01290 - Eigenrichting dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Larangan Tindakan Sepihak, Mekanisme Penyelesaian Sengketa, dan Orientasi Kemaslahatan

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep eigenrichting (tindakan main hakim sendiri) dari perspektif hukum Islam dengan menelaah relevansinya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dikenal dalam tradisi Islam. Dengan menggunakan pendekatan analisis doktrinal terhadap berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif Indonesia, kajian ini menunjukkan bahwa eigenrichting—sebagai tindakan sepihak yang sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang sah—secara prinsipil bertentangan dengan orientasi kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah) dan pencegahan mudarat yang menjadi landasan penyelesaian sengketa dalam Islam. Tradisi hukum Islam menawarkan desain penyelesaian sengketa yang terstruktur melalui perdamaian (ṣulḥ/islāḥ), arbitrase (taḥkīm), dan peradilan (qaḍā'), yang semuanya mengarahkan penyelesaian konflik jauh dari pemaksaan kehendak sepihak. Kajian ini juga membahas pentingnya penguatan status hukum kesepakatan damai, efektivitas mediasi, serta edukasi prosedur hukum sebagai strategi pencegahan eigenrichting yang berkelanjutan.

Kata kunci: eigenrichting; main hakim sendiri; ṣulḥ; mediasi; penyelesaian sengketa; maqasid syariah; kemaslahatan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of eigenrichting (self-help or taking the law into one's own hands) from the perspective of Islamic law by analyzing its relevance to dispute resolution mechanisms recognized in the Islamic tradition. Employing a doctrinal analysis approach to Islamic legal literature and Indonesian positive law, this study demonstrates that eigenrichting—as a unilateral and arbitrary act conducted without legitimate legal procedures—is fundamentally incompatible with the orientation of maslahah (maqāṣid al-sharī'ah) and the prevention of harm (mafsadah) that underpin dispute resolution in Islam. The Islamic legal tradition offers a structured framework for dispute resolution through reconciliation (ṣulḥ/iṣlāḥ), arbitration (taḥkīm), and adjudication (qaḍā'), all of which direct conflict resolution away from unilateral coercion. This study further discusses the importance of strengthening the legal standing of settlement agreements, the effectiveness of mediation, and legal procedure education as sustainable strategies for preventing eigenrichting.

Keywords: eigenrichting; self-help justice; ṣulḥ; mediation; dispute resolution; maqasid al-shari'ah; maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan: Eigenrichting sebagai "Main Hakim Sendiri" dan Relevansinya dalam Kajian Hukum Islam

Dalam wacana hukum Indonesia, eigenrichting lazim dipahami sebagai tindakan main hakim sendiri, yakni tindakan sepihak untuk melaksanakan atau memaksakan hak menurut kehendak pelaku tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan dan tanpa menempuh prosedur hukum yang sah, sehingga bercorak sewenang-wenang serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Aryati et al., 2023; Tarmizi, 2024). Karena itu, dalam hukum acara perdata, pengajuan tuntutan hak (gugatan/permohonan) diposisikan sebagai mekanisme untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan agar sengketa diselesaikan secara tertib, dan secara eksplisit dijelaskan bertujuan mencegah terjadinya eigenrichting (Aryati et al., 2023; Tarmizi, 2024). Kerangka ini penting dalam pembahasan "eigenrichting menurut hukum Islam" karena tradisi hukum Islam juga mengenal jalur-jalur penyelesaian sengketa yang terstruktur—baik melalui perdamaian maupun melalui peradilan—yang secara prinsipil diarahkan untuk menggantikan penyelesaian sepihak dan tindakan kekerasan dengan proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Prayuti et al., 2024; Sufiarina, 2017; Syarifuddin & Nadhirah, 2023).

Di tingkat praktik sosial, fenomena eigenrichting tidak hanya muncul sebagai "klaim hak" sepihak, tetapi juga dapat tampil sebagai penghukuman massa atau tindakan kekerasan oleh komunitas terhadap pihak yang dianggap bersalah. Studi tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat di Aceh, misalnya, mendeskripsikan bentuk-bentuk perlakuan masyarakat seperti penganiayaan, pemukulan, pengurungan, serta tindakan mempermalukan—misalnya memandikan dengan air selokan dan mengarak (Arwana & Arifin, 2019). Temuan tersebut relevan bagi analisis hukum Islam karena sengketa dan pelanggaran—baik yang dipersepsikan sebagai pelanggaran moral maupun pelanggaran hukum—dalam perspektif normatif menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang tidak merusak kemaslahatan umum dan tidak melahirkan mudarat baru melalui kekerasan sosial (Arwana & Arifin, 2019; Sohibi, 2023).

________________________________________

2. Konseptualisasi Eigenrichting: dari Kebutuhan "Perlindungan Hukum" ke Risiko Kesewenang-wenangan

Sejumlah literatur hukum menegaskan bahwa eigenrichting berkaitan erat dengan persoalan "siapa" yang berwenang menegakkan hak dan "bagaimana" cara penegakan itu dilakukan. Dalam konsepsi hukum acara perdata, gugatan dipahami sebagai "tuntutan hak" untuk memperoleh perlindungan dari pengadilan, dan fungsi ini ditekankan untuk mencegah main hakim sendiri (Aryati et al., 2023; Tarmizi, 2024). Dengan kata lain, ketika seseorang merasa dirugikan, jalur yang dibenarkan adalah mengajukan perkara ke lembaga yang berwenang agar diperiksa dan diputus secara adil, bukan mengeksekusi atau merampas hak secara sepihak (Aryati et al., 2023; Tarmizi, 2024). Bahkan, literatur yang meninjau penyelesaian sengketa menekankan bahwa tindakan main hakim sendiri harus dihindari agar mempertahankan kepentingan tidak melampaui batas norma yang ditentukan (Aryati et al., 2023; Pradhani, 2021).

Di ranah penyelesaian konflik, larangan terhadap tindakan sepihak ini juga ditegaskan dalam konteks lain, seperti hubungan industrial. Dalam penyelesaian konflik perusahaan dan tenaga kerja, dinyatakan bahwa secara yuridis formal para pihak "tidak diperkenankan" melakukan tindakan main hakim sendiri yang bernuansa kesewenang-wenangan dan harus menindaklanjutinya melalui penegakan hukum (law enforcement) (Manurung & Wilopo, 2021). Kerangka ini memperlihatkan rasionalitas umum yang sejalan dengan prinsip ketertiban: sengketa harus dipindahkan dari "arena kekuatan" ke "arena prosedur," sehingga penyelesaian tidak ditentukan oleh dominasi pihak tertentu, melainkan oleh mekanisme yang diakui (Aryati et al., 2023; Manurung & Wilopo, 2021).

________________________________________

3. Hukum Islam sebagai Tradisi Penyelesaian Sengketa: Perdamaian (Ṣulḥ/Islāḥ) dan Peradilan (Qaḍā')

Literatur tentang tradisi Islam menyatakan bahwa sejak lama Islam mengenal beberapa jalur penyelesaian sengketa, terutama melalui perdamaian (ṣulḥ/islāḥ), arbitrase (taḥkīm), dan pengadilan/kekuasaan kehakiman (wilāyat al-qaḍā') (Prayuti et al., 2024; Syarifuddin & Nadhirah, 2023). Dalam penjelasan tentang ṣulḥ, dikemukakan definisi yang menekankan sifatnya sebagai akad untuk memutuskan perselisihan dua pihak yang bersengketa atau mengakhiri perlawanan di antara para pihak (Prayuti et al., 2024). Karena itu, orientasi utama tradisi ini bukan pada "pembalasan sepihak," melainkan pada penghentian konflik melalui mekanisme yang disepakati dan dipandang adil oleh para pihak (Prayuti et al., 2024; Sufiarina, 2017).

Pada saat yang sama, hukum Islam juga mengakui legitimasi penyelesaian melalui hakim (qāḍī) dan menilai tidak ada kesalahan apabila masyarakat membawa persoalannya ke hadapan hakim—sebagai paradigma litigasi/peradilan (Sufiarina, 2017; Syarifuddin & Nadhirah, 2023). Namun, beberapa literatur menekankan adanya anjuran moral agar para pihak lebih mengutamakan perdamaian secara kekeluargaan (islāḥ, taḥkīm) (Sufiarina, 2017; Syarifuddin & Nadhirah, 2023), selaras dengan pandangan bahwa penyelesaian damai dalam tradisi Islam disebut ṣulḥ merupakan penyelesaian yang baik (as-ṣulḥ khair) (Adli, 2020; Sufiarina, 2017). Kerangka ganda ini penting: Islam tidak meniadakan peradilan, tetapi memberikan preferensi etis pada penyelesaian damai yang mampu mencegah eskalasi permusuhan dan menghindari dampak sosial berkepanjangan (Sohibi, 2023; Sufiarina, 2017).

Nuansa penting lain adalah batasan ruang lingkup perdamaian. Dalam pembahasan penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam, dijelaskan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui ṣulḥ: ṣulḥ dapat ditempuh pada perkara yang mengandung hak manusia (ḥaqq al-'ibād) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (ḥaqq Allāh) (Prayuti et al., 2024). Dengan demikian, hukum Islam menawarkan desain penyelesaian yang membedakan jenis kepentingan dan otoritas yang terlibat, sehingga penyelesaian tidak dilakukan secara serampangan maupun sepihak (Prayuti et al., 2024; Sohibi, 2023).

________________________________________

4. Menilai Eigenrichting dari Perspektif Nilai-nilai Hukum Islam: Ketertiban, Kemaslahatan, dan Pencegahan Mudarat

Walaupun rujukan yang disediakan terutama mengurai definisi eigenrichting dalam wacana hukum positif, konsekuensi sosialnya dapat dievaluasi melalui perangkat nilai yang juga ditekankan dalam literatur hukum Islam: kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mudarat. Dalam kajian konflik kewarisan, misalnya, ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa menurut hukum Islam perlu mengedepankan kemaslahatan bersama sebagai tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), dengan tetap memperhatikan kaidah untuk tidak mengabaikan hak-hak manusia dan menjaga hubungan baik dengan sesama (Arifin et al., 2024). Orientasi kemaslahatan ini secara konseptual bertentangan dengan eigenrichting yang bercorak sewenang-wenang dan berpotensi merusak relasi sosial, karena tindakan sepihak—terutama bila disertai kekerasan—cenderung menghasilkan kerusakan hubungan dan membuka ruang konflik lanjutan (Arifin et al., 2024; Arwana & Arifin, 2019).

Studi empiris tentang eigenrichting terhadap pelaku khalwat menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat berwujud kekerasan fisik dan tindakan mempermalukan di ruang publik (Arwana & Arifin, 2019). Literatur tersebut juga menempatkan penegakan hukum pada "jalur hukum" (legal corridor) melalui lembaga penegak hukum, dan menyebut peradilan sebagai "benteng terakhir" dalam tertib hukum (Arwana & Arifin, 2019). Dalam kerangka nilai Islam yang memprioritaskan penyelesaian damai (islāḥ) dan mekanisme formal qaḍā' saat dibutuhkan, tindakan kekerasan sosial semacam ini sulit dipertahankan sebagai jalan penyelesaian yang bermartabat dan berkeadilan, terlebih ketika negara/otoritas telah menyediakan prosedur hukum dan upaya edukasi untuk meminimalkan main hakim sendiri (Arwana & Arifin, 2019; Syarifuddin & Nadhirah, 2023).

Dalam literatur lain, perdamaian/rekonsiliasi dalam pandangan peradilan Islam dipandang dapat menghindarkan dampak dendam (kusumat) dan dapat dikukuhkan oleh hakim menjadi putusan pengadilan agar memiliki akibat hukum yang kuat (Prayuti et al., 2024; Sohibi, 2023). Ini menegaskan satu prinsip sintesis: penyelesaian sengketa idealnya menghindari tindakan sepihak, tetapi juga memastikan bahwa kesepakatan damai tidak berhenti sebagai moral suasion semata—melainkan dapat diberi kekuatan hukum agar mencegah siklus pembalasan dan eigenrichting baru ketika salah satu pihak ingkar (Latip et al., 2024; Sohibi, 2023).

________________________________________

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Dianjurkan dan Bagaimana Ini Mencegah Eigenrichting

Literatur tentang penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam dan hukum Indonesia sama-sama menegaskan adanya dua jalur besar: litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan), dengan variasi mekanisme seperti musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi (Adli, 2020; Prayuti et al., 2024; Syarifuddin & Nadhirah, 2023). Dalam tradisi Islam, jalur non-peradilan mencakup musyawarah/islāḥ (ṣulḥ) dan taḥkīm, sedangkan jalur peradilan adalah qaḍā' (Adli, 2020; Prayuti et al., 2024). Dengan desain ini, penegakan hak tidak dilakukan oleh "pihak yang merasa benar" melalui tindakan sepihak, melainkan dialihkan ke forum yang memungkinkan verifikasi, dialog, dan penilaian yang lebih objektif—baik melalui mediator/hakam atau melalui hakim (Prayuti et al., 2024; Syarifuddin & Nadhirah, 2023).

Konsep mediasi dalam Islam juga dikaitkan dengan gagasan hakam sebagaimana dipaparkan dalam kajian Q.S. al-Nisā' ayat 35, yakni penggunaan penengah dari pihak keluarga suami dan istri untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan perselisihan (Sukino et al., 2023). Literatur tentang penempatan mediasi di Pengadilan Agama juga mengaitkan penyelesaian sengketa keluarga melalui jalur hakam sebagai solusi penting dalam tradisi Islam (Mahrus, 2019; Sukino et al., 2023). Dalam konteks pencegahan eigenrichting, signifikansi hakam/mediator terletak pada fungsi menahan konflik agar tidak berubah menjadi pemaksaan kehendak sepihak—baik dengan kekerasan maupun dengan perebutan hak tanpa prosedur—melalui perundingan yang dibantu pihak ketiga netral (Mahrus, 2019; Sukino et al., 2023).

Pada tataran prosedural di Indonesia, mediasi di pengadilan diatur sebagai bagian dari mekanisme beracara. Definisi mediasi sebagai proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator ditegaskan dalam rujukan yang mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 (Tarmizi, 2024; "Untitled," 2022). Beberapa kajian menjelaskan bahwa dalam pengadilan, proses mediasi bersifat wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara berlanjut (Rohman, 2018; Rohman & Sugeng, 2018). Secara konseptual, kewajiban ini dapat dipahami sebagai perangkat institusional untuk menekan kecenderungan pihak bersengketa mengeksternalisasi konflik ke bentuk-bentuk pemaksaan atau tindakan sepihak, karena sistem "memaksa" para pihak untuk terlebih dahulu mengeksplorasi perdamaian yang disupervisi (Rohman, 2018; "Untitled," 2022).

Namun, literatur juga mencatat problem implementasi: mediasi kerap dipersepsi hanya sebagai formalitas, sehingga efektivitasnya tidak otomatis tinggi (PUSPASARI et al., 2020; Saidurrahman, 2014). Temuan seperti ini penting bagi pencegahan eigenrichting: bila mediasi gagal membangun kepercayaan dan itikad baik, maka para pihak bisa kembali memilih jalur koersif—baik koersif sosial maupun koersif prosedural lewat litigasi panjang—yang masing-masing memiliki risiko konflik lanjutan (PUSPASARI et al., 2020; Saidurrahman, 2014). Karena itu, dimensi itikad baik dalam mediasi dan pembentukan kesepakatan menjadi elemen yang berulang ditekankan dalam kajian alternatif penyelesaian sengketa (APS), termasuk definisi APS yang berbasis kesepakatan dan itikad baik para pihak (Tarmizi, 2024), serta pembahasan bahwa mediasi memerlukan komitmen para pihak untuk mencapai mufakat (PUSPASARI et al., 2020; Puspitasari, 2016).

________________________________________

6. Kekuatan Mengikat Hasil Perdamaian: Mengurangi Ruang "Balas Sendiri" Pascakesepakatan

Salah satu problem utama penyelesaian damai di luar pengadilan adalah kekuatan mengikat dan daya paksa pelaksanaannya. Literatur tentang perdamaian dalam pandangan peradilan Islam dan hukum positif menegaskan bahwa agar perdamaian memiliki akibat hukum kuat terhadap para pihak, kesepakatan perlu dimintakan penguatan pengadilan sehingga menjadi putusan; jika kemudian salah satu pihak tidak menaati, pengadilan dapat melakukan eksekusi (Sohibi, 2023). Kajian tentang status hukum kesepakatan perdamaian di luar pengadilan juga menegaskan adanya perbedaan status: "Kesepakatan Perdamaian" pada dasarnya berkedudukan seperti perjanjian biasa, sedangkan "Akta Perdamaian" dari mediasi di pengadilan memiliki kekuatan hukum lebih sempurna sehingga ketika ada pengingkaran dapat diajukan permohonan eksekusi (Latip et al., 2024). Secara praktis, pembedaan ini relevan untuk pencegahan eigenrichting: semakin lemah daya paksa pelaksanaan kesepakatan, semakin terbuka peluang pihak yang dirugikan "mengambil jalan sendiri" ketika pihak lain ingkar (Latip et al., 2024; Sohibi, 2023).

Studi lapangan tentang mediator tokoh masyarakat dalam sengketa waris di Desa Wonosalam memberikan ilustrasi tambahan: peran tokoh masyarakat sebagai mediator dinilai penting dalam membuka dan memimpin proses mediasi, memberi nasihat, serta menjaga harmoni; namun hasil mediasi tersebut disebut tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dieksekusi karena tidak dikukuhkan dalam akta perdamaian atau surat perdamaian sebagaimana rujukan norma yang dikutip (Jamil, 2005). Walaupun pada konteks setempat hasilnya dipatuhi, kerentanan pada kasus-kasus lain tetap ada: ketika kepatuhan tidak muncul, kekurangan daya ikat formal dapat memicu konflik ulang dan membuka ruang eigenrichting (Jamil, 2005; Latip et al., 2024). Karena itu, sintesis yang dapat ditarik dari literatur adalah bahwa Islam menganjurkan perdamaian (ṣulḥ/islāḥ), tetapi dalam konteks negara modern dan plural, penguatan formal kesepakatan damai melalui mekanisme yang sah dapat menjadi instrumen pencegahan penting terhadap tindakan sepihak (Latip et al., 2024; Sohibi, 2023).

________________________________________

7. Aplikasi pada Beberapa Jenis Sengketa: Waris dan Wakaf sebagai Contoh Konteks "Hak Manusia" (Ḥaqq al-'Ibād)

Sengketa waris sering dipaparkan sebagai sengketa yang sensitif karena menyangkut hubungan kekeluargaan, sehingga jalur damai dipandang penting agar tidak memutus hubungan keluarga (Arifin et al., 2024; Rohman, 2018). Kajian tentang konflik pembagian warisan menekankan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui litigasi di pengadilan atau non-litigasi melalui mediasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemerintah setempat, dan pencegahan dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat berdasarkan kaidah hukum Islam (Arifin et al., 2024). Dalam perspektif pencegahan eigenrichting, rekomendasi tersebut secara substantif memindahkan penyelesaian dari "dominasi" dan "keserakahan"—yang disebut sebagai faktor konflik—menuju forum musyawarah dan/atau pengadilan yang berorientasi pada kemaslahatan (Arifin et al., 2024; Rohman, 2018). Dengan demikian, hak ahli waris tidak dipertarungkan lewat penguasaan fisik sepihak, melainkan melalui mekanisme yang diakui dan dapat dipertanggungjawabkan (Arifin et al., 2024; Aryati et al., 2023).

Dalam sengketa wakaf, mekanisme bertahap juga terlihat jelas. Disebutkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh melalui dua jalur, non-litigasi dan litigasi, dengan mediasi sebagai APS non-litigasi yang sering digunakan, serta prosedurnya mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 (Ngadja et al., 2023). Selain itu, UU No. 41 Tahun 2004 sebagaimana dikutip dalam kajian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat; bila tidak berhasil, dapat melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Amer & Gobel, 2019). Pola bertingkat ini penting dalam konteks Islam karena sengketa wakaf pada umumnya berada pada ranah hak manusia—pengelolaan dan penguasaan aset untuk kemanfaatan—sehingga jalur musyawarah/perdamaian diprioritaskan untuk mencegah timbulnya mudarat lanjutan dan menjaga kemaslahatan (Amer & Gobel, 2019; Prayuti et al., 2024). Sekali lagi, ini adalah antitesis dari eigenrichting yang mengabaikan prosedur dan menormalisasi paksaan sepihak (Arwana & Arifin, 2019; Pradhani, 2021).

________________________________________

8. Pencegahan Eigenrichting sebagai Agenda Edukasi dan Penguatan Institusi Penyelesaian Sengketa

Kajian tentang eigenrichting terhadap pelaku khalwat menekankan bahwa salah satu faktor yang memicu seringnya tindakan main hakim sendiri adalah kurangnya sosialisasi terkait tata cara penyelesaian pelanggaran hukum yang berlaku; pemerintah melalui institusi terkait melakukan upaya sosialisasi dan respons cepat aparat saat terjadi penangkapan pasangan yang diduga khalwat (Arwana & Arifin, 2019). Pola kebijakan ini memperlihatkan bahwa pencegahan eigenrichting tidak cukup dengan larangan normatif; ia memerlukan edukasi, akses prosedur, dan kapasitas institusi agar masyarakat tidak merasa "harus" menuntaskan persoalan melalui penghukuman sosial (Arwana & Arifin, 2019; PUSPASARI et al., 2020).

Dalam konteks sengketa perdata di Pengadilan Agama, problem mediasi yang hanya menjadi formalitas dan keterbatasan kualitas mediator juga dicatat sebagai faktor yang menurunkan keberhasilan mediasi (PUSPASARI et al., 2020; Saidurrahman, 2014). Literatur lain menegaskan bahwa kelalaian hakim yang tidak menempuh prosedur mediasi dapat mengakibatkan cacat formil, yang menunjukkan betapa mediasi diposisikan sebagai instrumen penting dalam desain penyelesaian sengketa modern (PUSPASARI et al., 2020; "Untitled," 2022). Jika mediasi efektif, ia berpotensi mengurangi permusuhan, mempercepat penyelesaian, dan menekan biaya sosial dari konflik—semua ini selaras dengan orientasi perdamaian yang ditekankan dalam tradisi ṣulḥ/islāḥ (Prayuti et al., 2024; "Untitled," 2022). Sebaliknya, bila mediasi gagal secara sistemik, ia berisiko menjadi sekadar "ritual prosedural" yang tidak menutup peluang eigenrichting di masyarakat, khususnya pada sengketa yang sangat emosional atau yang melibatkan stigma sosial (Arwana & Arifin, 2019; Saidurrahman, 2014).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan, eigenrichting sebagai tindakan main hakim sendiri dipahami sebagai pelaksanaan atau pemaksaan hak secara sepihak, sewenang-wenang, dan tanpa prosedur hukum yang sah, yang dalam doktrin hukum acara perdata justru ingin dicegah melalui mekanisme gugatan/tuntutan hak agar pihak memperoleh perlindungan pengadilan (Aryati et al., 2023; Tarmizi, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, desain penyelesaian sengketa yang ditawarkan tradisi Islam—yakni perdamaian (ṣulḥ/islāḥ), taḥkīm, dan peradilan (qaḍā')—menunjukkan arah normatif untuk mengakhiri sengketa melalui kesepakatan dan/atau otoritas yang sah, dengan prioritas etis pada perdamaian untuk perkara yang terkait hak manusia (Prayuti et al., 2024; Syarifuddin & Nadhirah, 2023). Karena itu, eigenrichting pada dasarnya tidak sejalan dengan orientasi kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah) dan pencegahan mudarat yang ditekankan dalam penyelesaian sengketa keluarga seperti waris dan dalam sengketa wakaf, sekaligus berisiko memunculkan kekerasan sosial sebagaimana terlihat dalam praktik main hakim sendiri di masyarakat (Amer & Gobel, 2019; Arifin et al., 2024; Arwana & Arifin, 2019). Penguatan mediasi yang efektif, penguatan status hukum kesepakatan damai—misalnya melalui akta perdamaian—dan edukasi/sosialisasi prosedur hukum merupakan rangkaian strategi yang dalam literatur diproyeksikan untuk menutup ruang tindakan sepihak dan menjaga penyelesaian sengketa tetap berada dalam koridor damai dan berkeadilan (Arwana & Arifin, 2019; Latip et al., 2024; Sohibi, 2023).

________________________________________

Daftar Referensi

Adli, A. S. M. (2020). Penyelesaian sengketa waris adat bagi masyarakat beragama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(1), 74. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p06

Amer, N., & Gobel, R. T. S. (2019). Pembubaran organisasi kemasyarakatan perspektif siyasah syar'iyyah dan negara hukum. Al-Mizan, 15(2), 244–267. https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1322

Arifin, I. Z., Azizah, L. N., Raharjo, D. G., D, K. S. A., & Asnawi, M. (2024). Mediation as an alternative to resolving inherited disputes of congenital children: Juridical and economic perspectives. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 136–150. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.107

Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dorongan pemenuhan hak asasi manusia. Jambura Law Review, 1(2), 212–236. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399

Aryati, R., Vensuri, H., Ridha, H. M., & Winanda, M. Z. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa (APS) perdata dalam hukum acara perdata. Journal of Social Science and Digital Marketing, 3(2), 47–62. https://doi.org/10.47927/jssdm.v3i2.670

Jamil, A. (2005). Lembaga perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam pandangan peradilan Islam dan hukum positif. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 12(29), 99–110. https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art8

Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2024). Penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediasi: Jalan terbaik menyelesaikan masalah. MJHKI, 1(1), 48–57. https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.4

Mahrus, A. (2019). Kekuatan hukum penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Al-Hukama, 9(1), 47–75. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.47-75

Manurung, S. P., & Wilopo, K. C. N. (2021). Mereduksi praktik eigenrichting dan menyeimbangkan kedudukan hukum para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 284–305. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3197

Ngadja, R., Latupono, B., & Angga, L. O. (2023). Peran mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 57. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1552

PUSPASARI, N. I., Dewik, N. S., Aisiyah, S. A., & Hidayah, N. P. (2020). Penyelesaian sengketa pembiayaan dengan objek jaminan hak tanggungan pada bank syariah di Kota Malang. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 24–36. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3371

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124

Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2024). Efektivitas mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen kesehatan. Syntax Idea, 6(3), 1533–1544. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165

Puspitasari, R. (2016). Kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jurnal Dinamika Penelitian, 16(1). https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.1.175-204

Rohman, A. N. (2018). Penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 12(1), 20. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2543

Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas mekanisme small claim court dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 387. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

Saidurrahman, S. (2014). Perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 344. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.344-360

Sohibi, M. (2023). Penyelesaian sengketa gadai syariah atas jaminan barang gadai syariah. Indonesia Berdaya, 4(4), 1453–1478. https://doi.org/10.47679/ib.2023588

Sufiarina, S. (2017). Urgensi Pengadilan Agama sebagai penyelesai sengketa ekonomi syariah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(2), 204. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no2.1489

Sukino, S., Suriaatmadja, T. T., & Syafrinaldi, S. (2023). Penyelesaian sengketa non-performing loan melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata (eksekusi jaminan hak tanggungan). Jurnal Hukum Magnum Opus, 6(2), 137–149. https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.9293

Syarifuddin, S., & Nadhirah, I. (2023). Peran mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penyelesaian diskriminasi dan penelantaran anak akibat perceraian orang tua. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(3), 2129–2138. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1598

Tarmizi, T. (2024). Upaya penyelesaian konflik pembagian harta warisan masyarakat di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 16(1), 41. https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701

Untitled. (2022). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1