01291 - Eksaminasi Putusan Dalam Perspektif Hukum Islam: Evaluasi Akademis Terhadap Kualitas Penerapan Hukum Di Peradilan Agama Indonesia

Judicial Decision Examination in Islamic Law Perspective: Academic Evaluation of Legal Application Quality in Indonesian Religious Courts

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep eksaminasi putusan sebagai evaluasi akademis terhadap putusan hakim untuk menilai kualitas penerapan hukumnya, khususnya dalam konteks Peradilan Agama sebagai representasi penerapan hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka normatif-komparatif, penelitian ini menelaah kerangka konseptual, metodologi, dan parameter eksaminasi akademik putusan Peradilan Agama dari perspektif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksaminasi putusan merupakan instrumen kontrol kualitas yang menilai putusan sebagai dokumen "hukum dalam tindakan" (law in action) sekaligus berkontribusi pada perkembangan dan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Eksaminasi idealnya dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan fokus pada aspek formil, substansi pertimbangan hukum, dan konstruksi amar putusan, tanpa mengintervensi proses peradilan yang sedang berjalan. Dalam konteks hukum Islam, eksaminasi memerlukan uji tambahan berupa kecermatan metodologi penemuan hukum termasuk batas ijtihad, proporsionalitas penggunaan kaidah fiqh, serta orientasi maqāṣid/maslahah yang menyeimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kajian ini juga menemukan bahwa kualitas putusan sangat ditentukan oleh kedalaman pertimbangan hukum, sensitivitas pada konteks sosial-budaya, serta kemampuan hakim mengintegrasikan rujukan hukum tertulis dengan argumentasi hukum Islam yang metodologis dan bertanggung jawab. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kerangka evaluasi akademik putusan Peradilan Agama yang komprehensif, berlapis, dan berbasis maqāṣid.

Kata Kunci: eksaminasi putusan; hukum Islam; Peradilan Agama; maqāṣid al-syarī'ah; legal reasoning; ijtihad; kualitas putusan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of judicial decision examination as an academic evaluation of judges' decisions to assess the quality of legal application, particularly in the context of Religious Courts as the representation of Islamic law implementation in Indonesia. Using a normative-comparative literature review method, this study analyzes the conceptual framework, methodology, and parameters of academic examination of Religious Court decisions from an Islamic law perspective. The findings indicate that judicial decision examination serves as a quality control instrument that evaluates decisions as documents of "law in action" while simultaneously contributing to the development and renewal of Islamic law in Indonesia. Examination should ideally be conducted on decisions that have obtained permanent legal force (inkracht) with a focus on formal aspects, the substance of legal considerations, and the construction of the operative part of the decision, without intervening in ongoing judicial processes. In the context of Islamic law, examination requires additional tests: the precision of legal discovery methodology including the limits of ijtihad, the proportionality of fiqh maxim usage, and the maqāṣid/maslahah orientation that balances justice, legal certainty, and benefit. This study also finds that decision quality is greatly determined by the depth of legal reasoning, sensitivity to socio-cultural context, and the judge's ability to integrate written legal references with methodologically sound and accountable Islamic legal argumentation. This article contributes to the development of a comprehensive, multi-layered, and maqāṣid-based academic evaluation framework for Religious Court decisions.

Keywords: judicial examination; Islamic law; Religious Courts; maqāṣid al-syarī'ah; legal reasoning; ijtihad; decision quality

________________________________________

1. Pendahuluan

Eksaminasi putusan—dipahami sebagai pengujian/penilaian akademis atas putusan hakim untuk memastikan kualitasnya—dalam sistem peradilan Indonesia diposisikan sebagai quality control karena putusan hakim dipandang sebagai cerminan kualitas hakim itu sendiri. Dalam konteks tersebut, eksaminasi bukan sekadar kritik bebas atas hasil putusan, melainkan suatu mekanisme penilaian yang berbasis dokumen putusan dan ditujukan untuk mendorong akuntabilitas peradilan tanpa mengintervensi proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan (Husni, 2018).

Literatur menegaskan bahwa mekanisme eksaminasi telah lama dikenal di Indonesia dan disebut telah diamanatkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1967, tetapi dinilai belum efektif karena hambatan regulasi, usia kebijakan, serta ketidakjelasan mekanisme dan parameter. Sejalan dengan itu, eksaminasi publik digambarkan sebagai ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan penilaian/pengujian atas putusan yang dinilai kontroversial atau melukai rasa keadilan, dengan harapan hasilnya dapat menjadi pertimbangan lembaga penegak hukum terkait dalam melakukan koreksi kinerja aparatur, namun tetap ditegaskan bahwa eksaminasi tidak dimaksudkan untuk intervensi proses hukum (Husni, 2018). Karena eksaminasi dibatasi pada materi putusan yang tertulis pada berkas putusan (dokumen hukum), maka fokusnya adalah menilai argumentasi, pertimbangan, dan konsistensi putusan—bukan menilai moralitas personal pihak-pihak yang tidak relevan dengan materi perkara (Husni, 2018).

Dalam ranah Peradilan Agama sebagai representasi penerapan hukum Islam di Indonesia, kebutuhan eksaminasi menjadi semakin penting karena produk putusan Peradilan Agama turut berkontribusi dalam transformasi pemikiran dan praktik hukum Islam di Indonesia, bersama kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, dan fatwa ulama (Aprianti & Wahid, 2024; Candra, 2020).

Dalam hukum Islam, "hukum Islam" kerap dipahami dalam dua kecenderungan: identik dengan syariah (wahyu) atau identik dengan fiqh (hasil pemahaman/ijtihad manusia), dan perbedaan pemahaman ini diakui memengaruhi praktik serta diskursus hukum Islam termasuk di kalangan akademisi dan praktisi (Candra, 2020). Peradilan Agama, sebagai institusi peradilan negara yang menangani urusan keperdataan orang Islam, sekaligus menjadi ruang di mana syariah/fiqh dioperasionalkan melalui putusan-putusan hakim (Aprianti & Wahid, 2024; Candra, 2020). Karena putusan hakim di Peradilan Agama diharapkan membawa perkara pada kesimpulan final yang mengikat secara hukum dalam kerangka hukum, maka kualitas penalaran hukum dan ketepatan penerapan dasar hukum—baik hukum tertulis maupun rujukan hukum Islam—menjadi objek evaluasi akademis yang sangat menentukan (Aprianti & Wahid, 2024).

Dengan demikian, "eksaminasi putusan menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai kegiatan evaluasi akademik atas putusan (i) untuk menilai kualitas penerapan hukum yang dijadikan dasar putusan, dan (ii) untuk menilai sejauh mana putusan selaras dengan prinsip-prinsip, metodologi, dan tujuan hukum Islam (misalnya kemaslahatan/maqāṣid), tanpa mengabaikan tuntutan hukum positif dan prosedur peradilan yang berlaku (Salma & Agustiar, 2023).

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka normatif-komparatif (normative-comparative literature review). Sumber-sumber yang dikaji mencakup literatur fikih siyasah dan metodologi hukum Islam, kajian hukum acara Peradilan Agama, studi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara keperdataan Islam, serta literatur hukum keluarga, waris, ekonomi syariah, dan hukum acara perdata yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi kerangka konseptual eksaminasi, memetakan parameter evaluasi akademik dari berbagai bidang perkara Peradilan Agama, kemudian mensintesiskannya untuk merumuskan kerangka eksaminasi berlapis yang menyatukan dimensi legal-formal dan maqāṣid-substantif.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Kerangka Konseptual: Putusan Hakim sebagai Law in Action dan Produk Pemikiran Hukum Islam

Sejumlah kajian menempatkan putusan pengadilan sebagai bentuk konkret "hukum dalam tindakan" (law in action), karena melalui putusan hakim, norma-norma yang bersifat umum diterapkan pada peristiwa konkret, sekaligus membentuk pedoman (yurisprudensi) ketika putusan berkekuatan hukum tetap dan kemudian diikuti dalam perkara sejenis (Shobirin, 2018). Dalam konteks pembaruan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, putusan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung dipandang penting karena dapat menjadi instrumen pembentukan aturan hukum yang konkret serta memperlihatkan dinamika pemaduan antara hukum Islam, adat, dan dimensi sosial dalam praktik (Mufid, 2020a; Shobirin, 2018). Literatur juga menegaskan bahwa pengembangan hukum nasional dapat terjadi melalui legislasi maupun melalui hakim/yurisprudensi; keputusan hakim menjadi penting karena memungkinkan ditemukannya aturan hukum yang konkret dalam praktik (Mufid, 2020a).

Dalam perspektif ini, eksaminasi putusan tidak berhenti pada verifikasi "apakah putusan sesuai pasal," melainkan menilai juga kualitas metodologi istinbāṭ/penemuan hukum, koherensi argumentasi, dan dampak sosialnya—karena keputusan pengadilan berada dalam relasi timbal balik dengan pranata sosial dan dipengaruhi faktor sosial-budaya (Aprianti & Wahid, 2024; Massadi et al., 2018).

Konsepsi ini sejalan dengan pendekatan yang menekankan pentingnya dimensi empiris-realitas dalam produk hukum: teori legal realism memandang hukum sebagai sesuatu yang nyata dilakukan—terutama tercermin dalam putusan pengadilan—bukan semata kumpulan aturan yang tertulis namun tidak dijalankan (Nurjaman et al., 2023). Artikel tentang legal realism juga menegaskan bahwa dalam konteks hukum Islam, produk ijtihad ulama dapat berbentuk kitab-kitab fiqh, fatwa, keputusan Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan; dimensi ideal (bersumber Tuhan) dipahami bersifat mutlak, sedangkan dimensi praksis (produk ijtihad) membuka ruang penalaran dan respons terhadap realitas (Nurjaman et al., 2023).

Karena itu, eksaminasi akademik terhadap putusan Peradilan Agama secara konseptual dapat ditempatkan pada persimpangan dua tuntutan: kepastian-legalitas (hukum positif, kodifikasi seperti KHI/KHES, dan prosedur peradilan) serta keadilan-substantif dan kemaslahatan yang menjadi orientasi penting dalam hukum Islam dan penerapannya (Salma & Agustiar, 2023; Syarief & Pratiwi, 2021).

3.2 Sumber dan Landasan Putusan Peradilan Agama: Antara Hukum Tertulis, Doktrin Fiqh, dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam

Kajian tentang Peradilan Agama menekankan bahwa salah satu keistimewaan putusan hakim di pengadilan agama dibanding pengadilan lain adalah dasar pertimbangan yang dapat merujuk pada ketentuan Allah SWT: al-Qur'an, hadis, dan aqwāl fuqahā' (Helmi, 2022). Dalam praktik, pertimbangan hukum hakim di berbagai perkara juga disebut memadukan rujukan undang-undang/peraturan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ayat al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh yang relevan (Massadi et al., 2018; Zaidah et al., 2023).

Di bidang ekonomi syariah, literatur menguraikan bahwa hakim dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, KHES sebagai pedoman/pegangan, serta kaidah fiqh seperti al-'ādah al-muḥakkamah dan fatwa DSN yang diposisikan sebagai hasil ijma' ulama, selain fiqh sebagai doktrin pengetahuan hukum Islam (Damayanti et al., 2023; Wardiyah, 2019). Pada saat yang sama, ada catatan penting dalam kajian hukum ekonomi syariah bahwa fiqh (hasil ijtihad ulama) tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai landasan penyelesaian persoalan hukum di Indonesia, sehingga hukum yang mengikat haruslah terformalisasi dalam hukum positif—walaupun dapat dirumuskan dengan mengacu pada fiqh (Yanti, 2018). Oleh karena itu, eksaminasi putusan perlu sensitif terhadap dualitas ini: hakim dapat menggunakan sumber hukum Islam sebagai argumentasi/material, tetapi putusan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka hukum formal yang berlaku di lingkungan peradilan negara (Yanti, 2018).

Upaya unifikasi dasar hukum Peradilan Agama melalui KHI dijelaskan sebagai respons atas keragaman putusan pada kasus yang sama akibat keragaman sumber rujukan (kitab-kitab fiqh) yang digunakan hakim. KHI diposisikan sebagai pedoman resmi hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada bidang tertentu (perkawinan, waris, wakaf), serta dimaksudkan untuk mengarahkan persepsi penegakan hukum yang sama dan menjamin kesatuan serta kepastian hukum (Somawinata, 2009). Literatur lain menegaskan tujuan penyusunan KHI sebagai pengisi kekosongan hukum substansial dan pedoman penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, sekaligus produk hukum Islam bercorak keindonesiaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah serta mencakup dimensi syariah/fiqh/fatwa/qadha/adat (Gunawan, 2016; Somawinata, 2009).

Meski demikian, beberapa kajian menunjukkan adanya perbedaan persepsi di kalangan hakim mengenai kedudukan KHI sebagai sumber hukum formal yang mengikat karena bentuknya Instruksi Presiden, dan hal ini dikaitkan dengan munculnya disparitas putusan—terutama ketika hakim memilih merujuk mazhab fiqh atau dasar hukum lain untuk mengejar keadilan substantif meski dapat mencederai kepastian hukum (Maharani et al., 2019; Putra, 2022). Dengan demikian, eksaminasi akademik harus membaca putusan dalam medan ketegangan antara tujuan unifikasi (KHI) dan realitas kebebasan/independensi hakim serta pluralitas doktrin fiqh yang masih berpengaruh (Maharani et al., 2019; Nurlaelawati, 2015).

3.3 Konsep Eksaminasi Putusan: Ruang Lingkup, Batasan, dan Parameter Dasar

Eksaminasi putusan dalam literatur dipahami memiliki dua bentuk besar: eksaminasi internal oleh Mahkamah Agung dan eksaminasi publik oleh masyarakat yang memiliki keahlian di bidang hukum. Agar tidak mengintervensi jalannya proses peradilan, eksaminasi disebut dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan tim eksaminator menilai aspek-aspek seperti manajemen perkara, penerapan asas hukum formil dan materiil, penerapan asas peradilan sederhana-cepat-biaya ringan, hingga proses minutasi dan pemberkasan. Selain itu, eksaminasi menilai substansi pertimbangan hukum serta konstruksi amar putusan—sebagai penetapan hukum yang relevan bagi pihak-pihak terkait—agar putusan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam eksaminasi publik, fokus dinyatakan hanya terbatas pada materi putusan yang tertulis dalam dokumen putusan; eksaminasi tidak diarahkan pada penilaian kepribadian atau moralitas para pihak yang tidak berkaitan dengan materi perkara (Husni, 2018).

Karena itu, secara metodologis, eksaminasi akademik terhadap putusan Peradilan Agama harus berangkat dari struktur dokumen putusan, menilai kelengkapan dan logika pertimbangan, serta menguji kesesuaian argumentasi dengan sumber hukum yang dirujuk (hukum positif dan rujukan hukum Islam).

Dalam konteks "menurut hukum Islam," eksaminasi juga membutuhkan perangkat epistemologis untuk menilai kapan ruang ijtihad terbuka dan kapan tertutup. Artikel tentang metodologi diskursus hukum Islam membedakan jenis "putusan/aturan" berdasarkan relasinya dengan teks agama dan konsensus ulama: ada kategori yang tidak memberi ruang evaluasi manusia (misalnya ketentuan yang sangat tegas), ada yang ruang evaluasinya terbatas, dan ada kategori yang memberi ruang luas untuk evaluasi ulang ketika tidak memiliki rujukan tegas dari nash atau konsensus (Mufid, 2020a). Sejalan dengan itu, kajian tentang kaidah "lā masāgha li al-ijtihād fī maurid al-naṣ" menegaskan prinsip bahwa ijtihad tidak diperkenankan selama suatu masalah masih dijelaskan dalam nash, sekaligus mencatat adanya pengecualian tertentu sehingga penerapannya tidak selalu seragam (Ludfi, 2023). Karena hakim Peradilan Agama juga melakukan penemuan hukum dan ijtihad dalam perkara tertentu, maka eksaminasi putusan perlu menguji apakah hakim menempatkan ijtihad pada ruang yang tepat, menggunakan kaidah fiqh secara proporsional, dan tidak menabrak batas-batas metodologis yang diakui dalam tradisi hukum Islam (Islami, 2024; Ludfi, 2023).

3.4 Metodologi Eksaminasi Akademik Putusan Peradilan Agama: Dari Struktur Legal Reasoning hingga Orientasi Maqāṣid

3.4.1 Pemeriksaan Struktur Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dan Tahapan Kerja Hakim

Kajian tentang legal reasoning menegaskan bahwa pertimbangan hukum adalah "pencarian reason" tentang dasar bagaimana hakim memutus perkara; pertimbangan dapat memuat aspek filosofis, yuridis, sosiologis, atau teologis yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam pengertian yang lebih teknis, kerja hakim dalam putusan dapat dipahami melalui tahapan: mengkonstatir (menetapkan fakta melalui pembuktian), mengkualifisir (menilai fakta hukum dan menemukan hukumnya dalam pertimbangan), dan mengkonstituir (menetapkan hukum/konsekuensi dalam amar putusan) (Mufid, 2020a).

Dengan perangkat ini, eksaminasi akademik dapat menilai: apakah fakta peristiwa dan fakta hukum disusun lengkap; apakah alat bukti dinilai secara argumentatif; apakah kualifikasi hukum selaras dengan norma yang dirujuk; dan apakah amar putusan merupakan konsekuensi logis dari pertimbangan (Mufid, 2020a). Literatur yang mengulas putusan dispensasi kawin juga merumuskan bahwa pertimbangan hukum hakim memuat penilaian alat bukti, apa yang terjadi selama persidangan, alasan hukum sebagai dasar putusan, serta pasal tertentu dari peraturan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (Zaidah et al., 2023). Rumusan ini konsisten dengan gagasan bahwa kualitas putusan pengadilan dapat "terlihat" terutama dari pertimbangan hukumnya yang memuat prinsip, teori, dan argumentasi hukum secara memadai.

3.4.2 Uji Kepatuhan Prosedural dan Keutuhan Proses (Termasuk Perdamaian, Mediasi, dan Kehadiran Para Pihak)

Dalam tradisi Peradilan Agama, perdamaian (ishlāḥ) dipandang sebagai prinsip penting, dan suatu kajian menyatakan bahwa dalam konsep Risālah al-Qaḍā' Umar bin Khattab terdapat kesesuaian dengan konsep Peradilan Agama di Indonesia, termasuk soal perdamaian, menyamakan pihak berperkara, serta mempelajari kasus sebelum memutus. Bahkan, disebut bahwa sebelum perkara diperiksa, hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak; jika hal ini belum dilakukan oleh hakim maka putusan dapat berakibat batal demi hukum. Di level hukum acara kontemporer, kajian tentang mediasi di Peradilan Agama menegaskan mediasi sebagai tahap awal proses persidangan (setelah sidang pertama) yang dijalankan oleh hakim mediator untuk memfasilitasi dialog dan membantu para pihak menuju penyelesaian yang dapat diterima.

Karena itu, eksaminasi akademik perlu memeriksa apakah prosedur perdamaian/mediasi dan tata cara pemanggilan para pihak dilaksanakan sesuai prinsip keadilan prosedural, terutama mengingat kajian sosiologis menemukan kendala praktik pemanggilan pihak (relaas panggilan) dalam perkara perceraian yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perubahan struktur sosial, sehingga berpotensi memengaruhi legitimasi putusan verstek (Saifuddin et al., 2019). Kebutuhan kehati-hatian hakim dalam putusan verstek juga ditekankan dalam kajian revitalisasi nilai etika perceraian: putusan verstek dinilai berisiko menjadi celah bagi suami menghindari tanggung jawab, dan dominannya putusan verstek dipandang problematik ketika dipengaruhi ketidaktahuan tergugat, kurang integritas kuasa hukum, inkonsistensi jurusita, atau kurang kehati-hatian hakim (Saifuddin et al., 2019; Salma & Agustiar, 2023). Dengan demikian, aspek prosedural adalah bagian esensial dari eksaminasi kualitas putusan karena menentukan validitas dan keadilan proses, bukan sekadar isi amar (Salma & Agustiar, 2023).

3.4.3 Uji Kualitas Dasar Hukum: Konsistensi Rujukan KHI/KHES, Peraturan Perundang-undangan, dan Rujukan Hukum Islam

Dalam bidang ekonomi syariah, kajian historis kodifikasi KHES menyatakan bahwa KHES (Perma No. 2 Tahun 2008) hadir sebagai jawaban atas perubahan kewenangan Peradilan Agama dan menjadi pedoman/pegangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam menghadapi perkembangan zaman (Damayanti et al., 2023). Namun kajian lain mengingatkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, fiqh sebagai hasil ijtihad tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga fiqh tidak dapat berdiri sendiri sebagai landasan penyelesaian hukum meski dapat menginspirasi perumusan hukum (Yanti, 2018).

Pada perkara perbankan syariah, kajian tentang asas lex specialis menegaskan bahwa UU No. 21/2008 (termasuk ketentuan Pasal 55) memposisikan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta berwenang melaksanakan putusan Basyarnas. Sejalan dengan itu, kajian tentang penegakan hukum ekonomi syariah pada wilayah PTA Bandung menyimpulkan bahwa pasca suatu putusan tertentu, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah, sekaligus menguraikan ragam rujukan yang digunakan hakim seperti peraturan perundang-undangan, kaidah fiqh (al-'ādah al-muḥakkamah), fatwa DSN, dan fiqh sebagai doktrin (Wardiyah, 2019).

Karena itu, eksaminasi akademik perlu menilai apakah hakim memilih rujukan secara konsisten dan tepat: kapan memprioritaskan hukum tertulis (KHI/KHES/UU/Perma), kapan menggunakan kaidah fiqh sebagai penguat argumentasi, dan bagaimana hakim menyusun hierarki argumentasi agar putusan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem peradilan negara sekaligus selaras dengan nalar hukum Islam (Damayanti et al., 2023; Yanti, 2018).

Di bidang hukum keluarga, KHI dijelaskan sebagai pedoman resmi hukum materiil yang dimaksudkan mengurangi keragaman putusan karena kitab fiqh menyediakan banyak alternatif hukum yang membuat hakim "tidak pasti." Namun studi tentang disparitas putusan Peradilan Agama menyatakan disparitas tetap terjadi karena kuatnya pengaruh perbedaan mazhab dan kebebasan hakim dalam mencari dasar hukum yang diyakini, termasuk ketika sebagian hakim memandang KHI bukan sumber hukum formal yang mengikat (Maharani et al., 2019). Kajian tentang pengaruh KHI di Pengadilan Agama Surakarta juga menyebut bahwa KHI dinilai hakim berperan aplikatif dan mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat, tetapi hambatan utama penerapan KHI dapat berasal dari hakim sendiri ketika penerapan KHI dianggap tidak menghadirkan keadilan, sehingga hakim memilih tidak menggunakannya (Maharani et al., 2019).

Dengan demikian, eksaminasi akademik perlu menguji konsistensi normatif sekaligus transparansi argumentatif: bila hakim menyimpang dari KHI atau memilih doktrin fiqh tertentu, eksaminasi menilai apakah penyimpangan itu diberi justifikasi metodologis dan sosiologis yang memadai, atau justru menghasilkan ketidakpastian tanpa basis argumentasi yang dapat diuji (Maharani et al., 2019).

3.4.4 Uji Orientasi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Perspektif Hukum Islam

Kajian tentang putusan ekonomi syariah menegaskan bahwa Mahkamah Agung RI mengarahkan agar putusan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang diwujudkan dalam putusan berorientasi pada legal justice, moral justice, dan social justice. Artikel yang sama mengaitkan pedoman etik putusan dengan tiga nilai dasar Gustav Radbruch—keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan—seraya mengakui adanya kemungkinan benturan antara ketiganya dalam putusan konkret.

Dalam isu pewarisan, kajian tentang upaya hakim menerapkan cita keadilan menekankan indikator kualitas putusan antara lain kemampuan menyeimbangkan ketentuan hukum dengan kenyataan lapangan serta merepresentasikan kesadaran ideal antara hukum dan perubahan sosial, sekaligus menilai kepuasan para pihak sebagai salah satu indikator kualitas putusan (Noor et al., 2024). Sementara itu, kajian penerapan maqāṣid al-syarī'ah pada putusan wasiat wajibah untuk non-Muslim menunjukkan hakim dapat mempertimbangkan unsur maslahah melalui pemeliharaan lima aspek (hifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl) untuk memberikan hak harta kepada non-Muslim meski menurut ketentuan syariat mereka tidak berhak menerima warisan, dan hal itu dibaca sebagai ekspresi toleransi beragama dalam putusan.

Dengan demikian, eksaminasi putusan "menurut hukum Islam" perlu menilai bukan hanya kesesuaian formal terhadap aturan, tetapi juga apakah hakim menjelaskan orientasi maqāṣid/maslahah secara eksplisit atau implisit dan apakah orientasi itu dijalankan secara argumentatif, bukan sekadar dikutip sebagai slogan.

3.4.5 Uji Integritas-Etika dan Independensi: Dimensi yang Relevan dalam Eksaminasi Berbasis Dokumen

Meskipun eksaminasi publik menegaskan fokus pada materi putusan tertulis dan tidak menilai moralitas personal yang tidak relevan dengan perkara, literatur tentang etika profesi hakim menekankan bahwa kualitas putusan terkait dengan integritas dan kepatuhan hakim pada nilai etik-moral serta penggalian rasa keadilan masyarakat (Husni, 2018). Kajian epistemologi profesi hakim dalam perspektif hukum Islam menegaskan kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai etika Islam (kebenaran, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab), serta menekankan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; putusan harus didasarkan pada hukum dan bukan "menghadiahkan" keadilan semata (Mufid, 2020a).

Dalam diskursus Risālah al-Qaḍā' Umar bin Khattab, juga dicatat adanya larangan hakim memutus perkara dalam keadaan marah sebagai prinsip etik yang belum ditemukan dalam konsep Peradilan Agama Indonesia menurut kajian tersebut, sehingga dapat menjadi titik evaluasi etik dalam eksaminasi. Pada ranah etik modern, kajian tentang pelanggaran kode etik hakim konstitusi dari perspektif hukum Islam menekankan pentingnya kode etik agar putusan dilakukan dengan integritas, objektivitas, dan keadilan, termasuk prinsip menghindari konflik kepentingan (misalnya hakim tidak mengadili perkara yang melibatkan kepentingan dirinya sendiri).

Karena itu, sekalipun eksaminasi berfokus pada dokumen, eksaminator dapat menilai jejak etik dalam putusan melalui indikator tekstual: apakah pertimbangan memperlihatkan imparsialitas, apakah argumentasi menghindari bias dan private affair, serta apakah putusan menunjukkan upaya menggali keadilan yang hidup dalam masyarakat (Maharani et al., 2019).

3.5 Aplikasi Eksaminasi Putusan dalam Bidang-Bidang Kunci Peradilan Agama

3.5.1 Eksaminasi Putusan Kewarisan: Kekaburan Norma, Disparitas, dan Peran Maqāṣid/"Living Law"

Kewarisan merupakan bidang yang sering menampilkan ketegangan antara unifikasi KHI dan doktrin fiqh klasik. Kajian tentang kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara menegaskan adanya kekaburan norma dalam KHI (Pasal 181 dan 182) yang mendorong hakim melakukan penafsiran dengan metode dan pendekatan berbeda, termasuk mengaitkan dengan "living waris" yang berkembang pada masyarakat Muslim Indonesia serta menelusuri asbāb al-nuzūl, dan variatifnya metode ini berimplikasi pada kualitas penerapan cita keadilan dalam putusan (Noor et al., 2024). Artikel lain tentang isu serupa menunjukkan bahwa sebagian hakim tetap merujuk doktrin klasik dan mengabaikan aturan KHI, serta terdapat perdebatan di kalangan hakim dan sarjana tentang rasionalitas hukum Islam dari aturan KHI tersebut, menandakan bahwa akar doktrin Sunni klasik tetap mengakar sehingga memicu resistensi terhadap KHI dan bahkan kritik terhadap putusan Mahkamah Agung (Setyowati, 2018).

Dalam lanskap ini, eksaminasi akademik atas putusan waris perlu memeriksa: (i) apakah hakim mengakui kekaburan norma dan menjelaskan metode interpretasi yang dipakai; (ii) apakah hakim mengaitkan putusan dengan kesadaran hukum masyarakat (living law) secara argumentatif; serta (iii) apakah hakim menimbang tujuan keadilan dan kepastian secara seimbang ketika norma tertulis tidak jelas (Maharani et al., 2019; Noor et al., 2024).

Pada isu ahli waris non-Muslim, kajian pluralisme agama dalam warisan menegaskan adanya perbedaan antara norma dalam KHI dan norma dalam putusan Mahkamah Agung sebagai kulminasi penilaian hukum/keadilan dalam sengketa warisan, serta menekankan peran hakim untuk melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah dan metode istihsan/istislahi untuk mencapai keadilan (Mufid, 2020b). Kajian toleransi beragama dalam wasiat wajibah menunjukkan bahwa putusan PTA tertentu memberi hak harta kepada non-Muslim melalui penerapan maqāṣid (al-maṣlaḥah dan pemeliharaan lima aspek), sekaligus mencatat bahwa kata "toleransi" tidak tercantum eksplisit dalam putusan meskipun substansi toleransi terbaca dari pertimbangan.

Dalam perspektif eksaminasi, kasus-kasus ini menuntut pengujian ketat terhadap koherensi metodologis: apakah pergeseran dari larangan waris beda agama menuju pemberian melalui wasiat wajibah didukung argumentasi maqāṣid yang konsisten; apakah hakim menjelaskan basis hukum positifnya; dan bagaimana hakim mengelola ketegangan antara ketentuan syariat yang dipahami konvensional dengan kebutuhan keadilan sosial yang diidentifikasi dalam masyarakat plural (Mufid, 2020b; Syarief & Pratiwi, 2021).

Selain itu, kajian penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara kewarisan Islam menegaskan bahwa putusan MA memadukan hukum Islam, adat, dan perdata serta mengakomodasi dimensi sosial; putusan berkekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi bila dijadikan pedoman dalam perkara sama (Shobirin, 2018). Implikasinya, eksaminasi akademik juga perlu menilai kualitas kontribusi yurisprudensi terhadap pembaruan hukum Islam dan apakah putusan tersebut "progresif" dalam menyeimbangkan legal justice dan moral justice ketika penerapan peraturan berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Massadi et al., 2018; Shobirin, 2018).

3.5.2 Eksaminasi Putusan Perkawinan dan Perceraian: Post-positivisme, Verstek, Mediasi, dan Etika

Dalam perkara perceraian, isu penemuan hukum muncul ketika terjadi ketegangan antara ketentuan KHI/fiqh dan kebijakan MA. Kajian penemuan hukum cerai gugat berbasis paradigma post-positivisme menyoroti adanya perbedaan antara KHI dan kitab fiqh yang menyatakan istri yang menggugat cerai tidak mendapat nafkah, dengan adanya aturan SEMA yang menyatakan istri yang menggugat cerai tetap mendapat nafkah kecuali nusyuz (Helmi, 2022). Studi tersebut menempatkan post-positivisme sebagai paradigma yang mendorong hakim berpikir kritis tetapi tetap objektif, memandang aturan sebagai realitas yang tidak sempurna, serta menegaskan kewajiban hakim menggali hukum yang hidup di masyarakat untuk mewujudkan keadilan substantif (Helmi, 2022).

Dalam kerangka eksaminasi, putusan-putusan semacam ini perlu diuji dari dua sisi: kepatuhan terhadap sumber hukum yang sah dalam struktur hukum Indonesia (misalnya keberlakuan SEMA dan KHI) serta ketepatan argumentasi ketika hakim memilih mengutamakan keadilan substantif atas pembacaan tekstual fiqh tertentu (Helmi, 2022; Maharani et al., 2019).

Pada putusan verstek perceraian, kajian "revitalisasi nilai etika perceraian" menegaskan bahwa putusan verstek tidak seharusnya menjadi celah bagi suami lari dari tanggung jawab, dan hakim perlu menggunakan nilai etika perceraian seperti ma'rūf, ishlāḥ, iḥsān, dan 'afw dalam putusan verstek (Salma & Agustiar, 2023). Kajian tersebut juga menekankan bahwa dalam fiqh, perkara idealnya dihadiri kedua belah pihak, dan dominannya verstek dalam praktik dipandang bermasalah karena faktor ketidaktahuan tergugat, integritas kuasa hukum, konsistensi jurusita, serta kehati-hatian hakim (Salma & Agustiar, 2023).

Karena eksaminasi menilai dokumen putusan, maka indikator yang dapat diuji meliputi: bagaimana hakim membuktikan pemanggilan sah-patut; bagaimana hakim menimbang etika dan dampak pasca-putusan; serta apakah putusan memuat pertimbangan yang mencegah ketidakadilan bagi pihak yang tidak hadir (Saifuddin et al., 2019; Salma & Agustiar, 2023). Pada saat yang sama, kajian prosedural pemanggilan di Mahkamah Syar'iyah menyatakan norma keabsahan relaas panggilan yang selama ini menjadi pedoman dapat mengalami kendala sosiologis akibat perubahan struktur sosial, sehingga memunculkan kebutuhan redefinisi standar keabsahan panggilan (Saifuddin et al., 2019). Ini memperkuat alasan bahwa eksaminasi putusan perceraian tidak dapat hanya menilai "amar" tetapi harus menguji legitimasi prosedural yang menjadi prasyarat keadilan dalam putusan (Saifuddin et al., 2019; Salma & Agustiar, 2023).

Dari sisi prasyarat perceraian dan kepastian hukum, kajian maqāṣid tentang keharusan ikrar talak di depan majelis hakim menegaskan bahwa hukum positif Indonesia menyatakan perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian, dan perceraian dihitung sejak adanya putusan pengadilan; pendekatan maqāṣid (Ibnu 'Āsyūr) dihubungkan dengan aspek kemaslahatan berupa equality before the law dan kepastian hukum terkait status, nafkah istri, harta bersama, hak hadhanah, serta jaminan nafkah anak (Chintya, 2023). Dalam eksaminasi, putusan perceraian perlu diuji apakah pertimbangan hakim menyadari tujuan kepastian dan perlindungan pihak rentan (istri/anak) yang menjadi salah satu rasionalitas kebijakan "talak di pengadilan," dan apakah pertimbangan itu diterjemahkan ke amar yang dapat dieksekusi (Chintya, 2023).

3.5.3 Eksaminasi Dispensasi Kawin: Maslahah, Proporsionalitas Kaidah Fiqh, dan Risiko Legalisasi Pernikahan Dini

Putusan dispensasi kawin sering diposisikan sebagai locus evaluasi maslahah karena berhadapan langsung dengan dilema mashlahat–madharat pernikahan usia anak. Kajian di wilayah PTA Palu menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin tidak terikat pada satu hukum positif saja, melainkan mempertimbangkan keadilan, sosiologi hukum, manfaat, dan menekankan penerapan prinsip maslahah; dalil rujukan dapat mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, KHI, ayat al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh (Massadi et al., 2018). Kajian di Kalimantan Selatan juga menyatakan hakim mendasarkan putusan pada fakta persidangan dengan pertimbangan prosedural-substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan, sambil memperhatikan prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh (Zaidah et al., 2023).

Namun kajian yang secara khusus mengukur kualitas mashlahat–madharat dalam putusan dispensasi kawin mengkritik kecenderungan hakim mengutip kaidah "dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ" secara tidak proporsional, dan menegaskan hakim perlu identifikasi menyeluruh terhadap kesiapan anak, adanya paksaan atau tidak, serta urgensi alasan menikah, agar analisis mashlahat–madharat terukur dan sesuai tujuan syariah/perkawinan (Islami, 2024). Dalam eksaminasi akademik, kritik ini diterjemahkan menjadi parameter dokumen: apakah putusan memuat analisis faktual yang cukup untuk menyatakan madharat tertentu dapat dicegah; apakah kaidah fiqh dikaitkan dengan fakta dan bukan sekadar kutipan; dan apakah pertimbangan menunjukkan komitmen pada tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam kajian tersebut (Islami, 2024; Massadi et al., 2018).

3.5.4 Eksaminasi Hadhanah/Hak Asuh Anak: Integrasi Pertimbangan Normatif, Psikologis, dan Kemanfaatan

Penelitian tentang hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad) menggunakan tujuh putusan Pengadilan Agama sebagai data primer dan menyimpulkan bahwa hakim memprioritaskan syarat Islam, lalu moral, lalu kemampuan mengasuh demi kemaslahatan anak, bahkan ketika hak asuh akhirnya diberikan kepada orang tua murtad setelah analisis kondisi kedua pihak (Rofiq, 2021). Artikel tersebut juga mengulas kritik studi lain bahwa ada putusan yang secara formil memenuhi syarat perumusan putusan tetapi pertimbangan hukumnya dipandang belum memadai karena rujukannya terbatas, sehingga disarankan pendekatan psikologis dipertimbangkan untuk hak asuh anak (Rofiq, 2021).

Sejalan dengan kebutuhan integrasi ini, penelitian mengenai penggunaan hasil tes psikologi anak sebagai pertimbangan hadhanah menekankan bahwa hasil tes psikologi anak semestinya dipertimbangkan, dan dicatat bahwa dalam praktik tertentu pengadilan lebih sering fokus pada KHI yang menetapkan hak asuh pada ibu untuk anak di bawah umur tertentu (Purba, 2022). Kajian lain tentang problematika hak asuh anak menunjukkan adanya situasi ketika putusan dinilai sesuai Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman tetapi dari aspek kepastian hukum terdapat kontradiksi dengan ketentuan lain; meski begitu, dampak hak asuh dinilai relevan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan (Azizah et al., 2023).

Selain itu, kajian "putusan serta merta" dalam perkara hadhanah menegaskan strategi putusan yang dapat segera dieksekusi (meski ada upaya hukum) dapat dipertimbangkan untuk mencegah dampak negatif dari pihak yang kalah, dengan orientasi utama best interest of the child dan kemaslahatan masyarakat (Asni, 2021). Dari perspektif eksaminasi akademik, rangkaian literatur ini menuntut parameter evaluasi yang lebih kaya: putusan harus diuji apakah menimbang kepastian norma KHI, tetapi juga apakah memperlihatkan argumentasi kemaslahatan anak yang memadai, termasuk jika ada data psikologis/indikator faktual yang relevan namun tidak digunakan (Asni, 2021; Purba, 2022; Rofiq, 2021).

3.5.5 Eksaminasi Putusan Ekonomi Syariah: Kepastian melalui KHES, Kompetensi Hakim, dan Kemaslahatan yang Dapat Dieksekusi

Di bidang ekonomi syariah, eksaminasi putusan berhubungan erat dengan tantangan kelembagaan dan sumber daya. Kajian penegakan hukum ekonomi syariah di wilayah PTA Bandung mengidentifikasi unsur penunjang/penghambat seperti perangkat hukum, penegak hukum/hakim, para pihak, dan sarana-prasarana, serta menyoroti keterbatasan kompetensi muamalah/ekonomi Islam di kalangan hakim karena latar pendidikan yang lebih dominan pada syariah keluarga atau hukum, sehingga disarankan peningkatan studi/pelatihan (Wardiyah, 2019).

Kajian quo vadis Peradilan Agama dalam pengembangan hukum ekonomi syariah juga menuntut peningkatan kompetensi dan profesionalisme hakim, serta menyoroti problem stagnansi ketika banyak sengketa selesai melalui ṣulḥ (damai) yang—meski dibenarkan—mengakibatkan akar masalah tidak terungkap sehingga tidak ada putusan hakim yang dapat menjadi rujukan evaluatif untuk pengembangan hukum ekonomi syariah dan pencegahan sengketa serupa (Yanti, 2018). Sementara itu, kajian kodifikasi KHES menegaskan KHES menjadi pedoman hakim dan memberi kepastian hukum dalam pengambilan keputusan ekonomi syariah, terutama karena mungkin terjadi perbedaan pendapat dalam keputusan di bidang ini (Damayanti et al., 2023).

Dalam evaluasi putusan konkret, kajian "menerjemahkan kemaslahatan dalam putusan" pada putusan verstek ekonomi syariah menyatakan putusan yang baik terlihat dari pertimbangan hukum yang memuat prinsip, teori, dan argumentasi; kajian itu juga menegaskan adanya potensi benturan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, serta menyoroti risiko putusan non-eksekutable yang menghilangkan kemanfaatan bagi pihak yang menang. Karena itu, eksaminasi akademik putusan ekonomi syariah perlu menilai: (i) konsistensi rujukan KHES/Perma dan hukum positif terkait; (ii) ketepatan penggunaan kaidah/nash/fiqh sebagai penguat; dan (iii) executability dan kemanfaatan konkret putusan bagi para pihak (terutama ketika eksekusi menghadapi hambatan faktual) (Damayanti et al., 2023).

3.6 Tantangan Teoretis-Praktis dalam Eksaminasi Putusan Menurut Hukum Islam

Pertama, problem disparitas putusan dan ketegangan antara kepastian–keadilan menjadi tantangan klasik. Studi disparitas putusan Peradilan Agama menegaskan bahwa meski KHI dimaksudkan menyatukan perbedaan mazhab agar produk hakim lebih seragam, persepsi sebagian hakim bahwa KHI bukan sumber hukum formal yang mengikat dan kuatnya pengaruh perbedaan mazhab membuat disparitas tetap terjadi; disparitas dinilai "bukan tabu" sepanjang tidak didasarkan pada private affair dan dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat, meski berpotensi menciderai kepastian hukum (Maharani et al., 2019). Kajian lain menegaskan KHI ditujukan untuk mengurangi peran "kitab kuning" sebagai sumber formal karena tiga sumber formal (UU 1974, Inpres 1991, UU Kehakiman) dianggap cukup, dan kitab kuning diposisikan sebagai sumber material yang menjiwai KHI; implikasinya, eksaminasi harus mampu membedakan kapan rujukan fiqh diperlukan sebagai argumentasi material dan kapan justru memperlemah kepastian karena menghidupkan pluralitas tanpa batas dalam putusan (Somawinata, 2009).

Kedua, pengaruh sosial-budaya terhadap putusan merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan dalam evaluasi. Kajian implementasi hukum Islam dalam konteks sosial-budaya menegaskan bahwa peradilan memiliki hubungan timbal balik dengan pranata sosial lain, sehingga faktor sosial-budaya memengaruhi atau setidaknya berinteraksi dengan putusan pengadilan (Aprianti & Wahid, 2024). Dalam konteks dispensasi kawin, perbedaan penafsiran hakim dalam perkara yang mirip dikaitkan sebagai kebebasan menyesuaikan pertimbangan hukum dengan kondisi sosio-kultur setempat (Islami, 2024; Massadi et al., 2018). Sementara dalam fikih moderat pada putusan perceraian karena fenomena digital, kajian menegaskan hakim seharusnya menggunakan konsideran berimbang demi kemaslahatan (maqāṣid) dalam merespons problem kontemporer dan menimbang implikasi sosial dari putusan (fiqh al-ma'ālāt) (Wati et al., 2023). Dengan demikian, eksaminasi akademik yang mengabaikan konteks sosial berisiko menjadi evaluasi formalistik belaka, padahal literatur menekankan bahwa putusan harus mempertimbangkan yuridis–filosofis–sosiologis agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai legal justice, moral justice, dan social justice (Aprianti & Wahid, 2024).

Ketiga, efektivitas pengawasan dan eksaminasi sendiri menjadi tantangan. Kajian pembaruan sistem eksaminasi terintegrasi menyatakan pelaksanaan eksaminasi belum maksimal karena regulasi lemah, mekanisme dan parameter tidak jelas, dan membutuhkan langkah solutif termasuk penguatan Badan Pengawasan MA serta penegasan prosedur-mekanisme. Pada level yang lebih luas, kajian reformasi sistem peradilan pidana mencatat fenomena "mafia peradilan" dan menekankan bahwa putusan yang terkontaminasi kepentingan materi akan menjauh dari keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat; problem ini memperkuat urgensi pengawasan dan koreksi internal yang efektif, karena koreksi eksternal atas putusan kolutif dinilai sulit dijangkau. Dalam perspektif etika profesi, kajian penguatan etika hakim menyatakan realitas menunjukkan penurunan kualitas hakim, baik dalam putusan maupun aspek moral, sehingga hakim harus mengejawantahkan nilai etika dan menggali rasa keadilan masyarakat agar penegakan hukum berkeadilan terwujud. Implikasinya, eksaminasi akademik harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem akuntabilitas yang bekerja bersama pengawasan internal dan pembinaan profesional, bukan sebagai kritik yang berdiri sendiri.

3.7 Rekomendasi Kerangka Eksaminasi Putusan Peradilan Agama "Menurut Hukum Islam" (Berbasis Temuan Literatur)

Berdasarkan sintesis literatur, eksaminasi akademik putusan Peradilan Agama yang "menurut hukum Islam" paling kuat bila menerapkan kerangka penilaian berlapis yang menyatukan legal-formal dan maqāṣid-substantif.

Pada lapis pertama, eksaminator menilai aspek formil dan manajemen perkara sebagaimana indikator eksaminasi yang menilai penerapan asas hukum formil, sederhana-cepat-biaya ringan, serta pemberkasan/minutasi, dan memastikan putusan yang dinilai telah inkracht agar tidak mengintervensi proses.

Pada lapis kedua, eksaminator menilai kualitas legal reasoning melalui tahapan konstatering–kualifisir–konstituir, memastikan fakta dan bukti dipertimbangkan memadai, lalu menilai koherensi hubungan antara pertimbangan dan amar (Mufid, 2020a).

Pada lapis ketiga, eksaminator menguji "kecermatan epistemik" dalam penggunaan sumber hukum Islam: apakah hakim menempatkan ijtihad pada ruang yang tepat dan tidak mengabaikan prinsip batas ijtihad ketika ada nash yang tegas, sekaligus memeriksa penggunaan kaidah fiqh agar proporsional dan berbasis analisis fakta (bukan kutipan formalistik) (Islami, 2024; Ludfi, 2023).

Pada lapis keempat, eksaminator menilai orientasi maqāṣid/maslahah dan keseimbangan nilai keadilan–kepastian–kemanfaatan sebagaimana diarahkan Mahkamah Agung dan dibahas melalui tiga orientasi keadilan (legal/moral/sosial), termasuk menguji risiko putusan non-eksekutable yang meniadakan kemanfaatan.

Pada lapis kelima, eksaminator menilai jejak etik-imparsialitas dalam dokumen putusan, selaras dengan gagasan bahwa etika profesi dan nilai Islam (kebenaran–keadilan–tanggung jawab) merupakan fondasi penting putusan, sekaligus memeriksa apakah prosedur perdamaian/mediasi/ishlāḥ dijalankan substansial, mengingat literatur menyatakan kewajiban mendamaikan sebagai bagian penting sebelum memutus (Mufid, 2020a).

________________________________________

4. Simpulan

Eksaminasi putusan menurut hukum Islam, bila ditempatkan sebagai evaluasi akademik terhadap putusan hakim Peradilan Agama, secara konseptual merupakan instrumen kontrol kualitas yang menilai putusan sebagai dokumen "hukum dalam tindakan" yang sekaligus berkontribusi pada perkembangan/pembaruan hukum Islam di Indonesia (Candra, 2020; Shobirin, 2018). Literatur menegaskan eksaminasi idealnya dilakukan terhadap putusan yang telah inkracht dan berfokus pada penilaian aspek formil, substansi pertimbangan hukum, serta konstruksi amar putusan, tanpa menjadikan eksaminasi sebagai intervensi proses peradilan (Husni, 2018).

Dalam konteks hukum Islam, eksaminasi memerlukan uji tambahan: kecermatan metodologi penemuan hukum (termasuk batas ijtihad), proporsionalitas penggunaan kaidah fiqh, serta orientasi maqāṣid/maslahah yang menyeimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar putusan tidak hanya sah secara formal tetapi juga bernilai substantif dan dapat dieksekusi (Islami, 2024; Ludfi, 2023). Sintesis literatur di bidang waris, perceraian, dispensasi kawin, hadhanah, dan ekonomi syariah menunjukkan bahwa kualitas putusan sangat ditentukan oleh kedalaman pertimbangan hukum, sensitivitas pada konteks sosial-budaya, serta kemampuan hakim mengintegrasikan rujukan hukum tertulis (KHI/KHES/UU/Perma) dengan argumentasi hukum Islam yang metodologis dan bertanggung jawab (Aprianti & Wahid, 2024; Damayanti et al., 2023; Noor et al., 2024).

Oleh karena itu, penguatan eksaminasi—baik internal maupun publik—yang memiliki parameter jelas dan terintegrasi dengan pembinaan kompetensi serta etika profesi hakim merupakan prasyarat penting agar Peradilan Agama dapat menghasilkan putusan yang berkualitas tinggi sekaligus relevan dengan dinamika masyarakat Muslim Indonesia (Wardiyah, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aprianti, I., & Wahid, St. H. (2024). Implementasi hukum Islam dalam keputusan Pengadilan Agama dalam konteks sosial budaya. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 69–81. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2451

Asni, A. (2021). Putusan serta merta dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama dalam rangka perlindungan anak. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 67–82. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115

Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan etika profesi hakim dalam mewujudkan penegakan hukum. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 10(2), 661–682. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137

Candra, M. (2020). Eksistensi Pengadilan Agama pasca penyatuan satu atap (independensi dan pengembangannya). Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 1(1), 16–23. https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12782

Chintya, A. (2023). Menerjemahkan kemaslahatan dalam putusan: Studi terhadap putusan verstek ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sijunjung. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(2), 263. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.8360

Damayanti, R. W., Pasaribu, P. S. I., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Kajian yuridis penerapan asas keberlangsungan usaha dalam penundaan kewajiban pembayaran utang untuk mencegah pailit. Jurnal Restorative Justice, 7(2), 128–143. https://doi.org/10.35724/jrj.v7i2.5596

Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 8(1). https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39

Helmi, M. (2022). Penemuan hukum cerai gugat oleh hakim pada Pengadilan Agama berdasar paradigma post-positivisme. Asy-Syari'ah, 23(2), 261–278. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15001

Husni, A. H. A. (2018). Eksistensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab dan relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia pada era reformasi. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 65–89. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.442

Islami, A. I. (2024). Measuring the quality of mashlahat and madharat in the decision of marriage dispensation. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 79–90. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.113

Ludfi, L. (2023). Keharusan ikrar talak di depan majelis hakim Pengadilan Agama perspektif maqāṣid syarī'ah Ibnu 'Āsyūr. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 6(1), 67–83. https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1086

Maharani, P. A., Siyo, S., & Agusty, R. Z. (2019). Menyoal disparitas produk hakim Pengadilan Agama antara keadilan dan kepastian hukum. JLR - Jurnal Legal Reasoning, 1(2), 121–134. https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181

Massadi, M., Gassing, Abd. Q., Jafar, U., & Salenda, K. (2018). Implementasi asas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu perspektif maslahah. Jurnal Diskursus Islam, 6(2), 201–223. https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6552

Mufid, A. (2020a). Gender analysis in contemporary Islamic discourse: Integration of metodology approach. Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 12(1), 71–92. https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i1.2303

Mufid, A. (2020b). Rekonstruksi hukum warisan di Indonesia perspektif pluralisme agama. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 7(1), 60–72. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1531

Noor, M. H., Ishaq, I., Nurcahyono, Moh. L., & Abbas, R. (2024). Upaya hakim dalam menerapkan cita keadilan pada kasus kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara di Peradilan Agama. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(1), 830. https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.3131

Nurjaman, M. I., Mubarok, A. B., Rusyana, A. Y., & Bisri, H. (2023). Teori legal realism: Konsep dan eksistensinya dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(2), 83–94. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.210

Nurlaelawati, E. (2015). Menuju kesetaraan dalam aturan kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan anak perempuan versus saudara kandung. Jurnal Indo-Islamika, 2(1), 75–90. https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1653

Purba, E. E. B. K. (2022). Analisis hukum terhadap hasil analisa tes psikologi anak sebagai pertimbangan hakim terkait pemegang hak hadhonah: Study terhadap Putusan No. 3029/Pdt.G/2021/PA. Mdn. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 16(2), 251. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8760

Putra, R. E. P. (2022). Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam perimbangan hakim di Pengadilan Agama Surakarta. Journal of Law Society and Islamic Civilization, 10(2), 140. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.63926

Rofiq, M. K. (2021). Pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad). Journal of Islamic Studies and Humanities, 6(2), 97–110. https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171

Saifuddin, S., Jamaluddin, J., & Ramziati, R. (2019). Analisa yuridis sosiologis tentang penerapan asas resmi dan patut dalam perkara perceraian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(1), 79–90. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1982

Salma, S., & Agustiar, A. (2023). Konstruksi toleransi beragama dalam wasiat wajibah melalui penerapan maqasid al-syarī'ah. Jurnal Yudisial, 15(2), 167–186. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.480

Setyowati, S. (2018). Tinjauan hukum normatif terhadap hasil eksaminasi publik atas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9(1), 101–124. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1179

Shobirin, S. (2018). Penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara kewarisan Islam di Indonesia pada tahun 1995-2014. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(1), 152. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3678

Somawinata, Y. (2009). Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 129. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545

Syarief, A. O., & Pratiwi, M. (2021). Implementasi hukum positif terhadap penetapan wasiat wajibah berdasarkan kewenangan hakim Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Das Sollen, 6(2), 62–85. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1780

Wardiyah, M. L. (2019). Penegakan hukum ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Jurnal Perspektif, 2(2), 184. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.29

Wati, E. D., Wahib, M., Faisal, F., & Harahap, A. A. (2023). Dimensi fikih moderat dalam putusan hakim atas perceraian yang disebabkan penyalahgunaan aplikasi karaoke online. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(1), 200–212. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5613

Yanti, I. (2018). Quo vadis Peradilan Agama dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(02), 255–267. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.311

Zaidah, Y., Al-Amruzi, M. F., & Hafidzi, A. (2023). Legalitas pernikahan dini melalui dispensasi kawin Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Varia Hukum, 5(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23895