01274 - Derden Verzet: Perlawanan Pihak Ketiga dalam Hukum Acara Perdata dan Relevansinya terhadap Peradilan Islam di Indonesia

Abstract

This article examines the concept and practice of derden verzet (third-party opposition) within the Indonesian civil procedural law framework, with particular emphasis on its application in Islamic courts (Pengadilan Agama and Mahkamah Syar'iyah). Derden verzet constitutes an extraordinary legal remedy available to parties who were not originally involved in the principal case but whose rights or interests are adversely affected by a court judgment, particularly at the stage of execution. Using a normative legal research approach through literature synthesis, this article analyzes the normative foundations, procedural mechanisms, evidentiary requirements, and legal consequences of derden verzet, as well as its compatibility with the principles of justice ('adalah) and prevention of harm (dar' al-mafsadah) in Islamic law. The findings indicate that derden verzet serves as a safeguard mechanism ensuring that the finality of judgments does not produce new injustices against uninvolved parties. In the context of Islamic court proceedings, this instrument operates under general civil procedural law (HIR/RBg and Rv) and is reinforced by mandatory mediation obligations, which align with the Islamic concept of sulh (peaceful settlement). Nevertheless, procedural inconsistencies and the absence of comprehensive technical guidelines remain significant challenges requiring regulatory reform.

Keywords: derden verzet, third-party opposition, Islamic courts, civil procedural law, justice, sulh

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep dan praktik derden verzet (perlawanan pihak ketiga) dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia, dengan penekanan khusus pada penerapannya di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Derden verzet merupakan upaya hukum luar biasa yang tersedia bagi pihak yang semula tidak terlibat dalam perkara pokok, tetapi hak atau kepentingannya dirugikan oleh putusan pengadilan, khususnya pada tahap eksekusi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif melalui sintesis kepustakaan, artikel ini menganalisis landasan normatif, mekanisme prosedural, persyaratan pembuktian, dan akibat hukum derden verzet, serta kompatibilitasnya dengan prinsip keadilan dan pencegahan kemudarat dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa derden verzet berfungsi sebagai mekanisme pengaman agar finalitas putusan tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi pihak yang tidak pernah didengar dalam proses perkara. Dalam konteks peradilan Islam, instrumen ini beroperasi di bawah hukum acara perdata umum (HIR/RBg dan Rv) dan diperkuat oleh kewajiban mediasi yang selaras dengan konsep sulh dalam Islam. Meski demikian, ketidakseragaman prosedural dan ketiadaan pedoman teknis yang komprehensif masih menjadi tantangan signifikan yang membutuhkan pembaruan regulasi.

Kata kunci: derden verzet, perlawanan pihak ketiga, Pengadilan Agama, hukum acara perdata, keadilan, sulh

________________________________________

I. Pendahuluan

Derden verzet—dalam praktik peradilan Indonesia sering disebut "perlawanan pihak ketiga"—pada intinya merupakan upaya hukum yang diajukan oleh seseorang atau suatu pihak yang semula bukan pihak dalam perkara pokok, tetapi kemudian merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan oleh putusan pengadilan, terutama ketika putusan tersebut berujung pada tindakan eksekusi terhadap suatu objek yang ternyata berkaitan dengan pihak ketiga tersebut (Analiansyah & Rudanto, 2017; Arief & Hambali, 2023; Setiadi et al., 2020; Sufiarina, 2019). Karakter "pihak ketiga" ini ditekankan dalam berbagai studi: pihak ketiga adalah pihak di luar para pihak yang berperkara pada pokok sengketa, namun terdampak oleh putusan atau pelaksanaan putusan itu sendiri (Analiansyah & Rudanto, 2017; Arief & Hambali, 2023; Patria, 2019; Sudarsono & Permatasari, 2022).

Dalam konteks peradilan yang menerapkan hukum Islam di Indonesia (Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh), mekanisme derden verzet menjadi penting karena perkara-perkara keluarga Islam maupun ekonomi syariah tidak jarang melibatkan objek harta yang kompleks—misalnya harta bersama, waris, atau jaminan kebendaan—sehingga sangat mungkin ada hak milik atau kepentingan pihak lain yang "terikut" dalam amar putusan atau pelaksanaan eksekusi (Analiansyah & Rudanto, 2017; Hartati & Syafrida, 2021; Mustafa, 2019).

Secara sistemik, perlu ditegaskan bahwa hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus, sehingga instrumen derden verzet yang bersumber dari rezim hukum acara perdata (HIR/RBg dan Rv) menjadi rujukan penting dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ketika terjadi keberatan pihak ketiga terhadap putusan atau pelaksanaan putusan (Masrufah & Wibowo, 2023). Di tingkat administrasi dan praktik peradilan agama, bahkan dinyatakan bahwa penerimaan perkara perlawanan perlu dibedakan, dan derden verzet (perlawanan pihak ketiga) dicatat sebagai perkara baru serta memperoleh nomor baru sebagai perkara gugatan (Masrufah & Wibowo, 2023).

Dengan demikian, derden verzet tidak semata merupakan konsep "teknis" prosedural, melainkan mekanisme perlindungan hak yang memiliki fungsi nyata dalam memastikan putusan peradilan yang berbasis hukum Islam tetap menjaga keadilan dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi pihak yang tidak pernah didengar dalam perkara pokok (Analiansyah & Rudanto, 2017; Arief & Hambali, 2023; Masrufah & Wibowo, 2023; Yusriyah, 2020).

________________________________________

II. Kedudukan Derden Verzet dalam Kerangka Perlindungan Hak: Dari Asas "Putusan Hanya Mengikat Para Pihak" hingga Pengecualian bagi Pihak Ketiga

Sejumlah rujukan menegaskan titik tolak konseptualnya: pada asasnya, putusan perdata hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, yang dalam literatur dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata (Analiansyah & Rudanto, 2017; Hartati & Syafrida, 2021; Sudarsono & Permatasari, 2022; Theresia et al., 2022). Namun, praktik dan norma acara memberikan koreksi: apabila putusan itu secara nyata merugikan hak pihak ketiga, maka pihak ketiga diberi akses untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut melalui derden verzet, yang dirujukkan ke Pasal 378 Rv (Reglement op de Rechtvordering) (Analiansyah & Rudanto, 2017; Arief & Hambali, 2023; Hartati & Syafrida, 2021; Sudarsono & Permatasari, 2022).

Bahkan, ditegaskan pula bahwa perlawanan tersebut diajukan kepada hakim/pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dilawan dengan cara menggugat para pihak yang bersangkutan melalui mekanisme gugatan biasa (Pasal 379 Rv), sehingga pihak ketiga dapat "masuk" dalam arena contentiosa untuk melindungi haknya (Hartati & Syafrida, 2021; Sudarsono & Permatasari, 2022; Theresia et al., 2022).

Dalam kerangka ini, derden verzet kerap dipahami sebagai upaya hukum luar biasa (extraordinary legal remedy) yang tersedia terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama ketika pihak ketiga baru menyadari adanya kerugian setelah putusan final atau setelah eksekusi berjalan (Arief & Hambali, 2023; Theresia et al., 2022). Literatur juga menempatkan derden verzet berdampingan dengan upaya hukum luar biasa lain dalam perkara perdata, dan secara eksplisit menyatakan bahwa pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menempuh perlawanan berdasarkan Pasal 378 Rv (Theresia et al., 2022).

Karena itu, derden verzet berfungsi sebagai "katup pengaman" agar prinsip finalitas putusan tidak menimbulkan ketidakadilan substantif terhadap pihak lain yang haknya ternyata ikut terampas atau terancam oleh pelaksanaan putusan (Arief & Hambali, 2023; Harahap, 2022; Sudarsono & Permatasari, 2022; Theresia et al., 2022).

________________________________________

III. Landasan Normatif yang Dipakai dalam Derden Verzet dan Cara Bekerjanya di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Rujukan normatif yang paling sering muncul dalam studi-studi tentang derden verzet mencakup: (i) Pasal 1917 KUH Perdata sebagai dasar asas putusan mengikat para pihak; (ii) Pasal 378 Rv sebagai dasar hak pihak ketiga untuk melawan putusan yang merugikan; (iii) Pasal 379 Rv terkait cara mengajukan perlawanan (menggugat para pihak terkait melalui prosedur biasa); serta (iv) Pasal 382 Rv terkait konsekuensi bila perlawanan dikabulkan—yakni putusan yang merugikan pihak ketiga dapat diperbaiki pada bagian yang merugikan pihak ketiga (Analiansyah & Rudanto, 2017; Arief & Hambali, 2023; Hartati & Syafrida, 2021; Sudarsono & Permatasari, 2022).

Di tingkat HIR, beberapa rujukan menekankan Pasal 195 ayat (6) HIR sebagai pijakan penting yang mengaitkan perlawanan pihak ketiga dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), khususnya ketika dasar perlawanan adalah dalil hak milik atas benda yang disita (Harahap, 2022; Hartati & Syafrida, 2021).

Untuk konteks Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, keberlakuan perangkat hukum acara perdata umum tersebut memperoleh relevansi karena hukum acara Pengadilan Agama pada prinsipnya mengikuti hukum acara perdata umum kecuali ditentukan lain (Masrufah & Wibowo, 2023). Dengan kata lain, perlindungan pihak ketiga melalui derden verzet dalam perkara keluarga Islam (misalnya pembagian harta bersama atau waris) maupun ekonomi syariah (misalnya sengketa pembiayaan dengan jaminan) dapat bergerak menggunakan "alat" normatif yang sama: HIR/RBg dan Rv, sepanjang perkaranya berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Analiansyah & Rudanto, 2017; Mustafa, 2019; Afhami, 2021).

Hal ini terlihat misalnya pada kajian perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang secara eksplisit mengakui bahwa jika hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh putusan yang menyangkut harta pihak ketiga, maka pihak ketiga berhak mengajukan permohonan perlawanan dalam bentuk derden verzet (Analiansyah & Rudanto, 2017).

________________________________________

IV. Justifikasi Menurut Perspektif Hukum Islam: Perlindungan Hak, Keadilan, dan Pencegahan Kezaliman melalui Mekanisme Peradilan

Meskipun derden verzet adalah istilah dan konstruksi prosedural yang lahir dari tradisi hukum acara perdata (termasuk warisan terminologi Belanda), kebutuhan normatifnya dapat dipahami selaras dengan orientasi hukum Islam yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dari syariat dan proses peradilan (Yusriyah, 2020; Yuvens & Hutabarat, 2019). Dalam perspektif hadis dan etika kehakiman menurut syariat Islam, hakim dituntut memiliki kebijaksanaan, kualitas iman, dan pengetahuan memadai agar mampu memutus perkara sesuai kebenaran dan menghasilkan putusan yang adil (Yuvens & Hutabarat, 2019). Karena itu, mekanisme yang membuka ruang koreksi terhadap dampak putusan yang merugikan pihak yang tidak pernah didengar—seperti derden verzet—dapat dipahami sebagai sarana institusional untuk membantu hakim dan pengadilan menjaga keadilan substantif dalam lalu lintas hukum, khususnya terkait harta dan kepentingan keperdataan (Arief & Hambali, 2023; Yusriyah, 2020; Yuvens & Hutabarat, 2019).

Di sisi lain, sejumlah kajian hukum Islam dan hukum ekonomi syariah di Indonesia menegaskan pentingnya kemaslahatan dan keadilan sebagai basis filosofis dalam penegakan hukum, termasuk dalam konteks sengketa ekonomi syariah dan praktik kelembagaan peradilan (Afhami, 2021; Yusriyah, 2020). Bahkan, terdapat penegasan bahwa menjaga kemaslahatan umat diposisikan sebagai tujuan tinggi hukum Islam dan hukum nasional, sehingga penataan mekanisme sengketa—termasuk yang muncul pada fase eksekusi—perlu diarahkan agar tidak menimbulkan mudarat baru bagi pihak yang berhak (Yusriyah, 2020).

Dari sudut pandang resolusi konflik dalam khazanah Islam, perdamaian (sulh) juga dipahami sebagai instrumen untuk mengakhiri konflik dan membangun relasi damai, yang menunjukkan bahwa hukum Islam menaruh perhatian pada pencegahan eskalasi sengketa dan pencarian solusi yang tidak merusak tatanan sosial (Putri, 2018; Tjahjani, 2014). Karena itu, ketika derden verzet muncul sebagai "sengketa turunan" akibat pelaksanaan putusan, keberadaan prosedur mediasi di pengadilan—yang juga berlaku pada perkara perlawanan pihak ketiga—dapat dipandang sejalan dengan semangat sulh dalam Islam, yakni mengupayakan penyelesaian damai sebelum pengadilan memutus secara adversarial (Putri, 2018; Suryantoro & Rofiq, 2023; Tjahjani, 2014).

________________________________________

V. Mediasi sebagai Bagian dari Pemeriksaan Derden Verzet: Pertemuan Desain Peradilan Modern dan Semangat Sulh

Pada level kebijakan prosedural peradilan, beberapa rujukan secara jelas menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi menempatkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan (verzet) dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, sebagai perkara yang wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi (Sufiarina, 2019; Suryantoro & Rofiq, 2023; Tjahjani, 2014). Penegasan yang sama muncul dalam kajian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, yang menyebut mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara, dan menyatakan kewajiban mediasi mencakup pula perkara derden verzet (Suryantoro & Rofiq, 2023).

Dengan demikian, proses derden verzet pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak hanya merupakan mekanisme perlawanan yang bersifat kontestatif, tetapi juga disusun agar memberi ruang rekonsiliasi prosedural—sejalan dengan pemahaman sulh sebagai kontrak/penyelesaian damai yang bertujuan mengakhiri perselisihan (Putri, 2018; Suryantoro & Rofiq, 2023).

Namun, literatur juga mengisyaratkan bahwa kewajiban mediasi dalam praktik dapat menghadapi hambatan implementasi—misalnya faktor para pihak dan kultur kesadaran damai—sehingga meskipun kerangka normatifnya ada, efektivitas mediasi tetap sangat bergantung pada kapasitas mediator dan kesediaan para pihak (Putri, 2018; Suryantoro & Rofiq, 2023). Dalam perkara perlawanan pihak ketiga, tantangan ini bisa lebih kuat karena pihak ketiga masuk pada tahap sengketa yang sering kali sudah mengeras akibat adanya putusan final atau proses eksekusi yang sedang berjalan (Arief & Hambali, 2023; Harahap, 2022; Zahroh et al., 2024).

________________________________________

VI. Syarat-Substansi Derden Verzet: Kepentingan, Kerugian Nyata, dan Dasar Hak atas Objek

Sejumlah rujukan memberi rumusan unsur yang konsisten: agar perlawanan pihak ketiga dapat dikabulkan, harus ada kepentingan pihak ketiga dan harus terbukti bahwa hak pihak ketiga secara nyata dirugikan (Arief & Hambali, 2023; Sudarsono & Permatasari, 2022). Formulasi unsur ini bahkan dikaitkan secara eksplisit dengan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, serta dipertegas dalam pembacaan yurisprudensi yang menyatakan dua unsur tersebut sebagai prasyarat penting agar perlawanan pihak ketiga dapat dikabulkan (Sudarsono & Permatasari, 2022).

Selanjutnya, rujukan normatif di tingkat HIR menempatkan dalil perlawanan pihak ketiga dalam konteks eksekusi pada basis klaim hak milik atas benda yang disita, sehingga derden verzet terhadap eksekusi pada dasarnya adalah instrumen untuk mencegah eksekusi atas benda yang menurut pihak ketiga adalah miliknya (Butarbutar, 2012; Harahap, 2022; Hartati & Syafrida, 2021). Bahkan, kajian yang membedakan bentuk-bentuk perlawanan eksekusi menyatakan bahwa derden verzet adalah perlawanan eksekusi yang dilakukan pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara, dengan alasan bahwa objek eksekusi merupakan milik pihak ketiga (Butarbutar, 2012; Setiadi et al., 2020).

Di ranah pembuktian, literatur menekankan kebutuhan pihak ketiga untuk menunjukkan bahwa haknya benar-benar dirugikan dan mendalilkan dasar haknya secara jelas (Arief & Hambali, 2023; Patria, 2019). Studi empiris dan studi putusan di berbagai pengadilan juga menggambarkan pola pertimbangan hakim: perlawanan pihak ketiga dapat ditolak bila pelawan tidak mampu membuktikan kepemilikan secara sah—misalnya tidak dapat membuktikan sertifikat sebagai bukti kepemilikan objek eksekusi (Patria, 2019).

Dalam perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait eksekusi sengketa harta bersama, penolakan hakim atas perlawanan eksekusi pihak ketiga dijelaskan antara lain karena alat bukti pihak ketiga dinilai tidak memiliki kualitas hukum, tidak memiliki legalitas hukum, dan tidak memiliki legal standing/kapasitas hukum dalam mengajukan bukti-bukti yang dibebankan kepada pihak ketiga (Analiansyah & Rudanto, 2017). Pola yang sama juga terlihat pada kajian lain yang menekankan pentingnya hubungan pihak ketiga dengan objek sengketa untuk menentukan kapasitas mengajukan gugatan; jika tidak ada hubungan yang cukup, maka pihak ketiga tidak memiliki kapasitas dan gugatannya patut ditolak (Patria, 2019; Setiadi et al., 2020).

________________________________________

VII. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan: Derden Verzet sebagai Gugatan Biasa terhadap Para Pihak Semula

Dalam sisi prosedural, sejumlah rujukan menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga diajukan kepada hakim/pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dilawan dengan menggugat para pihak terkait melalui cara biasa (gugatan perdata) (Hartati & Syafrida, 2021; Sudarsono & Permatasari, 2022; Theresia et al., 2022). Struktur ini menjelaskan mengapa dalam derden verzet, pihak ketiga berkedudukan sebagai pelawan, sedangkan para pihak dalam putusan semula ditarik sebagai terlawan, karena pelawan mempersoalkan dampak putusan semula terhadap haknya (Patria, 2019; Sudarsono & Permatasari, 2022).

Dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama, derden verzet dipahami sebagai perkara baru dan diberi nomor perkara baru sebagai perkara gugatan—berbeda dari verzet atas verstek yang tidak diberi nomor baru—sehingga secara kelembagaan ia diperlakukan sebagai sengketa tersendiri meski lahir dari sengketa sebelumnya (Masrufah & Wibowo, 2023; Yusriyah, 2020).

Karena derden verzet sering muncul dalam fase eksekusi, objeknya kerap berkaitan dengan sita (baik sita jaminan maupun sita eksekusi) (Harahap, 2022; Hartati & Syafrida, 2021). Literatur juga menyebut bahwa perlawanan pihak ketiga dapat diajukan baik terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi, dan tujuannya adalah mempertahankan objek haknya agar tidak berpindah kepemilikan atau tidak dieksekusi untuk kepentingan pihak lain (Harahap, 2022). Dengan demikian, derden verzet menjadi "jalur koreksi" ketika pada tahap penyitaan atau eksekusi ternyata terdapat kekeliruan yang memasukkan barang pihak ketiga ke dalam cakupan objek yang dieksekusi (Hartati & Syafrida, 2021; Zahroh et al., 2024).

________________________________________

VIII. Dampak terhadap Pelaksanaan Eksekusi: Prinsip Tidak Otomatis Menangguhkan, tetapi Membuka Ruang Penundaan untuk Mencegah Kontradiksi Putusan

Salah satu isu sentral derden verzet adalah relasinya dengan kelanjutan eksekusi. Beberapa rujukan menyatakan bahwa derden verzet dapat dipakai sebagai alat atau cara untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi), terutama karena hukum memberi kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan (Anugrah & Maulisa, 2024; Arief & Hambali, 2023).

Namun, rujukan lain menekankan nuansa penting: sebagai upaya hukum luar biasa, perlawanan pihak ketiga pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi, kecuali jika Ketua Pengadilan yang bersangkutan memerintahkan untuk menangguhkannya (Anugrah & Maulisa, 2024). Literatur lain juga menyatakan bahwa pada prinsipnya perlawanan pihak ketiga tidak menunda eksekusi, tetapi dalam keadaan eksepsional Ketua Pengadilan dapat/"wajib" menunda minimal sampai putusan perlawanan dijatuhkan di tingkat pertama (Zahroh et al., 2024).

Penjelasan yang lebih argumentatif menyebut bahwa pengadilan dapat menunda eksekusi untuk menjaga agar tidak terjadi kontradiksi antara tindakan eksekusi dan putusan perlawanan; karena dianggap janggal jika eksekusi dilanjutkan sementara pengadilan yang sama pada akhirnya mengabulkan derden verzet (Zahroh et al., 2024). Dalam konteks sengketa di Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahkan disebut bahwa perlawanan yang cukup beralasan berdasarkan bukti kuat dapat menangguhkan eksekusi, termasuk perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik (Mustafa, 2019).

Konsekuensi lebih lanjut bila perlawanan dikabulkan dapat mencakup kebutuhan penataan ulang sita atau tindakan eksekusi. Literatur tentang penundaan eksekusi menyatakan bahwa jika perlawanan dikabulkan dan eksekusi ditunda sampai putusan perlawanan berkekuatan hukum, maka putusan pengabulan perlawanan seharusnya juga memuat konsekuensi terhadap sita eksekusi—misalnya perintah pengangkatan sita bila relevan (Zahroh et al., 2024). Dengan kata lain, derden verzet tidak hanya menguji "keadilan" putusan semula, tetapi juga menguji legalitas dan kepatutan langkah-langkah eksekutorial yang telah/akan dilakukan terhadap objek yang dipersengketakan (Hartati & Syafrida, 2021; Zahroh et al., 2024).

________________________________________

IX. Akibat Hukum bila Derden Verzet Dikabulkan: Koreksi Putusan sebatas yang Merugikan Pihak Ketiga

Beberapa rujukan secara eksplisit menautkan konsekuensi pengabulan perlawanan pihak ketiga dengan Pasal 382 Rv: jika perlawanan diterima/dikabulkan, putusan yang disengketakan dapat diperbaiki sejauh merugikan pihak ketiga (Arief & Hambali, 2023; Harahap, 2022; Hartati & Syafrida, 2021). Literatur lain menegaskan dalam istilah yang sejalan bahwa ketika perlawanan dikabulkan, putusan lama harus diperbaiki terbatas pada bagian yang merugikan pihak ketiga—sebuah konsekuensi yang menegaskan fungsi derden verzet sebagai mekanisme perlindungan hak yang spesifik, bukan sebagai "banding terselubung" bagi pihak-pihak semula (Arief & Hambali, 2023; Harahap, 2022).

Karena itu, pengadilan pada dasarnya menilai derden verzet bukan untuk membuka ulang seluruh sengketa pokok tanpa batas, melainkan untuk memastikan tidak ada hak pihak ketiga yang diambil oleh putusan/eksekusi yang ia tidak pernah ikut di dalam prosesnya (Harahap, 2022; Hartati & Syafrida, 2021; Sudarsono & Permatasari, 2022).

________________________________________

X. Ilustrasi dalam Perkara Keluarga Islam: Harta Bersama dan Potensi Keterlibatan Harta Pihak Ketiga

Dalam perkara keluarga Islam, derden verzet sering berkaitan dengan harta. Studi tentang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan adanya perlawanan eksekusi pihak ketiga karena pihak ketiga keberatan atas putusan pembagian harta bersama yang memasukkan harta peninggalan orang tua pihak ketiga dalam pembagian harta bersama; pihak ketiga kemudian mengajukan derden verzet namun ditolak, antara lain karena persoalan kualitas alat bukti, legalitas, dan legal standing (Analiansyah & Rudanto, 2017). Studi ini sekaligus menegaskan dua hal: pertama, bahwa pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan derden verzet bila haknya dirugikan; dan kedua, bahwa keberhasilan upaya tersebut sangat ditentukan oleh pembuktian yang memenuhi standar hukum acara (Analiansyah & Rudanto, 2017; Arief & Hambali, 2023).

Literatur lain tentang pelaksanaan putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama juga menggambarkan bahwa proses eksekusi pada perkara harta bersama tidak selalu sederhana dan berpotensi menimbulkan masalah baru ketika objek tidak dapat dibagi secara natura atau ketika terdapat keterkaitan dengan pihak ketiga—misalnya bangunan di atas tanah milik pihak ketiga—sehingga risiko konflik eksekutorial dengan pihak ketiga dapat meningkat (Hartati & Syafrida, 2021; Kusmayanti & Hawari, 2020). Dalam konteks inilah derden verzet berfungsi sebagai mekanisme formal untuk menguji apakah objek yang dieksekusi memang berada dalam kewenangan eksekusi terhadap pihak yang kalah, ataukah terdapat hak pihak lain yang harus dilindungi (Hartati & Syafrida, 2021; Kusmayanti & Hawari, 2020; Zahroh et al., 2024).

________________________________________

XI. Problem Normatif dan Kebutuhan Penguatan Pedoman: Ketidakseragaman, Ruang Abu-Abu, dan Usulan Pedoman Teknis

Beberapa kajian menyoroti perlunya penguatan pedoman prosedural. Studi empiris tentang derden verzet terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap merekomendasikan pentingnya Mahkamah Agung menyusun pedoman teknis yang mengatur prosedur derden verzet agar terdapat panduan jelas bagi peradilan dalam menangani perkara semacam ini (Arief & Hambali, 2023). Kebutuhan penguatan pedoman ini selaras dengan kajian lain yang menyoroti bahwa praktik perlawanan pihak ketiga dalam konteks sita jaminan sering muncul, dan disarankan agar pengaturan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan diatur lebih tegas dalam pembaruan hukum acara perdata nasional agar menjamin kepastian hukum (Qalsum & Wibowo, 2023; Wahyudi, 2021).

Di sisi lain, ada pula catatan konseptual bahwa terminologi Pasal 378 Rv menggunakan kata "putusan", sehingga secara argumentatif dapat memunculkan perdebatan apakah perlawanan pihak ketiga juga dapat diarahkan pada "penetapan" tertentu yang merugikan pihak ketiga; catatan ini menunjukkan adanya potensi ruang abu-abu yang berpengaruh pada akses perlindungan pihak ketiga dalam praktik (Qalsum & Wibowo, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam yang menuntut hadirnya keadilan dalam putusan dan proses, ruang-ruang ketidakpastian prosedural semacam ini berisiko menggerus tujuan peradilan untuk benar-benar "menyelesaikan sengketa" secara tuntas, karena sengketa dapat berulang dalam bentuk sengketa turunan (termasuk derden verzet) ketika hak pihak lain tidak tertampung sejak awal (Qalsum & Wibowo, 2023; Yusriyah, 2020; Yuvens & Hutabarat, 2019). Karena itu, perbaikan tata kelola prosedural—baik melalui pedoman Mahkamah Agung maupun pembaruan norma hukum acara—dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar kelembagaan untuk menjaga kemaslahatan dan keadilan, yang dalam beberapa kajian diposisikan sebagai orientasi fundamental hukum Islam dan penegakan hukum nasional (Qalsum & Wibowo, 2023; Yusriyah, 2020; Yuvens & Hutabarat, 2019).

________________________________________

XII. Penutup

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, derden verzet dalam praktik hukum Islam di Indonesia (melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) dapat dipahami sebagai mekanisme acara perdata yang memungkinkan pihak ketiga melindungi haknya dari putusan/eksekusi yang merugikannya, dengan dasar normatif terutama Pasal 1917 KUH Perdata dan Pasal 378–382 Rv serta rujukan HIR terkait eksekusi (Analiansyah & Rudanto, 2017; Arief & Hambali, 2023; Hartati & Syafrida, 2021; Sudarsono & Permatasari, 2022). Mekanisme ini menuntut terpenuhinya unsur kepentingan dan kerugian nyata, serta pembuktian yang kuat terutama ketika dalilnya adalah hak atas objek yang disita/akan dieksekusi (Arief & Hambali, 2023; Harahap, 2022; Setiadi et al., 2020; Sudarsono & Permatasari, 2022).

Dalam kerangka nilai hukum Islam, perlindungan semacam ini dapat dipandang sejalan dengan tuntutan keadilan dan pencegahan kezaliman, sekaligus dapat ditempatkan dalam kerangka penyelesaian sengketa yang mengutamakan perdamaian melalui mediasi yang—menurut rujukan yang ada—juga diwajibkan dalam perkara derden verzet (Putri, 2018; Suryantoro & Rofiq, 2023; Yuvens & Hutabarat, 2019).

Dengan demikian, derden verzet bukan sekadar "perlawanan prosedural", melainkan instrumen penting untuk memastikan proses peradilan yang berbasis hukum Islam tetap menjaga hak dan kepentingan yang sah, termasuk bagi mereka yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara pokok namun terdampak secara langsung oleh putusan dan eksekusi (Analiansyah & Rudanto, 2017; Arief & Hambali, 2023; Masrufah & Wibowo, 2023; Yusriyah, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afhami, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan atas upaya pihak ketiga untuk meletakan sita. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(2), 315–335. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.39

Analiansyah, A., & Rudanto, R. (2017). Perlawanan eksekusi pihak ketiga terhadap perkara harta bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(2), 372. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2386

Anugrah, D. M., & Maulisa, N. (2024). Perlindungan hukum bagi kreditur atas obyek hak tanggungan yang telah diletakan sita jaminan terkait kasus Bank Danamon dan Bank BNI. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 5(2), 1475–1484. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3914

Arief, A., & Hambali, A. R. (2023). Upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde). Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1), 07–12. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853

Butarbutar, E. N. (2012). Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(2), 354. https://doi.org/10.22146/jmh.16262

Harahap, S. K. (2022). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penolakan putusan arbitrase internasional. Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(1), 63–80. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.707

Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan dalam eksekusi perkara perdata. Adil: Jurnal Hukum, 12(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919

Kusmayanti, H., & Hawari, S. Y. (2020). Praktik eksekusi riil tanah milik masyarakat adat Sunda Wiwitan. Sasi, 26(3), 341–355. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285

Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Perihal putusan dan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 113–118. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.109

Mustafa, A. R. (2019). Perlindungan hukum terhadap pemohon eksekusi atas adanya perlawanan pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Sleman. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 3(2), 22. https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1194

Patria, P. (2019). Perlindungan hukum pihak ketiga dalam tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Borneo Law Review, 3(2), 172–196. https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1081

Putri, A. K. (2018). Derden verzet terhadap eksekusi hak tanggungan oleh istri sah. Dih: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1591

Qalsum, U., & Wibowo, A. (2023). Administrasi perkara dan persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara secara elektronik. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 77–86. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104

Setiadi, A. T., Prananingtyas, P., & Irawati, I. (2020). Analisis upaya hukum pihak ketiga terhadap eksekusi benda jaminan. Notarius, 13(1), 209–223. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30325

Sudarsono, U., & Permatasari, P. (2022). Kepastian hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik dalam perspektif pacta sunt servanda. Palar: Pakuan Law Review, 8(1), 527–540. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5010

Sufiarina, S. (2019). Buah simalakama pengaturan prosedur mediasi di pengadilan terhadap penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di Indonesia. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 41. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.88

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2023). Tinjauan hukum tentang putusan verstek dan upaya hukumnya dalam perkara cerai di Pengadilan Agama. Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1(1), 17–33. https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.17-33

Theresia, F., Kusumawati, L., & Aristo, E. (2022). Perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang dirugikan atas penetapan eksekusi berdasarkan akta perdamaian. Notaire, 5(2), 235–260. https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.34993

Tjahjani, J. (2014). Peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Jurnal Independent, 2(1), 26. https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.16

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial putusan PTUN sebagai lembaga yudikatif. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(1), 121–145. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491

Yusriyah, Y. (2020). Melegalkan perkawinan siri dan perkawinan campuran melalui isbat nikah (Studi di Kabupaten Banyumas). Alhamra: Jurnal Studi Islam, 1(1), 69. https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121

Yuvens, D. A., & Hutabarat, R. (2019). Analisis yuridis terhadap kewajiban hakim perdata dalam menilai kompetensinya secara otonom. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 133. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.92

Zahroh, F., Sarumaha, N. M., & Nugroho, L. D. (2024). Perlindungan hukum kreditur konkuren dengan menggunakan mekanisme gugatan lain-lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(4), 69–81. https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4202