01289 - Duplik dalam Hukum Acara Peradilan Agama: Kajian Prosedural dan Perspektif Nilai Hukum Islam

Abstract

Duplik, as the defendant's response to the plaintiff's reply (replik), constitutes the final stage of the written exchange (jawab-menjawab) in civil procedural law before the evidentiary phase commences. This article examines the concept of duplik within the framework of the Religious Courts (Peradilan Agama) in Indonesia, which holds jurisdiction over specific civil matters involving Muslim parties. Through a doctrinal and conceptual analysis of procedural law literature, court practice, and Islamic legal values, this study explores: (1) the definition and procedural position of duplik; (2) its normative basis between HIR/RBg and the Rv; (3) its adaptation in electronic litigation (e-litigasi) under Supreme Court Regulation No. 1 of 2019; (4) its substantive function in strengthening the defendant's position; and (5) its relevance to Islamic legal values, particularly maqāṣid al-syarī'ah. The study concludes that although duplik does not originate from classical fiqh terminology, its function as a procedural instrument that ensures balanced opportunity for response (audi et alteram partem) aligns with the Islamic legal orientation of promoting welfare (maṣlaḥah) and preventing harm (mafsadah). In the context of Religious Court proceedings, duplik serves as a mechanism for ensuring procedural justice that is compatible with Islamic legal objectives.

Keywords: duplik, replik, Religious Courts, hukum acara perdata, maqāṣid al-syarī'ah, e-litigasi

________________________________________

Abstrak

Duplik, sebagai tanggapan tergugat atas replik penggugat, merupakan tahap terakhir pertukaran dokumen jawab-menjawab dalam hukum acara perdata sebelum memasuki fase pembuktian. Artikel ini mengkaji konsep duplik dalam kerangka Peradilan Agama di Indonesia, yang berwenang memeriksa perkara-perkara tertentu bagi pihak yang beragama Islam. Melalui analisis doktrinal dan konseptual terhadap literatur hukum acara, praktik peradilan, serta nilai-nilai hukum Islam, kajian ini menelaah: (1) definisi dan posisi prosedural duplik; (2) landasan normatifnya antara HIR/RBg dan Rv; (3) adaptasinya dalam persidangan elektronik (e-litigasi) berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019; (4) fungsi substantifnya dalam memperkuat posisi tergugat; serta (5) relevansinya dengan nilai hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī'ah. Kajian menyimpulkan bahwa meskipun duplik tidak berasal dari terminologi fikih klasik, fungsinya sebagai instrumen prosedural yang menjamin ruang tanggapan timbal-balik (audi et alteram partem) sejalan dengan orientasi hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam konteks persidangan Peradilan Agama, duplik berfungsi sebagai mekanisme penjamin keadilan prosedural yang selaras dengan tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: duplik, replik, Peradilan Agama, hukum acara perdata, maqāṣid al-syarī'ah, e-litigasi

________________________________________

1. Pendahuluan: Duplik sebagai Konsep Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Agama

Dalam praktik persidangan perdata di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama—yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam—dikenal tahapan jawab-menjawab antara para pihak yang lazim disusun berurutan mulai dari jawaban, replik, hingga duplik sebelum memasuki tahap pembuktian dan kesimpulan (Azis et al., 2021; Putra, 2023). Pola tahapan tersebut juga dinyatakan dalam uraian mekanisme pemeriksaan perkara di Peradilan Agama yang menempatkan replik sebagai tanggapan penggugat atas jawaban tergugat, dan duplik sebagai tanggapan tergugat atas replik, sebelum berlanjut ke pembuktian, kesimpulan, dan putusan/penetapan (Azis et al., 2021; Putra, 2023).

Dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, alur pemeriksaan acara biasa juga dipaparkan dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan (Ihzafitri et al., 2022; Saragih et al., 2022). Dengan demikian, "duplik" pada dasarnya merupakan bagian dari teknik beracara (hukum acara) yang digunakan untuk memastikan adanya ruang tanggapan timbal-balik (jawab-menjawab) sebelum perkara memasuki fase pembuktian (Ardianto et al., 2021; Azis et al., 2021).

Walaupun istilah "duplik" bukanlah istilah fikih klasik yang identik dengan terminologi muamalah atau munakahat, ia menjadi penting ketika topik "duplik menurut hukum Islam" dibahas dalam konteks Indonesia. Hal ini disebabkan Peradilan Agama menjalankan fungsi peradilan bagi orang-orang Islam dalam perkara-perkara tertentu, dan dalam praktiknya mengoperasionalkan hukum acara perdata untuk memeriksa perkara, termasuk menggunakan tahapan jawab-menjawab replik–duplik (Ihzafitri et al., 2022; Putra, 2023). Karena itu, pembahasan "duplik menurut hukum Islam" secara evidensial paling kuat diletakkan pada: (i) kedudukan duplik dalam prosedur beracara Peradilan Agama, dan (ii) kesesuaiannya dengan orientasi nilai hukum Islam—misalnya tujuan kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah)—sebagai kerangka etis-filosofis yang kerap digunakan dalam studi hukum Islam kontemporer (Azhar et al., 2015; Huda & Mashudi, 2023).

________________________________________

2. Definisi Duplik dan Hubungannya dengan Replik

Sejumlah sumber dalam kajian hukum acara mendefinisikan replik sebagai jawaban penggugat—baik tertulis maupun lisan—terhadap jawaban tergugat, yang pada pokoknya dimaksudkan untuk meneguhkan dalil gugatan dan mematahkan alasan penolakan tergugat (Rifqi, 2020). Adapun duplik didefinisikan sebagai jawaban tergugat terhadap replik penggugat, yang juga dapat diajukan secara tertulis maupun lisan (Putra, 2023).

Definisi serupa juga muncul dalam kajian hukum acara di luar Peradilan Agama. Misalnya, dalam pembahasan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, duplik dijelaskan sebagai "jawaban kedua" atau "jawaban balik" tergugat atas replik penggugat, yang dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, dan setelah duplik tahapan jawab-menjawab dinilai cukup untuk beralih ke pembuktian (Ardianto et al., 2021; Azis et al., 2021). Keseragaman definisi lintas konteks tersebut memperlihatkan bahwa duplik secara fungsional dipahami sebagai tahap yang menutup rangkaian saling-tanggapan tertulis/lisan sebelum pembuktian (Ardianto et al., 2021; Azis et al., 2021).

Dalam praktik lembaga/organisasi yang menangani perkara perdata, duplik juga dipahami sebagai dokumen bantahan atas replik yang berfungsi sekaligus sebagai pelengkap jawaban, dan penyusunannya dinyatakan mengikuti teknik penyusunan jawaban/eksepsi (Salim & Muttaqin, 2020). Sumber ini juga menegaskan bahwa duplik tidak selalu wajib disampaikan, tetapi bila penggugat mengajukan replik, pihak tergugat (atau penangan perkara) lazim menyiapkan duplik sebagai bantahan dan pelengkap jawaban (Salim & Muttaqin, 2020). Contoh empirik ketidakwajiban duplik dapat ditemukan dalam studi putusan/penanganan perkara di Pengadilan Agama, ketika pihak termohon memilih tidak mengajukan duplik setelah replik diajukan, tanpa implikasi bahwa proses perkara otomatis berhenti pada tahap itu (Hafizd & Harahap, 2023).

________________________________________

3. Duplik sebagai Tahap Terakhir "Pertukaran Surat" dalam Jawab-Menjawab Perdata

Rangkaian jawab-menjawab dalam pemeriksaan perkara perdata lazim dipaparkan sebagai urutan: pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, dan duplik tergugat (Putra, 2023; Saragih et al., 2022). Dalam kerangka ini, duplik diposisikan sebagai tahap akhir dari pertukaran dokumen/argumentasi—yang sering juga disebut "pertukaran surat"—sebelum pembuktian, karena setelah duplik proses jawab-menjawab dinilai telah cukup dan tahapan berikutnya adalah pembuktian (Ardianto et al., 2021; Azis et al., 2021).

Uraian tahapan demikian juga ditemukan dalam pembahasan tata cara pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, yang secara eksplisit menempatkan duplik sebagai langkah kelima setelah replik, lalu dilanjutkan pembuktian, kesimpulan, dan putusan/penetapan (Azis et al., 2021; Putra, 2023). Dalam sengketa bisnis melalui pengadilan (litigasi), tahapan acara biasa perdata juga dipaparkan mencakup replik dan duplik sebelum pembuktian dan kesimpulan (Suharto, 2018), sehingga memperkuat bahwa duplik dipahami sebagai penutup tahap jawab-menjawab.

Namun, praktik jawab-menjawab tidak selalu berhenti "sekali putaran" sampai duplik. Dalam studi tentang kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tahapan replik–duplik disebut dapat terjadi berulang-ulang sampai terdapat "titik temu" dalam tanggapan para pihak dan hakim menilai tahap tersebut cukup (Daud & Saputra, 2017). Dengan demikian, "duplik" tetap dipahami sebagai respons tergugat terhadap replik, tetapi praktiknya bisa berlangsung dalam beberapa siklus replik–duplik sampai hakim menutupnya untuk beralih ke pembuktian (Daud & Saputra, 2017), sejalan dengan pemahaman bahwa fungsi jawab-menjawab adalah menajamkan isu sengketa sebelum pembuktian.

________________________________________

4. Landasan Normatif dan Praktik: antara HIR/RBg, Praktik Peradilan, dan Regulasi E-Litigasi

Kajian mengenai hukum acara perdata di Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perdata di pengadilan masih menggunakan ketentuan yang bersumber dari HIR dan RBg (Hartini, 2012). Dalam perkembangan praktik, setelah agenda jawaban, penggugat diberi kesempatan menyampaikan replik dan selanjutnya tergugat menyampaikan duplik (Hartini, 2012). Akan tetapi, kajian mengenai simplifikasi prosedur beracara juga menekankan sisi lain: secara teoritis duplik tidak diatur dalam HIR/RBg, melainkan disebut diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv), meskipun dalam praktik jawab-menjawab perdata tetap mengenal pola jawaban–replik–duplik (Sayuti & Wijaya, 2019).

Dengan kata lain, terdapat nuansa antara: (i) praktik yang mapan menggunakan duplik dalam jawab-menjawab, dan (ii) perdebatan teoretik mengenai basis pengaturan eksplisitnya dalam HIR/RBg (Hartini, 2012; Sayuti & Wijaya, 2019). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa "duplik" adalah institusi praktik prosedural yang hidup, sekaligus contoh bagaimana praktik peradilan dapat beroperasi melampaui keterbatasan teks normatif warisan kolonial tertentu (Hartini, 2012; Sayuti & Wijaya, 2019).

Perkembangan berikutnya yang relevan adalah hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Studi tentang implementasi Perma tersebut menegaskan bahwa pendaftaran perkara secara elektronik mencakup pula pengelolaan dokumen proses persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui sistem elektronik (Suwardi, 2021). Secara konseptual, pembahasan mengenai e-litigasi pada PTUN juga menyatakan bahwa e-litigasi berlaku untuk proses persidangan yang meliputi penyampaian gugatan/permohonan dan jawab-menjawab (jawaban, replik, duplik), pembuktian, kesimpulan, hingga putusan/penetapan (Mafruh et al., 2021).

Dalam kajian pergeseran hukum berperkara, Perma No. 1 Tahun 2019 juga dikutip mengatur persidangan elektronik untuk proses penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan (Mirwan, 2020). Artinya, pada level regulasi modern Mahkamah Agung, keberadaan duplik justru ditegaskan sebagai bagian dari rangkaian proses yang dapat dilakukan secara elektronik (Mafruh et al., 2021; Mirwan, 2020; Suwardi, 2021).

________________________________________

5. Bentuk Duplik (Lisan/Tertulis) dan Praktik Pembacaan di Persidangan

Dalam literatur hukum acara, duplik dinyatakan dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan, sama seperti replik (Putra, 2023). Penjelasan serupa muncul dalam kajian prosedur di Peradilan Agama yang menyatakan duplik dapat dibuat oleh tergugat sendiri (in person) atau kuasa hukumnya, serta dapat diajukan secara lisan maupun tertulis (Putra, 2023). Dalam praktik peradilan, pembahasan mengenai prosedur jawab-menjawab juga menjelaskan bahwa replik umumnya digunakan untuk memperkuat dalil gugatan, sedangkan duplik untuk memperkuat dalil jawaban (Sayuti & Wijaya, 2019).

Akan tetapi, sumber yang sama juga menyebut bahwa secara ideal replik dan duplik dibacakan di persidangan, namun dalam praktik hal tersebut jarang dilakukan (Sayuti & Wijaya, 2019). Dengan demikian, dari sisi bentuk dan penyampaian, duplik bersifat fleksibel (lisan/tertulis), namun dalam praktik modern sering diperlakukan sebagai dokumen tertulis yang tidak selalu dibacakan secara verbal di persidangan (Putra, 2023; Sayuti & Wijaya, 2019).

Peran kuasa hukum juga tampak signifikan pada tahap duplik. Kajian tentang peran advokat dalam perkara perdata menyatakan bahwa pihak yang bukan sarjana/ahli hukum dapat mengalami kesulitan membuat surat gugatan, replik, duplik, memori banding, atau kasasi, sehingga bergantung pada advokat (Rahayu et al., 2023). Dalam konteks lembaga yang menangani sengketa di pengadilan, pembuatan replik dan duplik juga digambarkan sebagai bagian dari rangkaian kerja advokasi bersama eksepsi, pembuktian, saksi, kesimpulan, hingga putusan (Salim & Muttaqin, 2020). Dengan demikian, secara sosiologis-prosedural, duplik bukan hanya "tahap", melainkan juga "produk" kerja hukum yang sering memerlukan keterampilan teknis penyusunan argumentasi dan struktur dokumen (Rahayu et al., 2023; Salim & Muttaqin, 2020).

________________________________________

6. Substansi Duplik: Bantahan atas Replik dan Penguatan Posisi Tergugat

Dalam definisi yang digunakan dalam literatur hukum acara, duplik adalah jawaban tergugat terhadap replik yang bertujuan meneguhkan jawaban tergugat atas gugatan (Putra, 2023). Dalam praktik advokasi, duplik disebut berfungsi sebagai bantahan atas replik dan juga sebagai pelengkap jawaban, dengan teknik penyusunan yang pada dasarnya sama dengan jawaban/eksepsi (Salim & Muttaqin, 2020). Kerangka ini menyiratkan bahwa ruang lingkup duplik idealnya berfokus pada penanggapan terhadap hal-hal yang dipersoalkan atau dikembangkan penggugat dalam replik, sehingga mempertahankan konsistensi bantahan tergugat atau memperjelas posisinya (Salim & Muttaqin, 2020).

Pada praktik yang lebih kompleks, jika jawaban tergugat memuat rekonvensi, maka replik dapat sekaligus berfungsi sebagai tanggapan atas jawaban konvensi dan jawaban atas rekonvensi. Konsekuensinya, duplik dapat memuat duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi sesuai konstruksi jawab-menjawab yang terjadi (Sayuti & Wijaya, 2019). Penjelasan ini menunjukkan bahwa substansi duplik dapat menjadi lebih kaya ketika struktur perkara mencakup gugatan balik (rekonvensi), sehingga duplik tidak semata "bantahan singkat" tetapi dapat mengandung beberapa lapis respons sesuai posisi para pihak dalam konvensi dan rekonvensi (Sayuti & Wijaya, 2019).

________________________________________

7. Duplik, Kontrol Kualitas Gugatan, dan Implikasi Formil (Obscuur Libel)

Tahap jawab-menjawab, termasuk replik–duplik, juga penting untuk menilai kualitas formil gugatan. Kajian tentang interpretasi asas ultra petitum partium di Pengadilan Agama Klaten menegaskan bahwa keaktifan hakim dalam memeriksa perkara berlangsung sejak gugatan masuk hingga jawab-menjawab (replik–duplik), dan bila pada tahap ini sudah tampak cacat gugatan secara formil, persidangan dapat tidak dilanjutkan ke pembuktian dan langsung ke musyawarah majelis hakim (Putri, 2024). Dengan demikian, duplik tidak hanya berfungsi untuk memperkuat posisi tergugat, tetapi juga dapat menjadi fase krusial untuk menampilkan atau menegaskan keberatan yang berimplikasi pada diterima/tidaknya gugatan sebelum memasuki pembuktian (Ardianto et al., 2021; Putri, 2024).

Nuansa ini berkelindan dengan diskursus tentang putusan yang dijatuhkan sebelum para pihak mendapat kesempatan jawab-menjawab secara memadai. Kajian hukum acara di Pengadilan Agama Lamongan menggambarkan kekhawatiran bahwa pengadilan dapat menjatuhkan putusan sebelum para pihak diberikan kesempatan menyampaikan jawab-menjawab (pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik), yang dipandang berpotensi menimbulkan polemik (Hartini, 2012). Pada sisi lain, contoh perkara tertentu di Pengadilan Agama Lamongan juga dipaparkan sebagai perkara yang pada prosesnya para pihak "diberi kesempatan" melakukan jawab-menjawab berupa pembacaan gugatan dan penyampaian jawaban–replik–duplik, tetapi kemudian putusan dijatuhkan dengan pertimbangan gugatan kabur (obscuur libel) (Hartini, 2012).

Kedua uraian ini menunjukkan bahwa: (i) tahap duplik dipandang sebagai bagian dari kesempatan prosedural yang bernilai bagi fairness beracara, dan (ii) hasil jawab-menjawab dapat berkorelasi dengan penilaian formil terhadap kejelasan gugatan (Hartini, 2012; Putri, 2024).

________________________________________

8. Duplik dalam Persidangan Elektronik (E-Litigasi): Dokumen, Jadwal, Verifikasi, dan Persetujuan Para Pihak

Perkembangan teknologi informasi di lingkungan peradilan memunculkan pengaturan bahwa dokumen jawab-menjawab (jawaban, replik, duplik) dapat dikirim/diunggah secara elektronik. Kajian tentang pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Agama menegaskan bahwa dalam persidangan elektronik, majelis hakim menetapkan dan mengumumkan jadwal bagi para pihak untuk menyampaikan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan (Alakeel, 2020). Studi implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri juga menyatakan bahwa persidangan elektronik bermula dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan; dokumen dikirim sesuai jadwal yang tertera di sistem (SIPP), dan mekanisme pengawasan penerimaan–verifikasi–pengiriman dokumen dilakukan oleh majelis hakim (Suwardi, 2021).

Kajian lain mengenai e-litigasi juga menyatakan bahwa jadwal sidang terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP dan bahwa e-litigasi dimulai dari jawab-menjawab (jawaban, replik, duplik) serta kesimpulan (Hafid & Arif, 2024). Dengan demikian, dalam e-litigasi, duplik tetap menempati posisi yang sama sebagai respons atas replik, tetapi medium penyampaiannya bergeser menjadi unggahan dokumen elektronik dengan mekanisme verifikasi oleh majelis (Alakeel, 2020; Hafid & Arif, 2024; Suwardi, 2021).

Akan tetapi, penerapan persidangan elektronik tidak selalu otomatis karena memerlukan persetujuan para pihak. Kajian mengenai e-litigasi menegaskan bahwa persidangan elektronik untuk perkara perdata/perdata agama (dan lainnya) memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat; tanpa persetujuan tersebut persidangan elektronik tidak berjalan dengan sendirinya (Hafid & Arif, 2024). Dalam analisis pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui e-court/e-litigasi, dinyatakan bahwa untuk pihak penggugat persetujuan dianggap telah diberikan saat mendaftar perkara secara elektronik, sementara jadwal penyampaian jawaban, replik, dan duplik ditetapkan hakim/hakim ketua dan diinformasikan melalui sistem informasi pengadilan (Yuniarto et al., 2022). Dengan demikian, "duplik" dalam e-litigasi tetap merupakan tahap prosedural, namun keberlangsungannya dalam format elektronik bergantung pada desain persetujuan dan penjadwalan oleh pengadilan sebagaimana diatur Perma (Hafid & Arif, 2024; Yuniarto et al., 2022).

Dari aspek administrasi dan pembuktian keotentikan, studi efektivitas e-court dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta menyatakan bahwa selain mengunggah dokumen jawaban, replik, dan duplik, para pihak juga perlu menyiapkan berkas asli jawaban–replik–duplik untuk ditunjukkan pada sidang pembuktian guna membuktikan kevalidan dokumen yang telah diunggah (Assaalimah, 2021). Dalam sengketa ekonomi syariah pada masa pandemi Covid-19, praktik e-litigasi juga digambarkan memungkinkan para pihak cukup mengunggah jawaban, replik, dan duplik pada agenda jawab-menjawab, sementara pemeriksaan saksi dapat kembali dilakukan secara offline (Saragih et al., 2022). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa e-litigasi memodernisasi pertukaran dokumen termasuk duplik, tetapi tetap menyisakan kebutuhan verifikasi/penunjukan dokumen asli pada fase pembuktian (Assaalimah, 2021; Saragih et al., 2022).

________________________________________

9. Duplik dalam Perkara Voluntair (Permohonan) dan Alasan Tidak Adanya Replik–Duplik

Tidak semua perkara di Pengadilan Agama memerlukan replik–duplik. Dalam perkara permohonan (voluntair) yang tidak memiliki lawan (tidak bersifat contentiosa), studi tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang menegaskan bahwa tidak ada replik dan duplik karena perkara ini tidak berkarakter sengketa dan penetapannya bersifat declaratoir (R. F. Putra, 2024). Penjelasan ini memperlihatkan bahwa duplik adalah instrumen prosedural yang melekat pada model pemeriksaan perkara yang bersifat sengketa (contentiosa) dan membutuhkan jawab-menjawab antara dua pihak yang berlawanan posisi (Azis et al., 2021; R. F. Putra, 2024).

Dengan demikian, "duplik menurut hukum Islam" dalam praktik Peradilan Agama bersifat kontekstual: ia hadir pada perkara sengketa, tetapi tidak relevan pada permohonan yang bersifat unilateral (Azis et al., 2021; R. F. Putra, 2024).

________________________________________

10. Perbandingan: Duplik dalam Hukum Acara Pidana dan Peringatan agar Tidak Mencampuradukkan Rezimnya

Istilah "duplik" juga dikenal dalam praktik persidangan pidana, tetapi kedudukannya diperdebatkan. Kajian tentang Pasal 156 KUHAP menyoroti bahwa dalam praktik persidangan pidana, duplik dipahami sebagai jawaban atau sanggahan terdakwa/penasihat hukum terhadap tanggapan (replik) penuntut umum; namun penulis menekankan adanya problem karena Pasal 156 KUHAP tidak membenarkan eksistensi duplik sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hakim, sehingga posisi duplik dalam praktik pidana dipandang "sangat rendah" dan bahkan dapat ditolak (Barliansyah, 2023).

Rujukan ini penting sebagai catatan metodologis bahwa pembahasan duplik dalam konteks Peradilan Agama (perdata/perdata agama) tidak dapat disamakan begitu saja dengan rezim pidana, sebab perdebatan normatifnya berbeda (Barliansyah, 2023), sementara dalam uraian prosedur perdata/perdata agama, duplik justru dipaparkan sebagai bagian tahapan yang lazim sebelum pembuktian (O. Putra, 2023; Saragih et al., 2022).

________________________________________

11. Membaca Duplik dalam Horizon Nilai Hukum Islam: Kemaslahatan, Pencegahan Mudarat, dan Keadilan Prosedural

Kajian maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan manusia; secara konseptual ia diarahkan untuk "mengambil kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ)" dan "menolak keburukan/kerusakan (daf' al-mafāsid)" (Azhar et al., 2015). Dalam kajian lain yang juga menggunakan kerangka maqāṣid, kemaslahatan dan pemeliharaan harta (hifẓ al-māl) disebut sebagai bagian penting dalam menilai kesesuaian suatu praktik dengan maqāṣid (Huda & Mashudi, 2023). Sementara itu, dalam fikih muamalah dikenal prinsip yang dirujuk dari hadis "tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan)", yang dipakai sebagai basis normatif untuk perlindungan dan pencegahan kerugian dalam relasi/transaksi (Oktaviani et al., 2022).

Walaupun rujukan-rujukan tersebut tidak membahas "duplik" sebagai terminologi prosedural, ia menyediakan kerangka nilai untuk membaca mekanisme peradilan sebagai sarana mencegah mudarat dan mendorong keadilan melalui prosedur yang memberi ruang kepada para pihak untuk saling menanggapi secara tertib.

Jika kerangka nilai tersebut ditempatkan berdampingan dengan struktur prosedural Peradilan Agama yang memberikan kesempatan jawab-menjawab sampai duplik sebelum pembuktian (Azis et al., 2021; O. Putra, 2023), maka secara konseptual mekanisme duplik dapat dipahami sebagai bagian dari desain prosedur yang membuka kesempatan tergugat untuk mempertahankan kepentingannya melalui bantahan atas replik penggugat (O. Putra, 2023). Dalam praktik e-litigasi, jadwal penyampaian jawaban–replik–duplik yang ditetapkan dan diverifikasi oleh majelis hakim juga dapat dibaca sebagai upaya menertibkan pertukaran dokumen agar pemeriksaan perkara berjalan terstruktur (Alakeel, 2020; Suwardi, 2021).

Pada titik ini, relevansi "duplik menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia terutama tampak bukan karena istilahnya berasal dari fikih, melainkan karena ia merupakan instrumen prosedural di Peradilan Agama yang berfungsi menata kesempatan pembelaan dan memperjelas duduk perkara, yang pada akhirnya beririsan dengan orientasi kemaslahatan dan pencegahan mudarat yang menjadi tujuan syariat dalam literatur maqāṣid (Azhar et al., 2015; Oktaviani et al., 2022).

________________________________________

12. Penutup

Duplik dalam praktik peradilan perdata/perdata agama adalah tanggapan tergugat atas replik penggugat, yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dan lazim diposisikan sebagai tahap terakhir dalam rangkaian jawab-menjawab sebelum pembuktian (Ardianto et al., 2021; Azis et al., 2021; O. Putra, 2023). Dalam Peradilan Agama, pola ini dipaparkan sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan perkara—baik dalam sengketa keluarga maupun sengketa ekonomi syariah—sebelum pembuktian, kesimpulan, dan putusan (Ihzafitri et al., 2022; O. Putra, 2023).

Meski ada catatan teoretik bahwa duplik tidak diatur dalam HIR/RBg dan lebih terkait Rv, praktik jawab-menjawab tetap mengenal duplik dan regulasi modern (Perma No. 1 Tahun 2019) justru mengafirmasi duplik sebagai bagian proses persidangan elektronik (Mirwan, 2020; Sayuti & Wijaya, 2019; Suwardi, 2021). Dalam perspektif nilai hukum Islam, kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan mafsadah memberikan horizon untuk memahami pentingnya mekanisme prosedural yang menjamin ruang tanggapan timbal-balik, termasuk duplik, sebagai bagian dari tata kelola sengketa yang tertib dan berorientasi keadilan (Azhar et al., 2015; Oktaviani et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alakeel, K. A. (2020). Lima studi kasus dalam asas konflik kepentingan serta kesamaan antara fiqih dan hukum. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 243–259. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5502

Ardianto, R. D., Syahuri, T., & Chandra, M. (2021). Pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara melalui aplikasi e-court dan e-litigasi. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(5), 1369–1390. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620

Assaalimah, N. A. (2021). Teori pertukaran (natural certainty contract) dan teori percampuran (natural uncertainty contracts). Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 40–54. https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.3.1.40-54

Azhar, A., Zainol, M. Z., & Rahman, M. N. A. (2015). Kontrak tukaran matawang asing melalui internet: Satu tinjauan hukum. UUM Journal of Legal Studies, 6. https://doi.org/10.32890/uumjls.6.2015.4593

Azis, I., Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2021). Analisis konsep anjak piutang dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau dari keputusan DSN-MUI dan konsep akad hiwalah dalam surat edaran Bank Indonesia. Nobel Management Review, 2(2), 237–248. https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1872

Barliansyah, Muh. Z. R. (2023). Interpretasi majelis hakim Pengadilan Agama Klaten atas asas ultra petitum partium. Jurnal Impresi Indonesia, 2(3), 251–265. https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202

Daud, M. K., & Saputra, R. (2017). Problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama: Studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(2), 435–458. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2377

Hafid, A., & Arif, A. F. (2024). Analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan Pengadilan Agama dengan No. Register 1/PDT.G.S/2023/PA.LMG. Masadir: Jurnal Hukum Islam, 4(02), 930–946. https://doi.org/10.33754/masadir.v4i02.1290

Hafizd, J. Z., & Harahap, V. J. (2023). Peran subbagian advokasi dan dokumentasi hukum sekretariat jenderal dalam penyelesaian sengketa MPR RI. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 31–40. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.634

Hartini, Mrs. (2012). Pengecualian terhadap penerapan asas ultra petitum partium dalam beracara di Pengadilan Agama. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(2), 381. https://doi.org/10.22146/jmh.16271

Huda, M. A. A. I., & Mashudi, M. (2023). Pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Jombang. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 11(2), 203–218. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2073

Ihzafitri, E. I., Roihanah, R., Salsabila, R. A., & Mudhi'ah, Q. F. (2022). Implementasi kewenangan ex-officio hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jurnal Antologi Hukum, 2(2), 222–235. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1329

Mafruh, M. H., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pada masa pandemi Covid-19. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(2), 542–556. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.697

Mirwan, A. (2020). Implementasi Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jis UU No. 3 Tahun 2006 jis UU No. 50 Tahun 2009 pada perkara perceraian: Studi kasus pada Pengadilan Agama Klas 1.A Palu. Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 1(1), 21–38. https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.2

Oktaviani, E. A., Waluyo, W., & Hermawan, S. (2022). Peran aparat pengawasan internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Jurnal Discretie, 3(1), 25. https://doi.org/10.20961/jd.v3i1.61657

Putra, O. (2023). Pasal 156 KUHAP ditinjau dari asas audi et alteram partem. Pattimura Legal Journal, 2(2), 148–154. https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.9574

Putra, R. F. (2024). Konsep nilai tukar rupiah, aliran modal asing dan kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif Islam. Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 61. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v4i2.11311

Putri, R. A. (2024). Efektivitas pelayanan sistem e-court dalam kasus hukum perdata: Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2023. Indonesian Journal of Sharia and Law, 1(1), 60–64. https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i1.267

Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 1171–1179. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841

Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi Pengadilan Agama. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7(1), 70–82. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935

Salim, A., & Muttaqin, E. B. (2020). Persidangan elektronik (e-litigasi) pada peradilan tata usaha negara. Paulus Law Journal, 2(1), 15–25. https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150

Saragih, M. J. P., Afrizal, T., & Herinawati, H. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik: Studi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 5(2). https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000

Sayuti, M. N., & Wijaya, W. (2019). E-money ditinjau dari dimensi maqāṣid al-syarī'ah. Jurnal Al-Qardh, 3(1), 13–27. https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1182

Suharto, S. (2018). Pengkajian praktek tugas wewenang dan prosedur sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Diversi: Jurnal Hukum, 1(2), 114. https://doi.org/10.32503/diversi.v1i2.131

Suwardi, S. (2021). Korelasi peran hakam (juru damai) dengan mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Ensiklopedia Social Review, 2(2), 200–210. https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686

Yuniarto, B., Rodiya, Y., Saefuddin, D. A., & Maulana, M. A. (2022). Analisis dampak reward dan punishment perspektif teori pertukaran sosial dan pendidikan Islam. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(4), 5708–5719. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3350