01296 - Eksekutorial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Terhadap Kekuatan Pemaksaan Putusan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Dan Keluarga

Executorial in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law: A Study on the Coercive Force of Judgments in Islamic Economic and Family Disputes

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep eksekutorial—yakni kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa berdasarkan hukum—dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif berbasis analisis literatur, kajian ini menelaah syarat formil kekuatan eksekutorial (inkracht, irah-irah, dan sifat condemnatoir putusan), instrumen eksekutorial dalam sengketa ekonomi syariah (hak tanggungan, fidusia, surat kuasa menjual, dan arbitrase syariah), serta orientasi nilai hukum Islam dalam membatasi dan mengarahkan pemaksaan eksekusi. Kajian menemukan bahwa "eksekutorial menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia merupakan sintesis antara tuntutan syariah agar kewajiban dipenuhi dan keadilan ditegakkan, dengan mekanisme hukum negara yang memberi putusan daya mengikat dan daya paksa melalui perangkat Peradilan Agama. Kekuatan eksekutorial menuntut syarat formil yang ketat, sementara orientasi syariah menghendaki pemaksaan yang sah, terukur, dan berkeadilan—menghindarkan tindakan sewenang-wenang, kekerasan, dan pelanggaran hak debitor. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi fidusia mengalami pergeseran signifikan yang semakin mendekatkan prosedur eksekusi pada kontrol pengadilan demi keseimbangan hak para pihak.

Kata Kunci: Eksekutorial; Hukum Islam; Hak Tanggungan; Fidusia; Peradilan Agama; Ekonomi Syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of executorial—the legal power to enforce compulsorily by law—from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. Employing a juridical-normative method based on literature analysis, the study examines the formal requirements for executorial power (inkracht, irah-irah, and the condemnatory nature of judgments), executorial instruments in Islamic economic disputes (mortgage rights, fiduciary security, power of attorney to sell, and Islamic arbitration), and Islamic law's value orientation in limiting and directing compulsory execution. The study finds that "executorial according to Islamic law" in the Indonesian context constitutes a synthesis between the sharia demand that obligations be fulfilled and justice upheld, and the state legal mechanism that grants judgments binding and coercive force through Religious Court instruments. Executorial power demands strict formal requirements, while the sharia orientation demands enforcement that is lawful, measured, and just—avoiding arbitrary acts, violence, and violations of debtors' rights. Following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, the fiduciary execution mechanism has undergone significant shifts, bringing execution procedures increasingly under judicial control to ensure balance of rights between parties.

Keywords: Executorial; Islamic Law; Mortgage Rights; Fiduciary; Religious Court; Islamic Economics

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam praktik hukum di Indonesia, istilah eksekusi dipahami sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum ketika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela (Abdullah, 2016; Wibowo & Ekowati, 2022). Dengan demikian, "kekuatan eksekutorial" pada dasarnya adalah kualitas normatif yang membuat suatu putusan—atau dokumen tertentu yang oleh undang-undang dipersamakan dengan putusan—dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh alat negara (Abdullah, 2016; Wibowo & Ekowati, 2022).

Sejalan dengan itu, beberapa kajian menegaskan bahwa salah satu sumber kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan (irah-irah) yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," yang dipandang sebagai penanda bahwa putusan dapat dilaksanakan—termasuk secara paksa (Abdullah, 2016; Wahyudi, 2021; Wibowo & Ekowati, 2022). Dalam perspektif penyelesaian sengketa ekonomi syariah, keberlakuan "pemaksaan" oleh negara ini juga dipahami sebagai konsekuensi dari tata hukum acara perdata yang mengizinkan pihak yang menang meminta eksekusi ketika putusan yang mengikat tidak dipatuhi (Sucia, 2022; Wibowo & Ekowati, 2022).

Dalam konteks "menurut hukum Islam" di Indonesia, pembahasan eksekutorial tidak dapat dilepaskan dari dua ranah yang saling berkelindan. Pertama, ranah nilai dan prinsip—misalnya kemaslahatan, keadilan, dan pemenuhan janji dalam transaksi—yang menjadi orientasi hukum Islam dalam memandang penyelesaian sengketa dan pelunasan kewajiban (Syamza et al., 2023). Kedua, ranah institusional dan prosedural berupa kewenangan peradilan (khususnya Peradilan Agama untuk subjek hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu) yang menyediakan perangkat negara untuk menegakkan putusan secara mengikat dan—bila diperlukan—secara paksa (Nasyiah & Chusna, 2012; Sucia, 2022).

Karena penegakan secara paksa mensyaratkan otoritas, salah satu kajian mengenai sengketa ekonomi syariah menautkan gagasan penegakan keadilan dengan kebutuhan "kekuatan (kekuasaan) dan imarah (kepemimpinan)," mengutip Ibn Taimiyah bahwa penegakan keadilan tidak terlaksana tanpa otoritas yang efektif (Sucia, 2022). Titik temu dari dua ranah tersebut adalah kebutuhan agar pemaksaan pelaksanaan (eksekusi) tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, tetapi tetap bergerak dalam koridor legalitas dan prinsip syariah—misalnya keseimbangan posisi para pihak (Dinata, 2020; Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Putri & Sarono, 2023).

________________________________________

B. Syarat Formil Kekuatan Eksekutorial: Inkracht, Irah-Irah, dan Sifat Menghukum (Condemnatoir)

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa eksekusi pada prinsipnya terkait dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan muncul ketika pihak yang kalah tidak patuh secara sukarela (Abdullah, 2016; Husni, 2019; Wibowo & Ekowati, 2022). Dalam kerangka ini, kekuatan eksekutorial dipahami sebagai "kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan," yang secara formil dihubungkan dengan pencantuman irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Abdullah, 2016; Wibowo & Ekowati, 2022).

Lebih lanjut, terdapat penegasan doktrinal bahwa hanya putusan yang bersifat condemnatoir (menghukum/memerintahkan melakukan sesuatu) yang memiliki daya eksekusi, sedangkan putusan yang deklaratoir atau konstitutif tidak memiliki kekuatan eksekusi (Abdullah, 2016). Dalam praktik Peradilan Agama, logika "condemnatoir" ini tampak pada sengketa hadhanah (hak asuh), ketika pihak yang membutuhkan realisasi penyerahan anak berupaya mengubah keluaran putusan dari sifat deklaratif menjadi condemnatoir demi memperoleh daya eksekusi (Abdullah, 2018; Khairani & Harbi, 2023).

Selain itu, dimensi prosedural eksekusi juga ditandai oleh prinsip bahwa eksekusi bukan dilaksanakan ex officio oleh pengadilan, melainkan harus dimohonkan oleh pihak yang menang (Wibowo & Ekowati, 2022). Karena eksekusi adalah tindakan negara yang berdampak nyata, beberapa kajian menggambarkan adanya pemeriksaan formalitas permohonan, termasuk pemeriksaan surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa (Wibowo & Ekowati, 2022). Dalam sengketa ekonomi syariah, pemaknaan eksekusi sebagai rangkaian tindakan hukum lanjutan yang terstruktur juga ditegaskan melalui pengertian eksekusi sebagai tindakan hukum pengadilan terhadap pihak yang kalah yang mencerminkan kesinambungan proses pemeriksaan perkara (Sucia, 2022).

________________________________________

C. Orientasi Hukum Islam: Pemenuhan Janji, Keadilan, Kemaslahatan, dan Pembatasan Kesewenang-wenangan

Dalam pembiayaan dan transaksi, salah satu artikel yang membahas penyitaan jaminan fidusia dalam perspektif syariah menegaskan bahwa dalam makna tersirat sumber normatif Islam, ketika terjadi perjanjian utang-piutang dengan jangka waktu tertentu maka janji wajib dipenuhi dan pihak berutang perlu membayar utang menurut perjanjian, sekaligus dianjurkan adanya jaminan sebagai penguat pemenuhan kewajiban. Kerangka normatif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam menempatkan pemenuhan kewajiban sebagai pusat penyelesaian sengketa, tetapi menuntut mekanisme yang adil dalam proses pemaksaan, khususnya ketika berkaitan dengan penyitaan dan penjualan barang jaminan (Dinata, 2020). Bahkan, kajian tentang fidusia di lembaga Baitul Maal wa Tamwil menilai bahwa model eksekusi fidusia yang terlalu kaku dan berorientasi pada pelunasan sepihak dapat dipandang "berat sebelah" dan jauh dari pandangan hukum Islam, sehingga memunculkan kebutuhan pengamanan norma agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kreditor.

Kecenderungan untuk menghindari kesewenang-wenangan ini juga tampil dalam kajian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi fidusia, yang mengkritik ketidakseimbangan relasi kuasa debitor–kreditor akibat pemaknaan sertifikat fidusia sebagai setara putusan berkekuatan tetap, karena ruang penyalahgunaan menjadi terbuka ketika kreditor dapat mengeksekusi tanpa kontrol memadai (Fathiyah & Nurhasanah, 2020; Putri & Sarono, 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian dibaca oleh berbagai penulis sebagai upaya mengembalikan semangat "keseimbangan" dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam eksekusi, terutama ketika tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi dan debitor menolak menyerahkan objek secara sukarela (Dewi et al., 2023; Putri & Sarono, 2023; Supriyanto, 2022).

Dalam konteks Peradilan Agama pada perkara hadhanah, orientasi kemaslahatan bahkan dijadikan basis pertimbangan untuk menilai bahwa eksekusi tertentu cenderung dijalankan secara sukarela dan tidak dipaksakan, karena menyangkut kepentingan terbaik anak dan dimensi psikologis yang tidak sepadan jika dipaksakan secara fisik (Abdullah, 2018; Khairani & Harbi, 2023).

________________________________________

D. Kekuatan Eksekutorial dalam Peradilan Agama: Keluarga, Waris, dan Ekonomi Syariah

Pembahasan eksekutorial "menurut hukum Islam" menjadi konkret ketika sengketa-sengketa keluarga dan ekonomi syariah diproses melalui Peradilan Agama dan hasilnya dituangkan dalam putusan yang berdaya paksa menurut hukum acara yang berlaku. Dalam konteks kewajiban pasca perceraian (nafkah iddah dan mut'ah), sebuah studi lapangan menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan setelah ada putusan karena putusan memiliki kekuatan eksekutorial yang ditandai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," dan ketika tidak dipenuhi sukarela maka dapat dimohonkan eksekusinya (Wahyudi, 2021). Studi tersebut juga merinci bahwa eksekusi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah di Pengadilan Agama melewati tahapan prosedural—mulai dari permohonan eksekusi hingga mekanisme lelang atas barang hasil sita eksekusi—yang menunjukkan karakter eksekusi sebagai tindakan formal yang bertumpu pada perangkat negara (Wahyudi, 2021). Dengan demikian, "kekuatan eksekutorial" dalam perkara keluarga pada Peradilan Agama berfungsi sebagai jembatan dari norma kewajiban (nafkah) menuju realisasi paksa ketika kepatuhan sukarela tidak terjadi (Clarissha et al., 2022; Wahyudi, 2021).

Dalam perkara hadhanah (hak asuh), beberapa kajian memperlihatkan nuansa penting: sekalipun eksekusi pada umumnya adalah pemaksaan putusan, eksekusi hadhanah sering menghadapi hambatan—baik karena putusan tidak condemnatoir sehingga tidak eksekutorial, maupun karena pertimbangan kemaslahatan anak yang membuat pemaksaan fisik menjadi problematik (Abdullah, 2018; Khairani & Harbi, 2023). Sebuah penelitian tentang eksekusi hadhanah di Pengadilan Agama Curup menegaskan bahwa putusan yang tidak memiliki ciri condemnatoir tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga eksekusinya tidak berjalan (Abdullah, 2018). Kajian lain menyatakan bahwa pihak yang membutuhkan eksekusi berupaya memperoleh "kekuatan eksekusi hukum" dengan mengajukan gugatan baru agar keluar putusan condemnatoir demi kemaslahatan anak (Khairani & Harbi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa "eksekutorial menurut hukum Islam" dalam konteks Peradilan Agama tidak semata perkara ada/tidaknya putusan, melainkan juga desain amar putusan dan kesesuaiannya dengan tujuan maslahat (Abdullah, 2018; Khairani & Harbi, 2023).

Dalam sengketa waris yang bagi umat Islam dipandang sebagai kewajiban agama, studi tentang harta waris yang dijadikan objek hak tanggungan menekankan bahwa penyelesaian masalah kewarisan adalah kewajiban dalam Islam, dan pembagian waris harus memperhatikan hak para ahli waris sebagaimana ketentuan Al-Qur'an (Syamza et al., 2023). Namun, ketika harta waris menjadi objek jaminan (hak tanggungan), studi tersebut menyatakan eksekusi dilakukan atas putusan pengadilan dan bank berhak mengeksekusi jaminan hak tanggungan, sekaligus menekankan pentingnya musyawarah dan kekeluargaan agar hak tiap ahli waris tetap diperhatikan (Syamza et al., 2023). Ini memperlihatkan sintesis khas: norma syariah menuntut pemeliharaan hak ahli waris dan penyelesaian secara kekeluargaan, sementara perangkat eksekutorial negara menjadi sarana final ketika jaminan kebendaan harus direalisasi (Syamza et al., 2023).

Pada ranah ekonomi syariah, sebuah artikel tentang Peradilan Agama Bekasi secara eksplisit memasukkan eksekusi hak tanggungan, eksekusi putusan arbitrase syariah, dan eksekusi jaminan fidusia sebagai bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah, serta menegaskan bahwa pihak yang menang dapat meminta eksekusi bila pihak yang kalah tidak patuh (Sucia, 2022). Di sini, konsep eksekutorial bekerja untuk memastikan bahwa akad dan putusan terkait ekonomi syariah tidak berhenti pada norma, melainkan memiliki daya realisasi yang dapat dipaksakan melalui institusi negara (Nasyiah & Chusna, 2012; Sucia, 2022).

________________________________________

E. Instrumen yang "Berkekuatan Eksekutorial" dalam Praktik Ekonomi Syariah: Hak Tanggungan dan Fidusia

1. Hak Tanggungan: Sertifikat dengan Irah-Irah dan Kesetaraan dengan Putusan Inkracht

Berbagai sumber menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan oleh undang-undang diposisikan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (F. D. Abdullah et al., 2023; Gofar, 2013; Husni, 2019). Karena itu, ketika debitor wanprestasi, pemegang hak tanggungan dapat memohon eksekusi berdasarkan titel eksekutorial tersebut kepada ketua pengadilan yang berwenang—dalam konteks tertentu: Peradilan Agama untuk sengketa ekonomi syariah (Husni, 2019; Syamza et al., 2023; Yasin, 2022).

Artikel mengenai hak tanggungan dalam kewarisan Islam menyatakan bahwa berdasarkan titel eksekutorial dalam sertifikat hak tanggungan, pemegang hak tanggungan memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang dan eksekusi dilakukan atas putusan eksekusi yang berkekuatan hukum tetap (Syamza et al., 2023). Kajian lain juga menegaskan bahwa eksekusi hak tanggungan lazimnya dilakukan melalui pelelangan umum yang melibatkan KPKNL, dan basis kekuatan eksekutorialnya dikaitkan dengan irah-irah pada sertifikat hak tanggungan (F. D. Abdullah et al., 2023; Guntara et al., 2023).

Dalam praktik perbankan—termasuk perbankan syariah—sertifikat hak tanggungan sering dipandang sebagai instrumen yang memberi kepastian karena "disamakan" dengan putusan berkekuatan tetap, meskipun mekanisme pelaksanaan eksekusinya tetap dapat memerlukan prosedur dan kontrol pengadilan (Islami et al., 2021; Ma'rifah, 2022). Bahkan, terdapat kajian yang menyatakan bahwa dalam praktik Bank Syariah tertentu tidak semua objek hak tanggungan memiliki sertifikat hak tanggungan—misalnya hanya diikat dengan SKMHT—sehingga bank tidak boleh melakukan eksekusi sepihak tanpa kesepakatan debitor dan dapat berimplikasi batal demi hukum jika dipaksakan (Ma'rifah, 2022). Dengan demikian, kekuatan eksekutorial hak tanggungan sangat bergantung pada pemenuhan formalitas pembebanan dan penerbitan sertifikat, bukan sekadar niat menjadikan tanah sebagai jaminan (Ma'rifah, 2022; Rizal & Insyiah, 2021).

Di sisi lain, beberapa kajian mengingatkan bahwa dalam perbankan syariah, pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan "tidak boleh dilaksanakan secara serta merta" seperti pada perjanjian kredit konvensional dan harus memperhatikan prinsip syariah, termasuk penilaian terhadap sebab kelalaian debitor (HARAHAP, 2018). Ada juga penelitian yang—pada perkara musyarakah di Pengadilan Agama—menyimpulkan bahwa prosedur eksekusi yang dilakukan secara parate eksekusi dinilai tidak sesuai dengan rujukan tertentu dalam UU Hak Tanggungan dan standar operasional OJK, sehingga bank semestinya mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan tidak melakukan lelang sendiri (Yasin, 2022). Nuansa ini menunjukkan bahwa "kekuatan eksekutorial" sebagai konsep tidak otomatis menghapus perdebatan tentang cara menjalankan eksekusi, khususnya ketika prinsip syariah dan prosedur positif berinteraksi dalam kasus konkret (HARAHAP, 2018; Yasin, 2022).

2. Fidusia (Rahn Tasjily dalam Pembacaan Syariah): Titel Eksekutorial, Kontroversi Parate Eksekusi, dan Pembatasan Pasca Putusan MK

Pada jaminan fidusia, banyak sumber menegaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dinyatakan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (D'lomo & Adam, 2022; PUSPASARI et al., 2020; Wulan & Aryatie, 2023). Sebelum koreksi konstitusional, beberapa penulis membaca ketentuan ini sebagai dasar bahwa apabila debitor cidera janji, penerima fidusia dapat menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri—sering dipahami sebagai parate eksekusi (D'lomo & Adam, 2022; PUSPASARI et al., 2020). Namun, praktik tersebut juga dicatat memunculkan problem sosial—antara lain penarikan paksa di jalan, intimidasi, bahkan kekerasan—yang mendorong kebutuhan pengamanan dan pembatasan agar eksekusi tidak berubah menjadi tindakan melawan hukum (Haryani et al., 2024; PUSPASARI et al., 2020; Wulan & Aryatie, 2023).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta pembacaan lanjutan dalam putusan-putusan berikutnya yang dibahas dalam literatur, sejumlah kajian menjelaskan adanya penafsiran ulang frasa "kekuatan eksekutorial" dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia: apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan objek secara sukarela, maka mekanisme eksekusi sertifikat fidusia harus diperlakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Dewi et al., 2023; Putri & Sarono, 2023; Supriyanto, 2022). Kajian yang menelaah implikasi putusan MK tersebut menilai bahwa perubahan ini ditujukan untuk menyeimbangkan posisi hukum debitor dan kreditor serta menghindari kesewenang-wenangan eksekusi (Dewi et al., 2023; Putri & Sarono, 2023).

Secara konseptual, artikel lain menyimpulkan bahwa titel eksekutorial pada sertifikat fidusia "tidak berubah," tetapi konsekuensi hukumnya adalah mekanisme pelaksanaan eksekusi menjadi mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan—ketika penyerahan sukarela tidak terjadi—dan harus ada kesepakatan para pihak tentang wanprestasi (Supriyanto, 2022). Perkembangan ini juga dinilai menimbulkan persoalan kepastian bagi kreditor karena penentuan cidera janji tidak dapat lagi sepihak dan tata cara eksekusinya menjadi lebih bersyarat (Dinata, 2020; Putri & Sarono, 2023).

Dalam konteks ekonomi syariah, terdapat pula pandangan bahwa perkara fidusia bagi pelaku usaha dan konsumen muslim semestinya diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman, meskipun perangkat normatif ekonomi Islam—misalnya KHES dan fatwa DSN-MUI—belum seluruhnya pada level undang-undang. Secara regional, studi tentang Aceh menyatakan Mahkamah Syar'iyah memiliki otoritas dalam mengeksekusi jaminan fidusia melalui mekanisme kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan setempat, seraya menjelaskan konsep "kuasa eksekutorial" pada sertifikat fidusia yang bersumber dari irah-irah (Sakti & Wahyuningsih, 2017). Dengan demikian, "eksekutorial menurut hukum Islam" pada fidusia memperlihatkan dua lapis kontrol: kontrol syariah (keadilan, keseimbangan, anti-kekerasan) dan kontrol prosedural melalui peradilan yang menghindarkan tindakan main hakim sendiri (Putri & Sarono, 2023).

________________________________________

F. Persoalan "Kuasa Menjual" (Surat/Akta Kuasa Menjual) dan Batasnya dalam Eksekusi Menurut Kerangka Syariah-Positif

Di luar hak tanggungan dan fidusia, praktik pembiayaan—termasuk yang berlabel syariah—sering memanfaatkan surat/akta kuasa menjual sebagai instrumen untuk memudahkan penjualan agunan. Namun, sejumlah kajian menegaskan bahwa surat kuasa menjual sendiri tidak memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga tidak memiliki titel eksekutorial sebagaimana sertifikat hak tanggungan, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan inkracht (Gofar, 2013; Husni, 2019). Dalam studi mengenai perbankan syariah, eksekusi objek jaminan benda tidak bergerak yang didasarkan pada kuasa menjual dinyatakan harus diawali dengan gugatan ke Pengadilan Agama agar memperoleh kekuatan eksekutorial melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Husni, 2019). Kajian lain juga menegaskan bahwa akta kuasa menjual tidak memiliki kedudukan dalam UU Hak Tanggungan jika objek jaminan tidak diikat dengan hak tanggungan, sekaligus menyatakan akta kuasa menjual tidak memiliki kekuatan eksekutorial (Gofar, 2013).

Sejalan dengan itu, penelitian tentang limitasi surat kuasa penjualan dan pemasaran sukarela menekankan bahwa surat kuasa jual tidak dapat didaftarkan, tidak memberi hak preferen kepada bank, dan ketika hak tanggungan sudah diajukan eksekusi, kewenangan penggunaan surat kuasa menjual tidak dapat digunakan, sehingga surat kuasa jual dipandang tidak penting karena sudah ada lembaga jaminan kebendaan yang menjamin eksekusi agunan (Jadidah, 2022). Penelitian lain mengenai keabsahan akta kuasa menjual sebagai jaminan utang menyimpulkan bahwa kuasa menjual yang dijadikan jaminan tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan bila debitur lalai, sehingga perlindungan hukum seharusnya ditempuh melalui lembaga jaminan kebendaan (hak tanggungan) (Ningsih & Mujib, 2024). Bahkan, artikel tentang perlindungan hukum para pihak atas pembuatan akta kuasa menjual menegaskan kuasa menjual tidak memberikan perlindungan hukum karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan perlindungan lebih tepat menggunakan mekanisme hak tanggungan yang sudah menyediakan tata cara eksekusi (parate eksekusi, titel eksekutorial, atau penjualan di bawah tangan) (Rahmawan & Dja'is, 2019).

Namun, terdapat juga literatur yang menggambarkan adanya pandangan berbeda dalam praktik penyelesaian kredit macet melalui AYDA yang menonjolkan efisiensi akta kuasa menjual dan menyatakan kreditor tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan karena dianggap lebih murah dan tidak perlu biaya eksekusi/lelang (Sundah & Hafidz, 2017). Pandangan ini berkontras dengan studi lain yang menekankan bahwa kuasa menjual dan hak tanggungan adalah dua hal berbeda dan tidak semestinya diterapkan bersamaan, serta bahwa eksekusi berbasis kuasa menjual tetap membutuhkan legitimasi prosedural pengadilan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial (Gofar, 2013; Husni, 2019). Perbedaan ini memperlihatkan bahwa klaim "praktis" dan klaim "eksekutorial" tidak selalu identik: efisiensi administratif yang dirasakan pelaku usaha tidak otomatis bertransformasi menjadi legitimasi pemaksaan eksekusi tanpa instrumen titel eksekutorial atau putusan pengadilan (Gofar, 2013; Husni, 2019; Rahmawan & Dja'is, 2019).

________________________________________

G. SKMHT, APHT, dan Kepastian Eksekutorial: Mengapa Formalitas Jaminan Menentukan Kemampuan "Memaksa"

Dalam hukum jaminan tanah, beberapa kajian menggarisbawahi bahwa SKMHT pada hakikatnya adalah kuasa untuk membebankan hak tanggungan, bukan kuasa lain, dan tanpa dilanjutkan APHT serta penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan maka jaminan tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum untuk eksekusi (Hidayah & Badriyah, 2022; Ma'rifah, 2022; Rizal & Insyiah, 2021). Studi empiris tentang objek hak tanggungan belum terdaftar menyatakan bahwa agar kreditor dapat melakukan eksekusi, SKMHT harus dilanjutkan dengan APHT dan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagai dasar eksekusi (Rizal & Insyiah, 2021). Dalam konteks pegadaian syariah pada rahn tasjily tanah, kajian normatif juga menyatakan bahwa SKMHT tanpa APHT membuat jaminan tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum, sehingga "tidak ada binding security" yang memadai (Hidayah & Badriyah, 2022).

Isu ini relevan bagi "eksekutorial menurut hukum Islam" karena lembaga pembiayaan syariah sering bergantung pada instrumen hukum positif untuk membangun daya paksa, sementara di saat yang sama harus menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Kajian tentang rahn tasjily di pegadaian syariah menyebut salah satu masalah pokok adalah kekosongan hukum dan kenyataan bahwa rahn tasjily tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga terjadi praktik pembebanan dengan jaminan fidusia di atas rahn tasjily dan mendorong kebutuhan pengaturan lebih lanjut (Nasyiah & Chusna, 2012). Artinya, tanpa formalitas yang melahirkan titel eksekutorial (sertifikat), jaminan syariah rentan bergeser ke praktik yang secara syariah diperdebatkan atau secara legal menimbulkan kerancuan ketika eksekusi harus dipaksakan (Nasyiah & Chusna, 2012).

________________________________________

H. Pengamanan Eksekusi dan Peran Aparat: Mencegah Kekerasan dan Memastikan Prosedur

Karena eksekusi adalah tindakan paksa, sejumlah kajian menegaskan perlunya pengamanan eksekusi—terutama pada fidusia—untuk mencegah kekerasan, intimidasi, dan perampasan. Beberapa artikel mengaitkan pengamanan eksekusi fidusia dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, termasuk ketentuan bahwa permohonan pengamanan diajukan tertulis oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada Kapolda/Kapolres tempat eksekusi dilakukan dan harus melampirkan surat kuasa bila diajukan kuasa hukum (PUSPASARI et al., 2020; Wulan & Aryatie, 2023). Kajian lain mengenai penggunaan debt collector mencatat fenomena pengambilan barang jaminan di jalan yang disertai kekerasan atau intimidasi, sehingga pengamanan kepolisian dipandang diperlukan agar eksekusi berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (Haryani et al., 2024; Wulan & Aryatie, 2023).

Bahkan, kajian hukum pidana tentang tindakan debt collector mengaitkan penarikan paksa yang disertai kekerasan dengan kemungkinan kualifikasi tindak pidana, sambil menegaskan bahwa putusan MK mensyaratkan mekanisme pengadilan ketika syarat penyerahan sukarela tidak terpenuhi (Haryani et al., 2024).

Dalam horizon ekonomi syariah, kebutuhan pembatasan ini selaras dengan kritik bahwa eksekusi sepihak dapat menimbulkan ketimpangan dan menjauh dari prinsip keadilan yang hendak dijaga oleh sistem syariah (Putri & Sarono, 2023). Dengan demikian, pengamanan eksekusi oleh aparat bukan sekadar isu ketertiban umum, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa "kekuatan eksekutorial" tidak dipraktikkan sebagai kekuatan privat yang lepas dari kendali hukum, terutama ketika sengketa menyangkut pihak yang secara sosial-ekonomi lebih lemah (Putri & Sarono, 2023; Wulan & Aryatie, 2023).

________________________________________

I. Arbitrase Syariah (BASYARNAS): Putusan Final-Mengikat, tetapi Eksekusi Tetap Membutuhkan Pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, arbitrase syariah (BASYARNAS) sering diposisikan sebagai alternatif non-litigasi. Namun, beberapa sumber menegaskan bahwa putusan arbitrase pada praktiknya tidak dapat langsung dieksekusi dan harus meminta eksekusi dari pengadilan, sementara kewenangan pengadilan dibatasi pada pelaksanaan eksekusi tanpa memeriksa ulang pokok sengketa (M. R. S. Rizal, 2018). Artikel lain tentang eksekutabilitas putusan arbitrase menegaskan bahwa bila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, ketua pengadilan dapat melaksanakan putusan itu secara paksa (execution force), dan tata cara eksekusinya mengikuti prinsip umum eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengikuti hukum acara perdata (HIR/RBg) (Hartini et al., 2017).

Kajian mengenai BASYARNAS juga menekankan perlunya pengaturan yang lebih tegas agar putusan BASYARNAS memiliki kepastian dalam aspek eksekusi, termasuk kebutuhan harmonisasi ketentuan perundang-undangan sebagai landasan eksekusi (Febriyanti, 2021). Bahkan, ada kajian yang membandingkan bahwa sengketa melalui arbitrase dapat berkekuatan tetap dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, sementara melalui peradilan dapat memakan waktu paling sedikit 4 (empat) tahun belum termasuk upaya hukum luar biasa, tetapi tetap mengakui bahwa kepastian eksekusi memerlukan kerangka yang jelas (Febriyanti, 2021).

Bagi topik "eksekutorial menurut hukum Islam," pelajaran utamanya adalah bahwa sekalipun penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan mekanisme berbasis syariah (arbitrase syariah), daya paksa eksekusi pada akhirnya bersandar pada perangkat negara yang menjalankan fungsi eksekutorial (Hartini et al., 2017; M. R. S. Rizal, 2018; Sucia, 2022). Ini juga menunjukkan bahwa "kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa" merupakan karakter yang secara institusional melekat pada otoritas peradilan dalam sistem hukum Indonesia, sementara syariah memberi orientasi nilai terhadap keadilan dan kemaslahatan dalam isi putusan maupun proses penyelesaiannya (Khairani & Harbi, 2023; Sucia, 2022).

________________________________________

J. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, "eksekutorial menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia paling tepat dipahami sebagai sintesis antara: (i) tuntutan syariah agar kewajiban dipenuhi, keadilan ditegakkan, dan kemaslahatan dijaga dalam relasi utang-piutang maupun sengketa keluarga; serta (ii) mekanisme hukum negara—terutama Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dan hukum keluarga tertentu—yang memberi putusan daya mengikat dan daya paksa melalui eksekusi (Sucia, 2022; Syamza et al., 2023).

Kekuatan eksekutorial menuntut syarat formil—antara lain irah-irah, sifat amar yang condemnatoir, dan pada umumnya keadaan inkracht—yang membedakan putusan/sertifikat berdaya paksa dari sekadar kesepakatan privat atau instrumen kuasa menjual yang tidak bertitel eksekutorial (J. Abdullah, 2016; Gofar, 2013; Wibowo & Ekowati, 2022). Dalam jaminan kebendaan, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia—sebelum dan sesudah koreksi MK—menjadi contoh bagaimana undang-undang dapat "menyematkan" karakter eksekutorial pada dokumen tertentu, tetapi tetap menuntut pembatasan prosedural untuk mencegah kesewenang-wenangan, kekerasan, dan pelanggaran hak debitor (Husni, 2019; PUSPASARI et al., 2020; Putri & Sarono, 2023).

Pada akhirnya, eksekutorial yang sesuai dengan horizon hukum Islam bukan sekadar "bisa memaksa," melainkan "memaksa secara sah, terukur, dan berkeadilan," dengan memastikan bahwa pemaksaan hanya dilakukan melalui instrumen yang benar (putusan condemnatoir/sertifikat bertitel eksekutorial) serta melalui prosedur dan pengamanan yang menghindarkan tindakan main hakim sendiri (Khairani & Harbi, 2023; Putri & Sarono, 2023; Wulan & Aryatie, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99

Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). Bisnis Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 4(2), 115. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693

Abdullah, J. (2018). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 8(1), 121. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3222

Clarissha, V. S., Hapsari, R. A., & Hesti, Y. (2022). Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 13/PDT.BTH/2021/PN TJK). Iblam Law Review, 2(1), 52–72. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.51

Dewi, P. R., Yuhelson, Y., & Kencanawati, E. (2023). Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengikatan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Mega Syariah. Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 2(7), 2678–2687. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1178

Dinata, A. W. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Nagari Law Review, 3(2), 84. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020

D'lomo, F., & Adam, R. C. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Debitor terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Di Ambil Paksa oleh Juru Tagih (Debt Collector). Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(11), 17812–17830. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12427

Fathiyah, S., & Nurhasanah, N. (2020). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. JHR (Jurnal Hukum Replik), 7(1), 71. https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2544

Febriyanti, W. D. R. (2021). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 39. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.128

Gofar, A. (2013). Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 13(1), 105. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.105-124

Guntara, D., Asyhadi, F., & Prawiyogi, A. G. (2023). Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. Jurnal Usm Law Review, 6(2), 567–602. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392

HARAHAP, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(1), 127. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150

Hartini, S., Widihastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman. Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, 14(2), 128–138. https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852

Haryani, A. T., Nugroho, S. S., Pusparini, N. I., & Iswati, R. S. (2024). Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai. Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), 24–29. https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.236

Hidayah, H. N., & Badriyah, S. M. (2022). Prosedur Eksekusi Objek Lelang Hak Tanggungan Dimana Objek Masih Dikuasai Pihak Lain. Notarius, 15(1), 350–364. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46046

Husni, N. (2019). Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak. Jurnal Az-Zawajir, 1(1), 65–78. https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.11

Islami, R. L., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2021). Penggunaan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Dalam Peralihan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(4), 838. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p12

Jadidah, F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019). Iblam Law Review, 2(2), 17–37. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.69

Khairani, K., & Harbi, A. (2023). Sulitnya Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 178 K/PDT.SUS-PHI/2015). Unes Law Review, 5(4), 2014–2032. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.574

Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Notary Law Journal, 1(2), 204–226. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.23

Nasyiah, I., & Chusna, A. J. (2012). Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 4(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2984

Ningsih, A. F., & Mujib, A. (2024). Pengikatan Objek Jaminan Pada Akad Rahn Tasjily Tanah Di Pegadaian Syariah. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 7(1), 47–57. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5840

PUSPASARI, N. I., Dewik, N. S., Aisiyah, S. A., & Hidayah, N. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 24–36. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3371

Putri, K. M., & Sarono, A. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kreditur (Rentenir) Karena Tidak Dapat Membayar Hutang. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2151–2164. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3696

Rahmawan, R., & Dja'is, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil Kabupaten Semarang. Notarius, 12(1), 108. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23771

Rizal, M. R. S. (2018). Pelaksanaan Sita Eksekusi Atas Objek Jaminan Hipotek Kapal Laut yang Sedang dalam Kegiatan Pelayaran. Perspektif, 23(2), 77. https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.658

Rizal, S. S., & Insyiah, I. (2021). Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Probolinggo. Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(1), 10. https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.3955

Sakti, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Yuridis, 4(1), 74. https://doi.org/10.35586/.v4i1.135

Sucia, Y. (2022). Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss), 5(2), 1489–1496. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484

Sundah, F., & Hafidz, J. (2017). Implementasi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Hak Tanggungan dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Akta yang Telah Dibuat oleh Notaris. Jurnal Akta, 4(2), 289. https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1799

Supriyanto, I. (2022). Penggunaan Debt Collector dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. Cessie Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 12–18. https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.184

Syamza, R. R., Yuhelson, Y., & Tondy, C. J. (2023). Eksistensi Kuasa Menjual dalam Penyelesaian Kredit Debitur Macet Melalui Proses AYDA (Aset yang Diambil Alih oleh Bank). Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 2(7), 2586–2595. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1173

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif. Politea Jurnal Politik Islam, 4(1), 121–145. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491

Wibowo, A. T., & Ekowati, E. (2022). Surat Kuasa Menjual dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah dan Dampaknya terhadap Eksekusi Jaminan Benda Tidak Bergerak. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 9(1), 1–18. https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.5708

Wulan, D. N., & Aryatie, I. R. (2023). Prinsip Kaffah Pada Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah. Notaire, 6(3), 345–362. https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.51348

Yasin, Z. (2022). Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut yang Dijaminkan ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-undangan. Recital Review, 4(1), 114–139. https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14089