01292 - Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Execution of Court Decisions in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menyajikan uraian komprehensif tentang eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kerangka hukum Indonesia, sekaligus mengaitkannya dengan orientasi nilai hukum Islam (keadilan–kepastian–kemaslahatan). Kajian memberikan perhatian khusus pada ranah Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sengketa ekonomi syariah (hak tanggungan–fidusia–arbitrase syariah), perkara keluarga (nafkah–mut'ah–hadhanah), dan eksekusi jinayat di Aceh (uqubat cambuk). Dengan menggunakan metode yuridis-normatif berbasis analisis literatur, kajian ini menemukan bahwa eksekusi dalam sistem hukum Indonesia merupakan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap yang bertumpu pada syarat inkracht, sifat condemnatoir putusan, mekanisme aanmaning, dan penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, eksekusi bukan sekadar dimensi prosedural, melainkan instrumen perwujudan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan. Tantangan utama yang ditemukan meliputi disharmoni norma dan dualisme kewenangan dalam eksekusi arbitrase syariah, variasi praktik eksekusi jaminan kebendaan, rendahnya kepatuhan pihak dalam perkara keluarga, serta hambatan teknis-anggaran dalam pelaksanaan uqubat cambuk di Aceh. Agenda penguatan eksekusi mencakup sinkronisasi regulasi, inovasi putusan (putusan serta merta dan dwangsom), serta pembaruan kelembagaan.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan; Hukum Islam; Peradilan Agama; Ekonomi Syariah; Uqubat Cambuk

________________________________________

Abstract

This article presents a comprehensive account of the execution of final and binding court decisions within the Indonesian legal framework, while relating it to the value orientations of Islamic law (justice–legal certainty–maslahah). Special attention is given to the domain of Religious Courts/Mahkamah Syar'iyah, Islamic economic disputes (mortgage rights–fiduciary–sharia arbitration), family cases (nafkah–mut'ah–hadhanah), and the execution of jinayat in Aceh (uqubat caning). Employing a juridical-normative method based on literature analysis, this study finds that execution in the Indonesian legal system constitutes the enforcement of final and binding decisions, resting on the requirements of inkracht status, the condemnatory nature of the ruling, the aanmaning mechanism, and an execution order by the court chairman. From the perspective of Islamic law, execution is not merely a procedural dimension but an instrument for realizing justice, legal certainty, and maslahah. Key challenges identified include normative disharmony and dual jurisdiction in sharia arbitration execution, varying practices in collateral execution, low compliance in family cases, and technical-budgetary obstacles in implementing uqubat caning in Aceh. The agenda for strengthening execution encompasses regulatory synchronization, judicial innovation (provisional execution and dwangsom), and institutional reform.

Keywords: Court Execution; Islamic Law; Religious Court; Sharia Economics; Uqubat Caning

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, "eksekusi" lazim dipahami sebagai pelaksanaan putusan pengadilan (pelaksanaan putusan hakim) yang bertujuan merealisasikan kewajiban yang ditetapkan dalam amar putusan, terutama ketika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela sehingga diperlukan pemaksaan dengan bantuan "kekuatan umum" (Abdullah et al., 2023; Putra, 2023). Sejalan dengan itu, kajian mengenai eksekusi kerap menempatkan eksekusi sebagai kelanjutan dari rangkaian proses beracara perdata, yakni tahap implementatif setelah pemeriksaan dan putusan, dengan penekanan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde/in kracht van gewijsde) pada prinsipnya diharapkan ditaati secara sukarela, dan baru menjadi problematik ketika terjadi penolakan untuk melaksanakan kewajiban (Najib, 2020; Putra, 2023).

Dalam konteks demikian, pembahasan "eksekusi menurut hukum Islam" di Indonesia pada praktiknya tidak dapat dilepaskan dari: (i) kerangka hukum positif mengenai eksekusi putusan; dan (ii) institusi peradilan yang mengadili perkara berbasis syariah (Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah), karena keduanya menentukan siapa yang berwenang melaksanakan putusan dan bagaimana standar kepastian hukumnya dibangun (Najib, 2020; Putra, 2023).

Dari perspektif hukum Islam sebagai nilai yang hidup dan menjadi rujukan materiil bagi perkara-perkara tertentu, eksekusi juga berkaitan dengan tuntutan normatif agar putusan hakim dipatuhi demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Literatur menegaskan bahwa dalam penegakan dan pelaksanaan hukum—termasuk melalui eksekusi—nilai keadilan, pertanggungjawaban, dan kemanfaatan merupakan asas yang relevan bagi bangunan hukum Islam (Apandi et al., 2024; Uzma, 2017). Bahkan, diskursus mengenai "persamaan kedudukan di hadapan hukum" (equality before the law) diletakkan sebagai prinsip penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam tahap eksekusi sebagai tahap pelaksanaan pemidanaan/putusan, dengan tuntutan agar aparat pelaksana tetap berpedoman pada nilai keadilan dan daya guna (Fathiyah & Nurhasanah, 2020).

Dengan demikian, artikel ini menyajikan uraian komprehensif tentang eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kerangka hukum Indonesia sekaligus mengaitkannya dengan orientasi nilai hukum Islam (keadilan–kepastian–kemaslahatan), dengan memberi perhatian khusus pada ranah Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sengketa ekonomi syariah (hak tanggungan–fidusia–arbitrase syariah), perkara keluarga (nafkah–mut'ah–hadhanah), dan eksekusi jinayat di Aceh (uqubat cambuk) (Apandi et al., 2024; Najib, 2020; Putra, 2023).

________________________________________

B. Konsep, Syarat, dan Aktor Eksekusi Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Secara konseptual, beberapa rujukan dalam literatur hukum Indonesia menegaskan bahwa eksekusi adalah realisasi kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang ditetapkan dalam putusan; ketika tidak dilaksanakan secara sukarela, pengadilan dapat memaksakan pelaksanaannya (Abdullah et al., 2023; Putra, 2023). Dalam kerangka ini, eksekusi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait langsung dengan sifat amar putusan. Putusan yang memiliki daya eksekutorial umumnya adalah putusan yang memuat amar bersifat menghukum (condemnatoir), sedangkan putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif tidak selalu menuntut eksekusi karena tidak selalu memerintahkan prestasi tertentu (Najib, 2019; Sakti & Wahyuningsih, 2017).

Literatur mengenai eksekusi juga menekankan bahwa syarat eksekusi mencakup: (1) putusan telah berkekuatan hukum tetap; (2) putusan tidak dijalankan secara sukarela meskipun telah ada peringatan (aanmaning); dan (3) putusan bersifat condemnatoir serta eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan (Chintya, 2023; Sakti & Wahyuningsih, 2017).

Dari sisi aktor dan tata kelola, pelaksanaan putusan perdata dalam sistem peradilan Indonesia diletakkan pada peran pengadilan melalui perangkatnya. Rujukan normatif yang dikutip dalam studi tentang Mahkamah Syar'iyah Jantho menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan Ketua Pengadilan (Najib, 2020). Ketika pihak yang kalah menolak melaksanakan kewajiban secara sukarela, pemaksaan pelaksanaan putusan (eksekusi) dipandang sebagai mekanisme untuk mengefektifkan putusan, bahkan bila diperlukan dapat melibatkan aparat kepolisian sebagai bagian dari "kekuatan umum" agar putusan terlaksana (Najib, 2020; Putra, 2023). Pada titik ini, eksekusi diposisikan sebagai instrumen kepastian hukum: pihak yang "berhak menurut hukum" seharusnya memperoleh haknya melalui putusan yang benar-benar dapat dilaksanakan (Najib, 2020; Uzma, 2017).

Dalam praktik eksekusi perdata, literatur tentang pemeliharaan anak (alimentasi) akibat perceraian menjelaskan adanya tahapan peringatan (aanmaning) dengan jangka waktu "8 hari" agar pihak yang kalah menjalankan putusan berkekuatan hukum tetap, dan bila tidak dilaksanakan dapat berlanjut pada tahapan penjualan lelang (khususnya untuk eksekusi pembayaran uang) (Wulan & Aryatie, 2023). Penjelasan ini selaras dengan uraian tentang aanmaning dalam kajian diskresi hakim di Pengadilan Agama yang menggambarkan mekanisme peringatan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah, dan jika tetap tidak diindahkan, eksekusi dapat dilanjutkan sebagai "upaya paksa" dengan merujuk ketentuan eksekusi dalam HIR/RBg (Surbakti, 2010).

Selain itu, kajian mengenai penundaan ikrar talak juga menegaskan pentingnya "penetapan" tertulis dalam perintah pelaksanaan putusan (bukan lisan), serta menguraikan bentuk eksekusi dalam hukum acara perdata—misalnya eksekusi pembayaran sejumlah uang dan eksekusi melakukan suatu perbuatan (Taryadi, 2020). Rangkaian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, kepastian prosedural eksekusi dibangun melalui kombinasi: syarat inkracht, sifat condemnatoir, peringatan (aanmaning), dan penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan (Taryadi, 2020; Wulan & Aryatie, 2023).

________________________________________

C. Orientasi Hukum Islam: Keadilan, Kemaslahatan, dan Kepastian dalam Eksekusi

Jika eksekusi dipahami sebagai sarana memastikan putusan "bekerja" dalam realitas, maka perspektif hukum Islam menekankan bahwa penegakan dan pelaksanaan hukum harus mengarah pada keadilan dan kemaslahatan. Literatur mengenai eksekusi putusan BASYARNAS menautkan asas hukum Islam dengan asas keadilan, asas pertanggungjawaban, dan asas kemanfaatan sebagai tumpuan berpikir dalam penegakan dan pelaksanaan hukum (Apandi et al., 2024). Dalam studi tentang putusan verstek ekonomi syariah, "putusan hukum yang baik" dipahami tercermin dari pertimbangan hukum yang memuat aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan orientasi pada legal justice, moral justice, dan social justice (Uzma, 2017).

Karena eksekusi adalah tahap yang menentukan apakah putusan memberikan manfaat nyata, kegagalan eksekusi dapat dipandang sebagai kegagalan merealisasikan kemaslahatan bagi pihak yang dimenangkan—misalnya ketika eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap objek jaminan tertentu (Uzma, 2017).

Dalam perkara-perkara keluarga dan perlindungan anak, nilai kemaslahatan terlihat ketika hakim mempertimbangkan "best interest of the child" dalam strategi putusan serta merta (putusan yang dapat segera dieksekusi meskipun ada upaya hukum), dengan rujukan pada SEMA yang mengatur syarat penetapan dan jaminan agar eksekusi tidak menimbulkan kerugian bila putusan kelak dibatalkan (Savana et al., 2019). Perspektif maqashid al-syari'ah juga digunakan untuk menekankan urgensi instrumen yang meningkatkan efektivitas eksekusi, seperti penerapan dwangsom (uang paksa) dalam perkara hadhanah untuk menghadapi pihak yang keberatan melaksanakan putusan, pihak yang ingkar, atau situasi yang diprediksi menyulitkan eksekusi dan merugikan penggugat (Aurellia & Halim, 2023).

Dengan demikian, pada tataran prinsip, orientasi hukum Islam dalam eksekusi tidak berhenti pada "putusan ada," melainkan menuntut desain putusan dan mekanisme pelaksanaannya agar benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan (Apandi et al., 2024; Aurellia & Halim, 2023; Savana et al., 2019).

________________________________________

D. Kewenangan Lembaga Peradilan untuk Eksekusi Perkara Syariah: Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah

1. Penegasan Kompetensi setelah Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

Dalam ranah ekonomi syariah, literatur menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dipahami sebagai titik penting untuk meniadakan dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan konsekuensi Pengadilan Agama diposisikan sebagai pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (ijieb & Sulistio, 2019; Yasin, 2017). Kajian tentang kepastian hukum eksekusi putusan arbitrase syariah juga menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah—termasuk permohonan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah dan permohonan pembatalannya—berada dalam wilayah kewenangan Peradilan Agama karena secara materiil menggunakan hukum Islam sebagai landasan penyelesaian perkara (Yasin, 2017).

Sejalan dengan itu, pembahasan politik hukum kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah menunjukkan adanya masalah "dualisme" kewenangan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi dan secara normatif diargumentasikan bahwa eksekusi/pembatalan putusan arbitrase syariah seharusnya ditempatkan di Pengadilan Agama (Asni, 2021; Yasin, 2017).

Pada tingkat regulasi internal peradilan, kajian problematika hukum formil sengketa ekonomi syariah menunjukkan bahwa Perma tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah mengatur bahwa putusan/penetapan harus memuat prinsip syariah, serta menegaskan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengeksekusi perkara terkait hak tanggungan dan fidusia (PUSPASARI et al., 2020). Di sisi lain, studi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syariah menegaskan bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan peradilan agama, dan eksekusi melekat pada putusan yang bersifat condemnatoir (Hasanah et al., 2022; Najib, 2019).

Dengan demikian, kerangka pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, Perma, serta argumentasi yuridis dalam literatur sama-sama mengarah pada penguatan kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili hingga tahap eksekusi untuk perkara ekonomi syariah, meskipun isu sinkronisasi lintas-regulasi masih sering disebut sebagai pekerjaan rumah (PUSPASARI et al., 2020; Yasin, 2017).

2. Kekhususan Aceh: Mahkamah Syar'iyah, Qanun, dan Eksekusi

Dalam konteks Aceh, otoritas Mahkamah Syar'iyah memiliki kekhasan karena Aceh menerapkan qanun sebagai instrumen hukum positif untuk penegakan syariat Islam (Yunita, 2021). Literatur tentang penerapan pidana cambuk di Aceh menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam ranah pidana terbatas pada jenis-jenis tindak pidana tertentu yang diatur dalam qanun dan subjeknya terutama warga beragama Islam, dengan kemungkinan penundukan diri secara sukarela bagi non-muslim berdasarkan pertimbangan rasa keadilan (Yunita, 2021).

Dalam ranah perdata tertentu, studi eksekusi putusan faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho menunjukkan bahwa sekalipun norma menegaskan pelaksanaan putusan perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan ketua pengadilan, dalam praktik dapat muncul hambatan ketika pihak menolak melaksanakan putusan inkracht dan memanfaatkan celah hukum—misalnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Najib, 2020). Ini menunjukkan bahwa problem kepatuhan dan desain kelembagaan eksekusi juga relevan dalam konteks Mahkamah Syar'iyah, bukan hanya Pengadilan Agama di wilayah lain (Najib, 2020; Yunita, 2021).

Selain itu, pasca pengesahan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, sengketa ekonomi syariah di Aceh dilaporkan meningkat, termasuk sengketa yang melibatkan jaminan fidusia dalam kontrak murabahah, sehingga Mahkamah Syar'iyah dipandang memiliki peran besar dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk eksekusi jaminan fidusia melalui permohonan ke pengadilan setempat (Hanifah, 2019). Literatur lain yang membahas Aceh juga menyoroti perubahan konsep parate eksekusi fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, yang dipahami mengharuskan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan putusan pengadilan dan menimbulkan kerancuan di lapangan antara debitur dan kreditur, sehingga diperlukan penegasan kewenangan dan kepastian hukum dalam praktik eksekusi fidusia di Aceh (Hanifah, 2019; Yasin, 2017b).

Dengan demikian, pembahasan eksekusi dalam konteks "hukum Islam" di Indonesia harus memperhatikan diferensiasi institusional Aceh (Mahkamah Syar'iyah dan qanun) sekaligus integrasinya dengan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi desain eksekusi jaminan (Hanifah, 2019; Yunita, 2021).

________________________________________

E. Eksekusi dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Hak Tanggungan, Fidusia, dan Lelang

1. Eksekusi Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah

Eksekusi objek jaminan hak tanggungan sering menjadi titik kritis sengketa pembiayaan syariah. Studi putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya praktik eksekusi lelang hak tanggungan yang dilakukan di luar Pengadilan Agama (melibatkan KPKNL) tanpa perintah eksekusi pengadilan, dan majelis hakim menilai tindakan bank melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan tersebut sesuai dasar hukum yang berlaku sehingga gugatan penggugat ditolak (Romlah, 2023). Pada sisi lain, penelitian mengenai eksekusi hak tanggungan nasabah wanprestasi dalam akad musyarakah justru menyimpulkan bahwa seharusnya bank mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama dan pengadilan menindaklanjuti "selayaknya eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," serta mengkritik praktik parate eksekusi tertentu sebagai tidak sesuai dengan rujukan UU Hak Tanggungan dan pedoman OJK yang disebut dalam studi itu (Prakoso, 2017).

Dua temuan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara praktik lelang/eksekusi melalui mekanisme di luar perintah eksekusi pengadilan versus gagasan bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan nasabah, permohonan eksekusi seharusnya melalui Pengadilan Agama (Prakoso, 2017; Romlah, 2023).

Dalam studi penyelesaian sengketa pembiayaan dengan objek hak tanggungan pada bank syariah di Kota Malang, dikemukakan bahwa bank syariah tidak boleh melakukan eksekusi sepihak terhadap objek hak tanggungan tanpa kesepakatan debitur; jika tetap dilakukan, eksekusi tersebut dinyatakan "batal demi hukum" berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UU Hak Tanggungan sebagaimana dikutip penelitian itu (Fajri, 2022). Studi tersebut juga menyoroti ketidakpastian prosedur yang membuat debitur merasa dirugikan—misalnya menerima surat pemberitahuan lelang secara tiba-tiba—sehingga memperlihatkan dimensi perlindungan hukum dalam proses eksekusi jaminan (Fajri, 2022).

Sementara itu, kajian rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 menyebutkan adanya "kemudahan" eksekusi melalui mekanisme tertentu pada UU Hak Tanggungan—penjualan melalui pelelangan umum tanpa harus meminta Ketua Pengadilan Negeri—yang dipandang lebih efisien waktu dibanding prosedur eksekusi putusan pengadilan yang memerlukan formalitas dan dapat panjang (Heriyanto et al., 2023). Dengan demikian, literatur memperlihatkan spektrum: (i) praktik lelang yang dianggap sah oleh hakim dalam kasus tertentu; (ii) kritik bahwa eksekusi seharusnya melalui permohonan pengadilan demi kepastian/proteksi; dan (iii) dorongan efisiensi prosedural eksekusi jaminan—yang semuanya menuntut sinkronisasi antara kepastian hukum, perlindungan pihak, dan karakter syariah sengketa (Heriyanto et al., 2023; Romlah, 2023).

Persoalan pelaksanaan eksekusi juga terkait bentuk instrumen yang dipakai. Penelitian mengenai surat kuasa menjual dalam akad pembiayaan perbankan syariah menyimpulkan bahwa eksekusi jaminan benda tidak bergerak berbasis surat kuasa menjual "harus melalui gugatan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu dan harus menunggu putusan (inkracht)," sembari menegaskan prinsip umum bahwa eksekusi lazimnya baru dapat dilakukan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap dan timbul karena pihak yang kalah tidak mau memenuhi putusan secara sukarela (Adnya, 2017).

Pada level kebijakan lelang, studi kasus AYDA di bank syariah mengutip Peraturan Menteri Keuangan RI No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: apabila kreditor menerapkan prinsip syariah dan permohonan lelang diajukan melalui mekanisme fiat eksekusi pengadilan, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama (Wahyudi, 2021). Contoh lain mengenai eksekusi hak tanggungan juga muncul dalam kajian harta waris sebagai objek jaminan; studi tersebut menegaskan bahwa akta pemberian hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga pemegang hak tanggungan dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, dan eksekusi dilaksanakan atas putusan pengadilan (Batu, 2023).

Rangkaian rujukan ini memperlihatkan bahwa diskursus eksekusi hak tanggungan dalam ekosistem syariah berkaitan erat dengan: (i) forum berwenang (Pengadilan Agama); (ii) bentuk instrumen eksekusi (fiat, gugatan, kuasa menjual); dan (iii) kepastian prosedur lelang serta perlindungan hak para pihak (Adnya, 2017; Batu, 2023).

2. Eksekusi Jaminan Fidusia: Titel Eksekutorial, Parate Eksekusi, dan Perubahan Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Dalam jaminan fidusia, literatur klasik menempatkan sertifikat jaminan fidusia sebagai dokumen yang mengandung "titel eksekutorial," antara lain dengan argumentasi bahwa redaksi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat fidusia memberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga penerima fidusia memiliki hak menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri—sering disebut parate eksekusi—dengan syarat-syarat prosedural tertentu seperti pemberitahuan dan pengumuman (Hanifah, 2019). Dalam studi yang sama juga disebutkan ketentuan prosedural penjualan jaminan fidusia, antara lain pelaksanaan penjualan dapat dilakukan setelah lewat "1 (satu) bulan" sejak pemberitahuan tertulis dan diumumkan "sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar" (Hanifah, 2019).

Kajian lain tentang implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia juga mengutip Pasal 29 UU Jaminan Fidusia dan menegaskan eksekusi sebagai pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia yang berarti dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan (dalam konstruksi UU tersebut), serta menguraikan syarat administratif permohonan eksekusi, termasuk melampirkan salinan akta/sertifikat dan bukti surat peringatan (Syukri et al., 2018). Dalam perspektif ekonomi syariah, penelitian ini bahkan mengkategorikan fidusia sebagai rahn tasjily dalam hukum Islam, serta menyoroti pentingnya izin lembaga berwenang dalam praktik penyitaan (Syukri et al., 2018).

Namun, literatur pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menampilkan penekanan yang berbeda. Studi tentang akibat hukum terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa putusan tersebut membuat perusahaan pembiayaan "tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri" dan dipahami telah "menghilangkan titel eksekutorial" pada ketentuan tertentu UU Jaminan Fidusia, sekaligus membebani lembaga peradilan dengan tugas baru mengurusi eksekusi pembiayaan (Alfitri, 2016). Sejalan dengan itu, kajian tentang Aceh menyatakan bahwa Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 "mengubah konsep parate eksekusi" fidusia; eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan negeri, sementara dalam konteks Aceh sengketa ekonomi syariah juga dapat diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah (Yasin, 2017b). Putra juga menyebutkan bahwa setelah putusan MK, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan negeri, namun untuk Provinsi Aceh sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah (Hanifah, 2019).

Dengan demikian, terdapat nuansa penting: sebagian literatur menjelaskan desain UU Fidusia yang memungkinkan titel eksekutorial dan parate eksekusi, sedangkan literatur pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menekankan pembatasan eksekusi sendiri dan pergeseran kebutuhan fiat/perintah pengadilan (Alfitri, 2016; Hanifah, 2019; Yasin, 2017b). Perbedaan penekanan ini bukan sekadar teoretik, melainkan berimplikasi pada kepastian hukum pelaksanaan eksekusi fidusia dalam sengketa berbasis syariah, termasuk relasi debitur–kreditur dan potensi praktik penagihan melalui debt collector yang disebut sebagai latar belakang munculnya putusan MK (Alfitri, 2016; Yasin, 2017b).

Dalam kerangka "hukum Islam" dan kebutuhan regulasi syariah yang utuh, studi tentang prinsip kaffah pada rahn tasjily menilai bahwa rahn tasjily di Pegadaian Syariah belum menerapkan prinsip kaffah secara menyeluruh karena pembebanan menggunakan jaminan fidusia dan karena akad rahn tasjily tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut atau regulasi dalam bentuk undang-undang jaminan syariah (Muchtar, 2021). Dengan kata lain, diskursus fidusia–rahn tasjily memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan kepastian eksekusi (executorial power) dan kebutuhan kepatuhan syariah yang utuh (kaffah), yang pada level kebijakan mendorong gagasan reformasi regulasi jaminan syariah agar prosedur eksekusi tidak hanya sah secara formil tetapi juga koheren secara syariah (Muchtar, 2021; Syukri et al., 2018).

________________________________________

F. Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) dan Dualisme Kewenangan

1. Final dan Mengikat, tetapi Eksekusinya Bergantung pada Pengadilan

BASYARNAS dalam berbagai literatur diposisikan sebagai lembaga arbitrase syariah untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi; putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding), tetapi lembaga arbitrase tidak dapat melakukan eksekusi sendiri sehingga eksekusi tetap harus melibatkan pengadilan (Batu, 2023; Wijayanti & Lailam, 2018). Kajian arbitrase syariah menegaskan bahwa kendala utama arbitrase syariah terletak pada pelaksanaan/eksekusi putusan karena harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan (disebut Pengadilan Negeri dalam konstruksi UU Arbitrase), dan terdapat kemungkinan ditolak bila dianggap melanggar ketentuan UU Arbitrase dan APS.

Studi tersebut juga menjelaskan mekanisme umum bahwa bila putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu setelah pendaftaran, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk perintah pelaksanaan eksekusi (Wijayanti & Lailam, 2018). Di sisi lain, literatur yang menekankan kewenangan Peradilan Agama dalam eksekusi putusan BASYARNAS menyatakan bahwa secara substantif lebih tepat jika pelaksanaan/eksekusi putusan BASYARNAS dialihkan kepada Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama membidangi ekonomi syariah dan menggunakan hukum Islam sebagai landasan materiil (Apandi et al., 2024). Ketegangan inilah yang kemudian melahirkan tema besar "dualisme kewenangan" eksekusi arbitrase syariah (Asni, 2021; Yasin, 2017a).

2. Sejarah Regulasi dan Problem Kepastian Hukum (SEMA 8/2008–SEMA 8/2010–PERMA)

Sejumlah studi menelusuri bahwa Mahkamah Agung pernah menerbitkan SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang memberikan kewenangan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Agama (Asni, 2021; Priadi & Munthe, 2019). Akan tetapi, studi tentang tanggung jawab BASYARNAS menyebutkan bahwa Mahkamah Agung kemudian membatalkan/menegaskan tidak berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008 melalui SEMA No. 8 Tahun 2010, yang memunculkan kembali persoalan kepastian hukum dan kebutuhan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan terkait eksekusi putusan BASYARNAS (Umam & Nasution, 2023). Kajian kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa akibat SEMA No. 8 Tahun 2010, kewenangan melaksanakan eksekusi putusan BASYARNAS tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan beralih, sehingga memperlihatkan dinamika politik hukum dan disharmoni norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak (Nurcahyo, 2023).

Dengan kerangka ini, studi kepastian hukum eksekusi/pembatalan putusan arbitrase syariah menegaskan bahwa dualisme tersebut menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan pembenahan/sinkronisasi peraturan (Asni, 2021; Yasin, 2017a).

Dalam literatur yang menilai BASYARNAS dari asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, tumpang tindih sejumlah norma—UU Peradilan Agama, UU Arbitrase, UU Perbankan Syariah, UU Kekuasaan Kehakiman, serta SEMA—dipandang sebagai faktor utama yang memunculkan polemik eksekusi putusan BASYARNAS dan menghambat terwujudnya kepastian hukum (Mahmud, 2021). Kajian keabsahan putusan BASYARNAS menyebut adanya konflik norma (antinomi) karena secara normatif UU No. 30 Tahun 1999 mengarahkan eksekusi putusan arbitrase ke peradilan umum, sementara kewenangan absolut Peradilan Agama dalam ekonomi syariah dan relevansi substansi hukum Islam mendorong argumentasi bahwa pendaftaran dan eksekusi putusan BASYARNAS seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama (Zuhra, 2020).

Penelitian lain yang menelaah Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa PERMA No. 14 Tahun 2016 dipandang memberi kepastian bahwa eksekusi putusan BASYARNAS dilaksanakan di Pengadilan Agama, meskipun masih ada tumpang tindih regulasi sebagai latar problem dualisme (ijieb & Sulistio, 2019). Secara keseluruhan, literatur sepakat pada diagnosis masalah: eksekusi arbitrase syariah tidak efektif bila kepastian kewenangan eksekusi (forum) tidak jelas, dan solusi yang sering diajukan adalah harmonisasi regulasi dan penempatan eksekusi dalam Pengadilan Agama agar selaras dengan karakter syariah sengketa (ijieb & Sulistio, 2019; Umam & Nasution, 2023; Yasin, 2017a; Zuhra, 2020).

3. Perlawanan Eksekusi dan Klausula Arbitrase: Ruang Litigasi yang Tetap Terbuka

Masalah eksekusi juga muncul pada sengketa "perlawanan eksekusi" (resistance to execution) ketika bank syariah melakukan parate eksekusi hak tanggungan dan nasabah melawan eksekusi, sementara akad memuat klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. Studi perlawanan eksekusi di Pengadilan Agama menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perlawanan eksekusi meskipun ada klausula BASYARNAS, dengan argumen bahwa BASYARNAS tidak berwenang menyelesaikan sengketa perlawanan eksekusi dan Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa perkara karena dasar kewenangannya tidak jelas sebagaimana dirujuk pada Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman (Ali & Khairuna, 2017).

Dalam perspektif efektivitas mekanisme arbitrase, penelitian tentang BASYARNAS DIY juga menempatkan pendaftaran putusan ke Pengadilan Agama dan pelaksanaan putusan sebagai salah satu tahapan prosedural BASYARNAS (Pratiwi, 2020). Kajian tentang arbitrase online pun menegaskan bahwa perintah ketua Pengadilan Agama untuk eksekusi diberikan dalam bentuk penetapan dalam jangka waktu tertentu setelah permohonan didaftarkan (Astanti et al., 2019).

Rangkaian ini memperlihatkan bahwa meskipun arbitrase syariah menawarkan finalitas putusan, pada titik eksekusi dan perlawanan eksekusi, sistem tetap mensyaratkan keterlibatan pengadilan dan membuka ruang litigasi tertentu demi memastikan putusan dapat dilaksanakan secara sah, akuntabel, dan melindungi hak para pihak (Astanti et al., 2019; Pratiwi, 2020).

________________________________________

G. Eksekusi Putusan dalam Perkara Keluarga: Nafkah, Mut'ah, dan Hadhanah

1. Nafkah Anak dan Hambatan Eksekusi: antara Putusan Inkracht dan Kepatuhan Sukarela

Dalam perkara keluarga, khususnya kewajiban nafkah anak pasca perceraian, literatur menegaskan bahwa eksekusi menjadi upaya hukum ketika kewajiban tidak dilaksanakan; eksekusi dipahami sebagai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Nurhasanah & Nasution, 2016; Wulan & Aryatie, 2023). Studi tentang nafkah anak PNS pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyebutkan langkah awal yang dapat dilakukan istri adalah membawa salinan putusan ke tempat suami bekerja untuk mendorong pemotongan, dan bila tidak berhasil istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama; studi tersebut menegaskan pula bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan berkekuatan hukum tetap (Nurhasanah & Nasution, 2016).

Dalam kajian yang lebih umum, hambatan pemenuhan alimentasi di Pengadilan Agama disebut terkait faktor ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, serta sarana/fasilitas penegakan kewajiban alimentasi; dan bila kewajiban tidak terlaksana, eksekusi—termasuk eksekusi pembayaran uang melalui lelang—menjadi jalan yang tersedia (Wulan & Aryatie, 2023).

Problematika kepatuhan juga tampak dalam temuan empiris tentang implementasi putusan nafkah anak dan hadlanah: penelitian di Pengadilan Agama Semarang menyebutkan adanya suami yang ingkar terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah inkracht, dan studi itu melaporkan persentase pelaksanaan putusan nafkah anak sebesar "46,67%," sedangkan "53,33%" sisanya tidak pernah memberi nafkah anak setelah putusan inkracht (Guntara et al., 2023). Temuan tersebut memperlihatkan jurang antara kepastian normatif (putusan inkracht) dan realitas pelaksanaan, sekaligus menegaskan argumen dalam literatur lain bahwa penekanan ideal pelaksanaan putusan perdata adalah sukarela, sementara pelaksanaan melalui eksekusi oleh pengadilan sering terkendala dan tidak selalu efektif, termasuk karena biaya dan keterbatasan instrumen pemaksaan (Guntara et al., 2023; Najib, 2019).

Dalam perspektif perlindungan hak perempuan dan anak, kajian peran Peradilan Agama menyebutkan bahwa realisasi putusan yang membebankan nafkah iddah, mut'ah, dan madhliyah dapat ditempuh melalui pelaksanaan sukarela atau melalui mekanisme eksekusi, namun angka pelaksanaan sukarela dapat kecil antara lain karena pengadilan tidak dapat memaksa tanpa adanya permohonan eksekusi dari pihak berhak (Susanto, 2022). Dengan demikian, literatur menempatkan eksekusi sebagai mekanisme penting tetapi tidak selalu mudah, sehingga strategi peradilan sering diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan sukarela dan/atau merancang amar putusan yang lebih eksekutabel (Guntara et al., 2023; Susanto, 2022).

2. Mut'ah dan Strategi Eksekutabilitas: antara Amar Putusan, Sukarela, dan Kebijakan Progresif

Dalam konteks pemenuhan mut'ah, penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menyoroti fokus langkah hakim agar suami menjalankan amar putusan yang inkracht, dengan tujuan mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Rahmatillah, 2021). Kajian lain tentang nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Sukoharjo menekankan bahwa ingkarnya mantan suami merupakan problem penegakan hukum, dan efektivitas eksekusi dipengaruhi peran aktif hakim untuk memerintahkan suami memberikan hak istri sebelum ikrar talak dibacakan; sekalipun tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur, hakim melakukan penemuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum (Huzaimah & Aziz, 2018).

Namun, studi di Yogyakarta juga mencatat adanya perdebatan bahwa eksekusi mut'ah dilakukan setelah permohonan eksekusi, sehingga penundaan ikrar talak karena mut'ah belum dibayar dipandang problematik; sekalipun demikian, kebijakan pembayaran sebelum ikrar talak dipresentasikan sebagai strategi menghindari ingkar dan mendorong eksekusi sukarela (Rahmatillah, 2021). Sejalan dengan itu, penelitian mengenai penundaan ikrar talak dalam perspektif maqasid syari'ah menyatakan dasar kebijakan penundaan diarahkan pada perlindungan istri dan anak dari suami tidak bertanggung jawab serta kebutuhan kepastian hukum yang tetap memperhatikan moral, rasa keadilan, dan kemanfaatan (Taryadi, 2020).

Rangkaian ini menunjukkan bahwa "eksekusi" dalam perkara keluarga tidak semata soal teknik sita/lelang, melainkan juga desain kebijakan persidangan—termasuk penundaan ikrar—yang bertujuan memastikan hak-hak yang diperintahkan putusan benar-benar terpenuhi sebagai perwujudan nilai kemaslahatan dan perlindungan dalam hukum Islam (Huzaimah & Aziz, 2018; Rahmatillah, 2021; Taryadi, 2020).

3. Hadhanah dan Eksekusi terhadap "Objek Manusia": Keterbatasan Instrumen dan Inovasi (Putusan Serta Merta, Dwangsom)

Eksekusi hadhanah menghadapi kompleksitas khusus karena objeknya bukan benda, melainkan anak (manusia) yang memiliki kehendak dan kondisi psikologis. Kajian maslahah terhadap putusan hadhanah menyebut bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan HIR sering menimbulkan persoalan karena objek eksekusi bukan benda melainkan orang; untuk efektivitas, dibutuhkan komunikasi personal agar eksekusi tidak menimbulkan gangguan psikologis terhadap anak (Chintya, 2023). Studi pelaksanaan eksekusi hak asuh anak juga menguraikan adanya perbedaan pendapat: sebagian menilai eksekusi hanya menyangkut zakenrecht, sedangkan pendapat lain membolehkan eksekusi hadhanah jika amar condemnatoir dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap (Qomariyah & Rizqa, 2023).

Dalam studi kasus eksekusi hadhanah di Pekanbaru, eksekusi menghadapi perlawanan anak sehingga penyelesaian akhir dilakukan dengan penundaan eksekusi sampai anak mumayyiz dan anak diberi pilihan, serta disimpulkan perlunya kejelasan norma sebagai acuan eksekusi hadhanah agar tidak menimbulkan kontradiksi berkelanjutan (Nasyiah & Chusna, 2012). Hal ini mempertegas diagnosis bahwa instrumen hukum eksekusi yang mengatur "eksekusi berkaitan dengan manusia (anak)" masih dinilai belum memadai oleh sebagian literatur (Nasyiah & Chusna, 2012; Qomariyah & Rizqa, 2023).

Dalam kerangka strategi, studi putusan serta merta di perkara hadhanah menyebut bahwa putusan serta merta adalah putusan yang dapat segera dieksekusi meskipun pihak lawan mengajukan upaya hukum, dan pelaksanaan eksekusinya harus memperhatikan SEMA—antara lain memerlukan penetapan dan jaminan senilai objek—serta membuka kemungkinan pemulihan keadaan semula bila putusan tingkat pertama dibatalkan (Savana et al., 2019). Sementara itu, kajian dwangsom menilai penerapan uang paksa dalam perkara hadhanah penting untuk memastikan eksekusi berjalan efektif dan "humanis," khususnya ketika tergugat menolak melaksanakan putusan atau diperkirakan akan ada kesulitan eksekusi yang merugikan penggugat (Aurellia & Halim, 2023).

Dengan demikian, perspektif hukum Islam (maqashid/kemaslahatan anak) berinteraksi dengan inovasi hukum acara (putusan serta merta, dwangsom) untuk mengisi keterbatasan eksekusi hadhanah yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan eksekusi objek kebendaan (Aurellia & Halim, 2023; Savana et al., 2019).

4. Gagasan Kelembagaan: Urgensi Lembaga Eksekutor di Luar Pengadilan

Di luar desain putusan, literatur juga mengusulkan solusi kelembagaan. Studi tentang urgensi pembentukan lembaga eksekutor terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian menyimpulkan adanya berbagai kendala pelaksanaan eksekusi putusan perdata perkara keluarga, khususnya terkait pembayaran nafkah anak dan/atau istri oleh mantan suami, sehingga dipandang mendesak pembentukan lembaga eksekutor independen di luar pengadilan untuk menghindari intervensi kekuasaan lain dan menjamin pemenuhan hak (Sidauruk, 2021). Pandangan ini berkorelasi dengan temuan-temuan lain mengenai keterbatasan daya paksa pengadilan tanpa permohonan eksekusi serta beban prosedural/biaya yang dapat membuat eksekusi tidak efektif (Guntara et al., 2023; Susanto, 2022).

Karena itu, agenda penguatan eksekusi dalam perspektif perlindungan pihak rentan (perempuan dan anak) sering diarahkan pada kombinasi: pembenahan regulasi, inovasi putusan, dan pembentukan/penataan kelembagaan eksekusi (Aurellia & Halim, 2023; Sidauruk, 2021; Susanto, 2022).

________________________________________

H. Eksekusi Putusan Jinayat di Aceh: Uqubat Cambuk dan Dinamika Implementasi

Eksekusi dalam konteks hukum Islam di Indonesia tampak paling eksplisit dalam penegakan jinayat di Aceh, khususnya uqubat cambuk. Kajian efektivitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di Aceh Tamiang merujuk Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang—dalam rujukan penelitian itu—menyatakan bahwa pelaksanaan uqubat cambuk "segera dilaksanakan" setelah putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penelitian tersebut juga menyebut jaksa penuntut umum memiliki kewenangan melaksanakan pencambukan dengan berkoordinasi dengan instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah (S, 2024).

Namun, studi yang sama menyimpulkan efektivitas pelaksanaan eksekusi cambuk belum optimal karena setelah putusan inkracht tidak langsung dilakukan pencambukan sehingga pelaku "mendekam terdahulu" di penjara; hambatan disebut antara lain ketidakpatuhan aparatur hukum dan tidak adanya dukungan pemerintah setempat berupa alokasi dana/sumber daya, serta disebut adanya masa daluwarsa pelaksanaan eksekusi cambuk "3 bulan" setelah putusan dijatuhkan (S, 2024). Sejalan dengan itu, studi implementasi Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 di Aceh Timur menyatakan jaksa menghadapi hambatan menerapkan Pergub tersebut, sehingga pelaksanaan masih berpedoman pada Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013; hambatan meliputi fasilitas/prasarana yang tidak tersedia, ketiadaan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan, serta keterbatasan anggaran, padahal pelaksanaan seharusnya dilakukan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan salinan diterima jaksa (Bahri, 2020).

Dalam dimensi pelaksanaan teknis, kajian tentang pidana cambuk di Aceh menyebut bahwa secara teknis operasional, eksekusi dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Syariah Kota/Kabupaten setempat (Yunita, 2021). Kajian lain mengenai implementasi uqubat cambuk terhadap wanita hamil menunjukkan adanya kendala pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap: uqubat bagi wanita hamil tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal, antara lain ketentuan masa penahanan "30 hari" (Pasal 26 Qanun No. 7 Tahun 2013 sebagaimana dirujuk), serta belum adanya aturan lebih khusus tentang pembuktian kehamilan yang menjadi pertimbangan hakim dalam penundaan eksekusi (Sukino et al., 2023).

Dari sudut tujuan penghukuman dan kemaslahatan, studi perlindungan keluarga terpidana cambuk menilai hukuman cambuk di Aceh dinilai lebih "praktis" dibanding penjara dan dapat melekat dalam jiwa pelaku/penonton, tetapi juga mengkritik bahwa pelaksanaan eksekusi selama ini "bertentangan" dengan Qanun Acara Jinayat dan menekankan perlunya penguatan norma serta regulasi pembinaan pascaeksekusi (Musjtari, 2016). Di sisi perlindungan korban, kajian mengenai pelecehan seksual menilai kecenderungan penerapan cambuk dianggap kurang efektif menimbulkan efek jera dan dapat berdampak pada rasa aman korban karena setelah eksekusi, pelaku dapat kembali ke kehidupan sehari-hari sementara korban mengalami trauma; kajian ini menekankan perlindungan HAM sebagai prinsip hukum acara yang perlu diutamakan (Hosen, 2019).

Selain cambuk, persoalan eksekusi juga muncul pada pemenuhan restitusi korban. Studi tentang restitusi korban perkosaan dalam qanun Aceh menyebut restitusi tidak pernah dimasukkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah kasus perkosaan karena ketidaksesuaian formulasi restitusi—disebut sebagai restitusi dalam qanun jinayat tetapi dirujuk berbeda sebagai kompensasi dalam qanun acara—serta karena tidak adanya peraturan gubernur yang memuat aturan teknis mekanisme eksekusi restitusi bagi korban; dampaknya, hakim tidak dapat memasukkan sanksi restitusi dalam putusan (Sucia, 2022).

Rangkaian literatur Aceh ini memperlihatkan bahwa "eksekusi menurut hukum Islam" pada level hukum positif Aceh tetap memerlukan: (i) kejelasan norma prosedural; (ii) dukungan anggaran dan tata kelola lintas-instansi; dan (iii) desain sanksi yang selaras dengan tujuan perlindungan (maqashid) termasuk perlindungan korban dan kelompok rentan—misalnya perempuan hamil (S, 2024; Sucia, 2022).

________________________________________

I. Isu Sistemik dan Agenda Penguatan Eksekusi dalam Kerangka Syariah dan Hukum Nasional

Pertama, berbagai literatur tentang ekonomi syariah dan arbitrase syariah berulang kali menekankan bahwa ketidakpastian eksekusi banyak dipicu disharmoni norma dan dualisme kewenangan—antara peradilan umum dan peradilan agama—dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, sehingga pembenahan regulasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum (Asni, 2021; Mahmud, 2021; Umam & Nasution, 2023; Yasin, 2017a). Dalam konteks Aceh, isu serupa muncul pada kebutuhan pedoman teknis pelaksanaan uqubat cambuk, alokasi anggaran, serta regulasi teknis eksekusi restitusi, yang menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya persoalan "aturan ada," tetapi juga operasionalisasi melalui instrumen teknis dan kapasitas kelembagaan (Bahri, 2020; S, 2024; Sucia, 2022).

Kedua, pada ranah keluarga (nafkah, mut'ah, hadhanah), literatur memperlihatkan bahwa eksekusi sering terhambat oleh ketidakpatuhan pihak, biaya, serta keterbatasan instrumen pemaksaan, sehingga inovasi seperti putusan serta merta (dengan jaminan), penerapan dwangsom, serta kebijakan persidangan yang mendorong pemenuhan hak sebelum ikrar talak dipresentasikan sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada eksekusi paksa dan meningkatkan pelaksanaan sukarela (Aurellia & Halim, 2023; Huzaimah & Aziz, 2018; Rahmatillah, 2021; Savana et al., 2019). Bahkan, usulan pembentukan lembaga eksekutor independen di luar pengadilan menunjukkan orientasi reformasi yang menilai penguatan eksekusi membutuhkan pembaruan kelembagaan, bukan hanya pembaruan norma (Sidauruk, 2021).

Ketiga, dalam sengketa ekonomi syariah, literatur menampilkan kebutuhan harmonisasi antara prinsip syariah dan prosedur eksekusi jaminan kebendaan (hak tanggungan/fidusia), mengingat adanya perbedaan praktik—misalnya lelang dilakukan tanpa perintah eksekusi pengadilan dalam kasus tertentu tetapi dinilai sah oleh hakim, sementara literatur lain menekankan keharusan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama demi kepastian dan perlindungan nasabah (Prakoso, 2017; Romlah, 2023). Pada fidusia, perubahan pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memperkuat kebutuhan desain eksekusi yang meminimalkan tindakan sepihak dan kekerasan, sekaligus menegaskan peran pengadilan dalam menjamin keseimbangan hak debitur–kreditur (Alfitri, 2016; Yasin, 2017b). Dalam perspektif syariah compliance, kebutuhan executorial power yang jelas juga dikaitkan dengan kritik "setengah-setengah" (kaffah) dalam jaminan syariah, sehingga agenda reformasi dapat diarahkan pada regulasi jaminan syariah yang lebih koheren (substansi–struktur–kultur) agar eksekusi tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan (Mahmud, 2021; Muchtar, 2021; Syukri et al., 2018).

________________________________________

J. Kesimpulan

Eksekusi dalam konteks hukum Indonesia—termasuk pada perkara-perkara yang berbasis syariah—secara konseptual merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk merealisasikan prestasi dalam amar putusan, terutama ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga diperlukan pemaksaan oleh pengadilan melalui perangkatnya (Najib, 2020; Putra, 2023). Dalam perspektif hukum Islam yang diintegrasikan dalam praktik peradilan (Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah), eksekusi tidak semata dimensi prosedural, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan, sebagaimana tampak dalam diskursus asas keadilan/kemanfaatan, orientasi best interest of the child, dan urgensi dwangsom untuk memastikan putusan benar-benar terlaksana secara efektif dan humanis (Apandi et al., 2024; Aurellia & Halim, 2023; Savana et al., 2019).

Pada ranah ekonomi syariah, eksekusi jaminan (hak tanggungan dan fidusia) dan eksekusi putusan arbitrase syariah menghadapi tantangan nyata berupa disharmoni norma, variasi praktik, dan dualisme kewenangan, sehingga literatur berulang kali menekankan perlunya sinkronisasi regulasi serta penegasan forum eksekusi (terutama Pengadilan Agama) agar kepastian hukum dan perlindungan pihak dapat terjamin (Fajri, 2022; ijieb & Sulistio, 2019; Mahmud, 2021; Romlah, 2023; Yasin, 2017a; Zuhra, 2020). Pada ranah Aceh, eksekusi jinayat (cambuk) memperlihatkan bahwa "putusan inkracht" belum otomatis menjamin eksekusi efektif bila terkendala anggaran, fasilitas, pedoman teknis, dan isu perlindungan kelompok rentan maupun korban, sehingga penguatan norma dan tata kelola pelaksanaan menjadi syarat material bagi keberhasilan eksekusi dalam kerangka syariat sebagai hukum positif (S, 2024; Sucia, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99

Adnya, S. (2017). Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai. Al-Hukama, 7(2), 305–332. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.305-332

Alfitri, A. (2016). Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia). Jurnal Konstitusi, 7(2), 099. https://doi.org/10.31078/jk725

Ali, R. M., & Khairuna, Z. F. (2017). Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 1(2), 416. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2376

Apandi, A. B., Maimun, & Indra, G. L. (2024). Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama dengan Akad yang Mengandung Klausula Penyelesaian Sengketa melalui BASYARNAS. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(8). https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i8.2301

Asni, A. (2021). Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 67–82. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115

Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 167. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94

Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. Jurnal Usm Law Review, 6(2), 752–765. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270

Bahri, S. E. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui BASYARNAS Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Tamwil, 3(1), 41. https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1075

Batu, M. (2023). Konsep Pidana Mati dan Pandangan Subjektif Hukum Terhadap Rentang Waktu Eksekusi Mati di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 1(2), 111–118. https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v1i2.129

Chintya, A. (2023). Menerjemahkan Kemaslahatan dalam Putusan (Studi Terhadap Putusan Verstek Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sijunjung). Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(2), 263. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.8360

Fajri, I. (2022). Kewenangan Makamah Syar'iyah di Aceh dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Makamah Konstitusi Pasca Hadirnya Qanun No 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4(1), 81–90. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2117

Fathiyah, S., & Nurhasanah, N. (2020). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. JHR (Jurnal Hukum Replik), 7(1), 71. https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2544

Guntara, D., Asyhadi, F., & Prawiyogi, A. G. (2023). Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. Jurnal Usm Law Review, 6(2), 567–602. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392

Hanifah, M. (2019). Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 43. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.77

Hasanah, A. R., Ihwanudin, N., & Ibrahim, M. A. (2022). Analisis Hukum terhadap Putusan Perkara Nomor 5530/Pdt.G/2017/Pa.Badg Akibat Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan Akad Musyarakah. Bandung Conference Series Sharia Economic Law, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.163

Heriyanto, D. S. N., Suwatono, R. D. B., & Lubis, A. S. (2023). Arbitrase Online di Masa Pandemi. Zaaken Journal of Civil and Business Law, 4(3), 360–379. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.27988

Hosen, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/PDT.G/2016/PA.MTR). Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 3(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2933

Huzaimah, A., & Aziz, S. (2018). Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Pada Perkara Hadhânah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah. Al-Adalah, 15(1), 125. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383

ijieb, & Sulistio, D. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/cdp4n

Mahmud, D. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang Mut'ah pada Kasus Permohonan Cerai Talak. Dinamika Penelitian Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, 21(01), 130–150. https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.01.130-150

Muchtar, A. (2021). Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia. Diversi Jurnal Hukum, 7(2), 343. https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1413

Musjtari, D. N. (2016). Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Media Hukum, 23(1), 62–75. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0068.62-75

Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art7

Najib, A. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 16(4), 861. https://doi.org/10.31078/jk1649

Nasyiah, I., & Chusna, A. J. (2012). Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 4(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2984

Nurcahyo, F. W. (2023). Penafsiran Konsep Konten Youtube sebagai Bentuk Aset yang Bisa Diikat oleh Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 277–296. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7832

Nurhasanah, N., & Nasution, H. (2016). Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 273–280. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4457

PUSPASARI, N. I., Dewik, N. S., Aisiyah, S. A., & Hidayah, N. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 24–36. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3371

Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 59–67. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356

Pratiwi, R. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar. Negara Dan Keadilan, 9(1), 50. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491

Priadi, E., & Munthe, M. E. (2019). Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.148

Putra, A. H. (2023). Otoritas Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Pengesahan Qanun No 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 119–131. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7574

Qomariyah, P., & Rizqa, C. S. (2023). Studi Pranata Islam (Politik, Ekonomi, dan Hukum). Cendekia Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 92–107. https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i1.281

Rahmatillah, S. (2021). Discontinuity formulation of restitutions in Aceh qanun against the protection of rape victims. Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies, 7(2), 245. https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9059

Romlah, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 10(1), 95–114. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26634

S, A. Y. (2024). Tinjauan Batasan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah (Studi Perbandingan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama). Ethics and Law Journal Business and Notary, 2(1), 52–57. https://doi.org/10.61292/eljbn.101

Sakti, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Yuridis, 4(1), 74. https://doi.org/10.35586/.v4i1.135

Savana, D., Din, Mohd., & Bakar, A. A. (2019). Implementasi Uqubat Cambuk Terhadap Wanita Hamil (Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Kejaksaan Aceh Besar). Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 18(2), 183. https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.183-199

Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Lex Renaissance, 6(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10

Sucia, Y. (2022). Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss), 5(2), 1489–1496. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484

Sukino, S., Suriaatmadja, T. T., & Syafrinaldi, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Non-Performing Loan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata (Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan). Jurnal Hukum Magnum Opus, 6(2), 137–149. https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.9293

Surbakti, N. (2010). Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(3), 456–474. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art6

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Prinsip Ekonomi Syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Syukri, M., Yahya, A., & Jauhari, I. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Syiah Kuala Law Journal, 2(3), 471–484. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11766

Taryadi, T. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(2), 171–189. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313

Umam, K., & Nasution, M. G. H. N. (2023). Pemaknaan dan Implementasi Prinsip Ex Aequo Et Bono dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui BASYARNAS. Veritas Et Justitia, 9(2), 456–484. https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.7303

Uzma, U. (2017). Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(3), 362. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1496

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif. Politea Jurnal Politik Islam, 4(1), 121–145. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491

Wijayanti, S. N., & Lailam, T. (2018). Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah. Jurnal Media Hukum, 25(2). https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0115.202-216

Wulan, D. N., & Aryatie, I. R. (2023). Prinsip Kaffah Pada Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah. Notaire, 6(3), 345–362. https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.51348

Yasin, M. N. (2017a). Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan Studi Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 42. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1144

Yasin, M. N. (2017b). Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000–2017. Istinbath, 16(1), 241–264. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.110

Yunita, A. (2021). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum Progresif, 9(1), 25–36. https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.25-36

Zuhra, N. M. (2020). Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat Dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman dan Perlindungan Bagi Korban. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 259–270. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668