01295 - Eksekutor dalam Hukum Islam di Indonesia: Antara Amanah Wasiat, Daya Paksa Putusan Pengadilan, dan Tantangan Kelembagaan Peradilan Agama

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep eksekutor—sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat atau putusan pengadilan—dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis doktrinal terhadap berbagai literatur hukum Islam positif Indonesia, kajian ini menunjukkan bahwa eksekutor dalam hukum Islam tidak semata dipahami sebagai figur personal yang memegang amanah, melainkan juga sebagai fungsi institusional yang melekat pada Peradilan Agama. Pembahasan difokuskan pada dua ranah yang saling berkelindan: eksekutor dalam pelaksanaan wasiat (termasuk wasiat wajibah) dan eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan, terutama dalam kewenangan Peradilan Agama. Kajian ini menemukan bahwa dalam wasiat wajibah, sifat "wajib" lahir melalui putusan hakim sehingga pengadilan berfungsi sekaligus sebagai penentu hak dan pengawal realisasinya. Dalam sengketa ekonomi syariah, fungsi eksekutor tampil melalui mekanisme eksekusi jaminan yang dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama. Namun, dualisme kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah dan berbagai keterbatasan kelembagaan menjadi tantangan struktural yang menghambat kepastian dan efektivitas pelaksanaan putusan.

Kata kunci: eksekutor; wasiat; wasiat wajibah; eksekusi putusan; Peradilan Agama; Kompilasi Hukum Islam; ekonomi syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of executor—as a party appointed to execute a will or court decision—from the perspective of Islamic law in Indonesia. Employing a doctrinal analysis approach to Indonesian positive Islamic legal literature, this study demonstrates that an executor in Islamic law is not merely understood as a personal figure entrusted with a mandate, but also as an institutional function inherent to the Religious Court (Peradilan Agama). The discussion focuses on two interrelated domains: the executor in the implementation of wills (including wasiat wajibah) and the executor in the implementation of court decisions, particularly within the jurisdiction of the Religious Court. This study finds that in wasiat wajibah, the "obligatory" character arises through a judge's decision, making the court function simultaneously as the determiner of rights and the guardian of their realization. In Islamic economic disputes, the executor's function manifests through collateral execution mechanisms that can be requested from the Chief of the Religious Court. However, the dualism of jurisdictional authority over Islamic arbitration award execution and various institutional limitations constitute structural challenges that impede the certainty and effectiveness of decision enforcement.

Keywords: executor; will; wasiat wajibah; judgment execution; Religious Court; Compilation of Islamic Law; Islamic economics

________________________________________

1. Pengantar: Eksekutor sebagai Instrumen Realisasi Amanah dan Putusan dalam Hukum Islam di Indonesia

Dalam praktik hukum keluarga dan muamalah di Indonesia, sengketa mengenai harta peninggalan, wasiat, maupun pemenuhan hak pascaputusan—misalnya pembagian waris atau pelunasan kewajiban dalam sengketa ekonomi syariah—kerap menuntut adanya mekanisme yang memastikan bahwa norma dan amar putusan benar-benar terlaksana, bukan berhenti pada "penetapan di atas kertas" (Nurrobbi et al., 2020; Qosim et al., 2022). Pada titik inilah konsep eksekutor—yakni pihak yang menjalankan (mengeksekusi) kehendak pewasiat atau menjalankan putusan pengadilan—menjadi relevan secara normatif dan praktis, karena eksekusi dipahami sebagai proses pelaksanaan putusan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak yang telah diakui dalam putusan tersebut (Pakarti, 2023). Di sisi lain, wasiat juga dipandang sebagai amanat terakhir pewaris terkait harta kekayaan yang berguna untuk menghindari perbedaan pendapat di antara ahli waris, tetapi pelaksanaannya dapat menghadapi penolakan atau gugatan sehingga memerlukan perangkat yang memastikan implementasinya (Nursalam et al., 2024).

Karena pertanyaan "eksekutor menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum materiil, pembahasan eksekutor pada tulisan ini difokuskan pada dua ranah yang berkelindan: (i) eksekutor dalam pelaksanaan wasiat, termasuk wasiat wajibah; dan (ii) eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi putusan), terutama dalam kewenangan Peradilan Agama atas perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Nasrudin, 2020). KHI sendiri dinyatakan sebagai acuan para hakim Pengadilan Agama pada bidang-bidang tertentu, termasuk kewarisan, dan diorientasikan untuk menyatukan rujukan putusan agar tidak bergantung pada ragam kitab fikih klasik semata (Permata & Ali, 2022; Yunita, 2021). Dengan demikian, "eksekutor menurut hukum Islam" dalam praktik Indonesia cenderung tampil sebagai fungsi yang bergerak di antara amanah keagamaan (wasiat) dan daya paksa negara (putusan pengadilan yang eksekutorial) (Azma, 2018).

________________________________________

2. Landasan Kelembagaan: Mengapa Eksekutor dalam Hukum Islam di Indonesia Beririsan dengan Peradilan Agama

Secara yuridis, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, dengan cakupan kewenangan yang mencakup—antara lain—perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, serta ekonomi syariah (Nasrudin, 2020). Rumusan kewenangan ini juga ditegaskan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Peradilan Agama melalui perubahan kerangka undang-undang peradilan, yang memperkuat eksistensinya setara dengan badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Mutmainah & Sabir, 2019). Dalam sengketa ekonomi syariah, kewenangan litigasi Peradilan Agama juga dipertegas dalam literatur yang mengaitkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang secara konseptual dipahami menempatkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pada Pengadilan Agama dan menutup kewenangan Pengadilan Negeri dalam ranah tersebut (As'ali, 2018; Nasrudin, 2020; Rahmawati, 2019).

Keterkaitan eksekutor dengan Peradilan Agama menjadi lebih jelas ketika dicermati bahwa putusan pengadilan tidak hanya berfungsi deklaratif, tetapi dapat memiliki sifat eksekutorial. Dalam konteks waris, misalnya, dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama yang bersifat eksekutorial dapat memaksa para ahli waris untuk membagi harta warisan sesuai amar putusan (Azma, 2018). Artinya, setelah norma waris/wasiat ditetapkan melalui putusan, terdapat dimensi "pelaksana" yang menjembatani amar putusan menjadi realitas sosial, sejalan dengan pengertian eksekusi sebagai pelaksanaan putusan untuk memenuhi hak yang telah diputus (Azma, 2018; Pakarti, 2023). Kerangka ini sekaligus menjelaskan mengapa isu eksekutor tidak dapat dipisahkan dari isu kapasitas lembaga, sumber daya, dan penguasaan hukum acara perdata, karena hambatan fasilitas maupun kemampuan aparatur dan hakim dipandang dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama (Mutmainah & Sabir, 2019).

________________________________________

3. Eksekutor Wasiat dalam Hukum Islam (KHI): dari Konsep Wasiat hingga Problem Pelaksanaan

3.1 Definisi dan Karakter Wasiat: Berlaku Setelah Pewasiat Wafat dan Berpotensi Disengketakan

Dalam KHI, wasiat dijelaskan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Harahab, 2008). Dalam kajian lain yang merujuk KHI, wasiat dipahami sebagai suatu tasharruf terhadap harta peninggalan yang pelaksanaannya dilakukan sesudah wafatnya orang yang berwasiat. Penempatan definisi ini penting bagi diskursus eksekutor, sebab eksekutor wasiat pada dasarnya bekerja pada fase "pascawafat" ketika harta peninggalan memasuki rezim pembagian/penyerahan sesuai ketentuan wasiat dan hukum kewarisan (Harahab, 2008). Literatur yang mengkaji sengketa wasiat juga menegaskan bahwa meskipun wasiat memiliki kedudukan penting, sengketa tetap mungkin muncul baik dari penerima wasiat maupun ahli waris, sehingga aspek penyelesaian melalui pengadilan menjadi faktor krusial untuk memastikan kepastian pelaksanaan (Suryaningsih et al., 2022).

Dalam praktik, persoalan utama pelaksanaan wasiat dalam lingkungan hukum Islam positif Indonesia sering bertemu dengan batasan normatif: misalnya, adanya ketentuan bahwa wasiat dibolehkan paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali seluruh ahli waris menyetujui, sebagaimana dirujuk dalam analisis atas Pasal 195 ayat (2) KHI (Yunita, 2021). Studi atas perkara hibah wasiat di Pengadilan Negeri Padang juga menegaskan adanya kesepakatan ulama bahwa wasiat kepada ahli waris tidak boleh, kecuali seluruh ahli waris menyetujui. Dengan demikian, sejak level norma, "eksekutor wasiat" tidak hanya memerlukan mandat menjalankan wasiat, tetapi juga memerlukan kemampuan menilai apakah isi wasiat berada dalam koridor yang dibenarkan menurut KHI dan prinsip yang dipakai dalam putusan-putusan terkait (Yunita, 2021).

3.2 Wasiat Wajibah: "Kewajiban" yang Melekat karena Putusan dan Implikasinya bagi Fungsi Eksekutor

Di Indonesia, lembaga wasiat wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan Islam melalui KHI, terutama Pasal 209 yang memberi ruang pemberian kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat, dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan (Yunita, 2021). Sejumlah kajian menegaskan bahwa anak angkat pada prinsipnya tidak memiliki hak waris, namun tetap dapat menerima bagian melalui hibah atau wasiat wajibah sepanjang tidak melebihi sepertiga, dan wasiat wajibah diposisikan sebagai mekanisme untuk menjaga hak pihak lain serta meredam konflik (Qosim et al., 2022). KHI juga mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang pemeliharaannya beralih berdasarkan putusan pengadilan, dan konsekuensi wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat dirujuk pada Pasal 171 huruf (h) jo. Pasal 209.

Aspek paling relevan bagi tema eksekutor adalah sifat "wajib" yang dilekatkan pada wasiat wajibah. Literatur mengenai kontribusi fatwa dan pembaruan hukum keluarga menyatakan bahwa karakter penting wasiat wajibah adalah sifat wajibnya—yakni wasiat dikeluarkan bukan atas dasar kehendak pemilik harta semata, melainkan melalui putusan hakim (Maizal et al., 2022). Dengan kata lain, pada wasiat wajibah, peran "eksekutor" dapat bergeser dari sekadar "orang kepercayaan pewasiat" menjadi "institusi yudisial" yang menetapkan dan sekaligus menyediakan perangkat pemaksaan agar distribusi yang diwajibkan benar-benar terlaksana (Azma, 2018; Maizal et al., 2022). Hal ini konsisten dengan temuan bahwa untuk mengatasi kekosongan atau keterbatasan aturan eksplisit, hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian wasiat wajibah, sehingga putusan menjadi instrumen yang memerintahkan pelaksanaan (Edy, 2022; Suryaningsih et al., 2022).

3.3 Perluasan Wasiat Wajibah melalui Putusan: Eksekutor sebagai "Jembatan" antara Ijtihad Yudisial dan Kepastian Pelaksanaan

Perkembangan penting dalam praktik peradilan adalah digunakannya wasiat wajibah untuk mengakomodasi ahli waris beda agama, meskipun KHI secara eksplisit mengatur wasiat wajibah terutama untuk relasi anak angkat–orang tua angkat (HARAHAP, 2021; Sari, 2020). Kajian atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 menegaskan bahwa meskipun tidak ada aturan khusus wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama, Mahkamah Agung memberikan hak harta melalui wasiat wajibah dengan menempatkan pihak beda agama bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai penerima wasiat wajibah (HARAHAP, 2021). Literatur lain menyebut putusan ini sebagai wujud ijtihad/penemuan hukum hakim yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi keadilan bagi para pihak, dan putusan tersebut menjadi yurisprudensi rujukan dalam perkara serupa (HARAHAP, 2021; Sari, 2020). Kajian mengenai pembaruan hukum keluarga juga menunjukkan adanya putusan-putusan Mahkamah Agung yang memberikan bagian melalui wasiat wajibah kepada anggota keluarga beda agama, termasuk Putusan Nomor 368K/AG/1995 dan 51K/AG/1999, serta menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika pembaruan hukum waris melalui putusan (Kuswoyo et al., 2023).

Dalam konteks ini, eksekutor—sebagai pihak yang menjalankan wasiat atau putusan—berhadapan dengan dua lapis legitimasi: legitimasi normatif KHI, misalnya batas sepertiga pada Pasal 209 atau Pasal 195 ayat (2); dan legitimasi yurisprudensial, yakni putusan MA yang memperluas aplikasi wasiat wajibah untuk menutup kekosongan aturan eksplisit (HARAHAP, 2021; Kuswoyo et al., 2023; Yunita, 2021). Kajian tentang penemuan hukum Mahkamah Agung bahkan menyoroti bahwa penggunaan dasar Pasal 209 KHI yang semula membatasi pada anak/orang tua angkat, dalam putusan kasasi dipakai untuk memberikan bagian kepada ahli waris non-Muslim melalui konsep wasiat wajibah, sekaligus menimbulkan "kekagetan" karena berseberangan dengan farā'iḍ tradisional. Dengan demikian, eksekutor dalam lanskap hukum Islam Indonesia sering tidak hanya berurusan dengan "teks norma," tetapi juga dengan "produk penemuan hukum" yang menuntut keterampilan menerjemahkan amar putusan dan batasannya ke langkah konkret pembagian atau penyerahan harta (Azma, 2018).

________________________________________

4. Siapa Eksekutor Wasiat? Keterbatasan Sumber KHI dan Perspektif Perbandingan

Referensi yang disediakan menjelaskan secara rinci definisi dan batasan wasiat menurut KHI serta dinamika wasiat wajibah di pengadilan (Harahab, 2008; Yunita, 2021; HARAHAP, 2021), tetapi tidak menyediakan kutipan eksplisit tentang pengaturan "pengangkatan pelaksana wasiat" (eksekutor) dalam teks KHI itu sendiri. Karena itu, tidak dapat ditegaskan dari sumber yang diberikan bahwa KHI mengatur bentuk, syarat, dan tata cara penunjukan eksekutor wasiat secara terperinci. Namun, konsep "pihak yang ditunjuk" untuk menjalankan amanah wasiat dapat dijelaskan melalui dua jalur yang didukung referensi: jalur perbandingan hukum positif umum Indonesia dan jalur ilustrasi dari studi negara Muslim lain.

Pertama, dalam KUHPerdata dikenal mekanisme penunjukan pelaksana wasiat (executeur testamentair/eksekutor testamenter) oleh pewaris dalam testament, di mana kewenangannya mencakup mengupayakan kehendak terakhir pewaris terlaksana dan dapat tampil di pengadilan untuk mempertahankan berlakunya wasiat bila terjadi perselisihan (Dewi, 2021; Nursalam et al., 2024). KUHPerdata juga disebut memungkinkan pewaris menunjuk pelaksana wasiat serta/atau pengurus harta peninggalan (Dewi, 2021). Meskipun perangkat ini bukan kerangka "hukum Islam" dalam arti KHI, rujukan ini berguna untuk memperlihatkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia terdapat konsep formal tentang eksekutor wasiat sebagai figur pelaksana, dan bahwa sengketa wasiat dapat menyeret eksekutor untuk beracara demi memastikan implementasi kehendak pewaris (Dewi, 2021; Nursalam et al., 2024).

Kedua, studi komparatif mengenai akibat perceraian di beberapa negara Muslim menyebut bahwa apabila ayah wafat, pengasuhan dapat beralih—antara lain—kepada kakek atau "penjagaan dari seorang pelaksana yang tertulis di wasiat sebelum meninggal" (Asmaret et al., 2020). Kutipan ini menunjukkan bahwa dalam praktik normatif di negara Muslim tertentu, figur "pelaksana wasiat" dikenal sebagai pihak yang diberi mandat melalui dokumen wasiat, setidaknya untuk ranah pengaturan pascawafat yang berdampak pada keluarga (Asmaret et al., 2020). Dengan demikian, walaupun detail mekanisme "eksekutor wasiat" dalam KHI tidak tersaji dalam referensi yang diberikan, ide dasar "penunjukan pihak pelaksana" tetap dapat dijelaskan secara terbatas melalui rujukan KUHPerdata sebagai perbandingan konseptual di Indonesia dan contoh praktik di negara Muslim lain yang disebut dalam literatur (Asmaret et al., 2020; Dewi, 2021; Nursalam et al., 2024).

________________________________________

5. Eksekutor Putusan Pengadilan: Daya Paksa Putusan, Eksekusi, dan Aparat Pelaksana dalam Lingkungan Peradilan Agama

5.1 Eksekusi sebagai Konsep dan Kebutuhan: dari Amar Putusan ke Pemenuhan Hak

Eksekusi dipahami sebagai proses pelaksanaan putusan pengadilan yang bertujuan mewujudkan pemenuhan hak-hak yang telah diakui dalam putusan (Pakarti, 2023). Dalam perkara keluarga—termasuk yang menjadi kewenangan Peradilan Agama—kajian tentang urgensi pembentukan lembaga eksekutor menekankan bahwa kendala eksekusi, misalnya terkait pemenuhan nafkah anak dan/atau istri pascaperceraian, melahirkan kebutuhan institusional agar putusan benar-benar terlaksana dan tidak mudah terhambat (Pakarti, 2023). Walaupun kajian tersebut berangkat dari agenda kelembagaan, definisi dan penekanan bahwa eksekusi adalah jembatan antara putusan dan pemenuhan hak memberi dasar konseptual bahwa "eksekutor putusan" adalah fungsi yang melekat pada sistem peradilan, bukan sekadar tindakan administratif (Azma, 2018; Pakarti, 2023).

Dalam ranah kewarisan, hubungan antara putusan dan eksekusi terlihat jelas: putusan Pengadilan Agama yang bersifat eksekutorial dapat memaksa ahli waris untuk membagi harta sesuai amar putusan (Azma, 2018). Pernyataan ini menempatkan "eksekutor" bukan hanya sebagai pihak privat—misalnya orang yang ditunjuk keluarga—melainkan juga sebagai perangkat peradilan yang menjalankan amar dan dapat memaksa kepatuhan terhadap pembagian yang ditetapkan (Azma, 2018). Dengan demikian, eksekutor putusan dalam hukum Islam positif Indonesia cenderung tampil sebagai "tangan" dari putusan yang mengonversi norma dan amar menjadi pembagian aktual (Azma, 2018; Pakarti, 2023).

5.2 Eksekusi dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Eksekutor sebagai Ketua Pengadilan dan Mekanisme Eksekutorial terhadap Jaminan

Pada bidang ekonomi syariah, beberapa referensi secara eksplisit menautkan pelaksanaan putusan dan eksekusi jaminan pada Pengadilan Agama. Salah satu kajian menyatakan bahwa pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah—termasuk hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah—dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (As'ali, 2018). Studi kasus sengketa wanprestasi murabahah yang terkait lelang eksekusi objek hak tanggungan menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim mencakup ketentuan HIR dan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang menjadi fondasi formal eksekusi. Sejalan dengan itu, kajian lain menegaskan bahwa akta pemberian hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial, dan bila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang; eksekusi dipahami dilaksanakan atas putusan eksekusi yang berkekuatan hukum tetap (Rahman, 2023).

Rangkaian norma dan praktik ini memperlihatkan eksekutor putusan dalam ekonomi syariah sebagai jejaring kelembagaan: Ketua Pengadilan Agama sebagai pintu permohonan eksekusi, perangkat hukum acara yang dijadikan dasar, serta mekanisme lelang—dalam perkara tertentu melibatkan institusi lelang negara—sebagai instrumen realisasi amar (Rahman, 2023). Dengan demikian, "eksekutor" dalam sengketa ekonomi syariah bukan sekadar orang perseorangan, melainkan fungsi peradilan yang mengoperasikan titel eksekutorial dan prosedur eksekusi agar hak kreditor atau pihak yang dimenangkan dapat terpenuhi sesuai putusan dan dasar hukum formilnya (As'ali, 2018; Rahman, 2023).

5.3 Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah: Dualisme Kewenangan dan Dampaknya bagi Kepastian Eksekutor

Salah satu problem paling menonjol dalam diskursus eksekutor di ranah ekonomi syariah adalah dualitas/dualisme kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah. Literatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah menyebut bahwa pada satu sisi Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui litigasi, tetapi pada sisi lain Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum memegang peranan untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, sehingga jika putusan arbitrase syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Umum (Herawan & Athoillah, 2023). Kajian lain juga menegaskan bahwa pascaputusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, masih tersisa problematika hukum karena terdapat ketentuan yang mewajibkan putusan BASYARNAS didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan eksekusinya dilakukan atas perintah Pengadilan Negeri, yang berpotensi tidak selaras dengan konstruksi kewenangan Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah. Literatur yang mengkaji kontradiksi yurisprudensi juga menampilkan dinamika SEMA: SEMA No. 8 Tahun 2008 pernah menempatkan Pengadilan Agama sebagai pelaksana eksekutorial putusan Basyarnas, namun SEMA No. 8 Tahun 2010 menegaskan tidak berlakunya SEMA sebelumnya dan memindahkan kewenangan eksekusi ke Pengadilan Negeri (Biga, 2017). Kajian tentang kepastian hukum eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah juga menegaskan adanya dualisme kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang mencerminkan ketidakpastian hukum, serta perlunya pembenahan regulasi untuk menjamin kepastian bagi pencari keadilan (Putra & Fathony, 2023).

Dalam perspektif eksekutor, dualisme ini berarti bahwa "siapa eksekutor yang sah" dapat berubah tergantung rezim norma yang dipakai—UU, penjelasan, SEMA, dan perkembangan pascaputusan MK—sehingga kepastian jalur eksekusi menjadi problem struktural (Herawan & Athoillah, 2023; Putra & Fathony, 2023). Akibatnya, pihak yang memegang putusan arbitrase syariah dapat menghadapi ketidakpastian forum eksekusi, dan eksekutor sebagai fungsi peradilan berpotensi "terfragmentasi" oleh konflik norma (Putra & Fathony, 2023). Sintesis dari referensi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan eksekutor dalam hukum Islam positif Indonesia tidak dapat dibatasi pada perkara waris/wasiat, tetapi juga meliputi desain kewenangan eksekusi dalam ekosistem ekonomi syariah yang terus berkembang (As'ali, 2018; Putra & Fathony, 2023).

________________________________________

6. Eksekutor dan Tahap Praeksekusi: Perdamaian, Mediasi, dan Akta Perdamaian sebagai Instrumen Kepatuhan Sukarela

Meskipun eksekutor identik dengan pelaksanaan paksa, sejumlah referensi dalam lingkungan Peradilan Agama menekankan preferensi penyelesaian damai sebelum putusan dijatuhkan. Disebutkan bahwa hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak terlebih dahulu; apabila perdamaian berhasil, dibuat akta perdamaian dan para pihak dihukum menaati perdamaian tersebut (Mutmainah & Sabir, 2019). Dalam analisis putusan ekonomi syariah, Pengadilan Agama juga dicatat telah berupaya mendamaikan para pihak dan kesepakatan damai dipakai sebagai basis putusan yang dianggap mencerminkan keadilan. Kajian lain tentang mediasi di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dipraktikkan, meskipun efektivitasnya dipengaruhi faktor-faktor kelembagaan seperti keterbatasan mediator bersertifikat (Rahmawati, 2019). Dalam sengketa waris, penelitian mengenai peran mediator juga menegaskan bahwa mediator tidak berwenang memaksakan penyelesaian, melainkan menegosiasikan kesepakatan yang mengikat para pihak.

Rangkaian ini penting bagi konsep eksekutor, karena keberhasilan mediasi dan akta perdamaian pada dasarnya menciptakan kepatuhan sukarela yang mengurangi beban eksekusi paksa, tetapi tetap menempatkan putusan/akta sebagai dasar "pelaksanaan" bila kelak terjadi ingkar (Mutmainah & Sabir, 2019). Dengan demikian, eksekutor dalam sistem hukum Islam positif Indonesia tidak selalu tampil sebagai aktor pemaksaan, tetapi juga sebagai konsekuensi institusional dari putusan/akta yang mengikat sehingga kepatuhan dapat dijaga baik melalui kesepakatan maupun perangkat eksekusi (Mutmainah & Sabir, 2019; Pakarti, 2023).

________________________________________

7. Asas Personalitas Keislaman dan Subjek Eksekusi: Siapa yang Tunduk dan Karena Apa

Kewenangan Peradilan Agama dan daya eksekutorial putusannya berkaitan dengan asas personalitas keislaman. Kajian tentang asas ini menyatakan bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama adalah mereka yang mengaku beragama Islam, dan idealnya seseorang mengikuti ajaran agamanya sehingga perkara tertentu semestinya diajukan ke Pengadilan Agama agar diputus berdasarkan hukum Islam. Literatur lain menjelaskan bahwa asas personalitas keislaman mengandung unsur bahwa para pihak berperkara terkait bidang kewenangan—perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah—dan bahwa hubungan hukum yang disengketakan harus dilandasi hukum Islam; jika hubungan hukumnya bukan berdasarkan hukum Islam, maka sengketa tidak tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama (Budiman, 2014). Namun, dalam bidang ekonomi syariah, disebut pula bahwa yang dimaksud "antara orang-orang yang beragama Islam" mencakup orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam untuk hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga ruang subjek hukum menjadi lebih luas pada aktivitas ekonomi syariah (Herawan & Athoillah, 2023; Saldi & Fitri, 2023).

Implikasinya bagi eksekutor ialah bahwa pelaksanaan putusan (eksekusi) pada umumnya mengikuti batas kompetensi tersebut: eksekutor pengadilan hanya dapat bekerja efektif bila putusan lahir dari pengadilan yang berwenang secara absolut dan relatif. Dalam ekonomi syariah, ketika para pihak menundukkan diri pada hukum Islam melalui akad syariah, jalur litigasi dan pelaksanaan putusan—termasuk eksekusi hak tanggungan/fidusia berbasis akad syariah—diletakkan pada Pengadilan Agama (As'ali, 2018; Rahman, 2023; Saldi & Fitri, 2023). Dalam waris/wasiat, ketika sengketa diajukan dan diputus dalam Peradilan Agama, sifat eksekutorial putusan dapat memaksa pembagian sesuai amar (Azma, 2018; Budiman, 2014). Dengan demikian, eksekutor dalam hukum Islam positif Indonesia bekerja dalam batas "siapa tunduk" dan "perkara apa" yang menjadi wilayah hukum Islam yang diadministrasikan oleh Peradilan Agama (Budiman, 2014).

________________________________________

8. Tantangan Historis dan Kontemporer: Ketika Putusan Ada, tetapi Eksekusi Tidak Sederhana

Secara historis, literatur sejarah Peradilan Agama mencatat bahwa pada masa tertentu putusan-putusan badan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri dan memerlukan pernyataan tertentu dari Ketua Pengadilan Negeri; bahkan terdapat praktik Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi pernyataan "tidak dapat dijalankan" terhadap putusan Pengadilan Agama (Sukri, 2016). Catatan historis ini menunjukkan bahwa problem eksekutor bukan sekadar isu teknis, melainkan pernah menjadi isu desain kelembagaan dan relasi antarlingkungan peradilan (Sukri, 2016). Dalam konteks kontemporer, kendala juga muncul dalam bentuk keterbatasan fasilitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tidak merata, serta belum sepenuhnya penguasaan hakim Pengadilan Agama atas hukum perdata dan hukum acara perdata—yang semuanya dapat menghambat efektivitas kewenangan dan implementasi putusan (Mutmainah & Sabir, 2019). Dalam ekonomi syariah, tantangan normatif juga disebut berupa ketiadaan kodifikasi tertentu pada masa-masa awal perluasan kewenangan dan keterbatasan kemampuan hakim serta fasilitas yang belum memadai, yang dapat berpengaruh pada kepastian dan konsistensi penyelesaian (Mutmainah & Sabir, 2019).

Di ranah wasiat wajibah, tantangan lain adalah disparitas atau dinamika perbedaan putusan antartingkat peradilan dalam kasus-kasus tertentu, yang memperlihatkan bahwa sekalipun KHI menjadi acuan, penerapan dan konstruksi pembagian dapat berbeda dan memicu kompleksitas pelaksanaan (Suryaningsih et al., 2022; Yunita, 2021). Pada isu ahli waris beda agama, beberapa literatur menegaskan adanya perdebatan karena sebagian putusan memperluas wasiat wajibah untuk non-Muslim melalui ijtihad hakim, sementara pada saat yang sama KHI menegaskan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan dan pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit terkait anak/orang tua angkat (HARAHAP, 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa eksekutor—baik sebagai pelaksana privat maupun sebagai perangkat peradilan—sering berada pada ruang yang menuntut ketelitian tinggi: memastikan amar putusan dijalankan, sekaligus memastikan dasar yuridisnya jelas agar pelaksanaan tidak memicu sengketa lanjutan (Pakarti, 2023; Suryaningsih et al., 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis referensi, "eksekutor menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia paling operasional dipahami sebagai fungsi pelaksana yang bekerja pada dua sumber perintah: (i) amanah wasiat—wasiat yang berlaku setelah pewasiat wafat menurut KHI—dan (ii) amar putusan pengadilan, yakni putusan Peradilan Agama yang dapat bersifat eksekutorial dan memaksa pelaksanaan (Azma, 2018; Harahab, 2008). Pada wasiat wajibah, sifat "wajib" justru ditegaskan sebagai lahir melalui putusan hakim, sehingga pengadilan tidak hanya menentukan hak, tetapi juga sekaligus menciptakan dasar pelaksanaan yang dapat dipaksakan—menempatkan perangkat peradilan sebagai "eksekutor" yang menentukan sekaligus mengawal realisasi pembagian (Edy, 2022; Maizal et al., 2022). Pada sengketa ekonomi syariah, fungsi eksekutor tampil melalui mekanisme eksekusi jaminan—misalnya hak tanggungan—yang secara formal dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama dan dijalankan melalui prosedur eksekusi berbasis titel eksekutorial (Rahman, 2023).

Namun, referensi yang disediakan tidak cukup untuk menegaskan secara tekstual bagaimana KHI mengatur penunjukan "pelaksana wasiat" sebagai figur privat—misalnya syarat, kewenangan, dan tata cara pengangkatannya. Karena itu, aspek "pihak yang ditunjuk" sebagai eksekutor wasiat hanya dapat dijelaskan secara terbatas melalui rujukan perbandingan, yakni KUHPerdata tentang executeur testamentair dan ilustrasi praktik negara Muslim lain yang mengenal pelaksana wasiat tertulis (Asmaret et al., 2020; Dewi, 2021; Nursalam et al., 2024). Di luar itu, kepastian tentang eksekutor juga dipengaruhi oleh desain kewenangan eksekusi—misalnya dualisme eksekusi putusan arbitrase syariah—serta kapasitas kelembagaan, yang oleh berbagai kajian dinilai masih memerlukan pembenahan regulasi dan penguatan institusi agar eksekusi selaras dengan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Putra & Fathony, 2023). Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa "eksekutor menurut hukum Islam" di Indonesia bukan hanya konsep personal (orang yang diberi amanah), tetapi juga konsep institusional (peradilan sebagai pelaksana daya paksa putusan), yang efektivitasnya sangat ditentukan oleh kerangka kewenangan Peradilan Agama, rujukan KHI, dan konsistensi norma eksekusi dalam sistem hukum nasional (Azma, 2018; Harahab, 2008).

________________________________________

Daftar Referensi

Asmaret, D., Koto, A., & Afrizal, M. (2020). Transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Telaah pemikiran Rifyal Ka'bah. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 12(2), 145–160. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12203

As'ali, S. (2018). Kewenangan penerbitan akta perceraian bagi yang beragama Islam. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1607

Azma, U. (2018). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bekasi. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 17(2), 219–234. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845

Biga, N. H. H. (2017). Sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Al-Mizan, 13(2), 185–203. https://doi.org/10.30603/am.v13i2.876

Budiman, A. (2014). Penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung dan relevansinya bagi pengembangan hukum Islam Indonesia. Al-Ahkam, 24(1), 1. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.129

Dewi, A. A. (2021). Peradilan Agama dalam lintasan sejarah kajian pengaruh teori pemberlakuan hukum Islam terhadap peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Edy, S. (2022). Analisis eksistensi reformasi hukum Islam keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Pelita, 3(2), 155–175. https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1527

HARAHAP, S. S. C. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan wasiat yang didaftarkan (waarmerking) dan disengketakan oleh para ahli waris (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493 K/AG/2017). Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(2), 146–159. https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2111

Harahab, Y. (2008). Kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(1). https://doi.org/10.22146/jmh.16317

Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Penyelesaian sengketa perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 219–235. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3587

Kuswoyo, B. E., Samosir, A., & Fuadi, A. (2023). Analisis penyelesaian perkara ahli waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 135–157. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.531

Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S. (2022). Kewarisan beda agama dalam putusan-putusan hakim di Indonesia. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 20(2), 143–155. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1927

Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 17(2), 188–210. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818

Nasrudin, N. (2020). Konsep murāfa'at dan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Islamika, 11(1). https://doi.org/10.33592/islamika.v11i1.418

Nurrobbi, H. A., Fawzi, R., & Adam, P. (2020). Analisis putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang wanprestasi akad pembiayaan murabahah Nomor: TSM/024/2014 atas lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 22. https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19336

Nursalam, N., Shuhufi, M., & Sultan, L. (2024). Peradilan Agama di Indonesia pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Ahkam, 3(2), 503–516. https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.3030

Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaruan hukum keluarga dalam putusan Pengadilan Agama. Sakina: Journal of Family Studies, 7(3), 335–344. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935

Permata, C., & Ali, Z. Z. (2022). Implikasi asas personalitas keislaman terhadap penyelesaian sengketa antara Muslim dan non-Muslim di Pengadilan Agama. Dialog, 45(2), 181–194. https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663

Putra, A. P., & Fathony, M. R. (2023). Analisis kewarisan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.29

Qosim, S., Aprita, S., & Wulandari, M. (2022). Disparitas putusan Peradilan Agama terhadap wasiat wajibah anak angkat. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(5), 1407–1420. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491

Rahman, A. (2023). Tinjauan yuridis pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf tanpa kesepakatan bersama. Private Law, 3(3), 595–603. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3408

Rahmawati, S. (2019). Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg tentang hibah wasiat perspektif hukum Islam. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 163. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1365

Saldi, S. L., & Fitri, D. (2023). Pembagian hak waris antara pewaris berbeda agama dengan ahli waris. Recital Review, 5(2), 324–343. https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.26357

Sari, D. U. (2020). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, 8(2), 157–171. https://doi.org/10.52802/amk.v8i2.236

Sukri, M. (2016). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (pendekatan yuridis). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10(2). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252

Suryaningsih, W., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2022). Analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/PA.BMS. Semarang Law Review (SLR), 1(2), 32–44. https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2757

Yunita, A. (2021). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama wilayah Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10