01275 - Derivatif: Hak dan Kewenangan Turunan dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

This article examines the concept of "derivative" in Islamic law, understood as a right or authority obtained through the transfer or devolution of another party's rights. Using a normative legal research approach through literature synthesis, this article analyzes the principal forms of derivative rights and authorities recognized in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), including hawalah (transfer of receivables), wakalah (delegation of authority), ibra' (release of obligation), syuf'ah (preemptive acquisition right), wakaf (endowment), and inheritance. The findings indicate that derivative rights in Islamic law are not merely abstract concepts of "derived rights," but rather the product of valid contracts of transfer or representation (hawalah, wakalah, wakaf/gift, ibra', inheritance) that are simultaneously governed by Sharia restrictions, including the prohibition of gharar (uncertainty) and maysir (speculation), as well as prohibitions against transfer schemes that automatically vest collateral ownership in creditors. This article also discusses the distinction between derivative rights in the sense of derived rights/authority and derivative instruments in modern finance, emphasizing that the validity of any derivative right under Islamic law depends on the legitimacy of the mechanism by which such right was transferred or created.

Keywords: derivative rights, Islamic law, hawalah, wakalah, transfer of rights, fiqh muamalah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "derivatif" dalam hukum Islam, yang dipahami sebagai hak atau kewenangan yang diperoleh melalui pengalihan atau penurunan hak dari pihak lain. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif melalui sintesis kepustakaan, artikel ini menganalisis bentuk-bentuk utama hak dan kewenangan derivatif yang diakui dalam fikih muamalah, meliputi hawalah (pemindahan piutang), wakalah (pendelegasian kewenangan), ibra' (pelepasan kewajiban), syuf'ah (hak mengambil alih kepemilikan), wakaf, dan pewarisan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak derivatif dalam hukum Islam bukan sekadar konsep abstrak "hak turunan", melainkan produk dari akad pengalihan atau perwakilan yang sah (hawalah, wakalah, wakaf/hibah, ibra', waris) yang sekaligus dikendalikan oleh batasan syariah, termasuk larangan gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi), serta larangan atas skema pengalihan yang secara otomatis menjadikan barang jaminan menjadi milik kreditur. Artikel ini juga membahas pembedaan antara hak derivatif dalam arti hak/kewenangan turunan dan instrumen derivatif dalam keuangan modern, dengan menekankan bahwa validitas setiap hak derivatif menurut hukum Islam bergantung pada keabsahan mekanisme pengalihan atau pembentukannya.

Kata kunci: hak derivatif, hukum Islam, hawalah, wakalah, pengalihan hak, fikih muamalah

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam konteks hukum, istilah derivatif (turunan) dapat dipahami sebagai hak atau kewenangan yang tidak lahir "pertama kali" pada diri seseorang, melainkan muncul karena adanya pengalihan/penurunan dari hak pihak lain yang lebih dahulu ada. Pengertian "hak" sendiri dapat mencakup "milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya; serta wewenang menurut hukum" sebagaimana dikutip melalui rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kajian BPHTB (الدليمي & المزوري, 2022).

Dalam praktik hukum korporasi di Indonesia, istilah "derivative right (hak derivatif)" bahkan digunakan secara teknis untuk menggambarkan hak pemegang saham minoritas mengajukan derivative action (gugatan derivatif) atas nama perseroan, yakni "hak dan kewenangan" yang bersifat turunan karena bertumpu pada "hak utama (primary right) dari perseroan" namun dilaksanakan oleh pemegang saham. Kerangka ini membantu menegaskan gagasan inti "derivatif" sebagai hak yang keberlakuannya bergantung pada adanya hak asal (primary/original right) dan mekanisme representasi atau pengalihan yang diakui hukum.

Namun, ketika topik "derivatif" dibahas menurut hukum Islam, fokus pembahasannya bergeser dari semata terminologi korporasi menuju prinsip-prinsip fikih muamalah tentang bagaimana hak (haq) dan kewenangan (wilayah/kuasa bertindak) dapat berpindah atau dijalankan oleh pihak lain melalui mekanisme yang dibenarkan syariah. Sumber-sumber yang tersedia dalam rujukan yang diberikan menunjukkan bahwa pengalihan hak (misalnya piutang/tagihan) dalam praktik modern (cessie) sering dipetakan dalam fikih melalui akad hawalah (pemindahan tagihan), sedangkan pendelegasian kewenangan bertindak dipahami melalui akad wakalah (pemberian kuasa) (Muhasan, 2019; Nefi & Warman, 2008).

Dengan demikian, "derivatif menurut hukum Islam" paling operasional dijelaskan sebagai hak/kewenangan yang lahir dan dapat dijalankan karena adanya pemindahan (pengalihan) atau perwakilan (delegasi/kuasa) yang sah menurut akad-akad syariah, dengan syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu (Muhasan, 2019; Nefi & Warman, 2008).

________________________________________

II. Kerangka Umum Fikih Pengalihan Hak: Akad, Penyerahan, dan Kewenangan Pihak yang Mengalihkan

Rujukan yang tersedia menegaskan bahwa perpindahan hak dalam transaksi—baik dalam pembahasan "pengalihan piutang" maupun "peralihan kepemilikan"—tidak berdiri sendiri, melainkan mensyaratkan adanya peristiwa/akad yang menjadi dasar (titel) serta tindakan penyerahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas objek tersebut.

Dalam studi mengenai keabsahan pengalihan kepemilikan tanah berbasis perjanjian utang-piutang menurut hukum Islam, ditegaskan bahwa untuk "perolehan hak milik" harus ada dua prasyarat: (i) adanya peristiwa atau perbuatan hukum untuk memindahkan hak milik, dan (ii) dilakukannya penyerahan; keduanya "harus dibuat dan dilakukan oleh seorang yang berhak" untuk bertindak bebas atas objek yang dialihkan (Abdullah et al., 2019). Pola yang selaras juga tampil dalam kajian cessie yang menegaskan syarat pokok agar benda/hak menjadi milik penerima penyerahan: penyerahan harus didasarkan pada titel/peristiwa perdata dan dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pemilikan atas benda/hak yang diserahkan.

Bahkan, dalam uraian cessie dalam tinjauan hukum Islam disebutkan secara eksplisit bahwa "hak milik/kekuasaan termasuk di dalam syarat pelaksanaan akad dalam hukum Islam", dan "dengan adanya perjanjian dan penyerahan, maka hak milik terhadap suatu objek akad telah berpindah" (Nefi & Warman, 2008). Rangkaian ini menunjukkan bahwa "hak derivatif" (hak turunan) pada penerima pengalihan pada dasarnya adalah produk dari: (a) akad/titel yang sah, (b) penyerahan/pemindahan yang sesuai bentuk objeknya, dan (c) kewenangan pihak pengalih untuk mengalihkan (Abdullah et al., 2019; Nefi & Warman, 2008).

Kerangka tersebut penting karena tidak setiap "klaim derivatif" otomatis sah menurut syariah. Contoh pembatasan tegas muncul pada kasus pengalihan kepemilikan barang jaminan kepada pemberi pinjaman ketika debitur gagal bayar: penelitian yang menilai akta notaris pengalihan kepemilikan tanah dari pengutang ke pemiutang (berbasis perjanjian utang-piutang) menyimpulkan bahwa peralihan semacam itu batal demi hukum menurut hukum Islam; solusi yang dibenarkan adalah barang jaminan dijual untuk menutup utang, kelebihan (jika ada) dikembalikan, dan jika masih kurang maka sisa utang tetap menjadi tanggungan pengutang (Abdullah et al., 2019).

Di sini terlihat bahwa "hak turunan" yang muncul dari klausul atau skema yang dilarang tidak diakui sebagai hak yang sah (tidak melahirkan kewenangan yang halal), meskipun secara formal dibuat dalam instrumen tertulis (Abdullah et al., 2019). Artinya, derivatif menurut syariah bukan hanya soal "berasal dari hak orang lain", melainkan juga harus berasal dari mekanisme yang dibenarkan syariah (Abdullah et al., 2019; Nefi & Warman, 2008).

________________________________________

III. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewenangan Derivatif dalam Hukum Islam

3.1 Hawalah: Hak Menagih yang Berpindah kepada Pihak Lain

Dalam fikih, pemindahan hak tagih/piutang dipahami melalui akad hawalah. Artikel tentang hadis-hadis jasa menegaskan perbedaan penekanan definisi antarmazhab: Mazhab Hanafi menekankan aspek "kewajiban membayar utang", sementara Maliki, Hanbali, dan Syafi'i menekankan "pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain" (Muhasan, 2019). Pemindahan tersebut menciptakan keadaan "derivatif" secara langsung: pihak penerima hawalah memperoleh hak menuntut pembayaran yang sebelumnya melekat pada pihak pengalih (Muhasan, 2019).

Sementara itu, pada level hubungan antara fikih dan praktik hukum perdata modern, kajian "cessie dalam tinjauan hukum Islam" menyatakan bahwa pengalihan piutang dalam hukum perdata (cessie) "di dalam Islam dikenal dengan hawalah", dengan pemetaan peran: kreditur pemindah piutang (cedent) disebut muhal, kreditur baru (cessionaris) disebut muhal 'alaih, dan debitur disebut cessus (dalam teks juga disebut muhil) (Nefi & Warman, 2008). Kajian ini juga menyatakan bahwa dalam konteks "jual beli piutang", cessie diposisikan sebagai hawalah haqq (pemindahan hak/piutang/tagihan/dayn) (Nefi & Warman, 2008).

Dengan demikian, hak menagih yang "derivatif" dalam syariah dapat dipahami sebagai hak baru yang secara substansi sama (menagih utang), tetapi subjek pemegang haknya berubah melalui akad pengalihan yang dipetakan sebagai hawalah (Muhasan, 2019; Nefi & Warman, 2008).

Namun, rujukan yang sama juga menunjukkan adanya nuansa ketidaksepadanan penuh antara syarat cessie menurut KUH Perdata dengan syarat-syarat pembentukan akad hawalah. Kesimpulannya menyatakan bahwa "cessie requirements according to the Civil Code have not fulfilled the entire requirements for the formation of the contract contained in hawalah" (Nefi & Warman, 2008). Bahkan pada isu retro cessie (pengalihan kembali), disebutkan perbedaan pendapat: ulama Hanafi membolehkan, sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkan (Nefi & Warman, 2008). Ini menunjukkan bahwa "hak derivatif" berbasis pengalihan piutang tidak otomatis seragam penilaiannya; validitasnya bergantung pada pemenuhan struktur akad hawalah dan perbedaan ijtihad yang diakui dalam rujukan (Nefi & Warman, 2008).

3.2 Wakalah: Kewenangan Bertindak yang Diderivasi melalui Kuasa/Perwakilan

Selain pengalihan hak tagih, "derivatif" dalam syariah juga tampak sebagai kewenangan bertindak yang muncul karena perwakilan. Artikel hadis-hadis jasa menyatakan bahwa akad wakalah diaplikasikan pada layanan transfer perbankan; bank berposisi sebagai wakil dari nasabah pengirim dengan imbalan biaya administrasi, dan transfer dipandang diperbolehkan dengan syarat biaya tidak melampaui kewajaran serta tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan dari jasa (Muhasan, 2019). Struktur ini menggambarkan "kewenangan derivatif": bank tidak memiliki hak asal atas dana nasabah, tetapi memperoleh kewenangan bertindak untuk melakukan tindakan tertentu karena diberi kuasa (wakalah) (Muhasan, 2019).

Rujukan lain yang membahas posisi advokat dalam perspektif Islam juga menggunakan konsep yang sejalan: wakaalah dipahami sebagai pemberian wewenang/kekuasaan kepada pihak lain untuk menangani urusan tertentu, di mana penerima wewenang menggantikan pemberi wewenang dalam periode yang ditentukan. Walaupun konteksnya profesi advokat, substansi konseptualnya relevan untuk menjelaskan derivasi kewenangan: kewenangan bertindak tidak melekat sendiri pada penerima kuasa, tetapi "diturunkan" dari pemberi kuasa melalui akad perwakilan (Muhasan, 2019). Dengan demikian, derivatif dalam arti "kewenangan" menurut syariah dapat diposisikan sebagai otoritas yang sah karena perwakilan (wakalah), bukan karena kepemilikan hak asal (Muhasan, 2019).

3.3 Ibra' dan Hibah Utang: Derivasi Status Hukum Debitur melalui Pelepasan atau Pemindahan Hak Kreditur

Rujukan yang tersedia juga memperlihatkan bahwa hak/kedudukan derivatif dapat timbul bukan hanya dari pertukaran (mu'awadhah), melainkan dari tindakan sepihak (tabarru') berupa pengguguran hak atau pemberian. Studi tentang "hibah al-dayn" (hibah utang) menunjukkan bahwa baik isqath (pengguguran) maupun tamlik (pemilikan/pemindahan kepemilikan) dipahami sebagai tindakan sepihak yang lahir dari kehendak kreditur tanpa bergantung pada penerimaan debitur; kreditur membebaskan debitur dari utang dan dengan itu kondisi tanggungan debitur berubah (Saragih et al., 2023).

Uraian ini menegaskan konsep "isqath" sebagai "jatuh/hilang dan penghapusan" yang bermakna pelepasan hak-hak yang melekat dalam tanggungan, cukup dengan kerelaan kreditur, tidak memerlukan formalitas tertentu kecuali untuk pembuktian, serta harus sampai pada pengetahuan debitur (Saragih et al., 2023). Dalam skema ini, "hak derivatif" pada debitur muncul sebagai akibat pelepasan hak kreditur: debitur memperoleh status bebas dari tuntutan (dengan konsekuensi perubahan posisi hukum) karena kreditur menggugurkan hak tagihnya (Saragih et al., 2023).

Selaras dengan itu, kajian penyelesaian utang di perbankan syariah menegaskan bahwa makna ibra' adalah al-tamlik (perpindahan kepemilikan atas barang atau hak) karena adanya pembebasan kewajiban pembayaran oleh pemilik piutang, sehingga terjadi perpindahan terkait piutang kepada pihak yang berutang (Mulyani et al., 2022). Walaupun formula redaksinya berbeda, kedua rujukan sama-sama menggambarkan derivasi keadaan hukum yang timbul dari tindakan kreditur (pelepasan/pembebasan) yang menghasilkan perubahan hak/kewajiban pihak debitur (Mulyani et al., 2022; Saragih et al., 2023). Dari sudut "derivatif", status/hak baru debitur bersumber dari tindakan hukum pihak lain (kreditur) yang melepaskan atau memindahkan unsur hak tertentu (Mulyani et al., 2022; Saragih et al., 2023).

3.4 Syuf'ah: Derivasi Hak Mengambil Alih untuk Mencegah Kemudaratan

Dalam literatur yang disediakan, syuf'ah dijelaskan sebagai akad yang di dalamnya terjadi pemindahan hak milik kepada rekan syirkah sesuai harga untuk mencegah kemudaratan (Mulyani et al., 2022). Lebih lanjut, disebutkan rujukan "Majalla al-Ahkam al-'Adaliyah" tentang siapa yang berhak atas syuf'ah (misalnya pemilik bersama, pihak yang memiliki percampuran hak, dan tetangga langsung) (Mulyani et al., 2022).

Walaupun uraian ini tidak merinci seluruh bangunan fiqhnya, ia cukup untuk memperlihatkan pola "derivatif": hak seseorang untuk mengambil alih kepemilikan lahir bukan dari transaksi pasar biasa semata, tetapi dari posisi hukum sebelumnya (misalnya relasi syirkah/kemelekatan hak) yang menurunkan prioritas tertentu dalam perolehan hak (Mulyani et al., 2022). Dengan kata lain, hak syuf'ah adalah bentuk derivasi hak akuisisi yang bergantung pada "hak asal" berupa kedekatan/partisipasi dalam kepemilikan atau keterkaitan hak tertentu sebagaimana diuraikan dalam rujukan (Mulyani et al., 2022).

3.5 Wakaf sebagai Mekanisme Pengalihan Hak yang Berorientasi Kepentingan Agama/Umum

Untuk objek-objek yang bersifat hak kekayaan intelektual (HKI), rujukan menyatakan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pengalihan. Artikel tentang pengalihan hak merek melalui wakaf menjelaskan bahwa wakaf—dipahami sebagai transfer kepemilikan atau hak pakai merek—semestinya dimotivasi pertimbangan keagamaan atau kepentingan umum, dan karenanya transfer melalui wakaf "akan selalu dibuat dalam perpetuity (selamanya)" (Sembiring et al., 2023). Namun, rujukan yang sama juga menegaskan adanya kemungkinan "wakaf sementara" menurut UU wakaf, tetapi mekanismenya bukan pengalihan kepemilikan merek, melainkan menggunakan perjanjian lisensi yang hanya memindahkan hak menggunakan merek kepada nazhir, bukan title kepemilikannya (Sembiring et al., 2023).

Ini penting untuk menegaskan bahwa derivasi hak dapat bertingkat: ada derivasi yang memindahkan kepemilikan penuh (wakaf permanen dalam penjelasan rujukan), dan ada derivasi terbatas yang hanya memindahkan hak guna/pakai (lisensi), bergantung pada struktur hukum dan akad yang dipakai (Sembiring et al., 2023).

Dalam isu hak cipta, rujukan lain menyatakan bahwa pemegang hak cipta tidak hanya pencipta, tetapi bisa dimiliki pihak lain "melalui pengalihan hak"; pengalihan tersebut merupakan wujud hak mutlak pencipta dan melahirkan konsekuensi yuridis yang berbeda bagi pemegang hak yang memperoleh melalui pengalihan (Dalimunthe & Rizkianti, 2020). Rujukan yang sama menekankan bahwa "hak moral tetap berada pada pencipta meskipun telah terjadi pengalihan hak cipta dalam bentuk apapun" dan perpindahan hak ekonomi ditentukan oleh bentuk pengalihan (misalnya wakaf/hibah/wasiat versus perjanjian lisensi) (Dalimunthe & Rizkianti, 2020).

Dengan demikian, "hak derivatif" dalam wakaf/hibah HKI (menurut rujukan) terutama mengenai hak ekonomi, sedangkan hak moral tidak turut berpindah (Dalimunthe & Rizkianti, 2020). Hal ini konsisten dengan penjelasan lain yang menyatakan bahwa bila hak cipta dialihkan melalui penyerahan, maka terjadi pengalihan keseluruhan hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dalam jangka waktu yang disepakati, sedangkan lisensi membedakannya karena pencipta masih memiliki hak ekonomi tertentu (Bisma et al., 2023). Kombinasi rujukan ini menunjukkan bahwa dalam syariah (dan konstruksi hukum yang dibahas dalam sumber), derivasi hak atas HKI memerlukan pembedaan: hak ekonomi dapat dialihkan/diturunkan, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta (Bisma et al., 2023; Dalimunthe & Rizkianti, 2020).

3.6 Pewarisan sebagai Derivasi Hak karena Kematian

Rujukan terkait sukuk tabungan menunjukkan bahwa "peralihan hak milik dapat dilakukan melalui pewarisan" dengan merujuk pada ketentuan umum cara memperoleh hak milik yang salah satunya adalah pewarisan. Di sisi lain, rujukan hak cipta menegaskan bahwa pengalihan hak cipta dapat terjadi melalui pewarisan, hibah, zakat, wakaf (dalam pandangan penulis artikel tersebut), dan perjanjian lisensi sebagai mekanisme pemberian izin menikmati hak ekonomi dalam jangka waktu tertentu (Dalimunthe & Rizkianti, 2020).

Meskipun dua rujukan ini berbeda objek (sukuk dan hak cipta), keduanya konsisten bahwa pewarisan adalah jalur "derivatif" klasik: hak berpindah karena peristiwa kematian pewaris, bukan karena transaksi komersial (Dalimunthe & Rizkianti, 2020). Dengan demikian, "derivatif" dalam hukum Islam—sebagaimana tercermin dalam rujukan—mencakup pula peralihan hak akibat waris, yang mengubah subjek pemegang hak secara hukum (Dalimunthe & Rizkianti, 2020).

________________________________________

IV. Batasan Syariah: Derivatif Tidak Sah jika Dibangun dari Unsur yang Dilarang atau Skema yang Tidak Dibolehkan

Sumber yang tersedia juga menegaskan bahwa pembahasan "derivatif" dapat bertemu dengan istilah derivatif dalam arti instrumen keuangan modern. Kajian kontrak berjangka emas menyatakan bahwa kontrak berjangka merupakan bagian dari instrumen derivatif yang nilainya berbasis underlying asset; dalam konsep syariah, kejelasan barang (kualitas/kuantitas) dan penyerahan menjadi esensial, sementara dalam transaksi derivatif hal tersebut bukan yang utama sehingga terdapat unsur yang dilarang, yaitu maysir dan gharar (Kaonang, 2017). Karena itu, rujukan tersebut menyatakan perlunya mekanisme tertentu agar transaksi derivatif tidak bertentangan dengan syariat, yang di Indonesia difasilitasi melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (Kaonang, 2017).

Pada level definisi umum, kajian resi gudang juga menyebut derivatif sebagai instrumen keuangan yang nilainya diturunkan/didasarkan pada nilai aktiva/instrumen/komoditas lain, dan menekankan bahwa derivatif hanya ada jika instrumen utama (underlying) ada (Rahmadinata, 2022). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa istilah "derivatif" dalam praktik kontemporer bisa bermakna ganda: (i) hak/kewenangan turunan (derivative rights/authority), dan (ii) produk/kontrak turunan berbasis underlying asset (derivative instruments) (Kaonang, 2017; Rahmadinata, 2022). Meski berbeda domain, keduanya memperlihatkan kehati-hatian syariah pada unsur ketidakjelasan dan spekulasi dalam struktur "turunan" tertentu (Kaonang, 2017; Rahmadinata, 2022).

Di luar itu, pembatasan syariah terhadap "hak derivatif" juga tampak pada larangan menjadikan barang jaminan otomatis berpindah menjadi milik pemberi pinjaman saat debitur gagal bayar. Penelitian mengenai pengalihan kepemilikan tanah melalui transaksi utang-piutang menyatakan adanya larangan hadis tentang mengalihkan kepemilikan barang jaminan utang kepada pemberi utang; solusi yang ditawarkan adalah penjualan barang jaminan untuk menutupi utang dengan pengembalian sisa kepada pengutang jika ada, atau sisa utang tetap menjadi tanggungan jika hasil penjualan kurang (Abdullah et al., 2019).

Dalam perspektif "derivatif", ini berarti meskipun pihak kreditur mencoba "menurunkan" kepemilikan kepada dirinya melalui klausul jaminan, syariah (menurut rujukan) tidak mengakui derivasi hak semacam itu karena bertentangan dengan batasan yang ditegaskan (Abdullah et al., 2019). Dengan demikian, sebuah "hak/kewenangan turunan" hanya bernilai syar'i jika mekanisme turunnya hak tersebut sejalan dengan akad yang dibenarkan dan tidak mengandung larangan substantif (Abdullah et al., 2019; Kaonang, 2017).

________________________________________

V. Sintesis Konseptual: Merumuskan Derivatif menurut Hukum Islam

Berdasarkan keseluruhan rujukan yang tersedia, "derivatif menurut hukum Islam" (dalam arti hak/kewenangan yang diperoleh dari pengalihan atau penurunan hak pihak lain) dapat disintesis sebagai berikut.

Pertama, derivatif adalah hak atau otoritas yang keberadaannya bergantung pada hak asal pihak lain, sebagaimana analoginya tampak jelas dalam konsep "hak derivatif" pada gugatan derivatif korporasi (hak turunan yang bertumpu pada hak utama perseroan).

Kedua, dalam fikih muamalah, derivasi itu termanifestasi terutama melalui akad-akad pengalihan hak dan perwakilan: hawalah untuk pemindahan hak tagih (Muhasan, 2019; Nefi & Warman, 2008), wakalah untuk pelimpahan kewenangan bertindak—misalnya layanan transfer perbankan (Muhasan, 2019)—serta tindakan tabarru' seperti ibra' atau hibah utang yang mengubah kedudukan hukum debitur melalui pelepasan hak kreditur (Mulyani et al., 2022; Saragih et al., 2023).

Ketiga, derivasi hak dapat juga lahir dari mekanisme sosial-keagamaan seperti wakaf—yang menurut rujukan berorientasi kepentingan agama/umum dan cenderung bersifat permanen, dengan variasi wakaf sementara yang dikonstruksi sebagai lisensi/hak pakai (Sembiring et al., 2023)—serta pewarisan sebagai peralihan hak karena kematian (Dalimunthe & Rizkianti, 2020).

Keempat, validitas "derivatif" menurut syariah dibatasi: ia tidak diakui jika dibangun dari struktur yang dilarang (misalnya ketidakjelasan dan spekulasi pada derivatif tertentu yang memunculkan gharar/maysir) atau dari skema jaminan yang mengubah jaminan menjadi milik kreditur secara otomatis (yang dinilai batal menurut rujukan) (Abdullah et al., 2019; Kaonang, 2017).

________________________________________

VI. Penutup

Artikel ini—dengan keterbatasan pada sumber yang disediakan—menunjukkan bahwa "derivatif" dalam horizon hukum Islam bukan semata persoalan "hak turunan" secara abstrak, melainkan hasil dari akad pengalihan/kuasa yang sah (hawalah, wakalah, wakaf/hibah, ibra', waris) sekaligus dikendalikan oleh batasan syariah (menghindari gharar/maysir dan skema pengalihan yang dilarang) (Abdullah et al., 2019; Kaonang, 2017; Nefi & Warman, 2008; Saragih et al., 2023; Sembiring et al., 2023).

Pemahaman yang komprehensif tentang derivatif dalam hukum Islam dengan demikian mensyaratkan tidak hanya identifikasi "dari mana hak itu berasal", tetapi juga verifikasi "melalui mekanisme apa hak itu diturunkan" dan "apakah mekanisme tersebut dibenarkan oleh syariah". Ketiga dimensi ini—asal hak, mekanisme pengalihan, dan keabsahan syar'i—membentuk kerangka penilaian yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks hukum Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. A. S., Barkatullah, A. H., & Djumadi, D. (2019). Kewajiban direksi untuk melakukan permintaan persetujuan kepada pemegang saham dalam pengalihan aset kekayaan perseroan. Notary Law Journal, 2(2), 163–180. https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i2.25

Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). Hermeneutika majelis hakim terkait ratio decidendi. Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 1(2), 37–42. https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476

Dalimunthe, S. N. I. S., & Rizkianti, W. (2020). Jual beli apartemen kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Adil: Jurnal Hukum, 11(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1445

Kaonang, S. (2017). Prinsip bankruptcy remote dalam sekuritisasi royalti hak cipta. Yuridika, 30(2), 307. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4659

Muhasan, I. (2019). Validitas PPJB sebagai basis PPh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Tinjauan dari aspek hukum perdata). Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 2(2), 30–38. https://doi.org/10.31092/jpi.v2i2.639

Mulyani, S., Sukmariningsih, R. M., & Lestari, A. L. T. W. (2022). Konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll dalam perspektif jaminan fidusia terhadap pembangunan jalan tol. Jurnal USM Law Review, 5(1), 412–427. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4974

Nefi, A., & Warman, A. (2008). Metode pengalihan kredit sindikasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(3), 371. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no3.174

Rahmadinata, Y. (2022). Pengalihan piutang secara cessie sebagai alternatif penyelesaian kredit dan akibat hukumnya terhadap jaminan utang debitur. Recital Review, 4(1), 25–61. https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15273

Saragih, G. J. C. Z., Sunarmi, S., & Robert, R. (2023). Pemegang pengalihan atas hak tagih tertulis (cessie) dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Analisa Putusan: No.16/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN.Niaga/Jkt.Pst). Acta Law Journal, 2(1), 9–28. https://doi.org/10.32734/alj.v2i1.15366

Sembiring, H. A., Perdana, S., & Suprayitno, S. (2023). Perjanjian peralihan hak atas saham perseroan terbatas yang dilakukan suami tanpa persetujuan istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3104 K/Pdt/2016). Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 221. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.342

الدليمي, ب. ع. ح., & المزوري, ح. ا. ع. (2022). أثر هبة الدين في الاسقاط والتمليك. مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 2(3), 22–01. https://doi.org/10.56961/mejljs.v2i3.251