01293 - Eksekusi Putusan Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer: Kajian Lintas Yurisdiksi

Execution of Judgments in Contemporary Islamic Law: A Cross-Jurisdictional Study

Abstrak

Artikel ini mengkaji eksekusi putusan pengadilan dalam perspektif hukum Islam kontemporer melalui pendekatan lintas yurisdiksi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif berbasis analisis literatur komparatif, kajian ini menelaah dinamika eksekusi putusan di Indonesia, Nigeria, Inggris, Eropa, dan negara-negara Islam lainnya. Kajian menemukan bahwa eksekusi putusan "menurut hukum Islam" dalam praktik kontemporer merupakan hasil interaksi tiga lapisan: lapisan normatif-substantif (syariah/fiqh yang dipositifkan melalui qanun/undang-undang), lapisan prosedural (due process sebagai legitimasi eksekusi), dan lapisan kelembagaan-koersif (aparat dan kewenangan pemaksaan negara). Tantangan utama yang ditemukan meliputi dualisme kewenangan eksekusi antara pengadilan agama dan pengadilan umum dalam sengketa ekonomi syariah, keterbatasan enforcement authority lembaga arbitrase syariah, problem public policy syariah dalam eksekusi lintas negara, serta hambatan teknis-administratif pelaksanaan uqubat di Aceh. Agenda pembaruan yang mendesak mencakup sinkronisasi kewenangan eksekusi, pembaruan aturan prosedural yang dinilai usang, penguatan instrumen kepatuhan, serta penjaminan kompatibilitas eksekusi dengan standar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan; Hukum Islam Kontemporer; Arbitrase Syariah; Due Process; Lintas Yurisdiksi

________________________________________

Abstract

This article examines the execution of court judgments from the perspective of contemporary Islamic law through a cross-jurisdictional approach. Employing a juridical-normative method based on comparative literature analysis, the study examines the dynamics of judgment execution in Indonesia, Nigeria, England, Europe, and other Islamic countries. The study finds that the execution of judgments "according to Islamic law" in contemporary practice results from the interaction of three layers: the normative-substantive layer (sharia/fiqh positified through qanun/legislation), the procedural layer (due process as the legitimacy of execution), and the institutional-coercive layer (state enforcement apparatus and authority). Key challenges identified include dual jurisdiction over execution between religious courts and general courts in Islamic economic disputes, the limited enforcement authority of Islamic arbitration institutions, sharia public policy problems in cross-border execution, and technical-administrative obstacles in implementing uqubat in Aceh. Urgent reform agendas include synchronizing execution jurisdiction, updating outdated procedural rules, strengthening compliance instruments, and ensuring execution compatibility with human rights standards.

Keywords: Judgment Execution; Contemporary Islamic Law; Sharia Arbitration; Due Process; Cross-Jurisdictional

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam praktik peradilan modern, "eksekusi putusan" umumnya dipahami sebagai tahap pemaksaan pelaksanaan amar putusan ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), khususnya jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang memohon bantuan pengadilan untuk pelaksanaan secara paksa (execution forcee) (Ercanbrack, 2019). Orientasi bahwa eksekusi merupakan "tujuan akhir" pencari keadilan—yakni memastikan putusan yang telah final benar-benar menghasilkan pemulihan hak—juga ditegaskan dalam kajian tentang pelaksanaan putusan pengadilan agama di Indonesia (Ercanbrack, 2019). Pada saat yang sama, kerangka hukum positif Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan putusan perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan ketua pengadilan serta "dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan," yang menunjukkan bahwa dimensi etik (keadilan) dan prosedural (kewenangan aparatur eksekusi) melekat pada konsep eksekusi putusan (Ercanbrack, 2019).

Karena sebagian wilayah dan bidang tertentu—misalnya ekonomi syariah dan/atau jinayat di Aceh—membawa rujukan syariah ke dalam peradilan negara, pembahasan "eksekusi putusan menurut hukum Islam" dalam konteks kontemporer hampir selalu berkelindan dengan desain kelembagaan negara, aturan acara, dan mekanisme penegakan putusan dalam sistem hukum nasional (Foster, 2006; Özdem, 2019).

Dalam perspektif studi hukum Islam kontemporer, penting dibedakan antara syariah sebagai seperangkat prinsip atau "sistem sosial" yang berakar pada iman dan ajaran Islam, dengan "Islamic law" atau hukum Islam yang dipositifkan melalui legislasi yurisdiksi tertentu (Greer, 2023). Literatur lain menegaskan pembedaan konseptual antara syariah sebagai "divine law" dalam al-Qur'an dan Sunnah, fiqh sebagai aktivitas intelektual dan korpus doktrinal yang dihasilkan darinya, serta qanun sebagai legislasi negara modern (Brechin, 2013). Pembedaan ini relevan bagi eksekusi putusan karena yang dapat dieksekusi oleh institusi koersif negara pada umumnya bukan "syariah" sebagai ide normatif yang luas, melainkan norma yang telah dipositifkan (qanun/undang-undang, kodifikasi, atau putusan hakim yang beroperasi dalam kerangka prosedural negara) serta standar yang diakui oleh institusi penegak hukum (Brechin, 2013; Greer, 2023). Bahkan, sebagian literatur menekankan sifat syariah yang dipandang "immutabel" sebagai aturan dalam naskah suci, sedangkan fiqh bersifat lebih dinamis dan berubah sesuai konteks penerapan; nuansa ini membantu menjelaskan mengapa mekanisme eksekusi dalam negara modern cenderung memerlukan transformasi norma (fiqh/ijtihad/kodifikasi) menjadi instrumen prosedural yang operasional (Parry, 2011; Qonita, 2019).

________________________________________

B. Kekuatan Mengikat Putusan dan Kebutuhan "Otoritas Eksekusi": Pelajaran dari Peradilan Agama, Arbitrase, dan Pluralisme Hukum

Secara konseptual, suatu putusan—baik putusan hakim maupun putusan arbitrase—dapat dinyatakan mengikat, namun tetap membutuhkan otoritas eksekusi agar dapat dipaksakan ketika tidak dipatuhi secara sukarela. Dalam kajian arbitrase syariah dan arbitrase komersial internasional, "enforcement" ditegaskan sebagai tujuan utama proses arbitrase, tetapi pelaksanaan putusan arbitrase tetap bergantung pada pengadilan nasional tempat aset berada karena arbiter tidak memiliki kewenangan pemaksaan langsung (Tuba, 2017). Bahkan, menurut mayoritas ulama sebagaimana dikutip dalam kajian tersebut, putusan arbiter dipandang mengikat dan dapat diberlakukan seperti putusan hakim, namun tetap memerlukan permohonan eksekusi kepada pengadilan nasional karena ketiadaan "enforcement authority" pada arbiter (Tuba, 2017).

Pola ini menunjukkan satu prinsip kelembagaan yang penting: keterikatan normatif (binding force) dan kapasitas koersif (coercive capacity) adalah dua hal berbeda dalam arsitektur penegakan putusan, termasuk ketika norma syariah menjadi rujukan substansi sengketa (Ercanbrack, 2019; Tuba, 2017).

Di Indonesia, ketegangan sejenis tampak dalam diskursus kewenangan eksekusi pada sengketa ekonomi syariah dan putusan arbitrase syariah. Di satu sisi, pengadilan agama diposisikan sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi (Özdem, 2019). Di sisi lain, jalur non-litigasi seperti arbitrase (termasuk BASYARNAS) juga berkembang sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Ercanbrack, 2010; Silvia et al., 2018). Namun, literatur menunjukkan adanya "dualisme" dan inkonsistensi kewenangan eksekusi ketika putusan arbitrase syariah tidak dijalankan secara sukarela: pelaksanaan putusan arbitrase dapat diarahkan untuk didaftarkan/dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri, sehingga memunculkan kebingungan mengenai posisi pengadilan agama dalam eksekusi sengketa ekonomi syariah (Ercanbrack, 2010).

Ketegangan norma ini juga dibahas melalui rujukan pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tertentu yang memengaruhi praktik kompetensi mengadili maupun eksekusi/pembatalan putusan BASYARNAS, dan dikritik karena surat edaran dipandang "bukan bentuk undang-undang" namun faktual dapat mengintervensi praktik peradilan dan independensi hakim (Silvia et al., 2018). Dengan demikian, problem eksekusi putusan "menurut hukum Islam" di negara modern sering kali bukan semata problem doktrin syariah, melainkan problem desain kewenangan, hirarki norma, dan administrasi peradilan dalam sistem hukum nasional yang plural (Ercanbrack, 2010, 2019; Silvia et al., 2018).

________________________________________

C. Eksekusi sebagai Bagian dari Due Process dan Keadilan Prosedural dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, literatur menegaskan bahwa prinsip dan aturan due process—bagaimana menyelidiki, menuntut, mengadili, dan menghukum—ditemukan dalam sumber-sumber tradisional hukum Islam: al-Qur'an, Sunnah, dan fikih klasik (Chen, 2016). Akan tetapi, literatur yang sama juga mengkritik bahwa praktik negara-negara modern yang mengklaim menerapkan hukum pidana Islam sering kali menggunakan aturan prosedur pidana yang diadopsi dari Eropa abad ke-20 tanpa merujuk pada batasan dan proteksi prosedural dalam hukum Islam itu sendiri, sehingga terdapat risiko pemidanaan yang tidak adil bila larangan/pidana Islam ditegakkan tanpa prosedur yang sesuai dengan prinsip Islam (Chen, 2016).

Implikasi bagi eksekusi adalah jelas: dalam perspektif ini, eksekusi bukan sekadar tahap administratif pascaputusan, melainkan "ujung" dari rangkaian due process; apabila rangkaian proseduralnya cacat, maka eksekusi pidana—termasuk pidana yang diasosiasikan dengan syariah—dapat menghasilkan ketidakadilan substantif dan prosedural (Chen, 2016). Dengan kata lain, artikel ini menempatkan eksekusi putusan dalam hukum Islam sebagai simpul yang menghubungkan legitimasi normatif (syariah/fiqh), legitimasi prosedural (due process), dan legitimasi kelembagaan (otoritas negara) (Chen, 2016; Ercanbrack, 2019).

________________________________________

D. Kelembagaan Eksekusi dalam Sejarah dan Pluralisme: dari Qadi yang Terbatas hingga Pelibatan Pengadilan Sipil dan Aparat Negara

Beberapa kajian sejarah dan pluralisme hukum menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan lembaga keagamaan untuk mengeksekusi putusan telah lama menjadi persoalan praktis. Studi tentang transformasi pengadilan syariah di Bosnia-Herzegovina pada masa Habsburg mencatat bahwa putusan pengadilan syariah pada praktiknya dapat dieksekusi oleh pengadilan sipil, khususnya untuk penagihan klaim finansial dan pelaksanaan sanksi disipliner, namun hal ini juga memunculkan kebingungan—misalnya ketika suami yang ditinggalkan meminta pengadilan sipil menegakkan putusan pengadilan syariah untuk "mengembalikan" istri ("Untitled," 2022).

Dalam konteks yang sama, terdapat catatan bahwa sebagian qadi mengusulkan pemidanaan—misalnya penjara dengan rentang tertentu—bagi pihak yang tidak mematuhi putusan qadi atau melanggar syariah/moral publik, dengan justifikasi bahwa qadi tidak mampu menegakkan putusannya sehingga putusan pengadilan syariah tidak dianggap serius ("Untitled," 2022). Temuan-temuan ini menegaskan dua hal: pertama, eksekusi membutuhkan perangkat koersif yang sering kali berada pada institusi negara; kedua, kegagalan mengeksekusi putusan bukan hanya masalah efektivitas, tetapi juga merusak otoritas dan wibawa peradilan syariah itu sendiri (Tuba, 2017; "Untitled," 2022).

Dalam konteks pluralisme hukum non-negara, studi kasus Sinai Utara (Mesir) juga menunjukkan bahwa pengadilan syariah non-negara dapat menjatuhkan rujukan hudud, tetapi ketika tidak memiliki kekuatan untuk menegakkannya, pengadilan tersebut menggantinya dengan ta'zir yang lebih ringan—biasanya denda—sembari memberitahu terdakwa tentang hudud yang secara hipotetis akan berlaku dalam "negara Islam penuh" (Nnaeto et al., 2022). Studi yang sama juga menjelaskan bahwa pengadilan 'urf (adat) yang juga tidak memiliki aparat penegak sendiri mengandalkan mekanisme "guarantor (kafiil)" untuk menciptakan insentif kepatuhan melalui biaya reputasi, dan dalam beberapa situasi pengadilan 'urf mendapatkan dukungan aparatur penegak hukum negara untuk implementasi putusan 'urf (Nnaeto et al., 2022).

Secara analitis, pola-pola ini memperlihatkan bahwa eksekusi putusan dalam lingkungan syariah—baik negara maupun non-negara—sering bergerak dalam spektrum: dari kepatuhan sukarela berbasis legitimasi sosial-keagamaan, hingga eksekusi koersif berbasis aparatur negara; ketika instrumen koersif tidak tersedia, sistem cenderung mengembangkan substitusi sanksi atau mekanisme sosial untuk memastikan "compliance" (Nnaeto et al., 2022; "Untitled," 2022).

________________________________________

E. Indonesia: Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dan Tantangan Pembaruan Instrumen Eksekusi

Kajian mengenai pelaksanaan putusan pengadilan agama di Indonesia menekankan bahwa regulasi eksekusi yang digunakan dinilai "cukup usang" karena masih berbasis regulasi warisan kolonial Hindia Belanda, dan hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat keberhasilan implementasi putusan tertentu, khususnya yang menyangkut pemenuhan hak mantan istri dan anak (Ercanbrack, 2019). Kajian tersebut juga menegaskan kembali bahwa ketika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat meminta eksekusi kepada pengadilan untuk menjalankan putusan secara paksa (Ercanbrack, 2019). Secara normatif, hukum Indonesia tentang kekuasaan kehakiman juga menegaskan tata pelaksanaan putusan perdata melalui aparatur pengadilan serta mensyaratkan pelaksanaan putusan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan (Ercanbrack, 2019).

Dengan demikian, dalam ranah pengadilan agama yang menangani bidang-bidang tertentu bagi umat Islam, problem utama eksekusi dapat bergeser dari "ketersediaan putusan" ke "ketersediaan mekanisme kepatuhan dan perangkat eksekusi yang efektif" (Ercanbrack, 2019; Özdem, 2019).

Dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia, kebutuhan akan pengaturan prosedur juga ditegaskan karena perkembangan ekonomi syariah yang cepat membutuhkan regulasi prosedural yang memadai dan holistik (Özdem, 2019). Literatur menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua metode: litigasi melalui pengadilan dan non-litigasi di luar proses peradilan (Özdem, 2019). Untuk konteks litigasi, pengadilan agama diposisikan sebagai institusi berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Özdem, 2019).

Namun, sumber lain menunjukkan bahwa regulasi Mahkamah Agung melalui PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (ditandatangani pada 22 Desember 2016) dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi para pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa yang "kaffah" sesuai prinsip syariah dari awal akad sampai akhir pelaksanaan, termasuk instrumen penyelesaian sengketa (Foster, 2006). Kritik ini sekaligus memperlihatkan bahwa "eksekusi putusan" pada sengketa ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari perdebatan lebih luas tentang desain prosedur dan standar kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam keseluruhan siklus transaksi dan penyelesaian sengketanya (Foster, 2006; Özdem, 2019).

________________________________________

F. Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (BASYARNAS), Exequatur, dan Konflik Kewenangan

Dalam konteks arbitrase syariah Indonesia, literatur menjelaskan konsep exequatur sebagai tindakan Ketua Pengadilan Negeri (atau otoritas peradilan yang relevan) memberi titel eksekutorial kepada putusan arbitrase sehingga putusan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan instrumen negara bila diperlukan (Hamid, 2018). Literatur yang sama menguraikan bahwa penyelesaian arbitrase ekonomi syariah dapat bersinggungan dengan dua pengadilan: Undang-Undang Arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999) mengarahkan eksekusi putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri, sementara PERMA No. 14 Tahun 2016 memberi peran pada Pengadilan Agama untuk mengeksekusi dan membatalkan putusan arbitrase syariah, tetapi PERMA tersebut dinyatakan tidak mengatur secara eksplisit kewenangan exequatur atas putusan arbitrase syariah (Hamid, 2018).

Di sini, problem eksekusi berwujud problem "jalur institusional": putusan dapat ada dan mengikat, tetapi pintu lembaga yang berwenang memberi daya paksa eksekusi menjadi tidak tunggal dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian (Ercanbrack, 2010; Hamid, 2018).

Kajian lain menegaskan "dualisme" yang membingungkan pencari keadilan: putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi langsung, namun putusan arbitrase syariah yang tidak dijalankan sukarela harus didaftarkan untuk eksekusi ke Pengadilan Negeri menurut UU Arbitrase, sehingga memperlihatkan seolah-olah kewenangan pengadilan agama tidak sepenuhnya diakui dalam eksekusi hasil penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi (Ercanbrack, 2010). Pada saat yang sama, terdapat rujukan pada SEMA No. 8 Tahun 2008 yang—dalam uraian kajian tersebut—memuat arahan bahwa bila putusan BASYARNAS tidak dilaksanakan sukarela, pelaksanaannya dilakukan atas perintah ketua pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak, dengan pengaitan pada kompetensi pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah (Ercanbrack, 2010).

Namun, sumber lain mengkritik bahwa SEMA dapat memicu benturan norma dan memengaruhi independensi hakim, terutama ketika SEMA tertentu "memerintahkan" pemeriksaan/eksekusi/annulment putusan BASYARNAS dalam peradilan umum dengan rujukan pasal tertentu, sekalipun terdapat argumentasi bahwa perkara berbasis prinsip syariah seharusnya menjadi kompetensi absolut peradilan agama melalui prinsip personalitas keislaman (Silvia et al., 2018). Keseluruhan literatur ini menunjukkan bahwa isu "eksekusi putusan menurut hukum Islam" di Indonesia sering kali berwujud isu sinkronisasi kewenangan (forum) dan harmonisasi peraturan (hierarki norma), bukan sekadar isu materi hukum Islamnya (Ercanbrack, 2010; Hamid, 2018; Silvia et al., 2018).

Selain itu, artikel mengenai fatwa DSN-MUI dan BASYARNAS menunjukkan bahwa jika putusan tidak dipenuhi secara sukarela, eksekusi putusan dilakukan merujuk ketentuan tertentu dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), yakni Pasal 637 dan Pasal 639 RV (Hamayotsu, 2018). Rujukan ini menegaskan kembali tesis bahwa dalam sistem negara modern, eksekusi putusan yang terkait sengketa syariah pun pada akhirnya beroperasi melalui instrumen prosedural negara yang terkodifikasi—bahkan bila berasal dari rezim hukum acara peninggalan tertentu—sehingga perdebatan syariah di tahap eksekusi berkelindan dengan politik legislasi dan reformasi hukum acara (Ercanbrack, 2019; Hamayotsu, 2018).

________________________________________

G. Eksekusi Uqubat di Aceh: Contoh Pemisahan Peran Adjudikasi dan Eksekusi melalui Institusi Negara

Studi tentang kelembagaan penegakan syariah di Aceh menegaskan bahwa eksekusi cambuk (caning) melibatkan koordinasi institusional dan penunjukan "kejaksaan" sebagai eksekutor uqubat cambuk, termasuk kewajiban koordinasi dengan dinas kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan terpidana (The Sources of Qatari Contract Law, 2023). Sumber yang sama juga mencatat adanya kritik citra terhadap pelaksanaan cambuk di halaman masjid yang dianggap menimbulkan citra buruk penegakan hukum Islam di Aceh, serta menunjukkan bahwa penegakan syariah tidak mungkin dibebankan pada satu lembaga saja karena sifatnya yang luas (The Sources of Qatari Contract Law, 2023).

Dengan demikian, Aceh memperlihatkan model di mana pengadilan (Syariah Court) berperan dalam adjudikasi, sedangkan eksekusi pidana dilakukan oleh institusi penuntutan/eksekusi negara (kejaksaan), dan tata kelolanya memerlukan prosedur tambahan—misalnya pemeriksaan kesehatan—yang menunjukkan karakter "administratif-teknis" dari eksekusi dalam negara modern meskipun substansinya berasosiasi dengan jinayat (Chen, 2016; The Sources of Qatari Contract Law, 2023).

________________________________________

H. Nigeria: Hisbah, Pengadilan Syariah, dan Problem Implementasi dalam Sistem Hibrida

Literatur tentang Nigeria menggambarkan bahwa beberapa negara bagian utara mengadopsi syariah, membentuk pengadilan syariah, dan juga mengembangkan institusi hisbah—sering dipahami sebagai "Islamic police"—untuk memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap syariah (Reza, 2013). Kajian lain yang lebih spesifik tentang Hisbah Commission di Zamfara menjelaskan bahwa komisi tersebut memiliki mandat untuk memantau implementasi dan penerapan hukum/bye-laws negara bagian dan pemerintah lokal, memastikan kepatuhan terhadap ajaran syariah, serta memantau proses harian pengadilan syariah agar sesuai dengan Sharia Penal dan Criminal Procedure Codes, meskipun lembaga ini menghadapi tantangan seperti konflik hukum, kurang koordinasi dengan kepolisian, persepsi publik negatif, dan keterbatasan dana (2. The Ministry of Foreign Affairs, 2010).

Dalam perspektif "eksekusi putusan," gambaran Nigeria memperlihatkan bahwa penguatan kepatuhan tidak hanya berlangsung di tahap eksekusi formal, tetapi juga melalui pengawasan institusional yang menargetkan kesesuaian prosedur dan kepatuhan sosial, sehingga "enforcement" dipahami sebagai ekosistem kelembagaan, bukan sekadar tindakan juru sita (2. The Ministry of Foreign Affairs, 2010; Chen, 2016).

Namun, Nigeria juga merupakan contoh kuat bahwa penerapan syariah berada dalam sistem hibrida yang tetap dibingkai oleh konstitusi. Kajian tentang "legal hybridity" Nigeria menegaskan bahwa kolonialisme membentuk sistem hibrida (Inggris, Islam, adat), dengan konstitusi tertulis membuat sistem Inggris dominan dan hukum lain berlaku sejauh diizinkan olehnya; bahkan upaya reintroduksi hukum pidana Islam oleh 12 negara bagian tidak memutus hibriditas karena tetap dimungkinkan dan dibatasi oleh konstitusi (Farah & Hattab, 2020).

Literatur lain tentang "reinvensi syariah" di Afrika juga menggambarkan bahwa penerapan hukum pidana Islam di Nigeria modern dilakukan dalam kerangka konstitusi yang pada dasarnya sekuler, dan mencontohkan kasus Safiyatu Hussaini yang vonisnya dibatalkan oleh Sharia Court of Appeal, sementara sumber tentang due process pidana Islam menyinggung bahwa pembalikan putusan tersebut didasarkan pada rujukan ayat al-Qur'an, tradisi, dan pendapat ulama melalui ketentuan "catchall" yang memungkinkan prinsip syariah tak terkodifikasi dipakai (Chen, 2016; Leigh, 2019). Keseluruhan rujukan Nigeria ini menegaskan bahwa eksekusi putusan dalam konteks syariah modern selalu bergantung pada desain institusional negara—pengadilan, lembaga pengawasan, dan perangkat prosedural—serta pada legitimasi prosedural yang dapat memengaruhi keberlakuan eksekusi, misalnya pembatalan putusan pada tingkat banding (2. The Ministry of Foreign Affairs, 2010; Chen, 2016).

________________________________________

I. Inggris (dan Konteks Eropa): Eksekusi "Putusan" Lembaga Syariah melalui Arbitrase, Kontrak, dan Kontrol HAM

Dalam yurisdiksi common law seperti Inggris dan Wales, beberapa literatur menegaskan bahwa "putusan" lembaga syariah—misalnya tribunal/konsil syariah—umumnya tidak mengikat secara hukum negara kecuali dikonstruksikan sebagai putusan arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak dan kerangka Arbitration Act 1996 (Ahmadi & Rafiee, 2015; An‐Naim, 2010). Kajian tentang otoritas quasi-yudisial tribunal syariah di komunitas Muslim Inggris menekankan bahwa kekuatan mereka sering bertumpu pada "consent," dan menyoroti strategi kelembagaan seperti panel ahli (hukum Inggris dan hukum Islam) untuk menghasilkan putusan yang dapat "binding and enforceable" melalui mekanisme tertentu dalam Arbitration Act (Ahmadi & Rafiee, 2015). Sumber lain menegaskan perbedaan antara Shari'ah Councils yang tidak memiliki status legal dan Muslim Arbitration Tribunal (MAT) yang berada di bawah kerangka prosedural Arbitration Act 1996 (An‐Naim, 2010).

Dengan demikian, di Inggris, eksekusi "putusan" syariah pada umumnya bergantung pada penerjemahan keputusan tersebut ke dalam kategori hukum negara (arbitrase/kontrak) yang dapat dieksekusi oleh pengadilan sipil (Ahmadi & Rafiee, 2015; الذيابي, 2024).

Namun, literatur juga menekankan keterbatasan dan risiko pendekatan ini. Kajian tentang kohesi sosial dan pengadilan agama di Inggris menegaskan bahwa putusan arbitrase ditegakkan oleh pengadilan sipil, tetapi pengadilan sipil tidak memiliki kewenangan memenjarakan dalam perkara perdata—kecuali contempt of court—sehingga "religious court enforcing punishment" dapat berisiko melanggar hukum pidana Inggris, misalnya assault atau false imprisonment (الذيابي, 2024). Dari sudut HAM, artikel tentang arbitrase berbasis norma agama di Inggris dan Wales menyatakan adanya kekhawatiran atas hak pihak rentan yang bisa tertekan untuk masuk arbitrase dan tidak diperlakukan adil; lebih jauh, Arbitration Act 1996 membatasi kemampuan banding atas putusan arbitrase, sehingga dipandang tidak cukup melindungi hak-hak pihak rentan dan menimbulkan isu kompatibilitas dengan kewajiban ECHR (McGoldrick, 2019).

Dengan kata lain, sekalipun "eksekusi" dapat dicapai melalui pengadilan sipil, desain eksekusi tersebut memunculkan pertanyaan perlindungan prosedural dan substantif, terutama ketika norma agama dipakai sebagai dasar putusan (McGoldrick, 2019; الذيابي, 2024).

Di Eropa, problem eksekusi putusan berbasis adjudikasi agama juga sering disorot melalui lensa ECHR. Kajian tentang adjudikasi agama dan ECHR mencontohkan temuan bahwa pengadilan Italia gagal memverifikasi kepatuhan terhadap Article 6 ECHR sebelum mengeksekusi dekret dari pengadilan gerejawi Vatikan, sehingga isu "eksekusi" berkelindan dengan standar fair trial (Wasiq, 2023). Dalam konteks Yunani (Western Thrace), kajian lain menekankan bahwa keputusan Mufti yang menerapkan hukum keluarga Islam membutuhkan "review" dan harus dinyatakan dapat dieksekusi (exequatur) oleh pengadilan sipil; cakupan review meliputi kompetensi yurisdiksi, kompatibilitas dengan konstitusi dan ECHR, serta isu tambahan tertentu, tetapi kesalahan fakta/hukum tertentu dapat berada di luar jangkauan review (Rehman, 2020).

Pola exequatur dan review ini memperlihatkan model "pengawasan peradilan negara" atas adjudikasi syariah sebagai prasyarat eksekusi, sehingga eksekusi putusan dalam konteks syariah minoritas di Eropa sangat ditentukan oleh mekanisme kontrol konstitusional dan HAM (Rehman, 2020; Wasiq, 2023).

________________________________________

J. Eksekusi Lintas Negara: Public Policy (Ketertiban Umum) Syariah, Riba, dan Risiko Penolakan Pengakuan/Eksekusi

Dalam konteks arbitrase internasional, literatur menegaskan bahwa negara-negara Islam dapat menolak pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing bila putusan tersebut bertentangan dengan "Sharīʿah public policy" atau ketertiban umum syariah (Tuba, 2017). Literatur lain tentang public policy dalam eksekusi putusan arbitrase asing menegaskan bahwa dalam beberapa negara Islam, public policy diturunkan dari sumber-sumber utama hukum Islam (al-Qur'an, Sunna, ijma, qiyas), dan praktiknya bervariasi antarnegara; contoh yang disebut adalah pengadilan Saudi yang menolak eksekusi award yang memuat bunga (interest) karena dipandang riba menurut syariah (Radliyah et al., 2018).

Dengan demikian, eksekusi putusan yang terkait transaksi syariah—atau putusan yang akan dieksekusi di negara yang menjadikan syariah sebagai rujukan ketertiban umum—menghadapi risiko "penyaringan" substansi pada tahap eksekusi, terutama terhadap komponen yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba (Radliyah et al., 2018; Tuba, 2017).

Studi tentang kebijakan arbitrase Saudi di abad ke-21 menekankan adanya perkembangan kelembagaan eksekusi melalui pembentukan "execution circuits" di pengadilan umum Saudi, dan bahwa putusan arbitrase menjadi dapat dieksekusi ketika disetujui melalui "court enforcement order" (Putri et al., 2023). Namun, studi yang sama menyatakan bahwa syarat enforceability tetap mencakup ketidakbertentangan dengan syariah atau public policy, sekaligus menegaskan bahwa berdasarkan Arbitration Law 2012 sebagaimana dijelaskan dalam studi itu, pengadilan yang kompeten tidak berwenang memeriksa ulang fakta atau pokok perkara pada tahap eksekusi (Putri et al., 2023).

Sementara itu, kajian tentang pendirian pengadilan komersial internasional di Saudi juga menyoroti adanya tantangan "discretionary application of Sharia" dan pendekatan yang tidak konsisten terhadap penegakan putusan asing yang tidak patuh syariah, termasuk putusan arbitrase, sehingga isu eksekusi berada pada pertemuan antara modernisasi lembaga eksekusi dan batasan substansial syariah sebagai ketertiban umum (Al-Astewani, 2019; Putri et al., 2023).

Dalam konteks industri keuangan syariah lintas negara, artikel tentang hukum keuangan Islam dan UEA menyoroti adanya "legal gaps" yang mencakup isu enforceability serta ketidakjelasan peran dan efek syariah dalam sistem hukum nasional, yang dapat melemahkan kepercayaan investor dan menghambat perkembangan industri (Norrahman & Mariani, 2023). Di yurisdiksi sekuler tertentu, literatur sengketa keuangan syariah di pengadilan Inggris juga menggarisbawahi bahwa pengadilan dapat mengabaikan karakter syariah kontrak dan menegakkan dokumen keuangan Islam menurut hukum Inggris bila hukum Inggris dipilih sebagai governing law, sehingga eksekusi putusan bergerak mengikuti logika pilihan hukum negara, bukan "kepatuhan syariah" sebagai norma mandiri (Hassan, 2021; Tuba, 2017).

Bahkan, literatur arbitrase syariah internasional mengutip putusan pengadilan Inggris yang menyatakan syariah sebagai bentuk hukum yang "unrecognizable" karena dianggap berisi prinsip umum tanpa aturan spesifik yang dapat diidentifikasi, sehingga rujukan umum ke syariah dalam klausula governing law dianggap tidak cukup untuk dioperasionalkan (Tuba, 2017). Implikasi bagi eksekusi putusan adalah bahwa ketidakjelasan "apa" syariah yang dimaksud—prinsip umum vs. kaidah spesifik—dapat menjadi sumber sengketa dan risiko penolakan, baik pada tahap penentuan hukum yang berlaku maupun pada tahap pengakuan/eksekusi (Norrahman & Mariani, 2023; Tuba, 2017).

________________________________________

K. Sintesis: Kerangka Analitis "Eksekusi Putusan Menurut Hukum Islam" dalam Negara Modern

Dari sintesis lintas yurisdiksi di atas, eksekusi putusan "menurut hukum Islam" dalam praktik kontemporer dapat dipahami sebagai hasil interaksi tiga lapisan.

Pertama, lapisan normatif-substantif: syariah/fiqh sebagai sumber prinsip, termasuk prinsip due process dan tujuan keadilan, tetapi yang bekerja dalam institusi negara biasanya adalah hukum Islam yang dipositifkan (qanun/undang-undang/aturan lembaga) atau kaidah yang diakui untuk dioperasionalkan (Brechin, 2013; Chen, 2016; Greer, 2023).

Kedua, lapisan prosedural: eksekusi merupakan bagian dari rangkaian due process; karena itu, legitimasi eksekusi terkait erat dengan legitimasi prosedural dan kemampuan koreksi melalui upaya hukum/appeal—misalnya pembatalan vonis pada tingkat lebih tinggi (Chen, 2016; Leigh, 2019).

Ketiga, lapisan kelembagaan-koersif: eksekusi membutuhkan aparat dan kewenangan pemaksaan; ketika lembaga syariah/arbiter tidak memiliki enforcement authority, eksekusi dialihkan ke pengadilan negara atau digantikan mekanisme sosial/ta'zir yang lebih ringan (Nnaeto et al., 2022; Tuba, 2017; "Untitled," 2022).

Dalam konteks Indonesia, kerangka ini menuntun pada agenda pembaruan yang secara eksplisit diangkat oleh literatur: perlunya pembaruan aturan eksekusi yang dinilai usang dan masih berbasis warisan kolonial, serta perlunya penguatan desain kepatuhan agar putusan pengadilan agama efektif—misalnya untuk hak mantan istri dan anak (Ercanbrack, 2019). Untuk ekonomi syariah, literatur mengusulkan kebutuhan pedoman yang tegas mengenai exequatur dan unifikasi kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah agar tidak terjadi dualisme antara pengadilan negeri dan pengadilan agama (Ercanbrack, 2010; Hamid, 2018).

Sementara itu, pengalaman yurisdiksi lain memperlihatkan bahwa pembentukan lembaga eksekusi modern (execution circuits, enforcement orders) dapat meningkatkan kepastian, tetapi tetap harus menyelesaikan problem ketertiban umum syariah yang berpotensi menolak komponen tertentu—misalnya interest/riba—serta tantangan diskresi penerapan syariah yang dapat memunculkan ketidakpastian (Al-Astewani, 2019; Putri et al., 2023; Radliyah et al., 2018).

________________________________________

L. Kesimpulan

Pembahasan eksekusi putusan menurut hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan "apakah syariah dapat dieksekusi," melainkan bagaimana norma syariah dipositifkan, bagaimana due process dijaga, dan bagaimana kewenangan eksekusi dirancang agar kompatibel dengan tujuan keadilan dan standar hukum—termasuk HAM—dalam suatu sistem hukum yang plural (Chen, 2016; McGoldrick, 2019; Rehman, 2020).

Kajian lintas yurisdiksi ini memperlihatkan bahwa dalam semua konteks—Indonesia, Nigeria, Inggris, Eropa, maupun negara-negara Arab—eksekusi putusan yang terkait syariah selalu bergantung pada: (i) seberapa jauh norma syariah telah dipositifkan secara operasional dalam instrumen hukum negara; (ii) seberapa kuat legitimasi prosedural (due process) yang menyertai seluruh rangkaian adjudikasi hingga eksekusi; dan (iii) seberapa jelas kewenangan institusional eksekusi dirancang, baik dalam konteks domestik maupun lintas batas (Al-Astewani, 2019; Chen, 2016; Ercanbrack, 2010, 2019; Tuba, 2017). Agenda reformasi yang berulang kali disebut dalam literatur—sinkronisasi kewenangan, pembaruan prosedur, penguatan instrumen kepatuhan, serta penjaminan kompatibilitas dengan HAM—mencerminkan bahwa tantangan eksekusi putusan dalam kerangka syariah pada dasarnya adalah tantangan transformasi normatif, kelembagaan, dan prosedural secara bersamaan (Ercanbrack, 2019; McGoldrick, 2019; Radliyah et al., 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

2. The Ministry of Foreign Affairs. (2010). 22–47. https://doi.org/10.1355/9789814279802-005

Ahmadi, S. M. S., & Rafiee, M. S. (2015). The Aspects of Judicial Supervision of General Council in Justice Administrative Court Over Governmental Regulations. Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s6p216

Al-Astewani, A. (2019). Loci of Leadership: The Quasi-Judicial Authority of Shariah Tribunals in the British Muslim Community. Religions, 10(7), 406. https://doi.org/10.3390/rel10070406

An‐Naim, A. A. (2010). The Compatibility Dialectic: Mediating the Legitimate Coexistence of Islamic Law and State Law. Modern Law Review, 73(1), 1–29. https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2009.00782.x

Brechin, J. (2013). A Study of the Use of Sharia Law in Religious Arbitration in the United Kingdom and the Concerns That This Raises for Human Rights. Ecclesiastical Law Journal, 15(3), 293–315. https://doi.org/10.1017/s0956618x13000434

Chen, V. (2016). Law and Society in the Evolution of Malaysia's Islamic Capital Market Regulation. Asian Journal of Law and Society, 4(1), 133–156. https://doi.org/10.1017/als.2016.20

Ercanbrack, J. (2010). The Regulation of Islamic Finance in the United Kingdom. Ecclesiastical Law Journal, 13(1), 69–77. https://doi.org/10.1017/s0956618x10000827

Ercanbrack, J. (2019). Islamic Financial Law and the Law of the United Arab Emirates: Disjuncture and the Necessity for Reform. Arab Law Quarterly, 33(2), 152–178. https://doi.org/10.1163/15730255-12332011

Farah, A. Q., & Hattab, R. (2020). The Application of Sharīʿah Finance Rules in International Commercial Arbitration. Utrecht Law Review, 16(1), 117–139. https://doi.org/10.36633/ulr.592

Foster, N. H. (2006). Encounters between legal systems: recent cases concerning Islamic commercial law in secular courts. Amicus Curiae, 2–9. https://doi.org/10.14296/ac.v2006i68.1137

Greer, I. (2023). Angrezi shariat: Islamic law in 20th- and 21st-century Britain and its colonial antecedents. Studies in Religion/Sciences Religieuses, 53(3), 323–335. https://doi.org/10.1177/00084298231187079

Hamayotsu, K. (2018). The Political Origins of Islamic Courts in Divided Societies: The Case of Malaysia. Journal of Law and Religion, 33(2), 248–270. https://doi.org/10.1017/jlr.2018.24

Hamid, S. (2018). Drawing a Synergy between Theory and Practice – A Move towards a More Stakeholder-Oriented Regulatory Framework for Modern Islamic Finance Institutions: A Comparative Analysis. 117–147. https://doi.org/10.1163/9789004346888_005

Hassan, A. (2021). Women in Pakistan – A Comparative Analysis of Women's Rights on the Basis of Anglo-Saxon and Muslim Legal Traditions. Vesnik Pravne Istorije, 1(1/2020), 283–322. https://doi.org/10.51204/hlh_20110a

Leigh, I. (2019). Religious Adjudication and the European Convention on Human Rights. Oxford Journal of Law and Religion, 8(1), 1–27. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwz008

McGoldrick, D. (2019). Sharia Law in Europe? Legacies of the Ottoman Empire and the European Convention on Human Rights. Oxford Journal of Law and Religion, 8(3), 517–566. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwz026

Nnaeto, J. O., Uzor, E. E., & Ndoh, J. A. (2022). Appraisal of the conflict between sharia law and rule of law on rights of women in Nigeria. Global Journal of Politics and Law Research, 10(6), 1–26. https://doi.org/10.37745/gjplr.2013/vol10n6126

Norrahman, R. A., & Mariani, M. (2023). Murabaha Contract Dispute Resolution Procedure. Sharia Oikonomia Law Journal, 1(4), 241–254. https://doi.org/10.55849/solj.v1i4.584

Parry, J. T. (2011). Oklahoma's Save Our State Amendment and the Conflict of Laws. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1893707

Putri, W. V., Fuadi, G., & Susila, Muh. E. (2023). The Criminal Punishment of LGBTQ: A Comparative Study of Nigerian and Indonesian Laws. Audito Comparative Law Journal (Aclj), 4(3), 147–158. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i3.28217

Qonita, N. (2019). Positioning Islamic Legal Theory in the Development of Islamic Finance. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 10(1), 18. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.7034

Radliyah, N., Musjtari, D. N., & Setyowati, R. (2018). Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 3(2), 123. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1346

Rehman, J. (2020). Religion, human rights law and the rights of the child: complexities in applying the Sharia in modern state practices. Northern Ireland Legal Quarterly, 62(2), 153–166. https://doi.org/10.53386/nilq.v62i2.413

Reza, S. (2013). Due Process in Islamic Criminal Law. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3097229

Silvia, F., Leksono, K., & Anand, G. (2018). The Characteristics of Sharia Compliance in the Settlement of Sharia Economic Disputes in Indonesia. https://doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.15

The Sources of Qatari Contract Law. (2023). 1–11. https://doi.org/10.1017/9781009052009.002

Tuba, M. (2017). Lodhi 5 Properties Investments CC v FirstRand Bank Limited [2015] 3 All SA 32 (SCA) and the Enforcement of Islamic Banking Law in South Africa. Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, 20, 1–29. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2017/v20i0a1308

Untitled. (2022). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1

Wasiq, M. R. (2023). The Evolution of WTO And Vis A Vis Intellectual Property Right Protection: A Deliberation on Afghanistan Legal System. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4344003

Özdem, B. H. (2019). Doğu Tahkiminin İslami Finans Uyuşmazlıklarını İngiliz Mahkemelerinin Elinden Alma Yolundaki Süreci. Public and Private International Law Bulletin, 295–323. https://doi.org/10.26650/ppil.2019.39.1.0001

الذيابي, ع. ا. (2024). Shaping the Legal Landscape: The Interplay of Customs, Practices, and Foreign Influences in the Saudi Arabian Legal System. مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 36(45), 986–1011. https://doi.org/10.21608/jlr.2024.283134.1425