; Tadros, 2019).

Konteks Indonesia dalam sumber yang tersedia juga menegaskan bahwa cessie (penyerahan piutang atas nama dalam Pasal 613 KUHPerdata) dalam hukum Islam "tidak dibahas secara rinci," tetapi isu piutang/utang secara umum dibahas dalam akad hawalah (Noor, 2024). Studi tersebut bahkan menyimpulkan bahwa cessie dalam jual beli piutang termasuk hawalah haqq, sedangkan cessie sebagai jaminan utang termasuk hawalah haqq yang berbasis kafalah (penjaminan) (Noor, 2024). Sumber yang sama juga menyebut adanya perbedaan pendapat mazhab terkait "retro cessie" (Hanafi membolehkan, Syafi'i tidak membolehkan) (Noor, 2024).

Walaupun terminologi endorsemen tidak selalu disamakan langsung dengan hawalah dalam rujukan tersebut, logika pemetaannya menjadi jelas: jika endorsemen memindahkan "hak tagih/piutang" yang sifatnya dayn, maka analisis syariahnya akan bergerak di sekitar apakah pemindahan itu memenuhi karakter hawalah (transfer kewajiban/klaim secara sah, tanpa penambahan atas pokok) atau justru masuk wilayah bay' al-dayn (jual beli utang) (Noor, 2024; Tadros, 2019).

Sumber lain yang membandingkan konsep "anjak piutang syariah" dalam fatwa DSN-MUI dengan konsep akad hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia menegaskan bahwa dalam fatwa DSN-MUI, anjak piutang syariah menggunakan prinsip wakalah bil ujrah, sedangkan konsep hiwalah dalam surat edaran dipahami sebagai transfer utang (hiwalah muthlaqah dan hiwalah muqayyadah) (Jalil, 2013). Rujukan tersebut sekaligus mengaitkan terminologi hukum positifnya dengan cessie dan subrogasi (Jalil, 2013). Implikasinya bagi endorsemen adalah: jika endorsemen dipakai sebagai jalur memindahkan klaim piutang, maka "wadah akad" syariahnya dapat beragam—misalnya hawalah (pemindahan utang) atau wakalah bil ujrah (kuasa berimbalan)—tergantung apakah yang terjadi pemindahan liabilitas/klaim atau sekadar pendelegasian penagihan (Hussain, 2016; Jalil, 2013).

3.3 Batas Kritis Syariah: Ketika Endorsemen Berubah Menjadi "Perdagangan Utang" (Bay' Al-Dayn) dan Problem Gharar

Sumber yang tersedia memberikan pernyataan eksplisit bahwa dalam hukum Islam, pertukaran surat berharga (termasuk piutang atas nama) sebagai transaksi jual beli pada dasarnya tidak diperbolehkan (Noor, 2024). Namun, sumber yang sama menyebut adanya nuansa: bila surat berharga merupakan representasi barang atau jasa, sebagian ulama membolehkan pertukarannya, sedangkan bila surat berharga bukan representasi barang atau jasa, pertukarannya dilarang (Noor, 2024). Klaim ini sangat penting untuk endorsemen karena endorsemen seringkali dipakai dalam praktik pasar sekunder untuk memindahkan surat berharga; jika objek suratnya "murni utang," maka endorsemen yang menghasilkan "perdagangan" atas klaim utang dapat masuk wilayah larangan yang diuraikan sumber tersebut (Noor, 2024).

Dalam literatur sukuk yang tersedia, perdebatan serupa tampil dalam istilah bay' al-dayn (jual beli utang). Satu rujukan menjelaskan bahwa bay' al-dayn adalah "sale of a payable right" (hak bayar yang timbul dari transaksi seperti murabahah, bay' bithaman ajil, istisna' bila harganya ditangguhkan) (Alamad et al., 2021). Rujukan lain terkait sukuk murabahah menekankan adanya perbedaan antara ketentuan Malaysia dan standar AAOIFI: disebut bahwa AAOIFI melarang perdagangan sertifikat murabahah setelah penyerahan komoditas murabahah kepada pembeli, sementara dokumen transaksi dapat memuat klausul bahwa MTN dapat "offered, sold, or transferred" (Norbaya et al., 2020). Penjelasan ini menunjukkan bahwa tindakan "transfer" atau "endorsement" atas sertifikat yang substansinya piutang/utang dapat memunculkan risiko re-characterisation dan risiko ketidakpatuhan syariah ketika substansi berbeda dari bentuk yang dinamai (Norbaya et al., 2020).

Dengan demikian, dalam konteks endorsemen, persoalan syariah bukan semata penandatanganan di belakang surat, tetapi apakah tindakan tersebut menempatkan objek dayn ke dalam mekanisme pertukaran/komersialisasi yang diperselisihkan atau dilarang (Alamad et al., 2021; Noor, 2024; Norbaya et al., 2020).

Kerangka larangan gharar dalam transaksi juga relevan. Rujukan studi gagal bayar sukuk menekankan bahwa syariah hanya mengesahkan kontrak yang bebas dari gharar, dan "gray areas" dalam klausul dapat menjadi sebab gharar (Cattelan, 2020). Dalam kajian tentang perkembangan narasi hijau dan sosial pada keuangan Islam, ditegaskan kembali bahwa perdebatan tentang distingsi keuangan Islam pasca-krisis menonjolkan larangan riba, gharar, dan maysir serta dukungan terhadap risk-sharing dan kemitraan (Muhammedi et al., 2023). Maka, jika endorsemen dipakai untuk mempercepat peredaran klaim utang secara "tanpa keterikatan aset" atau menimbulkan ketidakpastian atas hakikat objek, praktik tersebut berpotensi berhadapan dengan prinsip yang menuntut kejelasan objek dan struktur bebas gharar sebagaimana ditekankan dalam rujukan-rujukan tersebut (Cattelan, 2020; Muhammedi et al., 2023).

3.4 Kriteria Praktis Kepatuhan Syariah: "Apa yang Dialihkan" dan "Bagaimana Pengalihan itu Disusun"

3.4.1 Endorsemen atas Instrumen yang Merepresentasikan Aset/Manfaat: Lebih Dekat pada Logika Kepemilikan

Sumber-sumber sukuk yang tersedia menegaskan bahwa kepatuhan syariah dalam instrumen pasar modal bertumpu pada ide bahwa sertifikat harus merepresentasikan kepemilikan atas aset/manfaat/usufruct yang menghasilkan pendapatan. Rujukan tentang isu kepemilikan dan penguasaan dalam sukuk menegaskan prasyarat bahwa sertifikat sukuk harus merepresentasikan kepemilikan aset tidak berwujud, usufruct, atau jasa dari proyek penghasil pendapatan (Jaafar & Brightman, 2022). Rujukan yang sama menekankan bahwa pemegang sukuk harus mengambil possession atas underlying asset selama durasi proyek, dan disebutkan bahwa tidak sah menjual aset yang tidak dimiliki serta perlunya transfer kepemilikan penuh agar investor dapat menyewakan kembali aset tersebut (Jaafar & Brightman, 2022). Sejalan dengan itu, studi tentang restrukturisasi gagal bayar sukuk menekankan bahwa kepatuhan syariah mengimplikasikan alokasi hak kepemilikan yang jelas, dan dalam situasi distress investor akan menerima "full title" atas aset yang mendasari (dalam desain yang benar-benar patuh syariah) (Cattelan, 2020).

Implikasinya bagi endorsemen adalah: jika surat berharga yang dialihkan melalui endorsemen benar-benar merepresentasikan bagian kepemilikan/beneficial interest atas aset/manfaat yang jelas, maka endorsemen dapat dipahami sebagai pemindahan "hak berbasis aset" yang secara konseptual lebih dekat dengan logika syariah tentang kepemilikan yang nyata dan penghindaran gharar (Cattelan, 2020; Jaafar & Brightman, 2022). Sebaliknya, jika yang dialihkan hanya klaim utang tanpa basis aset/manfaat, maka rujukan tentang larangan pertukaran surat berharga yang tidak merepresentasikan barang/jasa menjadi sangat relevan (Noor, 2024).

3.4.2 Endorsemen atas Instrumen Berbasis Utang: Dorongan untuk Memakai Kerangka Hawalah/Wakalah dan Menghindari "Tambahan atas Pokok"

Karena endorsemen secara fungsional memindahkan hak tagih yang sering berwatak "dayn," pengujian syariah perlu menimbang apakah transfer itu disusun sebagai hawalah atau wakalah. Definisi hawala dalam glosarium menegaskan larangan mengambil fee berbasis persentase dan keharusan transfer tanpa penambahan atas pokok (Tadros, 2019). Ini memberi parameter bahwa jika endorsemen dipakai untuk memindahkan klaim utang, maka struktur syariahnya idealnya menghindari skema yang menyerupai "jual beli utang dengan diskonto/mark-up" yang dapat dibaca sebagai penambahan atas pokok atau komersialisasi dayn (Alamad et al., 2021; Tadros, 2019).

Pada saat yang sama, rujukan tentang anjak piutang syariah menunjukkan opsi pengemasan sebagai wakalah bil ujrah (kuasa berimbalan) dan/atau hiwalah (transfer utang) (Jalil, 2013), sementara rujukan tentang cessie menyimpulkan cessie jual-beli piutang sebagai hawalah haqq dan cessie jaminan sebagai hawalah haqq berbasis kafalah (Noor, 2024). Dengan demikian, endorsemen atas klaim utang yang diperlukan karena kebutuhan komersial (misalnya untuk memudahkan penagihan) cenderung lebih dapat didekatkan kepada wakalah (termasuk incasso) atau hawalah daripada diperlakukan sebagai "jual beli" piutang itu sendiri, mengingat rujukan yang menilai jual beli piutang/surat berharga berbasis dayn pada dasarnya tidak diperbolehkan (Hussain, 2016; Jalil, 2013; Noor, 2024).

3.4.3 Aspek Pemberitahuan/Pengakuan dan Efektivitas terhadap Debitur: Pelajaran dari Pasal 613 dan Perbedaan dengan Endorsemen

Kutipan Pasal 613 KUHPerdata yang tersedia menegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama tidak efektif terhadap debitur sebelum pemberitahuan atau persetujuan/pengakuan tertulis oleh debitur (Abozaid, 2020). Di sisi lain, rujukan lain menyatakan bahwa endorsemen dalam KUHD tidak memerlukan campur tangan debitur sebagaimana cessie (Zaheer & Wijnbergen, 2024).

Perbedaan ini memiliki arti bagi kepatuhan syariah dalam praktik modern: walaupun endorsemen memudahkan peredaran hak tagih, syariah menuntut ketertiban dan kejelasan hak-kewajiban serta minimnya unsur gharar (Cattelan, 2020; Muhammedi et al., 2023). Maka, dalam praktik endorsemen yang ingin "selaras syariah" (berdasarkan spirit menghindari gharar yang ditegaskan dalam sumber), kebutuhan memastikan kejelasan pihak yang berhak menagih dan mengurangi sengketa identitas pemegang hak menjadi penting, terlebih karena rujukan menegaskan bahwa hak seolah menyatu dengan surat dan peralihannya sangat bergantung pada dokumen dan tanda tangan (Cattelan, 2020; Zaheer & Wijnbergen, 2024). Pada titik ini, mekanisme pemberitahuan/pengakuan—walaupun secara endorsemen klasik tidak selalu dipersyaratkan—dapat dipahami sebagai instrumen mitigasi ketidakpastian (gharar) atas siapa pemegang hak yang sah (Abozaid, 2020; Cattelan, 2020).

3.5 Autentisitas Tanda Tangan, Sengketa, dan Risiko Hukum-Syariah dalam Praktik Pengalihan Surat Berharga

Karena endorsemen bertumpu pada tanda tangan, isu autentisitas menjadi krusial. Literatur tentang pengalihan piutang (cessie) yang tersedia menekankan bahwa kebenaran suatu akta di bawah tangan bertumpu pada tanda tangan dan pengakuan pihak yang menandatangani (Noor, 2024). Di ranah sengketa surat berharga dalam konteks sukuk, studi gagal bayar sukuk mencatat kasus di mana tergugat menuntut agar promissory note asli diajukan dan menyatakan salinan yang diberikan tidak asli karena tanda tangannya bukan milik pihak yang dituduh menandatangani (Cattelan, 2020). Ini memperlihatkan secara konkret bagaimana sengketa atas keaslian tanda tangan dapat mengguncang klaim dan hak yang bergantung pada dokumen, yang secara fungsional sejalan dengan karakter surat berharga sebagai "pembawa hak" sebagaimana dijelaskan dalam rujukan hukum surat berharga (Cattelan, 2020; Zaheer & Wijnbergen, 2024).

Rujukan lain (dari perspektif hukum surat berharga komparatif) menjelaskan prinsip independence of signatures, yakni jika suatu wesel memuat tanda tangan palsu, keaslian tanda tangan lain tidak menjadi tidak sah karenanya; setiap stipulasi mengikat penandatangan secara independen (El-Mubarak et al., 2020). Walaupun sumber ini tidak membahas hukum Islam, ia menguatkan pemahaman bahwa dalam sengketa surat berharga, validitas hak dapat sangat teknis-doktrinal, dan bisa berbeda antar yurisdiksi (El-Mubarak et al., 2020).

Dalam kerangka kepatuhan syariah, kompleksitas tersebut berinteraksi dengan risiko "Shariah non-compliance" dan "legal enforceability" yang juga disorot dalam literatur sengketa keuangan Islam. Misalnya, rujukan tentang manajemen risiko ketidakpatuhan syariah menyatakan bahwa transaksi keuangan Islam dapat ditantang karena ketidakpatuhan syariah dan mencontohkan problem klausul "Subject to the principles of the Glorious Sharia'a" yang oleh pengadilan Inggris dipandang tidak cukup untuk menginkorporasi syariah sebagai sistem hukum yang berlaku, sehingga hukum Inggris tetap diterapkan (Wisham et al., 2011). Rujukan lain tentang resolusi sengketa pasar modal Islam juga menekankan ketidakpastian sifat hukum syariah dan kurangnya konsensus antar mazhab atas validitas kontrak tertentu, serta praktik memilih hukum Inggris dalam transaksi lintas batas (Abozaid, 2016).

Konsekuensinya, dalam desain endorsemen atas surat berharga yang diklaim "syariah," dimensi kepatuhan syariah dan dimensi enforceability legal harus dipikirkan bersamaan, karena sengketa bisa diselesaikan dalam forum yang tidak menguji kepatuhan syariah sebagaimana diharapkan para pihak (Abozaid, 2016; Wisham et al., 2011).

3.6 Sintesis: "Endorsemen Menurut Hukum Islam" sebagai Pengalihan Hak yang Harus Dibedakan antara Pemindahan Klaim (Hawalah/Wakalah) dan Perdagangan Utang (Bay' Al-Dayn)

Berdasarkan rujukan yang tersedia, endorsemen sebagai "tanda tangan di belakang surat" adalah teknik hukum untuk memindahkan hak dalam surat berharga melalui penandatanganan dan penyerahan fisik dokumen (Zaheer & Wijnbergen, 2024), dengan variasi seperti endorsemen blanko dan incasso yang menunjukkan fungsi pemindahan dan/atau kuasa penagihan (Hussain, 2016). Dalam tinjauan hukum Islam, persoalan utamanya bukan pada tindakan tanda tangan itu sendiri, melainkan pada hakikat objek yang dipindahkan dan konsekuensi ekonomi dari pemindahan tersebut.

Jika objeknya murni dayn/piutang, rujukan menegaskan bahwa jual beli surat berharga/piutang sebagai transaksi jual beli pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali ketika surat berharga merepresentasikan barang/jasa (aset/manfaat) (Noor, 2024). Diskursus sukuk memperkuat sensitivitas ini melalui pembahasan bay' al-dayn dan larangan perdagangan sertifikat murabahah tertentu menurut AAOIFI (Alamad et al., 2021; Norbaya et al., 2020). Di sisi lain, jika pemindahan klaim utang dilakukan dalam koridor hawalah/hawala, rujukan memberi parameter penting: tidak boleh ada penambahan atas pokok, fee tidak berbentuk persentase, dan struktur dapat berupa pemindahan beban utang (liabilitas) atau kuasa penagihan berimbalan (wakalah bil ujrah) (Jalil, 2013; Tadros, 2019).

Dengan demikian, "endorsemen menurut hukum Islam" (sebagaimana dapat disusun dari sumber yang tersedia) paling tepat dipahami sebagai praktik pengalihan hak yang harus diletakkan dalam kategori akad yang relevan (hawalah/wakalah/kafalah) dan dibatasi agar tidak bergeser menjadi perdagangan utang yang dilarang atau mengandung gharar. Prinsip menghindari gharar dan menuntut kejelasan struktur juga konsisten dengan penekanan literatur keuangan Islam bahwa kontrak yang diakui syariah harus bebas dari gharar dan bahwa area abu-abu dalam dokumen dapat memicu gharar (Cattelan, 2020), serta bahwa larangan riba, gharar, dan maysir serta dorongan risk-sharing menjadi pembeda normatif penting antara keuangan Islam dan konvensional (Muhammedi et al., 2023).

Di tingkat praktik dan litigasi, ketergantungan endorsemen pada autentisitas tanda tangan dan dokumen juga menuntut tata kelola dokumentasi yang kuat untuk menghindari sengketa tanda tangan palsu yang secara nyata pernah menjadi isu dalam sengketa instrumen keuangan Islam (Cattelan, 2020), sekaligus mengantisipasi realitas pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang dapat membuat argumen syariah tidak selalu diuji oleh pengadilan yang berwenang (Abozaid, 2016; Wisham et al., 2011).

________________________________________

4. Simpulan

Endorsemen sebagai pengalihan hak atas surat berharga melalui tanda tangan di balik surat berharga, dalam perspektif hukum Islam, tidak dapat dinilai semata dari aspek teknis penandatanganan. Kajian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan syariah endorsemen sangat ditentukan oleh dua faktor utama: hakikat objek yang dialihkan dan struktur akad yang mewadahi pengalihan tersebut.

Jika objek endorsemen adalah instrumen yang merepresentasikan kepemilikan aset atau manfaat nyata, maka endorsemen dapat didekati sebagai pemindahan hak berbasis aset yang selaras dengan logika syariah tentang kepemilikan yang nyata dan penghindaran gharar (Cattelan, 2020; Jaafar & Brightman, 2022). Sebaliknya, jika objeknya adalah piutang murni (dayn), endorsemen berpotensi masuk wilayah bay' al-dayn yang pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, kecuali disusun dalam koridor hawalah atau wakalah bil ujrah yang bebas dari penambahan atas pokok dan gharar (Alamad et al., 2021; Jalil, 2013; Noor, 2024; Tadros, 2019).

Di tingkat praktik, desain endorsemen yang diklaim "syariah" harus mempertimbangkan sekaligus dimensi kepatuhan syariah dan dimensi enforceability legal, mengingat sengketa yang timbul seringkali diselesaikan dalam forum yang tidak secara otomatis menguji kepatuhan syariah (Abozaid, 2016; Wisham et al., 2011). Tata kelola dokumentasi yang kuat, termasuk memastikan autentisitas tanda tangan dan kejelasan identitas pemegang hak, menjadi prasyarat penting untuk meminimalkan risiko gharar dan sengketa yang mengancam validitas pengalihan (Cattelan, 2020; Zaheer & Wijnbergen, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abozaid, A. (2016). The internal challenges facing Islamic finance industry. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(2), 222–235. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2015-0056

Abozaid, A. (2020). Shortcomings and proposed reforms in the existing shariah governance of Islamic banking. Indonesian Journal of Islamic Economics Research, 2(1), 15–34. https://doi.org/10.18326/ijier.v2i1.3638

Alamad, S., Hidayah, N. N., & Lowe, A. (2021). A shared boundary object: Financial innovation and engineering in Islamic financial institutions. The British Accounting Review, 53(3), 100958. https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100958

Cattelan, V. (2020). Translating sustainability into Islamic social finance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3592459

El-Mubarak, A. M. O. I., Mustapha, Z., Mohamed, A. M. T. B., & Ibrahim, G. (2020). Laws of Islamic banking in Nigeria: Critical review and best practice proposal. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(3). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i3/7020

Hussain, M. A. (2016). The development of the legal framework governing the Shariah committee of the Islamic banking and takaful institutions in Malaysia. International Journal of Islamic Business, 1(2), 68–89. https://doi.org/10.32890/ijib2016.1.2.4

Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From structure to purpose: Green and social narratives, and the shifting morality of Islamic finance in Kuala Lumpur. Sustainability, 14(9), 5433. https://doi.org/10.3390/su14095433

Jalil, M. A. (2013). Islamic hire purchase law is getting special attention in Malaysia: A socio-legal analysis. Journal of Sociological Research, 4(2), 28. https://doi.org/10.5296/jsr.v4i2.3796

Muhammedi, S., Cheumar, M., & Haji-Othman, Y. (2023). Conceptual analysis of Shariah advisory board in the corporate governance of Islamic financial institutions in minority Muslim country: The case of Uganda. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i10/19161

Noor, N. F. M. (2024). Shariah non-compliance risk and its management techniques: Empirical evidences in selected wakalah sukuk documents issued in Malaysia jurisdiction. Qualitative Research in Financial Markets, 16(4), 803–829. https://doi.org/10.1108/qrfm-10-2022-0171

Norbaya, S., Rahman, M. A. H. A., Yahya, N. C., & Rasid, N. F. M. (2020). Bai Bithaman Ajil (BBA) and Musharakah Mutanaqisah (MM): Comparative analysis. Advances in Business Research International Journal, 6(2), 19. https://doi.org/10.24191/abrij.v6i2.10889

Rudnyckyj, D. (2013). From Wall Street to Halal Street: Malaysia and the globalization of Islamic finance. The Journal of Asian Studies, 72(4), 831–848. https://doi.org/10.1017/s0021911813001630

Tadros, M. (2019). Negotiating women in Egypt's post-Mubarak constitutions (2012–2014). Politics & Gender, 16(1), 145–173. https://doi.org/10.1017/s1743923x18001046

Wisham, I., Muneeza, A., & Hassan, R. (2011). Special legal features of the Islamic wa'd or pledge. International Journal of Law and Management, 53(3), 221–234. https://doi.org/10.1108/17542431111133445

Zaheer, S., & Wijnbergen, S. van. (2024). Sukuk defaults: On distress resolution in Islamic finance. Qualitative Research in Financial Markets, 17(2), 292–311. https://doi.org/10.1108/qrfm-08-2023-0203