01294 - Eksekutif Dalam Perspektif Hukum Islam: Kewenangan, Legitimasi, Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

The Executive in Islamic Law Perspective: Authority, Legitimacy, and Accountability of Governance

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep eksekutif sebagai cabang kekuasaan negara yang menjalankan pemerintahan dan kebijakan dalam perspektif hukum Islam dan perbandingannya dengan kerangka konstitusional modern. Dengan menggunakan metode kajian pustaka normatif-komparatif, penelitian ini menganalisis bagaimana tradisi fikih siyasah memahami fungsi eksekutif melalui konsep wilayah (mandat/otoritas amanah), bukan sekadar sulṭah (kekuasaan) dalam pengertian modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksekutif dalam hukum Islam dipahami sebagai fungsi tadbīr al-shu'ūn (pengurusan urusan umum) yang memperoleh legitimasinya dari keridaan umat dan dibatasi oleh syariat, maslahat, serta prinsip anti-kezaliman. Kepala negara diposisikan sebagai wakil umat (wakalah), sehingga ketaatan warga bersifat bersyarat pada ma'ruf dan tidak mencakup tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Mekanisme syura berfungsi mencegah despotisme dalam proses kebijakan, sedangkan akuntabilitas sosial (muhasabah) menjadi instrumen koreksi terhadap penyimpangan eksekutif. Kajian ini juga menemukan bahwa pengalaman negara-negara kontemporer menunjukkan ketidakcukupan prinsip normatif semata; diperlukan desain kelembagaan yang efektif—mencakup independensi peradilan dan pengawasan representatif—agar eksekutif benar-benar tunduk pada hukum dan akuntabilitas publik. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori ketatanegaraan Islam kontemporer dengan menghubungkan prinsip normatif fikih dengan kebutuhan institusionalisasi dalam negara modern.

Kata Kunci: eksekutif; hukum Islam; fiqh siyasah; wilayah; akuntabilitas; syura; legitimasi

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the executive as a branch of state power responsible for governance and policy implementation from the perspective of Islamic law and its comparison with modern constitutional frameworks. Using a normative-comparative literature review method, this study analyzes how the tradition of fiqh siyasah understands executive function through the concept of wilayah (mandate/fiduciary authority), rather than merely sulṭah (power) in the modern sense. The findings indicate that the executive in Islamic law is understood as a function of tadbīr al-shu'ūn (management of public affairs) whose legitimacy derives from the consent of the ummah and is constrained by shariah, public interest (maslahah), and the principle of anti-tyranny. The head of state is positioned as a representative of the ummah (wakalah), making citizens' obedience conditional upon ma'ruf (what is right and good) and excluding actions contrary to the public interest. The shura mechanism serves to prevent despotism in the policy-making process, while social accountability (muhasabah) functions as a corrective instrument against executive deviation. This study also finds that the experience of contemporary states demonstrates the insufficiency of normative principles alone; effective institutional design—including judicial independence and representative oversight—is necessary to ensure the executive genuinely submits to law and public accountability. This article contributes to the development of contemporary Islamic constitutional theory by connecting normative fiqh principles with the need for institutionalization within the modern state.

Keywords: executive; Islamic law; fiqh siyasah; wilayah; accountability; shura; legitimacy

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam teori ketatanegaraan modern, kekuasaan negara lazim dipahami sebagai fungsi-fungsi yang dibedakan menjadi (i) kekuasaan legislatif yang menetapkan norma (membuat undang-undang), (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan dan mengadministrasikan penyelenggaraan pemerintahan, serta (iii) kekuasaan yudikatif yang mengadili sengketa dan menegakkan hukum, sehingga relasi antar-fungsi tersebut dapat diatur untuk mencegah dominasi satu pihak dan menopang prinsip negara hukum (حمامدة, 2022; عواد & عجيل, 2019). Di dalam tradisi pemikiran konstitusional Barat, gagasan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan sangat terkait dengan pengaturan "pembagian kekuasaan" dan tersedianya mekanisme "kekuasaan menghentikan kekuasaan" (checks) agar tidak terjadi pemusatan yang berujung pada kerusakan tatanan negara (حمامدة, 2022).

Dalam konteks ini, eksekutif dipahami sebagai cabang yang memegang peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan publik dan tindakan-tindakan pemerintahan sehari-hari (government in action), termasuk menerjemahkan norma umum ke dalam tindakan administratif dan kebijakan konkret (بدران, 2022; عواد & عجيل, 2019).

Namun, ketika topik "eksekutif menurut hukum Islam" dibahas dalam kerangka fiqh siyasah (fikih politik/ketatanegaraan Islam), pendekatan konseptualnya tidak identik dengan terminologi modern "cabang kekuasaan" (branch of power). Sejumlah kajian menegaskan bahwa tradisi fikih klasik lebih mengekspresikan makna otoritas-pemerintahan melalui konsep "wilayah/ولاية" (perwalian/otoritas mandat) ketimbang istilah "sulṭah/سلطة" (kekuasaan/otoritas) yang dianggap sebagai istilah "datang belakangan" dan terkait transformasi sejarah politik umat ("السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الاستقلالية غير المقيدة," 2023).

Meski demikian, baik kerangka modern maupun kerangka siyasah syar'iyyah bertemu pada satu titik analitis: eksekutif adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan yang harus dibatasi oleh norma yang lebih tinggi dan diwajibkan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi instrumen dominasi (حمامدة, 2022; "سياسات استقلال القضاء: مكانة القضاء في الدّستور الجزائري المعدّل سنة 2020," 2022; عواد & عجيل, 2019).

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka normatif-komparatif (normative-comparative literature review). Sumber-sumber yang dikaji mencakup literatur fikih siyasah klasik dan kontemporer, kajian hukum tata negara perbandingan, studi independensi peradilan di negara-negara Arab, serta literatur hukum administrasi dan teori konstitusi. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan kerangka konseptual hukum Islam dengan kerangka konstitusional modern, kemudian mensintesiskannya untuk merumuskan definisi operasional eksekutif menurut hukum Islam beserta implikasi kelembagaannya.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Kerangka Normatif Hukum Islam: Hakimiyyah, Kedaulatan Syariah, dan Mandat Umat

Dalam konsepsi "hukum tata negara Islam" yang dirumuskan melalui prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, fondasi normatif yang paling sering ditekankan adalah bahwa hakimiyyah (otoritas hukum tertinggi) adalah milik Allah dan kedaulatan (siyādah) berada pada syariat (al-shar'), bukan pada kehendak manusia semata (JUBEIR, 2020). Dalam saat yang sama, umat (al-ummah) ditempatkan sebagai pemegang "kekuasaan/otoritas sosial-politik" dalam arti mandat (istikhlāf/sulṭān al-ummah), sehingga kekuasaan pemerintahan tidak dipandang sebagai milik pribadi penguasa, melainkan amanah yang terkait dengan representasi umat (JUBEIR, 2020).

Dengan demikian, di bawah kerangka ini, fungsi eksekutif tidak dapat dilepaskan dari dua batas normatif: (i) batas syariat sebagai norma tertinggi, dan (ii) batas mandat-kerelaan umat sebagai sumber penugasan (delegasi) otoritas politik (JUBEIR, 2020; ياسين & جيثوم, 2024).

Konsepsi mandat umat tersebut juga muncul dalam analisis fikih kontemporer tentang kedudukan kepala negara dalam sistem politik Islam. Salah satu studi menegaskan bahwa asal penetapan kekuasaan kepala negara dalam Islam adalah pilihan dan keridaan umat, serta bahwa kedudukan kepala negara yang lebih rajih (lebih kuat) adalah sebagai wakil (nā'ib) umat dalam bentuk hubungan wakalah/agency (perwakilan/kuasa) (ياسين & جيثوم, 2024). Konsekuensinya, "eksekutif" (sebagai pemerintahan yang dipimpin kepala negara dan perangkatnya) idealnya bekerja sebagai pelaksana amanah publik, bukan pemilik kedaulatan; ia "berfungsi" untuk mengurus urusan umum (tadbīr al-shu'ūn al-'āmmah), bukan untuk memproduksi kehendak sewenang-wenang (JUBEIR, 2020; ياسين & جيثوم, 2024).

Di titik ini, konsep eksekutif menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai wilayah al-tadbīr (otoritas pengurusan) yang legitimasi dan batasnya ditentukan oleh syariat dan mandat umat (JUBEIR, 2020; "السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الاستقلالية غير المقيدة," 2023; ياسين & جيثوم, 2024).

3.2 Istilah "Kekuasaan" dan "Wilayah": Implikasi bagi Pemahaman Eksekutif

Perbedaan terminologis "kekuasaan (authority/power)" versus "wilayah (mandate/guardianship)" bukan sekadar semantik. Kajian terminologis-komparatif menegaskan bahwa ulama terdahulu tidak menggunakan istilah "sulṭah" sebagai konsep baku, melainkan "wilayah," dan pergeseran menuju istilah "kekuasaan" dipandang terkait perubahan sejarah politik serta pengaruh pemikiran modern ("السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الاستقلالية غير المقيدة," 2023).

Jika "wilayah" dipakai sebagai lensa, maka eksekutif (sebagai penyelenggara pemerintahan) dipahami terutama sebagai tugas amanah yang melekat pada kewajiban moral-hukum untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kezaliman, bukan sekadar kapasitas memerintah (JUBEIR, 2020; "السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الاستقلالية غير المقيدة," 2023). Ini sejalan dengan argumen fikih bahwa kepala negara—sebagai pemegang puncak wilayah pemerintahan—adalah wakil umat, sehingga kerangka hubungan penguasa-rakyat bersifat amanah-perwakilan, bukan dominasi pemilik atas milik (JUBEIR, 2020; ياسين & جيثوم, 2024).

Dalam perspektif reformis modern Islam, penguatan dimensi "amanah" dan "tanggung jawab" juga menjadi tema sentral. Pemikiran Muhammad al-Ghazali, misalnya, dipaparkan sebagai menempatkan pemerintahan sebagai kewajiban dan memandang penguasa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia; kepemimpinan dipandang bukan kebanggaan melainkan tanggung jawab pelayanan, serta idealnya dipilih sebagai yang paling cakap oleh umat (سید, 2019). Perspektif ini mempertegas bahwa eksekutif dalam hukum Islam tidak sekadar "cabang kekuasaan" yang bebas menentukan arah, melainkan institusi pelaksana yang dibebani akuntabilitas religius dan sosial (سید, 2019; ياسين & جيثوم, 2024).

3.3 Pembentukan Eksekutif: Prinsip Keridaan Umat, Bay'ah, dan Legitimasi Sosial

Sumber legitimasi eksekutif dalam hukum Islam, dalam telaah fikih yang membahas "cara pengisnadan kekuasaan" kepada kepala negara, ditekankan berasal dari pilihan dan keridaan umat (ياسين & جيثوم, 2024). Kerangka "bay'ah" juga ditampilkan sebagai mekanisme peneguhan pengangkatan pemimpin yang memenuhi syarat-syarat kelayakan, dan sekaligus menandai adanya dimensi kontraktual-moral antara umat dan penguasa (JUBEIR, 2020). Dalam perspektif ini, "pemerintah" sebagai eksekutif adalah hasil pengisian jabatan yang harus memenuhi standar kelayakan syar'i, bukan hasil klaim pribadi atau keturunan semata (JUBEIR, 2020; سید, 2019).

Dimensi legitimasi tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi terkait penerimaan sosial. Studi tentang peran opini publik dalam menjamin legitimasi kekuasaan menekankan bahwa opini publik berperan dalam memastikan "legalitas/legitimasi konstitusional" tindakan otoritas politik dan dalam mengawasi penerapan aturan oleh tiga otoritas negara, termasuk eksekutif, agar tidak menyentuh hak dan kebebasan individu ("The Role of Parliamentary Elections in the Formation of the Iraqi Parliamentary Elite since 2005," 2023).

Meskipun studi ini bergerak pada bahasa "konstitusional" modern, ia selaras dengan premis fikih tentang kebutuhan keridaan umat dan pengawasan sosial agar tindakan pemerintah tetap berada dalam bingkai kepentingan publik dan norma yang lebih tinggi ("The Role of Parliamentary Elections in the Formation of the Iraqi Parliamentary Elite since 2005," 2023; ياسين & جيثوم, 2024). Karena itu, pembentukan eksekutif dalam horizon hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari ide mandat sosial (ridha/penerimaan) dan pengawasan komunitas (ummah) atas penyelenggaraan urusan publik (JUBEIR, 2020; "The Role of Parliamentary Elections in the Formation of the Iraqi Parliamentary Elite since 2005," 2023; ياسين & جيثوم, 2024).

3.4 Fungsi Eksekutif: Menjalankan Pemerintahan, Administrasi, dan Kebijakan

Jika eksekutif didefinisikan sebagai cabang penyelenggara pemerintahan dan kebijakan, maka "fungsi" menjadi penanda utama. Literatur tentang rekayasa politik-konstitusional menegaskan pembagian fungsi institusional: lembaga legislatif membuat undang-undang, lembaga yudikatif menyelesaikan sengketa, dan lembaga eksekutif menjalankan pelaksanaan hukum (tanfīdh) (عواد & عجيل, 2019). Dalam praktik pemerintahan, pelaksanaan itu diwujudkan melalui tindakan administratif, termasuk keputusan dan regulasi administratif yang lahir dari otoritas eksekutif (بدران, 2022). Bahkan dalam kajian hukum administrasi, disebutkan bahwa regulasi atau keputusan dapat bersumber dari eksekutif, mencakup kecenderungan kebijakan sosial-ekonomi-politik dan tindakan umum atau individual yang berasal dari otoritas eksekutif (بدران, 2022).

Dalam kerangka teori regulasi (tasyri' la'iḥī) di hukum publik, regulasi eksekutif dipahami sebagai keputusan administratif yang melahirkan kaidah umum; ia secara prinsip merupakan pengecualian dari kaidah umum bahwa pembuatan/ubah/hapus norma hukum adalah wilayah legislatif, namun diterima karena kebutuhan praktis dan kebijakan administrasi yang baik (Omair, 2016). Pada saat yang sama, kajian tersebut memperingatkan bahwa perluasan kewenangan regulasi eksekutif dapat mendorong pemusatan kekuasaan karena eksekutif menjadi bukan hanya pelaksana melainkan juga "pembentuk" norma luas, sehingga membutuhkan pembatasan konstitusional agar tidak terjadi penyalahgunaan (Omair, 2016).

Secara konseptual, peringatan ini kompatibel dengan kerangka fikih yang menolak absolutisme dan menuntut pembatasan ketaatan pada penguasa hanya dalam hal yang ma'ruf serta dalam urusan kebijakan umum yang bermaslahat (JUBEIR, 2020; ياسين & جيثوم, 2024).

Dalam bahasa hukum Islam, fungsi eksekutif sebagai pelaksana urusan umum juga terkait dengan batas "ruang kebijakan" (siyāsah) yang sah. Studi tentang batas ketaatan kepada kepala negara menyatakan bahwa ketaatan kepada kepala negara dalam sistem politik Islam adalah wajib dalam hal yang ma'ruf, tetapi tidak absolut; ketaatan tidak sah dalam maksiat, tidak wajib dalam hal yang keluar dari kerangka kebijakan dan pengurusan urusan umum, serta tidak wajib dalam hal yang tidak mewujudkan kemaslahatan (ياسين & جيثوم, 2024). Rumusan ini memberi konsekuensi struktural: eksekutif menjalankan pemerintahan dan kebijakan, tetapi legitimasi tindakan kebijakannya ditentukan oleh keterikatan pada maslahat, urusan umum, dan norma syariat (JUBEIR, 2020; ياسين & جيثوم, 2024).

3.5 Pembuatan Kebijakan Eksekutif: Syura, Anti-Despotisme, dan Rasionalitas Keputusan

Meskipun eksekutif adalah "pelaksana," pemerintahan modern maupun klasik tidak mungkin berjalan tanpa ruang kebijakan (policy discretion). Tradisi pemikiran Islam menempatkan syura sebagai mekanisme sentral agar kebijakan tidak menjadi ekspresi kehendak satu orang. Dalam paparan tentang pemikiran al-Ghazali, ditegaskan bahwa sistem politik Islam berdiri di atas syura dan bahwa umat adalah sumber kekuasaan; syura bekerja pada perkara yang bersifat ijtihadi (tidak ada nash eksplisit), sedangkan bila ada nash syar'i tidak ada ruang pemungutan suara untuk menolaknya (سید, 2019). Argumen ini sekaligus berfungsi sebagai kritik terhadap tindakan sepihak: syura yang mengikat dalam urusan publik dipandang sebagai penghalang despotisme karena mencegah monopoli keputusan oleh individu (سید, 2019).

Kajian tentang "rukun dan jaminan pemerintahan Islam" juga menegaskan kombinasi kepemimpinan individual dengan syura sebagai salah satu jaminan (ḍamānāt) pemerintahan, sehingga eksekutif tidak dilepas dari kewajiban konsultasi dan pertimbangan kolektif (JUBEIR, 2020). Dengan demikian, eksekutif dalam hukum Islam idealnya bukan "mesin komando" yang otonom, melainkan institusi yang memproduksi dan menjalankan kebijakan melalui mekanisme konsultatif yang mencegah absolutisme, sekaligus mempertahankan efektivitas kepemimpinan melalui struktur komando yang bertanggung jawab (JUBEIR, 2020; سید, 2019).

Dalam bahasa teori konstitusi modern, tujuan pencegahan dominasi satu pihak juga menjadi rasionalitas pembagian kewenangan dan mekanisme pembatasan kekuasaan (حمامدة, 2022; عواد & عجيل, 2019); tetapi hukum Islam menekankannya melalui mandat umat, syura, serta kewajiban akuntabilitas moral-legal (JUBEIR, 2020; سید, 2019; ياسين & جيثوم, 2024).

3.6 Batas Kekuasaan Eksekutif: Ketaatan Bersyarat dan Larangan Absolutisme

Salah satu isu inti dalam eksekutif menurut hukum Islam adalah batas ketaatan. Studi fikih tentang batas ketaatan kepada kepala negara menyimpulkan bahwa ketaatan kepada kepala negara adalah wajib dalam hal yang ma'ruf, tetapi tidak absolut; ketaatan absolut hanya layak bagi Allah, dan ketaatan kepada pemimpin dibatasi oleh tiga pengunci: tidak dalam maksiat, tidak dalam hal di luar kebijakan urusan umum, dan tidak dalam hal yang tidak mewujudkan kemaslahatan (ياسين & جيثوم, 2024). Rumusan ini menempatkan eksekutif sebagai pihak yang memiliki otoritas implementatif, tetapi otoritas itu tidak melahirkan "hak ditaati tanpa syarat."

Di sisi lain, jaminan tata kelola Islam memasukkan prinsip "wajib taat dalam ma'ruf dan tidak boleh taat dalam maksiat," sekaligus menegaskan kewajiban muhasabah/akuntabilitas serta amar ma'ruf nahi munkar pada level individu dan kelompok sebagai mekanisme sosial untuk mengoreksi pemerintah (JUBEIR, 2020). Dalam pemikiran al-Ghazali yang dipaparkan, despotisme dinilai sebagai kejahatan besar; penguasaan keputusan oleh satu orang yang mengendalikan seluruh umat ditolak sebagai bertentangan dengan ajaran agama dan juga akal sehat (سید, 2019).

Bila dirangkai, ketiga sumber ini membentuk struktur normatif yang khas: eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan dan kebijakan, tetapi harus tunduk pada syariat, maslahat, dan koreksi sosial-politik; ketaatan rakyat bukan legitimasi kosong, melainkan ketaatan bersyarat yang memfungsikan kontrol moral dan hukum (JUBEIR, 2020; سید, 2019; ياسين & جيثوم, 2024).

3.7 Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Eksekutif: Dari Hisbah Sosial ke Desain Institusional Modern

Dalam jaminan pemerintahan Islam, akuntabilitas diposisikan sebagai prinsip wajib: tanggung jawab pemimpin ditentukan, dan masyarakat memiliki kewajiban melakukan muhasabah serta amar ma'ruf nahi munkar (JUBEIR, 2020). Pada level ide, mekanisme ini bertujuan mencegah penyimpangan eksekutif ketika menjalankan urusan publik. Akan tetapi, sejarah dan praktik politik dapat mengganggu efektivitas pengawasan ini. Sebuah kajian tentang kebebasan berekspresi dalam Islam menunjukkan bahwa penggabungan otoritas politik dan otoritas agama pada periode tertentu dapat mengurangi perhatian terhadap pencarian mekanisme yang melindungi hak dan kebebasan melalui peradilan independen dan pandangan yudisial atas hukum dan tindakan eksekutif ("سياسات استقلال القضاء: مكانة القضاء في الدّستور الجزائري المعدّل سنة 2020," 2022). Ini menandakan bahwa, dalam kenyataan historis, pembatasan eksekutif tidak otomatis terjamin hanya dengan klaim normatif; ia memerlukan perangkat institusional yang efektif (JUBEIR, 2020; "سياسات استقلال القضاء: مكانة القضاء في الدّستور الجزائري المعدّل سنة 2020," 2022).

Dalam kerangka modern, pembatasan eksekutif sering dilembagakan melalui pemisahan kekuasaan dan pengaturan relasi antar-lembaga. Pemikiran Montesquieu dipaparkan sebagai menekankan bahwa setiap kekuasaan membutuhkan "rem" terhadap kekuasaan lain agar tidak terjadi pemusatan dan penyalahgunaan, karena manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan ketika memilikinya (حمامدة, 2022). Literatur tentang desain institusional juga menekankan perlunya "pemilahan institusi politik," supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi sebagai elemen reformasi konstitusional (عواد & عجيل, 2019).

Dengan demikian, walaupun hukum Islam memiliki perangkat normatif (ketaatan bersyarat, syura, muhasabah), pengalaman modern menyoroti pentingnya menginstitusionalisasi pengawasan agar eksekutif yang menjalankan pemerintahan dan kebijakan tidak menjadi sumber pelanggaran (حمامدة, 2022; "سياسات استقلال القضاء: مكانة القضاء في الدّستور الجزائري المعدّل سنة 2020," 2022; عواد & عجيل, 2019).

3.8 Peradilan dan Eksekutif: Pentingnya Independensi untuk Mengontrol Tindakan Pemerintahan

Kekuasaan eksekutif secara praktis memproduksi keputusan administratif yang berdampak langsung pada warga, sehingga relasi eksekutif-yudikatif menjadi krusial. Literatur perbandingan menegaskan urgensi menempatkan urusan kekuasaan kehakiman pada badan independen yang terhubung dengan lembaga peradilan dan jauh dari eksekutif (نبي, 2023). Dalam konteks hak dan kebebasan, studi tentang pengawasan yudisial atas penahanan tidak sah di Palestina secara eksplisit menyatakan bahwa kekhawatiran pelanggaran prinsip legalitas dan rule of law sering berasal dari eksekutif dan aparatus keamanannya; karena itu pengendalian dan pembatasan diperlukan agar eksekutif tidak melampaui batas terhadap hak individu (السيد, 2022). Studi yang sama juga menegaskan bahwa penangkapan/penahanan tidak boleh dilakukan kecuali dengan perintah yudisial menurut hukum (السيد, 2022).

Secara normatif, kebutuhan "pembatasan tindakan eksekutif agar tidak melanggar hak" beresonansi dengan doktrin fikih tentang ketaatan yang tidak berlaku pada tindakan yang tidak bermaslahat atau melanggar norma (ma'ruf) (السيد, 2022; ياسين & جيثوم, 2024).

Pada tataran negara-negara Arab kontemporer, kajian mengenai independensi peradilan menunjukkan bahwa rezim sering membentuk institusi yang meniru demokrasi tanpa memberi independensi yang dibutuhkan; banyak pemerintah berupaya menundukkan dewan yudisial tinggi dan institusi pengujian yudisial pada otoritasnya, dan hal ini tampak dalam keengganan eksekutif melepas kontrol atas institusi tersebut (Nasr, 2017). Studi tentang Aljazair menilai bahwa peradilan secara organik tidak sepenuhnya merupakan "otoritas" yang independen karena keterkaitan organiknya dengan eksekutif, termasuk peran presiden sebagai kepala dewan yudisial tinggi dan keterkaitan kejaksaan dengan menteri kehakiman, sehingga efektivitas jaminan independensi fungsional tetap bergantung pada kemauan politik ("استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا," 2023).

Temuan-temuan ini penting bagi pembahasan "eksekutif menurut hukum Islam" karena memperlihatkan bahwa tanpa kontrol yang efektif—baik kontrol syura/akuntabilitas sosial maupun kontrol institusional yudisial—eksekutif dapat mendominasi dan mengurangi perlindungan hak; sementara itu, tradisi normatif Islam menuntut pembatasan ketaatan dan menolak absolutisme (JUBEIR, 2020; Nasr, 2017; "استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا," 2023; ياسين & جيثوم, 2024).

3.9 Eksekutif, Legislasi Delegatif, dan Risiko Konsentrasi Kewenangan

Karena eksekutif menjalankan pemerintahan dan kebijakan, ia sering memerlukan instrumen normatif turunan (regulasi) untuk mengoperasionalkan hukum. Dalam teori "tasyri' la'iḥī," regulasi eksekutif dijelaskan sebagai keputusan administratif yang berisi kaidah umum; secara prinsip, hal itu menyimpang dari kaidah bahwa pembentukan norma adalah milik legislatif, tetapi diterima sebagai pengecualian karena kebutuhan praktis dan administrasi yang baik (Omair, 2016). Namun sumber yang sama mengingatkan bahwa ekspansi regulasi eksekutif dapat menyebabkan pemusatan kekuasaan pada eksekutif, karena ia bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan tetapi juga memperluas kendali normatif (Omair, 2016).

Kekhawatiran atas dominasi eksekutif juga muncul dalam kajian hukum administrasi yang membahas bahwa regulasi dan keputusan bisa berasal dari eksekutif, dan otoritas administrasi harus menghormati aturan yang diletakkannya sendiri; bila ia menolak atau tidak menjalankan keputusan yang mengikat, muncul persoalan legalitas dan konsekuensi administratif (بدران, 2022).

Dalam konteks Islam, pembatasan tersebut bertemu dengan prinsip bahwa ketaatan pada pemerintah tidak berlaku bila kebijakan keluar dari urusan umum atau tidak mewujudkan maslahat (ياسين & جيثوم, 2024), sehingga perlu dibaca sebagai prinsip "pembatasan diskresi": eksekutif boleh mengatur sejauh menjadi instrumen pelaksanaan amanah publik, tetapi tidak boleh mengubah dirinya menjadi sumber dominasi normatif yang tidak terkendali (Omair, 2016; ياسين & جيثوم, 2024).

3.10 Eksekutif dan Pengawasan Representatif: Analogi Modern atas Syura

Meskipun syura bukan identik dengan parlemen modern, literatur kontemporer tentang sistem politik menunjukkan adanya kebutuhan pengawasan lembaga representatif terhadap eksekutif sebagai bagian dari tata kelola demokratis. Studi mengenai "tanggung jawab politik akibat interpelasi parlemen" menjelaskan bahwa banyak konstitusi mengadopsi metode pengawasan timbal balik antara legislatif dan eksekutif, dan bahwa interpelasi adalah salah satu instrumen terpenting untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah serta terkait dengan mekanisme penarikan kepercayaan (mosi tidak percaya) ("استقلال السلطة القضائية في المغرب: الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وآفاقها," 2023). Kajian lain menekankan bahwa fungsi pengawasan parlemen adalah salah satu pilar demokrasi dan bahwa pengawasan yang kuat terhadap pemerintah merupakan indikator pemerintahan yang baik; tetapi agar efektif, pengawasan harus nyata, bukan formalitas (رحيل & سالم, 2023).

Kedua kajian tersebut membantu memperkaya pembahasan eksekutif menurut hukum Islam pada level konseptual: hukum Islam menekankan syura dan akuntabilitas (muhasabah) sebagai jaminan anti-kezaliman (JUBEIR, 2020; سید, 2019), sedangkan model kontemporer sering menginstitusionalisasikannya dalam perangkat parlemen dan prosedur pengawasan eksekutif ("استقلال السلطة القضائية في المغرب: الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وآفاقها," 2023; رحيل & سالم, 2023).

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan oleh eksekutif—dalam perspektif normatif Islam—perlu dibaca sebagai aktivitas yang harus selalu membuka ruang koreksi (syura/akuntabilitas), dan pengalaman modern menunjukkan bahwa koreksi itu membutuhkan desain yang mampu bekerja secara efektif (JUBEIR, 2020; "استقلال السلطة القضائية في المغرب: الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وآفاقها," 2023; رحيل & سالم, 2023; سید, 2019).

3.11 Inklusivitas dalam Eksekutif: Non-Muslim dan Perempuan dalam Fiqh Politik Islam

Isu siapa yang boleh mengisi jabatan pemerintahan (termasuk jabatan eksekutif) juga bagian dari diskursus "eksekutif menurut hukum Islam." Studi tentang hak politik non-Muslim dalam fikih politik Islam menegaskan bahwa para ulama berbeda pendapat (dua pendapat) mengenai legitimasi pencalonan non-Muslim dan juga berbeda mengenai partisipasi non-Muslim dalam pemilu; kajian tersebut menunjukkan adanya perdebatan antara posisi melarang dan membolehkan, dengan kecenderungan penulis memilih kebolehan selama tidak mengubah "sifat masyarakat" (م & زادة, 2024). Karena studi tersebut secara eksplisit membahas partisipasi non-Muslim dalam cabang eksekutif dan yudikatif, ia memperlihatkan bahwa desain eksekutif dalam negara mayoritas Muslim bisa diperdebatkan dalam kerangka fikih, terutama terkait bagaimana prinsip maslahat dan stabilitas sosial dibaca (م & زادة, 2024).

Sementara itu, kajian tentang hak politik perempuan dalam fikih Islam mendefinisikan hak politik sebagai hak warga untuk ikut mengelola negara, baik secara langsung melalui pendudukan jabatan eksekutif maupun secara tidak langsung melalui wakil-wakil dalam dewan terpilih, dan menempatkan perempuan sebagai mitra dalam pembangunan masyarakat serta membahas hak pilih, hak mencalonkan, dan hak menduduki jabatan/pekerjaan umum (عویضه, 2018). Meskipun detail kesimpulan dan batasan-batasan internalnya tidak seluruhnya disajikan dalam kutipan ringkas, definisi tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa diskursus fiqh dapat mengaitkan eksekutif dengan isu representasi dan akses warga terhadap jabatan publik (JUBEIR, 2020; عویضه, 2018).

Dengan demikian, eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dan kebijakan dalam kerangka hukum Islam tidak hanya soal struktur kewenangan, tetapi juga soal siapa yang diberi mandat wilayah untuk menjalankan urusan umum (عویضه, 2018; م & زادة, 2024).

3.12 Tantangan Kontemporer: Konsentrasi Eksekutif dalam Negara yang Mengklaim Rujukan Islam

Diskursus eksekutif menurut hukum Islam juga perlu membedakan antara "norma ideal fikih" dan "bentuk institusional negara modern yang beridentitas Islam." Sebagai contoh, studi tentang institusi dasar dalam sistem hukum Saudi menilai bahwa sistem Saudi tidak menerapkan pemisahan kekuasaan; disebutkan bahwa kekuasaan eksekutif adalah yang paling luas dan kepala kekuasaan eksekutif adalah raja, serta bahwa bentuk kekuasaan regulatif dipandang tersusun dari eksekutif dan Majelis Syura (خطاب, 2017). Tanpa mengekstrapolasi lebih jauh dari kasus tersebut, sumber ini menunjukkan bagaimana dalam sebagian negara kontemporer, eksekutif dapat menjadi pusat yang dominan meskipun sistem mengacu pada kerangka nilai Islam, sehingga isu pembatasan dan akuntabilitas menjadi semakin penting (Nasr, 2017; "استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا," 2023; خطاب, 2017).

Dalam wacana "negara sipil," kajian kritis menyebutkan bahwa hukum dapat menjadi jaminan penting menghadapi tirani kekuasaan eksekutif dan "nafsu penguasa," sehingga pembatasan melalui hukum dipandang sebagai pengaman struktural (العيسوي, 2020). Ini sejalan dengan perhatian fikih terhadap pembatasan ketaatan dan penolakan absolutisme (JUBEIR, 2020; ياسين & جيثوم, 2024), serta sejalan pula dengan literatur modern tentang kebutuhan supremasi hukum, pemisahan institusi, dan perlindungan HAM dalam rekayasa konstitusi (عواد & عجيل, 2019).

Dengan demikian, tantangan kontemporer bagi "eksekutif menurut hukum Islam" adalah bagaimana mentransformasikan prinsip normatif (syura, amanah, ketaatan bersyarat) menjadi desain institusional yang benar-benar mencegah dominasi eksekutif dan melindungi hak-hak warga (JUBEIR, 2020; العيسوي, 2020; عواد & عجيل, 2019; ياسين & جيثوم, 2024).

________________________________________

4. Simpulan

Dari sintesis literatur yang tersedia, "eksekutif menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai fungsi dan institusi penyelenggara pemerintahan (tadbīr al-shu'ūn) dan pelaksana kebijakan publik yang memperoleh mandat dari umat dan dibatasi oleh syariat, maslahat, dan prinsip anti-kezaliman. Kekuasaan ini beroperasi dalam kerangka "wilayah" (mandat amanah) yang menekankan tanggung jawab, bukan kepemilikan kekuasaan (JUBEIR, 2020; "السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الاستقلالية غير المقيدة," 2023; ياسين & جيثوم, 2024).

Kepala negara sebagai puncak eksekutif diposisikan sebagai wakil umat (wakalah), sehingga tindakan pemerintahan harus berada dalam urusan umum yang sah dan mewujudkan maslahat; ketaatan warga pun bersyarat pada ma'ruf dan tidak meliputi maksiat atau kebijakan yang keluar dari kepentingan umum (JUBEIR, 2020; ياسين & جيثوم, 2024). Proses kebijakan idealnya didampingi syura yang berfungsi mencegah despotisme, terutama pada ruang ijtihadi, dan dibingkai oleh kewajiban akuntabilitas sosial (muhasabah) (JUBEIR, 2020; سید, 2019).

Pada saat yang sama, pengalaman modern memperlihatkan bahwa pembatasan eksekutif membutuhkan perangkat kontrol yang efektif—termasuk independensi peradilan dan mekanisme pengawasan representatif—karena eksekutif dan aparatnya sering dipandang paling berisiko melanggar legalitas dan hak individu apabila tidak dikontrol (Nasr, 2017; "استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا," 2023; السيد, 2022). Karena itu, studi-studi kontemporer tentang independensi peradilan dan kontrol terhadap eksekutif memperkaya pembacaan normatif Islam: prinsip amanah dan anti-absolutisme perlu diwujudkan dalam desain kelembagaan yang memaksa eksekutif tunduk pada hukum, syariat, dan akuntabilitas publik, bukan hanya menyerukannya secara moral (JUBEIR, 2020; Nasr, 2017; "استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا," 2023; عواد & عجيل, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

JUBEIR, A. S. A. Z. (2020). الهندسة السياسية والدستورية. Social Empowerment Journal, 2(4), 50–63. https://doi.org/10.34118/sej.v2i4.1085

Nasr, H. M. (2017). Recent Trends in Journalism Research and Political Power in the Afro-Asian Countries. Journal of Arts and Social Sciences [Jass], 2(1), 53–78. https://doi.org/10.53542/jass.v2i1.1034

Omair, A. Prof. Dr. H. T. (2016). Parliamentary Censorship and the Future of the Political System in Iraq. Journal of Juridical and Political Science, 5(1). https://doi.org/10.55716/jjps.2016.5.1.3

The role of parliamentary elections in the formation of the Iraqi parliamentary elite since 2005. (2023). Zjlp, 21(34). https://doi.org/10.21271/zjlp.21.34.4

استقلال السلطة القضائية في المغرب: الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وآفاقها. (2023). حِكامة. https://doi.org/10.31430/pshd2609

استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا. (2023). حِكامة. https://doi.org/10.31430/ybrl8345

السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الاستقلالية غير المقيدة. (2023). حِكامة. https://doi.org/10.31430/uezm7509

السيد, أ. ف. (2022). الوضـع القانوني للمـوظف العـام في أثنـاء فــترة التـجربة دراسة مقارنة بين النظامين المصري والسعودي. مجلة الحقوق, 46(3). https://doi.org/10.34120/jol.v46i3.2833

العيسوي, ا. (2020). استقلال البنك المركزي بين النظرية والتشريع والممارسة مع إشارة خاصة إلى حالة مصر. حِكامة. https://doi.org/10.31430/sljp6081

بدران, س. (2022). قراءة تاريخية نقدية حول آلية القرعة والاقتراع الانتخابي. مجلة الحقوق, 46(4). https://doi.org/10.34120/jol.v46i4.2873

حمامدة, أ. م. (2022). القواعد المتعلقة باستئناف الحكم الإداري في النظام السعودي. مجلة الحقوق, 46(2). https://doi.org/10.34120/jol.v46i2.2819

خطاب, إ. ب. ع. ا. (2017). حقيقة الازدواج في النظام القضائي السعودي: دراسة مقارنة. International Review of Law, 2017(3), 24. https://doi.org/10.5339/irl.2017.24

رحيل, م. ش. أ., & سالم, ه. أ. م. (2023). دور مجلس الدولة في الموازنة بين مبدأي المشروعية والأمن القانوني. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 9(2), 1364–1462. https://doi.org/10.21608/jdl.2023.205907.1162

سياسات استقلال القضاء: مكانة القضاء في الدّستور الجزائري المعدّل سنة 2020. (2022). حِكامة, 87–104. https://doi.org/10.31430/10.31430/xtth4648

سید, ی. س. ح. (2019). تطور الآلیات الرقابیة للقضاء الدستورى: دراسة مقارنة فى الدستور (المصرى -- الفرنسى -- الأمریکى). مجلة کلیة الآداب جامعة بنی سویف, 3(50), 227–274. https://doi.org/10.21608/jfabsu.2019.77849

عواد, أ. م. د. م. ج., & عجيل, م. ع. و. (2019). اشكالية تعاقب السلطة في لبنان. مجلة العلوم السياسية, (57), 169–220. https://doi.org/10.30907/jj.v0i57.413

عویضه, م. ع. (2018). مظاهر استقلال السلطة القضائیة. مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة, 4(1), 1–95. https://doi.org/10.21608/jdl.2018.139764

م, م. و. ر. ع. ا., & زادة, د. إ. م. (2024). الأساسية للحكم في النظام القانوني السعودي. مجلة واسط للعلوم الانسانية, 20(56). https://doi.org/10.31185/wjfh.vol20.iss56.523

نبي, س. (2023). مفهوم الدولة المدنية (مقاربة نقدية). Kufa Journal of Arts, 1(56), 486–522. https://doi.org/10.36317/kaj/2023/v1.i56.11388

ياسين, م. د. ي. ط., & جيثوم, م. د. ن. ت. (2024). النظم القانونية والسياسية في فكر مونتسكيو. مجلة الفارابي للعلوم الانسانية, 3(1). https://doi.org/10.59746/.v3i1.92